<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Imam-Nahrawi-Sidang-Ridwan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi didakwa telah menerima uang suap sebesar Rp 11,5 miliar untuk mempercepat proses persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Penerimaan suap itu diduga dari Ending Fuad Hamidy selaku Sekretaris Jenderal KONI dan Johnny E Awuy selaku Bendahara Umum KONI.  Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga perbuatan Imam Nahrawi dilakukan bersama-sama dengan asisten pribadinya, Miftahul Ulum. Politikus PKB itu juga telah dijerat dalam perkara yang sama.  "Terdakwa Imam Nahrawi selaku Menteri Pemuda dan Olahraga bersama-sama dengan Miftahul Ulum selaku asisten pribadi Menpora RI telah menerima hadiah atau janji berupa uang sejumlah Rp 11,5 miliar," kata Jaksa Ronald Worotikan membacakan surat dakwaan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (14/2).  Jaksa KPK merinci terdapat dua proposal kegiatan KONI yang menjadi sumber suap Imam. Pertama, terkait proposal bantuan dana hibah Kemenpora dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dan pendampingan program peningkatan prestasi olahraga nasional pada multievent 18th Asian Games 2018 dan 3rd Asian Para Games 2018.  Kedua, proposal terkait dukungan KONI pusat dalam rangka pengawasan dan pendampingan seleksi calon atlet dan pelatih atlet berprestasi tahun kegiatan 2018. Ronald menyebut, uang itu diterima Ulum dari Ending Fuad Hamidy selaku Sekretaris Jendral KONI, dan Jhonny E Awuy selaku Bendahara Umum KONI.  "Patut diduga, hadiah tersebut diberikan untuk mempercepat proses persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah yang diajukan KONI pusat kepada Kemenpora pada 2018, yang bertentang dengan kewajibannya yaitu bertentangan dengan kewajiban Imam Nahrawi selaku Menpora," ucap Ronald.  Selain itu, Imam juga disebut menerima gratifikasi bersama-sama dengan Miftahul Ulum. Imam diduga menerima gratifikasi terkait jabatannya sebesar Rp 8,6 miliar.  "Telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yaitu telah menerima gratifikasi berupa uang yang seluruhnya sejumlah total Rp 8.648.435.682," terang Jaksa Ronald.  Jaksa merinci penerimaan gratifikasi itu dilakukan secara bertahap. Pertama, uang senilai Rp 300 juta dari Ending, kemudian Rp 4,9 miliar sebagai uang tambahan operasional Imam Nahrawi selaku Menpora periode 2014-2019.  Selain itu, uang senilai Rp 2 miliar sebagai pembayaran jasa desain konsultan arsitek kantor Budipradono Architecs dari Lina Nurhasanah selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Program Indonesia Emas (PRIMA) Kemenpora RI Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun 2016 yang bersumber dari uang anggaran Satlak PRIMA.  Kemudian, uang senilai Rp 1 miliar dari Edward Taufan Pandjaitan alias Ucok selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Program Satlak PRIMA Kemenpora RI Tahun Anggaran 2016-2017 yang bersumber dari uang anggaran Satlak PRIMA. Terakhir, uang sejumlah Rp 400 juta dari Supriyono selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (PPON) periode 2017-2018 yang berasal dari pinjaman KONI Pusat.  "Penerimaan tersebut berhubungan dengan jabatan Imam Nahrawi selaku Menpora periode 2014-2019 yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya selaku penyelenggara negara," tukas Jaksa Ronald.  Atas perbuatannya, Imam Nahrawi didakwa melanggar Pasal 12 huruf a juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.  Imam juga didakwa melanggar Pasal 12B ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.  Mendengar dakwaan yang dibacakan Jaksa KPK, Imam meminta Jaksa dapat menghadirkan saksi ke persidangan. Hal tersebut dilakukan agar apa yang didakwakan Jaksa terhadapnya memang benar-benar terbukti.  "Memberikan catatan agar kebenaran betul-betul nyata, maka dapat dilakukan dengan pembuktian di persidangan," ucap Imam.  Kendati demikian, politikus PKB itu menyebut sangat keberatan terkait dakwaan Jaksa KPK. Dia akan membantahnya dalam nota pembelaan nanti. "Saya sangat keberatan, nanti akan disampaikan dalam pledoi, tidak ada eksepsi," pungkas Imam.

Imam Nahrawi Didakwa Terima Suap Rp 11,5 M dan Gratifikasi Rp 8,6 M

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/imam-nahrawi.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi bungkam ketika disinggung soal peran mantan atlet bulu tangkis Taufik Hidayat dalam kasus dana hibah Kemenpora pada KONI. Hal ini ditanya awak media usai politiku Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) usai menjalani pemeriksaan di KPK.  Namun, Imam memilih untuk bersalawat ketika memasuki mobil tahanan KPK. "Ini suasana bulan Maulid maka umat Islam harus perbanyak selawat salah satunya salawat asygil," kata Imam sebelum meninggalkan Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (27/11).  "Setiap manusia akan menghadapi takdirnya dan Allah maha baik takdirnya tak pernah salah jadi itu hikmah di maulid," sambungnya.  Dia juga sempat memperlihatkan sebuah kertas bergambar tangan dengan bertuliskan 'Allah Maha Baik Taqdirnya Tak Pernah Salah' dengan tanggal yang tertera 27 November 2019. Dia pun kemudian berselawat sambil bergegas masuk ke mobil tahanan.  Untuk diketahui, dalam salinan jawaban praperadilan KPK yang diajukan Imam Nahrawi disebutkan beberapa penerimaan uang dari Taufik Hidayat.  Taufik yang beberapa kali diperiksa KPK sebagai saksi juga merupakan Wakil Ketua Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) 2016-2017 dan Staf Khusus Menpora Imam Nahrawi di tahun 2017-2018.  Dalam salinan yang diterima Bisnis itu, penerimaan terjadi pada 12 Januari 2017 sebesar Rp800 juta yang diterima melalui Taufik Hidayat untuk penanganan perkara pidana yang sedang dihadapi oleh Syamsul Arifin selaku adik Imam Nahrawi  Kemudian, penerimaan pada akhir 2017 sekitar Rp1 miliar dari Satlak Prima, yang diambil oleh Miftahul Ulum di rumah Taufik Hidayat.  Dalam kasus ini, Imam ditetapkan sebagai tersangka bersama asisten pribadinya, Miftahul Ulum, berdasarkan pengembangan kasus dana hibah Kemenpora ke KONI tahun 2018.  Imam diduga menerima total Rp26,5 miliar dengan rincian Rp14,7 miliar dari suap dana hibah Kemenpora ke KONI, dan penerimaan gratifikasi Rp11,8 miliar dari sejumlah pihak dalam rentang 2016-2018.  Penerimaan Imam Nahrawi diduga merupakan commitment fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan oleh pihak KONI kepada Kemenpora.  Selain itu, penerimaan uang terkait dengan Ketua Dewan Pengarah Satlak Prima dan penerimaan lain yang berhubungan dengan jabatan Imam Nahrawi saat menjadi menpora. Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Menpora dan pihak Iain.  Imam dan Miftahul disangka melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12 huruf B atau Pasal 11 UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Ditanya Keterlibatan Taufik Hidayat, Imam Nahrawi Bungkam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kemenpora-setuju-game-e-sports-harus-punya-batasan_m_.jpg" alt="Sekretaris Menpora Gatot Dewa Broto Isa Bustomi/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Menpora Gatot Dewa Broto Isa Bustomi/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) Gatot S Dewa Broto telah selesai diperiksa KPK terkait kasus dugaan suap Penyaluran Pembiayaan dengan Skema Bantuan Pemerintah melalui Kemenpora pada KONI tahun anggaran 2018. Kepada awak media, Gatot mengaku hanya menjelaskan tentang regulasi dana hibah dari Kemenpora ke KONI kepada penyidik KPK.  "Tentang dana hibah itu sesungguhnya boleh atau tidak, lalu dasarnya apa, kemudian fungsi atau tanggung jawab Sesmenpora seperti apa, kemudian bagaimana alur anggaran seandainya KONI itu membutuhkan dana itu seperti apa," kata Gatot usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (24/9).  Gatot menyampaikan, dirinya secara rinci menjelaskan aspek regulasi dana hibah dari Kemenpora kepada KONI. Namun, penyidik tidak menyinggung terkait operasi tangkap tangan (OTT) terkait permulaan kasus ini.  "Jadi lebih banyak ke aspek regulasi dan tadi pemeriksaan berlangsung cukup intensif ya, dalam konteks untuk mendapatkan potret yang utuh tentang bagaimana itu (alur dana hibah) kejadian bisa terjadi. Tapi tentang OTT-nya tidak disinggung secara spesifik," sambungnya.  Gatot kemudian menyangkal jika adanya budaya kickback di tubuh Kemenpora. Selama menjabat sebagai Deputi IV dari 2016 hingga 2017, Gatot mengklaim tak pernah mengetahui ada budaya kickbak di sana.  "Mohon maaf ini saya belum klarifikasi. Saya tidak terima kalau ada anggapan atau penilaian ada budaya kickback di Kemenpora. Jadi perlu saya luruskan, jadi jangan digeneralisasi bahwa di Kemenpora itu ada budaya kickback," ucap Gatot.  Hanya saja, penyidik KPK tidak menyinggung kepada Gatot terkait uang yang dimintai oleh mantan Menpora Imam Nahrawi selama bekerja di Kemenpora.  "Oh, enggak ada dikonfirmasi seperti itu. Enggak ada. Karena memang saya akui, Pak Menpora, Pak Imam Nahrawi belum pernah minta uang kepada saya. Saya harus jujur menyampaikan seperti itu," jelas Gatot.  KPK menetapkan Imam Nahrawi sebagai tersangka korupsi, Rabu (18/9). KPK menduga dia menerima dana suap dengan total Rp 26 miliar melalui dana hibah KONI lewat peran Kemenpora.  KPK menguatkan tuduhannya itu dengan mengatakan, aliran dana suap terjadi rentang waktu 2014-2018 sebesar Rp 14,7 miliar dan 2016-2018 senilai Rp 11,8 miliar. Penyaluran uang haram dengan total Rp 26,5 miliar itu, lewat peran seorang staf ahli Miftahul Ulum yang sudah ditahan KPK sejak dua pekan lalu.

KPK Cecar Sesmenpora Terkait Regulasi Dana Hibah KONI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/1568901098492_FullSizeRender.jpg" alt="Menpora Imam Nahrawi (tengah) didampingi Jajaran Kemenpora memberikan keterangan pers terkait pengunduran dirinya di Kantor Kemenpora, Jakarta, Kamis (19/9/2019). Imam Nahrawi resmi mengundurkan diri dari jabatan Menpora usai ditetapkan sebagai tersangka" width="100%">
<figcaption>Menpora Imam Nahrawi (tengah) didampingi Jajaran Kemenpora memberikan keterangan pers terkait pengunduran dirinya di Kantor Kemenpora, Jakarta, Kamis (19/9/2019). Imam Nahrawi resmi mengundurkan diri dari jabatan Menpora usai ditetapkan sebagai tersangka</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Imam Nahrawi harus bersiap dengan jeratan pasal berlapis. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa kasus yang membelit mantan menteri pemuda dan olahraga (Menpora) tersebut tidak hanya terkait dengan korupsi dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) tahun anggaran 2018.  Dugaan aliran uang yang diterima Imam ditengarai juga berkaitan dengan Satlak Prima (Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas) yang dibubarkan pada 2017.  Ada juga gratifikasi terkait dengan jabatannya. ”Karena itu, pasal yang kami gunakan tidak hanya pasal suap, tapi juga ada pasal gratifikasi,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah kemarin (19/9).  Saat ini penyidik sudah menyiapkan rencana pemeriksaan politikus PKB tersebut. Namun, Febri belum menyebutkan tanggal pasti pemanggilan Imam. ”Tersangka akan kami periksa, tapi jadwal persisnya bergantung penyidik. Penyidik punya rencana siapa yang akan diperiksa terlebih dulu. Saksi, misalnya,” papar Febri.  Saat ini KPK telah melakukan pencegahan untuk bepergian ke luar negeri terhadap dua tersangka, yakni Imam dan Miftahul Ulum (aspri Imam).  Mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) itu mengingatkan, yang paling penting adalah tersangka kooperatif. ”Bahwa nanti kalau, misalnya, (ada) informasi dari masyarakat atau fakta-fakta baru yang terungkap, itu bisa klarifikasi lebih lanjut,” ujar Febri.  Sementara itu, Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif berharap Imam Nahrawi akan memenuhi panggilan penyidik. Sebab, sebelum ditetapkan sebagai tersangka atau saat tahap penyelidikan, sekali pun dia tidak hadir meski telah dipanggil tiga kali.  Selain menyidik kasus, lanjut Laode, KPK melakukan sejumlah langkah pencegahan dan penyelamatan aset Kemenpora. Sebab, lembaga antirasuah menemukan dugaan korupsi terkait pengadaan barang atau alat-alat sebagai persiapan pesta olahraga. Alat-alat tersebut justru datang setelah event selesai. Namun, Laode tidak menyebutkan secara gamblang pesta olahraga apa yang dimaksud.  Pamit  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/1568901109049_FullSizeRender-750x500.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Imam Nahrawi tengah berjabat tangan dengan jajaran Kemenpora usai memberi keterangan pers terkait pengunduran dirinya sebagai Menpora di Kantor Kemenpora, Jakarta, Kamis (19/9/2019). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)  Kurang dari 24 jam setelah ditetapkan sebagai tersangka, Imam Nahrawi menyatakan mundur dari jabatan Menpora. Kemarin dia menyampaikan permohonan pengunduran diri secara langsung kepada Presiden Joko Widodo.  ”Tadi sudah disampaikan kepada saya surat pengunduran diri dari Menpora,” kata Jokowi setelah menerima pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Istana Merdeka.  Jokowi menyatakan menghormati proses hukum yang diambil KPK. Terkait kursi menteri yang ditinggalkan Imam, presiden sedang mempertimbangkan dua opsi: mengganti dengan menteri baru atau menunjuk pelaksana tugas. Sebab, masa tugas Kabinet Kerja tinggal sebulan. ”Kami pertimbangkan dalam sehari,” tuturnya.  Setelah menemui presiden, Imam langsung meluncur ke gedung Kemenpora. Tiba sekitar pukul 12.00, dia langsung menuju masjid untuk menunaikan salat Duhur. Setelah itu, dia mengadakan pertemuan dengan para pejabat eselon di auditorium Wisma Kemenpora.  Dalam pertemuan itu, Imam menyampaikan permohonan maaf sekaligus berpamitan. Imam kemudian menuju ruangannya untuk berkemas. Sekitar pukul 16.00 dia menemui awak media yang sudah menunggu di luar. ”Saya sudah melapor ke presiden dan menyerahkan surat pengunduran diri agar bisa fokus (menghadapi kasus, Red). Saya belum berpikir apa pun, kecuali mengikuti proses hukum yang ada,” ungkapnya.  Persiapan SEA Games  Mundurnya Imam Nahrawi dari kursi Menpora meninggalkan sejumlah pekerjaan rumah. Persoalan pengurangan cabor PON XX/2020 Papua belum mencapai kata sepakat. Kemudian, kurang dari dua bulan lagi, skuad Merah Putih juga berlaga di SEA Games 2019 di Filipina.  Namun, di sela-sela pamitannya kemarin, Imam menjamin semua agenda itu tidak akan terganggu. Dia sudah menginstruksi seluruh staf untuk bisa membantu kelancaran event tersebut. ”CdM (chief de mission) sudah ditunjuk. Kami memberi fasilitas keberangkatan kontingen. Tolong kontrol dengan baik sehingga target SEA Games bisa terpenuhi dengan baik,” kata pria asal Bangkalan tersebut.  Untuk sementara, Sesmenpora Gatot S. Dewa Broto akan melanjutkan kepemimpinan Imam. Gatot mengatakan, semua urusan cabor terkait pelatnas maupun anggaran tidak bakal terkena dampak mundurnya Imam. ”Ini kan tinggal menunggu November untuk diberangkatkan,” papar Gatot.  Rumah di Sidoarjo  Imam Nahrawi kerap pulang kampung ke Sidoarjo. Tepatnya di Desa Kedungcangkring, Dusun Magersari, Jabon. Rumah keluarga Imam berada di jalan utama Desa Kedungcangkring, tidak jauh dari gapura desa. Sekitar 100 meter.  Kemarin siang (19/9) rumah tersebut sepi. Pintu pagar terkunci rapat. Sekilas tak berpenghuni. Berkali-kali diketuk, tidak ada jawaban dari dalam rumah. Rumah bercat putih itu memang tampak sepi. Namun, penghuninya tidak meninggalkan rumah. Sebab, daun jendela di lantai 2 dibiarkan terbuka. Hanya, kaca jendela tertutup tirai. Ulum, seorang warga, menuturkan, Minggu (15/9) kediaman itu ramai. Imam Nahrawi pulang ke rumah. ”Namun, hanya satu hari,” ujarnya. Dia tidak mengetahui pasti tujuan Imam pulang kala itu. ”Aktivitas di dalam rumah,” tuturnya.  Sejak menjabat Menpora, Imam memang memboyong keluarga ke Jakarta. Sehari-hari rumah megah di Jabon itu hanya ditempati dua keponakannya. ”Dua keponakan dari Bangkalan,” ucap Mukhammad Udin, warga yang lain.

Imam Nahrawi yang Dijerat Pasal Suap dan Gratifikasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Menpora-Miftah.jpg" alt="Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi saat memberikan keterangan terkait penetapan tersangka oleh KPK di Jakarta, Rabu (18/9). KPK menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan suap terka" width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi saat memberikan keterangan terkait penetapan tersangka oleh KPK di Jakarta, Rabu (18/9). KPK menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan suap terka</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak ada motif politik dalam menjerat mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi terkait dugaan suap dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Pasalnya, Imam menduga kalau penetapan tersangka terhadap dirinya bermuatan politis.  "Tidak ada motif politik sama sekali, kalau motif politik di umumin sejak ribut kemerin, tapi ini enggak ada," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat dikonfirmasi, Jumat (20/9).  Laode menghargai sikap mundurnya Imam Nahrawi dari posisi Menpora. KPK pun mengharapkan agar politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini dapat memenuhi panggilan sebagai tersangka. "Kami sangat menghargai beliau, mudah-mudahan dalam pemanggilan berikutnya dia (Imam Nahrawi) datang," ucap Laode.  Terkait dugaan suap yang diterima Imam sebesar Rp 26,5 miliar, lanjut Laode, setelah melakukan penindakan dengan menetapkan Imam Nahrawi sebagai tersanga, KPK bakal menyelamatkan aset yang ada di Kemenpora. Sehingga dia memandang sistem di Kemenpora harus diperbaiki.  "Aset-aset yang ada di Kemenpora pernah ada pengadaan untuk persiapan pesta olahraga, alatnya itu datang setelah pesta olahraga belalu seperti itu banyak. Banyak sekali yang harus diperbaiki tata kelola di Kemenpora," tegasnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/KPK-Tetapkan-Bupati-Muara-Enim-Ahmad-Yani-Tersangka-Dery-Ridwansah-9-e1567778077812.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Wakil Ketua KPK Laode M Syarif. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com  Sebelumnya, Imam Nahrawi mengharapkan penetapannya sebagai tersangka oleh KPK tidak bersifat politis. Politikus PKB ini mengaku akan menghadapi proses hukum tersebut.  "Saya berharap ini bukan sesuatu yang bersifat politis, saya berharap ini bukan sesuatu yang bersifat di luar hukum dan karenanya saya akan menghadapi dan tentu kebenaran harus dibuka seluas luasnya selembar lebarnya," ujar Imam di kediamannya, Jalan Widya Chandra, pada Rabu (18/9) malam.  Namun, Imam enggan merinci apa yang dimaksud bersifat politis dan di luar hukum tersebut. Pasalnya, Imam mengaku baru mendengar dan membaca berita soal dirinya ditetapkan sebagai tersangka. "Saya tidak bisa menduga duga karena saya baru mendengar baru membaca apa yang disampaikan oleh pimpinan KPK tentang tuduhan itu," urai Imam.  Ia pun meminta kepada komisi antirasuah agar membuktikan bahwa dirinya benar-benar menerima uang sebesar Rp 26,5 miliar. Untuk itu, dirinya bakal mengikuti proses hukum yang berlaku. "Buktikan saja, jangan pernah menuduh orang sebelum ada bukti," tukas Imam.  KPK menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi sebagai tersangka suap pemberian dana hibah Komite Olahraga Nasional (KONI). Ia diduga menerima uang sebesar Rp26,5 miliar sebagai bentuk commitment fee pengurusan proposal yang diajukan KONI kepada Kemenpora.  Imam disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12 B atau Pasal 11 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang perubahan atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

KPK Tegaskan Penetapan Tersangka Imam Nahrawi Tak Bermuatan Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Djoko-Pekik.jpg" alt="Djoko Pekik" width="100%">
<figcaption>Djoko Pekik</figcaption>
</figure>PENGELOLAAN olahraga prestasi Indonesia masih mengacu pada UU Nomor 3/2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN).  Di situ dijelaskan bahwa pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan secara nasional.  Dalam hal ini, kewenangan pemerintah sepenuhnya berada di wilayah Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Termasuk kewenangan pengelolaan anggaran.  Situasi itu menjadi celah yang bisa membuat program tidak berjalan maksimal. Sebab, fokus pemerintah terpecah. Ada baiknya memang pemerintah mengembalikan fungsi mereka sebagai regulator.  Sedangkan eksekutor sepenuhnya berada di wilayah pengurus cabang olahraga (cabor) masing-masing. Menggantikan peran Satlak Prima yang dilikuidasi lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75/2017 atau saat masa persiapan Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games 2018.  Perpres tersebut memangkas peran KONI. Menurut pasal 5 Perpres 75/2017, peran KONI adalah: ’’Membantu menteri dalam melakukan pengawasan dan pendampingan dalam pelaksanaan pengembangan bakat calon atlet berprestasi yang dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga’’.  Secara ide dan konsep, itu sangat bagus. Sebab, perpres tersebut memotong rantai birokrasi yang cukup panjang. Itu sangat menguntungkan, terutama terkait dengan pencairan anggaran kepada pengurus cabor untuk kepentingan atlet.  Namun, yang perlu dipahami, KONI masih berperan dalam pelaksanaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi sesuai dengan kewenangannya. Tugas tersebut tercantum dalam UU Nomor 3/2005 tentang SKN.  Karena itu, semestinya ada revisi terkait dengan UU SKN tersebut. Dengan demikian, tugas dan kewenangan antara Kemenpora, KONI, dan PB cabor tidak tumpang-tindih. Nah, problem yang menimpa Kemenpora saat ini tidak terlepas dari masalah tersebut.  Apalagi, KONI masih mengandalkan bantuan anggaran dari Kemenpora. Pada 2017, KONI mendapat bantuan pemerintah melalui Kemenpora untuk menjalankan fungsinya.  Saya tidak paham betul proses yang terjadi antara delegasi KONI dan Kemenpora. Sebenarnya, bila proses berjalan sesuai dengan regulasi, masalah hukum yang menimpa Kemenpora dan KONI saat ini bisa dihindari.  Persoalannya sekarang, masalah yang terjadi sekarang bisa mengancam rencana besar kita semua menjadi tuan rumah Olimpiade 2032. PSSI juga ikut dalam bidding (mengajukan diri sebagai tuan rumah) Piala Dunia U-20 2021.  Apa boleh buat, dinamika ini harus kita hadapi. Tugas kita selanjutnya adalah sesegera mungkin mengembalikan kepercayaan publik dunia. Bahwa Indonesia bisa menjadi tuan rumah berbagai ajang besar. Asian Games 2018 yang berjalan dengan begitu semarak adalah buktinya.  Tentu, yang tak kalah penting adalah mempersiapkan kontingen Indonesia menghadapi multievent skala regional dan dunia dalam waktu dekat.  Akhir November SEA Games 2019 sudah akan berlangsung di Filipina. Selain itu, persiapan atlet dan cabor prioritas Indonesia menuju Olimpiade 2020 di Jepang juga terus berjalan.  Masalah yang menimpa Kemenpora saat ini tidak boleh lantas mengganggu proses persiapan tersebut. Apalagi berkaitan dengan dukungan serta pencairan anggaran.  Sebab, kuasa pengguna anggaran saat ini juga sudah dipegang deputi masing-masing di Kemenpora. Dalam hal ini, peningkatan olahraga sepenuhnya dalam kendali di deputi IV.  Plot anggaran juga telah dialokasikan sejak awal tahun. Artinya, tinggal pencairan dan pengawasan sampai bisa digunakan tiap-tiap atlet untuk mempersiapkan diri menuju prestasi dunia.  *) Ketua Asosiasi Profesor Keolahragaan Indonesia  **) Disarikan dari wawancara dengan wartawan Jawa Pos Nuris Andi Prastiyo

Pulihkan Kepercayaan atau Bidding Terancam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/65-ribu-orang-nari-poco-poco-di-sepanjang-jalan-sudirman-mh-thamrin_m_.jpg" alt="Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menpora Imam Nahrawi, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ikut meramaikan tari Poco-Poco yang diselenggarakan di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman - MH Thamrin" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menpora Imam Nahrawi, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ikut meramaikan tari Poco-Poco yang diselenggarakan di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman - MH Thamrin</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi mengundurkan diri dari Kabinet Kerja setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Imam diduga menerima suap sebesar Rp 26,5 miliar terkait dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).  Mundurnya Imam dari posisi menteri setelah bertemu langsung dengan Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara pada Kamis (19/9) pagi. Jokowi pun menghormati apa yang telah diputuskan KPK.  "Tadi pagi Pak Imam Nahrawi bertemu dengan saya dan saya menghormati apa yang sudah diputuskan oleh KPK, bahwa Pak Imam Nahrawi sudah menjadi tersangka karena urusan dana hibah dengan KONI," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (19/9).  Mantan Gubernur DKI Jakarta itu akan mempertimbangkan surat pengunduran diri yang disampaikan Imam. Namun, dirinya belum mengetahui apakah akan menunjuk seorang menjadi menteri atau hanya pelaksana tugas (Plt) untuk mengisi posisi Menpora. "Tentu saja akan kita segera pertimbangkan apakah segera diganti dengan yang baru atau memakai Plt. Tadi disampaikan, surat pengunduran diri dari Pak Menpora Imam Nahrawi," ucap Jokowi.  Jokowi masih mempertimbangkan terkait posisi Menpora tersebut. Sebab masa jabatannya pada periode 2014-2019 habis pada Oktober 2019 mendatang. "(Menteri atau Plt) kita pertimbangkan dalam sehari," ujar Jokowi.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/JKT_PRESKON-MENPORA-TERKAIT-PENETAPAN-TERSANGKA_MIFTAHULHAYAT-4.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi mundur dari posisinya saat ini. Hal ini setelah KPK menetapkan Imam Nahrawi sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan suap terkait dana hibah KONI dari Kemenpora. FOTO: MIFTAHULHAYAT/JAWA POS  Melihat sudah dua menteri Kabinet Kerja yang jadi tersangka KPK yakni Menteri Sosial Idrus Marham dan kini Menpora Imam Nahrawi, Jokowi mengajak jajaran menteri di kabinetnya untuk berhati-hati memakai anggaran. "Kalau ada penyelewengan, itu urusannya dengan aparat penegak hukum," tukasnya.  Sebelumnya, KPK menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi sebagai tersangka suap pemberian dana hibah Komite Olahraga Nasional (KONI). Ia diduga menerima uang sebesar Rp26,5 miliar sebagai bentuk commitment fee pengurusan proposal yang diajukan KONI kepada Kemenpora.  Imam dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPJuncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menpora Mundur, Jokowi: Pak Imam Nahrawi Sudah Jadi Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Mulyana-Dok-JawaPos.com_.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga, Mulyana, dengan hukuman tujuh tahun penjara dan denda Rp 200 juta, subsider tiga bulan kurungan. Jaksa meyakini Mulyana terbukti bersalah karena telah menerima suap Rp 400 juta, satu unit mobil Toyota Fortuner, dan satu ponsel Samsung Galaxy Note 9.  "Kami menuntut supaya majelis hakim menyatakan terdakwa telah terbukti sah dan meyakinkan melakukan korupsi secara bersama-sama," kata Jaksa Ronald Worotikan membacakan surat tuntutan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (15/8).  Dalam pertimbangan jaksa, untuk hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa dinilai tidak mencerminkan dukungan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Sementara hal yang meringankan tuntutan jaksa yakni terdakwa berlaku sopan selama peoses persidangan.  "Terdakwa belum pernah dihukum, bersikap kooperatif, dan mengakui perbuatannya, dan terdakwa masih memiliki keluarga, dan terdakwa sudah mengembalikan seluruh pemberian yang diterimanya," ucap Ronald.  Selain itu, Jaksa KPK menolak permohonan Justice Collaborator (JC) yang diajukan oleh Mulyana. Meski terdakwa dianggap kooperatif lantaran telah mengakui perbuatannya, namun tidak memenuhi syarat yang ada.  "Permohonan JC belum memenuhi syarat, yang diajukan terdakwa belum memenuhi syarat untuk dapat dikabulkan," jelas Ronald.  Jaksa menilai, Mulyana terbukti menerima suap terkait pengurusan dana hibah untuk KONI. Suap yang diduga diterima Mulyana berupa uang sebesar Rp 300 juta, kartu ATM berisi saldo Rp 100 juta, mobil Fortuner hitam metalik nopol B-1749-ZJB, serta satu handphone Samsung Galaxy Note 9. Sementara Adhi dan Eko menerima suap berupa uang Rp 215 juta.  Suap diberikan agar Mulyana, Adhi, dan Eko membantu Ending dan Johnny mempercepat proses persetujuan dan pencairan proposal bantuan dana hibah yang diajukan KONI Pusat kepada Kemenpora pada 2018.  Rencananya, dana hibah itu digunakan untuk dua kegiatan. Pertama, pelaksanaan tugas pengawasan dan pendampingan program peningkatan prestasi olah raga nasional pada multievent Asian Games 2018 dan Asian Para Games 2018. Kedua, untuk pengawasan dan pendampingan seleksi calon atlet dan pelatih atlet berprestasi 2018.  Atas perbuatannya, Mulyana dinilai melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Diyakini Terima Suap, Deputi IV Kemenpora Dituntut 7 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/JKT-1-TIPIKOR-MENPORA-ASPRI-SAKSI-FED-4.jpg" alt="Menpora Imam Nahrawi -Fedrik Tarigan/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Menpora Imam Nahrawi -Fedrik Tarigan/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaksa penuntut umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi terkait penggelembungan dana hibah ke Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Pertanyaan Jaksa, merujuk pada Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2016 terkait penyusunan petunjuk teknis pada Pasal 8 poin f, disebutkan bahwa jumlah alokasi dana hibah harus dijelaskan secara rinci.  Jaksa menilai, terdakwa Mulyana selaku Deputi IV Kemenpora menyusun Petunjuk Teknis Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah kepada KONI, Komite Olimpiade Indonesia dan induk organisasi cabang olahraga pendidikan prestasi profesional. Besaran bantuan untuk KONI untuk satu paket adalah Rp 7 miliar.  "Pertanyaaannya tadi Saudara tahu untuk KONI itu dana hibah yang diberikan ada proposal pertama dan kedua seluruhnya Rp 47 miliar. Jika dihubungkan Juknis dari Pak Mulyana selaku deputi yang hanya operasional KONI saja itu Rp 7 miliar dipatoknya. Ada apa Pak Menteri sampai menggelembung dari Rp 7 miliar sampai dengan Rp 47 miliar?" tanya jaksa KPK ke Imam di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (4/7) malam.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/JKT-1-TIPIKOR-MENPORA-ASPRI-SAKSI-FED-7.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi. (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)  Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengaku tak tahu soal penggelembungan dana hibah KONI tersebut. Sebab, ia sudah melimpahkan kewenangannya ke Mulyana selaku kuasa pengguna anggaran (KPA) untuk menindaklanjuti alokasi dana hibah. "Tidak tahu? Walaupun ini bertentangan dengan Permenpora yang Saudara terbitkan?" tanya kembali jaksa.  "Iya kan sudah pada tahap pelaksanaan mana mungkin menteri mengetahui hal lebih detail dari tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki karena sudah kami limpahkan," tukas Imam.  Dalam putusan, Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy Imam Nahrawi disebeut menerima suap sebesar Rp11,5 miliar. Psmberian uang itu untuk Asisten Pribadi (Aspri) Imam Nahrawi, ‎Miftahul Ulum dan Staf Keprotolan Kemenpora, Arief Susanto. Uang tersebut diyakini untuk kebutuhan Imam Nahrawi meskipun pernah dibantah oleh ketiganya.  Selain itu, dalam putusan disebut Miftahul Ulum pernah menerima uang Rp2 miliar pada Maret 2018 di kantor KONI. Ulum juga terbukti menerima Rp500 juta pada Februari 2018 di ruang kerja Sekjen KONI.  Selain itu, Arief Susanto pernah menerima Rp3 miliar. Ulum kembali menerima uang di ruang Sekjen KONI pada Mei 2018 sebesar Rp3 miliar. Selanjutnya, Ulum juga menerima uang Rp3 miliar dalam pecahan mata uang asing di Lapangan Tenis Kemenpora pada 2018.  Miftahul Ulum, Arief Susanto, dan Imam Nahrawi sebelumnya sempat membanta‎h menerima rincian uang tersebut. Ketiganya membantah menerima suap terkait dana hibah KONI.

JPU: Ada Apa Pak Menteri Menggelumbungkan Dana Sampai Rp 47 Miliar?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/MENPORA-SAKSI-SIDANG-OTT-1-FED-17.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadwalkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi untuk dihadirkan sebagai saksi dalam sidang suap dana hibah dari pemerintah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (4/7). Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini diimbau untuk memenuhi panggilan Jaksa KPK.  "Semestinya kalau sudah dipanggil oleh penuntut umum untuk hadiri sidang itu bisa hadir ya. Agar nanti bisa dijelaskan apa adanya di proses persidangan tersebut," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (3/7) malam.  Selain Imam, JPU KPK juga memanggil Asisten Pribadi (Aspri) Menpora, Miftahul Ulum. Sedianya, mereka akan menjadi saksi untuk terdakwa Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Kemenpora Mulyana, serta staf Kemenpora Adhi Purnomo dan Eko Triyanta.  Febri menuturkan, Jaksa KPK akan menggali sejumlah kewenangan Imam dalam proses pengajuan proposal oleh KONI hingga pertemuan-pertemuan dalam proses pencairan dana hibah.  "Pertama terkait dengan kewenangan dan proses dari pengajuan proposal. Kedua pengetahuan pengetahuan mereka misalnya atau kalau ada komunikasi dan pertemuan-pertemuan. Dan yang ketiga tentang aliran dana. Itu jika memang dibutuhkan oleh penuntut umum dapat di konfirmasi lebih lanjut," terang Febri.  Mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) ini menyebut, tidak menutup kemungkinan pihaknya akan membuka penyelidikan baru. Sebab, menurutnya, masih ada ruang lingkup perkara dari beberapa pihak yang perlu didalami dari aspek pertanggungjawabannya.  "Tetapi saya belum bisa menyampaikan, kecuali nanti sudah ada penyidikan baru. Itu artinya sudah ada tersangka baru, baru bisa kami sampaikan ke publik. Sekarang belum ada tersangka baru kami masih fokus pada proses-proses yang sedang berjalan di persidangan," jelas Febri.  Nama Menpora Imam Nahrawi sebelumnya telah tersiar dari pengakuan terdakwa penerima suap KONI, Mulyana. Deputi IV bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) itu mengaku pernah dimintai uang oleh Menpora Imam Nahrawi. Mulyana menyebut, Imam meminta uang kepadanya untuk honorarium sebagai Ketua Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) pada 2017.  "Jadi memang pada saat akhir tahun 2017, Pak Menteri bertanya ke saya, 'Saya (Imam Nahrawi) dapat honor tidak? Honor tentang Satlak Prima, dulu kan zaman Prima. Prima itu Program Indonesia Emas," kata Mulyana usai sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (13/5).  Dalam putusan Ending Fuad Hamidy, terungkap adanya pemberian uang Rp11,5 miliar untuk Aspri Imam Nahrawi, ‎Miftahul Ulum dan Staf Keprotokolan Kemenpora, Arief Susanto.  Hakim merincikan bahwa Miftahul Ulum pernah menerima uang Rp2 miliar pada Maret 2018 di kantor KONI. Ulum juga terbukti menerima Rp500 juta pada Februari 2018 di ruang kerja Sekjen KONI.  Arief Susanto, diduga pernah menerima uang sebesar Rp3 miliar. Ulum kembali menerima uang di ruang Sekjen KONI pada Mei 2018 sebesar Rp3 miliar. Selanjutnya, Ulum juga menerima uang Rp3 miliar dalam pecahan mata uang asing di Lapangan Tenis Kemenpora pada 2018.

Imam Nahrawi Kembali Bersaksi dalam Sidang Kasus Suap Dana Hibah KONI

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dana hibah koni

Berita Terkini