<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/02/Grace-Natalie-2610608032.jpeg" alt="Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie dan Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie dan Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Akuntabilitas laporan dana kampanye kembali menjadi sorotan. Pasalnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kembali merilis data transaksi janggal pada pengurus partai dan caleg yang diduga digunakan untuk kampanye. Di sisi lain, laporan yang disampaikan partai dalam laporan awal dana kampanye (LADK) dinilai tidak sesuai realitas. Partai Solidaritas Indonesia (PSI), misalnya, paling mendapat sorotan setelah dalam laporan awal hanya mengeluarkan dana kampanye Rp 180.000. Komisioner KPU Idham Holik mengatakan, sejak awal pihaknya sudah melakukan sosialisasi kepada peserta pemilu perihal dana kampanye. Salah satunya adalah kewajiban mencatat seluruh aktivitas penggunaan dan penerimaan dana. "Kami tegaskan, sebaiknya seluruh aktivitas pembiayaan kampanye itu dimasukkan ke dalam RKDK (rekening khusus dana kampanye, Red)," ujarnya di kantor KPU kemarin. Dengan begitu, proses audit lebih mudah dilaksanakan. Idham mengakui, dari hasil analisisnya membaca LADK, tidak seluruh transaksi dilakukan lewat RKDK. Sehingga transaksi tersebut sulit terpantau. Terhadap hal itu, Idham meminta partai agar mengefektifkan penggunaan RADK. Lantas, bagaimana jika peserta pemilu tetap menggunakan rekening lain? Idham menekankan, KPU tidak memiliki otoritas untuk mengecek rekening yang tidak didaftarkan. Sebab, hal itu menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum. Soal laporan PSI yang dinilai tidak logis, Idham mengaku sudah melakukan konfirmasi. Dari hasil komunikasi, PSI bersedia menyampaikan perbaikan LADK. Sesuai jadwal, masa perbaikan berakhir hari ini (12/1). Kemarin PSI menyampaikan klarifikasi soal laporan dana kampanye yang dinilai tidak logis itu. Wakil Ketua Dewan Pembina DPP PSI Grace Natalie menyatakan, prosesnya belum final. "Pelaporan ini masih berjalan, ada transaksi berjalan yang belum pelunasan. Ini akan kami input ketika sudah pelunasan," ujarnya. Dia menekankan, data dana kampanye PSI dapat dilihat secara menyeluruh pada akhir masa kampanye. Yakni, dalam laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK). Grace menegaskan, PSI akan melaporkan seluruh penggunaan dana kampanye sesuai aturan. Masih ada waktu perbaikan dan penyempurnaan. (far/idr/mia/syn/hen/c6/oni)

Akuntabilitas laporan dana kampanye kembali menjadi sorotan. KPU menyoroti penggunaan dana kampanye Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Parpol Tidak Transparan Laporkan Dana Kampanye, PSI Disorot

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/09/Jalur-Sepeda-Dipasangi-Bendera-Partai-Dery-Ridwansah-4JPG-1721801525.jpg" alt="Pagar pembatas jalan yang terpasang alat peraga kampanye (APK) bendera partai pemilu 2024 di kawasan Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Selasa (9/1/2024)." width="100%">
<figcaption>Pagar pembatas jalan yang terpasang alat peraga kampanye (APK) bendera partai pemilu 2024 di kawasan Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Selasa (9/1/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - KPU telah menerima laporan awal dana kampanye (LADK) dari 18 parpol peserta pemilu. &rdquo;KPU akan melakukan pencermatan atas kelengkapan dokumen dan cakupan informasi LADK," kata Komisioner KPU Idham Holik. Dari hasil verifikasi, seluruh data tersebut masih mendapatkan status belum lengkap. Dari laporan itu, PDIP diketahui menjadi parpol yang melaporkan dana terbesar, yakni Rp 183,8 miliar. Kemudian, disusul PAN Rp 29,8 miliar dan Golkar Rp 20,5 miliar. Selanjutnya, ada PPP sebesar Rp 20 miliar dan PKS Rp 12,1 miliar di lima posisi besar. Sementara itu, tiga partai dengan LADK terendah adalah PBB Rp 301 juta, PKN Rp 453 juta, dan Partai Ummat Rp 479 juta. Idham mengatakan, pihaknya masih memberikan kesempatan kepada parpol untuk memperbaiki LADK. Sesuai jadwal, parpol diberi lima hari untuk melengkapi data. Pada bagian lain, Bawaslu kemarin merilis penanganan pelanggaran selama tahapan pemilu. Hingga 36 hari jelang pemungutan suara, ada 1.032 pelanggaran yang diusut. Terdiri atas 703 laporan dan 329 temuan. Hasil penanganan, 322 dinyatakan sebagai pelanggaran, 188 bukan pelanggaran, sedangkan sisanya tidak dapat diregistrasi karena tidak terpenuhi syarat formal atau materiil. Berdasar jenisnya, 322 kasus yang melanggar terdiri atas 50 pelanggaran administrasi, 205 pelanggaran kode etik, 57 pelanggaran hukum lain, serta 10 dugaan tindak pidana pemilu. Anggota Bawaslu Puadi mengatakan, pada pelanggaran administrasi, kasus terbanyak terkait rekrutmen penyelenggara yang tidak sesuai prosedur oleh KPU. Sementara itu, pelanggaran etik didominasi oleh panitia pengawas kecamatan (PPK). Puadi mendorong masyarakat untuk memasifkan pengawasan partisipatif dengan cara ikut mengawasi pemilu. &rdquo;Dan melaporkan dugaan pelanggaran ke pengawas pemilu terdekat,&rdquo; ujarnya. Terpisah, kemarin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD mengadakan rapat bersama jajaran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Melalui rapat tersebut, Mahfud meminta PPATK tetap bekerja secara profesional. Dia tidak ingin lembaga tersebut terpengaruh situasi politik. Termasuk soal laporan dana kampanye. &rdquo;Itu termasuk yang harus dijelaskan oleh PPATK sendiri,&rdquo; imbuhnya. Mahfud tidak ingin campur tangan dalam kerja-kerja tersebut. Jika informasi terkait dengan kampanye dia sampaikan, dia khawatir bakal dinilai politis. Untuk itu, dia meminta PPATK yang menyampaikan informasi tersebut kepada publik. Dia ingin PPATK tetap objektif. Berkaitan dengan dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan oleh masyarakat lewat Desk Pemilu di bawah Kemenko Polhukam, dia memastikan bahwa mereka bekerja sesuai kewenangan. Sesuai aturan, Kemenko Polhukam tidak termasuk penyelenggara pemilu. Maka, Desk Pemilu yang ada di Kemenko Polhukam hanya bertugas menampung dan memantau aduan-aduan yang masuk. &rdquo;Menko Polhukam punya Desk Pemilu itu memang untuk memantau. Tapi, bukan untuk mengambil tindakan terhadap pelanggaran atau apa pun,&rdquo; kata dia menegaskan. Mahfud memastikan, aduan yang masuk lewat Desk Pemilu langsung diteruskan ke instansi terkait. Yakni, DKPP, Bawaslu, maupun KPU. &rdquo;Tergantung kasusnya, tetapi Menko Polhukam tidak boleh menilai jalannya pemilu karena yang bertugas menilai sesuai konstitusi adalah KPU, Bawaslu, dan DKPP,&rdquo; bebernya. &rdquo;Kami tidak akan mengambil tindakan dan mengatakan itu benar atau salah, terjadi kami catat saja,&rdquo; tambah dia. (far/syn/rei/aif/inu/c6/oni)

PDIP diketahui menjadi parpol yang melaporkan dana terbesar, yakni Rp 183,8 miliar. Kemudian, disusul PAN Rp 29,8 M dan Golkar Rp 20,5 M.

Dana Kampanye Parpol, Tahap Awal PDIP Rp 183 M, PBB Hanya Rp 301 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/gerindra-biaya-kampanye-jokowi-dulu-dari-hasil-kelola-lahan-prabowo_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Partai Gerindra" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Partai Gerindra</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Gerindra menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pemilu 2019 kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Total dana yang terkumpul, lebih dari Rp 134 Miliar.  Penyerahan itu dilakukan langsung oleh Bendahara Umum Partai Gerindra Thomas Djiwandono dan wakilnya, Satrio Dimas Adityo berupa 11 boks kontainer yang langsung dibawanya dari Kantor DPP Partai Gerindra.  Thomas mengungkapkan, dana kampanye yang berhasil dikumpulkan oleh partainya tersebut berjumlah Rp 134.715.077,635, dan tercatat sebagai dana penerimaan.  "Kami dari Partai Gerindra datang hari ini dan menyelesaikan tugas berdasarkan UU yang berlaku mengenai laporan keuangan Partai Gerindra untuk pemilu legislatif," ujar Thomas M Djiwandono di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (30/4).  Ia juga menjelaskan, dari jumlah tersebut, pengeluaran terbesar partainya dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan alat peraga kampanye (APK).  "Mayoritas pengeluaran yakni 72,5 persen itu untuk APK," terangnya.  Dana yang terkumpul tersebut lanjut Thomas, hampir seluruhnya berasal dari kader Gerindra khususnya yang maju sebagai calon legislatif di seluruh wilayah Indonesia. Atau tanpa sepeserpun bantuan dari pihak luar partai.  "Hampir 95 persen dari caleg. Dan sekitar Rp 1 miliar berasal dari kas partai kami. Jadi tidak ada dana dari luar," tegasnya.  Ia pun sempat menguraikan penerimaan dana kampanye Partai Gerindra yang berasal dari kadernya. Setidaknya terdapat 366 caleg Gerindra yang menyumbang di bawah angka Rp 500 juta.  Kemudian, ada 45 caleg yang menyumbang dikisaran angka Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar. Serta, 32 caleg yang menyumbang di atas Rp 1 miliar.  "Semua laporannya sudah kita bawa dalam 11 boks. Semua bukti-bukti itu sudah kita sampaikan ke KPU. Dan nanti akan diaudit selama sebulan oleh auditor publik, dan dalam hal itu kita akan bekerja sama," pungkasnya.

Serahkan Laporan ke KPU, Dana Kampanye Gerindra Rp 134 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pdip-berani-transparan-soal-dana-kampanye-awal-ini-komentar-perludem_m_.jpg" alt="Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengaku PDIP konsisten di dalam membangun transparansi di internal Partai. Bahkan pihaknya sudah dari jauh hari membuat rekening gotong royong." width="100%">
<figcaption>Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengaku PDIP konsisten di dalam membangun transparansi di internal Partai. Bahkan pihaknya sudah dari jauh hari membuat rekening gotong royong.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Besarnya dana kampanye awal yang dilaporkan oleh PDI Perjuangan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), menuai sorotan sejumlah pegiat pemilu. Salah satunya, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Menurut peneliti Perludem Fadli Ramadhanil, besarnya dana kampanye PDIP yang dilaporkan kepada KPU merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas keuangan di level partai politik. Fadli menjelaskan, pihaknya sudah pernah melakukan penelitian soal dana kampanye parpol, dan menemukan bahwa selama ini parpol belum serius dalam memastikan transparansi serta akuntabilitas dana kampanye. "Perludem menemukan pelaporan dana kampanye belum mencerminkan transparansi. Banyak aktivitas tak dilaporkan, banyak penyumbang tak dilaporkan," ujar Fadli, Senin (24/9).&nbsp; Seharusnya, lanjut Fadil, pemilu 2019 merupakan ujian bagi parpol untuk menunjukkan sejauh mana tata kelola parpol berjalan baik, khususnya menyangkut pengelolaan keuangan. "Menjadi penting untuk menguji akuntabilitas partai politik. Karena itu, setiap parpol sebaiknya harus jujur menyampaikan jumlah dana, perolehannya dari mana, dan dihabiskan untuk apa," Fadil. Karena itu, lanjut Fadli, Perludem selalu mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan partai di pemilu 2019, yang harus lebih baik dari pemilu sebelumnya.&nbsp; &nbsp; Menurut Fadli, pihaknya menduga bahwa dana kampanye pemilu seharusnya memang besar. Karena cakupan daerah pemilihan itu sangat besar. Dalam memenangkan pemilu, parpol pasti menggerakkan kader, dan konsekuensinya parpol harus memakai dana besar. Walau sudah disiasati dengan bantuan negara di beberapa pos pembelanjaan, namun Perludem menilai angka dana kampanye dari parpol seharusnya besar. Dalam konteks itu pula, bisa dipahami PDIP mengeluarkan angka dana kampanye awal yang besar. "Menurut saya, PDIP sebagai salah satu parpol yang melaporkan dana kampanye besar, patut dilihat sebagai upaya mentranparansikan laporan keuangannya," kata Fadli. Bahkan, Fadli juga memberikan apresiasi pada PDIP, bahwa baru dalam pemilu kali ini ada partai yang berani mengakui nominal dana kampanye sebesar itu. Tinggal selanjutnya besaran dana yang dilaporkan itu harus diuji kebenarannya. "Cara mengujinya adalah menyesuaikan dengan item pengeluarannya.&nbsp;Misalnya, bila PDIP melaporkan dana awal adalah Rp 105 miliar, seharusnya linier dengan aktivitas politik di lapangan. Sebaliknya, yang melaporkan dana kampanye yang kecil, tentu kegiatan politiknya juga tak banyak. Keberanian PDIP melaporkan besaran dana kampanye awal itu merupakan sesuatu ke arah yang lebih baik. Tentunya harus diikuti dengan memastikan bahwa uang kampanye dari sumber yang jelas. "Tentu ini ke arah yang lebih baik. Tapi harus diaudit lagi," imbuh Fadli. Diketahui&nbsp;tim parpol yang menyerahkan laporan awal dana kampanye ke KPU, ditemukan besaran LADK yang diserahkan KPU. Jumlahnya bervariasi dari Rp 1 juta sampai Rp 105 miliar. Sebelumnya, Seketaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, PDIP berkomitmen mengdepankan transparansi dan akuntabilitas dana pemilu. Sehingga partai yang hanya melaporkan jutaan rupiah adalah bentuk pengkerdilan rasionalitas publik dan tembok tebal bagi terwujudnya transparansi keuangan partai. Hasto juga menegaskan bahwa PDIP konsisten di dalam membangun transparansi di internal Partai. Bahkan pihaknya sudah dari jauh hari membuat rekening gotong royong. Itu berupa iuran dari anggota partai, yang diaudit oleh akuntan publik&lrm;.

PDIP Berani Transparan Soal Dana Kampanye Awal, Ini Komentar Perludem

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jppr-soroti-transparansi-dana-kampanye-parpol_m_.jpg" alt="Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Sunanto mengatakan, saat ini belum ada transparansi dari partai-partai lain dalam melaporkan dana awal kampanyenya ke KPU." width="100%">
<figcaption>Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Sunanto mengatakan, saat ini belum ada transparansi dari partai-partai lain dalam melaporkan dana awal kampanyenya ke KPU.</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah melaporkan awal dana kampanye ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Jumlahnya paling besar dibanding partai-partai lain, yakni sebesar Rp 105 miliar. Menanggapi itu, &lrm;Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Sunanto mengatakan, saat ini persoalan transparansi di tubuh parpol masih sangat kurang. PDIP termasuk yang baru berani terbuka. "Harusnya semua partai berani buka-bukaan soal dana kampanyenya, seperti apa yang dilakukan PDIP," ujar Sunanto keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Senin (24/9). Sunanto juga mengaku wajar apabila dana kampanye partai itu cukup besar. Sebab realitanya memang biaya kampanye sangatlah mahal. Apalagi proses kampanye 2019 akan memakan waktu lama.&nbsp; "Setidaknya ada waktu 6-7 bulan sebelum pemilihan dilaksanakan. Selama waktu itu, parpol dan peserta pemilu pasti membutuhkan banyak biaya," katanya. Lebih lanjut, Sunanto juga mempertanyakan kepada partai-partai lain yang masih belum 'buka-bukaan' dalam melaporkan dana awal kampanye di Pemilu 2019 kepada KPU. Pasalnya tidak mungkin laporan awal hanya nominalnya jutaan saja. Sehingga parpol yang melaporkan dana awal kampanye kecil justru harus dicurigai.&nbsp; "Semakin kecil pelaporan, potensi manipulasinya makin besar. Artinya makin banyak aktivitas politik non-kampanyenya. Artinya kampanye dilakukan lewat orang lain dan sekoci," tegasnya. Adapun data awal kampanye partai politik sebagai berikut: 1. PDIP: Rp 105 miliar 2. Partai Gerindra: Rp 75,3 miliar 3. PKS: 17 miliar 4. PBB: 15 miliar 5. PKB: 15 miliar 6. Partai Nasdem: Rp 7,5 miliar 7. PSI: 4,9 miliar 8. Partai Demokrat: Rp 839 juta 9. PPP: RP 510 juta 10. PKPI: Rp 500 juta 11. Partai Berkarya: Rp 100 juta 12. PAN: Rp 50 juta 13. Partai Hanura: Rp 13 juta 14. Partai Perindo: Rp 1 juta 15. Partai Garuda: Rp 1 juta 16. Partai Golkar (belum diketahui) 17. Partai Berkarya (belum diketahui)

JPPR Soroti Transparansi Dana Kampanye Parpol

dana kampanye parpol

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dana kampanye parpol

Berita Terkini

Parpol Tidak Transparan Laporkan Dana Kampanye, PSI Disorot

Dana Kampanye Parpol, Tahap Awal PDIP Rp 183 M, PBB Hanya Rp 301 Juta

Serahkan Laporan ke KPU, Dana Kampanye Gerindra Rp 134 Miliar

PDIP Berani Transparan Soal Dana Kampanye Awal, Ini Komentar Perludem

JPPR Soroti Transparansi Dana Kampanye Parpol

Download Aplikasi JawaPos.com