<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/20/DID-2025620010.jpg" alt="Penjabat Wali Kota Pangkalpinang berkunjung ke rumah Ibu Tanuyati di Kelurahan Kejaksaan dalam rangka memberikan Dana Insentif Daerah (DID) kepada keluarga yang beresiko stunting, Rabu (20/12/2023)." width="100%">
<figcaption>Penjabat Wali Kota Pangkalpinang berkunjung ke rumah Ibu Tanuyati di Kelurahan Kejaksaan dalam rangka memberikan Dana Insentif Daerah (DID) kepada keluarga yang beresiko stunting, Rabu (20/12/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penjabat Wali Kota Pangkalpinang berkunjung ke rumah salah satu warga Kelurahan Kejaksaan dalam rangka memberikan Dana Insentif Daerah (DID) kepada keluarga yang berisiko stunting di kediaman ibu Tanuyati Jalan Sumedang RT. 003/RW. 002 Kelurahan Kejaksaan, Rabu (20/12/2023). "Menyiapkan telor untuk satu keluarga, sama susu khusus untuk ibu menyusui, ada juga pendamping di sini dari paramedis, mereka juga memantau", ujar Penjabat Wali Kota Pangkalpinang, Lusje Anneke Tabalujan. Setelah dari Kelurahan Kejaksaan, pihaknya akan berkeliling sebagai salah satu upaya untuk penurunan stunting di Kota Pangkalpinang. Selain diberikan pendamping, tegas Lusje, akan diberikan makanan yang butuhkan. " Itu bukan hanya sekarang, tapi tiga bulan akan terus kita berikan asupan bagi ibunya, anaknya sehingga stunting turun", terang Lusje. Kemudian, Penjabat Wali Kota Pangkalpinang yang didampingi Sekretaris Daerah serta Asisten Pemerintahan dan Kesra beranjak menuju kediaman ibu Nayara di Kelurahan Batin Tikal dan kediaman bapak Davindra Shaky di Kelurahan Gedung Nasional Kota Pangkalpinang.

Penjabat Wali Kota Pangkalpinang berkeliling ke sejumlah daerah sebagai salah satu upaya untuk penurunan stunting di Kota Pangkalpinang.

Pemerintah Kota Pangkalpinang Berikan Dana DID Kepada Keluarga Berisiko Stunting

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Vaksinasi-Booster-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Petugas saat menyuntikan vaksin booster di Sentra vaksinasi RPTRA Ciganjur, Jakarta, Selasa (19/7/2022). Kementerian Kesehatan mencatat capaian vaksinasi booster secara nasional masih di angka 25,48 persen atau sebanyak 53.056.762 orang dari target peneri" width="100%">
<figcaption>Petugas saat menyuntikan vaksin booster di Sentra vaksinasi RPTRA Ciganjur, Jakarta, Selasa (19/7/2022). Kementerian Kesehatan mencatat capaian vaksinasi booster secara nasional masih di angka 25,48 persen atau sebanyak 53.056.762 orang dari target peneri</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sebanyak 125 pemda mendapatkan dana insentif daerah (DID). Dana tersebut diberikan karena pengelolaan yang baik atas keuangan daerah, percepatan vaksinasi Covid-19, maupun pengendalian inflasi di daerah.  Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti menjelaskan, DID dibagikan berdasar capaian pada tahun berjalan. ”DID ini merupakan suatu reward untuk daerah-daerah yang tentunya mempunyai prestasi outstanding yang sejalan dengan program pemerintah,” jelasnya di Jakarta kemarin (20/9).  Di antara 125 penerima, daerah di wilayah Sumatera menjadi yang paling banyak mendapatkan DID tahun berjalan. Disusul Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Bali dan Nusra, serta Maluku dan Papua.  Astera menyebutkan, pada 2022 pemerintah pusat menganggarkan DID Rp 7 triliun untuk pemda. Penyalurannya dilakukan dalam dua tahap, yakni Rp 4 triliun dan Rp 3 triliun.  ”Tahap pertama Rp 4 triliun sudah dibagikan berdasar kinerja tahun berjalan sebelumnya, sementara Rp 3 triliun akan dibagikan sekarang, yaitu September dan Oktober 2022,” katanya.  Dia menekankan, DID kinerja tahun berjalan tidak dapat digunakan untuk mendanai beberapa hal. Di antaranya, gaji, tambahan penghasilan dan honorarium, serta perjalanan dinas. ”Penggunaannya untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi di daerah melalui perlinsos seperti bansos, dukungan dunia usaha terutama usaha UMKM, dan upaya penurunan tingkat inflasi,” terang dia.  Astera lantas memerinci, sebanyak 37 pemda di Pulau Sumatera akan mendapatkan DID dengan total Rp 427,45 miliar. Kemudian, 33 pemda di Jawa memperoleh DID Rp 403,62 miliar. Sebanyak 17 pemda di Sulawesi akan mendapatkan DID total Rp 238,87 miliar dan 15 pemda di Kalimantan akan menerima DID Rp 176,73 miliar. ”Lalu, 12 pemda di Bali dan Nusa Tenggara akan mendapatkan DID dengan total Rp 136,56 miliar dan terakhir 11 pemerintah Maluku dan Papua akan menerima DID Rp 116,77 miliar,” ucapnya.  Sejalan dengan itu, Astera menyebut ada 40 daerah, yakni 10 pemprov, 15 pemkab, dan 15 pemkot, yang akan mendapatkan DID khusus karena keberhasilan mengendalikan inflasi di daerah.

Dana Insentif Daerah Rp 3 T Cair September-Oktober

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/taban.jpg" alt="Bupati Tabanan periode 2016–2021 Ni Putu Eka Wiryastuti mengenakan rompi tahanan. Indrianto Eko Suwarso/Antara" width="100%">
<figcaption>Bupati Tabanan periode 2016–2021 Ni Putu Eka Wiryastuti mengenakan rompi tahanan. Indrianto Eko Suwarso/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa mantan Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti dengan pasal penyuapan karena menyuap dua eks pejabat Kementerian Keuangan. Suap itu terkait dengan pengurusan dana insentif daerah (DID) Kabupaten Tabanan, Bali.  Dalam sidang pertama di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Denpasar, jaksa mendakwa Eka melanggar pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) juncto pasal 64 ayat (1) KUHP atau pasal 13 UU Tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.  Dalam surat dakwaan yang dibacakan secara bergantian oleh Luki Dwi Nugroho, Dian Hamisena, Masmud, dan Muhammad Albar Hanafi, Eka diduga memberi uang yang jumlah seluruhnya mencapai Rp 600 juta dan 55.300 dolar AS atau senilai Rp 1,4 miliar. Uang itu diberikan kepada dua eks pegawai Kemenkeu secara bertahap pada Agustus–Desember 2017.  Eks pegawai Kemenkeu yang menerima suap adalah Yaya Purnomo yang saat itu menjabat sebagai Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Kemenkeu dan Rifa Surya saat itu menjabat sebagai Kepala Seksi Dana Alokasi Khusus Fisik II Kemenkeu. Suap tersebut diberikan melalui perantara, mantan staf ahli Eka, I Dewa Nyoman Wiratmaja alias Dewo.  Jaksa KPK Luki Dwi Nugroho menyampaikan suap itu terjadi karena Eka, Bupati Tabanan periode 2016–2021, ingin ada kenaikan alokasi DID Kabupaten Tabanan pada tahun anggaran 2018 yang bersumber dari APBN. Keinginan menambah alokasi DID itu demi mengatasi anggaran daerah yang defisit pada 2017.  Untuk mewujudkan keinginannya tersebut, kata jaksa, terdakwa memerintahkan I Gede Urip Gunawan (Inspektur Daerah Kabupaten Tabanan) mengupayakan agar Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Tabanan mendapat perolehan nilai A sebagai salah satu kriteria tambahan mendapatkan jumlah DID yang lebih besar. Gede Urip lantas bertemu I Gusti Ngurah Satria Perwira, yang saat itu merupakan Kepala Subauditorat II BPK Perwakilan Bali, di Kantor Pemerintah Kabupaten Tabanan.  Satria Perwira kepada Gede Urip menyampaikan bahwa Bahrullah Akbar, yang saat itu menjabat Wakil Ketua BPK dan timnya, akan mengurus tambahan alokasi DID Kabupaten Tabanan. Gede pun melaporkan hasil pertemuan itu kepada Eka. Dia kemudian memerintahkan staf ahlinya Dewa Wiratmaja untuk menemui Bahrullah.  Dewa mendatangi rumah dinas Bahrullah di Jakarta. Bahrullah mengarahkan Dewa agar bertemu Yaya Purnomo. Dewa lalu menemui Yaya dan Rifa Surya di pujasera, kawasan Metropole, Cikini, pada 15 Agustus 2017. Dalam pertemuan itu, Rifa dan Yaya menyanggupi permintaan Eka yang diutarakan melalui Dewa.  Akan tetapi, Yaya dan Rifa meminta suap yang diberi kode dana adat istiadat untuk memenuhi permintaan Eka. Jumlah suap yang diminta sebesar 2,5 persen dari alokasi DID yang didapatkan, yaitu Rp 46 miliar. ”Selain itu, juga harus menyerahkan tanda jadi di awal sebesar Rp 300 juta,” kata jaksa.  Dewa pun melaporkan kepada Eka mengenai hasil pertemuannya dengan dua eks pejabat Kemenkeu itu. Eka kemudian memerintahkan Dewa menghubungi sejumlah kontraktor, yaitu Direktur PT SME berinisial WS, Direktur PT SYAP berinisial INY, dan Direktur CV A berinisial GMS. Para kontraktor itu diminta menyiapkan Rp 300 juta, yang kemudian uang itu bakal diserahkan kepada Yaya dan Rifa. Para pengusaha itu kemudian dijanjikan bakal mendapat proyek di Kabupaten Tabanan.  Usai pembacaan dakwaan itu, majelis hakim yang dipimpin I Nyoman Wiguna meminta tanggapan dari terdakwa yang kemudian disampaikan perwakilan tim penasihat hukumnya, Warsa T. Bhuwana. Warsa menyampaikan pihaknya bakal mengajukan eksepsi atas dakwaan jaksa.  Majelis hakim pun menjadwalkan sidang berikutnya pada Kamis (23/6) dengan agenda pembacaan eksepsi.

Jaksa KPK Dakwa Mantan Bupati Tabanan dengan Pasal Penyuapan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/IMG-20220113-WA0156.jpg" alt="Konferensi pers di kantor Kejaksaan Tinggi Bali, Kamis (13/1). Ayu Khania Pranisitha/Antara" width="100%">
<figcaption>Konferensi pers di kantor Kejaksaan Tinggi Bali, Kamis (13/1). Ayu Khania Pranisitha/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telusuri dugaan korupsi Dana Insentif Daerah (DID) Kabupaten Tabanan, Bali. Kasus itu diduga melibatkan mantan Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti.  ”Saat ini masih penyelidikan. Selanjutnya, kami masih terus mengkonfirmasi sumber-sumber, keterangan saksi lain kalau perlu ditemukan,” kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango seperti dilansir dari Antara di Kantor Kejaksaan Tinggi Bali.  Dia mengatakan, selanjutnya akan diinformasikan jika ada perkembangan lebih lanjut. Hingga saat ini, belum bisa dipastikan ada atau tidaknya keterlibatan mantan Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti.  ”Semuanya harus melalui proses ekspos. Nanti dari tim penyelidik, penyidik di hadapan kami. Seperti apa kami belum bisa berandai-andai,” ucap Nawawi Pomolango.  Sementara itu, terkait informasi beredarnya surat perintah penyidikan (sprindik) yang menyeret nama mantan Bupati Tabanan tersebut, Nawawi menegaskan, saat ini belum ada pengeluaran sprindik dari KPK. ”Untuk informasi itu, kami pastikan belum mengeluarkan (sprindik). Tapi kerja-kerja dari penyelidik, penyidik masih akan harus dipaparkan di hadapan kami. Kami belum menetapkan sebagai apa statusnya,” tegas Nawawi Pomolango.  Sebelumnya, penyidik KPK telah melakukan penggeledahan kantor Dinas PUPR Kabupaten Tabanan, kantor Bapelitbang Kabupaten Tabanan, kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan, kantor DPRD Kabupaten Tabanan, dan kediaman pihak yang terkait dengan kasus tersebut.  Dalam perkara itu juga melibatkan mantan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Yaya Purnomo yang telah divonis 6,5 tahun penjara ditambah denda Rp 200 juta subsider 1 bulan dan 15 hari kurungan pada Februari 2019.  Hal itu karena terbukti menerima suap dan gratifikasi dalam pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan DID di sembilan kabupaten. Salah satunya adalah DID APBN Tahun Anggaran 2018 untuk Kabupaten Tabanan.

KPK Telusuri Dugaan Korupsi DID yang Libatkan Eks Bupati Tabanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tak-bisa-santai-bupati-eka-janji-tingkatkan-kinerja_m_.jpg" alt="Eks Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti. (Istimewa/Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Eks Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti. (Istimewa/Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>Dugaan Korupsi Pengurusan Dana Insentif Daerah  JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami penyidikan dugaan korupsi terkait pengurusan dana insentif daerah (DID) di Kabupaten Tabanan, Bali. Sepekan terakhir, dilakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Mulai mantan Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti hingga sepupunya, I Dewa Ayu Rai Widyastuti.  Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding mengatakan, eks bupati Tabanan diperiksa pada Kamis (11/11) di Gedung Merah Putih KPK. Sementara itu, Widyastuti diperiksa pada Jumat (12/11). Dalam perkara tersebut, Widyastuti diperiksa karena kapasitasnya sebagai Kabag Perencanaan dan Strategis Bank BPD Bali.  Ipi menjelaskan, keluarga mantan bupati itu dikonfirmasi mengenai barang bukti yang disita tim penyidik. Barang bukti tersebut diperoleh dari hasil penggeledahan belum lama ini. ’’Tim penyidik menggeledah rumah dari pihak yang terkait dengan perkara ini (dugaan korupsi pengurusan DID, Red),’’ terangnya kemarin (13/11).  Berdasar pantauan Jawa Pos, pemeriksaan eks bupati dan sepupunya berlangsung hingga malam. Saat dikonfirmasi terkait pemeriksaan itu, Widyastuti enggan bicara banyak. Dia memilih menghindari wartawan yang menunggunya di lobi depan gedung KPK.  Dalam perkara itu, KPK dikabarkan telah menetapkan eks bupati Tabanan sebagai tersangka. Namun, hingga berita ini diturunkan, KPK belum mengonfirmasi status hukum tersebut. Ipi hanya mengatakan bahwa perkara yang sedang ditangani itu berkaitan dengan pengurusan DID Kabupaten Tabanan tahun 2018.

KPK Periksa Eks Bupati Tabanan dan Sepupunya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/gedung-kpk.jpg" alt="Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap pengurusan Dana Insentif Daerah (DID) Kabupaten Tabanan, Bali tahun anggaran 2018. Hal ini di dalami kepada mantan Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti. Dia diperiksa di Gedung Merah Putih KPK pada Kamis (11/11) kemarin.  "Yang bersangkutan hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan persetujuan saksi dalam pengurusan dana DID untuk Kabupaten Tabanan Tahun 2018," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (12/11).  Dalam pemeriksaan pada Kamis (11/11) kemarin, nama Eka tidak masuk ke dalam jadwal pemeriksaan yang disampaikan KPK. Padahal setiap harinya, KPK selalu menyampaikan nama-nama yang diagendakan untuk diperiksa.  Lembaga antirasuah hanya pemeriksaan terhadap Kabag Perencanaan Strategis Bank BPD Bali, I Dewa Ayu Rai Widyastuti. Berdasarkan informasi yang dihimpun, KPK telah menetapkan tersangka dalam kasus ini. Namun, belum bisa menjelaskan secara rinci.  Sampai saat ini tim penyidik masih terus bekerja mengumpulkan dan melengkapi alat bukti yang diperlukan dalam proses penyidikan. Juru bicara KPK bidang penindakan ini pun enggan merinci lebih jauh rekonstruksi perkara itu.  "Pada waktunya nanti kami akan sampaikan secara utuh konstruksi perkara dari hasil penyidikan, pasal yang disangkakan," ujar Ali.  Oleh karena itu, masyarakat diminta bersabar dalam penanganan sengkarut rasuah tersebut.  "Kami harap publik terus memantau perkembangan kegiatan ini sebagai wujud transparansi kami sekaligus upaya pelibatan masyarakat dalam setiap kerja-kerja pemberantasan korupsi oleh KPK," pungkas Ali.

Periksa Eks Bupati Tabanan, KPK Dalami Pengurusan Dana Insentif Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/antri-vaksin.jpg" alt="MENGANTRE: Pelayanan vaksinasi dilakukan di RSUD Soewandhie untuk warga Surabaya. Upaya tersebut bertujuan untuk memberikan kekebalan pada warga. (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>MENGANTRE: Pelayanan vaksinasi dilakukan di RSUD Soewandhie untuk warga Surabaya. Upaya tersebut bertujuan untuk memberikan kekebalan pada warga. (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dana insentif daerah (DID) sebagai pendapatan Kota Surabaya dari pemerintah pusat menurun tahun depan. Yang sebelumnya Rp 48 miliar turun menjadi Rp 32 miliar.  DID (dana insentif daerah) dialokasikan untuk memberikan insentif atau penghargaan kepada daerah atas kinerja pemerintah daerah. Jika nominal rupiahnya menurun, artinya performa dinas di satu pemerintah daerah turun.  Pada 2022, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mendapatkan DID sebesar Rp 32.237.829. Angka itu turun dari tahun sebelumnya. Tahun lalu DID Surabaya sejumlah Rp 48.197.603.000.  Anggota badan anggaran (banggar) sekaligus anggota Komisi A Imam Syafi’i menilai, DID menjadi patokan kinerja pemkot atau pemda. Kalau jumlahnya turun, kinerjanya diindikasikan tidak memuaskan.  ’’Saat pemaparan neraca perbandingan APBD 2021– proyeksi 2022, pemkot sempat tidak mengubah angka DID. Angkanya masih sama dengan tahun lalu karena itu anggota banggar minta direvisi lagi,” ujarnya saat ditemui Jawa Pos kemarin.  Pada 2020, pemerintah pusat menyuntikkan DID Rp 122 miliar. Atau, tepatnya Rp 122.695.879.000. Nah, apabila diselisihkan dengan tahun lalu, DID Surabaya mengalami penurunan Rp 74.498.276.000.  Politikus dari Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) tersebut meminta pemkot untuk terbuka kepada DPRD Surabaya. Hal itu bertujuan agar dewan bisa memberikan masukan terhadap kinerja pemkot pada tahun depan.  Ditemui di gedung DPRD Surabaya, Sekretaris Daerah (Sekda) Hendro Gunawan mengakui bahwa DID Surabaya menurun untuk tahun depan. Namun, menurut dia, dana lain meningkat. Salah satunya dana alokasi khusus (DAK). Baik itu fisik maupun nonfisik.  DAK dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Misalnya, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur ekonomi berkelanjutan.  Sesuai proyeksi RKUA 2022, DAK fisik Surabaya Rp 23.935.070.024. Lalu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengubahnya menjadi Rp 65.242.283.000. Kemudian, DAK nonfisik Rp 368.581.226.186. Lantas, Kemenkeu mengubahnya jadi Rp 795.655.775.000. Hendro optimistis DID bisa bertambah.  ”Kami sudah konfirmasi ke pemerintah pusat bagaimana penghitungannya. Nanti perkembangan selanjutnya ya,” ucapnya.

Tahun Depan DID Surabaya Turun, Dewan Minta Pemkot Surabaya Terbuka