<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/BANGGAR-21.jpg" alt="Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Astera Primanto dalam Rapat Panitia Kerja TKD RAPBN 2023 bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, Rabu (21/09/2022). (ANTARA/Agatha Olivia Victoria)" width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Astera Primanto dalam Rapat Panitia Kerja TKD RAPBN 2023 bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, Rabu (21/09/2022). (ANTARA/Agatha Olivia Victoria)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 25,74 triliun pada tahun 2023 untuk penggajian formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) daerah, yang berasal dari dana alokasi umum (DAU) senilai Rp 396 triliun.  "Kami akan melanjutkan kebijakan dukungan atas penggajian PPPK melalui alokasi DAU," kata Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Astera Primanto dalam Rapat Panitia Kerja TKD RAPBN 2023 bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, Rabu.  Dengan alokasi dana tersebut, dia berharap manajemen PPPK daerah bisa semakin baik, khususnya dengan ada jaminan dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).  Ia merinci, DAU untuk penggajian PPPK akan diberikan kepada PPPK klaster provinsi sebesar Rp 4,48 triliun dan klaster kabupaten/kota Rp 21,26 triliun.  DAU PPPK klaster provinsi diberikan ke Sumatera sebesar Rp 1,47 triliun, Jawa Bali Rp 1,05 triliun, Kalimantan Sulawesi Rp1,46 triliun, serta Nusa Tenggara Maluku Papua Rp 486,95 miliar.  Sementara itu DAU kabupaten/kota diberikan ke Sumatera sebanyak Rp 5,47 triliun, Jawa Bali Rp 8,45 triliun, Kalimantan Sulawesi Rp4,55 triliun, dan Nusa Tenggara Maluku Papua Rp 2,77 triliun.  Astera mengatakan selama ini beberapa pemerintah daerah belum memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk melaksanakan penyaluran penggajian PPPK lantaran hanya berdasarkan surat dari Kemenkeu.  Penentuan DAU yang ditentukan penggunaannya untuk penggajian PPPK didasarkan pada jumlah formasi PPPK pada tahun 2022 dan 2023.  "Dengan kebijakan DAU 2023, target output yang diharapkan yakni pengangkatan 1,34 juta formasi PPPK tahun 2022 dan 2023 meliputi PPPK guru, PPPK tenaga kesehatan, serta PPPK teknis," ucap dia.

Pemerintah Anggarkan Rp 25,74 Triliun Pada 2023 Untuk Gaji PPPK Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/pemerintah_belum-butuh-satgas.jpg" alt="STERILISASI: Seorang petugas menyemprotkan disinfektan di ruang kelas SDN Gondangdia 01 Jakarta kemarin (9/5). (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>STERILISASI: Seorang petugas menyemprotkan disinfektan di ruang kelas SDN Gondangdia 01 Jakarta kemarin (9/5). (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) meminta agar Dana Alokasi Khusus (DAK) bisa lebih dioptimalkan lagi. Hal ini untuk mendukung arah pendidikan nasional.  "Tercapainya arah kebijakan pendidikan baik di satuan pendidikan formal, informal, nonformal baik pra sekolah, dasar, menengah, vokasi, dan perguruan tinggi diharapkan dapat menciptakan generasi pembelajar sepanjang hayat menuju masyarakat Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian yang mencerminkan profil Pelajar Pancasila," kata Pelaksana tugas (Plt) Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal (Setjen), Kemendikbudristek, Fahturahman, Kamis (9/6).  Kebijakan pelaksanaan DAK fisik bidang pendidikan tahun 2023 mencakup yang pertama adalah ravitalisasi PAUD, SD, SMP, SKB, SMA, SMK, SLB. Secara rinci, aktivitas ini mencakup rehabilitasi dan pembangunan sarana prasarana dan penyediaan sarana pendidikan.  Berikutnya adalah serta pembangunan baru satuan pendidikan jenjang SMA, SLB, dan SMK yang mencakup pembangunan unit sekolah baru di mana pemerintah daerah sudah menyediakan tanah yang siap bangun.  Terdapat kriteria penilaian dan kriteria kesiapan yang perlu diketahui oleh para pelaksana. "Untuk memaksimalkan pengajuan, Bapak dan ibu bisa mengunggah foto kelas yang akan direhab untuk memastikan kebenaran proses rehab dan memastikan data yang dimasukkan di Dapodik sesuai dengan kondisi riil dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya," jelas Fahturahma.  Ia menegaskan, Data Pokok Pendidikan (Dapodik) menjadi satu-satunya sumber data yang digunakan dalam mekanisme DAK. "Ini pangkalan data yang sangat baik. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama kuatkan, tingkatkan kualitasnya dan lengkapi datanya agar akurat dan sebagai sebagai basis dalam perencanaan kita," pungkasnya.

Dapodik jadi Sumber Data dalam Penggunaan DAK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Ela-Siti-Nuryamah.jpg" alt="dpr ri" width="100%">
<figcaption>dpr ri</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Keuangan Pusat Daerah (RUU HKPD) hari ini Selasa (7/12) telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI. Fraksi PKB memastikan regulasi ini bakal kian memperkuat semangat desentralisasi fiskal dan memperbaiki kualitas belanja negara.  “RUU HKPD ini menjadi milestone atau prasasti bagi terciptanya peningkatan pendapatan daerah melalui skema transfer ke daerah (TKD) serta perbaikan kualitas belanja negara melalui yang lebih intens antara pemerintah pusat dan daerah,” ujar Anggota Panja RUU HKPD Ela Siti Nuryamah, Selasa (7/12/2021).  Ela juga menjelaskan RUU HKPD merupakan tindak lanjut atas evaluasi pelaksanaan desentralisasi fiskal yang diatur dalam UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.  Dari hasil evaluasi ini kemudian dilakukan beberapa perbaikan di antaranya menyeimbangkan kesenjangan hubungan pemerintah pusat dan daerah (vertical imbalances) melalui perbaikan instrument dan bagi hasil. Selain itu juga dilakukan perbaikan terhadap ketidakseimbangan hubungan antar pemerintah daerah (horizontal imbalances) melalui perbaikan skema dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK).  “Dalam UU HKPD hasil revisi ada banyak perbaikan skema dana bagi hasi, DAU dan DAK yang muaranya adalah terjadinya pemerataan kualitas layanan publik yang lebih baik,” katanya.  Lebih lanjut Ela menuturkan, dalam Panja RUU HKPD yang dipimpin Wakil Ketua Komisi XI dari PKB Fathan Subchi juga dilakukan penataan tax ratio daerah di mana ada penyederhanaan jenis pajak dan retribusi yang disetor daerah. Selain itu dilakukan pengurangan biaya pemungutan pajak yang harus ditanggung daerah sehingga meningkatkan kualitas pendapatan daerah dari sektor pajak itu sendiri.  “Pajak daerah akan menurun dari 16 menjadi 14 jenis, retribusi daerah dari 32 menjadi 18 jenis,” katanya.  Menurut Ela, Fraksi PKB, dalam pembahasan RUU HKPD ini berhasil mendorong beberapa poin penting di antaranya peningkatan alokasi bagi hasil dari pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor roda dua untuk kabupaten/kota. Meskipun ini merupakan jalan kompromi, namun kepastian penambahan alokasi bagi hasil dari pajak kendaraan bermotor roda dua bagi kabupaten/kota merupakan capaian tersendiri.  “Idealnya kami mendorong Pajak Kendaraan Bermotor untuk roda dua sepenuhnya dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota karena kami menilai jika daya jelajah roda dua paling banyak di sekitar wilayah kabupaten/kota. Namun karena persoalan administrative yang rumit akhirnya skemanya sama dikelola pemerintah provinsi, hanya saja besara bagi hasil untuk Pemkab/Pemkot akan jauh lebih besar,” ujar Ela  Dari sisi perbaikan kualitas belanja negara, lanjut Ela juga terjadi perbaikan signifikan di mana dilakukan harmonisasi belanja pusat dan daerah. Untuk belanja daerah diatur minimal 40 persen untuk belanja infrastruktur dan untuk belanja pegawai dibatasi maksimal sebesar 30 persen.  “Yang jelas ketentuan ini akan membuat ruang untuk belanja publik semakin besar dan manfaat yang diterima masyarakan akan lebih besar,” katanya.

Diketok Hari Ini, FPKB Dorong Sejumlah Point Penting di RUU HKPD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Mendikbhd-Nadiem-Makariem-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengungkapkan besaran postur anggaran pendidikan tahun 2021 yang mencapai Rp 550 triliun. Adapun anggaran tersebut merupakan alokasi 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 sebesar Rp 2.750,02 triliun.  Untuk Kemendikbud sendiri, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 81,5 triliun. Di mana rencananya, anggaran tersebut akan digunakan untuk mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan hingga meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing.  "Anggaran pendidikan ada 20 persen dari anggaran (APBN), yakni sebesar Rp 550 triliun. Namun, harus disadari untuk Kemendikbud sendiri hanya sekitar Rp 81,5 triliun," jelas dia dalam webinar Taklimat Media Awal Tahun, Selasa (5/1).  Kemudian, untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dialokasikan anggaran sebesar Rp 116,6 triliun dan DAK Fisik sebesar Rp 17,78 triliun.  "Untuk alokasi DAK Pendidikan 2021, DAK Non Fisik sebesar Rp 116.604,8 miliar (Rp 116,6 triliun), dan DAK Fisik Rp 17.784 miliar (Rp 17,78 triliun)," tutur dia.  Penggunaan DAK Non Fisik akan dipakai untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) targetnya 44,6 juta siswa dengan anggaran Rp 53,4 triliun, lalu Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD ditargetkan 6,6 juta siswa dengan pagu Rp 4,01 triliun, kemudian untuk Tunjangan Profesi Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dengan sasaran 1,08 juta guru yang pagu anggarannya sebesar Rp 55,36 triliun.  Sementara itu, untuk Tambahan Penghasilan (Tamsil) PNSD ditargetkan sebesar 127.734 guru dengan anggaran Rp 454 miliar, kemudian Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebesar 34.555 guru dengan pagu Rp 1,98 triliun. Lalu, untuk BOP Kesetaraan ditargetkan 719.547 peserta dengan pagu Rp 1,19 triliun dan BOP Museum dan Taman Budaya targetnya 132 tempat dengan alokasi pagu anggaran Rp 136 miliar.  Sedangkan untuk DAK Fisik, untuk jenjang PAUD sasarannya adalah 3.808 satuan pendidikan dengan anggaran Rp 398 miliar, lalu SD targetnya 33.857 dengan pagu Rp 7 triliun dan SMP ditargetkan 15.336 yang pagunya Rp 4,6 triliun. Kemudian, untuk Sanggar Kegiatab Belajar 442 dengan anggaran Rp 110 miliar, SMA 6.24 dengan pagu Rp 2,4 triliun dan SMK 3.728 dengan anggaran Rp 3 triliun.  Menambahkan, Plt Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ainun Na'im memberitahukan realisasi anggaran DAK Pendidikan 2020. Di mana untuk alokasi DAK Non Fisik sebesar Rp 112 triliun dan realisasinya Rp 109 triliun atau 97,3 persen. Kemudian, DAK Fisik dialokasikan Rp 18,3 triliun dan realisasinya Rp 17,9 triliun atau 97,72 persen.  "Untuk DAK khusus bagi yang fisik dan non fisik itu dapat kita realisasikan hampir 100 persen. Kita tau DAK non fisik ini bantuan untuk BOS dan juga berbagai pembayaran lainnya, seperti tunjangan profesi guru dan ini kita realisasikan 97,3 persen. Begitu juga dengan DAK fisik, itu kita realisasikan hampir 100 persen dan sisanya sekitar 2 persen ini ada efisiensi," tandasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=uwS2zlxzZc4

Anggaran Pendidikan Rp 550 T di 2021, DAK Terbesar, untuk Apa Saja?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/irgan-ppp.jpg" alt="MENUJU TAHANAN: Anggota DPR 2014-2019 Irgan Chairul Mahfiz setelah menjalani pemeriksaan di KPK, Rabu (11/11). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>MENUJU TAHANAN: Anggota DPR 2014-2019 Irgan Chairul Mahfiz setelah menjalani pemeriksaan di KPK, Rabu (11/11). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Politisi kembali mengisi ruang tahanan KPK. Kemarin (11/11) lembaga antirasuah itu menahan Irgan Chairul Mahfiz sehubungan dengan skandal suap terkait pengalokasian dana alokasi khusus (DAK) Labuhanbatu Utara (Labura) tahun 2017 dan 2018.  Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menjelaskan, penyidikan tersangka Irgan yang merupakan mantan wakil ketua Komisi IX DPR dilakukan sejak 17 April lalu. Dalam perkara tersebut, KPK juga menetapkan Bupati Labura Kharuddin Syah Sitorus sebagai tersangka.  Pada Selasa (10/11) KPK telah menahan Kharuddin.  Perkara itu merupakan pengembangan skandal suap terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah di RAPBN Perubahan 2018 yang diawali OTT 4 Mei 2018. ”Di proses penyidikan dan mencermati fakta-fakta di persidangan, KPK mencermati fakta-fakta yang berkembang sehingga ditemukan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan pihak lain,” kata Lili dalam konferensi pers di gedung KPK kemarin.  Selain Irgan dan Kharuddin, KPK sebelumnya telah menyeret sejumlah pihak yang terlibat dalam skandal suap dana perimbangan tersebut. Di antaranya Amin Santono (anggota DPR 2014–2019), Eka Kamaluddin (swasta), Yaya Purnomo (pegawai Ditjen Perimbangan Kementerian Keuangan), Ahmad Ghiast (swasta), Sukiman (anggota DPR 2014–2019), Natan Pasomba (Plt Kadis PU Pegunungan Arfak), dan Budi Budiman (wali kota Tasikmalaya).  Selain wali kota Tasikmalaya, nama-nama yang terlibat dalam skandal suap tersebut telah menjalani persidangan dan divonis bersalah oleh majelis hakim. Sementara itu, Budi Budiman saat ini masih menjalani proses penyidikan dan ditahan di Rutan KPK terhitung sejak 25 Oktober.  Lili menerangkan, keterlibatan Irgan dalam perkara tersebut berawal dari DAK Labura Rp 49 miliar yang dibagi menjadi dua bagian. Untuk pelayanan kesehatan dasar Rp 19 miliar dan pelayanan kesehatan rujukan RSUD Aek Kanopan Rp 30 miliar. Namun, rencana itu belum ada di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) karena belum disetujui Kementerian Kesehatan (Kemenkes). ”Karena ada kesalahan input data,” ungkapnya.  Baca juga: <ul> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/11/11/2020/kpk-tetapkan-eks-legislator-ppp-irgan-chairul-mahfuz-jadi-tersangka/">KPK Tetapkan Eks Legislator PPP Irgan Chairul Mahfuz Jadi Tersangka</a></li> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/11/11/2020/muktamar-ix-retno-saatnya-ppp-menghilangkan-kesan-partai-orang-tua/">Muktamar IX, Retno: Saatnya PPP Menghilangkan Kesan Partai Orang Tua</a></li> </ul> Singkat cerita, pegawai Kemenkeu Yaya Purnomo yang dimintai tolong untuk menyelesaikan masalah tersebut berkoordinasi dengan Wakil Bendahara Umum PPP Puji Suhartono. Puji lantas meminta Irgan mengupayakan pembahasan DAK Labura di desk Kemenkes. Setelah pembahasan terjadi, Puji meminta Yaya mentransfer uang ke Irgan.  Pertama, uang yang ditransfer ke rekening politikus PPP tersebut Rp 20 juta. Selanjutnya Rp 80 juta. Selain itu, Irgan menerima dana dari setor tunai Rp 80 juta. Dengan demikian, total uang yang masuk ke rekening Irgan terkait pembahasan DAK Labura sebesar Rp 180 juta. ”KPK akan terus mengembangkan perkara hingga seluruh pelaku yang terlibat bertanggung jawab,” tegas Lili.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=lGsdYKWbOOs&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Irgan Chairul Mahfiz Ditahan KPK karena Diduga Menerima Rp 180 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/IMG-20201023-WA0012_copy_670x446.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman. Dia merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait dengan pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018.  Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyampaikan, Budi Budiman akan ditahan untuk 20 hari pertama demi kebutuhan penyidikan. Dia akan ditahan di rumah tahanan (Rutan) Gedung ACLC KPK.  "KPK melakukan penahanan tersangka BBD (Budi Budiman) selama 20 hari ke depan, sejak hari ini tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan 11 November 2020 di Rutan KPK Cabang Gedung ACLC KPK, yaitu di kavling C1," kata Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (23/10).  Ghufron menyampaikan, untuk melengkapi berkas perkara penyidikan setidaknya 33 saksi dan dua ahli telah diperiksa. Sebelum menjalani penahanan, Budi Budiman akan menjalan isolasi mandiri sesuai protokol kesehatan.  "Sebagai protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19 maka tahanan akan dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari di rutan cabang KPK tersebut," tegas Ghufron.  Budi adalah tersangka kasus dugaan suap terkait dengan pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018. Dia ditetapkan sebagai tersangka dalam pengembangan kasus suap terkait pengurusan DAK ini sejak 26 April 2019.  Budi diduga menyuap mantan pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yaya Purnomo sebesar Rp 400 juta. KPK menduga, Budi bertemu dengan Yaya para 2017, dalam pertemuan itu, Yaya menawarkan bantuan pengurusan DAK.  Tepatnya Mei 2017, Budi mengajukan usulan DAK Tasikmalaya tahun 2018 di sejumlah bidang mulai dari jalan, irigasi dan rumah sakit. Pada 21 Juli 2017, Budi kembali bertemu dengan Yaya di Kemenkeu.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/IMG-20201023-WA0013_copy_670x446.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman (tengah hadap belakang) ditahan KPK. (Dok. KPK)  Pada Oktober 2017, Kota Tasikmalaya diputuskan mendapat DAK Rp 124,38 miliar. Budi pun kembali memberikan uang Rp 200 juta ke Yaya pada 3 April 2018. Budi merupakan tersangka ketujuh dalam pusaran kasus dugaan suap terkait pengurusan DAK ini.  Budi disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.  Sementara itu, Yaya Purnomo telah divonis 6,5 tahun penjara ditambah denda Rp 200 juta subsider satu bulan dan 15 hari kurungan karena terbukti menerima suap dan gratifikasi dalam pengurusan DAK dan Dana Insentif Daerah (DID) di sembilan kabupaten.  https://www.youtube.com/watch?v=jYQxqWShkgY&ab_channel=jawapostvofficial

Korupsi Dana Alokasi Khusus, Wali Kota Tasikmalaya Ditahan KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/bambrodj-igman.jpg" alt="Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. (Igman Ibrahim/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. (Igman Ibrahim/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Bappenas menilai, pemanfaatan Dana Alokasi Umum (DAU) oleh pemerintah daerah masih kurang efektif mendorong pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro merasa, perlu adanya peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK).  "DAK perlu ditingkatkan mau gak mau, kalau DAU tidak efektif. DAK yang paling tidak sudah lebih tepat sasaran barang kali bisa lebih ditingkatkan jumlahnya, sehingga dampaknya lebih terasa terhadap pertumbuhan ekonomi," kata Bambang dalam seminar tentang Kualitas Belanja Negara dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Mengurangi Ketimpangan di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin (12/8).  Informasi saja, DAK adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Menurut Bambang, dana ini lebih tepat diperuntukkan menggenjot pertumbuhan ekonomi. Namun sayangnya, anggarannya masih minim..  "DAK itu kayak anak tiri," kata mantan Menteri Keuangan itu.  Padahal, berdasarkan catatan Bappenas, secara agregat, rata-rata DAK meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,12 persen dan dapat mengurangi ketimpangan di daerah sebesar 0,08 poin. Angka itu jauh lebih tinggi dibandingkan DAU yang hanya dapat mengerek pertumbuhan ekonomi sebesar 0,02 persen.  "Kalau DAK itu lebih spesifik ke proyek, bahkan proyeknya jelas (untuk pembangunan). Kalau jalan seperti apa, kalau irigasi seperti apa, sanitasi seperti apa. Jadi, saya yakin ini dampaknya lebih besar," bebernya.  Oleh sebab itu, Bambang mengharapkan anggaran DAK tahun depan tidak lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya. Sebaliknya, ia mengharapkan anggaran itu justru diperbesar agar bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.  "Mudah-mudahan data ini bisa jadi perspektif lain yang kami sampaikan ke Kemenkeu. DAK itu harusnya lebih besar dan dibuat tepat sasaran, sehingga memberikan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dibandingkan DAU. Kalau DAU itu kebanyakan untuk kegiatan rutin, kalau DAK itu tepat sasaran," tegas Bambang.

Genjot PDB, Bappenas akan Usulkan Penambahan DAK ke Kemenkeu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/taufik-kurniawan-bantah-keterangan-yahya-fuad-dan-tasdi_m_.jpg" alt="Mantan wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengenakan rompi organye saat menjalani penahanan. (Miftahul Hayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Mantan wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengenakan rompi organye saat menjalani penahanan. (Miftahul Hayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua DPR (nonaktif) Taufik Kurniawan divonis enam tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Semarang. Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini diyakini menerima fee atas pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Kebumen dan Purbalingga yang bersumber dari APBN Perubahan tahun 2016 dan 2017.  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghormati putusan Pengadilan Tipikor Semarang yang telah memvonis Taufik Kurniawan enam tahun lamanya. Lembaga antirasuah mengharapkan, kasus Taufik menjadi cerminan anggota parlemen lainnya.  "Kami harap kasus ini dapat menjadi pembelajaran bagi para anggota legislatif lainnya, kepala daerah, atau pejabat yang dipilih oleh rakyat agar tidak melakukan korupsi," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (15/7).  Selain dihukum enam tahun penjara, Taufik juga dijatuhi hukuman tambahan selama tiga tahun usai menjalani pidana pokok. KPK mengapresiasi majelis hakim yang mencabut hak politik Taufik, karena yang bersangkutan telah mencederai kepercayaan masyarakat yang memilihnya untuk duduk di kursi parlemen.  "Pencabutan hak politik ini dapat secara konsisten diterapkan, terutama untuk kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh politisi yang menduduki jabatan publik. Berdasarkan kepercayaan atau suara yang diberikan masyarakat padanya," tegasnya.  Sementara itu, pengacara Taufik Kurniawan, Deni Bakri menghormati putusan majelis hakim terhadap kliennya. Namun, putusan tersebut di luar harapan tim kuasa hukum.  "Dalam waktu 7 hari ini kami akan mengkaji dan mempelajari lebih dahulu secara cermat, lalu hasil kajian kami akan kami sampaikan ke Pak Taufik," tandasnya.  Untuk diketahui, Taufik divonis enam tahun penjara serta denda Rp 200 juta subsider empat bulan kurungan. Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yakni delapan tahun penjara.  Dalam putusannya, hakim juga memerintahkan terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 4,2 miliar. Sisa uang pengganti kerugian negara telah dibayarkan oleh saksi Wahyu Kristianto sebesar Rp 600 juta.  Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan terdakwa terbukti menerima fee dengan total Rp 4,85 miliar. Fee itu masing-masing terbagi atas pengurusan DAK untuk Kebumen yang bersumber dari APBN Perubahan 2016 sebesar Rp 3,65 miliar dan pengurusan DAK untuk Purbalingga yang bersumber dari APBN Perubahan 2017 sebesar Rp 1,2 miliar.  Atas perbuatannya, Taufik terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK Harap Kasus Taufik jadi Pembelajaran Pejabat Lain Agar Tak Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kpk-beberkan-ada-pihak-yang-berniat-mengkondisikan-kasus-suap-taufik_m_.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan berencana menemui Taufik Kurniawan dan memintanya untuk <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/10/04/2019/diberhentikan-eks-ketua-golkar-wonosobo-jadi-ketua-relawan-prabowo/">mundur dari jabatannya</a> sebagai Wakil Ketua DPR RI secara ikhlas. Menanggapi hal itu, terdakwa kasus dugaan suap pengurusan dana alokasi khusus (DAK) Kabupaten Kebumen dan Purbalingga itu, memilih untuk mengikuti mekanisme yang ada.  "Kalau saya selalu ngikutin mekanisme. Nggak usah diajarin juga udah tahu," katanya saat dijumpai usai jalannya sidang pemeriksaan saksi terkait kasus yang menyeretnya di Pengadilan Tipikor,<a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/10/04/2019/diberhentikan-eks-ketua-golkar-wonosobo-jadi-ketua-relawan-prabowo/"> Semarang</a>, Rabu (10/4).  Taufik pun memilih untuk tak berkomentar banyak soal ini. "Saya nggak mengatakan mundur atau maju ya," pungkasnya.  Sebelum ini, diketahui Zulkifli Hasan dikabarkan akan menemui Taufik Kurniawan. Adapun pembicaraan yang hendak dibahas sesama Politisi PAN ini adalah perihal pergantian jabatan Wakil Ketua DPR RI yang sekarang ini masih dijabat Taufik. Ia belum mengajukan <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/10/04/2019/diberhentikan-eks-ketua-golkar-wonosobo-jadi-ketua-relawan-prabowo/">surat pengunduran diri.</a>  Taufik sendiri saat ini masih berkutat pada kasus dugaan suap pengurusan <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/10/04/2019/diberhentikan-eks-ketua-golkar-wonosobo-jadi-ketua-relawan-prabowo/">dana alokasi khusus</a> (DAK) Kabupaten Kebumen dan Purbalingga. Yang menyeretnya ke meja hijau sejak beberapa momen silam.  Taufik, dalam dakwaannya, disebut menerima Rp 3,6 miliar dari Eks Bupati Kebumen Yahya Fuad. Sementara dari Bupati Purbalingga nonaktif, Tasdi, dia mendapat Rp 1,2 miliar. Semua dana tambahan ini dipergunakan untuk <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/10/04/2019/diberhentikan-eks-ketua-golkar-wonosobo-jadi-ketua-relawan-prabowo/">keperluan infrastruktur</a> masing-masing daerah.

Diminta Mundur, Taufik: Nggak Usah Diajarin Juga Udah Tahu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/selalu-pesan-tiga-kamar-cara-taufik-kurniawan-terima-suap_m_.jpg" alt="SUAP DAK: Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Rabu (20/3)." width="100%">
<figcaption>SUAP DAK: Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Rabu (20/3).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terdakwa kasus dugaan suap pengurusan dana alokasi khusus (DAK) Kabupaten Kebumen dan Purbalingga, Taufik Kurniawan memanfaatkan metode connecting door saat <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/19/03/2019/selain-khofifah-nama-mahfud-md-sempat-diusulkan-jadi-plt-ketum-ppp" target="_blank">menerima duit suap</a>. Ia selalu memesan tiga kamar di hotel, sebagai lokasi penerimaan uang, guna memastikan proses transaksi berjalan aman. Metode ini, ia gunakan saat menerima uang suap dari eks Bupati Kebumen, Yahya Fuad untuk kepentingan pengupayaan <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/19/03/2019/selain-khofifah-nama-mahfud-md-sempat-diusulkan-jadi-plt-ketum-ppp" target="_blank">penambahan anggaran DAK</a> Kabupaten Kebumen pada APBN tahun anggaran 2016. Taufik, saat itu meminta komitmen fee sebesar 5 persen dari anggaran yang akhirnya disetujui. "Terdakwa menyampaikan agar uang fee sebesar 5 persen diserahkan dalam tiga tahap," ujar Jaksa <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/19/03/2019/selain-khofifah-nama-mahfud-md-sempat-diusulkan-jadi-plt-ketum-ppp" target="_blank">Komisi Pemberantasan Korupsi</a> (KPK), Eva Yustisiana, dalam pembacaan dakwaan Taufik di Pengadilan Tipikor, Semarang, Rabu (20/3). Yahya yang kemudian menyepakatinya, hendak merealisasikannya, tepatnya pada 26 Juli 2016 silam. Saat itu, terdakwa meminta duit itu diserahkan di Hotel Gumaya, <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/19/03/2019/selain-khofifah-nama-mahfud-md-sempat-diusulkan-jadi-plt-ketum-ppp" target="_blank">Kota Semarang</a>, melalui Rachmad Sugiyanto, Politikus PAN. "Guna memastikan penyerahan uang berjalan aman, terdakwa memerintahkan Rachmad Sugiyanto memesan tiga kamar di Hotel Gumaya. Yakni, dua <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/19/03/2019/selain-khofifah-nama-mahfud-md-sempat-diusulkan-jadi-plt-ketum-ppp" target="_blank">kamar bersebelahan</a> (connecting door) untuk menerima uang dan satu kamar di depannya yang digunakan oleh terdakwa mengawasi penerimaan fee tersebut," katanya lagi. Uang dari Yahya Fuad itu kemudian diserahkan melalui Hojin Ansori. Duit itu terkumpul lewat urunan pihak swasta yang turut menginginkan penambahan DAK Kabupaten Kebumen. Totalnya, untuk tahap 1 ini sebesar Rp 1,6 miliar dan diterima oleh <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/19/03/2019/selain-khofifah-nama-mahfud-md-sempat-diusulkan-jadi-plt-ketum-ppp" target="_blank">Rachmad Sugiyanto.</a> "Selanjutnya, Rachmad Sugiyanto menyerahkan di kamar yang terletak di depan kamarnya dengan mengatakan 'ini pak titipannya' dan terdakwa menjawab 'ya sini-sini, cepet. Udah tinggal aja'. Selanjutnya terdakwa menghubungi Yahya Fuad menyampaikan <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/19/03/2019/selain-khofifah-nama-mahfud-md-sempat-diusulkan-jadi-plt-ketum-ppp" target="_blank">uangnya sudah diterima</a>," sebutnya. Begitupun penyerahan tahap kedua sebesar Rp 2 miliar, 15 Agustus 2016, dengan alur Andi Pandoyo, Sekda Kebumen terdahulu, ke Rachmad Sugiyanto lagi. Di Hotel Gumaya kamar 815.  Metodenya sama persis, memesan tiga kamar, d<a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/19/03/2019/selain-khofifah-nama-mahfud-md-sempat-diusulkan-jadi-plt-ketum-ppp" target="_blank">ua untuk proses transaksi</a>, satu untuk Taufik Kurniawan, yang berperan mengawasi. Sesaat uang telah diterima Rachmad, ia langsung menyerahkannya kepada Taufik. Rachmad berkata, 'Ini pak, titipannya' dan terdakwa menjawab 'Ya. Udah, kamu tinggal aja'. Sesudah itu, Taufik lalu menghubungi Yahya lagi. Untuk diketahui, selain <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/19/03/2019/selain-khofifah-nama-mahfud-md-sempat-diusulkan-jadi-plt-ketum-ppp" target="_blank">diduga menerima suap</a> dari Yahya Fuad, Taufik dalam dakwaannya disebut juga memperoleh duit dari eks Bupati Purbalingga, Tasdi, untuk kepentingan yang tak jauh beda. Total uang yang diterima terdakwa adalah Rp 4,8 miliar. Perbuatan terdakwa ini pun dianggap bertentangan dengan kewajibannya selaku Anggota DPR dan Wakil DPR RI. Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 UU nomor 28 tahun 1999. Tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan<a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/19/03/2019/selain-khofifah-nama-mahfud-md-sempat-diusulkan-jadi-plt-ketum-ppp" target="_blank"> terbebas dari KKN</a>. Lalu Pasal 236 ayat (3) UU nomor 17 tahun 2004 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, sebagaimana diubah dalam UU 42 tahun 2014. Dan Pasal 3 ayat (5) Peraturan DPR RI nomor 01 tahun 2015 tentang Kode Etik. "Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 12 huruf a UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/19/03/2019/selain-khofifah-nama-mahfud-md-sempat-diusulkan-jadi-plt-ketum-ppp" target="_blank">Tindak Pidana Korupsi</a>, sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001, juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP," kata Eva.

Selalu Pesan Tiga Kamar, Cara Taufik Kurniawan Terima Suap

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dana alokasi khusus

Berita Terkini