<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/KANTOR-KEMENAG.jpg" alt="Gedung Kementerian Agama Jakarta. (Istimewa)a" width="100%">
<figcaption>Gedung Kementerian Agama Jakarta. (Istimewa)a</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) memastikan tidak akan mentoleransi jika ada oknum yang terbukti melakukan penyelewengan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Pesantren. Hal ini menanggapai informasi adanya dugaan penyelewengan BOP pesantren yang disalurkan pada Agustus 2020.  "Tindak tegas. Kementerian Agama berprinsip zero tolerance terhadap siapa pun yang hendak melakukan penyelewengan dana BOP," kata Staf Khusus Menteri Agama, Mohammad Nuruzzaman kepada wartawan, Kamis (2/6).  Zaman menuturkan, ada beberapa kasus penyelewengan dana BOP Pesantren pada tahun anggaran 2020. Sebagian kasusnya dalam proses hukum dan sebagian lagi telah disidangkan. "Bahkan pelaku penyelewengan dana BOP Pesantren juga telah dijatuhi hukuman pidana," jelasnya.  Menurut Zaman, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sejak menjabat pada akhir Desember 2020 langsung melakukan pembenahan di Kementerian. Seperti mengambil langkah-langkah pencegahan dan penindakan penyelewengan APBN, termasuk membenahi sistem penyaluran dan pengawasan dana BOP Pesantren.  "Kementerian Agama juga memerintahkan seluruh jajarannya dan mengajak seluruh masyarakat untuk turut mengawal, mengamankan dan memastikan penyaluran dana BOP Pesantren tepat sasaran dan tepat guna," imbuhnya.  Kemenag bertekad memberantas segala bentuk penyelewengan. Oleh karena itu, pihaknya tidak akan menutup-nutupi kasus-kasus yang terjadi. Kemenag juga menjalin kerjasama dengan institusi penegakan hukum dan organisasi masyarakat sipil, untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan penyelewengan dana BOP Pesantren.  "Kemenag menanggapi positif pemberitaan ramai belakangan ini mengenai penyelewengan dana BOP Pesantren pasca rilis temuan ICW. Ini kasus lama. Data-data yang diolah menjadi temuan ICW tersebut sebenarnya juga sebagian bersumber dari Kementerian Agama," tegasnya.  Kendati demikian, Zaman menengarai ada sebagian pihak yang berupaya untuk memutarbalikkan fakta. "Dana BOP Pesantren merupakan wujud komitmen pemerintah untuk mendukung kemajuan pesantren dan para santri. Komitmen ini tentu perlu kita kawal bersama agar tepat sasaran," pungkasnya.

Dana BOP Diduga Disunat, Kemenag Janji Tindak Tegas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bijak-memilih-sekolah-untuk-anak_c_1543732950_263377.jpg" alt="BELAJAR BERSAMA: Belasan anak-anak usia dini tengah mengikuti kegiatan playdate di KB-TK Islam Al Azhar 28 Solo Baru." width="100%">
<figcaption>BELAJAR BERSAMA: Belasan anak-anak usia dini tengah mengikuti kegiatan playdate di KB-TK Islam Al Azhar 28 Solo Baru.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Koordinator Perencanaan Program dan Penganggaran, Sekretariat Direktorat Jenderal, Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Seditjen PAUD Dikdasmen), Nandana Aditya Bahswara mengklaim perubahan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) dan BOP Pendidikan Kesetaraan disambut baik oleh banyak pihak. Terutama dalam hal peningkatan dan fleksibilitas pendanaan BOP.  “Berkaca dari Merdeka Belajar Episode Ketiga tentang Mekanisme Dana BOS, berbagai testimoni menyatakan kebijakan ini sangat menunjang. Maka, BOS dan BOP diharapkan punya standar yang sama,” ucap Nandana kepada wartawan, Minggu (13/3).  “Dampak yang paling cepat terlihat adalah kecepatan penyaluran. Contohnya, sekarang kita sedang dalam proses merekomendasikan penyaluran melalui Kementerian Keuangan. Harapannya, Maret ini, bantuan sudah diterima satuan pendidikan," imbuhnya.  Menurut Nandana, pada tahun sebelumnya dana BOP ini baru bisa dicairkan pada April, atau satu bulan lebih lambat. Itu pun dana baru sampai di ranah dinas, belum diedarkan ke setiap sekolah.  Berdasarkan survei lembaga swasta, ditemukan sebanyak 86,5 persen responden menilai kebijakan transfer langsung Dana BOS ke rekening sekolah memudahkan, dan sebanyak 59,4 persen responden menilai transfer Dana BOS ke rekening sekolah setiap bulannya tepat waktu.  Nandana mengakui komponen pendanaan bagi pembelajaran amatlah penting. Maka, kecepatan dana BOP diterima langsung satuan pendidikan sangat membantu pembelajaran, dan dalam jangka panjang, meningkatkan kualitas pendidikan. “Birokrasinya juga terpotong dan penggunaannya juga lebih fleksibel,” ucapnya.

Pakai Sistem Baru, Dana Bantuan Pendidikan Lebih Cepat Cair

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Menteri-Keuangan-Sri-Mulyani-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta agar pemerintah daerah dan kepala sekolah dapat memanfaatkan anggaran pendidikan dengan baik. Adapun, program yang di maksud adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP).  Dia menegaskan bahwa uang yang diterima adalah uang milik masyarakat Indonesia. Maka dari itu, jangan sampai uang ini tidak dikelola dengan baik, dana tersebut harus dimanfaatkan secara optimal untuk dapat meningkatkan dunia pendidikan.  "Anggaran pendidikan setiap rupiahnya adalah anggaran yang berasal dari rakyat, untuk rakyat yang harus kita kelola dengan bertanggungjawab dengan tanpa korupsi, dengan seefisien mungkin," jelas dia secara daring, Rabu (16/2).  Dia pun meminta untuk pemerintah, baik di daerah maupun pusat untuk mengawasi dan membina satuan pendidikan. Hal ini juga dilakukan untuk menciptakan kepercayaan publik karena anggaran APBN yang begitu sangat besar untuk pendidikan harus bisa menghasilkan kualitas pendidikan yang makin baik.  "Saya berharap proses seluruh reform yang terjadi di dalam pengelolaan Dana BOS dan BOP PAUD serta BOP Kesetaraan dapat meningkatkan kualitas dari pengelolaan pendidikan dan hasil pendidikan yang baik," jelasnya.  Selain itu, Sri Mulyani juga dengan terbuka menyatakan bahwa pihaknya akan menerima setiap kebijakan terobosan untuk pengembangan pendidikan di Tanah Air. Sebab, dari pendidikan itu, sumber daya manusia yang unggul lahir.  "Saya di dalam jajaran kementerian keuangan akan terus membuka diri terhadap berbagai ide terobosan dan inovasi, baik di bidang kebijakan peraturan dan juga di dalam desain untuk bisa mendukung transformasi Indonesia menuju negara maju melalui kualitas pendidikan yang baik," pungkasnya.

Menkeu: Anggaran Pendidikan Dari Rakyat, Gunakan Secara Optimal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Mendikbhd-Nadiem-Makariem-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Mendikbud Nadiem Makarim (Dok . Dery Ridwamsah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mendikbud Nadiem Makarim (Dok . Dery Ridwamsah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) meluncurkan program Merdeka Belajar Episode 16: Akselerasi dan Peningkatan Pendanaan Satuan Pendidikan. Program ini bertujuan untuk melakukan transformasi kebijakan bantuan pendanaan pada satuan pendidikan.  Salah satu kebijakan yang dirubah adalah syarat satuan pendidikan untuk dapat menerima Bantuan Operasioal Pendidikan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), yakni tidak ada lagi jumlah minimum peserta didik di satuan pendidikan.  Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menegaskan, semua PAUD kini berhak menerima bantuan tersebut, tidak lagi ditentukan pada jumlah minimum peserta didik. Pasalnya, sebelumnya terdapat ketentuan bahwa minimal itu terdapat 12 anak yang belajar di sekolah tersebut.  "Tidak ada lagi jumlah minimum peserta didik untuk menerima BOP PAUD maupun BOS (bantuan operasional sekolah)," jelas dia dalam Peluncuran Merdeka Belajar Episode 16: Akselerasi dan Peningkatan Pendanaan Satuan Pendidikan, Selasa (15/2).  Sementara untuk BOP Pendidikan Kesetaraan masih berlaku minimal 10 peserta didik untuk mendapatkan bantuan tersebut. Hal ini tetap karena adanya keterbatasan anggaran.  "Masih berlaku kebijakan sebelumnya, ada minimum 10 peserta didik untuk syarat menerima BOP Kesetaraan," tandasnya.  Sebagai informasi, seperti yang dikatakan oleh Mendikbudristek Nadiem Makarim bahwa sekarang syarat penerima Dana BOP dan BOS tidak lagi dilihat melalui minimal jumlah peserta didik. Akan tetapi hal ini berlawanan dengan regulasi.  Dalam Permendikbud RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler dan Surat Edaran Dirjen PAUD Dikdasmen Nomor 10231/C/DS.00.01/2021 tentang Pembaharuan Dapodik untuk Dasar Perhitungan Dana BOS Reguler, pada Pasal 3 ayat 2 huruf d tentang Sekolah Penerima Dana BOS Reguler tertera ketentuan memiliki jumlah peserta didik paling sedikit 60 peserta didik selama tiga tahun terakhir.  Sedangkan untuk BOP PAUD, aturan minimal 12 peserta didik tersebut tertuang dalam Permendikbud tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2019. Dikatakan bahwa ppenerima bantuan DAK Nonfisik BOP PAUD harus memiliki peserta didik minimal 12 orang yang terdaftar dalam Dapodik PAUD dan Dikmas.

Nadiem: Tak Ada Lagi Minimum Peserta Didik untuk Menerima BOP PAUD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bijak-memilih-sekolah-untuk-anak_m_.jpg" alt="BELAJAR BERSAMA: Belasan anak-anak usia dini tengah mengikuti kegiatan playdate di KB-TK Islam Al Azhar 28 Solo Baru." width="100%">
<figcaption>BELAJAR BERSAMA: Belasan anak-anak usia dini tengah mengikuti kegiatan playdate di KB-TK Islam Al Azhar 28 Solo Baru.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Saat ini penyaluran Bantuan Operasioal Pendidikan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan BOP Kesetaraan akan ditransfer langsung ke rekening sekolah. Untuk itu, satuan pendidikan diminta untuk memastikan validitas data yang terdapat pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik).  Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengatakan bahwa terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi penerima BOP PAUD dan BOP Kesetaraan. Yang pertama adalah sekolah harus memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).  "Selanjutnya memutakhirkan Dapodik sesuai kondisi riil (nyata) dalam sekolah itu," terangnya dalam Peluncuran Merdeka Belajar Episode 16: Akselerasi dan Peningkatan Pendanaan Satuan Pendidikan, Selasa (15/2).  Kemudian, satuan pendidikan juga harus memiliki izin penyelenggaraan pendidikan. Satuan pendidikan pun turut memiliki rekening atas nama satuan pendidikan, bukan perorangan.  "Tidak merupakan satuan pendidikan kerja sama," lanjutnya.  Selain itu, penghitungan besaran BOP ini juga dikaitkan dengan jumlah peserta didik yang memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN). Ada dua ketentuan berbeda dalam perhitungan jumlah peserta didik minimum dalam BOP PAUD dan Kesetaraan.  "Ada minimum 10 peserta didik untuk syarat menerima BOP kesetaraan. Tapi tidak ada lagi jumlah minimum peserta didik untuk menerima BOP PAUD maupun Bantuan Operasional Sekolah (BOS)," tandas dia.

Berikut Syarat Penerima BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/mendikbud-nadiem-target.jpg" alt="Mendikbudristek Nadiem Makarim (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Mendikbudristek Nadiem Makarim (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengatakan bahwa dalam perencanaan dan pelaporan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), semuanya akan dilakukan serba digital. Hal ini dilakukan untuk memastikan pengelolaan keuangan lebih transparan dan akuntabel.  Sebab, kata dia, sebelum ini sekolah mengisi data perencanaan dan pelaporan anggaran secara manual, masuk ke pemerintah daerah dan akhirnya sampai ke pemerintah pusat. Hal itu berdampak pada efisiensi waktu yang dihabiskan hanya untuk keperluan administrasi.  "Nah ini yang mau kita hindari, kita mau sekolah kita, institusi pendidikan kita fokus pada murid bukan ke administrasi. Jadilah kita menciptakan platform terpadu," jelas dia dalam Peluncuran Merdeka Belajar Episode 16: Akselerasi dan Peningkatan Pendanaan Satuan Pendidikan, Selasa (15/2).  Adapun, aplikasi yang diminta untuk digunakan oleh sekolah adalah Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (Arkas) yang juga telah terintegrasi dengan SIPLah dan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).  "Arkas itu menjadi aplikasi tunggal untuk sekolah. Dia tidak perlu menggunakan aplikasi-aplikasi lainnya. Jadi semua pelaporan Dana BOS dia terintegrasi dengan aplikasi lainnya secara otomatis, kepala sekolah itu tidak perlu pusing lagi," ucap Nadiem.  Sementara untuk dinas pendidikan dapat menggunakan Markas atau Manajemen Arkas yang juga terintegrasi dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).  "Jadi perencanaan penganggaran daerah itu sudah terpadu dengan sistem ini. Jadi untuk sekolah namanya Arkas, untuk dinas pendidikan atau pemda namanya Markas," kata dia.  Nantinya, sistem ini juga dapat digunakan untuk perencanaan dan pelaporan penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP). "Ini juga kedepannya BOP PAUD akan juga masuk dalam satu sistem seperti ini," tandas Nadiem.

Nadiem: Pelaporan Penggunaan Dana BOS dan BOP Gunakan Arkas

dana bop

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dana bop