<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/12/adi-sutarwijono3-2180649301.jpeg" alt="Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono. ANTARA/HO-DPRD Surabaya" width="100%">
<figcaption>Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono. ANTARA/HO-DPRD Surabaya</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono memandang perlu mempertimbangkan&nbsp;usulan dana operasional untuk ketua rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) dengan menyesuaikan kemampuan kekuatan anggaran pemerintah kota setempat, dikutip dari ANTARA. "Harus dipertimbangkan dahulu kemampuan anggarannya. Komisi di DPRD akan mengkaji lebih dalam nantinya terkait dengan ketersediaan anggaran apakah cukup atau tidak?" kata Adi Sutarwijono dalam keterangan tertulisnya di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (12/9). Sebelumnya diusulkan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi untuk ketua RT/RW sebesar Rp200 ribu dan Rp300 ribu. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/012955980/konflik-pulau-rempang-polisi-tangkap-43-orang-terkait-kericuhan-di-kantor-bp-batam">Konflik Pulau Rempang, Polisi Tangkap 43 Orang Terkait Kericuhan di Kantor BP Batam</a> "Kalau kekuatan anggaran cukup, ya, silakan. Namun, jangan sampai membuat APBD terkontraksi nantinya. Perencanaan anggaran harus realistis sesuai dengan kemampuan," katanya. "Maunya memang banyak, tetapi harus realistis dengan kemampuan. Jangan sampai nanti besar pasak daripada tiang. Apalagi, sudah ada kenaikan insentif KSH (Kader Surabaya Hebat), bunda PAUD (pendidikan anak usia dini), modin, dan RT/RW. Ini semua soal ketersediaan anggaran," sambungnya. Adi menambahkan bahwa Pemkot Surabaya saat ini menjadikan balai RW sebagai tempat layanan masyarakat. Namun, masih ada RW yang belum mempunyai balai. "Kami mendorong pembangunan itu. Faktanya balai RW juga dipakai bersamaan dengan PAUD. Oleh karena itu, harus dibagi fungsinya," katanya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/012955974/bi-buka-lowongan-kerja-untuk-lulusan-s1-dan-s2-berbagai-jurusan-simak-persyaratannya">BI Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1 dan S2 Berbagai Jurusan, Simak Persyaratannya</a> Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebelumnya menyatakan bahwa ketua RT/RW di Kota Pahlawan selain mendapat intensif juga mendapat tambahan anggaran operasional pada tahun 2024. Menurut dia, anggaran operasional tersebut untuk mendukung berbagai kegiatan positif masyarakat di balai RW. "Kalau selama ini RT/RW ada honor insentifnya, pada tahun 2024 dimasukkan anggaran buat operasionalnya. Mungkin (anggaran operasional) per RW Rp300 ribu, per RT Rp200 ribu. Misalnya, untuk kegiatan RW, bayar listrik, dan sebagainya," ujarnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012955971/komisi-i-dpr-nilai-pelibatan-tni-di-pulau-rempang-tak-sesuai-tupoksi">Komisi I DPR Nilai Pelibatan TNI di Pulau Rempang Tak Sesuai Tupoksi</a> Cak Eri, panggilan akrabnya, menyampaikan ingin menjadikan balai RW di Surabaya sebagai episentrum atau pusat dari berbagai kegiatan positif masyarakat. Lebih dari itu, dia berharap balai RW menjadi ruang untuk menggerakkan semangat gotong royong dan kerukunan antarwarga. "Insyaallah, Pemkot Surabaya akan support terus untuk memberikan yang terbaik bagi warga," tuturnya.

Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono memandang perlu mempertimbangkan usulan dana operasional untuk RT dan RW.

Ketua DPRD: Usulan Dana Operasional RT/RW Surabaya Perlu Pertimbangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/IMG_20210407_174610.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Salah satu janji Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi semasa kampanye untuk meningkatkan biaya operasional RT direalisasikan. Rabu (7/4), dia menemui RT, RW, serta LPMK untuk menyerahkan dana tersebut.  Eri mengungkapkan, dana tersebut diserahkan kepada 1.360 ketua RW dan 154 LPMK. Bila sebelumnya dana operasional RT sebesar Rp 500.000, kini meningkat jadi 1.000.000. Dana operasional RW yang sebelumnya Rp 600.000 menjadi Rp 1.250.000. Untuk dana operasional LPMK awalnya Rp 750.000 kini meningkat jadi 1.500.000.  Dia menjelaskan, keputusan itu diambil karena ingin membuktikan bahwa kehebatan kota karena RT, RW, dan LPMK.  ”Mereka adalah pemimpin sejati. Ke depan, warga ingin mengurus KTP dan semuanya lewat RT/RW. Termasuk dana BLT, dana MBR. Kalau tahun ini berjalan baik, tahun depan naik lagi. Kota hebat kalau pemimpin terdekat sayang sama warganya. Jangan hanya sama saudara,” ujar Eri.  Eri mengingatkan, bila RT, RW, dan LPMK salah memasukkan data dan tidak adil memperlakukan warga, mereka akan dicopot. Sebab, butuh sinergi untuk menyejahterakan masyarakat.  ”Saya bilang DKRTH (Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau) untuk buka taman. Nanti satgas dan semuanya yang jaga bukan dari pemkot, tapi dari RT, RW, dan LPMK. Kalau ada celah, nanti satgas wilayah yang bertanggung jawab,” ucap Eri.  Eri berjanji untuk meningkatkan dan menambah dana operasional tahun depan bila mereka mampu bertindak adil dan menyejahterakan warga. Dia berjanji peningkatan sebesar 100 persen.  ”Kalau ini nggak berhasil dan Covid-19 meningkat, pemkot akan berikan sanksi RT dan RW. Harus zona hijau lagi. Kalau iya, tahun depan naik 100 persen dana operasionalnya,” kate Eri.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/acjHz4d8qwU

Realisasikan Janji Kampanye, Eri Naikkan Dana Operasional RT/RW

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/2018-dana-operasional-ketua-rt-dan-rw-naik-tak-perlu-pula-setor-lpj_m_172774.jpeg" alt="Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Wagub Sandiaga Uno" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Wagub Sandiaga Uno</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ada kabar baik bagi Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di DKI Jakarta. Pada 2018 nanti mereka akan mendapatkan kenaikan dana operasional sebesar Rp 500 ribu. Selain itu, pimpinan warga yang paling dekat dengan masyarakat itu tidak lagi dibebankan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk membuat laporan laporan pertanggungjawaban (LPJ). Dengan demikian selama 2018 nantinya setiap Ketua RT mendapatkan dana operasional sebesar Rp 2 juta per bulan dan Ketua RW Rp 2,5 juta setiap bulan. "Mulai 2018, Bapak Ibu tidak perlu menuliskan laporan (LPJ dana operasional) lagi," ujar Anies saat kunjungan kerja ke Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Selasa (5/12). Meski demikian, dia meminta pengurus RT/RW mengelola dana operasional yang akan mereka terima nantinya dengan baik. Sebab, dana itu sepenuhnya hanya boleh digunakan untuk keperluan warga. "Kalau kami saja tidak percaya, bagaimana warga percaya? Harus dijaga sebaik mungkin. Kami ingin Bapak Ibu bekerja lebih baik lagi daripada kemarin. Jadi atur penggunaannya sebaik-baiknya, sehingga dana operasional betul-betul menunjang operasional," tutur mantan Rekrtor Universitas Paramadina itu. Terkait penghapusan aturan, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu beralasan agar RT/RW fokus melayani warga dibandingkan hanya mengurus persoalan administrasi seperti LPJ. "Kami ingin membuat ketua RT/RW bisa lebih fokus pada pelayanan daripada administratif. Biaya-biaya yang terkait dengan kegiatan mereka itu langsung diberikan dalam bentuk pembebasan. Mereka bisa mengelola sendiri sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan," tuturnya. Sebagai informasi, LPJ RT/RW biasanya dibuat 3 bulan sekali, sama halnya seperti dana operasional yang diberikan per 3 bulan. LPJ tersebut berisi laporan penggunaan dana operasional RT dan RW tiap bulannya sekaligus menjadi syarat agar dana operasional tiga bulanan berikutnya bisa dicairkan.

2018, Dana Operasional Ketua RT dan RW Naik, Tak Perlu Pula Setor LPJ

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/dana-operasional-anies-sandi-rp-46-miliar-dikembalikan-ke-masyarakat_m_170057.jpeg" alt="Anies Baswedan-Sandiaga Uno" width="100%">
<figcaption>Anies Baswedan-Sandiaga Uno</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dana operasional Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wagub Sandiaga Uno telah cair sebesar Rp 4,6 miliar yang diambil dari jumlah pendapatan asli daerah (PAD), yakni 0,13 persen. Keduanya mengaku, dana itu akan dikembalikan kepada warga Jakarta. Anies sendiri, mendapat hak sebagai gubernur sebesar Rp 2,7 miliar per bulan atau 60 persen dari total dana operasional. Dia mengungkapkan, dana dialokasikan sesuai keinginannya untuk membantu kegiatan masyarakat. "Untuk banyak kegiatan masyarakat juga dan itu sama," singkat Anies saat ditemui di Balai Kota, Rabu (22/11). Senada dengan Anies, Sandi juga memastikan akan menyerahkan semua dana operasional yang diterimanya untuk masyarakat. Dia mendapatkan sisa dari dana operasional atau 40 persen, yaitu Rp 1,8 miliar. Sandi menjelaskan, dana operasional akan diserahkan seutuhnya kepada masyarakat sesuai dengan janjinya pada masa kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017. "Semua yang untuk saya, saya akan alokasikan ke masyarakat dan kepada zakat, infak, sedakah, wakaf," kata Sandi terpisah. Sebelumnya, pembagian dana operasional gubernur dan wakil gubernur dijelaskan oleh Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri DKI Jakarta Muhammad Mawardi. Dana 0,13 persen dari PAD itu adalah diluar gaji Anies-Sandi per bulan. "Untuk Oktober kemarin, (dana operasional) besarannya masih sama dengan yang sebelumnya. Karena kan ini masih 2017, masih melanjutkan format yang lama," ujar Mawardi di gedung DPRD, Selasa (21/11).

Dana Operasional Anies-Sandi Rp 4,6 Miliar, Dikembalikan ke Masyarakat