<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/idi-hampir-semua-pemakai-narkoba-awalnya-perokok_m_146405.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tetap menolak Rancangan Undang-Undang tentang Tembakau yang tengah bergulir di DPR. Sebab, mereka membantah tembakau yang menjadi bahan dasar rokok memiliki manfaat dari segi kesehatan. "IDI tidak sepakat. Tembakau itu bikin penyakit. Penyakit kanker paru hampir 100 persen karena tembakau. tembakau mana yang bermanfaat? Itu bisa diperdebatkan," tegas Komite Nasional Kajian Obat dan Farmakoterapi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Masfar Salim saat dihubungi JawaPos.com, Senin (24/7). Rokok yang berbahan dasar tembakau pun kata dia, akan menciptakan kecanduan hingga meningkatnya pemakaian narkoba. Dia menjabarkan, perokok pemula yang biasanya terdiri dari anak-anak akan merokok dengan kandungan tembakau ringan namun lama kelamaan ketagihan hingga mencoba ke kadar nikotin yang lebih tinggi dan berujung pada pemakaian narkoba. "Ujung-ujungnya perokok pemula itu suatu ketika (bisa menjadi) pemakai narkoba. Itu bahaya kita. Hampir semua pemakai narkoba awalnya perokok. Kalau tidak dicegah dari sekarang di tahun 2045, seratus tahun kemerdekaan RI, saya khawatir bahwa pemakai narkoba semakin banyak," tutur Masfar. Alasan lain IDI menolak RUU Tembakau karena memang tidak secara signifikan melindungi petani. Sebab kenyataannya, petani tembakau lokal masih minim.. "Sebenarnya rokok kita dari petani tembakau nggak banyak juga, banyak impornya. Diskusi DPR dan pihak terkait, kita memang harus melindungi tembakau. Tapi petani tembakau tidak banyak juga," pungkas Masfar.&nbsp;

IDI: Hampir Semua Pemakai Narkoba Awalnya Perokok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/harga-rokok-rp-50-ribu-pun-efeknya-baru-terasa-20-tahun-lagi_m_146247.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Pakar kesehatan kembali menggulirkan &nbsp;dorongan ke pemerintah untuk berani menaikkan harga rokok. Harga rokok per bungkus rata-rata Rp 20 ribu hingga Rp 25 ribu saat ini masih sangat murah. Angka ideal sesuai hitungan yang terukur, sebaiknya harga rokok per bungkus harus Rp 50 ribu. Angka ini merupakan hasil kajian para akademisi di bidang kesehatan untuk menekan jumlah perokok pemula. Harga Rp 50 ribu dianggap efektif untuk membuat perokok pemula berpikir dua kali untuk membeli rokok. Banyak pula masyarakat miskin yang selama ini mengeluarkan uang untuk membeli rokok agar berhenti.&nbsp; "Harga rokok Rp 50 ribu perlu digalakkan terus. Saya kira kita memulai dengan Rp 50 ribu itu aspirasi publik berdasarkan survei. Kami tanya, harga berapa sih orang akan berhenti merokok, jawabannya segitu," kata Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Hasbullah Thabrany kepada JawaPos.com, Senin (24/7). Harga Rp 50 ribu pun, tidak akan langsung berdampak positif untuk menekan angka perokok pemula. Pengaruhnya baru akan terasa pada 20 tahun kemudian, &ldquo;Rp 50 ribu, memang orang akan mulai bergenti merokok namun efeknya masih akan 20 tahun lagi. Masyarakat akan mengurangi konsumsi rokoknya. Namun di situ dibutuhkan ketegasan politik dari pemerintah. Saya juga lihat RUU pertembakauan malah ramai lagi,&rdquo; katanya. Hasbullah menambahkan pemerintah harus memperhatikan bahwa pemerintah punya peluang menaikkan harga rokok cukai rokok, namun hal itu tidak dilakukan. Padahal, kata dia, potensi cukai rokok besar. "Cukai rokok bahkan lebih besar dari tax amnesty. Lebih besar dan negara lagi butuh duit," tukasnya.&nbsp; Salah satu kampanye bahaya merokok dilakukan pemerintah dengan memasang gambar seram pada bungkus rokok. Hasbullah menilai hal itu kurang efektif menekan jumlah perokok. "Gambar seram di bungkus rokok kurang. Rokok yang dijual di Nepal dengan volume lebih kecil ada 90 persen dengan bungkus rokok begitu. Kita cuma 40 persen, kenapa takut," jelasnya. Dia juga menyesalkan banyaknya warung dan toko kelontong yang mengizinkan jual beli rokok dalam jumlah ketengan atau satuan. &ldquo;Diketeng itu membuat anak semakin terjerumus bisa membeli dengan mudah dan murah,&rdquo; tandasnya.&nbsp;

Harga Rokok Rp 50 Ribu Pun, Efeknya Baru Terasa 20 Tahun Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/tekan-konsumsi-menunggu-ketegasan-pemerintah-soal-harga-rokok_m_146211.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Konsumsi rokok di Indonesia terbilang masih sangat tinggi. Sayangnya, hingga kini &nbsp;pemerintah &nbsp;dinilai belum melakukan langkah &nbsp;maksimal untuk &nbsp;mengendalikan konsumsi rokok di masyarakat. Ketua Komisi Nasional Pengendalian Tembakau, Priyo Sidipratomo mengatakan, pemerintah perlu mengambil langkah tegas untuk mengubah harga rokok menjadi lebih mahal. Dari harga saat ini berkisar Rp 20 ribu diubah menjadi Rp 50 ribu per bungkusnya. Menurut Priyo, apabila pemerintah sepakat untuk membuat mahal harga rokok. Maka dipastikan penggunaan rokok bisa dikendalikan. Apalagi untuk para pemula. "Sekitar Rp 50 ribu perbungkus, karena efek pengendaliannya bisa efektif," ujar Priyo kepada JawaPos.com, Senin (24/7). Saat ini dirinya hanya tinggal menunggu langkah berani dari pemerintah untuk membuat mahal harga rokok. Kata dia, pemerintah selama ini takut membuat mahal harga rokok karena akan berdampak langsung kepada petani tembakau. Padahal ungkap Priyo, sebanyak 50 persen tembakau di Indonesia diimpor dari Tiongkok, apalagi rokok di Indonesia perusahaannya sudah dimiliki pihak asing. &nbsp;"Jadi problemnya hanya kemauan dan keberanian saja dari pemerintah," katanya. Sekadar informasi, Indonesia meraih peringkat kesatu di dunia untuk jumlah pria perokok di atas usia 15 tahun. Hal itu berdasarkan data dari The Tobacco Atlas 2015. Data itu menunjukan sebanyak 66 persen pria di Indonesia merokok. Peringkat kedua terbanyak adalah Rusia dengan 60 persen pria perokok di atas 15 tahun. Peringkat ketiga hingga ke sembilan yaitu, Tiongkok 53 persen&lrm;, Filipina 48 persen, Vietnam 47 persen, Thailand 46 persen, Malaysia 44 persen, India 24 persen dan Brasil 22 persen.

Tekan Konsumsi, Menunggu Ketegasan Pemerintah Soal Harga Rokok