<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/23/wali-kota-bekasi-757486432.jpg" alt="Wali Kota Bekasi Tri Adhianto. (Pemkot Bekasi untuk Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Bekasi Tri Adhianto. (Pemkot Bekasi untuk Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com </strong>- Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menegaskan melarang kepada seluruh satuan pendidikan untuk tidak membebankan biaya pembelian buku pelajaran kepada orang tua siswa.</p> <p>Tri menekankan, pengadaan buku pelajaran siswa telah diakomodasi melalui Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sehingga tidak dibenarkan ada pungutan tambahan yang dibebankan kepada peserta didik.</p> <p>&ldquo;Saya ingatkan betul, pembelian buku siswa itu sudah termasuk dalam Dana BOS. Tidak ada lagi sekolah-sekolah yang memungut biaya tambahan untuk itu. Pencegahan harus dilakukan, bukan menunggu sampai ada kesalahan lalu dieksekusi,&rdquo; tegas Tri Adhianto saat memberi arahan dalam amanat apel pagi di Plaza Kantor Pemerintah Kota Bekasi pada Selasa (22/7). Apel itu juga dihadiri oleh jajaran Dinas Pendidikan dan perwakilan sekolah.</p> <p>Tri Adhianto mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi telah mengerahkan Inspektorat untuk melakukan pengecekan langsung ke sejumlah sekolah sebagai langkah mitigasi dan pengawasan awal terhadap potensi pelanggaran aturan.</p> <p>Selain soal buku, Wali Kota juga menyoroti praktik penjualan seragam sekolah. Menurut dia, penyediaan seragam oleh sekolah diperbolehkan, tetapi harus dijalankan secara terbuka dan bertanggung jawab.&nbsp;Seragam wajib seperti merah putih dapat dibeli di luar, sementara untuk seragam batik dan pakaian olahraga, sekolah diperbolehkan menjual selama sesuai dengan ketentuan dan atribut resmi sekolah.</p> <p>&ldquo;Silakan menjual seragam, tapi harus ada pertanggungjawaban. Semuanya harus disikapi dengan penuh tanggung jawab,&rdquo; ucapnya.</p> <p>Dia juga memberikan perhatian khusus terhadap praktik iuran koordinator kelas (korlas) yang kerap disalahgunakan untuk kepentingan non-pendidikan. Tri meminta setiap bentuk iuran yang diminta dari orang tua siswa harus sepenuhnya diarahkan untuk mendukung proses belajar anak.&nbsp;&ldquo;Iuran korlas itu untuk pendidikan anak, bukan jadi celah mencari kesejahteraan tenaga teknis sekolah. Saya ingatkan betul soal ini,&rdquo; jelas Tri. <strong>(bry)</strong>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menegaskan melarang sekolah melakukan penjualan buku pelajaran dan seragam kepada orang tua siswa.

Wali Kota Bekasi Tegaskan Sekolah Dilarang Jual Buku, Soroti Penjualan Seragam dan Iuran Korlas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/telisik-kasus-blbi-kpk-periksa-mantan-menko-era-presiden-megawati_m_178793.jpeg" alt="Ilustrasi Gedung KPK" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung KPK</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kasus penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak sesuai peruntukan. Terdapat 12 persen sekolah yang menggunakan dana BOS tidak sesuai peruntukan.</p> <p>"Terkait dana BOS, masih terdapat 12 persen sekolah yang menggunakan dana BOS tidak sesuai dengan peruntukannya atau aturan-aturan yang terkait," kata Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana di Gedung Pusat Antikorupsi KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (24/4).</p> <p>Diketahui 12 persen sekolah yang tidak menggunakan dana BOS sesuai peruntukannya setelah KPK melakukan Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024.</p> <p>Tak hanya itu, dalam survei SPI Pendidikan itu juga ditemukan 17 persen sekolah masih melakukan pemerasan, potongan, atau pungutan terkait dana BOS. Ada 40 persen sekolah nepotisme dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa atau proyek.</p> <p>"47 persen sekolah masih melakukan penggelumbungan biaya penggunaan dana lainnya. Dan terkait pelanggaran lain-lainnya masih terjadi pada 42 persen sekolah," papar Wawan.</p> <p>Sementara itu, terkait dugaan temuan gratifikasi, lanjut Wawan, masih ditemukan 30 persen guru atau dosen dan 18 persen kepala sekolah atau rektor masih menganggap pemberian hadiah dari siswa atau wali murid adalah sesuatu hal yang wajar diterima. KPK juga menyebut, 60 persen sekolah juga ditemukan bahwa orang tua terbiasa memberikan bingkisan hadiah pada guru pada saat hari raya atau kenaikan kelas.</p> <p>"Bahkan menurut orang tua, di 22 persen sekolah masih ada guru yang menerima bingkisan agar nilai siswa menjadi bagus atau agar siswa bisa lulus," ungkap Wawan.</p> <p>Sedangkan, dalam pengadaan barang dan jasa masih ditemukan temuan terkait benturan kepentingan. KPK menyebut, terdapat 43 persen sekolah dan 68 persen kampus yang pimpinannya atau kepala sekolah menentukan vendor pelaksana atau penyedia berdasarkan relasi pribadi.</p> <p>"Bahkan, pada 26 persen sekolah dan 68 persen kampus ditemukan ada pihak statuan pendidikan yang menerima komisi dari vendor. Ditemukan juga terdapat pengadaan atau pembelian yang dilakukan secara kurang transparan pada 75 persen sekolah dan 87 persen kampus," urai Wawan.</p> <p>Wawan menegaskan, SPI Pendidikan dilakukan untuk memetakan kondisi integritas pada tiga aspek dimensi, yaitu karakter integritas peserta didik, ekosistem pendidikan terkait pendidikan antikorupsi, dan risiko korupsi pada tata kelola pendidikan.</p> <p class="class-paragraph">Ia menekankan, survei ini memberikan rekomendasi peningkatan integritas pendidikan kepada intansi pengampu dan satuan pendidikan pada wilayah kewenangannya. Sasaran utama SPI Pendidikan adalah satuan pendidikan, intansi pembina, instansi pengawas, kalangan akademisi, pemerhati pendidikan, masyarakat umum, dan pengampu kebijakan di sektor pendidikan.</p> <p>"Hasil pengukuran diharapkan memberikan masukan penting untuk evaluasi dan penyusunan program pendidikan antikorupsi yang lebih tepat sasaran," tegasnya.</p> <p>Lebih lanjut, Wawan menuturkan bahwa SPI Pendidikan 2024 melibatkan responden yang berasal dari lebih dari 36 ribu satuan pendidikan, yang terdiri dari 35 ribu lebih satuan pendidikan dasar dan menengah, serta 1.200 satuan pendidikan tinggi.</p> <p>Jumlah sampel responden yang terlibat berasal dari elemen dalam ekosistem pendidikan, meliputi 1.041 lebih peserta didik, baik murid maupun mahasiswa, ada 1.601 lebih tenaga pendidik, baik guru maupun dosen, ada 1.001 lebih orang tua atau wali murid, serta 45 ribu lebih pimpinan satuan pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan tinggi<br />dengan jumlah keseluruhan sebanyak 449 ribu lebih.</p> <p>"Pelaksanaan survei ini dilakukan dengan dua metode. Yang pertama adalah secara metode online, yakni melalui WhatsApp dan email blast, serta Cawi atau kita kenal dengan komputer asisten web interview. Yang kedua adalah dengan metode hybrid yaitu menggunakan Capi, komputer asisten personal kita," pungkasnya.</p>

KPK mengungkapkan bahwa 12 persen sekolah salah gunakan dana BOS, 17 persen melakukan pemerasan, dan 40 persen terlibat nepotisme.

KPK Temukan 17 Persen Sekolah Lakukan Pemerasan dan Pemotongan Dana BOS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/09/IMG-20240808-WA0068-4181111029.jpg" alt="Ilustrasi demo anti korupsi. (ICW/antikorupsi.org/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi demo anti korupsi. (ICW/antikorupsi.org/Antara)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Kejaksaan Negeri Trenggalek, Jawa Timur, menyiapkan langkah hukum lanjutan secara perdata untuk menuntut ganti rugi atau pengembalian kerugian negara terhadap ahli waris tersangka korupsi dana BOS yang meninggal dunia sebelum proses hukum kasus itu berjalan.</p> <p>&rdquo;Kami siap mengambil langkah hukum berupa gugatan melalui Kasi Datun (kepala seksi perdata dan tata usaha) apabila pengadilan memutuskan,&rdquo; kata Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Trenggalek Gigih Benah Rendra seperti dilansir dari Antara di Trenggalek.</p> <p>Kasus korupsi di salah satu SMP negeri Trenggalek itu kini telah bergulir ke kejaksaan setelah dilimpahkan penyidik kepolisian setempat. Hasil pulbaket (pengumpulan bahan bukti dan keterangan) yang dilakukan kepolisian, tindak pidana korupsi itu terjadi pada 2017-2019.</p> <p>Otak kejahatan kerah putih itu diidentifikasi penyidik dilakukan oleh oknum kepala sekolah berinisial S, dibantu bendahara sekaligus pelaksana kegiatan sekolah berinisial R yang kini ditahan. S ditetapkan tersangka, namun yang bersangkutan telah meninggal.</p> <p>&rdquo;Tersangka kasus ini menyisakan R yang ditahan kejaksaan, beberapa waktu lalu. Dia ditahan di Rutan Trenggalek hingga pelimpahan ke Pengadilan Tipikor Surabaya,&rdquo; ujar Gigih Benah Rendra.</p> <p>&rdquo;Kami berkomitmen untuk mengungkap seluruh fakta yang ada dan memastikan setiap pihak yang terlibat mendapatkan hukuman yang setimpal,&rdquo; imbuh dia.</p> <p>Untuk proses hukum terhadap S, dia menyebut masih menunggu hasil sidang untuk menentukan kerugian negara yang harus dipertanggungjawabkan masing-masing tersangka. Termasuk adanya kemungkinan langkah hukum lebih lanjut terhadap ahli waris S jika pengadilan memutuskan adanya tanggung jawab yang harus dipenuhi ahli waris atas kerugian negara tersebut.</p> <p>Sebelumnya, Satreskrim Polres Trenggalek membongkar praktik korupsi itu. Dari alokasi dana sebesar Rp 2,1 miliar, rentang waktu tiga tahun, itu merugikan keuangan negara hingga Rp 500 juta. Kasus itu menyeret dua pejabat di sekolah tersebut. Namun, tersangka S yang diduga memerintahkan R dalam pusaran kasus korupsi itu telah meninggal dunia.</p> <p>&rdquo;Dalam proses pengelolaannya, ditemukan tindakan melawan hukum berupa manipulasi dokumen pertanggungjawaban, kuitansi, nota, dan stempel yang dibuat oleh tersangka R atas perintah tersangka S,&rdquo; jelas Gigih Benah Rendra.</p> <p>Korupsi itu merugikan keuangan negara cukup signifikan hingga membuat program yang sudah direncanakan tidak dapat berjalan maksimal. Dia berharap kasus ini dapat menjadi pembelajaran bersama bagi institusi pendidikan untuk mengelola dana BOS dengan transparan dan akuntabel.</p>

Kejari Trenggalek siapkan langkah hukum perdata tuntut pengembalian kerugian negara terhadap ahli waris tersangka korupsi dana BOS

Tersangka Meninggal, Kejaksaan Siapkan Langkah Hukum Perdata Korupsi Dana BOS Trenggalek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/28/cff87337-e31c-4f43-8d1c-40dd9237154b-863277243.jpeg" alt="Ilustrasi siswa di Jakarta. (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi siswa di Jakarta. (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota Komisi E DPRD DKI Sutikno menyoroti penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sekolah-sekolah Jakarta. Hal itu disampaikannya pasca inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa sekolah.</p> <p>&rdquo;Kemarin banyak temuan bagi kami. Termasuk dana BOS yang tidak diperbolehkan digunakan semacam membangun gedung, tetapi apa yang terjadi? kami waktu sidak atau turun saat PPDB, ada temuan dana BOS itu,&rdquo; kata Sutikno di DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Gambir, Jakarta Pusat.</p> <p>Temuan terkait dana BOS tersebut disebutkannya sudah disampaikan kepada kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta dan juga suku dinas (Sudin). Namun, hingga saat ini belum ada tindakan atas temuan tersebut.</p> <p>&rdquo;Kalau kepala sekolah menyalahi aturan, harus dikasih tindakan, jangan didiamkan. Kalau didiamkan, akhirnya nanti kepala sekolah juga semena-mena. Yang aturannya dana BOS tidak diperbolehkan untuk membangun gedung, tetapi apa nyatanya? membangun gedung. Yang seharusnya dana BOS untuk meningkatkan mutu pendidikan, anak-anak di sekolah tapi malah bangun semacam kafe hidroponik yang nilainya Rp 70 &ndash; 80 juta, buat apa? tanamannya gak ada kok,&rdquo; beber Sutikno.</p> <p>Dia sangat menyayangkan dana BOS tersebut digunakan untuk kegiatan yang kurang bermanfaat. Dia mencontohkan dana BOS digunakan untuk membangun gedung dengan menggeser dana Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dari yang sebelumnya digunakan untuk membeli bangku.</p> <p>&rdquo;Dananya digeser bangun gedung, namun bangku sekolahnya dibiarkan amburadul di semua kelas. Itu ngapain di geser anggarannya? Makanya, di sinilah ada indikasi main mata antara sekolah dan sudin. Kalau memang ada pergeseran anggaran, turun ke lapangan sudinnya. Betul gak ini darurat? Betul gak ini prioritas? Jangan sampai yang punya proyek orang sudin, kongkalikong sama kepala sekolah,&rdquo; terangnya. Yang ujung-ujungnya, lanjutnya, pekerjaan proyek sekolah dikerjakan oleh kenalan kepala sekolah.</p> <p>Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Budi Awaluddin menuturkan, dana BOS bisa digunakan untuk pembangunan sekolah. &rdquo;Dalam pelaksanaan dana BOS, itu boleh untuk renovasi dan juga untuk hidroponik,&rdquo; katanya.</p> <p>Namun demikian, Budi mengakui bahwa ada beberapa sekolah yang belum mencatatkan penggunaan BOS ke rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS). Namun, ketika belum dianggarkan dalam RKAS, dia menyebutkan masih memungkinkan dilakukan pergeseran anggaran. (rya/c19/ilo)</p>

DPRD DKI temukan dana BOS disalahgunakan untuk bangun kafe di sekolah Jakarta, bukan untuk peningkatan mutu pendidikan.

Anggota DPRD DKI Temukan Penggunaan Dana BOS untuk Kafe di Sekolah Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/bosda-sma-smk-dan-slb-swasta-di-jateng-ditambah_m_.jpg" alt="DANA BOS: Sejumlah siswa Madrasah Diniyah (Madin) tengah serius belajar." width="100%">
<figcaption>DANA BOS: Sejumlah siswa Madrasah Diniyah (Madin) tengah serius belajar.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti dana bantuan operasional sekolah (BOS) swasta Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru yang menjadi catatan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Banjarbaru tahun anggaran 2022. Menurutnya, dana BOS pendidikan senilai Rp 6 miliar di Banjarbaru seharusnya penyalurannya merujuk pada ketentuan pengelolaan keuangan negara atau daerah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kalau sebatas dari informasi sepertinya ada kesalahan pencatatan yang bisa jadi disebabkan perencanaan anggaran yang bermasalah. Dana BOS untuk swasta diberikan dalam bentuk hibah dan dalam keuangan daerah masuknya sebagai pendapatan hibah, sehingga tidak tepat dianggarkan sebagai belanja PBJ,&rdquo; kata peneliti ICW Almas Sjafrina dalam keterangannya, Senin (24/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Almas menjelaskan, di daerah lain BPK juga pernah mendapat temuan sama, seperti di Sumatera Selatan, dimana dana BOS swasta dianggarkan dalam belanja PBJ. Menurutnya, dari proses perencanaan sampai pertanggungjawaban hibah dan belanja PBJ sangat berbeda, sehingga tidak seharusnya dicampuradukkan, meski berdasarkan kesepakatan OPD dan TAPD.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014789608/5-bahasa-tubuh-orang-yang-menunjukkan-mereka-tidak-suka-dengan-kamu">5 Bahasa Tubuh Orang yang Menunjukkan Mereka Tidak Suka dengan Kamu</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pada prinsipnya, kami menilai bahwa pemerintah dan pemerintah daerah juga perlu hadir dalam penyelenggaraan sekolah swasta, terlebih apabila ada persoalan keterbatasan daya tampung sekolah negeri. Ini untuk memastikan ketersediaan akses dan implementasi wajib belajar. Salah satunya dengan memberikan dana BOS,&rdquo; ucap Almas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru Dedy Sutoyo menjelaskan adanya temuan tersebut, pada saat pencatatan laporan di DPKAD, salah pencatatan. Sehingga jadi temuan BPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kalau uangnya salur ke rekening sekolah. DPKAD sudah melakukan perbaikan sesuai rekomendasi BPK,&rdquo; ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/014789629/cakep-banget-daihatsu-taft-jdm-ini-tampil-dengan-modifikasi-retro-era-80-an">Cakep Banget, Daihatsu Taft JDM Ini Tampil dengan Modifikasi Retro Era 80-an</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia juga mengaku telah diperiksa BPK dan pihak Inspektorat atas adanya rekomendasi dari BPK sehingga beberapa kali rapat untuk kalibrasi arkas dan SIPD.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Insya Allah pencatatannya tidak salah lagi. Dana itu dari Kementerian masuk ke sekolah, dicatat oleh DPKAD, salah catat ya akhirnya jadi temuan,&rdquo; tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2022, diketahui realisasi belanja BOS swasta untuk jenjang SD dan SMP sebesar Rp 6.330.529.822 tidak dianggarkan dalam hibah, namun dicatat sebagai belanja barang dan jasa BOS.</div>

ICW menyoroti dana bantuan operasional sekolah (BOS) swasta Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru yang menjadi catatan dalam LHP BPK RI.

ICW Soroti Dana BOS yang Dianggarkan Sebagai Belanja PBJ

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/bosda-sma-smk-dan-slb-swasta-di-jateng-ditambah_m_.jpg" alt="DANA BOS: Sejumlah siswa Madrasah Diniyah (Madin) tengah serius belajar." width="100%">
<figcaption>DANA BOS: Sejumlah siswa Madrasah Diniyah (Madin) tengah serius belajar.</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Pesantren Tahun Anggaran 2024 sudah mulai dicairkan. Untuk Tahap I, jumlahnya mencapai Rp 220 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama tahun ini mengalokasikan anggaran BOS Pesantren sebesar Rp 340,5 miliar. Sebanyak Rp 28,017 miliar untuk Pesantren Ula (setara Madrasah Ibtidaiyah/MI), Rp 178,970 miliar untuk Pesantren Wustha (setara Madrasah Tsanawiyah/MTs), dan Rp 133,511 miliar untuk jenjang Ulya (setara Madrasah Aliyah/MA).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014576037/jika-pria-anda-sudah-terbiasa-melewati-9-batasan-ini-persiapkan-diri-anda-untuk-pergi-menurut-psikologi">Jika Pria Anda Sudah Terbiasa Melewati 9 Batasan Ini, Persiapkan Diri Anda untuk Pergi Menurut Psikologi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Program BOS Pesantren adalah salah satu bukti kehadiran negara terhadap pesantren yang selama ini terus memberikan perhatian,&rdquo; kata Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) pada Ditjen Pendidikan Islam, Waryono Abdul Ghafur di Jakarta, Kamis (25/4)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Minggu ini pihak Pesantren dapat melakukan proses pencairan dengan membawa tanda bukti persyaratan pencairan BOS sesuai juknis ke bank yang telah ditentukan,&rdquo; imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dana BOS harus dibelanjakan dan digunakan dengan baik dan optimal. Penggunaannya juga harus tepat dan akuntabel. &ldquo;Prioritaskan untuk kebutuhan mendasar pesantren,&rdquo; tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/haji-2023/014576047/dari-kuota-241-ribu-jamaah-haji-kemenag-sudah-terbitkan-visa-untuk-75572-orang">Dari Kuota 241 Ribu Jamaah Haji, Kemenag Sudah Terbitkan Visa untuk 75.572 Orang</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain dana BOS, Kemenag juga telah menyalurkan dana Program Indonesia Pintar (PIP) Pesantren sebesar Rp 50 miliar. Kasubdit Pendidikan Kesetaraan pada Direktorat PD Pontren, Anis Masykhur, menyebutkan bahwa BOS Pesantren disalurkan kepada lembaga Pendidikan Diniyah Formal (PDF), satuan Pendidikan Muadalah (SPM), dan Pesantren Salafiyah penyelenggaran Pendidikan Kesetaraan (PKPPS).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemberian dana BOS Pesantren bertujuan membantu biaya operasional penyelenggaraan pendidikan pesantren dalam rangka peningkatan akses santri, dan juga membantu peningkatan mutu pembelajaran dan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang menjadi tanggung jawab satuan Pendidikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Untuk anggaran PIP, diperuntukkan bagi santri yang dinilai berprestasi namun berasal dari keluarga harapan (PKH). Tujuannya, membantu para santri agar terhindar dari putus sekolah atau ngaji,&rdquo; tutupnya.&nbsp;</div>

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Pesantren Tahun Anggaran 2024 sudah mulai dicairkan untuk tahap I Rp 220 miliar.

Dana BOS Pesantren Cair, Tahap I Capai Rp 220 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/30/WhatsApp-Image-2023-09-29-at-215155-1990367841.jpeg" alt="Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim. (Instagram/ @nadiemmakarim)." width="100%">
<figcaption>Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim. (Instagram/ @nadiemmakarim).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim mendapat sejumlah pertanyaan kritis terkait program makan siang (maksi) gratis saat rapat kerja bersama Komisi X DPR di Jakarta kemarin (6/3). Pertanyaan itu dilayangkan sejumlah anggota dewan lantaran program maksi diisukan bakal menggunakan dana bantuan operasional sekolah (BOS).</p> <p>Pertanyaan tersebut diawali anggota Komisi X DPR dari Fraksi PDIP Andreas Hugo Pareira. &rdquo;Kan belum apa-apa, belum selesai pemilu, sudah ada hal yang berkaitan dengan makan siang gratis masuk dana BOS. Kan repot kita mau memperdebatkan dan mempertanggungjawabkan seperti ini,&rdquo; ujarnya. Seperti diketahui, program maksi merupakan gagasan paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.</p> <p>Saat sesi jawaban pemerintah, Nadiem tak menyinggung sama sekali pertanyaan-pertanyaan perihal program maksi gratis. Sejak awal dia mengungkapkan bahwa dirinya hanya bisa menanggapi beberapa poin. Sisanya akan dijawab secara tertulis. &rdquo;Saya tidak akan mungkin bisa menanggapi semuanya. Ada beberapa pertanyaan yang nanti kami jawab secara tertulis,&rdquo; katanya.</p> <p>Misalnya, soal kekerasan dan bullying. Dia menekankan bahwa pihaknya sudah bertahun-tahun menggedor-gedor meja untuk menekankan bagaimana dampak kekerasan tersebut terhadap siswa. Karena itu, sudah dibuat aturan jelas mengenai penanganan kekerasan di satuan pendidikan, termasuk soal sanksi-sanksi tegas.</p> <p>Bahkan, Indonesia jadi negara pertama di dunia yang menggunakan asesmen nasional untuk mengukur tingkat kerentanan sekolah terhadap kekerasan seksual, perundungan, dan lainnya.</p> <p>Wakil Ketua Komisi X Abdul Fikri Faqih pun memberikan celetukan bahwa tak perlu dijawab karena makan siang sudah disiapkan di belakang. &rdquo;Makan siang gratis sudah disiapkan di belakang, jadi dari BOS nggak perlu,&rdquo; candanya sesaat sebelum membacakan hasil rapat. <strong>(mia/c7/oni)</strong></p>

Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim mendapat sejumlah pertanyaan kritis terkait program makan siang gratis saat rapat kerja bersama DPR.

DPR Soroti Dana BOS untuk Makan Siang Gratis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/15/BOS-madrasah-1059829807.jpg" alt="Dirjen Pendidikan Islam Kemenag M. Ali Ramdhani (tengah) menjelaskan soal dana BOS Madrasah di Jakarta (15/1)." width="100%">
<figcaption>Dirjen Pendidikan Islam Kemenag M. Ali Ramdhani (tengah) menjelaskan soal dana BOS Madrasah di Jakarta (15/1).</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, kucuran dana bantuan operasional sekolah (BOS) madrasah 2024 lebih cepat. Kementerian Agama (Kemenag) menyebutkan madrasah bisa segera membelanjakan dana BOS yang sudah diterima masing-masing.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Informasi terkini pencairan dana BOS Madrasah tahun 2024 itu disampaikan Dirjen Pendidikan Islam Kemenag M. Ali Ramdhani. "Dikucurkan lebih awal, agar bisa memberikan pelayanan yang terbaik," katanya di sela Ngobrol Pendidikan Islam (Ngopi) di Jakarta pada Senin (15/1).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pejabat yang akrab disapa Dhani itu menuturkan, pekan depan dana BOS Madrasah sudah bisa dibelanjakan. Dia mengingatkan seluruh madrasah yang menerima kucuran dana BOS, untuk menggunakan sesuai petunjuk teknis (juknis) yang telah ditetapkan Kemenag.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain dana BOS Madrasah, Dhani mengatakan, pemerintah sedang mengupayakan pencairan Program Indonesia Pintar (PIP) atau Kartu Indonesia Pintar (KIP) supaya bisa lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya.&nbsp;Dana BOS Madrasah yang sudah cair itu mencapai Rp 4,385 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dana tersebut untuk seluruh jenjang madrasah, termasuk di Raudhatul Athfal atau PAUD. Dhani mengatakan Kemenag telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah Kemenag agar mensosialisasikan pencairan Dana BOS Madrasah dan BOP RA ini kepada para pemangku kebijakan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mereka harus memahami dan memedomani Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) RA dan BOS pada Madrasah," kata Dhani.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia mengingatkan bahwa pemanfaatan BOS Madrasah dan BOP RA harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam petunjuk teknis. Seluruh prosesnya juga harus dilakukan secara profesional, bersih dari korupsi, serta tidak ada konflik kepentingan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jadi harus ada pertanggungjawaban yang jelas dari satuan kerja dalam pemanfaatan BOS Madrasah dan BOP RA. Serta tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setiap kegiatan juga harus dilakukan secara efektif, efisien, dan berdampak positif bagi peningkatan kualitas pembelajaran," katanya. Dengan tetap memperhatikan akuntabilitas penggunaan anggaran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Direktur Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Kemenag Muchammad Sidik Sisdiyanto menambahkan, mereka telah meminta Kepala Kanwil Kemenag seluruh Indonesia untuk membentuk tim pengelola BOP RA dan BOS Madrasah sebagaimana juknis yang telah ditetapkan. Tim ini bertugas melakukan verifikasi dan validasi data satuan pendidikan calon penerima bantuan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tim Verifikator pada MI Swasta dan MTs Swasta berasal dari Kantor Kemenag Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk tim verifikator MA Swasta berasal dari Tim BOS Kanwil Kemenag Provinsi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini semua harus dilakukan, agar proses pencairan bisa dipertanggungjawabkan, tepat sasaran dan akuntabel, mengingat BOS pada Madrasah dan BOP RA ini merupakan program mandatori," jelas Sidik.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia mengatakan hampir seluruh lembaga pendidikan, terutama di awal tahun seperti ini, membutuhkan dana-dana operasional pendidikan. Oleh sebab itu, semua tim pengelola telah bergerak untuk mempercepat pencairan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dan <em>Alhamdulillah</em>, di Minggu kedua Januari ini, bantuan tersebut bisa dicairkan," jelas Sidik.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rincian pencairan tahap I dana BOS Madrasah 2024 itu adalah, untuk Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebesar Rp 1,742 triliun. Kemudian untuk jenjang Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebesar Rp 1,398 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lalu untuk jenjang Madrasah Aliyah (MA) sebesar Rp 838,221 miliar. Berikutnya untuk Raudhatul Athfal sebesar Rp 405,89 miliar. Secara keseluruhan pagu dana BOS Madrasah dan Raudhatul Athfal tahun ini adalah Rp 9,064 triliun.</div>

Dia mengingatkan seluruh madrasah yang menerima kucuran dana BOS, untuk menggunakan sesuai petunjuk teknis.

Dana BOS Madrasah Sudah Dikucurkan, Pekan Depan Siap Dibelanjakan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/02/situ-1403600757.jpg" alt="Kasi Intel Kejaksaan Negeri Situbondo Agus Budiyanto saat sosialisasi pengelolaan dana BOS dan BPOPP di Aula SMA Negeri 1 Situbondo, Senin (2/10)." width="100%">
<figcaption>Kasi Intel Kejaksaan Negeri Situbondo Agus Budiyanto saat sosialisasi pengelolaan dana BOS dan BPOPP di Aula SMA Negeri 1 Situbondo, Senin (2/10).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Kejaksaan Negeri (Kejari) Situbondo mengingatkan seluruh kepala sekolah menengah atas atau SMA sederajat tidak melakukan pungutan atau sumbangan kepada wali murid. Sebab, kebutuhan maupun fasilitas sekolah sudah ditanggung negara.</p> <p>Kasi Intel Kejaksaan Negeri Situbondo Agus Budiyanto mengatakan, pemerintah telah memberikan kebutuhan dan fasilitas sekolah melalui dana Bantuan Operasional Siswa (BOS). Termasuk program Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP).</p> <p>&rdquo;Kalau pihak sekolah melalui komite boleh mengajukan permohonan bantuan dana <em>CSR</em> perusahaan-perusahaan untuk kemajuan sekolah, tapi tidak meminta sumbangan kepada wali murid,&rdquo; kata Agus Budiyanto seperti dilansir dari <em>Antara</em> usai menjadi narasumber sosialisasi pengelolaan dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) di Aula SMA Negeri 1 Situbondo, Senin (2/10).</p> <p>Dia mengapresiasi kegiatan sosialisasi penggunaan dana BOS dan program Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) yang diinisiasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jatim Wilayah Kabupaten Situbondo. Salah satunya dengan mengundang aparat penegak hukum dari kejaksaan dan kepolisian.</p> <p>Dengan demikian, lanjut Agus, seluruh kepada SMA sederajat di daerah itu mendapatkan pencerahan hukum terkait dengan pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan menggunakan dana BOS.</p> <p>&rdquo;Kalau kepala sekolah mengelola dana BOS maupun BPOPP dengan benar dan sesuai aturan, tentu tidak akan ada permasalahan. Termasuk pengaduan-pengaduan dari masyarakat (wali murid),&rdquo; ujar Agus Budiyanto.</p> <p>Agus menambahkan, sejauh ini Kejaksaan Negeri Situbondo belum menerima pengaduan terkait dengan pengelolaan dana BOS dan BPOPP di daerah itu.</p> <p>&rdquo;Sampai saat ini belum ada pengaduan kepada kami, karena hampir semua SMA/SMK sederajat datang ke kami konsultasi dan meminta pencerahan tentang hukum,&rdquo; ujar Agus Budiyanto.</p> <p>Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jatim Wilayah Kabupaten Situbondo Slamet Riyadi menambahkan, sengaja mengumpulkan seluruh kepala SMA/SMK sederajat untuk mendapatkan pencerahan hukum mengenai pengelolaan dana BOS dan BPOPP.</p> <p>&rdquo;Sosialisasi ini juga merupakan bagian dari pencegahan dini dalam pengelolaan dana BOS dan BPOPP. Kepala sekolah bisa mendapatkan pencerahan tentang hukum dari narasumber kejaksaan dan kepolisian,&rdquo; papar Slamet Riyadi.</p>

Kejari Situbondo ingatkan seluruh kepala SMA/sederajat tidak melakukan pungutan atau sumbangan kepada wali murid

Kejaksaan Ingatkan Sekolah Tak Minta Sumbangan ke Wali Murid

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/13/Sosialisasi-Dan-Bos-2075330339.jpeg" alt="Anggota Komisi XI DPR Misbakhun saat melakukan sosialisasi terkait transparansi penggunaan Dana BOS." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi XI DPR Misbakhun saat melakukan sosialisasi terkait transparansi penggunaan Dana BOS.</figcaption>
</figure> <p><br /><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun memanfaatkan masa reses parlemen kali ini dengan mengunjungi konstituennya di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.</p> <p>Di lokasi pertemuan dengan konstituen, legislator Partai Golkar itu terus menyuarakan pentingnya literasi keuangan dan transparansi penggunaan anggaran negara.</p> <p>Pada Jumat (11/8), Misbakhun menghadiri &lsquo;Penyuluhan Jasa Keuangan&rsquo; di Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo. Acara yang mengangkat tema &lsquo;Bahaya Investasi Ilegal&rsquo; itu merupakan hasil kerja sama Komisi XI DPR dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).</p> <p>Di depan ratusan warga, Misbakhun menjelaskan tentang OJK yang bertugas mengawasi lembaga jasa keuangan bank dan non-bank. &ldquo;Jadi, semisal bapak dan ibu ada masalah dengan bank, bisa mengadu ke OJK,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Wakil rakyat asal Daerah Pemilihan Jatim II (Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, dan Kota Probolinggo) itu menyodorkan contoh untuk menjelaskan peran OJK.</p> <p>&ldquo;Misalnya bapak atau ibu mengambil kredit sepeda, padahal cuma menunggak satu bulan sementara motornya sudah disita, nah silakan mengaduk ke OJK,&rdquo; tuturnya.</p> <p>Ratusan warga Tiris tampak antusias menyambut paparan Misbakhun. Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu juga menyodorkan contoh lain.</p> <p>Misbakun menjelaskan masyarakat yang tinggal di antara Pegunungan Argopuro dan Gunung Lemongan itu memiliki antusiasme tinggi untuk melaksanakan ibadah haji maupun umrah. Oleh karena itu, dia mengingatkan warga memastikan lembaga yang mengumpulkan dana untuk haji dan umrah benar-benar tercatat di OJK.</p> <p>&ldquo;Kalau lembaga tersebut tidak memiliki izin untuk mengumpulkan uang dari masyarakat, akan ditindak oleh OJK,&rdquo; imbuhnya.</p> <p>Adapun pada Sabtu (12/8), Misbakhun menjadi pembicara acara yang diselenggarakan Komisi XI DPR dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Auditorium Madakaripura Kantor Bupati Probolinggo. Acara bertitel Akuntabilitas Dana Bantuan Operasional Sekolah itu dihadiri 200 guru dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Probolinggo.</p> <p>Di acara yang dihadiri juga oleh pelaksana tugas (Plt) Bupati Probolinggo Timbol Prihanjoko tersebut, Misbakhun menyatakan UUD 1945 mengamanatkan alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari total APBN.</p> <p>&ldquo;Maka, berikutnya ialah bagaimana dana Bantuan Operasional Sekolah tersebut teralokasikan dengan tepat, terbelanjakan dengan benar, dan dipertanggungjawabkan sebagai bagian dari pelaporan keuangan negara,&rdquo; ujar Misbakhun.</p> <p>Alumnus Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) yang kini dipercaya menjadi sekjen Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) itu menambahkan pendidikan adalah pemutus mata rantai kemiskinan. Merujuk teori kemiskinan, Misbakhun menjelaskan biasanya keluarga miskin melahirkan orang miskin baru.</p> <p>Penyebabnya ialah orang miskin tidak mampu menyekolahkan anaknya karena penghasilannya hanya cukup untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Akhirnya, imbuh Misbakhun, generasi baru itu hanya mendapatkan pekerjaan rendah yang melahirkan kemiskinan baru.</p> <p>Misbakhun pun dalam paparannya menukil salah satu lirik Himne Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) tentang pendidik bagai secercah cahaya.</p> <p>&ldquo;Bapak dan ibu sekalian, pendidikan adalah pemutus mata rantai kemiskinan,&rdquo; tuturnya di acara yang juga menghadirkan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Karyadi sebagai salah satu narasumber itu</p>

Legislator Partai Golkar itu terus menyuarakan pentingnya literasi keuangan dan transparansi penggunaan anggaran negara.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dana bos

Berita Terkini