<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="ltr">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/05/IMG-20251105-WA0073-3570701312.jpg" alt="EVP Corporate Communication &amp; Social Responsibility BCA Hera F. Haryn (baju hijau) dalam acara pelatihan pewarnaan alami di Kota Medan, Sumatera Utara. (Sabik Aji Taufan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>EVP Corporate Communication &amp; Social Responsibility BCA Hera F. Haryn (baju hijau) dalam acara pelatihan pewarnaan alami di Kota Medan, Sumatera Utara. (Sabik Aji Taufan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="ltr">JawaPos.com - PT Bank Central Asia, Tbk menyakinkan kepada para pengrajin kain tenun agar tidak takut menggunakan pewarna alami. Meskipun produk yang dihasilkan memiliki nilai jual yang lebih tinggi, tapi pasar tetap terbuka.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">EVP Corporate Communication &amp; Social Responsibility&nbsp;BCA&nbsp;Hera F. Haryn mengatakan, pewarna alami memiliki banyak manfaat. Selain ramah lingkungan, dampak ekonominya pun tetap ada.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">"Mudah-mudahan dampak ekonomi,&nbsp;dampak lingkungan, kemudian juga dampak budaya itu juga bisa mendorong&nbsp;teman-teman penenun khususnya yang ada di bawah bakti BCA&nbsp;untuk tetap optimistis bahwa masih cerah," kata Hera dalam acara Pelatihan Pewarnaan Alami yang digelar di Istana Maimoon, Kota Medan, Sumatera Utara pada 4-6 November 2025.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Pewarnaan alami adalah budaya yang sudah lama ada di Indonesia. Oleh karena itu, warisan budaya ini perlu dipertahankan dan dilestarikan.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/016794523/23-anak-terserang-ispa-commissioning-rdf-plant-rorotan-dihentikan-sementara">23 Anak Terserang ISPA, Commissioning RDF Plant Rorotan Dihentikan Sementara</a></div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">"Selain kita memberikan pelatihan&nbsp;sesuai kebutuhan market,&nbsp;kemudian juga harapannya agar warisan ini tidak punah,&nbsp;agar tetap ada menjadi identitas kita&nbsp;sebagai sebuah negara yang berdaulat,&nbsp;tentunya memberikan impak ekonomi," imbuhnya.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">BCA pun berkomitmen membantu para pengrajin agar memiliki pasar penjualan produknya. BCA juga membuka kesempatan bagi para pengrajin memasarkan hasil karyanya di kegiatan korporasi, sehingga pengrajin memiliki akses penawaran kepada nasabah.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Selain itu, dalam ajang tahunan seperti BCA Expo, perusahaan memberi kesempatan kepada UMKM binaannya untuk membuat pasat. Dengan begitu, upaya perluasan pasar bisa lebih maksimal.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">"Penjualannya kalau kita lihat itu mengalami peningkatan,&nbsp;ini kan kita tahun ketiga,&nbsp;mengalami peningkatan dua kali lipat dari tahun sebelumnya," jelas Hera.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">"Jadi mudah-mudahan akses pasar ini bisa terus ada,&nbsp;agar teman-teman yang memproduksi minahan kita juga tetap optimistis,&nbsp;bisa mendapatkan penghasilan dari produk mereka," tandasnya.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Sebelumnya, BCA menggelar pembinaan pembuatan kain tradisional (wastra) menggunakan pewarna alam. Kegiatan ini bekerja sama dengan Perkumpulan Warna Alam Indonesia (Warlami)&nbsp; bagi 32 penenun&nbsp;songket&nbsp;Melayu Sumatra Utara.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Program Bakti BCA ini digelar pada 4-6 November 2025&nbsp; di Istana Maimoon, Medan, Sumatera Utara. Pembinaan&nbsp; ini merupakan wujud nyata dukungan BCA terhadap pelestarian budaya sekaligus pengembangan eco-fashion wastra warna alam di berbagai daerah.&nbsp;</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Seperti wastra di daerah lain, tenun songket Melayu Sumatra Utara merupakan kain tradisional yang merekam keunikan masyarakat dan kearifan lokal sejak masa lampau. Tenun songket ini&nbsp; memiliki motif yang terinspirasi dari keindahan alam daerah tersebut.&nbsp;</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Motif tenun songket Sumatra Utara tersebut dirajut dalam bentuk geometri indah dengan teknik stilasi yang nyaman dipandang. Banyak orang menyukai tenun songket Melayu Sumatra Utara karena keunikan tersebut.&nbsp;</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">&ldquo;Keindahan tenun songket Melayu Sumatra Utara tidak perlu diragukan lagi. Namun, saat ini banyak penenun belum menguasai teknik pewarnaan berbasis warna alam. Padahal, penggunaan warna alam pada tenun songket Melayu Sumatra Utara dapat menambah daya tarik dan nilai jualnya," kata EVP Corporate Communication &amp; Social Responsibility BCA Hera F. Haryn.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div>

BCA menyakinkan kepada para pengrajin kain tenun agar tidak takut menggunakan pewarna alami. Punya dampak ekonomi.

Pewarna Alami Punya Dampak Ekonomi Besar, BCA Minta Pengrajin Tenun Optimis Hadapi Pasar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/21/MRT-Jakarta-Dery-Ridwansah-2JPG-3915249497.jpg" alt="Rangkaian kereta MRT Jakarta melintas. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Rangkaian kereta MRT Jakarta melintas. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pembangunan MRT Tangerang Selatan (Tangsel) diproyeksikan membawa dampak positif bagi perekonomian daerah maupun masyarakat. Bahkan, kehadiran moda transportasi modern ini tidak hanya mempersingkat waktu tempuh pekerja, tetapi juga akan meningkatkan produk domestik regional bruto (PDRB) di Provinsi Banteng dan DKI Jakarta. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyampaikan MRT Tangsel akan menjadi game changer transportasi publik di wilayah penyangga Jakarta.&nbsp;Bahkan, dengan multiplier effect yang ditimbulkan, Bhima menyebut pembangunan MRT Tangsel dipandang bisa menjadi motor penggerak ekonomi wilayah sekaligus menambah pendapatan daerah. &ldquo;MRT Tangsel punya pengaruh besar bagi perekonomian, karena mempersingkat waktu tempuh bagi pekerja, meningkatkan pengembangan properti wilayah Banten, hingga mendorong PDRB," kata Bhima Yudhistira kepada JawaPos.com, Minggu (28/9). Lebih lanjut, ia juga menilai bahwa sejauh ini moda transportasi MRT memiliki kualitas pelayanan terbaik dibandingkan transportasi publik lain di wilayah Jabodetabek. Sehingga ia meyakini bahwa kehadiran MRT ke wilayah Banten tersebut dapat membawa manfaat yang positif. "Kalau ada MRT Tangsel tentu manfaatnya positif,&rdquo; lanjutnya. Menurut Bhima, salah satu dampak signifikan adalah berkurangnya biaya kemacetan. Terlebih setiap tahun tercatat sekitar Rp 38 triliun nilai PDB hilang akibat macet di Jakarta dan sekitarnya. &ldquo;Akses MRT bisa mengurangi biaya (kemacetan) itu menjadi aktivitas ekonomi yang produktif,&rdquo; jelasnya. Selain itu, Bhima menilai kehadiran MRT rute Lebak Bulus - Serpong juga dapat membuet pekerja yang sehari-hari melakukan perjalanan dari Tangsel ke perkantoran Jakarta akan lebih hemat. &ldquo;Biaya pengeluaran transportasi dari masyarakat pekerja di Tangsel ke perkantoran Jakarta juga berkurang, sehingga uang yang dibelanjakan untuk barang atau jasa lain meningkat,&rdquo; tambah Bhima. Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan bahwa kehadiran MRT yang menghubungkan Banten dan Jakarta dapat berdampak positif seiring dengan tingginya mobilitas masyarakat di dua provinsi. Selain itu, pihaknya pun optimistis dengan proyek yang sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan telah masuk dalam agenda prioritas nasional ini bisa turut menggenjot pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten. "Mobilisasi antara kedua wilayah juga sangat padat. Kami meyakini dengan adanya MRT, pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten akan semakin terdorong," ujar Andra Soni belum lama ini. Serpong dan Balaraja Moda Raya Terpadu (MRT) segera menembus Provinsi Banten. Pemerintah Provinsi Banten mendorong percepatan pembangunan jalur MRT sepanjang 17 kilometer yang akan masuk wilayahnya. Rencana tersebut dibahas dalam rapat koordinasi rencana pembangunan MRT di Wilayah Provinsi Banten di Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Senin (8/9). Hadir dalam forum ini Gubernur Banten Andra Soni, Dirjen Perkeretaapian, dan Direktur Utama PT MRT Jakarta. "Kami berdiskusi intens terkait dengan MRT. Baik MRT jalur Lebak Bulus - Serpong maupun Kembangan - Balaraja," kata Andra Soni. Menurutnya, proyek ini merupakan bagian dari RPJMN 2025 - 2029 dan masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Karena itu, kolaborasi antar pemerintah daerah dan swasta menjadi kunci. "Kalau masuk ke wilayah Banten itu kurang lebih sekitar 17 kilometer, yang jalur Serpong. Lebak Bulus - Serpong panjangnya 23 kilometer tapi 4 kilometer sekiannya itu maduk daerah Jakarta, yang masuk wilayah Banten itu kurang lebih 17 kilometer," terangnya. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten Tri Nurtopo mengungkapkan, di wilayah utara akan dibangun jalur MRT antara Kembangan -Balaraja sebagai bagian dari pembangunan Fase II Jalur East West Cikarang - Balaraja. Sedangkan bagian selatan akan dibangun jalur Lebak Bulus - Serpong, sebagai pengembangan pelayanan yang sudah ada, yaitu jalur North - South Lebak Bulus - Bundaran HI - Kota- Ancol. Di sisi lain, Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ichsan menyampaikan, dari 1,4 juta penduduk Kota Tangsel, sekitar 30 persen bekerja di Jakarta. Sehingga MRT membantu mobilitas warga. Menurut Pilar, keberadaan MRT akan memberikan alternatif transportasi publik yang cepat, nyaman, dan terjangkau. Proyek East-West yang menghubungkan Bekasi, Jakarta, hingga Tangerang Raya diharapkan dapat mengurangi kemacetan lalu lintas akibat dominasi kendaraan pribadi. Pilar menyoroti dampak positif MRT terhadap perekonomian lokal. Pembangunan MRT bukan hanya soal transportasi, tapi juga pengembangan ekonomi, peningkatan nilai properti, dan peluang usaha. "Multiplier effect, ke depan bagus sekali untuk perkembangan ekonomi, menambah nilai daripada pengembang. Mereka bisa meningkatkan daya beli perumahan. Untuk yang usaha, bisnis-bisnis, mereka banyak sekali mobilitas, ya semakin bagus untuk usaha perdagangan, untuk jasa," ujarnya. Sumber pendanaan proyek ini sepenuhnya berasal dari investasi swasta. Saat ini, feasibility study (FS) tengah berjalan dan ditargetkan rampung akhir 2025. PT MRT sedang mengkaji dua alternatif trase masuk ke Tangsel, yaitu jalur selatan melalui Pondok Cabe (Ciputat) dan jalur utara lewat Pondok Aren (Bintaro) yang terhubung dengan tol menuju Serpong. Pemilihan trase akan mempertimbangkan potensi penumpang dan daya beli masyarakat, serta investasi yang paling efektif secara bisnis. "Tingkat keterlibatan pemerintah daerah dalam penyediaan lahan dapat menekan biaya investasi dan harga tiket," tambah Pilar. Dia menambahkan, selain Sinar Mas, pengembang lain yang sudah menyatakan dukungannya dalam pembangunan MRT ke Tangsel yaitu Alam Sutera, dan Lippo. Pihaknya juga akan berkomunikasi dengan Bintaro Jaya untuk mendukung proyek ini. "Insya Allah semuanya sih mendukung ya, karena ini juga untuk kebaikan semua seperti itu," lanjutnya. Pilar menambahkan, meski ada beberapa tahapan dan kebijakan fiskal yang masih menunggu hasil FS dan keputusan pemerintah, namun Gubernur Banten dan Gubernur DKI Jakarta sudah sepakat untuk menyelesaikan proyek MRT ini. "Dua jalur ini, Pondok Cabe dan Bintaro, akan digunakan salah satunya," tutup Pilar.

MRT Tangsel diharapkan membawa dampak positif bagi perekonomian Banten dan Jakarta, meningkatkan PDRB dan efisiensi transportasi.

Dampak Ekonomi Pembangunan MRT Tangsel, Bisa Kurangi Pengeluaran Transportasi Pekerja hingga Genjot PDRB Jakarta dan Banten

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/16/rG3rwiB1Upc2q4WRJ6cB3cYPMclkFnW4YhlORPI5-3452512975.jpg" alt="Ilustrasi maskapai penerbangan murah FlyJaya. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi maskapai penerbangan murah FlyJaya. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Masyarakat Jember yang menantikan transportasi langsung dan cepat menuju Jakarta perlu bersabar. Tadinya diharapkan ada penerbangan langsung dari Jember menuju Jakarta.&nbsp; Maskapai penerbangan berbiaya hemat (LCC) terbaru di Indonesia, PT Surya Mataram Nusantara (FlyJaya), mengumumkan bahwa rute perdana Jakarta (Halim Perdanakusuma/HLP) &ndash; Jember (Notohadinegoro/JBB) belum bisa dibuka sesuai target awal. Yakni 18 September 2025. Direktur Niaga FlyJaya Ary Mercyanto menjelaskan, proses perizinan operasional dan persiapan infrastruktur bandara masih berlangsung. Sehingga penerbangan komersial tidak dapat langsung dijalankan.&nbsp; &ldquo;Antusiasme yang kami terima dari masyarakat, baik di Jakarta maupun Jember, sungguh luar biasa. Kami optimis penerbangan ini akan segera terwujud, namun kami mohon maaf karena belum bisa memulai pada tanggal yang direncanakan,&rdquo; kata Ary Mercyanto dalam keterangan resmi, Selasa (16/9). Rute Jakarta&ndash;Jember dinilai strategis karena selama ini akses menuju Jember masih terbatas. Warga yang ingin bepergian dari ibu kota ke Jember biasanya harus menempuh perjalanan udara ke Surabaya terlebih dahulu, lalu melanjutkan perjalanan darat sekitar 4&ndash;5 jam.&nbsp; Dengan adanya rute langsung ini, waktu tempuh diperkirakan bisa dipangkas hingga separonya.&nbsp;Selain memudahkan mobilitas masyarakat, jalur udara ini digadang-gadang dapat memberi dorongan signifikan terhadap sektor ekonomi dan pariwisata di kawasan Tapal Kuda, Jawa Timur.&nbsp; Pemerintah Kabupaten Jember sendiri menyatakan dukungan penuh atas rencana pembukaan jalur penerbangan ini, karena dapat menjadi pintu masuk baru bagi wisatawan dan investor. Keterlambatan penerbangan perdana FlyJaya salah satunya dipengaruhi oleh kesiapan Bandara Notohadinegoro, yang masih memerlukan sejumlah penyesuaian fasilitas untuk memenuhi standar penerbangan komersial. &ldquo;Proses perizinan dan kesiapan infrastruktur ini adalah standar prosedur yang harus dipenuhi setiap maskapai sebelum membuka rute baru. Tujuannya untuk memastikan aspek keselamatan, keamanan, dan kelayakan operasional benar-benar terpenuhi,&rdquo; tegas Ary. Meski harus ditunda, FlyJaya memastikan pihaknya tetap berkomitmen menghadirkan penerbangan langsung ke Jember dalam waktu dekat.&nbsp; Manajemen bersama Pemerintah Kabupaten Jember akan segera mengumumkan jadwal resmi penerbangan perdana serta pembukaan penjualan tiket, setelah izin operasional dikeluarkan regulator dan infrastruktur bandara rampung. &ldquo;Kami menghargai kesabaran semua pihak, khususnya masyarakat Jember. Kami ingin memastikan penerbangan ini berjalan sesuai standar terbaik, bukan sekadar cepat,&rdquo; tandas Ary. Ary Mercyanto menjelaskan, rute ini akan menjadi sebuah tonggak penting, tidak hanya bagi FlyJaya, tetapi juga bagi masyarakat Jember dan sekitarnya. Yakni dapat memangkas waktu tempuh secara signifikan serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di wilayah tersebut. &rdquo;Kami sangat antusias dan bersyukur atas antusiasme luar biasa yang kami terima dari masyarakat, baik di Jakarta maupun Jember,&rdquo; ujar Ary. &rdquo;Sambil menunggu kesiapan perizinan dari Kemenhub, rencananya penerbangan FlyJaya rute HLP-JBB pada 23 September 2025. Ini adalah bentuk komitmen kami untuk menyediakan konektivitas udara yang efisien, aman, dan terjangkau, serta mendukung mobilitas dan kemajuan daerah,&rdquo; tegas Ary.

FlyJaya menunda penerbangan langsung Jakarta-Jember hingga infrastruktur siap, dampak bagi ekonomi dan wisata

Tak  Lama Lagi FlyJaya Segera Layani Penerbangan Perdana Jakarta–Jember, Perizinan dan Infrastruktur Segera Tuntas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/11/g2hy125jiGvNHFCPlb9qtAGpLaQ1piiZ0vVaigXD-1-1358357649.jpg" alt="Kementerian Pekerjaan Umum (PU) turun tangan melakukan langkah tanggap darurat banjir di Bali. (Dok Kementerian Pekerjaan Umum)" width="100%">
<figcaption>Kementerian Pekerjaan Umum (PU) turun tangan melakukan langkah tanggap darurat banjir di Bali. (Dok Kementerian Pekerjaan Umum)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Musibah banjir dahsyat yang melanda Bali baru-baru ini telah menimbulkan kerugian yang jauh melampaui sekadar kerusakan fisik. Masalah ini merupakan tantangan kompleks yang membutuhkan penanganan serius dari pemerintah dan kesadaran bersama dari masyarakat.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/016558362/lipsus-otomotif-pasar-mobil-listrik-bekas-belum-terbentuk-banyak-pedagang-masih-enggan-jualan">Lipsus Otomotif: Pasar Mobil Listrik Bekas Belum Terbentuk, Banyak Pedagang Masih Enggan Jualan</a>&nbsp; Pakar Ekonomi dari Universitas Warmadewa Denpasar, I Made Sara, mengatakan dampak ekonomi yang ditimbulkan tidak hanya bersifat langsung, melainkan juga merambat ke berbagai sektor, menciptakan efek domino yang merugikan. Kerugian materiil akibat banjir pun terlihat jelas pada kerusakan bangunan, properti, dan kendaraan yang terendam.&nbsp; "Banyak kendaraan roda dua maupun roda empat yang mogok atau rusak parah karena terendam banjir,&rdquo; kata I Made Sara seperti dikutip di Radar Bali (Jawa Pos Group), Kamis (11/9). Selain itu, sektor infrastruktur juga mengalami kerusakan parah, seperti jalan, jembatan, dan sistem drainase. Hal ini sangat mengganggu mobilitas dan distribusi barang, yang merupakan tulang punggung perekonomian.&nbsp; Sektor pertanian, yang menjadi salah satu penopang ekonomi lokal, juga tidak luput dari dampak. Lahan pertanian dan infrastruktur irigasi rusak total, mengancam ketahanan pangan dan mata pencaharian petani. ​Lebih lanjut, dampak banjir ini juga menghambat aktivitas ekonomi secara umum di Denpasar dan Bali. "Hal ini menyebabkan kerugian pendapatan dan produktivitas," ujar Made Sara.&nbsp; Sektor pariwisata, yang merupakan denyut nadi perekonomian Bali, juga terdampak secara signifikan. Akses menuju bandara dan berbagai destinasi wisata terganggu, menyebabkan kemacetan parah dan penundaan penerbangan.&nbsp; Citra Bali sebagai destinasi wisata yang aman dan nyaman juga berpotensi menurun, yang dapat mengurangi jumlah kunjungan wisatawan di masa mendatang. ​"Strategi kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan untuk menjaga kestabilan ekonomi di tengah ancaman banjir," pungkas Made Sara. (*) &nbsp;

Banjir di Bali menyebabkan kerugian ekonomi yang besar, mempengaruhi berbagai sektor, termasuk pariwisata dan pertanian.

Dampak Ekonomi pada Banjir Bali Tak Hanya Bersifat Langsung, Tapi Turut Merambat ke Berbagai Sektor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/01/Boikot-Produk-produk-Israel-Xcom_sonkisseu-3527285649.jpg" alt="Boikot Produk-produk Israel (X.com/sonkisseu)" width="100%">
<figcaption>Boikot Produk-produk Israel (X.com/sonkisseu)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Masih berlangsungnya agresi militer Israel ke Gaza, berdampak aksi boikot terhadap sejumlah merek global terus menggema di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Di ruang-ruang digital, daftar produk yang dianggap terafiliasi dengan Israel beredar luas, sering kali tanpa data dan rujukan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pakar ekonomi mengingatkan pentingnya bersikap bijak dan cermat dalam menyikapi ajakan boikot agar semangat solidaritas tidak berubah menjadi aksi yang kontraproduktif. Ekonom Universitas Airlangga, Gigih Prihantono menjelaskan, aksi boikot yang tidak berbasis data akurat dapat berdampak serius pada perekonomian nasional, mulai dari penurunan omzet pelaku usaha, ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga memburuknya persepsi investasi. "Betul bisa berimbas kepada ketenagakerjaan karena yang rugi kita sendiri sebenarnya kalau black campaign ini terus meluas," ujarnya lewat keterangan tertulisnya, Rabu (16/7). Salah satu rujukan kredibel yang dapat dijadikan acuan oleh masyarakat adalah laporan resmi Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa - Bangsa (OHCHR) yang dirilis pada akhir Juni 2025. Laporan bertajuk From Economy of Occupation to Economy of Genocide tersebut mengungkap peran sejumlah korporasi yang berkontribusi langsung dan signifikan dalam mendukung pelanggaran HAM berat di Palestina Menurut laporan tersebut, bentuk keterlibatan dunia usaha mencakup dukungan teknologi, logistik, pendanaan dan investasi yang memperkuat sistem apartheid, pendudukan illegal Israel, hingga genosida. Namun menariknya, meski banyak perusahaan yang disebut, tidak semua sektor usaha masuk dalam daftar tersebut. Beberapa merek di sektor makanan dan minuman yang selama ini kerap menjadi sasaran utama boikot di Indonesia seperti Starbucks, KFC, dan McDonald&rsquo;s justru tidak disebutkan dalam laporan itu. Fakta ini memperlihatkan adanya ketimpangan persepsi publik dan data objektif yang kemudian melahirkan gerakan boikot yang rawan salah sasaran. Dampak ekonomi dari aksi boikot yang tidak terverifikasi sudah mulai terlihat. Data Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mencatat hingga Maret 2025 terdapat 73.992 kasus PHK di berbagai sektor di Indonesia. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 hanya berada pada kisaran 4,8%-5,0%, jauh di bawah target 5,2%. Artinya, tahun ini akan terjadi perlambatan ekonomi secara signifikan. Menurut Gigih Prihantono, selama gerakan boikot masih berlangsung dalam skala kecil, dampaknya belum terasa signifikan. Namun, aksi ini bisa berdampak serius jika terus meluas dan menyasar pihak-pihak yang sebenarnya tidak memiliki keterlibatan langsung dalam konflik Palestina-Israel. Gigih mendorong pemerintah melakukan intervensi untuk meluruskan informasi dan memberikan edukasi yang objektif. "Pemerintah harus ikut turun. Harus dipisahkan juga antara konflik Israel-Palestina ini dengan perusahaan-perusahaan yang tidak berafiliasi secara riil," ujarnya. Gigih membandingkan fenomena boikot saat ini dengan gerakan &lsquo;cinta rupiah&rsquo; yang pernah muncul di tengah krisis moneter. Menurutnya, peran aktif pemerintah sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas ekonomi sosial negara, mencegah salah arah solidaritas, dan memastikan gerakan masyarakat tetap bermuara pada dampak positif. Adapun solidaritas terhadap Palestina adalah sikap mulia. Namun, dalam menyalurkannya, masyarakat perlu mengedepankan ketelitian, verifikasi, dan pertimbangan maslahat yang lebih luas. Sikap kritis, bijak, dan berbasis data bukan hanya akan memperkuat posisi moral Indonesia di mata dunia, tetapi juga mencegah gerakan ini ditunggangi kepentingan lain yang justru menyakiti pihak-pihak tak bersalah di dalam negeri.

Masih berlangsungnya agresi militer Israel ke Gaza, berdampak aksi boikot terhadap sejumlah merek global terus menggema di dunia.

Kata Pengamat Soal Dampak Ekonomi di Tengah Seruan Boikot Produk Terafiliasi Israel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/IMG20220403150907.jpg" alt="Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto (tengah) mendampingi Menhub Budi Karya (kiri) di Stasiun Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Linna Susanti/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto (tengah) mendampingi Menhub Budi Karya (kiri) di Stasiun Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Linna Susanti/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto sambut baik operasional kereta api (KA) jalur Bogor–Sukabumi minggu depan. Rencananya dari Stasiun Paledang samping Stasiun Cicurug Kabupaten Sukabumi, diharapkan akan berdampak kepada ekonomi kedua daerah.  Bima Arya menuturkan, beberapa waktu lalu saat masih beroperasi, warga begitu antusias menumpang kereta Bogor–Sukabumi. Meskipun harus memesan tiket dua minggu sebelumnya.  ”Jadi banyak yang datang kemudian usaha, pekerjaan, dan perkantoran, Bogor dan Sukabumi,” kata Bima Seperti dilansir dari Antara pada Senin (4/4).  Bima mendukung langkah Menteri Budi Karya membangun kembali jalur ganda kereta Bogor–Sukabumi. Apalagi perencanaannya terintegrasi dengan desain pembangunan daerah yakni potensi ekonomi wisata sekitar masing-masing stasiun yang dilewati.  Jalur KA Bogor–Sukabumi pada awal pembukaan, akan melalui Stasiun Paledang, Batutulis di Kota Bogor, Stasiun Ciomas, Cigombong, dan Maseng di Kabupaten Bogor serta Stasiun Cicurug di Kabupaten Sukabumi. Di Kota Bogor, kata Bima, dipersiapkan transit oriented development (TOD) Batu Tulis yang mempunyai aspek sejarah akan diintegrasikan dengan konsep stasiun di situ.  Di sisi lain, menurut dia, hubungan kekerabatan dan pertalian persaudaraan warga Bogor dan Sukabumi akan kembali terjalin intens melalui moda transportasi kereta tersebut.  ”Ada titik-titik prospektif di Kota Bogor dan Sukabumi yang dirangkai Pak Menteri melalui jalur kereta ini. Tentu kita menyambut baik,” papar Bima.  Setelah berhenti operasional selama delapan bulan karena proses pembangunan jalur rel ganda Bogor–Sukabumi, Menhub Budi Karya didampingi Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menjajal jalur Kereta Api (KA) Bogor–Sukabumi dari Stasiun Paledang pada hari pertama Ramadan 1443 Hijriah atau Minggu (3/4). Menhub mengumumkan segera membuka kembali operasional jalur KA tersebut akhir minggu ini atau setidaknya pekan depan.  ”Kereta pun dipastikan bisa mengangkut warga mudik Lebaran 2022 dengan kapasitas lebih banyak dan lebih cepat. Sudah, sudah pasti. Tarif dan jadwal nanti oleh KAI,” ujar Budi Karya Sumadi.

Bima Arya Sambut Rencana Operasional KA Bogor-Sukabumi Minggu Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/1803-2021-Tolo-Sumatera-Ruas-Bangkinang-Pekanbaru.jpeg" alt="Penyelesaian fisik Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas Pekanbaru–Bangkinang, tinggal menunggu status pembebasan izin lahan kawasan yang tersisa. Humas Pemrov Riau/Antara" width="100%">
<figcaption>Penyelesaian fisik Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas Pekanbaru–Bangkinang, tinggal menunggu status pembebasan izin lahan kawasan yang tersisa. Humas Pemrov Riau/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan, Tol Trans Sumatera menimbulkan dampak ekonomi yang luar biasa.  ”Jalan tol yang dibangun di Pulau Sumatera yang saat ini dari Lampung ke Palembang menimbulkan dampak ekonomi yang luar biasa,” ujar Menteri BUMN Erick Thohir seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Senin (14/6) malam.  Hal itu, kata dia, bisa dilihat dari konsumsi listrik yang mengalami peningkatan dan mobilitas dari Sumatera ke Jawa yang naik sampai 40 persen. ”Inilah transaksi-transaksi yang kita harapkan sehingga biaya logistik menjadi lebih murah,” ujar Erick Thohir.  Di samping itu, kata dia, jalan-jalan tol yang dibangun di Pulau Jawa juga menimbulkan dampak positif luar biasa secara ekonomi bagi daerah-daerah sekitarnya.  Sebelumnya PT Hutama Karya (Persero) mengungkapkan kehadiran Tol Trans Sumatera nantinya dapat menurunkan biaya logistik hingga mencapai 24,22 persen. Direktur Utama Hutama Karya Budi Harto mengatakan, Tol Trans Sumatera menciptakan efisiensi waktu tempuh perjalanan.  ”Misalnya dari Lampung ke Palembang dari waktu tempuh yang semula 12 jam menjadi 5 jam,” tutur Budi Harto.  Selain itu, lanjut dia, Tol Trans Sumatera akan mendorong perkembangan pusat perekonomian baru. Kendati demikian Hutama Karya menyebut Tol Trans Sumatera masih membutuhkan suntikan dana baik untuk ruas yang telah beroperasi maupun yang dalam fase konstruksi.  Dia menambahkan, untuk ruas Trans Sumatera dalam fase konstruksi, masih menunggu tambahan modal untuk dukungan pembangunan sebesar Rp 60,7 triliun dari rencana nilai investasi seluruhnya Rp 79,5 triliun. Ketersediaan ekuitas saat ini untuk ruas konstruksi sebesar Rp 12,5 triliun dan pinjaman Rp 6,2 triliun, kemudian ketersediaan ekuitas dari mitra terdapat Rp 100 miliar.

Menteri BUMN Sebut Tol Trans Sumatera Punya Dampak Ekonomi Luar Biasa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/OTG.jpg" alt="Ilustrasi memerangi virus Korona (Adnan Reza Maulana/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi memerangi virus Korona (Adnan Reza Maulana/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com–Pandemi Covid-19 membawa dampak multidimensi bagi masyarakat. Tidak hanya bagi kesehatan namun juga berdampak bagi ekonomi dan sosial. Intervensi pemerintah terhadap kesehatan masyarakat memiliki tujuan agar warga negaranya tetap sehat dan tetap produktif.  Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan Kementerian Kesehatan Mohammad Subuh mengatakan, apabila terjadi peristiwa global public health seperti pandemi Covid-19, tentu ada permasalahan yang harus diantisipasi negara hingga ke tatanan individu.  ”Karena permasalahan ini menimbulkan berbagai efek. Pertama tentu kita berhadapan dengan masalah kesehatan, kedua perekonomian sudah mulai terdampak, saya lihat keamanan juga sudah mulai terganggu,” ujar Mohammad Subuh dalam keterangannya, Sabtu (19/12).  Dari kacamata ekonomi, lanjut dia, pandemi Covid-19 harus dikendalikan. Sebab, sumber daya di bidang kesehatan maupun anggaran pemerintah juga terbatas. Oleh karena itu, upaya menyehatkan masyarakat pun harus diprioritaskan.  ”Saya kira pemerintah kita sudah all out, dari sektor kesehatan dananya begitu besar, stimulus perekonomian juga dananya besar. Tujuannya satu, ingin menyehatkan individu, karena kalau individu sehat, akan membuat produktivitas meningkat, sehingga pendapatan individu meningkat, dan berdampak pendapatan negara juga ikut meningkat. Jadi dengan melindungi kesehatan, kita juga melindungi negara,” jelas Mohammad Subuh.  Perawatan pasien Covid-19 menelan biaya yang besar. Rata-rata Rp 184 juta per orang. Perawatan yang mahal itu karena memerlukan perawatan secara khusus. Jika  memerlukan perawatan misalnya ICU itu satu hari Rp 15 juta, apalagi menggunakan ventilator. Kemudian apabila ada penyakit penyerta, ditambah lagi rata-ratanya menjadi Rp 17 juta per hari.  ”Kondisi inilah yang harus dihindari, semua biaya saat ini tanggung jawab negara. Namun kita ada batasnya yang tadi saya sebut sumber daya terbatas. Oleh karena itu sumber daya yang ada ini kita optimalkan dengan upaya-upaya pencegahan,” ungkap Mohammad Subuh.  Dia menambahkan, individu perlu menyadari bahwa kesehatan mereka adalah aset terpenting dan juga menyadari kesehatan adalah investasi jangka panjang.  Selama ini, 1.620 relawan yang melakukan uji klinik vaksin Covid-19 fase III di Bandung tidak menemui kendala yang berarti, artinya baik-baik saja. Kemudian pemerintah juga akan mendatangkan vaksin dari luar negeri yang sudah selesai melakukan uji klinik fase III.  ”Pemerintah sudah melakukan simulasi, sebagai bentuk uji coba untuk menimbulkan kepercayaan. Di Bogor, presiden terlibat langsung dalam simulasi. Di Karawang, Wakil Presiden. Ini artinya pemerintah sangat serius mempersiapkan, sehingga nanti ketika vaksin datang kita sudah siap melakukan vaksinasi,” ujar Mohammad Subuh.  Meski vaksin dari luar negeri akan tiba, program vaksinasi perlu proses terlebih dahulu. Terutama mendapat izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Negara memiliki kewenangan tersendiri dan otorisasi mandiri untuk memberikan izin peredaran suatu obat, tapi tentu mengedepankan asas kehati-hatian mempertimbangkan keamanan, efektivitas, dan kehalalannya.  ”Saat ini, pemulihan kesehatan dan ekonomi bisa dilakukan dengan menjaga budaya 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak), karena tanpa upaya seperti itu, pemulihan ekonomi Indonesia sangat sulit. Bagi masyarakat tidak perlu ragu, saat vaksin datang, pasti sudah dijamin proses memastikan keamanan dan efektivitasnya,” ujar Mohammad Subuh.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=0qzepVa_sZE

Vaksin dan Hidup Sehat Jadi Jurus Atasi Pandemi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/tauhid-ahmad.jpg" alt="tauhid ahmad" width="100%">
<figcaption>tauhid ahmad</figcaption>
</figure>KEBUTUHAN pendanaan untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN) mau tidak mau memerlukan biaya besar. Hal itu berdampak pada defisit APBN yang dipastikan melebar. Dalam menanggulangi pandemi Covid-19, pemerintah membutuhkan tambahan pembiayaan mencapai Rp 903,46 triliun. Angka tersebut berasal dari pelebaran defisit yang mencapai Rp 1.039,2 triliun atau setara dengan 6,34 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).  Nah, kemampuan pendanaan melalui pinjaman, penerbitan surat berharga negara (SBN), dan lainnya itu paling-paling hanya bisa memenuhi sekitar Rp 300 triliun. Tentu pemerintah memerlukan tambahan dana untuk memenuhi pembiayaan pandemi.  Pemerintah pun melakukan berbagai solusi untuk menambal defisit. Saat ini langkah yang diambil pemerintah adalah berbagi beban atau burden sharing dengan Bank Indonesia (BI) untuk pembiayaan dampak pandemi. Tanpa adanya pembagian beban itu, akan berat dan sulit membiayai program PEN yang menyedot dana cukup besar.  Memang tidak mudah bagi BI menerima beban ini. Tapi, saya kira, dalam situasi seperti ini, kehadiran BI diperlukan dan sangat penting. Sehingga BI bisa ikut bertanggung jawab menanggung beban ekonomi yang tidak bisa dipenuhi otoritas fiskal semata.  Pemerintah juga sudah menjelaskan bahwa kebutuhan pembiayaan ini terbagi dalam dua kategori yang beban bunga utangnya akan dibagi bersama. Dua kategori itu adalah public goods sebesar Rp 397,56 triliun dan non-public goods senilai Rp 505,8 triliun. Kategori public goods ini mencakup pembiayaan di sektor kesehatan, perlindungan sosial, dan dukungan sektoral sekaligus pemerintah daerah. Sementara itu, non-public goods untuk UMKM, korporasi non-UMKM, dan lainnya.  Saya kira apa yang sudah disepakati Kementerian Keuangan dan BI untuk burden sharing adalah kebijakan yang bagus. Mau tidak mau memang burden sharing adalah langkah yang positif, tapi jangan sampai nanti bisa menggerus kepercayaan dunia internasional pada independensi BI. Karena tetap saja independensi menjadi poin penting.  Selain itu, jangan sampai ada dampak pada operasi moneter yang dilakukan BI, harus hati-hati. Terutama pada nilai tukar dan inflasi. Jangan sampai burden sharing dengan BI ini malah membuat nilai tukar terdepresiasi. Inflasi juga jangan sampai terlalu tinggi.  Kemudian, burden sharing juga harus dibarengi efektivitas program PEN itu sendiri. Itu penting. Sebab, burden sharing ini kan dilakukan secara bertahap. Tidak mungkin semua nominal yang dibebankan ke BI akan langsung terserap. Itu semua akan mengikuti implementasi di lapangan. Saat ini ada persoalan di implementasi. Jadi, harus betul-betul dipastikan efektivitasnya. Kalau sudah burden sharing lalu efektivitasnya rendah, kita akan rugi dua kali.  Menurut saya, defisit yang mencapai 6,34 persen itu harus dioptimalisasi. Jangan sampai beban utang dan pokok utang yang dikeluarkan tidak setimpal dengan efektivitas program PEN. Burden sharing ini juga kan ada beban biaya yang besar, beban yang harus ditanggung ke neraca BI ini kan besar juga.  Kalau pemulihan ekonominya bagus ya harus disyukuri. Tapi, kalau tidak, ya akibatnya nanti ada beban pemulihan yang harus dibayar pada tahun-tahun mendatang. Sehingga pada 2021 dan 2022 tetap defisit. Tahun depan pun stimulus tetap dibutuhkan karena banyak recovery yang belum bisa rampung tahun ini.  *Disarikan dari wawancara dengan wartawan Jawa Pos Dinda Juwita  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=5gAOtre8hV0  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=oG127OxtQ6Y  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=6xFtXGz8724  &nbsp;

Berbagi Beban Tanggulangi Dampak Ekonomi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/IMG-20200419-WA0009_1-1.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melepas petugas pos dan ojek daring untuk menyalurkan bansos Pemprov Jabar kepada keluarga rumah tangga sasaran Kota Bandung di Kantor Sentral Pengolahan Pos Bandung pada Minggu (19/4). Humas Pemprov Jabar/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melepas petugas pos dan ojek daring untuk menyalurkan bansos Pemprov Jabar kepada keluarga rumah tangga sasaran Kota Bandung di Kantor Sentral Pengolahan Pos Bandung pada Minggu (19/4). Humas Pemprov Jabar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Bansos senilai Rp 500 ribu dari Pemprov Jabar merupakan salah satu dari sembilan bantuan kepada warga terdampak pandemi Covid-19. Sembilan pintu itu adalah program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, kartu prakerja, dana desa (bagi kabupaten), bansos dari presiden untuk Jabodetabek, bansos provinsi, serta bansos dari kabupaten/kota. Kemudian kementerian sosial memberikan bantuan sosial tunai kepada masyarakat terdampak pandemi Covid-19 Rp 600 ribu per bulan per kepala keluarga mulai minggu ketiga April hingga Juni 2020.  Gubernur Jawa Barat (Jabar) M. Ridwan Kamil atau Kang Emil meminta bupati/wali kota di Jabar menyempurnakan data penerima bantuan sosial (bansos). Sehingga, bantuan untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi Covid-19 tepat sasaran.  ”Jadi dana provinsi yang sudah disetujui Pak Ketua DPRD Jabar ini bukan untuk semua golongan,” kata Kang Emil seperti dilansir dari Antara pada Minggu (19/4).  Pemprov juga menggagas Gerakan Nasi Bungkus atau Gasibu untuk memastikan semua warga Jabar dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya.  ”Jadi, tugas kepala daerah tingkat kota/kabupaten itu, mohon maaf sambil saya memberikan masukan, bukan soal urusan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) atau tidak DTKS. Justru yang terpenting itu adalah Kota Bandung misalkan, membuat rumus berapa ribu yang dapat PKH (program keluarga harapan), berapa ribu yang dapat program sembako dari pemerintah pusat, itu mah rutin,” kata Kang Emil.  Kemudian, berapa ribu yang mendapat bantuan tunai kemensos (kementerian sosial), berapa ribu yang dapat bantuan dari Provinsi Jabar, berapa ribu yang dapat dari Kota Bandung (misalkan) itu, dan berapa yang tidak terdata. ”Saya kira itu data penerima yang harus disempurnakan, tapi sambil data disempurnakan kita kirim bantuan yang sudah siap,” ujar Kang Emil.  Pada Minggu (19/4), Peprov Jabar mulai menyalurkan bansos untuk 5.492 keluarga rumah tangga sasaran (KRTS), terdiri atas 4.668 KRTS di Kota Bandung dan 824 KRTS di Kota Cimahi. Dia mengapresiasi PT Pos Indonesia (Persero) dan ojek daring yang telah membantu Pemprov Jabar menyalurkan bansos tersebut.  ”Pemprov Jabar bangga dengan kesigapan PT Pos yang sangat responsif. Khususnya, untuk Kantor Pos Regional Jabar. Semua yang kami inginkan dikerjakan dengan akurasi dan profesionalisme yang saya banggakan,” kata Kang Emil.  Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung Eric Mohamad Atthauriq mengatakan, atas nama masyarakat dan Pemkot Bandung menyampaikan terima kasih atas bansos dari Pemprov Jabar. ”Kami, masyarakat dan Pemerintah Kota Bandung menyambut baik dan berterima kasih kepada Pak Gubernur dan jajaran pemprov,” kata Eric.  Bansos dari Pemrov Jabar, kata Eric, bisa mengurangi beban warga Kota Bandung yang akan mulai menerapkan PSBB pada 22 April. Dia pun melaporkan bahwa DTKS di Kota Bandung yang terdata kurang lebih ada 137 ribu penerima, 60 ribunya di antaranya sudah ter-cover APBN baik dari program sembako maupun PKH. ”Sisanya 77 ribu penerima ini yang menjadi tanggung jawab dari sekarang ada 4.668 jadi beban Provinsi Jabar dan sisanya kami Pemkot Bandung sudah siap mengalokasikan anggaran untuk bantuan,” ucap Eric.  Hal senada disampaikan Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna. Kota Cimahi pun akan menerapkan PSBB pada 22 April. ”Yang terkena dampak ini bukan hanya dari sisi kesehatan. Wabah ini memberikan dampak terhadap semua sendi kehidupan terutama ekonomi,” kata Ajay.  Sementara itu, Kepala Kantor Regional V Jawa Barat PT Pos Indonesia (Persero) Heli Siti Halimah berharap masyarakat penerima bantuan bisa menunggu di rumah. Petugas pos dan ojol akan mengantarkan secara langsung bansos langsung ke rumah KRTS penerima. ”Kami yang akan megantar bantuan ke rumah KRTS. Kami siap untuk menuntaskan amanah ini dengan tuntas,” ucap Heli.  Selain itu, 12 ribu paket bantuan berupa makanan kaleng akan didistribusikan kepada masyarakat oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jabar. Rinciannya, 2.000 paket untuk Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat, 2.000 paket untuk Kota Bandung dan Kabupaten Bandung, dan 2.000 paket untuk Kabupaten Sumedang. Kemudian 1.000 paket untuk Kabupaten Cianjur, 1.000 paket untuk Kabupaten Sukabumi, 1.000 paket untuk Kabupaten Tasikmalaya, 1.000 paket untuk Kabupaten Garut, 1.000 paket untuk Kabupaten Bogor dan Kota Bogor, dan 1.000 paket untuk Kabupaten Pangandaran.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=_7PIIyVIWKk  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=hD3SvAu7K5c  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=YJ-nU7kfVFs

Gubernur Minta Bupati dan Wali Kota Sempurnakan Data Penerima Bansos

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dampak ekonomi

Berita Terkini