<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/ilustrasi-kartu-prakerja.jpg" alt="ILUSTRASI KARTU PRAKERJA - Adnan Reza Maulana/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI KARTU PRAKERJA - Adnan Reza Maulana/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Calon peserta peningkatan kompetensi kerja Program Kartu Prakerja Gelombang 46 sudah bisa mendaftar secara daring melalui situs resmi prakerja.go.id.  Pemerintah juga telah mengumumkan bahwa Program Kartu Prakerja akan dilanjutkan pada 2023, dan bisa diikuti oleh siapa saja yang memenuhi syarat.  "Masyarakat dari Sabang sampai Merauke bisa mengakses beasiswa pelatihan dari pemerintah ini, untuk mengasah diri dengan berbagai pelatihan praktis," kata Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso di Jakarta, Kamis (6/10)  Pendaftaran Program Kartu Prakerja dilakukan secara dalam jaringan (daring) melalui situs resmi prakerja.go.id. Pendaftaran biasanya dibuka per gelombang, dan per 6 Oktober gelombang pendaftaran adalah yang ke-46.  Syarat untuk mengikuti Program Kartu Prakerja, menurut Susiwijono, yaitu warga negara Indonesia berusia minimal 18-64 tahun, tidak sedang menempuh pendidikan formal, bukan penerima bantuan sosial lainnya selama pandemi Covid-19, dan bukan pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, ASN, prajurit TNI, anggota Polri, perangkat desa, dan direksi/komisaris/dewan pengawas pada BUMN atau BUMD.  Calon peserta adalah mereka yang sedang mencari kerja, yang terkena PHK, dan yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja. Pendaftaran juga dibuka untuk pelaku usaha mikro dan kecil.  Syarat administratif lainnya untuk Program Kartu Prakerja adalah maksimal dua NIK dalam satu kartu keluarga yang menjadi penerima Kartu Prakerja.  Calon peserta bisa membuat akun di situs resmi Kartu Prakerja untuk mendaftar program itu. Setelah mendaftar, mereka akan diminta mengikuti tes supaya bisa bergabung ke gelombang pendaftaran.  Setelah terpilih menjadi peserta, dia bisa memilih pelatihan di platform digital yang bermitra dengan Program Kartu Prakerja. Pilih metode pembayaran dengan Kartu Prakerja.  Setelah menyelesaikan pelatihan, peserta akan mendapatkan sertifikat elektronik. Dia juga akan diminta memberikan ulasan dan penilaian (rating) untuk pelatihan yang sudah diikuti.  Pemerintah akan memberikan insentif per bulan dan insentif pengisian survei setelah peserta menyelesaikan pelatihan.  Pemerintah memperbarui besaran bantuan dan skema pada implementasi Program Kartu Prakerja 2023.  Dengan skema normal pada 2023, bantuan yang diterima peserta total senilai Rp 4.200.000 per orang, berupa bantuan biaya pelatihan Rp 3.500.000, insentif setelah pelatihan Rp 600.000 diberikan satu kali dan insentif Rp 100.000 untuk dua kali pengisian survei.  Susiwijono mengatakan pemerintah saat ini sedang mempersiapkan teknis pelaksanaan Program Kartu Prakerja untuk tahun depan.

Calon Peserta Program Prakerja Gelombang 46 Sudah Bisa Mendaftar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/puan6.jpg" alt="Ketua DPR Puan Maharani. Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua DPR Puan Maharani. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong upaya TNI-Polri membantu program Pemerintah mengawal Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan sosial akibat Pandemi Covid-19. Menurut Puan, gotong royong semua pihak akan membawa Indonesia segera bangkit.  Hal ini disampaikan Puan saat memberi pembekalan di Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri Tahun Anggaran 2022 yang diselenggarakan di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa (1/3).  “Kompleksnya permasalahan yang ditimbulkan akibat pandemi ini, menjadi tantangan besar bagi Pemerintah untuk dapat mengendalikan dampaknya yang semakin meluas,” ujar Puan.  “DPR RI ikut memberikan dukungan kepada Pemerintah untuk dapat mengambil tindakan cepat dan responsif dalam menyelamatkan kehidupan rakyat,” lanjutnya.  Puan mengingatkan dua agenda strategis nasional yang perlu menjadi perhatian bersama. Dia menyebut, dua agenda tersebut adalah PEN dan Reformasi Struktural yang menjadi tema dalam Rapim TNI-Polri kali ini.  “Kebijakan negara pada program PEN, diarahkan untuk membantu pelaku usaha agar dapat bertahan dan tetap dapat menjalankan usahanya,” ucap Puan.  Politikus PDI Perjuangan ini berujar, kegiatan ekonomi tidak boleh berhenti seluruhnya. Sebab akan berdampak pada berkurangnya pendapatan masyarakat dan akan menurunkan kualitas kesejahteraan rakyat.  Puan juga menyinggung soal dampak pandemi di bidang ekonomi yang terlihat dari terkontraksinya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi nasional mencapai minus 2,71 persen.  Pertumbuhan ekonomi Indonesia diklaim mulai membaik pada 2021 dengan angka 3,69 persen. Puan berharap, pemulihan ekonomi dapat diperkuat dan dipercepat sehingga pertumbuhan ekonomi nasional akan semakin meningkat.  “Dampak pandemi juga dirasakan langsung oleh masyarakat usia kerja, yang terdampak Pandemi Covid-19, mencapai 21,3 juta penduduk atau 10,3 persen dari usia kerja. Jumlah yang sangat signifikan,” ujar Puan.  Sedangkan dalam dunia usaha, terdapat lebih dari 5 juta pelaku usaha di Indonesia mengalami tekanan usahanya selama Pandemi Covid-19. Sehingga membutuhkan restrukturisasi kredit di perbankan mencapai lebih dari Rp 800 trilliun.  “Oleh karena itu, Pemerintah dengan dukungan DPR RI, menjalankan Program PEN yang diarahkan pada bantuan untuk UMKM, insentif perpajakan untuk dunia usaha, serta relaksasi dan restrukturisasi kredit usaha,” tutur Puan.  Terlepas dari itu, negara disebut tak bisa berpasrah diri dalam menghadapi situasi Pandemi Covid-19 dan dampaknya yang luas. Puan mengatakan, negara harus melakukan upaya-upaya terbaik dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara.  “Yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia,” ujar mantan Menko PMK itu.  Puan pun menjelaskan berbagai upaya yang telah dilakukan untuk membantu penanganan pandemi Covid-19. Salah satunya adalah dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).  Disahkannya UU tersebut menjadi landasan bagi Pemerintah untuk melakukan langkah-langkah luar biasa dalam memperkuat fiskal APBN untuk dapat melakukan pemulihan sosial, ekonomi nasional serta reformasi struktural. Sehingga Indonesia tidak mengalami krisis kesehatan, krisis ekonomi, dan krisis sosial yang dalam.  “TNI-Polri dalam situasi menghadapi Pandemi Covid-19, khususnya dalam ikut mengawal pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural, dapat mengambil peran strategis sesuai dengan tupoksinya,” tandas Puan.

DPR Minta TNI-Polri Kawal Pemulihan Ekonomi dan Sosial dampak Pandemi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/LOKER-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Pandemi Covid-19 masih memengaruhi kondisi sejumlah bidang di Kota Pahlawan. Salah satunya di sektor ketenagakerjaan. Tidak sedikit karyawan yang mendapatkan pengurangan jam kerja. Ada juga yang harus kehilangan pekerjaan.  Berdasar hasil survei terbaru yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Surabaya, total penduduk usia kerja di Kota Surabaya saat ini mencapai 2.337.229 orang. Dari jumlah tersebut, terdata ada sebanyak 16,89 persen terdampak pandemi.  Kepala BPS Surabaya Agus Budi Santoso menjelaskan, serangan Covid-19 memang dahsyat. Beragam sektor tak luput terdampak wabah global itu. ”Secara umum pandemi Covid-19 juga memengaruhi kondisi bidang ketenagakerjaan di Surabaya,” ucapnya.  Persebaran virus korona itu berdampak pada 394.173 orang. Perinciannya, sebanyak 42.211 orang menganggur. Mereka tidak memiliki kesempatan bekerja akibat pandemi yang berkepanjangan. Faktor pemicunya, banyak perusahaan yang terpaksa memangkas jumlah tenaga kerja. Tak kuat membayar gaji pegawai.  Selain itu, banyak juga yang terdampak pengurangan jam kerja. Jumlahnya cukup besar. Yakni, mencapai 328.894 orang. Mereka tidak bisa bekerja full time. Akibatnya, pendapatan yang mereka terima pun menurun drastis. Tidak penuh seperti dalam kondisi normal.  ”Selain itu, ribuan orang tidak bisa terserap ke tempat kerja baru,” jelasnya.  BPS Surabaya juga merekam tingkat pengangguran terbuka (TPT) selama Agustus 2021. Persentasenya mencapai 9,68 persen. Angka itu justru mengalami penurunan. Meski tipis 0,11 persen dibandingkan Agustus 2020. ”Secara umum terjadi penurunan jumlah angka pengangguran terbuka,” jelasnya.  Kasi Statistik Sosial BPS Surabaya M. Imron menambahkan, pandemi Covid-19 di Surabaya belakangan mulai mereda. Kondisi itu berdampak positif pada tingkat serapan tenaga kerja. Saat ini, perusahaan tengah berlomba menggaet karyawan baru. ”Diharapkan, kondisi itu akan terus membaik hingga tahun depan,” jelasnya.  Sementara itu, geliat dunia usaha di Surabaya mulai bangkit. Bukti tersebut terlihat dari sejumlah perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan (loker). Mereka berlomba menggaet pencari kerja (pencaker).  Kadisnaker Surabaya Achmad Zaini menyampaikan, pihaknya telah merancang aplikasi siap kerja. Di dalamnya terdapat perusahaan yang membutuhkan karyawan. Sejauh ini sudah tersedia 1.197 loker. Lapangan pekerjaan itu berasal dari 428 perusahaan di berbagai bidang.  Calon pekerja pun sangat antusias. Terhitung sudah ada 4.207 pencaker.  Para pelamar kerja harus mendaftar melalui laman disnaker.surabaya.go.id. Zaini menjelaskan, aplikasi itu sangat memudahkan warga. ”Peserta tinggal memilih bidang pekerjaan yang dirasa pas dengan latar belakang pendidikan serta minatnya,” ucapnya.

Data BPS, Jam Kerja 328.894 Orang di Surabaya Dikurangi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/WIMBOH-18A.jpg" alt="Wimboh Santoso, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK)...(foto by Almushowir)" width="100%">
<figcaption>Wimboh Santoso, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK)...(foto by Almushowir)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Salah satu sektor paling terdampak dari pandemi ini adalah sektor UMKM yang dipengaruhi oleh penurunan tingkat konsumsi masyarakat. Banyak UMKM yang mengalami penurunan pendapatan, penurunan omzet, kendala keuangan terkait karyawan/pekerja dan penurunan kegiatan operasional.  Padahal sektor UMKM merupakan tulang punggung perekonomian dengan kontribusi mencapai 57,24 persen dari total PDB Indonesia. Berdasarkan data Kemenkop- UKM, sebanyak 99,99 persen dari total pelaku usaha atau setara dengan 64 juta pelaku usaha berasal dari UMKM dengan penyerapan tenaga kerja yang besar, yakni mencapai 117 juta orang (97 persen dari total tenaga kerja).  Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menyatakan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi sektor bisnis yang paling terdampak buruk pandemi Covid-19. Untuk itu, sejumlah kebijakan telah dirumuskan OJK untuk membantu sektor UMKM kembali bangkit.  "OJK berkomitmen penuh untuk terus melahirkan sejumlah kebijakan yang mendukung kebangkitan UMKM. Diantaranya POJK 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19 yang berlaku sampai dengan 31 Maret 2023 mendatang," kata Wimboh dalam webinar OJK bertajuk Digitalisasi Pembiayaan untuk UMKM, Sabtu (18/9).  Selain itu, OJK juga mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendorong pengembangan sektor UMKM dengan menyatukan proses dari hulu ke hilir secara terintegrasi dalam satu ekosistem digital, yakni diantaranya memperluas akses keuangan melalui pembentukan skema KUR Klaster, dimana saat ini telah berjalan adalah Kartu Petani Berjaya (Lampung), KUR Klaster Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, dan KUR Klaster Jaring (Malang).  “Kami juga telah mengidentifikasi 186 kluster potensial di seluruh Indonesia dengan lebih dari 100 jenis usaha UMKM di berbagai subsektor ekonomi, antara lain pertanian, perikanan dan peternakan yang merupakan sektor sasaran KUR khusus, serta usaha pakaian, kerajinan dan makanan (kulinari),” ujarnya.  Lalu, mengembangkan Bank Wakaf Mikro (BWM) yang berbasis digital untuk mendukung pembiayaan UMKM melalui kumpi yang disertai dengan pendampingan. Per September 2021, telah berdiri 61 BWM yang telah dirasakan manfaatnya oleh 47,6 ribu nasabah dengan jumlah pembiayaan yang disalurkan mencapai Rp 72 miliar.  OJK juga membuka akses pembiayaan UMKM melalui pendekatan P2P Lending dan Security Crowdfunding (SCF). “Hadirnya Fintech ini memberikan alternatif sumber pendanaan yang cepat, mudah, dan terjangkau,khususnya bagi kalangan generasi muda dan UMKM yang belum bankable,” tambahnya.  Selain itu, membangun platform pemasaran UMKM secara digital melalui Platform UMKMMU." Tidak hanya sebagai tempat untuk memasarkan produk unggulan UMKM dari seluruh daerah, platform UMKMMU juga merupakan media untuk meningkatkan literasi digital para pelaku UMKM untuk meningkatkan jumlah UMKM yang on boarding ke platform e-commerce,” tegas wimboh. Saat ini terdaftar 1.125 UMKM dengan 1.412 kurasi Produk Unggulan di platform UMKM.  Adapun sinergi dengan pemerintah daerah, OJK melakukan kerja sama dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk perluasan inklusi keuangan di daerah-daerah. Sampai dengan 15 September 2021, telah dibentuk 289 TPAKD yang terdiri dari 34 TPAKD tingkat provinsi dan 255 TPAKD tingkat kabupaten/kota.  OJK juga memperluas program kredit/pembiayaan melawan rentenir (K/PMR) yang diberikan oleh lembaga jasa keuangan kepada pelaku UMKM dengan proses cepat, mudah, dan berbiaya rendah, untuk mengurangi ketergantungan/pengaruh pada entitas kredit informal atau ilegal.  Sampai dengan triwulan II-21, telah terdapat 50 TPAKD dengan 64 skema program K/PMR yang mengimplementasikan penyaluran kepada 104.645 debitur dengan total nominal penyaluran sebesar Rp966,58 miliar.  Lalu juga mengimplementasikan program kerja business matching oleh Kantor Regional/Kantor OJK untuk mempertemukan UMKM dengan sumber pembiayaan dari lembaga jasa keuangan. Pada 2020, realisasi implementasi program ini mencapai Rp1,38 triliun dengan 90 kegiatan dan pada 2021 telah dilakukan 28 kegiatan business matching dengan nilai sebesar Rp 28 miliar.  Di era digitalisasi ini OJK juga terus memperluas akses keuangan kepada pelaku UMKM melalui platform digital. Hadirnya program Digital Kredit UMKM (DigiKU) sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah dan Bank HIMBARA memberikan manfaat yang sangat besar bagi pelaku UMKM, terutama dalam memperoleh akses pembiayaan yang cepat, mudah dan terjangkau.  “Semoga langkah sinergis antara OJK, pemerintah, para pelaku sektor keuangan dan pelaku UMKM dapat mendorong pengembangan UMKM terus produktif dan inovatif dalam menciptakan produk-produk kebanggaan bangsa serta berdaya saing di pasar regional dan internasional,” tutupnya.

OJK Dorong Pengembangan Sektor UMKM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ruu-larangan-miras-macet-mui-curiga-ada-oknum-yang-bermain_m_216429.jpeg" alt="Majelis Ulama Indonesia" width="100%">
<figcaption>Majelis Ulama Indonesia</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Dampak Pandemi Covid-19, khususnya aspek ekonomi, juga dirasakan para da'i atau penceramah. Kondisi ini disampaikan Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah Cholil Nafis. Dia mengatakan umat Islam atau dermawan harus peka. Jangan sampai pada da'i itu sampai meminta-minta bantuan.  Dengan kondisi tersebut, Nafis menyambut baik gerakan nasional sejahterakan dai Indonesia oleh Aksi Cepat Tanggap (ACT). Melalui gerakan itu mereka menyalurkan bantuan dana operasional Rp 1 juta/bulan untuk para dai, penceramah, dan sejenisnya. Total akan ada seribu orang penerima.  Nafis menyampaikan gerakan tersebut merupakan kolaborasi antara ACT dengan MUI. ACT bertugas sebagai lembaga pengelola dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) serta wakaf dari masyarakat. Sedangkan MUI nantinya menyiapkan data dai di bawah naungan mereka yang terdampak pandemi Covid-19. Untuk tahap awal bantuan dana operasional itu diberikan kepada seribu dai.  ’’Bukan MUI yang meminta bantuan. Tetapi kami memikirkan para dai,’’ katanya di kantor MUI pusat Rabu (15/9). Nafis mengatakan dirinya menyaksikan langsung bagaimana para dai, penceramah, guru ngaji, serta penjaga masjid atau marbot terdampak pandemi Covid-19.  Mulai dari kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dapur sampai keperluan lainnya. "Tidak punya gas untuk masak. Tidak punya minyak," jelasnya. Nafis mengatakan para dai tersebut tentu tidak akan sampai meminta-minta bantuan di tengah kesulitan akibat pandemi. Begitupun ketika tampil di hadapan umat, para dai yang sejatinya kesulitan itu tetap tampil meyakinkan untuk menjaga kehormatan sebagai dai. ’’Tetapi kitanya yang harus peka,’’ jelasnya.  Dia berharap program serupa juga bisa dilakukan oleh lembaga lain atau bahkan pemerintah. Sehingga pemerintah tidak hanya memperhatikan para pelaku usaha yang terdampak pandemi Covid-19. Tetapi juga memikirkan keseharian para dai, penceramah, marbot masjid, guru ngaji, dan lainnya. Sehingga mereka tetap bisa hidup sejahtera di tengah pandemi Covid-19.  Pendiri ACT Ahyudin mengatakan, peran para dai sangat penting. Yaitu untuk mencerahkan umat. Dia mengatakan bantuan operasional yang mereka beraikan adalah Rp 1 juta per bulan untuk 1.000 orang dai. Selain itu para dai yang menerima bantuan itu juga diberi paket beras wakaf dan air minum wakaf.  ’’Jangan sampai dai menjadi tangan di bawah,’’ katanya. Dia mengatakan bantuan tersebut baru awalan. Nantinya akan semakin banyak dai yang mereka bantu. Ke depan juga akan disiapkan bantuan lain kepada para dai. Seperti bantuan alat transportasi berupa motor dan lainnya.

Terdampak Pandemi, MUI Ungkap Ada Da'i Sampai Kesulitan Gas dan Minyak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/KURDA-SIDOARJO.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Upaya membangkitkan perekonomian masyarakat dampak pandemi terus dilakukan Pemkab Sidoarjo. Salah satunya dengan memberikan kredit usaha rakyat daerah (kurda) bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan bunga hanya 3 persen dalam setahun.  Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali mengungkapkan, pihaknya sudah menyiapkan rencana tersebut. Bahkan, Pemkab Sidoarjo sudah menyiapkan anggaran sekitar Rp 36 miliar untuk program itu. ’’Kami sudah siapkan anggarannya, nanti kurdanya lewat Bank BPR Delta Artha,’’ jelas Muhdlor.  Terkait kapan mulai dibuka, Muhdlor menyebut saat ini program tersebut masih menunggu persetujuan DPRD Sidoarjo. Sebab, anggaran itu masuk dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2021.  Mengapa UMKM? Muhdlor menyebut Sidoarjo sebagai Kota UMKM karena banyak pelaku UMKM di Sidoarjo. Karena itulah, pemerintah harus punya peran lebih agar UMKM semakin berdaya. ’’Harapannya, ekonomi terus bangkit,’’ ujarnya.  Selain memberikan bantuan kepada pelaku usaha, Pemkab Sidoarjo terus memberdayakan pelaku UMKM. Termasuk mendampingi para wirausaha baru (WUB). Tahun ini, ada 720 WUB yang didampingi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Dinkop UMKM) Sidoarjo.  Rabu (18/7) dinkop UMKM menggelar sosialisasi WUB kepada 360 WUB. ’’Semester I sudah selesai kami dampingi sebanyak 360 orang. Semester II ini ada 360 lagi,’’ kata Kepala Dinkop UMKM Edi Kurniadi. Sosialisasi digelar secara daring karena masih pandemi.  Ada sejumlah tahap dalam pelaksanaan pendampingan WUB. Pertama, sosialisasi terkait pentingnya pembinaan bagi pelaku usaha. Kedua, pengklasteran. Maksudnya, untuk mengetahui bakat dan minat pelaku sebelum dilakukan pembinaan dan pendampingan. Ketiga, masuk kelas. Yakni, pembinaan sesuai dengan bakat dan minat.  Pembinaannya meliputi seputar produk, pengelolaan keuangan, strategi pemasaran, pengemasan, bahan tambahan pangan, dan lainnya. Keempat, pameran produk dan kelima wisuda WUB. ’’Kegiatan WUB semester II ini dilaksanakan bertahap mulai 18 Agustus sampai Desember 2021,’’ pungkasnya.

Pemkab Sidoarjo Siapkan Rp 36 Miliar untuk Kredit Usaha Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/PERUMAHAN-DARJO.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali mengeluarkan kebijakan penghapusan sanksi administratif pajak daerah berupa bunga atau denda. Penghapusan itu diterapkan untuk wajib pajak (WP) yang belum atau terlambat membayar pajak terutang sampai tahun pajak 2020.  Dispensasi tersebut berlaku untuk sembilan pajak daerah. Yakni, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan non-PLN, pajak parkir, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan (PBB), serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).  ’’Denda dihilangkan untuk tahun pajak 2020 dan sebelumnya. Jadi, misalnya 2018 juga bisa,’’ terang Plt Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Sidoarjo Ari Suryono. Namun, pajaknya tetap harus dibayarkan. Hanya dendanya yang dihilangkan. ’’Ini dalam rangka membantu wajib pajak di masa pandemi, termasuk PPKM ini,’’ katanya.  Penghapusan sanksi administratif pajak daerah berlaku mulai 2 Agustus 2021 sampai 30 Desember 2021. Sesuai Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/498/438.1.1.3/2021. Besaran sanksi administratif yang dihapuskan adalah sebesar 2 persen per bulan untuk paling lama 24 bulan atau setinggi-tingginya sebesar 48 persen.  ’’Harapannya, penghapusan sanksi administratif pajak daerah ini mampu meringankan beban dunia usaha dan masyarakat dalam rangka menghadapi pandemi,’’ ujar Ari.  Selain itu, lanjut dia, kebijakan itu bertujuan untuk mendongkrak realisasi pembayaran pajak meningkat. Sebab, penerimaan pajak daerah sampai saat ini baru mencapai 55,53 persen atau Rp 529,7 miliar dari target sebesar Rp 953,9 miliar.  ’’Tahun ini bisa memenuhi target saja sudah baik, tapi tetap optimistis terpenuhi,’’ kata Ari. Memang, ada jenis pajak yang realisasinya menurut dia sangat terimbas pada masa PPKM ini. Yakni, pajak bumi dan bangunan. ’’Karena itu menyentuh seluruh lapisan masyarakat, individu, maupun dunia usaha,’’ ungkapnya.

Kabar Baik, Denda Sembilan Pajak Daerah Ini Dihapus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/PDAM-SURYA-SEMBADA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Target pendapatan PDAM Surya Sembada tahun ini ikut terdampak secara tidak langsung oleh pandemi Covid-19. Dari proyeksi pendapatan Rp 980 miliar hingga akhir tahun, baru terkumpul sekitar Rp 500 miliar. Padahal, empat bulan menjelang tutup tahun idealnya pemasukan PDAM mendekati target yang ditetapkan.  Direktur Keuangan PDAM Surya Sembada T. Alvin Papatria menuturkan, ada sejumlah kendala yang menghambat capaian pendapatan. Yang paling utama persebaran Covid-19 yang berdampak pada perekonomian. Industri pun mengurangi pemakaian air. Begitu pula di hotel, apartemen, serta mal juga ada pengurangan penggunaan.  Selain itu, perekonomian warga sejak awal tahun tersendat. Perusahaan mengurangi kapasitas produksi. Rumah tangga pun berupaya menghemat pengeluaran. Kondisinya tidak sama seperti tahun lalu. ’’Kalau di 2020, empat bulan pertama kami masih mendapatkan pemasukan besar,’’ paparnya.  Semula direksi PDAM Surya Sembada optimistis kondisi perekonomian semakin baik. Pada 2019, targetnya Rp 929 miliar, sedangkan pada 2020 target pendapatan Rp 1 triliun. Optimisme itu terlihat pada akhir 2020. Lewat testing, tracing, serta treatment, laju Covid-19 melandai. Metropolis beranjak menuju zona hijau. Capaian vaksinasi juga dinilai berjalan cepat. ’’Dari telaah itu, kami menetapkan target tinggi,’’ jelas Alvin.  Mereka juga membuat program diskon untuk pemasangan jaringan baru dengan mempertimbangkan konsumsi daya listrik. Contohnya, biaya pemasangan untuk rumah yang memiliki daya listrik 400 watt sebesar Rp 200 ribu dan daya 900 watt sebesar Rp 300 ribu. Untuk rumah dengan daya listrik 1.300 watt dan 2.200 watt, masing-masing Rp 600 ribu dan Rp 1 juta. Pemberian harga miring itu memicu antusiasme warga. Tidak sedikit yang mengajukan pemasangan jaringan baru. PDAM banjir permintaan.  Ketua Badan Pengawas PDAM Surya Sembada Wawan Aries Widodo menuturkan, pihaknya tengah mencari cara agar pemasukan PDAM terus bertambah sesuai target yang ditetapkan. ’’Kami dan direksi masih mencari langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan di masa Covid-19,’’ jelasnya.  Sementara itu, Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno mengatakan, pada masa pandemi, pendapatan warga memang jauh berkurang. Hal itu berimplikasi pada pemasukan PDAM. ’’Beban warga sangat berat,’’ ungkapnya.  Menurut Anas, selaku perusahaan daerah, pendapatan memang penting agar gerak perusahaan semakin kencang. Namun, ketika virus korona merebak ditambah lagi warga kesulitan ekonomi, fokus PDAM tetap harus melayani. ’’Meski pendapatan kecil, pelayanan harus prima,’’ ucap politikus PDIP itu.

Dampak Covid-19, Target PDAM Surabaya Rp 980 M, Baru Tercapai Separo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/BANTUAN-TIONGHOA-GRESIK.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Semangat persatuan untuk bersama-sama menghadapi pandemi terus bergema. Rabu (28/7) masyarakat etnis Tionghoa di Gresik memberikan bantuan 9,9 ton beras. Sumbangan tersebut diperuntukkan kaum duafa. Setidaknya 3.300 kantong disiapkan. Setiap kantong berisi 3 kilogram beras.  Bantuan itu pun diserahkan Kepala Tempat Ibadat Tri Dharma (TITD) Kim Hin Kiong Budi Prasetyo Tedjo kepada Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) PCNU Gresik.  Budi menjelaskan, bantuan beras tersebut berasal dari tiga perusahaan. Yakni, PT Indah Sinar Perkasa, PT Sinar Indahjaya Kencana, dan Grand Elephant. ”Saling bahu-membahu dan meringankan beban. Selama pembatasan aktivitas ini, ekonomi masyarakat terdampak,” ujarnya.  Apalagi, dia menyatakan bahwa harmonisasi masyarakat etnis Tionghoa dengan PCNU Gresik terbangun sejak lama. Karena itu, pihaknya memercayakan sepenuhnya penyaluran bantuan tersebut kepada LAZISNU untuk selanjutnya disebarkan kepada warga di kecamatan se-Kabupaten Gresik. ”Karena selama ini kami selalu bekerja sama dengan PCNU untuk menyalurkan bantuan,” kata Budi.  Pihak pengelola kelenteng tertua di Pulau Jawa itu juga memberikan bantuan donasi berupa uang tunai Rp 5 juta sebagai kebutuhan untuk membeli multivitamin. Khususnya bagi warga Gresik yang sedang menjalani isolasi mandiri (isoman) di rumah masing-masing.  Wakil Sekretaris PCNU Gresik Syifa’ul Qulub mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan TITD Kim Hin Kiong. Menurut dia, gerakan sosial antara warga Tionghoa dan PCNU Gresik bukan kali ini saja. ”Tidak pernah berhenti untuk saling berbagi. Kami sampaikan terima kasih kepada jajaran TITD Kim Hin Kiong. Kerja sama dan kolaborasi ini bukan hanya sekali, tapi sudah berkali-kali,” ungkapnya.  Nanti seluruh bantuan didistribusikan kepada duafa, terutama bagi warga yang terdampak pelaksanaan PPKM. Melalui posko-posko darurat yang didirikan Pemkab Gresik. ”Dibantu para anggota dan relawan. Secepatnya seluruh bantuan akan didistribusikan melalui posko-posko darurat,” terangnya.  Terlebih, lanjut Syifa’ul, LAZISNU Gresik telah mendistribusikan 2.100 paket bantuan. Paket itu meliputi beras, vitamin, susu, dan minyak yang dibagikan melalui posko darurat sebagai gerakan bantalan sosial untuk meringankan beban warga.  ”Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi pihak lain dalam gerakan sosial untuk meringankan beban warga di tengah PPKM ini,” tuturnya.

Kelenteng Kim Hin Kiong Serahkan 9,9 Ton Beras

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Pelantikan-Kepala-Daerah-Surabaya-alfian-rizal_3.jpg" alt="Eri Cahyadi didampingi istri usai pelantikan di Gedung Negara Grahadi Surabaya. Alfian Rizal/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Eri Cahyadi didampingi istri usai pelantikan di Gedung Negara Grahadi Surabaya. Alfian Rizal/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Janji penguatan kampung tangguh, UMKM, serta penambahan lapangan kerja disinggung Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pasca dilantik.  Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) itu menyampaikan, akan menggandeng kampung tangguh. Hal itu sesuai dengan target utamanya untuk mengentaskan Covid-19 selama 100 hari pertama menjabat.  ”Segera kita sampaikan sesuai janji kita dulu karena itu bagian dari kampung tangguh,” ujar Eri di Balai Kota Surabaya, pasca mengikuti seremonial pelantikan di Gedung Negara Grahadi Surabaya pada Jumat (26/2).  Target kedua, lanjut Eri, akan mendata kondisi semua keluarga di Surabaya. Data itu akan digunakan untuk pemberian bantuan.  ”Jadi semua data yang ada kita turunkan ke RT/RW. Sehingga kita harus tahu dalam satu keluarga itu pendapatannya per keluarga berapa. Dari data itu, bisa tahu siapa yang ada di dalamnya yang belum bekerja, kita akan carikan. Sehingga ekonominya berputar,” ucap Eri.  Untuk itu, lanjut Eri, validitas data tersebut harus dilakukan lurah dan camat. sehingga, Pemkot Surabaya bisa mengetahui berapa orang yang butuh lapangan pekerjaan.  ”Saat ini kita bersama sama, baik eksekutif, legislatif, semua stakeholder, dan semua masyarakat hanya satu tujuannya. Yakni untuk mengatasi pandemi Covid-19,” kata Eri.  Sektor lain yang disinggung adalah sinergi antara UMKM dengan Pemerintah Kota Surabaya. Eri mengingatkan, Pemkot Surabaya memiliki hari wajib batik.  ”Dengan begitu, batik buatan UMKM. Selain itu, pemkot kalau ada rapat, makanannya harus mengambil dari UMKM,” tutur Eri.  Sektor UMKM lain adalah produk pakaian. Menurut Eri, pelatihan para penjahit harus selaras dengan penggunaan produk.  ”Kalau kita melatih tukang jahit, kebutuhan seprei dari rumah sakit maupun di puskesmas serta keperluan lainnya harus dilakukan tukang jahit UKM binaan kita,” terang Eri.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=9lBaNPr82Ig

Ini Janji Eri Tuntaskan Covid-19 dan Dampak Pandemi di Surabaya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Dampak Pandemi

Berita Terkini