<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/biara-berpaling.jpg" alt="ALESSANDRO RAMPAZZO/AFP" width="100%">
<figcaption>ALESSANDRO RAMPAZZO/AFP</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Di masa sesulit sekarang, kehilangan sepertiga dari total pendapatan sebesar 3,5 juta euro (sekitar Rp 60 miliar) jelas sangat memukul. Karena itu, sebuah biara ortodoks di Valamo, Finlandia, memilih berpaling ke alam.  Dalam arti yang sebenarnya. Seperti dilaporkan AFP, untuk menutupi kekurangan pendapatan, pihak biara memilih menjual kayu hutan milik mereka. Tak tanggung-tanggung, nilai total yang dijual itu kira-kira sama dengan nilai penjualan kayu untuk 4 tahun.  ”Pendapatan dari hutan menyelamatkan kamu.. dan membantu menutupi kekurangan sebagai dampak korona,” kata Bapa Mikael mewakili pihak biara kepada AFP.  Pendapatan yang hilang itu akibat anjloknya jumlah pengunjung yang datang ke biara selama pandemi ini. Padahal, biasanya, mereka biasa mendapat kunjungan sekitar 160 ribu orang yang rata-rata ingin merasakan suasana damai biara yang dikelilingi hutan itu.

Terdampak Korona, Pengelola Biara Berpaling ke Alam, Jual Kayu Hutan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/ilustrasi-korona-dan-jantung.jpg" alt="GRAFIS: ilustrasi korona dan jantung BAGUS/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>GRAFIS: ilustrasi korona dan jantung BAGUS/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, dampak pandemi Covid-19 lebih banyak memukul pekerjaan kelompok perempuan dibandingkan laki-laki. Khususnya bagi perempuan yang bekerja di industri restoran, hotel, pekerja rumahan, dan sektor informal seperti UMKM.  "Covid berdampak luar biasa terhadap sektor pekerjaan yang feminized," ujarnya secara virtual, Rabu malam (18/11) kemarin.  Sri Mulyani memaparkan, kaum perempuan cenderung kehilangan pekerjaan di bidang perhotelan, restoran, pekerja rumahan, dan informal seiring dengan ketidaksanggupan perusahaan membayar gaji karena pendapatan yang rendah.  Sehingga, hal ini membuat ketimpangan gender menjadi semakin meningkat karena penurunan partisipasi angkatan kerja perempuan. Berdasarkan laporan ADB-UN Womens High Level Roundtable 2020, disebutkan sebanyak 54 persen dari 75 juta pekerja di restoran dan industri akomodasi adalah perempuan.  Selain itu, berkurangnya 50 persen jam kerja perempuan sektor informal di Asia akibat Covid-19, sementara kelompok laki-laki hanya berkurang 35 persen jam kerja. "Pekerjaan mereka lah (perempuan) yang paling terdampak Covid," jelasnya.  Sementara, di tingkat global, 60 persen dari 740 juta pekerja perempuan di sektor informal juga berkurang pendapatannya pada bulan pertama pandemi ini. 40 persen pekerja perempuan di seluruh dunia bekerja di sektor yang paling terdampak.  Selanjutnya, Sri Mulyani melanjutkan, partisipasi kerja kelompok perempuan menurun menjadi 54,66 persen dari posisi sebelumnya di 54,66 persen, penurunan ini terjadi di tahun 2019.  "Sementara tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki justru mengalami peningkatan," ungkapnya.  Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah orang yang bekerja sebanyak 128,45 juta orang baik perempuan maupun laki-laki. Angka itu berasal dari 138,22 juta orang yang masuk dalam angkatan kerja. Dari 128,45 juta orang, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan hanya 53,13 persen, sementara laki-laki mencapai 67,77 persen per Agustus 2020.  Sementara dari sisi rata-rata upah nasional, kelompok laki-laki masih lebih tinggi dengan nilai Rp 2,98 juta sedangkan perempuan sebesar Rp 2,35 juta per bulannya.

Sri Mulyani Akui Covid Hantam Sektor Pekerjaan Kaum Hawa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Mural-Lawan-Covid-19-8.jpg" alt="Warga melintas dengan latar belakang mural anjuran menggunakan masker di kawasan Cilangkap, Jakarta, Jumat (2/10/2020). Program gebrak masker diharapkan dapat memberi kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya memakai masker dan mengikuti anjuran protoko" width="100%">
<figcaption>Warga melintas dengan latar belakang mural anjuran menggunakan masker di kawasan Cilangkap, Jakarta, Jumat (2/10/2020). Program gebrak masker diharapkan dapat memberi kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya memakai masker dan mengikuti anjuran protoko</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tak bisa dipungkiri, siapapun pasti terdampak oleh pandemi Covid-19. Termasuk ibu rumah tangga.  Dalam survei bertajuk 'Dampak Pandemi Terhadap Kondisi Kesehatan Mental' yang dilakukan Teman Bumil dan Populix pada pertengahan Oktober 2020 lalu menyebutkan bahwa 9 dari 10 (91 persen) ibu rumah tangga yang mengikuti survei mengaku terdampak Covid-19. Ada sebanyak 1.230 orang ikut berpartisipasi, namun hanya 1.192 yang masuk kriteria untuk dianalisis.  Mayoritas adalah ibu rumah tangga yang sudah menikah dengan 1-2 anak (54 persen) diikuti sudah menikah namun belum punya anak (43 persen). Sebanyak 643 orang (60 persen) mengalami masalah terbesar di sektor keuangan, 37 persen di sektor kesehatan terkait kecemasan terhadap Covid-19, dan hanya 3 persen ibu rumah tangga yang bermasalah dengan pendidikan jarak jauh untuk anak-anaknya.  Penyebab kesulitan keuangan ternyata berbeda, tergantung kelompok sosial ekonomi dan wilayah domisili. Korban pemotongan gaji, lebih banyak dialami oleh responden kelas menengah ke atas. Sedangkan untuk kelas menengah ke bawah, rata-rata menjadi korban PHK dan lebih sulit mencari pekerjaan.  Responden yang mengalami masalah keuangan akibat usaha sepi pembeli mayoritas tinggal di Bandung (45 persen). Kemungkinan, hal ini disebabkan turunnya jumah wisatawan yang signifikan karena Bandung adalah tujuan wisata akhir pekan bagi warga Jakarta dan sekitarnya.  Masalah keuangan yang morat marit tentu membuat masyarakat mengalami stres. Sebanyak 56 persen responden mengaku stres dengan kondisi ini, bahkan sebagian (25 persen) memengaruhi hubungannya dengan pasangan.  Gejala stres yang dialami antara lain cemas (29 persen), sulit tidur (18 persen), mudah marah (17 persen) dan kehilangan minat untuk mengerjakan apapun. Sayangnya, tidak ada responden yang mencoba mencari bantuan ke profesional seperti dokter atau psikolog. Mereka cenderung pasrah dan berserah diri (63 persen) atau minta dukungan ke suami (19 persen). Ibu rumah tangga lainnya mencoba mencari kesenangan dan hiburan diri sendiri (8 persen).  Psikolog keluarga Anna Surti Ariani mengatakan sektor keuangan memang menjadi aspek penting dalam keluarga. Semua masalah di keluarga bisa selalu berujung pada masalah keuangan. Di era pandemi ini contohnya. Saat ada anggota keluarga yang memiliki penyakit kronis, sektor keuangan pasti akan terdampak akibat biaya ekstra ke rumah sakit atau melakukan tes swab.  "Awalnya mungkin hanya masalah kesehatan, namun berujung pada keuangan karena yang bersangkutan harus tetap bekerja demi merawat anggota keluarga yang sakit. Bisa muncul pula ketegangan dengan pasangan karena kelelahan mengurus keluarga yang sakit," jelasnya.  Namun, lanjut Nina, sapaannya, untungnya pelan-pelan masyarakat menjadi terbiasa dengan kondisi sulit akibat pandemi, dan mulai menunjukkan tanda-tanda bertahan. "Kita bisa melihat komunitas-komunitas yang saling membeli dari usaha temannya. Model kehidupan seperti ini membantu menyelamatkan mereka dari krisis dan ini harus dipertahankan," jelasnya.  Dari survei Teman Bumil dan Populix terlihat bahwa sebagian kecil mulai membuka usaha kecil-kecilan (27 persen) untuk keluar dari kesulitan keuangan. Meskipun sebagian besar masih mengandalkan tabungan pribadi (45 persen).  Perencana Keuangan Keluarga Rista Zwestika menjelaskan, pandemi Covid-19 ini membuktikan bahwa sebagian masyarakat kita belum melek finansial. "Sebagian besar tidak pernah menganggarkan dana darurat. Padahal saat terjadi kehilangan pekerjaan, dana darurat bisa menjadi penolong," jelasnya.  Idealnya, dana darurat yang harus dipersiapkan adalah minimal 6 kali pengeluaran bulanan bagi yang lajang, 9 kali penghasilan jika menikah tanpa anak, 12 kali jika memiliki anak 1, dan seterusnya.  Selain masalah keuangan, masalah terbesar kedua yang dialami para ibu rumah tangga dalam survei adalah kecemasan akan Covid-19 yakni sebesar 37 persen. Hasil menunjukkan 2 dari 10 ibu rumah tangga mengaku masih cemas dengan berita tentang Covid-19 yang mereka baca dari media sosial atau berita di intenet.

9 dari 10 Ibu Rumah Tangga Terdampak Pandemi, Mayoritas Masalah Uang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/saran-dpr-untuk-gaikindo-soal-persaingan-usaha-otomotif_m_191238.jpeg" alt="Pameran mobil yang digelar Gaikindo di Serpong, Tangerang beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Pameran mobil yang digelar Gaikindo di Serpong, Tangerang beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dampak dari pandemi covid-19 memporakporandakan berbagai macam target semua sektor industri, termasuk otomotif. Seperti diketahui mulai Januari hingga September 2020 penjualan kendaraan bermotor roda empat atau lebih masih terseok.  Tercatat selama sembilan bulan pertama hanya 407.380 unit mobil yang dibeli konsumen (ritel), bila diprosentasekan angka ini turun 46,4% dibanding periode sama tahun lalu. Menengok data yang dihimpun Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), selama Januari hingga September 2019 lalu, penjualan mobil ke konsumen mencapai 759.938 unit.  Merek Toyota masih menempati urutan pertama penjualan mobil ke konsumen. PT Toyota Astra Motor (TAM) selama 9 bulan mampu mengirim mobil ke konsumen sebanyak 128.076 unit. Meskipun paling tinggi penjualannya, angka ritel Toyota ini juga terdampak, sehingga anjlok 46,5% dibanding penjualan di periode sama tahun lalu yaitu sebanyak 239.417 unit.  Sementara merek Daihatsu menempati posisi kedua dari daftar merek terlaris di rentang waktu yang sama. Meskipun Daihatsu berhasil membukukan penjuala ritel sebanyak 73.488 unit, namun angka ini juga mengalami penurunan dibanding pada 2019, yaitu sebanyak 133.000-an unit.  Penjualan ke diler (wholesales) di Januari hingga September tahun ini, tercatat sebanyak 372.406 unit. Jumlah ini masih ambles 49,3% dibanding kurun waktu yang sama tahun lalu, yang masih sebanyak 755.094 unit.  Menurut Senior Research Specialist Mandiri Institute Andre Simangunsong dalam dalam Webinar Road to Indonesia Development Forum (IDF) 2021 (14/10) memproyeksi penjualan mobil di 2020 ini melorot 41,8 persen. Dengan perkiraan itu, penjualan mobil 2020 hanya sekitar 610 ribu unit dan semua segmen turun.  Ia mengatakan penurunan penjualan kemungkinan terjadi akibat virus corona. Pandemi tersebut berdampak buruk ke ekonomi dalam negeri dan daya beli masyarakat sehingga menekan angka penjualan. Namun, Andre memperkirakan penurunan tak akan berlangsung lama. Pihaknya yakin penjualan mobil bangkit lagi tahun depan.  Berdasar proyeksi lembaganya, penjualan mobil akan naik 38,7 persen menjadi 845 ribu unit pada periode waktu tersebut. Peningkatan akan berlanjut pada 2022 dan 2023. Pada 2022, Andre memperkirakan penjualan mobil mencapai 935 ribu atau naik 10,7 persen. Sementara itu pada 2023, penjualan akan naik 0,6 persen menjadi 941 ribu unit.  Disisi lain terkait untuk mendongkrak pasar Gaikindo resmi membatalkan penyelenggaraan Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2020. Dimana sebelumnya direncanakan berlangsung 21-29 November nanti. Namun karena pandemi Covid-19 masih terjadi maka ditunda menjadi 9–17 Januari 2021.

Proyeksi Penjualan Mobil Baru di 2020 Akan Melorot 41,8 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/terima-bansos-di-kantor-pos.jpg" alt="Kusdjayani, Warga Pabean Cantian mendatangi Kantor Pos menggunakan kursi roda untuk menerima bantuan sosial tahap pertama. (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kusdjayani, Warga Pabean Cantian mendatangi Kantor Pos menggunakan kursi roda untuk menerima bantuan sosial tahap pertama. (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyaluran bantuan sosial tunai (BST) gelombang pertama ditargetkan selesai sebelum Lebaran. Mulai kemarin, Kementerian Sosial bersama PT Pos Indonesia berupaya memperluas akses.  Menteri Sosial Juliari P. Batubara meminta Direktur Utama PT Pos Indonesia Gilarsi Wahyu Setijono mengakselerasi penyaluran BST.  ”Saya sudah menempuh sejumlah langkah, baik terkait dengan PT Pos maupun satuan kerja terkait di Kementerian Sosial,” katanya.  Upaya yang dilakukan PT Pos adalah menambah loket-loket di kantor pos dan titik penyaluran di komunitas. Selain itu, memperbanyak tempat penyaluran di kantor desa, sekolah, balai RW, atau lokasi yang mudah diakses keluarga penerima manfaat (KPM). ”Hal ini untuk memperluas jangkauan dan cover layanan,” kata Mensos.  Mensos juga meminta PT Pos memperpanjang durasi penyaluran. ”Bisa dimulai dari jam 07.00 sampai malam setiap hari. Dengan demikian, makin banyak masyarakat yang bisa dilayani,” ujar Juliari. Dia juga memerintah Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin (PFM) untuk terus memonitor dan melaporkan percepatan penyaluran BST. Harapannya, sebelum Idul Fitri, BST tahap pertama selesai disalurkan.  BST disalurkan kepada warga miskin dan rentan terdampak Covid-19 di luar Jabodetabek sebanyak 9 juta KK. Mereka adalah KPM di luar penerima program keluarga harapan (PKH). Selain itu, mereka ikut dalam program sembako dengan indeks bantuan Rp 600 ribu per kepala keluarga per bulan selama tiga bulan. Bantuan dimulai April hingga Juni.  Selain bansos yang berkaitan dengan Covid-19, Kemensos membagikan bansos reguler. Misalnya, program keluarga harapan untuk 10 juta orang. Ada juga bantuan sembako yang menargetkan 20 juta KPM.  Sebelumnya Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan, masih ada beberapa penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran. Karena itu, proses verifikasi dan perbaikan data harus terus dilakukan. Dengan demikian, penyaluran bantuan pada tahap berikutnya sudah dapat menggunakan data yang tepat dari usulan RT/RW.  Guna memastikan ketepatan sasaran, saat ini Kemendes PDTT dan Kemensos akan membuat kebijakan baru. Identitas setiap penerima akan dipasang di balai desa setempat atau ada uji publik. ”Sehingga orang bisa menyaksikan ini pantas atau tidak menerima bantuan. Kalau ada Kades yang mau main-main juga tidak akan bisa,” ujarnya.  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) mempercepat proses perbaikan data penerima bansos. Dia menilai, peran daerah dalam proses penyaluran bansos sangat penting. Setidaknya ada delapan jenis bantuan yang saat ini didistribusikan. ”Kepala daerah memegang peran penting untuk melaksanakan validasi, sinkronisasi, dan eksekusi penyaluran ini agar tepat sasaran,” ujar Tito kemarin (17/5).  Pemda juga perlu memastikan agar data bansos yang bersumber dari APBD disinkronisasi dengan bantuan yang berasal dari pusat. Dengan demikian, pembagiannya bisa dilakukan secara merata. ”Sehingga diperlukan validasi dan sinkronisasi data serta pengaturan waktu penyaluran bantuan antara pusat dan daerah,” imbuhnya.  Dari sisi pusat, pihaknya sudah memfasilitasi koordinasi antara kementerian teknis yang menangani bansos dan kepala daerah. Meski demikian, Tito menegaskan, keberhasilan penyaluran ditentukan kemampuan manajerial dan kepemimpinan kepala daerah. Sebab, kepala daerah lebih paham situasi daerah masing-masing.  Salah satu daerah yang dinilai positif oleh Tito adalah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Dia menilai langkah Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas melakukan validasi data dengan melibatkan kepala desa sangat baik. ”Saya sudah mendapat informasi tentang inovasi Bupati Anas. Saya puji beliau dengan terobosan ini karena bisa menyinkronkan berbagai skema bansos,” tuturnya.  Seperti diketahui, Azwar Anas membangun papan pengumuman yang berisi daftar nama, alamat warga KPM (keluarga penerima manfaat) yang diurut berdasarkan jenis program bantuan sosial. Mulai program PKH, bansos tunai, kartu sembako, BLT dana desa, bansos pemda, hingga kartu prakerja yang ditempatkan di objek vital. Dengan cara itu, warga leluasa mengecek kebenaran data sekaligus melapor bila terjadi data ganda atau belum terdaftar.  Tito menilai cara kerja yang transparan dan partisipatif sangat dibutuhkan dalam situasi sekarang. Mantan Kapolri itu meminta para kepala daerah mencontoh terobosan tersebut atau bahkan membuat inovasi lainnya. ”Saya berharap para kepala daerah terus berinovasi, sejauh itu di dalam koridor hukum dan efektif untuk mencapai tujuan program,” ucapnya.  Sementara itu, pandemi Covid-19 membuat utang Indonesia terus menumpuk. Terbaru, Indonesia mendapat pinjaman dari Bank Dunia USD 700 juta atau setara dengan Rp 10,3 triliun (kurs Rp 14.800). Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan, pinjaman itu akan digunakan untuk meningkatkan sistem perlindungan sosial dan memperkuat sektor keuangan.’’Dengan dukungan dari lembaga-lembaga internasional seperti Bank Dunia, kami dapat memberikan bantuan seperti penyediaan bansos. Kami juga bisa menjaga ketahanan ekonomi negara,’’ ujarnya di Jakarta.  Pinjaman tersebut akan dimanfaatkan untuk dua kegiatan utama. Pertama, pendanaan tambahan untuk asistensi program reformasi sosial senilai USD 400 juta. Proyek itu telah berhasil mendukung program utama pemerintah, yakni program keluarga harapan (PKH). Cakupan penerima kini diperluas dari 6 juta menjadi 10 juta keluarga.  Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Satu Kahkonen menuturkan, program kedua adalah Covid-19 Supplemental Financing for Indonesia’s First Financial Sector Reform Development Policy Loan. Nominalnya USD 300 juta. Dukungan untuk kebijakan pembangunan awal telah disetujui pada Maret 2020. Tujuannya, membantu meningkatkan efisiensi dan ketahanan sektor keuangan.  Rebranding 4 Sehat 5 Sempurna  Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 memiliki strategi baru melawan pandemi Covid-19. Yakni dengan rebranding gerakan nasional 4 sehat 5 sempurna. Strategi itu muncul setelah pertemuan Ketua Gugus Tugas Doni Monardo dengan pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) kemarin (17/5).  Wasekjen MUI Najamuddin Ramli mengatakan, dari pertemuan tersebut, Doni Monardo menawarkan kemitraan gugus tugas nasional dengan MUI. ”Dalam rangka kegiatan bersama. Tadi istilahnya membudayakan 4 sehat 5 sempurna,” ujarnya. Najamuddin menerangkan, Doni membawa konsep baru atau rebranding gerakan nasional 4 sehat 5 sempurna.  Dalam konsep lama, jelas Najamuddin, gerakan 4 sehat 5 sempurna cenderung hanya soal asupan nutrisi. Yaitu karbohidrat, sayuran, protein, dan buah-buahan. Kemudian disempurnakan dengan susu. Nah, pada konsep baru, gerakan nasional 4 sehat 5 sempurna itu dimodifikasi. Pertama, memakai masker. Kedua, mengatur jarak atau physical distancing. Ketiga, mencuci tangan. Keempat, olahraga, istirahat cukup, dan tidak panik. Kemudian disempurnakan dengan yang kelima, yaitu makanan bergizi. ”Ini sebagai gerakan nasional. Bagaimana memutus mata rantai Covid-19 ini,” katanya. MUI mendukung rebranding tersebut. Rencananya, dilakukan soft launching pada Rabu (20/5) malam mendatang.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=yzFL_FIfIhA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=IcFjZuDgpOk  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=A9T_JUrKV68

RI Pinjam Bank Dunia Rp 10,3 T untuk Atasi Dampak Korona

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Badut-Kampanye-PSBB-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Aksi Badut melakukan kampanye penggunaan masker dan aktivitas di rumah saat Operasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kawasan Bintaro, Pinrang, Kota Tanggerang, Banten, Rabu (22/4/2020). Badut Syariah turun melakukan kampanye agar masyarakat memb" width="100%">
<figcaption>Aksi Badut melakukan kampanye penggunaan masker dan aktivitas di rumah saat Operasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kawasan Bintaro, Pinrang, Kota Tanggerang, Banten, Rabu (22/4/2020). Badut Syariah turun melakukan kampanye agar masyarakat memb</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pusat Statistik mencatat adanya penurunan wisatawan mancanegara pada Maret 2020 sebesar 64,11 persen secara bulanan. Hal ini tentunya berdampak pada industri pariwisata yang ada di Indonesia.  Berdasarkan data BPS terkait Perkembangan Pariwisata dan Transportasi Nasional, tingkat penghunian kamar (TPK) hotel untuk klasifikasi bintang pada Maret 2020 mencapai rata-rata 32,24 persen atau turun 20,64 poin jika dibandingkan pada periode yang sama di tahun lalu sebesar 52,88 persen.  Kepala BPS Kecuk Suhariyanto mengatakan bahwa penurunan angka kedatangan wisman ke Indonesia ini diakibatkan oleh pandemi Covid-19 yang menyebabkan seluruh sektor pendukung pariwisata ikut merasakan dampaknya. Salah satu yang terkena dampak cukup besar adalah industri perhotelan.  "Penurunan jumlah wisman ini sangat berdampak kepada sektor pendukungnya seperti perhotelan, pariwisata, transportasi dan ini tentunya harus diwaspadai," terang Kecuk melalui telekonferensi pers, Senin (4/5).  Jika dibandingkan bulan Februari 2020, tingkat okupansi hotel turun 16,98 poin dari angka 49,22 persen. TPK pada Februari lalu ini terjadi di seluruh provinsi, dengan penurunan tertinggi tercatat di Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu sebesar 24,93 poin, diikuti Provinsi Bengkulu 23,14 poin, dan Provinsi DI Jogjakarta 22,42 poin.  "Sedangkan penurunan terendah tercatat di Provinsi Aceh yaitu sebesar 5,76 poin," tambahnya.  Untuk TPK tertinggi tercatat berada di Provinsi Papua Barat yaitu 45,75 persen, diikuti Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 43,26 persen dan Provinsi Kalimantan Timur sebesar 39,94 persen.  "Sedangkan, TPK (tingkat penghunian kamar hotel) terendah tercatat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 18,87 persen," tutupnya.

Akibat Covid-19, Okupansi Hotel Bintang Hanya 32,24% di Bulan Maret

dampak korona

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dampak korona