<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Dede-Suprayitno.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>TANTANGAN pemerintah untuk memastikan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) tepat sasaran kian berat. Hal ini pasca Pertamina menaikkan harga tiga jenis produk BBM nonsubsidi. Mulai dari Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex, mulai Minggu (10/7). Hal ini tentunya akan mendorong terjadinya penyesuaian pasar yang baru.  Sebagai informasi: Harga Pertamax Turbo (RON 98) naik menjadi Rp 16.200 per liter, dari semula Rp 14.500 per liter. Dexlite naik menjadi Rp 15.000 per liter dari semula Rp 12.950 per liter, dan Pertamina Dex menjadi Rp 16.500 naik dari semula Rp 13.700 per liter. Kenaikan harga ini terjadi untuk wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.  Kenaikan harga itu diprediksi akan menekan daya beli di segmen tersebut. Dampaknya, tak dipungkiri pelanggan nonsubsidi bisa saja beralih ke BBM bersubsidi. Meskipun Pertamina telah berupaya, untuk menjaga konsumsi BBM di masyarakat bisa tepat sasaran. Untuk itu, terobosan regulasi melalui aplikasi MyPertamina pun, harus diawasi dengan seksama. Sehingga tidak ada lagi, pelanggan yang sebenarnya masuk ketagori mampu, namun menikmati BBM bersubsidi.  Sayangnya, di tengah upaya baik itu, pemerintah seolah berkejaran dengan waktu. Implementasi untuk penggunaan aplikasi MyPertamina, juga masih seumuran jagung. Dari website mypertamina.id disebutkan, program pendaftaran konsumen subsidi baru dimulai pada 1 Juli 2022 untuk wilayah tertentu.  Sementara dari segi kesiapan, saat ini sekitar 85 persen SPBU di seluruh Indonesia, telah terkoneksi dengan MyPertamina. Artinya masih ada 15 persen SPBU lainnya yang masih belum terkoneksi. Sementara itu, MyPertamina telah diunduh sebanyak 23 juta dan pengguna aktifnya mencapai sekitar 2,5 juta user per bulan. Itu artinya baru sekitar 10,87 persen saja yang menjadi pengguna aktifnya. Sementara lainnya mungkin baru sekadar download.  Adanya gap tersebut, membuat Pertamina memerlukan banyak waktu lagi untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Belum lagi meredakan sisi masyarakat yang masih kontra, karena mengalami culture lag dengan adanya sistem baru. Perubahan teknologi yang cepat, sementara ketergantungan pada energi membuat konsumsi tak bisa dihentikan atau dikurangi begitu saja.  Penyesuaian harga BBM saat ini, tak terlepas dari tingginya harga acuan minyak dunia. Harga minyak dunia sempat menembus USD 120 per barel pada Maret 2022. Kini per 15 Juli 2022, harga minyak jenis WTI (West Texas Intermediate) bertengger di level USD 95,23 per barel. Harga tersebut telah melonjak sekitar 28 persen sejak awal tahun (year to date/ YTD). Sementara untuk minyak acuan Brent, yang menjadi banyak rujukan negara di Asia, kini berada di level USD 98,9 per barel. Harga itu juga melonjak 26 persen sejak awal tahun (year to date/ YTD). Meski masih terhitung melonjak signifikan, harga tersebut telah berangsur-angsur turun sejak pertengahan Juni 2022.  Kenaikan harga minyak dunia tak terlepas dari terbatasnya pasokan akibat perang Ukraina dan Rusia yang berkecamuk. Pasalnya perang bukan hanya melibatkan kedua negara, sanksi ekonomi yang dikobarkan blok barat, membuat dampak perang menjadi kian luas. Diantaranya mempengaruhi harga minyak dunia dengan ketatnya pasokan.  Harga minyak global yang melejit, turut mendorong harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP). Hal ini disebabkan Indonesia masih menjadi negara net importir minyak. Data hingga Juni 2022 menunjukkan kini berada di level USD 117,62 per barel. Naik USD 8,01 per barel dari periode Mei 2022 di level USD 109,61 per barel.  Kementerian ESDM menyebut, kenaikan ini disebabkan adanya kekhawatiran pada ketidakpastian pasokan minyak dunia, karena ketidakmampuan OPEC+ dalam memenuhi target kuota produksi. Selain itu, kurangnya investasi, adanya sanksi pada Rusia, serta menurunkan produksi di Libya, Ekuador, Nigeria, Uni Emirate Arab, dan Arab Saudi karena telah mendekati kapasitas produksi maksimum, turut menjadi pemberat. Semua itu membuat stok minyak menjadi seret. Sesuai hukum ekonomi, pasokan yang terbatas, membuat harga naik.  Kenaikan harga minyak dunia itu, menjadi latar belakang yang sering digaungkan pemerintah, sebagai alasan utama mengerek harga penjualan di dalam negeri. Sebab bila subsidi terus dilakukan pemerintah, alarm ancaman APBN jebol semakin dekat di depan mata. Sehingga kenaikan BBM menjadi langkah yang tidak bisa dihindari. Yang patut diwaspada usai keputusan kenaikan harga BBM, yakni kesiapan Pertamina agar penyaluran BBM tepat sasaran.  Sayangnya tidak hanya sampai di situ, dampak ekonomi yang timbul akibat kenaikan harga minyak juga besar. Minyak sebagai jantungnya perekonomian, memengaruhi harga barang dan jasa lainnya. Bila harga minyak naik, ancaman inflasi menjadi semakin nyata. Hal itu akan membuat nilai mata uang menjadi susut. Termasuk mereka yang menyimpan uang dalam bentuk tabungan, nilainya akan merosot. Inflasi menjadi momok yang kini harus dihadapi. Bank Indonesia memperkirakan, inflasi Indonesia pada 2022 bisa mencapai 4,2 persen.  Selain inflasi, ancaman melemahnya daya beli juga menghantui ekonomi. Daya beli masyarakat seolah menjadi aliran darah perekonomian suatu negara. Bila ini melambat, dapat dibayangkan akibatnya pada perekonomian yang sistemik. Perlambatan ekonomi pun telah menjadi diskursus yang kini telah ramai dibicarakan, bukan hanya Indonesia namun dunia.  Jalan tengah jangka pendek yang bisa dilakukan, pemerintah harus menjamin penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran. Agar penggunaan energi lebih optimal, dan mendorong asas keadilan. Sementara untuk mengimbangi laju inflasi, sudah waktunya Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan yang kini masih berada di level terendah sepanjang massa yakni 3,5 persen. Ini tak lain agar spread suku bunga acuan dengan inflasi tidak terlampau jauh. Dan yang tak kalah penting, pemerintah juga harus menjaga daya beli masyarakat, diantaranya melalui bantuan program sosial.  <hr />  Dede Suprayitno, Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

BBM Nonsubsidi Naik, Tantangan Pemerintah Kian Besar

Dampak BBM Non Subsidi Naik

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Dampak BBM Non Subsidi Naik

Berita Terkini

BBM Nonsubsidi Naik, Tantangan Pemerintah Kian Besar

Download Aplikasi JawaPos.com