<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/31/FbRM4S9YUHH0ntNPfDFuOrKEjNGssCLAcAmTfqVm-1-3727040398.jpg" alt="ILUSTRASI. Mobile banking BRI. BRIMo (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Mobile banking BRI. BRIMo (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan telah membuka kembali sebanyak 28 juta rekening nasabah yang sempat terblokir. Jumlah tersebut merupakan total pembukaan blokir rekening yang telah dinyatakan dormant atau tidak aktif sejak Mei 2025. "Iya (buka 28 juta rekening dormant) sejak Mei 2025 lalu," kata Ivan kepada JawaPos.com, Kamis (31/7). Lebih lanjut, dia memastikan bahwa kebijakan pemblokiran rekening yang tidak aktif, tak lain untuk melindungi kepentingan publik. Bahkan, ia memastikan soal keamanan dan keutuhan dana di rekening yang diblokir. Pemblokiran dilakukan hanya untuk memproteksi potensi penyimpangan yang dilakukan oleh pihak lain. "Hak pemilik rekening tidak hilang atas dananya, hanya rekening sedang diproteksi dari potensi penyimpangan oleh pihak lain," ujar Ivan. "Yang dilakukan adalah negara hadir melindungi pemegang rekening dari potensi penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak berwenang," pungkasnya. Sebelumnya, PPATK menemukan lebih dari 140 ribu rekening yang tidak aktif (dormant) selama lebih dari 10 tahun dengan nilai mencapai Rp 428.612.372.321 tanpa ada pembaruan data nasabah. Koordinator Kelompok Substansi Humas PPATK M Natsir Kongah mengatakan, ini membuka celah besar untuk praktik pencucian uang dan kejahatan lainnya, yang akan merugikan kepentingan masyarakat atau bahkan perekonomian Indonesia secara umum. Seiring maraknya penyalahgunaan rekening dormant dan setelah upaya pengkinian data nasabah, PPATK pada 15 Mei 2025 menghentikan sementara transaksi pada rekening yang dikategorikan dormant, berdasarkan data perbankan per Februari 2025. PPATK telah meminta perbankan untuk segera melakukan verifikasi data nasabah serta memastikan reaktivasi rekening ketika diyakini keberadaan nasabah serta kepemilikan rekening dari nasabah bersangkutan.

PPATK menyatakan pemblokiran dilakukan hanya untuk memproteksi potensi penyimpangan yang dilakukan oleh pihak lain.

PPATK Buka Blokir 28 Juta Rekening Sejak Mei 2025, Jamin Keamanan dan Keutuhan Dana Nasabah di Rekening yang Diblokir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/09/ombudsmen-2201516390.jpg" alt="Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika (kiri) bersama Direktur BTN Hakim Putratama (kanan) saat menyampaikan keterangan pers di Kantor Pusat BTN, Jakarta, Rabu (8/5)" width="100%">
<figcaption>Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika (kiri) bersama Direktur BTN Hakim Putratama (kanan) saat menyampaikan keterangan pers di Kantor Pusat BTN, Jakarta, Rabu (8/5)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menilai bahwa PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN berkomitmen menuntaskan kasus dana nasabah yang diklaim hilang sejalan dengan proses hukum yang terus berlangsung. "Ombudsman menghormati proses hukum. Oleh karena itu, Ombudsman melihat bahwa Bank BTN itu bertanggung jawab terhadap persoalan ini," kata Yeka di Kantor Pusat BTN, Jakarta, Rabu. Apabila proses hukum membuktikan bahwa kasus tersebut disebabkan kelalaian pihak bank, maka dana nasabah akan diganti rugi oleh BTN. Namun sebaliknya, apabila BTN tidak terbukti bersalah maka dana yang diklaim hilang tidak akan diganti oleh pihak bank karena murni kesalahan oknum. Sebelumnya pada 29 dan 30 April 2024, sejumlah nasabah melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Pusat BTN, Jakarta. Dalam video yang beredar di platform X, sejumlah nasabah sempat bersitegang dengan manajemen BTN. Aksi unjuk rasa bahkan berujung dengan anarki. Kasus sejumlah nasabah yang mengklaim dananya hilang bermula ketika mereka menempatkan dana di BTN melalui eks-pegawai perseroan. Menurut penjelasan Kuasa Hukum BTN Roni, pembukaan rekening oleh eks-pegawai BTN tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Para nasabah bahkan dijanjikan produk deposito dengan bunga 10 persen per bulan. Setelah membukakan rekening para nasabah, eks-pegawai BTN tidak memberikan dokumen-dokumen resmi sebagaimana umumnya, seperti buku tabungan maupun kartu ATM, kepada nasabah sehingga diduga kuat seluruh data nasabah yang terkumpul dimanfaatkan oleh oknum tersebut. Pihak BTN juga sebetulnya telah proaktif melaporkan eks-pegawai berinisial ASW dan SCP ke Polda Metro Jaya sejak 6 Februari 2023. Pelaporan tersebut terkait tindak pidana penipuan dan penggelapan serta pemalsuan. Kedua oknum juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sebagai informasi, BTN tidak pernah menyediakan produk deposito dengan bunga 10 persen per bulan. Produk deposito ritel rupiah yang resmi ditawarkan BTN memiliki suku bunga mulai dari 2,35 persen hingga 3,40 persen per tahun sesuai dengan strata saldo yang ditetapkan. Adapun Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menetapkan tingkat suku bunga penjaminan simpanan rupiah di bank umum pada level 4,25 persen. Setelah melakukan penelaahan, Yeka mengatakan bahwa sejumlah nasabah terkait termasuk dalam kelompok masyarakat yang melek literasi keuangan. Ombudsman, sebagai pengawas pelayanan publik, meminta kepada BTN agar jangan sampai kasus serupa terulang kembali di kemudian hari. "Oleh karena itu kami mendorong meminta BTN untuk memitigasi risiko ke depan terkait dengan persoalan seperti ini jangan sampai terulang," kata Yeka. Atas dasar permasalahan tersebut, Ombudsman juga mengimbau kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap tawaran yang mengiming-imingi bagi hasil investasi dengan keuntungan yang fantastis. Apabila hendak berinvestasi, Ombudsman menyarankan masyarakat untuk datang secara langsung ke lembaga keuangan sehingga mendapat informasi dan pelayanan yang resmi. &nbsp; &nbsp;

Pembukaan rekening oleh eks-pegawai BTN tidak dilakukan sesuai prosedur, bahkan dijanjikan produk deposito dengan bunga 10 persen per bulan.

Ombudsman: BTN Komit Bereskan Kasus Dana Nasabah Yang Diklaim Hilang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/btn-raih-sertifikasi-iso-9001-bsi-dalam-layani-nasabah_m_.jpg" alt="Ilustrasi layanan teller Bank BTN terhadap nasabahnya" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi layanan teller Bank BTN terhadap nasabahnya</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN menegaskan tidak ada dana nasabah yang hilang di perseroan. Hal itu menjawab para pendemo yang mengatasnamakan oknum nasabah pada aksi unjuk rasa di Kantor Pusat BTN, Jakarta, Selasa (30/4). Kehadiran massa yang sempat mengganggu aktivitas nasabah dan karyawan diduga karena adanya misinformasi yang menyebutkan bahwa ada sejumlah nasabah yang uangnya raib setelah menanamkan investasi di BTN. Faktanya, BTN tidak pernah mengeluarkan produk investasi dengan iming-iming bunga tinggi hingga mencapai 10 persen per bulan, seperti yang ditawarkan kepada para korban investasi. Diduga kuat, mereka merupakan para korban investasi dari oknum mantan karyawan BTN berinisial ASW dan SCP yang telah diberhentikan dengan tidak hormat oleh BTN. Saat ini ASW dan SCP sudah divonis pengadilan secara inkrah dengan hukuman penjara masing-masing 6 tahun dan 3 tahun penjara. "Kami tegaskan bahwa tidak ada sepeserpun dana nasabah yang raib atau hilang di BTN," tegas Corporate Secretary BTN, Ramon Armando dalam keterangan tertulisnya di Jakarta. Ramon juga mengimbau kepada para investor yang mengaku nasabah BTN dan menjadi korban penipuan ASW yang merupakan mantan karyawan BTN untuk menempuh jalur hukum jika merasa dirugikan dalam kasus tersebut. "Masyarakat diminta tidak tergiur penawaran bunga tinggi dan tidak sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Lembaga Penjamin Simpanan(LPS) dan harus lebih berhati-hati jika ada penawaran dengan bunga tinggi dan diluar kewajaran tersebut. Jangan karena bunga tinggi, masyarakat jadi gelap mata dan tidak rasional," imbaunya. Seperti diketahui, BTN bersama Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya telah membongkar adaya indikasi kejahatan perbankan oleh ASW dan SCP. Bahkan pihak BTN sendiri yang melaporkan kasus tersebut ke Polda Metro Jaya sejak 6 Februari 2023. Adapun modus kejahatan yang dilakukan diketahui ada sejumlah pemilik dana yang bekerja sama dengan ASW untuk menginvestasikan dana dengan janji mendapatkan suku bunga sebesar 10 persen setiap bulannya. Suku bunga tersebut tidak pernah ada di perbankan. Proses pembukaan rekening juga tidak sesuai dengan ketentuan bank. &nbsp;

BTN tidak pernah mengeluarkan produk investasi dengan iming-iming bunga tinggi hingga mencapai 10 persen per bulan.

BTN Menjamin Dana Nasabah Aman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/karyawan-pt-freeport-adukan-ketua-pn-timika-ke-ma_m_187560.jpeg" alt="Ilustrasi pengadilan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pengadilan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Minarni dan Sunardi Sutiaman, dua nasabah BCA Kantor Cabang Pembantu (KCP) Rangkasbitung, Lebak, Banten, menggugat. Gugatan dilayangkan kuasa hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan harapan pihak bank mengembalikan uang simpanan kedua kliennya dengan total Rp 6,35 miliar. &rdquo;Tabungan dan deposito klien kami lenyap atas ulah karyawan bank. Namun, pihak BCA sampai sekarang belum juga mengembalikan tabungan klien kami,&rdquo; kata Janner Sinaga, didampingi Victor Steven P. C. Sianturi, kuasa hukum kedua nasabah, melalui keterangan tertulis, Rabu (17/5). Minarni, 86, adalah nasabah BCA KCP Rangkasbitung sejak 2008. Dia memiliki simpanan sebesar Rp 6.205.054.288 yang terdiri atas tabungan Rp 5.005.054.288 dan dua deposito sejak 2014 masing-masing sebesar Rp 600 juta. Sedangkan Sunardi Sutiaman memiliki deposito sejak 2014. Uang yang dia simpan sebesar Rp 150 juta. Jadi, total tabungan kedua nasabah itu adalah Rp 6,35 miliar. Namun, pada November 2017, deposito mereka diketahui raib. Saldo tabungan Minarni diketahui hanya tersisa puluhan ribu rupiah. Sedangkan deposito keduanya tidak terdata di bank tersebut. &rdquo;Hilangnya deposito dan tabungan mereka baru diketahui tiga tahun setelah tindak pidana dilakukan,&rdquo; kata Victor. Minarni lantas melaporkan kehilangan pada 11 Januari. Namun ternyata pihak bank lebih dulu melaporkan kasus tersebut ke penegak hukum dan menetapkan ER, karyawan BCA sebagai tersangka pada 2018. &rdquo;ER telah diadili dan dijatuhi hukuman 4 tahun penjara pada 17 September 2018,&rdquo; kata Victor. &rdquo;Jadi tanpa sepengetahuan dan persetujuan Minarni, ada 3 rekening lain atas nama Minarni,&rdquo; tambah dia. Pasca putusan pengadilan, pihak bank ternyata tak serta-merta mengembalikan uang Minarni dan Sunardi yang raib. Padahal, Victor menyatakan, raibnya uang kliennya tak lepas dari perbuatan ER yang tidak sesuai prosedur operasi standar (SOP) dalam menjalankan tugas sebagai karyawan bank. &rdquo;Perbuatan ER terjadi akibat lemahnya SOP maupun kelalaian pihak bank melakukan pengawasan terhadap kinerja karyawan,&rdquo; kata Victor. Untuk itu, dia menuntut pihak bank bertanggung jawab atas kerugian yang diderita Minarni dan Sunardi. Namun, hingga putusan Pengadilan Tinggi Banten pada 17 September 2018 kepada ER, tidak ada upaya persuasif dari pihak bank untuk menyelesaikan kerugian yang diderita Minarni dan Sunardi. &rdquo;Hingga gugatan yang diajukan pada 11 Mei 2023, pihak bank belum juga menyelesaikan kerugian dari klien kami,&rdquo; terang Victor. Padahal, kuasa hukum sudah mengajukan permohonan klarifikasi sejak 8 Maret 2023. Klarifikasi terkait hilangnya data nasabah. Namun, pihak bank tidak menanggapi. Kuasa hukum lantas mengajukan Somasi I pada 29 Maret 2023, yang kemudian oleh BCA ditanggapi pada 30 Maret 2023, namun belum menyentuh substansi permasalahan terkait solusi kerugian yang diderita Minarni dan Sunardi. Kuasa hukum lantas mengajukan Somasi (Teguran) II pada 5 April 2023. &rdquo;Hingga gugatan diajukan, pihak bank tak menanggapi,&rdquo; kata Janner Sinaga. Selanjutnya, kuasa hukum mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan. Kuasa Hukum meminta pertanggungjawaban pihak bank atas kelalaian karyawan yang menimbulkan kerugian nasabah. Kali ini, kuasa hukum mengajukan gugatan sesuai asas vicarious liability sesuai pasal 1367 KUHPerdata, Undang-undang Perbankan, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. &rdquo;Klien kami telah berusia lanjut sehingga memerlukan pengembalian dana tersebut untuk biaya pengobatan dan perawatan hari tua. Klien kami menunggu iktikad baik dan upaya persuasif pihak bank untuk menyelesaikan permasalahan ini,&rdquo; kata dia. &nbsp;

Kuasa hukum dua nasabah bank mengajukan gugatan kepada BCA menuntut penggantian dana nasabah yang hilang akibat perbuatan karyawan bank itu

SOP Bank Diduga Lemah, Dana Nasabah Lenyap, Kuasa Hukum Ajukan Gugatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/11/BSI-Dery-Ridwansah-3-2693187413.jpg" alt="Suasana pelayanan di Kantor Cabang BSI Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (10/5/2023). PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mengumumkan layanan perbankan BSI sudah pulih secara bertahap dan nasabah dapat bertransaksi kembali di kantor cabang dan ATM, diketahui L" width="100%">
<figcaption>Suasana pelayanan di Kantor Cabang BSI Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (10/5/2023). PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mengumumkan layanan perbankan BSI sudah pulih secara bertahap dan nasabah dapat bertransaksi kembali di kantor cabang dan ATM, diketahui L</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Layanan perbankan di PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) pulih sejak 11 Mei 2023 setelah sempat terganggu pada awal pekan ini. Dana dan data nasabah dipastikan aman meski muncul pernyataan peretasan terhadap sistem BSI. Geng ransomware LockBit kemarin menyatakan bertanggung jawab atas gangguan layanan BSI. Akun Twitter @secgron mengunggah tangkapan layar data-data yang diretas LockBit. &rdquo;Total data yg dicuri 1,5 TB. Di antaranya, 15 juta data pengguna dan password untuk akses internal &amp; layanan yg mereka gunakan.&rdquo; Begitu bunyi cuitannya. Kepada Jawa Pos, Corporate Secretary BSI Gunawan Arif Hartoyo menjamin data nasabah aman. &rdquo;Dana dan data (nasabah) aman,&rdquo; tegasnya kemarin (13/5). Direktur Utama BSI Hery Gunardi memastikan adanya penguatan keamanan teknologi oleh divisi khusus. Yakni, di bawah chief information and security officer (CISO). Divisi tersebut akan melihat titik-titik lemah yang harus ditutup sebagai salah satu upaya untuk melindungi data-data nasabah. &rdquo;Kerja CISO sama seperti satpam, melakukan ronda. Tapi, ronda dari sisi teknologi,&rdquo; terang dia. BSI terus bekerja sama dan berkoordinasi dengan otoritas terkait. Kemudian, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk meningkatkan layanan kepada nasabah, BSI menyiagakan 434 kantor cabang se-Indonesia untuk membuka operasional pada akhir pekan ini (13&ndash;14 Mei 2023). Di antaranya di sekitar Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Jambi, Palembang, Bengkulu, dan Bandar Lampung di Sumatera. Lalu, sejumlah kantor cabang di sekitar Jabodetabek, Bandung, Semarang, Jogjakarta, dan Surabaya. Tak ketinggalan sejumlah daerah di Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Bali dan Nusa Tenggara, serta Papua. Layanan yang diberikan, antara lain, layanan transaksi tarik dan setor serta layanan pemindahbukuan. Terpisah, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menyampaikan, tim pengawas dan pemeriksa IT OJK terus berkoordinasi dengan BSI. Tim mengevaluasi sumber gangguan layanan dan meminta percepatan penyelesaian audit forensik yang saat ini sedang berjalan. Menurut dia, OJK akan terus memastikan ketahanan digital perbankan Indonesia. (han/c7/fal)

Layanan perbankan di PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) pulih sejak 11 Mei 2023 setelah sempat terganggu pada awal pekan ini.

Setelah Gangguan Sistem, BSI Pastikan Dana dan Data Nasabah Aman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/borgol2-pixabay-1.jpg" alt="Ilustrasi: perampok ditangkap sedang berada di sauna. Ketika itu dia sedang bertelanjang. (pixabay)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: perampok ditangkap sedang berada di sauna. Ketika itu dia sedang bertelanjang. (pixabay)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Bareskrim Polri menindaklanjuti aduan BNI terkait dugaan tindak pidana perbankan dan tindak pidana pencucian uang. Tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka.  Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Pol Helmy Santika menjelaskan, pihaknya mendapat laporan dari BNI pada 1 April 2021. Itu tertuang dalam laporan polisi bernomor LP/B/0221/IV/2021/Bareskrim.  Atas laporan tersebut, Helmy dan anak buahnya langsung melakukan langkah-langkah strategis. Menurut jenderal bintang satu Polri itu, BNI sebagai pelapor sebenarnya tidak dirugikan. Yang dirugikan adalah deposan. ”Saudara IMB (rugi) sejumlah Rp 45 miliar dari dana deposan seluruhnya Rp 70 miliar dan sudah dibayar Rp 25 miliar,” bebernya.  Selain IMB, ada deposan lain yang mengalami kerugian. Yaitu, H dengan kerugian Rp 16,5 miliar dari total deposito Rp 20 miliar. Kemudian, R dan A dengan kerugian yang tidak kalah banyak, yakni Rp 50 miliar. Untung, kerugian itu sudah diganti atau dibayarkan.  Helmy menyatakan bahwa pihaknya langsung menetapkan seorang tersangka. ”Tersangka MBS adalah pegawai BNI Makassar,” jelas dia. MBS disangka telah melanggar pasal 49 ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) huruf b Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan atau pasal 3 dan pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.  Selain MBS, Bareskrim sudah memeriksa sedikitnya 20 saksi. ”Dan, dua ahli perbankan dan pidana,” jelas Helmy. Dia memastikan bahwa MBS sudah ditahan.  Helmy melanjutkan, berdasar hasil pengembangan penyidikan, saat ini pihaknya juga sudah menetapkan dua tersangka lain. Namun, dia tidak memerincinya. ”Saat ini berkas (kedua tersangka) sudah dikirim ke kejaksaan (tahap I, Red),” katanya. Pihaknya memastikan perkara itu akan diusut sampai tuntas.  Ihwal bilyet deposito palsu itu, berdasar hasil penyidikan, MBS diketahui melancarkan aksinya sejak Juli 2019. Saat itu, kata Helmy, MBS menawari deposan atau nasabah berinisial RJ dan AN. ”Menawarkan untuk buka deposito di BNI cabang Makassar dengan bunga 8,25 persen dan mendapatkan bonus lainnya,” kata dia.  Tawaran serupa dilempar MBS kepada deposan berinisial HN dan IMB pada Juli 2020. ”Dengan cara dana terlebih dahulu dimasukkan ke rekening bisnis di BNI cabang Makassar atas nama para deposan,” tambahnya.  Setelah itu, MBS menyerahkan slip kepada seluruh deposan untuk ditandatangani. Alasannya, akan dilakukan pemindahan ke rekening deposito. Kenyataannya, dana milik para deposan itu malah disetorkan ke rekening bodong yang sudah disiapkan MBS dan rekan bisnisnya.  Helmy menyebutkan rekening PT AUU dengan 7 rekening bodong, rekening ARM dengan 2 rekening bodong, rekening IN dengan 2 rekening bodong, rekening PT A dengan 1 rekening bodong, dan rekening HN.  Terpisah, Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono menyatakan, meski bertugas di Makassar, MBS ditangkap di Jakarta. Namun, dia tidak menjelaskan penangkapan dilakukan ketika MBS hendak melarikan diri atau alasan lain. Yang pasti, MBS sudah mendekam di dalam tahanan. ”Ditahan di Bareskrim,” ungkap Rusdi.

Pegawai BNI Makassar Gelapkan Dana Deposito Nasabah Puluhan Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Dirut-ASABRI-Sonny-Widjaja-Miftahulhayat-3.jpg" alt="Direktur Utama PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) atau Asabri Sonny Widjaja memberikan penjelasan selama tiga menit mengenai beredarnya kasus korupsi Asabri di Jakarta, Kamis (16/1). Asabri membantah kabar mengenai adanya" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) atau Asabri Sonny Widjaja memberikan penjelasan selama tiga menit mengenai beredarnya kasus korupsi Asabri di Jakarta, Kamis (16/1). Asabri membantah kabar mengenai adanya</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Dugaan korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp 23,7 triliun membuat nasabah PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) waswas. Namun, pemerintah memastikan dana nasabah <a href="https://www.jawapos.com/tag/asabri/">ASABRI</a> aman.  Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD menyatakan telah berkoordinasi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kejaksaan Agung (Kejagung). ”Saya memastikan ke Kejaksaan Agung, prajurit TNI-Polri tetap mendapat jaminan dari negara dan dari proses hukum,” kata Mahfud kemarin (2/2).  Saat ini setidaknya terdapat 1,4 juta nasabah asuransi pelat merah tersebut.  Mereka didominasi prajurit TNI, personel Polri, serta pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja di TNI, Polri, dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan).  Mahfud menuturkan, penegakan hukum oleh Kejagung tidak mengurangi sedikit pun hak setiap <a href="https://www.jawapos.com/tag/dana-nasabah/">nasabah ASABRI</a>. ”Uangnya tidak akan hilang,” tegas mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut.  Pemerintah, lanjut dia, mendukung langkah-langkah Kejagung. Korupsi yang menggerogoti <a href="https://www.jawapos.com/tag/korupsi-asabri/">ASABRI</a> harus diusut tuntas. ”Namun, jaminan kesejahteraan para prajurit yang dijanjikan itu dijamin pemerintah agar tidak hilang,” ujar Mahfud.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/02/02/2021/2-jenderal-jadi-tersangka-kasus-asabri-rugikan-negara-rp-237-t/">2 Jenderal Jadi Tersangka, Kasus ASABRI Rugikan Negara Rp 23,7 T</a>  Kementerian BUMN telah melakukan sejumlah langkah strategis. Tahun lalu, ketika muncul dugaan praktik rasuah, jajaran direksi PT ASABRI dirombak. Begitu pun susunan komisarisnya. Meski dugaan tersebut berulang-ulang dibantah pimpinan <a href="https://www.jawapos.com/tag/kasus-korupsi-asabri/">ASABRI</a> saat itu, penyelidikan tetap berjalan.  Di sisi lain, Kejagung juga berkomitmen mengembalikan kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut. Satu di antara sekian jalan yang ditempuh adalah pemulihan aset. ”Kejagung sedang mengupayakan itu semua. Kalau ada aset yang dipulihkan kurang sepadan (dengan kerugian keuangan negara), masih kurang, sedikit banyak nanti dibicarakan,” tutur Mahfud.  Mantan menteri pertahanan itu mengungkapkan, dalam waktu dekat Kejagung menyita sejumlah aset yang terkait dengan ASABRI. ”Yang akan disita itu tepatnya adalah aset para tersangka korupsi ASABRI. Ada di Solo, Pontianak, Singapura, Jawa Barat, dan lain-lain,” papar Mahfud.  Aset-aset itu bakal terus dikumpulkan agar pemulihan yang diinginkan tercapai. ”Masyarakat mari ikut mengawal dan percaya Kejagung akan melaksanakan (tugas) dengan sebaik-baiknya,” tuturnya.  Mahfud memastikan delapan tersangka yang diumumkan Kejagung bakal diadili sesuai dengan ketentuan. Mereka tidak akan dibiarkan lolos. ”Karena terjadi tindak pidana korupsi,” tegas pejabat asal Madura tersebut.  Sebagaimana diberitakan, pada Senin malam (1/2) Kejagung menetapkan delapan tersangka kasus ASABRI. Enam orang langsung ditahan. Dua tersangka di antaranya adalah mantan Direktur Utama (Dirut) ASABRI Adam Rachmat Damiri dan Sonny Widjaja.  Sementara itu, dua tersangka lain, yakni Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat, lebih dulu mendekam di balik jeruji besi. Keduanya terbukti bersalah dalam kasus korupsi di PT Asuransi Jiwasraya. Berdasar temuan Kejagung, korupsi di ASABRI mirip kasus Jiwasraya. Para tersangka menggoreng-goreng saham yang dibeli ASABRI.  Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak menyatakan, instansinya terus menggali informasi terkait dengan kasus di ASABRI. Kemarin penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) memeriksa delapan saksi. ”Pemeriksaan saksi dilakukan guna mencari fakta hukum,” ungkap dia.  Para saksi yang dipanggil dan diperiksa Kejagung kemarin, antara lain, saksi berinisial DB selaku mantan direksi PT Eureka Prima Jakarta dan komisaris PT Strategic Management Services, RP (kepala divisi pelaksana investasi ASABRI), SW (direktur ritel PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia), serta IM (Dirut PT Pratama Capital Assets Management). Kemudian, saksi JMF selaku Dirut PT Victory Aset Manajemen, RO (Dirut PT OSO Manajemen Investasi), RAS (Dirut PT Pool Advista Aset Manajemen), dan IM (komite audit ASABRI).  Leonard menjelaskan, Kejagung perlu mencari bukti-bukti lain dari kasus tersebut. Karena itu, tim penyidik akan terus melakukan pendalaman dengan memeriksa saksi-saksi.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://youtu.be/G6icz2Dehpo

Dana Nasabah Dijamin Aman, Kejagung Lacak Aset Kasus Korupsi ASABRI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/lps-awasi-tren-kenaikan-suku-bunga-yang-masih-terus-berlanjut_m_.jpg" alt="Ilustrasi aktivitas perbankan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjamin dana nasabah yang disimpan di perbankan Indonesia" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi aktivitas perbankan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjamin dana nasabah yang disimpan di perbankan Indonesia</figcaption>
</figure>JawaPos.com – <a href="https://www.jawapos.com/tag/lembaga-penjamin-simpanan/">Lembaga Penjamin Simpanan</a> (LPS) kembali memangkas suku bunga penjaminan di perbankan.  Yakni, sebesar 50 basis point (bps) untuk simpanan dalam bentuk rupiah di bank umum maupun bank perkreditan rakyat (BPR). Sementara itu, simpanan dalam bentuk valuta asing (valas) turun 25 bps.  Dengan demikian, <a href="https://www.jawapos.com/tag/suku-bunga/">suku bunga</a> penjaminan simpanan rupiah di bank umum menjadi 4,5 persen dan di BPR menjadi 7 persen. Di sisi lain, suku bunga penjaminan simpanan valas di bank umum sebesar 1 persen. ’’Tingkat bunga penjaminan tersebut berlaku mulai 25 November 2020 (hari ini, Red) sampai 29 Januari 2021,’’ papar Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa dalam keterangan secara virtual kemarin (24/11).  Keputusan <a href="https://www.jawapos.com/tag/lps/">LPS</a> itu merespons kondisi perekonomian terkini. Mulai stabilitas sistem keuangan, pergerakan suku bunga simpanan, hingga likuiditas perbankan di tengah merosotnya kinerja perekonomian akibat pandemi Covid-19.  Beberapa hal jadi pertimbangan untuk menurunkan suku bunga penjaminan tersebut. Di antaranya, penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia 7-Day (Reverse) Repo Rate (BI-7DRR) menjadi 3,75 persen yang diumumkan 19 November lalu. Melihat kondisi ekonomi saat ini dan tekanan inflasi yang rendah, tren itu berpotensi berlanjut.  Tingkat bunga antarbank juga terpantau stabil dan cukup rendah. BI pun terus melakukan operasi moneter yang aktif melalui lelang, term deposit, dan lelang reverse repo.  Selain itu, kondisi dan prospek likuiditas perbankan relatif stabil. Berdasar data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), loan to deposit ratio (LDR) perbankan berada di level 83,16 persen pada September lalu. Hal itu ditunjang dengan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) yang relatif tinggi sebesar 12,88 persen dan laju pertumbuhan kredit yang rendah, hanya 0,12 persen year-on-year (yoy).  Purbaya menegaskan, bank harus memberi tahu <a href="https://jawapos.com/tag/dana-nasabah/">nasabah</a> tentang suku bunga penjaminan simpanan yang berlaku.  Sementara itu, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (<a href="https://www.jawapos.com/tag/indef/">Indef</a>) Bhima Yudhistira Adhinegara mengungkapkan, meski LPS sudah menurunkan tingkat bunga penjaminan, deposan kakap tetap memarkir uang di perbankan. Sebab, mereka masih khawatir akan kondisi pandemi dan prospek pemulihan ekonomi ke depan. ’’LDR bank perkiraan masih gemuk dalam waktu yang panjang,’’ ujar Bhima kepada Jawa Pos.  Menurut dia, transmisi penurunan bunga penjaminan LPS ke bunga kredit sama seperti penurunan suku bunga acuan BI-7DRR. Efeknya masih kecil terhadap penurunan bunga kredit perbankan.  Dari sisi bunga kredit, bank masih menahan penurunan. Hal itu dipicu tingginya faktor risiko (non-performing loan/NPL) debitor sebagai kompensasi atas biaya operasional bank selama masa pandemi. ’’Seharusnya bank bisa lebih cepat menurunkan bunga kredit. Salah satunya melihat kondisi likuiditas yang tinggi dan sebagai kontribusi nyata untuk mempercepat pemulihan ekonomi,’’ imbuh alumnus Universitas Gadjah Mada tersebut.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=SiHFe030oyE

Suku Bunga Penjaminan Simpanan Turun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/WhatsApp-Image-2020-09-21-at-16.22.13.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya terus berkomitmen untuk mencairkan dana milik anggotanya sesuai perintah putusan dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sepanjang November ini, total dana anggota yang dicairkan dengan kepemilikan dana di bawah Rp500 juta. Terhadap anggota lansia, koperasi ini membentuk task force atau satuan tugas khusus untuk mempercepat proses pencairan.  Pengurus KSP Indosurya, Sonia mengungkapkan, pihaknya tak mengalami hambatan atau kendala dalam proses pencairan dana anggota KSP. Saat ini, kata dia, memang masih pencairan dana anggota dibawah Rp500 yang jumlahnya sekitar 1.150 anggota.  “Tidak ada kendala, so far baik-baik saja. Kita jalankan sesuai seperti bulan September pada bulan Oktober dan November ini, ya 1.150 anggota masih berjalan sampai sekarang,” kata Sonia di Grha Indosurya Kuningan, Jakarta dalam keterangannya, Selasa (24/11).  Menurut dia, Pengurus KSP Indosurya juga sudah menerima ribuan dokumen pengajuan pencairan dari anggota skala prioritas seperti lanjut usia (lansia). Hingga kini, Sonia menyebut sudah ada 2.000 dokumen yang masuk untuk skala prioritas.  “Kemarin kita bentuk tim task force khusus, bulan sekarang kita sedang melakukan proses verifikasi. Dokumen sudah 2.000 yang daftar, dan kita harus proses verifikasi secara internal kita,” ujarnya.  Sonia mengatakan proses verifikasi masih dilakukan terhadap 2.000 dokumen prioritas, karena sumber daya manusia (SDM) yang ada di Pengurus Indosurya terbatas. Sehingga, membutuhkan waktu yang panjang untuk meneliti dokumen tersebut.  “Dokumen yang masuk kita setop bulan Oktober kemarin, sekarang lagi proses verifikasi, kita juga harus cek ke lapangan mendata. Tapi, tim untuk verifikasi terbatas. Kita secepatnya proses agar bisa dicairkan setelah selesai verifikasi nanti,” jelas dia.  Ia menambahkan, 2.000 dokumen yang masuk prioritas ini berbeda dengan jumlah 1.150 anggota yang sudah mendapatkan proses pencairan sejak bulan September 2020, yakni dibawah Rp500 juta.  “Itu di luar dari data anggota yang dibawah Rp500 juta. Jadi, untuk prioritas ini ada 2.000 dokumen yang masuk,” katanya.  Di samping itu, Sonia mengatakan pihaknya juga sedang melakukan persiapan untuk memproses pencairan dana anggota yang di atas Rp 500 juta sampai Rp 1,99 miliar. Sesuai perjanjian, kata dia, pencairan dana tersebut dimulai bulan Januari 2021.  “Tahun 2021, kita sedang lakukan proses untuk persiapan cicilan start Januari di angka Rp 500 juta sampai Rp 1,99 miliar,” katanya.  Di kesempatan berbeda, salah satu anggota, Elna, mengapresiasi upaya KSP Indosurya yang merealisasikan komitmen mengembalikan dana nasabah meski dicicil. Pencairan dana tersebut adalah hal yang tepat dilakukan, apalagi di tengah pandemi covid-19 seperti saat ini.  "Kalau iktikad baik, kita sambut baik. Saya cukup terbantu dengan itikad baik dibayar dua tahun," ujar Elna.

Percepat Pencairan Dana Lansia, KSP Indosurya Bentuk Satgas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/BANK-MANDIRI_DALIL-HARAHAPBATAM-POS_Batam-Pos-1.jpg" alt="Seorang nasabah Bank Mandiri lari dan panik hendak mengecek saldo rekeningnya di di Bank Mandiri, Sabtu (20/7). F Dalil harahap/Batam Pos" width="100%">
<figcaption>Seorang nasabah Bank Mandiri lari dan panik hendak mengecek saldo rekeningnya di di Bank Mandiri, Sabtu (20/7). F Dalil harahap/Batam Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perubahan saldo rekening milik sejumlah nasabah Bank Mandiri yang terjadi secara tiba-tiba kemarin pagi (20/7) segera teratasi. Corporate Secretary Bank Mandiri Rohan Nafas menegaskan, pihaknya telah mengupayakan untuk mengatasi permasalahan tersebut dalam waktu 2-3 jam.  Rohan mengatakan, saldo asli nasabah aman dan sudah ter-record oleh back up server yang dimiliki Bank Mandiri. "Kami pastikan uang nasabah aman. Memang untuk menyesuaikan saldo seperti awal, butuh waktu. Kami harus double check karena ada saldo yang berkurang, ada yang bertambah," kata Rohan dalam keterangan pers kemarin (20/7).  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/BATAL-TRANSAKSI_HARYADIPONTIANAKPOST_Pontianak-Post-750x1132.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Seorang nasabah Bank Mandiri membaca informasi yang ditempel di kaca saat akan melakukan transaksi tunai di Ajungan Tunai Mandiri,Sabtu (20/7) di Jalan Tanjungpura. Saat ini Bank Mandiri sedang melakukan pemeliharaan dan pembenahan kualitas sistem IT. (HARYADI/ PONTIANAK POST)  Dia menjelaskan, ketidaknyamanan yang sempat dialami nasabah itu disebabkan adanya error saat perpindahan proses dari core system ke back up system yang rutin dilaksanakan pada akhir hari. Masalah itu disebut Rohan menimpa sekitar 10 persen atau 1,5 juta nasabah Bank Mandiri. "Sekali lagi kami mohon maaf kepada masyarakat," katanya.  Sebagai langkah antisipasi, lanjut Rohan, Bank Mandiri akan melakukan investigasi dan audit secara menyeluruh pada sistem. "Ini baru kali pertama terjadi. Akan investigasi dan audit, apakah ini malfunction di hardware atau software. Saat ini penanganan sudah dilakukan dengan back up server," tuturnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/BANK-MANDIRI_DALIL-HARAHAPBATAM-POS_Batam-Pos-750x504.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Nasabah Bank Mandiri antre depan ATM untuk cek saldo di Bank Mandiri Imam Bonjol, Nagoya, Lubukbaja, Sabtu (20/7). (Dalil Harahap/Batam Pos)  Direktur Eksekutif-Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Onny Widjanarko juga memastikan bahwa dana-dana nasabah akan tetap aman. "Di BI juga ada aturan-aturan pemulihan sistem. Kami yakin bank-bank besar punya business continuity plan (rencana kerja untuk mengantisipasi kondisi saat terjadinya insiden, Red)," jelasnya.

Bank Mandiri Pastikan Sistem Kembali Normal

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dana nasabah

Berita Terkini