<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/20/Wali-Kota-Madiun-Maidi-Dery-Ridwansah-7JPG-2617907258.jpg" alt="Wali Kota Madiun Maidi setibanya di Gedung Merah Putih KPK usai terjaring OTT, Jakarta, Senin (19/1/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Madiun Maidi setibanya di Gedung Merah Putih KPK usai terjaring OTT, Jakarta, Senin (19/1/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menaikkan status hukum operasi tangkap tangan (OTT) yang menyasar Wali Kota Madiun, Maidi. Keputusan tersebut diambil setelah KPK menggelar ekspose atau gelar perkara terkait OTT di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun pada Senin (19/1). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, total sembilan orang telah diamankan dan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik. &ldquo;Tadi malam sembilan orang sudah dibawa ke Gedung KPK Merah Putih untuk kemudian dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh penyidik,&rdquo; ujar Budi di Jakarta, Selasa (20/1). Sembilan orang tersebut berasal dari berbagai unsur. Selain kepala daerah, KPK juga mengamankan aparatur sipil negara (ASN) serta pihak swasta. &ldquo;Sembilan orang tersebut yang pertama adalah kepala daerah atau Wali Kota Madiun, kemudian dua dari ASN, dan enam di antaranya berasal dari pihak swasta,&rdquo; ungkapnya. Dalam OTT tersebut, KPK turut menyita barang bukti berupa uang tunai dengan jumlah yang cukup signifikan. Namun, nilai pasti uang yang diamankan belum diungkap secara detail. &ldquo;Adapun barang bukti yang diamankan dalam peristiwa tangkap tangan ini berupa uang sejumlah ratusan juta rupiah. Detailnya akan kami sampaikan saat konferensi pers,&rdquo; jelas Budi. KPK menduga perkara ini berkaitan dengan penerimaan sejumlah uang oleh kepala daerah yang berhubungan dengan proyek-proyek serta perizinan di lingkungan Pemkot Madiun. &ldquo;Terkait perkaranya, ini berkaitan dengan penerimaan-penerimaan oleh kepala daerah atau Wali Kota Madiun berkenaan dengan beberapa proyek ataupun izin di lingkungan Kota Madiun,&rdquo; katanya. Lebih lanjut, KPK mengungkap adanya dugaan modus untuk menyamarkan aliran dana tersebut. Salah satunya dengan mengatasnamakan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR). &ldquo;Ada yang kemudian dikamuflase menggunakan modus-modus CSR,&rdquo; tutur Budi. Meski demikian, KPK belum membeberkan secara rinci konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Seluruh penjelasan lengkap akan disampaikan dalam konferensi pers resmi pada Selasa sore. &ldquo;Nanti konstruksi lengkapnya seperti apa akan kami sampaikan dalam konferensi pers sore ini, termasuk pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka,&rdquo; ujarnya. KPK memastikan gelar perkara telah dilakukan dalam waktu singkat sejak OTT berlangsung. Proses tersebut menjadi dasar penetapan status hukum para pihak yang diamankan. &ldquo;Artinya, dalam satu kali 24 jam KPK sudah menetapkan status hukum dari pihak-pihak yang diamankan,&rdquo; pungkas Budi. (*)

KPK menaikkan status hukum OTT Wali Kota Madiun. Dugaan suap proyek dan perizinan dikamuflase sebagai dana CSR. Sembilan orang diamankan.

OTT Wali Kota Madiun, KPK Duga Ada Penerimaan Suap yang Dikamuflase jadi Dana CSR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/19/kpk-1-3186309796.jpeg" alt="Ilustrasi KPK (FOTO: Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPK (FOTO: Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Filianingsih Hendarta, pada Kamis (11/9). KPK mencecar pengetahuan Filianingsih Hendarta soal Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) atau corporate social responsibility (CSR). Filianingsih Hendarta diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi. KPK mendalami soal proses hingga pelaksanaan program CSR BI. "Jadi dalam pemeriksaan hari ini tentu didalami terkait dengan bagaimana proses mekanisme program sosial tersebut muncul begitu ya. Dari proses perencanaannya seperti apa, pelaksanaannya dan juga pertanggungjawabannya," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (11/9). Selain itu, Filianingsih turut didalami soal rencana peruntukan program CSR BI. Sebab, dalam proses penyidikan ditemukan program CSR BI tidak sesuai dengan peruntukan awal. "Karena dari konstruksi perkara ini dimana kita sudah menetapkan dua orang sebagai tersangka yaitu saudara ST (Satori) dan saudara HG (Her Gunawan). Berarti bahwa uang-uang yang sedianya untuk program sosial ini kemudian tidak dipergunakan sebagaimana mestinya," ujar Budi. Sebab, dana yang sedianya diperuntukan untuk program CSR BI, malah dipergunakan dua Anggota DPR RI Satori (Fraksi NasDem) dan Heri Gunawan (Fraksi Gerindra) untuk kepentingan pribadi. "Dimana dalam perkara ini juga, para tersangka menggunakan uang-uang dari program sosial tersebut untuk kepentingan pribadi ya, seperti pembelian aset, bahkan ada untuk pembelian showroom, pembelian kendaraan, ataupun aset-aset dalam bentuk tanah dan bangunan. Nah itu yang KPK telusuri," ucap Budi. Terpisah, Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta mengakui bahwa program sosial BI atau CSR BI telah ditetapkan sejak lama. Pernyataan itu disampaikan usai Filianingsih menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (11/9). "Itu kebijakan sudah ada ya, dari dahulu," ungkap Filianingsih. Ia menekankan, program CSR tidak hanya dimiliki perusahaan yang berorientasi pada profit atau keuntungan, tetapi juga dijalankan lembaga negara, seperti BI. "Itu kan bagaimana kami berbagi, membantu, misalnya kepedulian sosial, beasiswa, juga pemberdayaan masyarakat. Jadi nggak mesti perusahaan profit oriented, ya. Namanya berbagi," tegasnya. Sebelumnya, KPK telah menetapkan dua Anggota DPR RI, yakni Satori dari Fraksi NasDem dan Heri Gunawan dari Fraksi Gerindra, sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), terkait penyaluran dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan Penyuluh Jasa Keuangan (PJK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2020&ndash;2023. Berdasarkan temuan penyidik, Heri Gunawan diduga menerima total Rp 15,86 miliar. Uang itu diduga berasal dari beberapa sumber. Di antaranya Rp 6,26 miliar dari kegiatan PSBI Bank Indonesia, Rp 7,64 miliar dari program Penyuluhan Keuangan OJK, dan Rp 1,94 miliar dari mitra kerja Komisi XI DPR RI lainnya. Dana tersebut kemudian dialihkan ke rekening pribadi melalui yayasan yang dikelolanya dan digunakan untuk berbagai keperluan pribadi, termasuk pembelian aset, kendaraan, hingga pembangunan rumah makan. Sementara, Satori diduga menerima dana senilai Rp 12,52 miliar, dengan rincian Rp 6,30 miliar dari PSBI BI, Rp 5,14 miliar dari OJK, dan Rp 1,04 miliar dari mitra kerja Komisi XI DPR lainnya. Satori diduga menyamarkan dana tersebut melalui transaksi deposito, pembelian tanah, pembangunan showroom, serta pembelian kendaraan dan aset lainnya, bahkan dengan meminta bantuan bank daerah untuk menyamarkan transaksi. KPK juga menduga, sebagian besar anggota Komisi XI DPR RI lainnya turut menerima dana serupa. Hal itu sebagaimana pengakuan Satori usai menjalani pemeriksaan beberapa waktu lalu. Heri Gunawan dan Satori disangkakan melanggar Pasal 12 B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. Keduanya juga dijerat Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

KPK memeriksa Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta mengenai penyalahgunaan dana CSR oleh 2 anggota DPR yang jadi tersangka.

KPK Cecar Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta soal Peruntukan Dana CSR Bank Indonesia yang Berujung Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/09/Juru-Bicara-KPK-Tessa-Mahardika-Dery-Ridwansah-1JPG-3991813634.jpg" alt="Juru Bicara KPK Tessa Mahardika. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Juru Bicara KPK Tessa Mahardika. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kasus dugaan korupsi dana corporate social responsibility (CSR) di Bank Indonesia (BI) merembet ke mana-mana. Selain mendatangi kantor BI di Jalan Thamrin, Jakarta, tim penyidik KPK menggeledah kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Meski demikian, KPK belum menetapkan tersangka lantaran menggunakan surat perintah penyidikan (sprindik) umum. Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, penggeledahan di kantor OJK itu berlangsung pada Kamis (16/12). Beberapa ruangan digeledah penyidik untuk menelisik alat bukti. &rdquo;Yang jelas, di salah satu ruangan direktorat di OJK,&rdquo; terangnya. Tessa enggan memerinci ruangan mana saja yang digeledah. Termasuk apakah ruangan ketua OJK, sebagaimana tim penyidik menggeledah ruangan gubernur BI pada Senin (16/12) pekan lalu. Tessa menyatakan, informasi mengenai perincian tersebut sudah masuk materi penyidikan yang tak boleh dibeberkan ke publik lebih dulu. Yang jelas, dari penggeledahan di kantor BI dan OJK, penyidik telah menyita sejumlah barang bukti. Baik berupa bukti elektronik maupun beberapa dokumen surat. &rdquo;Selanjutnya, tentu penyidik akan memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan sebagai saksi,&rdquo; ujarnya. Apakah bakal memanggil gubernur BI? &rsquo;&rsquo;Semua bergantung kebutuhan penyidikan. Jadi, siapa pun yang punya keterkaitan pasti akan dipanggil,&rdquo; katanya. Pengusutan kasus dugaan korupsi penggunaan dana CSR sempat diwarnai tarik-ulur. KPK bahkan sempat mengoreksi pernyataannya sendiri. Pada Selasa (17/12) malam, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Rudi Setiawan menyatakan kepada pers bahwa sudah ada dua tersangka dalam kasus tersebut. Namun, belakangan pernyataan itu diralat. Tessa menyatakan, Rudi bisa saja keliru memberikan keterangan dan menyebut dua tersangka itu dalam kasus perkara lain. Menurut Tessa, untuk kasus CSR BI, KPK menggunakan sprindik umum yang prosesnya tak wajib menetapkan tersangka lebih dulu. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu termasuk yang mengoreksi pernyataan atasannya itu. Kepada Jawa Pos, Asep menjabarkan, dalam sprindik umum, tersangka akan ditetapkan tersendiri dengan surat penetapan tersangka. &rdquo;Jadi, saat ini belum ditetapkan tersangkanya,&rdquo; katanya. Setelah melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan telaah bukti hasil penggeledahan, baru akan ditetapkan tersangkanya. &rdquo;Di antaranya dua orang yang disampaikan Pak Deputi. Kemungkinan juga ada tersangka lain di luar yang disampaikan Pak Deputi,&rdquo; terangnya. (elo/c19/oni)

Kasus dugaan korupsi dana corporate social responsibility (CSR) di Bank Indonesia (BI) merembet ke mana-mana. Tetapi belum ada tersangka.

KPK Belum Tetapkan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Dana CSR BI

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/07/BANK-INDONESIA-LOGO-1371098826.jpg" alt="Ilustrasi Bank Indonesia (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Bank Indonesia (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) buka suara usai kantornya digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (16/12) malam. Penggeledahan dilakukan terkait dengan dugaan penyalahgunaan CSR Bank Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso membenarkan hal itu dan menyebut bahwa penggeledahan dilakukan untuk melengkapi proses penyelidikan terkait kasus tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bank Indonesia menerima kedatangan KPK di Kantor Pusat Bank Indonesia Jakarta pada 16 Desember 2024. Kedatangan KPK ke Bank Indonesia untuk melengkapi proses penyidikan terkait dugaan penyalahgunaan CSR Bank Indonesia yang disalurkan," kata Ramdan dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Selasa (17/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/015431864/korban-penganiayaan-anak-pemilik-toko-roti-di-jaktim-ngaku-diperas-pengacara-sampai-jual-motor">Korban Penganiayaan Anak Pemilik Toko Roti di Jaktim Ngaku Diperas Pengacara, Sampai Jual Motor</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ramdan memastikan bahwa pihaknya menghormati proses hukum dan akan bersikap kooperatif atas penyelidikan yang sedang berlangsung. Bahkan pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang sedang dilakanakan oleh KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bank Indonesia menghormati dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang dilaksanakan oleh KPK sebagaimana prosedur dan ketentuan&nbsp; yang berlaku, mendukung upaya-upaya penyidikan, serta bersikap kooperatif kepada KPK," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui melakukan penggeledahan di kantor Bank Indonesia (BI), sejak Senin (16/12) malam. Upaya paksa penggeledahan itu diduga terkait dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ya benar tim dari KPK semalam melakukan geledah di kantor BI,&rdquo; kata juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto dikonfirmasi, Selasa (17/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penggeledahan itu merupakan tindaklanjut dari proses penyidikan KPK, terkait dugaan korupsi dana CSR BI yang tidak sesuai dengan peruntukan. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur menyebut, dana CSR itu diduga digunakan untuk kepentingan pribadi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Yang menjadi masalah adalah ketika dana CSR itu tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya. Artinya ada beberapa, misalkan CSR ada 100, yang digunakan hanya 50, yang 50-nya tidak digunakan. Yang jadi masalah tuh yang 50-nya yang tidak digunakan tersebut, digunakan misalnya untuk kepentingan pribadi,&rdquo; ucap Asep Guntur, Rabu (18/9) lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menyebut, modus korupsi dalam kasus ini dengan memberi contoh dana CSR yang seharusnya untuk membangun fasilitas sosial atau publik, tetapi justru disalahgunakan peruntukannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau itu digunakan misalnya untuk bikin rumah ya bikin rumah, bangun jalan ya bangun jalan, itu enggak jadi masalah. Tapi, menjadi masalah ketika tidak sesuai peruntukan," ucap Asep.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK diduga telah menetapkan tersangka dalam kasus ini, hanya saja belum mengumumkan identitasnya kepada publik.</div>

Bank Indonesia (BI) buka suara usai kantornya digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (16/12) malam.

BI Buka Suara Usai KPK Geledah Kantornya Terkait Kasus Korupsi Dana CSR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/07/BANK-INDONESIA-LOGO-1371098826.jpg" alt="Ilustrasi Bank Indonesia (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Bank Indonesia (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui melakukan penggeledahan di kantor Bank Indonesia (BI), sejak Senin (16/12) malam. Upaya paksa penggeledahan itu diduga terkait dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ya benar tim dari KPK semalam melakukan geledah di kantor BI,&rdquo; kata juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto dikonfirmasi, Selasa (17/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penggeledahan itu merupakan tindaklanjut dari proses penyidikan KPK, terkait dugaan korupsi dana CSR BI yang tidak sesuai dengan peruntukan. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur menyebut, dana CSR itu diduga digunakan untuk kepentingan pribadi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Yang menjadi masalah adalah ketika dana CSR itu tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya. Artinya ada beberapa, misalkan CSR ada 100, yang digunakan hanya 50, yang 50-nya tidak digunakan. Yang jadi masalah tuh yang 50-nya yang tidak digunakan tersebut, digunakan misalnya untuk kepentingan pribadi,&rdquo; ucap Asep Guntur, Rabu (18/9) lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/015430545/5-pimpinan-baru-kpk-jalani-proses-induksi-sebelum-resmi-bertugas">5 Pimpinan Baru KPK Jalani Proses Induksi Sebelum Resmi Bertugas</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menyebut, modus korupsi dalam kasus ini dengan memberi contoh dana CSR yang seharusnya untuk membangun fasilitas sosial atau publik, tetapi justru disalahgunakan peruntukannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau itu digunakan misalnya untuk bikin rumah ya bikin rumah, bangun jalan ya bangun jalan, itu enggak jadi masalah. Tapi, menjadi masalah ketika tidak sesuai peruntukan," ucap Asep.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK diduga telah menetapkan tersangka dalam kasus ini, hanya saja belum mengumumkan identitasnya kepada publik.</div>

KPK) mengakui melakukan penggeledahan di kantor Bank Indonesia (BI), sejak Senin (16/12) malam. Diduga terkait korupsi dana CSR.

KPK Geledah Kantor Bank Indonesia Diduga Terkait Kasus Korupsi Dana CSR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/21/20241021_193601-2140138206.jpg" alt="Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Kantor Kementerian PUPR, Senin (21/10). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Kantor Kementerian PUPR, Senin (21/10). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendapat pesan khusus dari Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan tugas di Kabinet Merah Putih. Yaitu, mewujudkan pembangunan tiga juta rumah. Angka 3 juta rumah adalah angka fantastis dan tidak gampang diwujudkan dalam waktu singkat. Maruarar Sirait berupaya memutar otak agar misi dari Presiden Prabowo dapat diwujudkan. Di antaranya dengan skema kolaborasi dengan pihak swasta, Kejaksaan Agung (Kejagung), dan BUMN. Maruarar mengatakan, nantinya Pemerintah berupaya menyediakan lahan untuk pembangunan tiga juta rumah. Lahan itu diperoleh dari tanah-tanah sitaan Kejagung yang belum termanfaatkan. "Ada, kata Pak Jaksa Agung, ada cukup banyak ya, di satu provinsi aja ada yang besar sekali," ungkap Maruarar saat Sertijab di Kantor Kementerian PUPR, Senin (21/10). Opsi lain untuk mendapatkan lahan pembangunan tiga juta rumah yakni memanfaatkan lahan milik BUMN di pusat kota. Di sana ada opsi dibangun apartemen. Dengan demikian masyarakat bisa memiliki rumah di tengah kotan dan tidak jauh dari tempat kerja. "Ya, karena saya sudah bicara sama Pak Erick (Menteri BUMN) juga, nanti kita koordinasi dengan BUMN, kita juga ingin ada tanah-tanah yang ada di kota, supaya nanti masyarakat itu tidak perlu lagi jauh dari daerah ke kota, sehingga biaya, waktu lagi dan sebagainya," jelasnya. Sementara untuk pembangunannya, sambung mantan politikus PDIP itu, dilakukan dari dana corporate social responsibility (CSR) pihak swasta. "Tanahnya dari negara, teman-teman (swasta) juga bisa membantu untuk membangun sebagain bagian dari CSR mereka. Saya pikir kita mesti kreatif, tapi juga harus berdasarkan hukum," ujar Maruarar.

Maruarar mengatakan, nantinya Pemerintah berupaya menyediakan lahan untuk pembangunan tiga juta rumah.

Maruarar Sirait Minta Swasta Bantu Bangun 3 Juta Rumah dengan Dana CSR di Atas Lahan Sitaan Kejagung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/EBT-GANJAR-1.jpg" alt="Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo melihat langsung penggunaan kompor dengan memanfaatkan energi biomasa." width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo melihat langsung penggunaan kompor dengan memanfaatkan energi biomasa.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mengungkapkan, dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang terkumpul di Jateng sebanyak Rp 86 miliar. Dana tersebut siap digunakan untuk mengentaskan kemiskinan hingga menurunkan angka stunting di Jateng.  "Kita sudah punya perda tentang CSR ini. Kita coba sosialisasikan, implementasikan, ya sudah terkumpul tahun ini sekitar Rp 86 miliar. Menurut saya potensinya pasti masih tinggi lagi," kata Ganjar di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Jateng, Selasa (13/12).  "Bisa masuk ke penurunan kemiskinan, stunting, kemudian pendidikan, kesehatan, isu-isu difabel, kemudian perempuan, anak, termasuk isu lingkungan," sambung Ganjar.  Dalam kesempatan itu, Ganjar memberikan CSR Award 2022 kepada sejumlah perusahaan swasta, BUMN, dan BUMD yang berhasil menghimpun dan menjalankan program sosial di Jateng. Ganjar megatakan, mereka menghadirkan program terbaik untuk membantu masyarakat.  "Saya senang karena tadi bantuannya cukup beragam, ada yang masuk di dunia pendidikan, ada yang masuk kesesehatan, ada yang masuk ke fisik atau infrastruktur, bahkan di daerah-daerah tertentu mereka mau ikut membantu menurunkan angka kemiskinan," katanya seperti dikutip RM.id (Jawa Pos Group).  Ganjar mengatakan, para perusahaan dengan program CSR terbaik itu bisa berkonsolidasi agar bantuan ke masyarakat bisa maksimal. Kemudian, kata Ganjar, pemerintah daerah (Pemda) terkait akan memberikan repons terhadap hal tersebut.  "Sehingga kita bisa belajar cara pengelolaan CSR di perusahaan itu dan bagaimana menghubungkan dengan program yang ada di Pemda. Sehingga kalau kita bicara kekurangan anggaran yang ada di Pemda, bisa kok sebenarnya," ujarnya.  Ganjar pun berterima kasih kepada perusahaan swasta, BUMN, dan BUMD yang telah membantu masyarakat Jateng melalui CSR. Ganjar berharap, akan semakin banyak masyarakat yang terbantu.  "Saya terima kasih, bahkan kemarin ada beberapa yang membantu kami di sekolahan, itu luar biasa. Bahka mereka tidak dari Jawa Tengah, mereka dari luar Jawa Tengah juga ikut membantu. Ini bisa sangat memberikan fasilitas lebih baik buat masyarakat di Jawa Tengah," kata Ganjar.

Dana CSR di Jateng Capai Rp 86 M untuk Entaskan Kemiskinan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Presiden-ACT-Ibnu-Khajar-Dery-Ridwansah-1-2.jpg" alt="Presiden ACT Ibnu Khajar jadi tersangka kasus penyelewengan dana donasi Boeing. (Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Presiden ACT Ibnu Khajar jadi tersangka kasus penyelewengan dana donasi Boeing. (Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Polri masih menyelidiki kasus dugaan penggelapan dana Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan menyampaikan, instansinya masih fokus menyelidiki dugaan pelanggaran yang dilakukan pendiri Yayasan ACT Ahyuddin dan Ketua Pengurus Yayasan ACT Ibnu Khajar.  Hasil penyelidikan sejauh ini, Ramadhan menyatakan bahwa Yayasan ACT sempat mendapat kepercayaan untuk menyalurkan dana corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan asal Amerika Serikat, Boeing.  Itu dilakukan sebagai salah satu bentuk tanggung jawab pasca kecelakaan pesawat Boeing yang dioperasikan Lion Air.  Berdasar data Jawa Pos, pesawat yang dimaksud adalah JT-610. Melalui ACT, Boeing menyerahkan dana CSR untuk ahli waris korban kecelakaan tersebut. ”Namun, pada pelaksanaan penyaluran dana sosial atau CSR tersebut, para ahli waris tidak diikutsertakan dalam penyusunan rencana maupun pelaksanaan penggunaan dana,” beber Ramadhan kemarin (9/7).  Selain itu, Yayasan ACT tidak memberi tahu besaran dana CSR yang diberikan Boeing untuk para ahli waris. Demikian pula dengan pengelolaan serta penggunaan dana tersebut. Berdasar data yang diperoleh Polri, nilai total CSR yang dipercayakan Boeing kepada Yayasan ACT mencapai Rp 138 miliar.  Dalam realisasinya, Yayasan ACT dinilai kurang terbuka. ”Pihak Yayasan ACT tidak memberitahukan realisasi jumlah dana sosial atau CSR yang diterima dari pihak Boeing kepada ahli waris korban,” jelas Ramadhan. ”Termasuk nilai serta progres pekerjaan yang dikelola Yayasan ACT,” tambah dia.  Karena itu, Yayasan ACT diduga tidak merealisasikan dan menggunakan seluruh dana CSR dari Boeing dan memanfaatkannya untuk urusan lain. ”Pembayaran gaji ketua, pengurus, pembina, serta staf pada Yayasan ACT,” tegas Ramadhan. Lebih dari itu, dana tersebut juga digunakan untuk menunjang fasilitas dan aktivitas pribadi Ahyuddin dan wakilnya.  Jenderal bintang satu Polri itu pun mengungkapkan, Yayasan ACT tidak hanya diberi kepercayaan mengelola dana CSR oleh Boeing. Mereka juga mengelola CSR dari beberapa perusahaan. Kemudian, mengelola donasi dari masyarakat dan berbagai lembaga serta instansi level nasional maupun internasional.  Secara keseluruhan, lanjut Ramadhan, setiap bulan Yayasan ACT memperoleh donasi sekitar Rp 60 miliar. ”Dan langsung dipangkas atau dipotong pihak Yayasan ACT sebesar 10–20 persen,” jelas dia. Bila dirupiahkan, nilainya mencapai Rp 6 miliar–Rp 12 miliar. ”Untuk keperluan pembayaran gaji pengurus dan seluruh karyawan,” tambahnya.  Pasal yang diduga dilanggar pihak-pihak terkait adalah pasal penggelapan dan atau penggelapan dalam jabatan, pasal pidana informasi dan transaksi elektronik, serta pasal tindak pidana yayasan dan atau tindak pidana pencucian uang. Di antaranya, Pasal 372 KUHP, Pasal 374 KUHP, dan Pasal 3, 4, serta 5 UU Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.  Terungkapnya indikasi penyimpangan dana sumbangan di Yayasan ACT terus menjadi sorotan banyak pihak. Salah satunya, Sekretaris Umum Muhammadiyah Abdul Mu’ti. Dia menyebut kasus ACT bisa menjadi pintu masuk untuk membuat regulasi pengawasan aktivitas lembaga filantropi di Indonesia.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Logo-ACT-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Ilutrasi Logo ACT. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ilutrasi Logo ACT. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure> Presiden ACT Ibnu Khajar. (Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com)  Mu’ti menyebutkan, hingga saat ini pengelolaan dana umat tidak diawasi lembaga khusus atau peraturan perundang-undangan. Sangat mungkin itulah yang membuat lembaga filantropi seakan bebas dan merasa tidak bersalah menggunakan dana umat untuk kebutuhan lain di luar kepentingan kemanusiaan.  Mu’ti membandingkan lembaga pengelola keuangan hingga bisnis yang diawasi secara ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurut dia, metode pengawasan berlapis-lapis semacam itu bisa diterapkan pula pada lembaga sosial pengelola dana umat. ”Misalnya terkait berapa gaji komisaris, berapa gaji direksi, itu OJK mengawasi,” ungkapnya kepada Jawa Pos kemarin (9/7).  Selama ini, kata Mu’ti, kebanyakan pelaporan dana dan pemeriksaan pengelolaan keuangan yayasan filantropi adalah lembaga akuntan publik. Itu pun sifatnya administratif. Sedangkan hal lain yang bersifat etik sering luput dari pelaporan dan pemeriksaan. ”Dan bisa saja mereka (akuntan publik, Red) mengatakan secara keuangan WTP (wajar tanpa pengecualian, Red),” ujarnya.  Ke depan, Mu’ti mengusulkan ada lembaga khusus yang tugasnya mengawasi lembaga filantropi. Dia mencontohkan, lembaga yang sudah ada dan melekat di birokrasi seperti Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Pengawas khusus di lembaga tersebut dipilih DPR. ”Uang triliunan kalau tidak ada yang mengawasi, yang namanya uang, orang senang dengan uang,” tuturnya.

Sebulan, Yayasan ACT Raup Donasi Rp 60 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/skk-migas-perkirakan-serapan-dana-csr-kkks-capai-80-persen_m_.jpg" alt="ilustrasi perusahaan minyak. SKK Migas minta perusahaan migas salurkan dana CSR dengan tepat." width="100%">
<figcaption>ilustrasi perusahaan minyak. SKK Migas minta perusahaan migas salurkan dana CSR dengan tepat.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dana tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility/CSR) kontraktor kontrak kerja sama dibawah naungan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) hingga akhir 2018 diperkirakan akan terserap 70-80 persen dari total anggaran USD 39 juta atau sekitar Rp 569 miliar. Penyerapan dana CSR hampir sama dengan periode dua tahun terakhir. "Pada 2016 dari alokasi USD 33,4 juta, terserap USD 25,8 juta. Pada tahun lalu terserap USD 23,9 juta dari alokasi USD 34 juta. Tren-nya tahun ini hampir sama," ujar Lead Legal Relation SKK Migas Bambang Dwi di Jakarta, Selasa (2/10). Menurut Bambang, kendala penyerapan anggaran lebih ke soal teknis. Misalnya, program-program CSR yang ditunda akibat ketidaksiapan masyarakat penerima program. Saat ini penggunaan sisa anggaran CSR yang tidak terserap masih dibahas antara SKK Migas dengan Komisi Energi DPR. DPR meminta sisa anggaran yang tidak terserap digunakan di luar daerah operasi. Apalagi aturan yang ada hanya menyebutkan dana CSR diutamakan untuk daerah operasi. "Tapi saat ini masih belum diputuskan. Kalaupun tidak dipakai tidak apa-apa, kami kan tidak harus membayar cost recovery-nya," kata Bambang. Saat ini, dasar pelaksanaan CSR di sektor hulu migas adalah ISO 26000. Bambang mengatakan dalam industri hulu migas, penting untuk memberitakan CSR. Ada dua persoalan jika berita CSR tidak ada, yakni dana tidak dikasih atau ekspure yang kurang. "Percuma, CSR-nya tumbuh, masyarakatnya bagus. Tapi tidak diberitakan," katanya. Staf Editor Koran Kontan, mengatakan pemberitaan CSR umumnya searah, terkesan kebaikan semata. Seharusnya dalam peliputan CSR di gali ke masyarakat penerimaan CSR sehingga berita CSR menjadi menarik. Dampak ekonomi ke masyarakat penerima akan memunculkan sisi-sisi humanis. Selain itu, dalam peliputan CSR perusahaan, jurnalis tidak dibawa atau diberi akses ke masyarakat non penerima. Ini akan membuat berita CSR menjadi satu arah dan tidak ada daya kritik. "Ini membuat berita CSR juga tidak akan dibaca," pungkas Azis.

SKK Migas Perkirakan Serapan Dana CSR KKKS Capai 80 persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jangan-hanya-sumbangan-menteri-rini-crs-harus-dorong-perekonomian_m_193957.jpeg" alt="Menteri BUMN Rini Soemarno dan sejumlah jajaran direksi BUMN memberikan bantuan ke sejumlah desa di NTT" width="100%">
<figcaption>Menteri BUMN Rini Soemarno dan sejumlah jajaran direksi BUMN memberikan bantuan ke sejumlah desa di NTT</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno melakukan kunjungan kerja ke Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Dalam kunjungan itu, Rini bersama sejumlah perusahaan BUMN memberi bantuan Corporate Sosial Responsibility (CSR). Sebut saja PT Garam (Persero) yang memberi bantuan tanki air, kemudian PT PLN untuk penyambungan listrik, PT Balai Pustaka (Persero) berupa taman baca dan lain-lain. Dalam kesempatan itu, Rini menekankan kepada seluruh BUMN agar bantuan CSR tersebut bukan hanya sekedar pemberian cuma-cuma. Dirinya ingin agar masyarakat penerima bantuan dapat mengoptimalkannya sebagai pendorong perekonomian. "Saya menekankan bukan kita membangun atau memberikan sepeti air bersih ataupun tempat ibadah, tapi bagaimana mendorong perekonomian setempat. RKB BUMN ini bagaimana membina masyarakat setempat bisa meningkatkan lebih baik. Saya senang hasilnya sangat efektif. Kami lihat pelatihan yang bisa memberikan dorongan kepada masyarakat setempat," ujarnya di Kupang, NTT, Selasa (6/3). Saat ini, dirinya mengaku senang sinergi BUMN semakin baik. Apalagi, bantuan yang diberikan juga semakin besar. Sehingga, dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat semakin besar. "Dapat terus terang saya sangat senang sekali makin ke depan sinergi BUMN makin ke depan bisa di rasakan oleh masyarakat. Karena kalau dulu kecil-kecil disana sini tidak terasa. Kami dua tahun ini menekankan sinergi BUMN. Program sebagai agen pembangunan," tuturnya. "Dasar BUMN hadir untuk mengeringkan kita ingin membuktikan ada di tengah masyarakat mendukung program pemerintah program pak Presiden untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia di 3T (terluar, terdepan, tertinggal)," pungkasnya.

Jangan Hanya Sumbangan, Menteri Rini: CRS Harus Dorong Perekonomian

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dana csr

Berita Terkini