<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/24/puan3-3961423075.jpg" alt="Ketua DPR RI, Puan Maharani, membuka Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024&ndash;2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6)." width="100%">
<figcaption>Ketua DPR RI, Puan Maharani, membuka Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024&ndash;2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membuat laporan mengejutkan soal temuan dana bantuan sosial (bansos) sebesar Rp 2,1 triliun yang mengendap di lebih dari 10 juta rekening bank penerima yang sudah lama tidak aktif atau dormant. Temuan ini memunculkan kekhawatiran adanya potensi tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam pengelolaan bansos.</p> <p>Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyatakan skala rekening dormant dalam kasus ini bukanlah hal kecil. Ia mengingatkan, penerimaan bansos harus lebih selektif.</p> <p>"Ini adalah indikator langsung bahwa sistem verifikasi dan pemutakhiran data penerima manfaat bansos masih lemah, tidak adaptif terhadap dinamika sosial ekonomi masyarakat, dan minim pengawasan aktif,&rdquo; kata Puan kepada wartawan, Jumat (1/8).</p> <p>Berdasarkan temuan PPATK, dana tersebut tersangkut dalam rekening-rekening yang tidak melakukan transaksi hingga tiga tahun. Lebih dari 1 juta rekening diduga terhubung dengan tindak pidana, termasuk 150 ribu rekening nomine, rekening hasil jual beli, peretasan, atau tindakan melawan hukum yang digunakan menampung dana kejahatan.</p> <p>Bahkan, PPATK juga menemukan sekitar 2.000 rekening milik instansi pemerintah dan bendahara pengeluaran yang telah lama tidak aktif, dengan total dana mengendap mencapai Rp 500 miliar.</p> <p>Menurut Puan, kondisi ini menunjukkan masalah bukan sekadar administratif, melainkan menyentuh aspek akuntabilitas penggunaan dana publik.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Ketika dana triliunan rupiah mengendap di rekening yang tidak lagi digunakan, negara tentunya kehilangan efektivitas belanja sosialnya,&rdquo; tegas Puan.</p> <p>Ia juga menilai, situasi ini membuka potensi praktik-praktik kecurangan, termasuk pencucian uang oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab. Karena itu, Puan mendesak Kementerian Keuangan dan Kementerian Sosial segera melakukan audit menyeluruh guna menelusuri akar masalah serta mengevaluasi kelemahan sistem pelaporan, verifikasi data, dan pencairan bansos.</p> <p>"Ini agar validitas data penerima manfaat dapat dipertanggungjawabkan secara faktual dan hukum," ujarnya.</p> <p>Lebih lanjut, Puan mendorong penyaluran bansos ke depan dilakukan secara digital, adaptif, dan real-time, dengan dukungan teknologi yang obyektif dan terintegrasi.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Ini penting untuk menghindari pemborosan anggaran, serta memastikan bahwa bansos tersalurkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, bukan ke rekening fiktif, rekening mati, atau rekening nominee hasil tindak kejahatan,&rdquo; jelasnya.</p> <p>Puan juga mengusulkan pembentukan Satuan Tugas Khusus lintas kementerian dan lembaga, termasuk PPATK, OJK, dan Bank Indonesia, untuk menelusuri jaringan penyalahgunaan rekening dormant dan mencegah praktik penyelewengan dana bansos di masa mendatang.</p> <p class="class-paragraph">&ldquo;Temuan PPATK soal lebih dari 1 juta rekening terkait tindak pidana, termasuk 150 ribu rekening nominee, menjadi sinyal bahaya bahwa sistem keuangan nasional memerlukan pengawasan lebih ketat dan berbasis risiko,&rdquo; pungkasnya.</p>

Temuan PPATK mengenai dana bansos yang mengendap menimbulkan kekhawatiran penyelewengan dan perlunya audit menyeluruh.

PPATK Temukan Dana Bansos Rp 2,1 Triliun Mengendap, DPR Khawatir Penyelewengan TPPU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/23/rupiah-7304261_1280-186713433.jpg" alt="Ilustrasi uang Rupiah. (Pixabay)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi uang Rupiah. (Pixabay)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap telah menemukan dana bantuan sosial senilai Rp 2,1 triliun yang mengendap di rekening pasif atau dormant. Hal ini diketahui usai pihaknya melakukan pemblokiran rekening untuk melindungi hak nasabah perbankan.</p> <p>Koordinator Kelompok Substansi Humas, M Natsir Kongah menyampaikan dari penemuan ini sangat menegaskan adanya indikasi bansos yang belum tepat sasaran.</p> <p>"PPATK menemukan lebih dari 10 juta rekening penerima bantuan sosial yang tidak pernah dipakai selama lebih dari 3 tahun. Dana bansos sebesar Rp 2,1 triliun hanya mengendap, dari sini terlihat ada indikasi bahwa penyaluran belum tepat sasaran," kata Natsir dalam keterangannya, Rabu (30/7).</p> <p>Tak hanya itu, PPATK juga turut menemukan lebih dari 2.000 rekening milik instansi pemerintah dan bendahara pengeluaran yang dinyatakan dormant dengan total dana mencapai Rp 500 miliar.</p> <p>"Padahal secara fungsi, rekening ini seharusnya aktif dan terpantau," ujarnya.</p> <p>Kemudian, sejak tahun 2020, berdasarkan Hasil Analisis ataupun Hasil Pemeriksaan PPATK, terdapat lebih dari 1 juta rekening dianalisis oleh PPATK yang diduga terkait dengan tindak pidana.</p> <p>Dari 1 juta rekening tersebut, terdapat lebih dari 150 ribu rekening adalah nominee. Rekening tersebut diperoleh dari aktivitas jual beli rekening, peretasan atau hal lainnya secara melawan hukum.</p> <p>"Selanjutnya digunakan untuk menampung dana dari hasil tindak pidana, yang kemudian menjadi menjadi tidak aktif/dormant, dan lebih dari 50,000 rekening tidak ada aktifitas transaksi rekening sebelum teraliri dana illegal," bebernya.</p> <p>Untuk diketahui, PPATK menemukan rekening tidak aktif (dormant) lebih dari 140 ribu rekening yang tidak aktif selama lebih dari 10 tahun dengan nilai mencapai Rp 428.612.372.321 tanpa ada pembaruan data nasabah.</p> <p>Seiring maraknya penyalahgunaan rekening dormant dan setelah upaya pengkinian data nasabah, PPATK pada 15 Mei 2025 menghentikan sementara transaksi pada rekening yang dikategorikan dormant, berdasarkan data perbankan per Februari 2025.</p> <p>Langkah itu, bertujuan untuk melindungi rekening nasabah agar hak dan dananya tetap aman dan 100 persen utuh, sekaligus mendorong bank dan pemilik rekening melakukan verifikasi ulang untuk mencegah penyalahgunaan rekening dalam tindak kejahatan.</p>

PPATK temukan dana bansos Rp 2,1 triliun mengendap di rekening dormant, indikasi penyaluran tidak tepat sasaran.

PPATK Ungkap Dana Bansos Senilai Rp 2,1 Triliun Mengendap di 10 Juta Rekening Dormant

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/05/1-JUDI-ONLINE-JPC-2957084289.jpg" alt="Ilustrasi judi online. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi judi online. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.</strong> - Ironis, alih-alih untuk memenuhi kebutuhan pokok, dana bantuan sosial (bansos) justru diduga berakhir untuk depo di aplikasi judi online (judol).</p> <p>Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan, ratusan ribu penerima bansos yang menghamburkan uangnya untuk main judol.</p> <p>Hal ini diungkap oleh Ketua Tim Humas PPATK M. Natsir dalam keterangan resmi, Senin (7/7). Dia mengatakan, pada 2024, terdeteksi ada 9,7 juta nomor induk kependudukan (NIK) yang merupakan pemain judi online.</p> <p>Ketika dipadankan dengan data 28,4 juta (NIK) penerima bansos, ternyata terdapat 571.410 NIK yang terindikasi sebagai penerima bansos sekaligus pemain judi online.</p> <p>&ldquo;Tercatat telah dilakukan lebih dari 7,5 juta kali transaksi judi dengan total deposit mencapai Rp 957 miliar,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Mirisnya, hasil penulusuran ini baru berasal dari satu bank saja. &ldquo;Jika terus ditelusuri, angkanya bisa lebih besar,&rdquo; sambungnya.</p> <p>Penulusuran ini dilakukan pihaknya atas dasar pelaporan informasi dari Kementerian Sosial (Kemensos). Selain NIK penerima bansos yang terindikasi main judol, ternyata diketahui pula adanya jutaan rekening bansos yang tidak tepat sasaran.</p> <p>Natsir mengatakan, ini bukan lagi penyimpangan administratif. Namun, sudah termasuk penyalahgunaan sistem bantuan negara untuk aktivitas ilegal.</p> <p>Merespons hal tersebut, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan akan menjadikan analisis PPATK ini sebagai bahan evaluasi dalam penyaluran bansos selanjutnya.</p> <p>Dia menekankan bahwa penyerahan data penerima bansos yang lebih dari 10-15 tahun ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka memastikan bansos tepat sasaran.</p> <p class="class-paragraph">&ldquo;Rekening penerima bantuan sosial (bansos) yang terbukti digunakan untuk judi online akan dilakukan edukasi dan evaluasi. Bisa jadi tidak boleh lagi menerima bansos,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Ia pun tak menutup kemungkinan untuk dilakukannya perombakan kebijakan terkait penyaluran bansos ini. Sehingga, ke depan, penyaluran lebih pruden.</p> <p>Sementara itu, pakar kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan, ada dua dugaan terkait penerima bansos yang main judol ini. Antara mereka bermain secara individual atau ada yang mengatur.</p> <p>Karenanya, dia mendorong pemerintah untuk membuat suatu kebijakan tegas terkait penyaluran bansos.</p> <p>Misalnya, jika ditemukan penerima bansos yang bermain judi secara individu maka sanksinya bisa berupa sanksi edukatif. Karena berkaitan dengan bansos. Namun jika ada unsur kebersamaan atau bandar, maka harus dilakukan investigasi secara menyeluruh.</p> <p>&ldquo;Peran dari pendamping PKH sangat penting untuk mengeliminir potensi penyalahgunaan bantuan sosial,&rdquo; ungkapnya.</p> <p>Soal pendamping PKH ini, Gus Ipul menegaskan jika pendamping ikut bertanggung jawab dalam penyalahgunaan bansos.</p> <p>Oleh sebab itu, jika KPM PKH terlibat judol, maka identitas pendampingnya akan diketahui. Selanjutnya hal ini dapat dijadikan bahan evaluasi bagi keberlanjutan kontrak kerja pendampingnya.</p>

PPATK menemukan banyak penerima bansos yang terlibat judi online dan penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran.

Ironis! Lebih Dari 500 Ribu Penerima Dana Bansos Terlibat Judi Online, Kemensos Ancam stop Bantuan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/11/rEiufiJtDrAi6NQAxUXmqDX1VrfpYZ20jaTrKuZT-1-1747195503.jpg" alt="Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf memimpin rapat persiapan penyelenggaran Sekolah Rakyat di Kantor Kemensos, Jakarta, Rabu (11/6).  (Dok Kemensos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf memimpin rapat persiapan penyelenggaran Sekolah Rakyat di Kantor Kemensos, Jakarta, Rabu (11/6).  (Dok Kemensos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;&ndash; Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menepis isu soal pengurangan dana bantuan sosial (bansos) untuk program Sekolah Rakyat. Keduanya disebutnya punya anggaran berbeda.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Bansos tidak ada dialihkan untuk Sekolah Rakyat. Yang bansos ya tetap untuk bansos,&rdquo; tegasnya saat dikonfirmasi pada Rabu (11/6).&nbsp;</p> <p>Menurut menteri yang akrab disapa Gus Ipul tersebut, saat ini, pemerintah justru menambah anggaran bansos melalui penebalan bansos. Keluarga penerima manfaat (KPM) bansos sembago akan mendapat tambahan bantuan sebesar Rp 200 ribu untuk Juni dan Juli.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Presiden justru memerintahkan kepada kita dari awal tidak mengubah bansos dan malah ditambah sama Presiden,&rdquo; jelasnya.&nbsp;</p> <p>Seperti diketahui, Kementerian Sosial (Kemensos) diamanatkan untuk menyelenggarakan program Sekolah Rakyat. Tujuannya, memberikan pendidikan khusus bagi anak-anak dari keluarga miskin. Sehingga, diharapkan mereka bisa memutus lingkaran kemiskinan di keluarganya nantinya.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Sekolah Rakyat rencananya mulai diselenggarakan pada tahun ajaran baru nanti. Saat ini, Kemensos tengah melakukan finalisasi terkait persiapan pembukaannya di 100 titik.</p> <p>Baik itu terkait proses rekrutmen guru, kepala sekolah, siswa, kepala asrama, pamong, hingga persiapan sarana dan prasarana. &nbsp;&ldquo;Insya Allah nanti tanggal 23&ndash;24 Juni proses rekrutmen guru semua sudah selesai,&rdquo; ungkapnya.&nbsp;</p> <p>Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat M. Nuh menambahkan, dari 100 titik Sekolah Rakyat yang ditargetkan di tahun ini, nantinya akan dibagi menjadi dua gelombang. Gelombang pertama dibuka pada Juli. Kemudian, gelombang dua pada Agustus dan seterusnya.&nbsp;</p> <p>Rinciannya, gelombang pertama mencakup 63 lokasi dengan 247 rombongan belajar (rombel) dan total 6.180 siswa. Adapun detailnya mencakup 3 rombel SD (75 siswa), 119 rombel SMP (2.800 siswa), dan 129 rombel SMA (3.305 siswa).</p> <p>Sementara untuk gelombang kedua dilaksanakan di 37 lokasi dengan total 145 rombel dan 3.600 siswa. Detailnya, terdiri dari 4 rombel SD (100 siswa), 53 rombel SMP (1.310 siswa), dan 88 rombel SMA (2.190 siswa).&nbsp;</p> <p>&ldquo;Sehingga, total keseluruhan untuk Tahap I mencakup 396 rombel dengan jumlah siswa mencapai 9.780 orang.&nbsp;Kita pastikan semuanya mulai tahun ini,&rdquo; ungkap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 2009-2014 tersebut.&nbsp;</p> <p class="class-paragraph">Selain sumber daya manusia, kebutuhan siswa seperti sepatu, seragam, alat tulis, dan pakaian dalam juga tengah disiapkan dengan cermat. Pengadaan dilakukan melalui kolaborasi dengan BPKP agar akuntabel.</p> <p>&ldquo;Ini untuk memastikan baik dari sisi unit cost-nya maupun sisi teknis pengadaannya proper. Sesuai dengan aturan main,&rdquo; tegasnya. (mia)</p>

Mensos Gus Ipul menegaskan bahwa dana bansos tidak dialihkan untuk Sekolah Rakyat, melainkan ditambah untuk keluarga penerima manfaat.

Gus Ipul Bantah Dana Bansos Dialihkan untuk Sekolah Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/28/Untitled222-4126464347.jpg" alt="Salah seorang penerima bansos sembako dan PKH yang disalurkan PT Pos Indonesia." width="100%">
<figcaption>Salah seorang penerima bansos sembako dan PKH yang disalurkan PT Pos Indonesia.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta mengantisipasi terjadinya dugaan kecurangan menjelang kontestasi Pilkada Serentak 2024. Direktur Eksekutif Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati khawatir soal potensi berlanjutnya kecurangan Pilpres pada gelaran Pilkada Serentak 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia tidak terlalu terkejut soal mencuatnya dugaan oknum anggota DPR RI memanfaatkan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) untuk menyukseskan kontestasi Pilkada Kabupaten Polewali Mandar (Polman).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya kira memang cara-cara yang digunakan untuk pemilu 2024, akan memiliki efek berkelanjutan di pemilihan serentak 2024. Apalagi dengan kondisi masyarakat kita juga membutuhkan bansos dan biaya untuk pendidikan," kata Neni kepada wartawan, Rabu (26/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menyebut, penyalahgunaan kekuasaan dalam kontestasi, dinilai efektif untuk mendulang perolehan suara. Menurutnya, dugaan itu tidak bisa hanya dilakukan satu kali menjelang pemungutan dan penghitungan suara.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Otomatis cara dan pola tersebut akan di mulai, bahkan sebelum memasuki tahapan pencalonan untuk parpol dan gabungan parpol," ucap Neni.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski belum memasuki tahapan kampanye dan penetapan pasangan calon (Paslon), lanjut Neni, alangkah baiknya Bawaslu mulai mengawasi pergerakan partai politik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bawaslu harus punya ketegasan dan keberanian, jangan seperti di pemilu 2024 yang senyap dan nyaris tidak terlihat bagaimana proses penanganan pelanggaran yang dilakukan. Agar tidak menggunakan anggaran negara untuk kepentingan kampanye terselubung, sebagai bentuk pencegahan dan potensi pelanggaran dapat terminimalisir," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Staf Khusus (Stafsus) Presiden Bidang Pendidikan dan Inovasi Billy Mambrasar menyatakan timnya menemukan sejumlah permasalahan terkait penyaluran Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK), terutama di Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Laporan itu didapatkan dari sejumlah pemuda yang mengeluhkan penggunaan program KIPK sebagai bahan kampanye oknum anggota DPR, untuk kepentingan kerabatnya yang maju pada Pilkada 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Memang ada laporan bahwa beberapa oknum mempergunakan program KIP-K ini sebagai bahan kampanye mereka. Selaku Stafsus Presiden, saya menampung aspirasi para pemuda dan pemudi Sulbar ini, dan segera menindaklanjuti dengan Policy Memo atau Rekomendasi Kebijakan kepada Presiden RI,&rdquo; ujar Billy.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menegaskan, sikap kritisnya ini dilakukan untuk memastikan tidak terjadinya konflik kepentingan dalam penyaluran KIPK, seperti yang sering terjadi selama ini. Informasi yang beredar, oknum anggota DPR yang dimaksud berasal yang bertugas di Komisi X yang membidangi pendidikan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Menurut Biilly, DPR sebagai lembaga legislatif, seharusnya tidak boleh mengeksekusi program KIP Kuliah. Program ini harusnya dijalankan lembaga eksekutif yaitu Kemendikbudristek.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Sejatinya dilaksanakan oleh Lembaga eksekutif, dalam hal ini, Kemendikbudristek. Ini namanya offside administrasi negara,&rdquo; pungkas Billy.</div> </div> <p>&nbsp;</p>

Cara-cara yang digunakan untuk pemilu 2024, akan memiliki efek berkelanjutan di pilkada serentak. Apalagi dengan kondisi masyarakat saat ini

KPU Diminta Awasi Penyalahgunaan Bansos Jelang Pilkada Serentak 2024

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/23/satgassus-polri-cek-data-198615658.jpg" alt="Satgassus Pencegahan Korupsi Polri bersama Kementerian Sosial (Kemensos) turun langsung melakukan pengecekan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan mencocokannya dengan fakta lapangan." width="100%">
<figcaption>Satgassus Pencegahan Korupsi Polri bersama Kementerian Sosial (Kemensos) turun langsung melakukan pengecekan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan mencocokannya dengan fakta lapangan.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Tim Satgassus Pencegahan Korupsi Polri, bersama Kementerian Sosial (Kemensos) turun langsung melakukan pengecekan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan mencocokannya dengan fakta lapangan. Hal ini penting, agar penerimaan bansos dapat dilakukan secara tepat sasaran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami mencoba untuk berkolaborasi dengan Kemensos, agar bantuan sosial yang disalurkan bisa tepat sasaran. Kami juga semaksimal mungkin mengurangi terjadinya penyalahgunaan,&rdquo;&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">kata Ketua Tim Satgasus Pencegahan Korupsi Mabes Polri Budi Agung Nugroho, dalam keterangannya, Minggu (23/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> <div dir="auto">Pemantauan langsung itu dilakukan di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah pada 17 &ndash; 21 Juli 2023. Pemantauan langsung ini diharapkan tidak terjadi penyalahgunaan penyaluran bansos.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami mencoba untuk berkolaborasi dengan Kemensos, agar bantuan sosial yang disalurkan bisa tepat sasaran. Kami juga semaksimal mungkin mengurangi terjadinya penyalahgunaan," ucap Budi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Pengecekkan dan pencocokan data berfokus pada bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Menurutnya, proses pengecekan dilakukan untuk memastikan bantuan yang diberikan sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan Kemensos.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami melakukan pengecekkan secara fisik langsung kepada KPM - KPM di Kabupaten Wonosobo yang tersebar di 15 kecamatan. Petugas hadir untuk memastikan bahwa KPM penerima bantuan di Wonosobo memang yang berhak. Itu kira - kira tujuan kita di Wonosobo," papar Budi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tidak hanya melakukan pengecekan dan pencocokan data penerima bantuan yang terdaftar di DTKS. Namun, saat menemukan warga kurang mampu tetapi belum masuk ke dalam DTKS, pihaknya juga akan memberikan usulan untuk orang tersebut, agar dimasukan ke dalam DTKS penerima bantuan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ada beberapa warga yang sangat layak mendapatkan bantuan tetapi belum terdata oleh aparat desa, itu yang akan kita usulkan. Kami juga berikan saran kepada pemerintah daerah setempat, agar memperbaiki data. Sehingga warga miskin yang layak mendapatkan bantuan harus diutamakan daripada masyarakat yang punya kemampuan secara ekonomi,&rdquo; ujar Budi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemensos dan Satgasus Pencegahan Mabes Polri juga akan memberikan sosialisasi dan rekomendasi kepada perangkat desa, pendamping sosial, maupun pemerintah daerah. Hal ini agar dapat mengawal pendataan dengan turun langsung ke lapangan dan tidak hanya melakukan pencocokan secara administratif.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sehingga ke depan, diharapkan bantuan sosial lebih tepat sasaran dan efektif mengatasi kemiskinan ekstrem. Hal ini sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, pemerintah daerah memiliki tugas dan kewenangan dalam melakukan pendataan warga miskin</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dengan turun ke Wonosobo, kami memberikan pencerahan, dan mengingatkan aparatur desa agar melakukan pendataan, baik pendataan warga atau masyarakat yang layak mendapatkan sembako ataupun PKH, juga kepada dinas sosial," tandasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Senada dengan Budi, Anggota Satgassus Pencegahan Polri Yudo Purnomo, mengatakan apa yang dilakukan pihaknya sebagai bentuk Komitmen Polri untuk selalu mendukung program Pemerintah. Sehingga Polri melakukan pemantauan terhadap program penyaluran Bantuan Sosial yang dilakukan oleh Kementerian Sosial.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/music-movie/011798922/ulah-matty-the-1975-bikin-gagal-konser-di-jakarta-dan-taipei-simak-fakta-tentang-vokalis-ini">Ulah Matty The 1975 Bikin Gagal Konser di Jakarta dan Taipei, Simak Fakta Tentang Vokalis Ini</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Peninjauan lapangan itu&nbsp;merupakan perintah langsung Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sehingga diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan di Indonesia," tukas Yudi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div>

"Kami mencoba untuk berkolaborasi dengan Kemensos, agar bantuan sosial yang disalurkan bisa tepat sasaran.

Kawal Bansos Agar Tepat Sasaran, Satgassus Pencegahan Tipikor Polri Cek DTKS dengan Fakta di Lapangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Mantan-Mensos-Juliari-Batubara-Dery-Ridwansah-4-1.jpg" alt="Terdakwa mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani sidang pembacaan putusan secara virtual di gedung ACLC KPK, Jakarta, Senin (23/8/2021). Juliari Batubara divonis 12 tahun penjara serta denda Rp500 juta subside" width="100%">
<figcaption>Terdakwa mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani sidang pembacaan putusan secara virtual di gedung ACLC KPK, Jakarta, Senin (23/8/2021). Juliari Batubara divonis 12 tahun penjara serta denda Rp500 juta subside</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang. Juliari akan menjalani masa hukuman 12 tahun penjara, setelah dinyatakan terbukti bersalah dalam kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 tahun anggaran 2020.<br /> <br /> "Jaksa Eksekusi KPK Suryo Sularso, 22/9/2021 telah melaksanakan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pid. Sus-TPK/2021/PN.JKT.PST tanggal 23 Agustus 2021 atas nama Terpidana Juliari P Batubara yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan cara memasukkannya ke Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Tangerang untuk menjalani pidana penjara selama 12 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (23/9).<br /> <br /> "Terpidana ini juga dijatuhi denda sebesar Rp 500 juta dengan ketentuan apabila tersebut denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan," imbuhnya.<br /> <br /> Mantan politikus PDI Perjuangan ini juga dijatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 14, 5 miliar, dengan ketentuan apabila tidak dibayar paling lama satu bulan setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dirampas untuk menutupi uang pengganti.<br /> <br /> Kemudian, apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama dua tahun.<br /> <br /> "Selain itu juga adanya pidana tambahan lain yaitu pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 (empat) tahun setelah selesai menjalani pidana pokok," ujar Ali.<br /> <br /> Dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Juliari Peter Batubara terbukti secara sah menerima suap senilai Rp 32,48 miliar dalam pengadaan paket bantuan sosial (bansos) sembako penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun anggaran 2020.<br /> <br /> Penerimaan suap itu dilakukan Juliari dengan memerintahkan pejabat pembuat komitmen (PPK) Kementerian Sosial (Kemensos) Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono untuk memungut <em>fee</em> senilai Rp 10 ribu per paket bansos sembako ke para rekanan penyedia bansos Covid-19.<br /> <br /> Juliari menerima uang dari konsultan hukum, Harry Van Sidabukke sebesar Rp 1,28 miliar. Pemberian uang ini terkait dengan penunjukan PT Pertani dan PT Mandala Hamonangan Sude sebagai rekanan penyedia bansos Covid-19. Kemudian dari Direktur Utama PT Tigapilar Agro Utama, Ardian Iskandar Maddanatja, sejumlah Rp1,95 miliar dan rekanan penyedia bansos Covid-19 lainnya senilai Rp29.252.000.000.<br /> <br /> Juliari diyakini melanggar Pasal 12 huruf b Jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

KPK Jebloskan Eks Mensos Juliari Batubara ke Lapas Tangerang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Ilustrasi-bantuan-sosial-bansos-Chris.jpg" alt="Ilustrasi bantuan sosial. (Chris/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi bantuan sosial. (Chris/Jawa Pos)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> – Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi membuka pos pengaduan bagi masyarakat penerima manfaat bantuan sosial (bansos) Covid-19 2020 di wilayah Jabodetabek. Pengaduan yang masuk nanti digunakan sebagai acuan untuk memetakan masalah dan kerugian yang diterima masyarakat akibat korupsi bansos.<br /> <br /> Koalisi masyarakat sipil itu terdiri atas Indonesia Corruption Watch (ICW), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Change.org, serta Visi Integritas Law Office.<br /> <br /> Anggota koalisi Kurnia Ramadhana menjelaskan, pengaduan yang masuk akan menjadi dasar untuk melakukan upaya hukum bersama. Yakni, menuntut pemulihan kerugian masyarakat. ”Informasi yang dihimpun juga diarahkan untuk mendorong perbaikan kebijakan mengenai bansos dan jaminan sosial lainnya agar lebih transparan dan akuntabel,” kata Kurnia kemarin (21/3).<br /> <br /> Pos pengaduan dibuka mulai kemarin hingga 4 April mendatang. Koalisi menyiapkan formulir dalam link posko korban bansos serta hotline telepon dan WhatsApp. ”Problematika korupsi bansos ini sekaligus menjadi pengingat bahwa korupsi adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia,” ungkap peneliti ICW tersebut.<br /> <br /> <strong>Baca juga:</strong> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/24/02/2021/dua-pihak-swasta-didakwa-menyuap-juliari-batubara-rp-32-miliar/">Dua Pihak Swasta Didakwa Menyuap Juliari Batubara Rp 3,2 Miliar</a><br /> <br /> Dalam konteks korupsi bansos, Kurnia menegaskan bahwa masyarakat untuk kali kesekian merasakan dampak korupsi yang dilakukan pejabat publik. Menurut dia, praktik kejahatan itu tidak hanya terbatas pada suap-menyuap. Tetapi juga berpotensi merugikan keuangan negara Rp 2,73 triliun.<br /> <br /> Setidaknya ada 1,3 juta keluarga penerima manfaat yang berpotensi dirugikan secara langsung akibat korupsi bansos tersebut. Padahal, di tengah situasi pandemi, negara memiliki kewajiban menjamin kebutuhan dasar warga yang aktivitasnya dibatasi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan.<br /> <br /> &nbsp;<br /> <br /> <strong>Saksikan video menarik berikut ini:</strong><br /> <br /> &nbsp;<br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=yyCCfGAxOCQ

Petakan Kerugian Masyarakat, Koalisi Antikorupsi Buka Posko Bansos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/eks-irjen-kemenag-yakin-kpk-usut-dugaan-mahar-rp5-m-rektor-uin_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Politik Uang" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Politik Uang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tak hanya di level kementerian. Ternyata praktik culas program dana Bansos Covid-19 juga terjadi di lingkungan pedesaan. Adalah Endang Suhendar, Sekretaris Desa (Sekdes) di Desa Cipinang, Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang tega melakukan perbuatan keji itu. Akibatnya, dia menjadi buron polisi lantaran menarik setoran dari dana bantuan sosial (bansos) warga terdampak pandemi Covid-19.<br /> <br /> "Sekdes tidak di tempat sementara ini tersangka. Masih telisik, masuk DPO (daftar pencarian orang)," ungkap Kapolres Bogor, AKBP Harun di Cibinong, Bogor, Selasa (17/2) dikutip dari ANTARA.<br /> <br /> Menurutnya, Sekdes Cipinang bernama Endang Suhendar itu menarik setoran dari stafnya berinisial LH,32, yang juga berstatus tersangka karena memanipulasi 30 data penerima bansos.<br /> <br /> Harun menyebutkan, LH yang menjabat sebagai Kasi Pelayanan di Desa Cipinang itu memanipulasi 30 data penerima bansos, sehingga meraup uang senilai Rp54 juta atau Rp1,8 juta dari setiap satu akun penerima bansos.<br /> <br /> "Pemerintah kan memberikan bantuan setiap bulannya Rp600 ribu, dikalikan tiga jadi Rp1,8 juta per orang," terang mantan penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.<br /> <br /> Harun menyebutkan, LH melakukan aksinya dengan dibantu 15 warga yang masing-masing dibekali dua akun penerima bansos untuk melakukan pencairan di Kantor Pos Cicangkal, Rumpin, Bogor.<br /> <br /> Kemudian, sebanyak 15 warga yang mencairkan dana bantuan dengan kertas barcode berisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga setempat itu masing-masing dibayar oleh LH senilai Rp250 ribu.<br /> <br /> Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/04/02/2021/rencana-korupsi-bansos-diduga-terjadi-sebelum-covid-19-masuk-indonesia/">Rencana Korupsi Bansos Diduga Terjadi Sebelum Covid-19 Masuk Indonesia</a><br /> <br /> "Sementara 15 figuran ini masih berstatus saksi, masih kita dalami. Kalau bukti cukup akan kita tersangkakan," kata Harun.<br /> <br /> &nbsp;<br /> <br /> Saksikan video menarik berikut ini:<br /> <br /> https://youtu.be/zAu0QzWgWt0

Embat Dana Bansos Covid-19, Sekdes di Bogor jadi Buron Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Menko-PMK-Muhadjir-Effendy-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Menko PMK Muhadjir Effendy dalam konferensi pers Melindungi Indonesia dengan Rapid Test Buatan Anak Negeri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (9/7/2020). Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, menyatakan kualita" width="100%">
<figcaption>Menko PMK Muhadjir Effendy dalam konferensi pers Melindungi Indonesia dengan Rapid Test Buatan Anak Negeri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (9/7/2020). Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, menyatakan kualita</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Mekanisme penyaluran bantuan sosial (bansos) tahun 2021 akan dilakukan dalam bentuk tunai. Pemerintah pun memastikan pengawasan akan diperketat guna mengantisipasi terjadinya penyimpangan.<br /> <br /> Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meyakinkan pemerintah telah memiliki mekanisme kontrol yang melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat.<br /> <br /> "Presiden Jokowi sudah mengundang para gubernur seluruh Indonesia dan meminta kepala daerah, baik gubernur, bupati, walikota agar aktif melakukan pengawasan, pengendalian terhadap penyaluran bansos," kata dia dalam keterangannya, Rabu (6/1).<br /> <br /> Namun ia menekankan pentingnya peranan aktif masyarakat untuk lebih berani melapor apabila terjadi penyimpangan. Semisal, mengalami pemotongan sejumlah dana bansos dari yang sudah ditetapkan pemerintah.<br /> <br /> Muhadjir menyebut besaran dana bantuan sosial tunai (BST) sebesar Rp 300 ribu perbulan. Dana tersebut diperuntukkan bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) selama 4 (empat) bulan mulai Januari hingga April 2021.<br /> <br /> "Presiden sudah mewanti-wanti tidak ada pemotongan dana bansos, termasuk biaya transaksi di bank tidak ada. Begitu uang masuk ke bank harus segera dimasukkan ke rekening mereka yang berhak dan diberitahu supaya segera diambil," tuturnya.<br /> <br /> Selain itu, BST ini tidak hanya ditransfer melalui himbara, namun juga akan diantarkan langsung oleh para petugas PT Pos Indonesia ke rumah masing-masing penerima manfaat. Khususnya untuk masyarakat yang tinggal di daerah dengan akses perbankan yang sulit dijangkau.<br /> <br /> "Misalnya kalau daerah itu tidak ada akses bank, maka PT Pos akan mengantar door to door langsung. Penerima difoto, dimasukkan data based kemudian jadi bukti bahwa uang itu telah diterima kepada yang berhak," ungkap Muhadjir.<br /> <br /> Ia pun menjelaskan pemerintah sudah melakukan pemetaan terhadap penerima manfaat baik secara geospasial maupun kondisi sosial ekonomi. Sehingga demikian, dipastikan bantuan sosial dapat diterima tepat sasaran.<br /> <br /> "Pengalaman tahun lalu akan terus kita benahi dan nanti akan kita bentuk desk untuk memastikan agar uang itu segera sampai kepada mereka-mereka yang berhak," pungkasnya.<br /> <br /> <strong>Saksikan video menarik berikut ini:</strong><br /> <br /> https://youtu.be/lM0rWbCjWxo

Menko PMK Minta Masyarakat Lapor Kejanggalan Penyaluran Bansos 2021

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dana bansos

Berita Terkini