<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/di-luar-cuti-menteri-dan-kepala-daerah-boleh-kampanye-seminggu-sekali_m_197303.jpeg" alt="Komisioner KPU Hasyim Asy" width="100%">
<figcaption>Komisioner KPU Hasyim Asy</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang kepala daerah aktif melakukan politisasi bantuan sosial (bansos). Apalagi sampai memasang gambar petahana di kemasan paket bantuan.  Komisioner KPU Hasyim Asy'ari mengatkan, jika kepala daerah tersebut akan maju di Pilkada serentak pada Desember mendatang dan melakukan politisasi bansos. Maka itu diduga akan sangat merugikan pasangan calon lainnya.  "Karena kepala daerah aktif pada dasarnya dilarang menyalahgunakan wewenang dan jabatannya yang dapat menguntungkan atau merugikan pasangan calon tertentu," ujar Hasyim kepada wartawan, Senin (4/5).  Menurut Hasyim, jika ketentuan tersebut dilarang maka akan ada sanksi yang dilanggar. Yakni sanksi berupa pembatalan pencalonan si kepala daerah‎ petahana dalam hajatan Pilkada serentak 9 Desember mendatang.  "Kepala daerah aktif yang mencalonkan lagi (petahana) bila melanggar larangan tersebut dapat di‎kenai sanksi berupa pembatalan sebagai calon," katanya.  Hasyim menjelaskan, larangan petahana melakukan politisasi bansos tertuang dalam Pasal 71 ayat 3 UU Nomor 1/2006 tentang Pilkada yang‎ berbunyi: 'Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.  ‎Sebelumnya, Komisioner Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengendus adanya dugaan para kepala daerah melakukan politisasi terhadap bansos yang diberikan kepada pemerintah pusat kepada masyarakat.  Adapun politisasi bansos tersebut, para kepala daerah yang berpotensi yang maju kembali di Pilkada serentak Desember nanti, ‎melakukan pemasangan atau menempelkan poster dirinya di bansos yang akan diberikan ke masyarakat.  Ratna mengatakan dari informasi yang ia dapatkan ada beberapa daerah yang melakukan politisasi bansos. Seperti di Provinsi Lampung, Provinsi Bengkulu, kemudian Kabupaten Klaten dan beberapa Provinsi di Sumatera Barat.  Bawaslu juga telah melakukan imbauan dengan menyurati kepada para kepala daerah yang diduga melakukan politisasi bansos tersebut. Sehingga jangan sampai bansos yang diberikan pemerintah malah dimanfaatkan oleh para kepala daerah.  "‎Imbauan tidak melakukan pembagian bansos tidak mengikutsertakan pelaksanaan pilkada. Apalagi bansos ini program pemerintah," ungkapnya.  Oleh sebab itu harusnya para kepala daerah tidak melakukan politisasi yang berbalut bansos pemerintah pusat tersebut. Jangan melakukan perbuatan hanya semata-mata demi keuntungan maju lagi di Pilkada serentak 9 Desember mendatang.  "Kalau kita lihat etika ini sangat tidak beretika. Masa semangat program pemerintah dimanfaatkan untuk politisasi. Kalau itu program pemerintah harusnya menggunakan lambang Pemda," katanya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=x73OgCyx3XU  https://www.youtube.com/watch?v=OkFJxvqBXlU  https://www.youtube.com/watch?v=ocX59aSNg6g

Jika Politisasi Bansos, KPU: Petahana Bisa Dibatalkan Pencalonannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/PSX_20200322_224148.jpg" alt="Pekerja menyiapkan alat medis di Wisma Atlet yang dijadikan RS Khusus Corona di Jakarta, Minggu (22/3/20). pemerintah sudah siap menampung 2.400 pasien di Wisma Atlet Kemayoran, dari 22.200 pasien yang dapat ditampung di 10 tower. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ J" width="100%">
<figcaption>Pekerja menyiapkan alat medis di Wisma Atlet yang dijadikan RS Khusus Corona di Jakarta, Minggu (22/3/20). pemerintah sudah siap menampung 2.400 pasien di Wisma Atlet Kemayoran, dari 22.200 pasien yang dapat ditampung di 10 tower. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ J</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Banyak sektor terdampak akibat penularan virus korona. Terutama masyarakat kelas bawah yang menggantungkan hidup dari kelompok usaha informal. Agar dampak itu tidak meluas dan ekonomi kembali pulih, pemerintah diusul untuk mendorong swasta supaya bisa membantu.  Juru Bicara DPP PS bidang Pajak Benny Kisworo mengatakan, dampak pandemi sangatlah besar, terutama bagi rakyat kecil. Banyak rakyat kecil yang kehilangan pekerjaan dan pendapatan.  "Saat ini kita tidak bisa bergantung sepenuhnya pada pemerintah untuk menanggulangi dampak tersebut. Seluruh kalangan masyarakat, termasuk pengusaha, sudah seharusnya bergerak bersama. Donasi pengusaha baka sangat meringankan beban rakyat,” kata Benny Kisworo kepada JawaPos.com, Sabtu (4/4).  Supaya animo gerakan sosial itu bergerak secara masif, Benny mengusul pada pemerintah untuk memberikan insentif. "Jika hanya satu atau dua pengusaha tidak akan memberikan pengaruh signifikan. Daya dorongnya dari insentif tadi,” tambahnya.  Untuk memuluskan rencana tersebut, imbuh Benny, pemerintah bisa menerbitkan payung hukumnya. Bentuknya bisa dalam bentuk peraturan pemerintah pengganti UU (Perppu) yang berkenaan dengan pemotongan pajak perusahaan yang melakukan donasi. "Nilai potongan pajak bisa dibuat bervariasi. Mengacu pada besar donasi, skala cakupan, atau kriteria lain,” kata dia.  Sejauh ini sudah ada sejumlah pihak swasta yang terlibat dalam penanggulanan <a href="https://www.jawapos.com/nasional/04/04/2020/lippo-sulap-plaza-jadi-rumah-sakit/">pandemi covid-19</a>. Mereka menyumbangkan aset untuk dialihkan sementara operasinalnya sebagai rumah sakit darurat bagian pasien virus korona.  Di samping itu, ada juga yang berdonasi mengumpulkan alat pelindung diri (APD) untuk disumbangkan ke tenaga medis. Selama ini pihak tenaga medis kerap terkendala menangani pasien covid-19 karena kekurangan APD. Terutam di daerah yang terdapat kasus pasien positif korona.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=kZLllplxjs8  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=wUI8gn-tr9U  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=VntMgmZQZgE

Pemerintah Perlu Dorong Swasta Bantu Atasi Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Chen-Qiushi-dan-Fang-Bin.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Misteri hilangnya tiga jurnalis Tiongkok mendapat perhatian dari pemerintah Amerika Serikat. Pasalnya, tiga jurnalis itu sebelumnya berupaya mengungkap dampak wabah virus Korona jenis baru atau Covid-19 di Wuhan.  Terkait hal itu, anggota parlemen AS meminta Departemen Luar Negeri mendesak Tiongkok agar menyelidiki hilangnya tiga jurnalis tersebut. Melalui surat yang dikirim pada Selasa (31/3), perwakilan dari Partai Republik Jim Banks meminta pemerintah AS mencari tahu nasib Fang Bin, Chen Qiushi, serta Li Zehua.  Menurut lansiran sejumlah media, mereka hilang seusai membuat video dan menyebarkannya secara daring termasuk gambar rumah sakit yang kewalahan menangani pasien virus Korona dan tumpukan mayat di dalam minibus.  "Ketiga orang ini memahami risiko pribadi yang terkait dengan laporan independen mengenai virus Korona di Tiongkok, namun mereka tetap melakukan itu," tulis Banks. Banks sendiri menuding pemerintah Tiongkok telah menjebloskan mereka ke penjara atau bahkan lebih buruk lagi.  Sementara itu, Kedutaan Besar Tiongkok dan Departemen Luar Negeri Tiongkok tidak berkomentar terkait permintaan parlemen AS tersebut.  Seperti diketahui, virus Korona yang menjadi pandemi global, muncul pertama kali di Wuhan pada Desember 2019. Virus tersebut telah membuat sebagian Tiongkok lumpuh dan kini telah melumpuhkan dunia. Awalnya, Tiongkok berusaha menutupi penyebaran virus tersebut dengan sejumlah cara.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Q_DhjpfSDGc  https://www.youtube.com/watch?v=rnoWc2mY020  https://www.youtube.com/watch?v=JqjJsv7-mxA

Jurnalis Tiongkok Hilang Usai Ungkap Dampak Korona, Begini Respons AS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/balai-kota-atau-pemkot-surabaya.jpg" alt="Ilustrasi kantor Pemkot Surabaya. Humas Pemkot Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kantor Pemkot Surabaya. Humas Pemkot Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–DPRD Kota Surabaya mendorong pemerintah kota menyiapkan skema jaring pengaman sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan warga yang terdampak pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.  Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti di Surabaya mengatakan, pihaknya mengamati pemkot sudah dan sedang berupaya melakukan penanganan dan pencegahan pandemi Covid-19. Hal itu seiring dengan meningkatnya jumlah pasien orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pemeriksaan (PDP), dan positif Covid-19 di Kota Surabaya.  ”Di samping penguatan pada upaya promotif dan preventif kuratif dan tracing yang saat ini sedang dijalankan, kami mendorong upaya percepatanan penanganan Covid-19 semakin diperkuat dan diperluas,” kata Reni seperti dilansir dari Antara pada Kamis (2/4).  Menurut dia, yang perlu ditindaklanjuti Pemkot Surabaya yaitu dengan model jaring pengaman sosial daerah yaitu program perlindungan sosial yang diberikan kepada masyarakat tidak mampu yang terkena dampak bencana wabah Covid-19 yang anggarannya bersumber dari APBD Surabaya. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tertanggal 29 Maret dalam poin 4 huruf e menyebutkan bahwa dalam hal pemerintah daerah melakukan pembatasan sosial yang menyebabkan dampak bagi kelompok masyarakat dengan penghasilan rendah.  Untuk itu, kata Reni, pemerintah daerah seharusnya menyiapkan program perlindungan sosial di antaranya dengan memberikan bantuan sosial. Bantuan sosial tersebut di antaranya berupa bantuan pangan semisal bahan makanan siap saji dan bahan makanan atau sembako.  ”Penyediaan pangan juga perlu memperhatikan kebutuhan khusus bagi bayi, ibu menyusui, ibu hamil, dan lansia,” kata Reni.  Terkait dengan program perlindungan sosial, menurut Reni, langkah awal yang harus segera disiapkan Pemkot Surabaya adalah melakukan pembaharauan data MBR. Saat ini, data MBR Surabaya yang diakses dari data pemuktakhirandata.surabaya.go.id diakses pada 1 April 2020 sejumlah 234.460 kepala keluarga (KK) dengan jumlah individu sebanyak 733.600.  ”Masalahnya apakah data MBR baru yang beberapa waktu yang lalu didaftarkan RW sudah dilakukan survei atau belum. Saya memperkirakan masih terdapat seribuan data yang belum disurvei pemkot dalam hal ini dinas sosial,” ujar Reni.  Untuk itu, Reni mengingatkan agar proses survei harus disegerakan, dipercepat serta segera diselesaikan. Di samping data MBR, pemkot perlu juga menyisir warga berpenghasilan harian semisal PKL, penjual warkop, penjual di pasar tradisional, ojek daring, dan lainnya yang terdampak pandemi Covid-19.  Pemutakhiran data MBR menjadi penting agar skema jaring pengaman sosial daerah dan bantuan sosial yang diberikan tepat sasaran. Kemudian dari data yang dimiliki Pemkot Surabaya, perlu dikategorikan kembali MBR yang masuk sebagai penerima manfaat jaring pengaman sosial pemerintah pusat.  Fakta selama ini, bantuan dari pemerintah pusat seperti program KIP, KIS, PKH dan BPNT (dulu raskin/rastra) tidak meng-cover semua MBR se-Surabaya, karena pemerintah pusat mesti berbagi dengan daerah-daerah lain di Indonesia. ”Karena itulah pemerintah daerah perlu melengkapi kebijakan pemerintah pusat sesuai kewenangannya,” ucap Reni.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Q_DhjpfSDGc  https://www.youtube.com/watch?v=rnoWc2mY020  https://www.youtube.com/watch?v=JqjJsv7-mxA &nbsp;

DPRD Dorong Pemkot Surabaya Siapkan Skema Jaring Pengaman Sosial

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/baru-dilantik-bupati-bogor-ade-yasin-fokus-masalah-parung-panjang_m_.jpg" alt="Bupati Bogor Ade Yasin. (Siti Fatonah/Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Bupati Bogor Ade Yasin. (Siti Fatonah/Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Kabupaten Bogor memberlakukan pembatasan kunjungan warga DKI Jakarta ke wilayah Puncak. Keputusan ini diambil guna mencegah penularan virus korona jenis baru (Covid-19) yang semakin meluas.  Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan, kebijakan ini diambil dalam rapat koordinasi dengan Forkopimda dan pejabat di lingkungan Pemkab Bogor pada Senin (30/03). Hasil rapat ini kemudian dia bagikan melalui akun instagram resmi miliknya.  Ade menyampaikan, penyebaran virus korona sudah masuk kategori mengkhawatirkan. Oleh karena itu, guna mencegah eksodus warga DKI khususnya yang memiliki villa di Puncak, maka pembatasan kunjungan diberlakukan.  "Pemilik maupun calon penyewa Villa dari Jakarta pun akan dibatasi dan diawasi kunjungannya. Penyekatan mulai diberlakukan di Kawasan Puncak dan sekitarnya," kata Ade.  Selain itu, Pemkab Bogor juga menerapkan upaya lainnya. Berupa akan dilakukannya pembatasan di perbatasan antara Depok dan Cibinong, serta di beberapa zona merah lainnya.   "Kepada warga Bogor yang ada di Jakarta, saya minta untuk tetap tinggal di sana. Jangan dulu mudik, hingga keadaan bisa terkendali," imbuhnya.  Ade meminta warganya tak khawatir harus tinggal di Jakarta di tengah pandemi. Dia percaya Pemprov DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat sudah menyiapkan skema bantuan selama tinggal di ibu kota. Sedangkan bagi warga dengan status ODP, ade meminta untuk melakukan isolasi mandiri di rumah.   Warganya diharapkan tidak berinteraksi dengan siapapun selama masa karantina. Bagi yang tak mengindahkan intruksi ini, maka, upaya hukum bisa ditempuh bagi para pelanggar.  "Warga Bogor, mohon bantuannya untuk bersama-sama kita melakukan ikhtiar lahir dengan #DirumahAja dan banyak berdoa sebagai bagian dari ikhtiar bathin," tandas Ade.

Bupati Bogor Batasi Kunjungan Warga Jakarta ke Kawasan Puncak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/rhenald-kasali.jpg" alt="Rhenald Kasali. (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Rhenald Kasali. (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wabah korona seakan menjadi pukulan lanjutan terhadap sektor perekonomian dunia, termasuk Indonesia.  Sebelumnya, pada 2019, terjadi resesi ekonomi yang terdampak dari perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Kini di awal 2020 goncangan itu berlanjut atas pandemi covid-19.  Ekonom Rhenald Kasali menyebut, terdapat tujuh shock atau guncangan besar yang harus dihadapi pelaku usaha. "Perlu langkah mitigasi dan strategi agar ekonomi kita (Indonesia) bisa melalui masa sulit ini," ujar Rhenald Kasali dalam keterangan resminya, Kamis (26/3)  Menurut Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) itu, beberapa kajian menunjukkan potensi tujuh goncangan yang mesti diwaspadai akibat hantaman wabah virus korona.  Pertama, travel and entertainment shock. Kebijakan lockdown maupun pembatasan mobilitas orang membuat bisnis seperti maskapai, airport, hotel, hingga olahraga sangat terpukul. Bisnis-bisnis tersebut berada di deretan terdepan yang terpukul oleh virus korona.  Kedua, retail and manufacture shock. Di berbagai belahan dunia, mal mengurangi jam operasi, bahkan sebagian berhenti beroperasi. Industri manufaktur juga mengurangi produksi karena sepinya permintaan. "Ini bisa berdampak pada ancaman PHK," tuturnya.  Ketiga, supply chain shock. Era perdagangan bebas membuat rantai pasok global saling berkait kelindan. Karena itu, ketika aktivitas ekonomi terhenti di berbagai negara, perusahaan yang selama ini mengandalkan pasokan bahan baku impor akan terdampak.  "Di Indonesia, industri elektronik sudah terganggu pasokan komponen, industri makanan minuman kekurangan pasokan gula dan garam, industri lain juga banyak terdampak," sebutnya.  Kondisi serupa juga terjadi di banyak negara. Perusahaan raksasa seperti Apple, sebenarnya sudah menerapkan diversifikasi pemasok global. Ketika di awal tahun pasokan dari Tiongkok terganggu, Apple masih bisa berharap dari pemasok lain di Malaysia, Korea Selatan, Italia, hingga Jerman. "Namun seiring penyebaran wabah Corona ke berbagai negara, produksi para pemasok juga terhenti," imbuhnya.  Kondisi semacam ini, lanjut Rhenald, makin menegaskan pentingnya membangun industri bahan baku di dalam negeri. Selain antisipasi supply chain shock, juga untuk menekan impor. "Ini PR lama yang mesti dituntaskan," katanya.  Keempat, personal debt shock. Ketika aktivitas ekonomi melemah, maka ancaman PHK kian nyata. Demikian pula ancaman pemasukan bagi para pekerja informal seperti ojek online. Maka, potensi gagal bayar pada kredit sektor perumahan atau kendaraan bermotor akan naik. "Bank atau lembaga keuangan non bank yang terkait kredit ini harus memiliki mitigasi yang tepat," katanya.  Kelima, currency shock. Nilai tukar rupiah yang sebelumnya cukup stabil di kisaran Rp 14.000 per USD, terus terdepriasi akibat tekanan di pasar uang dan pasar modal. Hingga 24 Maret kemarin, nilai tukar Rupiah sudah menembus level Rp 16.486 per USD.  "Ini juga terjadi pada hampir semua mata uang global. Pelaku usaha yang bergantung pada bahan baku impor atau memiliki utang berdenominasi dolar AS harus waspada," ucap Rhenald.  Keenam, market shock. Ancaman resesi global membuat harga saham di pasar modal berguguran. IHSG yang sempat mencapai level 6.325 pada pertengahan Januari 2020, Rabu lalu (23/3) jatuh 37 persen ke level 3.937.  Kondisi ini harus dimitigasi oleh emiten maupun investor seperti Dana Pensiun atau perusahaan asuransi. "Di satu sisi, ini juga peluang untuk masuk ke pasar modal karena harga saham sedang murah. Dengan catatan, perspektifnya harus long term," ujarnya.  Ketujuh, believe shock. Menurut Rhenald, di awal kemunculannya, banyak orang under estimate terhadap Corona. Pejabat, pelaku usaha, pengamat, maupun media, awalnya percaya bahwa dampak Corona akan bisa diredam. Tapi nyatanya, kini sulit dikendalikan. Akibatnya, level of confidence pelaku usaha maupun konsumen tergerus.  "Karena itu, paket stimulus pemerintah harus segera direalisasikan untuk meringankan dampak guncangan," tutup Rhenald Kasali yang kini menjadi founder Rumah Perubahan itu.

Dampak Virus Korona, Waspada Tujuh Ancaman Guncangan Ekonomi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/wapres-maruf-amin-bnpb.jpeg" alt="Wapres Ma" width="100%">
<figcaption>Wapres Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah menyiapkan sejumlah jaring pengaman sosial untuk mengantisipasi dampak ekonomi wabah Covid-19. Salah satunya, menaikkan besaran bantuan sembako untuk keluarga miskin menjadi Rp 200 ribu per keluarga. Tahun lalu besaran yang diterima Rp 110 ribu per keluarga dan memasuki 2020 naik menjadi Rp 150 ribu per keluarga.  Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengungkapkan, jumlah penerima bantuan sembako seluruh Indonesia adalah 15,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Selain jumlahnya dinaikkan, mekanisme pencairannya diubah. ’’Sistem pembayaran biasanya tiga bulan. Karena untuk mengatasi dampak korona, bantuan diberikan per bulan,’’ katanya dalam video telekonferensi kemarin (24/3).  Penyalurannya tetap mempertimbangkan protokol pencegahan Covid-19. Misalnya, dilakukan secara nontunai untuk mencegah adanya kerumunan massa.  Untuk sementara, kata Ma’ruf, pemerintah membuat proyeksi dampak virus korona terjadi sepanjang tiga bulan ke depan atau hingga Juni. Kemudian, akan dievaluasi apakah ada dampak lanjutan atau tidak.  Selain bantuan sembako, ada bantuan sosial bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan harian. Termasuk para driver ojek online atau ojol. Saat ini pemerintah menginventarisasi jumlah penerima dan besaran anggarannya.  Rapat yang dihadiri Menkeu Sri Mulyani Indrawati dan sejumlah menteri serta kepala lembaga itu juga membahas relaksasi bagi para UKM. Di antaranya, relaksasi kelonggaran kredit. ’’Relaksasi untuk meringankan beban mereka. Apakah itu terkait cicilan dan insentif-insentif lain,’’ jelasnya.  Ada juga skenario keringanan pembiayaan tagihan listrik. Kebijakan tersebut khusus untuk rumah tangga miskin dengan daya listrik 450 watt dan 900 watt. Agar tepat sasaran, kata dia, kebijakan itu akan disesuaikan dengan data keluarga miskin yang ada di Kementerian Sosial (Kemensos). Hasil pertemuan di rumah dinas wakil presiden tersebut akan disampaikan ke presiden untuk diputuskan.  Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos Asep Sasa Purnama mengatakan, kenaikan besaran bantuan sembako itu berlaku untuk kucuran Maret sampai Agustus tahun ini. Total anggaran program sembako itu Rp 28,08 triliun. Tujuan program sembako tersebut adalah mengurangi beban pengeluaran KPM dengan pemenuhan sebagian kebutuhan pangan. Lalu, memberikan gizi yang seimbang kepada KPM.  Selain itu, Kemensos mengumumkan bantuan program keluarga harapan (PKH) tahap kedua dan seterusnya akan diberikan lebih cepat dari jadwal semula. Tujuannya, meringankan beban 10 juta keluarga penerima manfaat selama terdampak pandemi Covid-19. ”Penyaluran PKH tahap kedua yang seharusnya April menjadi pertengahan Maret. Tahap ketiga yang seharusnya Juli jadi April sehingga pada masa tanggap darurat, KPM mendapatkan manfaat ganda,’’ kata Asep.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=1Q4s_PUMUes  https://www.youtube.com/watch?v=8p2fmE7j6no

Pemerintah Tambah Bantuan Sembako, Beri Keringanan Tagihan Listrik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/com_Ekbis_Aturan-batasan-ritel-modern-di-tengah-isu-corona_puguh5.jpg" alt="Aktivitas jual beli di salah satu retail modern memasang aturan pembatasan pembelian komunitas pangan di tengah isu corona. Rabu (18/03/2020). foto Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Aktivitas jual beli di salah satu retail modern memasang aturan pembatasan pembelian komunitas pangan di tengah isu corona. Rabu (18/03/2020). foto Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Indonesia telah memberikan stimulus kepada beberapa sektor yang terdampak Covid-19, seperti pariwisata dan manufaktur. Kebijakan pemberian insentif dilakukan untuk kembali menggairahkan sektor tersebut.  Ketua Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah pun meminta pemerintah untuk mengeluarkan insentif bagi pengusaha ritel.  "Ritel belum mendapatkan sama sekali stimulus dari pemerintah, manufaktur dan pariwisata sudah, ritel belum ada. Sampai sekarang kami masih pusing ngurusin dampak korona di bisnis kami, jadi secara pararel meminta bantuan pemerintah berikan stimulus," katanya ketika dihubungi JawaPos.com, Senin (23/3).  Ia mengungkapkan bahwa pihaknya juga telah mengajukan surat permintaan pemberian stimulus untuk peritel kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hingga Presiden Joko Widodo  "Dalam kondisi saat ini, kami mempunyai tanggung jawab karena begitu banyaknya karyawan yang harus kita pikirkan," terang dia.  Pemberian insentif yang diinginkan oleh pihaknya mulai dari keringanan untuk pihak mall hingga menangguhkan sementara penagihan pajak untuk peritel hingga Juni mendatang.  "PBB (pajak bumi dan bangunan) untuk mall-nya, karena mall kalau dibantu kan juga akan membantu kami, terus ada PPh 4 ayat 2, PPh 21, PPh 23, PPh 25, atau listriknya jangan dinaikin. Pokoknya dalam 6 bulan ini bebaskan kami dulu dari tagihan-tagihan yang berupa pajak-pajak supaya kami bisa menabung untuk membayar THR karyawan," tutup Budi.

Asosiasi Peritel Minta Stimulus Demi Keberlangsungan Usaha

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sambut-imlek-solo-buka-pelayanan-sim-malam-hari_m_188620.jpeg" alt="SIM: Sejumlah warga terlihat tengah mengisi formulir untuk perpanjangan SIM di pelayanan mobile malam hari yang diadakan oleh Satlantas Polresta Solo, Selasa (13/2)." width="100%">
<figcaption>SIM: Sejumlah warga terlihat tengah mengisi formulir untuk perpanjangan SIM di pelayanan mobile malam hari yang diadakan oleh Satlantas Polresta Solo, Selasa (13/2).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Korlantas Polri untuk sementara menutup pelayanan pembuatan dan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan SIM Internasional sejak 19-30 Maret 2020. Hal ini dilakukan sebagai upaya pencagahan penyebaran virus korona yang kian meluas.  “Kita sementara tidak melayani pembuatan SIM. Untuk mencegah penyebaran virus korona,” kata Kakorlantas Polri Irjen Pol Istono dikonfirmasi, Kamis (19/3).  Istiono belum mengetahui sampai kapan pelayanan pembuatan dan perpanjangan SIM akan ditutup. Namun, akan kembali dibuka setelah pihaknya menjalani rapat.  “Nanti akan kita rapatkan lagi untuk kelanjutannya,” ucap Istiono.  Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengimbau masyarakat untuk tidak banyak beraktivitas di luar. Jokowi juga memerintahkan agar masyarakat dapat bekerja, belajar dan beribadah di rumah untuk meminimalisasi penularan virus korona.  Hingga Rabu (18/3) kemarin, sebanyak 227 orang dinyatakan positif terinfeksi virus korona. Sedangkan, sebanyak 19 orang meninggal dan 11 orang dinyatakan sembuh.

Cegah Penyebaran Korona, Polri Tutup Sementara Pelayanan SIM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Mahfud-MD_MIFTAHULHAYAT-13.jpg" alt="Menkopolhukam Mahfud MD saat berada dikantornya di Jakarta, Rabu (13/11).MIFTAHULHAYAT/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Menkopolhukam Mahfud MD saat berada dikantornya di Jakarta, Rabu (13/11).MIFTAHULHAYAT/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menggelar rapat bersama KPU, Bawaslu, DKPP, Dirjen Otonomi Daerah, Panglima TNI dan Kapolri terkait pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Mahfud memastikan tidak akan ada penundaan meskipun tengah mewabah virus korona (COVID-19).   "Ketua KPU meyakinkan kita semua bahwa sampai saat ini tdak ada perubahan jadwal hanya pola kerja diubah," kata Mahfud kepada wartawan, Rabu (18/3).  Misalnya, ketika pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tidak perlu dilakukan perkumpulan di kantor bupati atau wali kota. Cukup dilaksanakan di kantor kecamatan. Selain itu, pelaksanaan pelantikan bisa dilakukan bertahap guna mengurangi perkumpulan orang banyak.  Contoh lainnya berupa saat verifikasi faktual. Jika biasanya menghadirkan banyak pihak pendukung, akan diatur sedemikian rupa guna menghindari potensi penularan. Nantinya Gugus Tugas Penanggulangan Korona juga akan terlibat guna memberikan arahan.  "Itu akan memberikan arahan-arahan dan KPU akan mengikuti arahan itu, sehingga kegiatannya mengubah pola, tidak mengubah jadwal," jelasnya.  Atas dasar itu, pemerintah pun tidak mengabulkan permintaan Bupati Merauke Papua untuk menunda pilkada. Pemerintah sudah mempelajari situasi di sana melalui Kapolri dan Panglima TNI dan memutuskan tidak ada penundaan.  "Di Merauke pun pemilukada akan tetap dilaksanakan sesuai jadwal dan bersama yang lain-lain," ucap Mahfud.

Pilkada 2020 Tak Ditunda Akibat COVID-19, Hanya Diubah Pola

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dampak virus korona

Berita Terkini