<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/26/sudarto-lpdp-2741692781.jpg" alt="Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama LPDP, Sudarto. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama LPDP, Sudarto. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Dana abadi yang dikelola Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) terus bertumbuh dan kini telah menembus Rp 180,8 triliun. Dana tersebut digunakan untuk pembiayaan sektor pendidikan, penelitian, perguruan tinggi, hingga kebudayaan. Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama LPDP, Sudarto, menyampaikan bahwa dana abadi yang tercatat hingga saat ini merupakan dana pokok yang hanya dapat dimanfaatkan dari hasil pengembangannya. "Jadi, hingga saat ini, ini websitenya LPDP bahwa dana abadi yang digunakan LPDP sampai dengan hari ini berjumlah Rp 180 triliun. Dan abadi itu artinya yang boleh digunakan dan hasil kelolaan," kata Sudarto dalam Media Briefing di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (25/2) malam. Lebih rinci, ia membeberkan bahwa dari total Rp 180,8 triliun tersebut, sebesar Rp 149,8 triliun dialokasikan untuk dana abadi pendidikan yang dimanfaatkan antara lain untuk mendukung program beasiswa. Sementara itu, dana abadi penelitian tercatat sebesar Rp 14 triliun, dana abadi perguruan tinggi sebesar Rp 11 triliun yang ditujukan untuk mendorong peningkatan kualitas dan peringkat kampus Indonesia di tingkat global, serta dana abadi kebudayaan sebesar Rp 6 triliun guna memperkuat ekosistem budaya nasional. Sudarto menjelaskan bahwa pengelolaan dana abadi dilakukan melalui skema kolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga. Untuk dana abadi pendidikan, LPDP bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta Kementerian Agama. "Khusus Dana Abadi Penelitian, pengelolaan program management office berada di Kemdiktisaintek, BRIN, dan Kemenag. Adapun dana abadi kebudayaan berada di bawah koordinasi Kementerian Kebudayaan, sedangkan dana abadi perguruan tinggi dikelola bersama Kemdiktisaintek," bebernya. Dalam lima tahun terakhir, yakni periode 2020 hingga 2025, realisasi belanja dari hasil pengembangan dana abadi dinilai tetap terkendali. Pada 2025, realisasi belanja tercatat Rp11,19 triliun dari pagu Rp11,15 triliun. "Jadi, kita ada surplus yang diakumulasi dan bisa digunakan untuk penambahan program beasiswa, penelitian, penguatan perguruan tinggi, maupun kebudayaan,&rdquo; jelas Sudarto. Untuk diketahui, sejak program beasiswa LPDP bergulir pada 2013, jumlah awardee reguler yang dikelola langsung LPDP telah mencapai 58.444 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak ada sebanyak 42.249 orang degree S2 sudah dibiaya. Selanjutnya, jenjang S3 sebanyak 12.471 orang. Non Degree sebanyak 395 orang dan dokter spesialis sebanyak 3.329 orang.

Dana abadi LPDP di Indonesia kini capai Rp 180,8 triliun. Dana ini dikelola untuk beasiswa, riset, dan budaya. Simak update lengkapnya.

Dana Abadi LPDP Sentuh Rp 180,8 Triliun, 58 Ribu Awardee Sudah Dibiayai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/sri-mulyani.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani - (Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani - (Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah memperluas penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Kini beasiswa juga dibuka untuk program studi S1, pertukaran pelajar sampai dengan kegiatan magang bersertifikat di industri.  Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pun menyatakan dukungannya atas program tersebut dalam rangka membangun kualitas SDM Indonesia yang unggul. Kata dia, Program Merdeka Belajar episode 10 ini merupakan kolaborasi yang sangat baik antara Kemendikbud dengan Kemenkeu sebagai pengelola Badan Layanan Umum (BLU) dana abadi khususnya di bidang pendidikan.  “Efektifitas dari belanja anggaran pendidikan sangat tergantung kualitas dari programnya. Alokasi dana abadi pendidikan digunakan untuk membiayai beasiswa baik yang sifatnya regular, afirmasi maupun ASN/TNI/Polri," terang dia dalam siaran YouTube Kemendikbud RI, Jumat (23/4).  Menkeu mengatakan bahwa kebijakan dana abadi tumbuh dari pemikiran untuk menciptakan dana yang bermanfaat antar generasi. Diharapkan Kemendikbud serta Kemenag juga memikirkan desain dari penggunaan dana ini agar bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin dan tidak terburu-buru untuk dihabiskan pada satu tahun anggaran.  “LPDP sudah mengalokasikan dana abadinya sebesar Rp 70,1 triliun. Dari jumlah tersebut, terdapat dana abadi pendidikan sebesar Rp 61,1 triliun, dana abadi pendidikan penelitian sebesar Rp 4,99 triliun, dana abadi untuk perguruan tinggi sebesar Rp 3 trilliun, dan dana abadi untuk kebudayaan Rp1 triliun,” ungkap Menkeu.  Kemenkeu melalui BLU berharap pemanfaatan hasil investasi dari dana abadi ini bisa memberikan dukungan yang fleksibel dan efektif bagi program yang didesain oleh Kemendikbud, Kemenag maupun kementerian lain yang bertanggung jawab di bidang pendidikan dan penelitian.  Terkait dengan perluasan cakupan capaian LPDP, Sri Mulyani menyatakan dukungannya dan menekankan bahwa fokus Kemenkeu adalah mendukung program yang paling dibutuhkan anak didik, menjaga tata kelola, dan meyakinkan bahwa belanja-belanja ini memberikan dampak terbaik.  “Monitoring dan evaluasi menjadi sangat penting, kami mendukung pengelolaan dana LPDP yang berhati-hati dan bertanggung jawab mengingat dana abadi ini sifatnya antar generasi untuk dapat dimanfaatkan generasi Indonesia yang akan datang,” ucap Sri Mulyani.  Sementara itu, Mendikbud Nadiem Makarim mengungkapkan terjadi ketimpangan yang dikarenakan distribusi kualitas pendidikan kurang merata di sejumlah wilayah. Salah satunya mencakup kompetensi pendidik.  "Kemendikbud terus berkomitmen untuk mengatasi ketimpangan kualitas pendidikan antar daerah yang masih perlu diatasi," tandasnya.

Dana Abadi LPDP Rp 70,1 Triliun, Menkeu Minta Tak Buru-Buru Dihabiskan

dana abadi lpdp

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dana abadi lpdp

Berita Terkini

Dana Abadi LPDP Sentuh Rp 180,8 Triliun, 58 Ribu Awardee Sudah Dibiayai

Dana Abadi LPDP Rp 70,1 Triliun, Menkeu Minta Tak Buru-Buru Dihabiskan

Download Aplikasi JawaPos.com