<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/WhatsApp-Image-2021-09-16-at-17.20.06_1.jpeg" alt="Petugas Kejari Jember membawa ketiga terpidana korupsi DAK pendidikan ke Lapas Kelas II-A Jember, Kamis (16/9). Kejari Jember/Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas Kejari Jember membawa ketiga terpidana korupsi DAK pendidikan ke Lapas Kelas II-A Jember, Kamis (16/9). Kejari Jember/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tiga pejabat di lingkungan Pemkab Jember yang menjadi terpidana kasus korupsi dana alokasi khusus (DAK) pendidikan pada 2010 menyerahkan diri ke Kejaksaan Negeri Jember, Jawa Timur, Kamis (16/9).  Ketiga pejabat yang pernah di Dinas Pendidikan Pemkab Jember pada 2010 itu, yakni Sudjarwono dan Malai Sondi (staf Sub Bagian Perencanaan di Dinas Pendidikan) serta Sugeng B. Resobowo (Sekertaris Kelurahan Jember Kidul) menyerahkan diri ke Kejari Jember. Mereka menyerahkan diri setelah menerima putusan kasasi Mahkamah Agung.  ’’Kami mengapresiasi kepada keluarga ketiga terpidana yang menghadirkan terpidana secara sukarela ke kejaksaan, sehingga tidak ada upaya paksa penjemputan terpidana atas putusan MA tersebut,’’ kata Kasi Intel Kejari Jember Soemarno seperti dilansir dari Antara di Kantor Kejari Jember.  Menurut dia, Kejari Jember menerima salinan putusan resmi kasasi MA yang menolak banding ketiga terpidana pada pekan lalu. Sehingga, pekan ini dilakukan eksekusi atas putusan tersebut. Ketiga terpidana dengan sukarela menyerahkan diri ke kejaksaan.  ’’MA menolak permohonan kasasi dari terdakwa dan mengabulkan permohonan kasasi jaksa penuntut umum, sehingga membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PN Surabaya dan Pengadilan Tinggi Jawa Timur,’’ tutur Soemarno.  Dalam amar putusan kasasi MA tersebut, ketiga terpidana divonis satu tahun penjara dengan denda sebesar Rp 50 juta. Dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan.  ’’Terpidana pernah menjalani masa tahanan selama 42 hari saat menjalani proses hukum pada 2011 karena kasus itu kasus lama yang putusan di Pengadilan Tipikor PN Surabaya pada 2012,’’ ujar Soemarno.  Kasus korupsi anggaran DAK pendidikan 2010 berkaitan dengan buku pelajaran dan alat peraga tersebut merugikan negara sebesar Rp 6,1 miliar. Ketiga pejabat Pemkab Jember tersebut akhirnya dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II-A Jember untuk menjalani putusan Mahkamah Agung.  Kasus korupsi DAK 2010 juga menyeret Kepala Dinas Pendidikan Jember Achmad Sudiyono yang sudah menjalani hukuman empat tahun penjara dan kini sudah bebas.

Tiga Pejabat Jember Terpidana Korupsi DAK Serahkan Diri ke Kejaksaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kronologi-ott-bupati-cianjur-cs-dari-masjid-agung-hingga-ke-pendopo_m_.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan bersama anggotanya menunjukkan barang bukti uang DAK pendidikan Cianjur yang disunat bupatinya." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan bersama anggotanya menunjukkan barang bukti uang DAK pendidikan Cianjur yang disunat bupatinya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan membeberkan kronologi operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Cianjur. OTT yang berlangsung sejak Rabu (12/12) subuh itu semula berhasil menangkap enam orang. Namun, yang ditetapkan sebagai tersangka hanya empat orang, termasuk Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar. Basaria menyebut, semula pihaknya mendapat informasi dari masyarakat soal adanya dugaan <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/13/12/2018/sebelum-di-ott-kpk-bupati-cianjur-pangkas-anggaran-dak-140-sekolah" target="_blank">praktik korupsi</a> dan suap di Cianjur. Lantas pada pada 30 Agustus 2018 dimulailah proses penyelidikan. Hingga pada akhirnya pada Rabu (12/12) didapatkan petunjuk untuk yang bisa dilakukan OTT. "KPK melakukan kegiatan tangkap tangan pada subuh Rabu, 12 Desember 2018 di beberapa lokasi di Kabupaten Cianjur," terang Basaria kepada awak media, Kamis (13/12). Lantas, pada Rabu (12/12) pukul 05.00 WIB, KPK mengidentifikasi terjadinya perpindahan uang dari mobil Rosidin yang dibawa sopir ke mobil Cecep Sobandi (CS). "Uang tersebut telah dikemas dalam kardus berwarna cokelat," terangnya. Setelah itu tim KPK bergerak cepat, karena mengetahui kardus yang dibawa di mobil Rosidin tersebut berisi uang. Uang itu disinyalir dikumpulkan dari sejumlah kepala SMP di Cianjur. "Dari situ, KPK mengamankan dua orang yakni Cecep Sobandi dan sopir, di halaman Masjid Agung Cianjur," lanjutnya. Setelah itu di tempat berbeda, sekitar pukul 05.17 WIB, tim Satgas KPK mengamankan Rosidin di rumahnya. Meski telah mengamankan beberapa pihak lain, tim kembali bergerak sekitar pukul pukul 05.37 WIB. Pada waktu itu tim bergerak ke rumah pribadi Bendahara MKKS Cianjur berinisial T dan Ketua MKKS Cianjur berinisial R. Keduanya berhasil diringkus di rumah masing-masing. Hingga tiba saatnya sekitar pukul 06.30 WIB, tim KPK memasuki pendopo bupati dan mengamankan Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar di rumah dinasnya tersebut. "Sekitar pukul 12.05 tim kembali mengamankan kepala seksi berinisial B di sebuah hotel di Cipanas," tuturnya. Totalnya ada ada enam orang yang diamankan. Lantas mereka dibawa ke Kantor KPK Jakarta pada pukul 10.30 WIB untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. "Diduga Bupati Cianjur bersama sejumlah pihak telah meminta, menerima, atau memotong pembayaran terkait dana alokasi khusus (DAK) Pendidikan Kabupaten Cianjur tahun 2018 sebesar 14,5 persen dari total Rp 46,8 miliar," tegasnya. Basaria menyebut, dua pihak berinisial T dan R yang menjabat pengurus MKKS Cianjur, diduga berperan menagih fee dari DAK Pendidikan ke sekitar 140 kepala sekolah. Diketahui ke-140 kepala sekolah itu telah menerima DAK. Setelah diamankan, akhirnya KPK menetapkan empat orang tersangka. Mereka selain Irvan Muktar (bupati Cianjur), Cecep Sobandi (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur), Ros (Kepala Bidang SMP Rosidin), dan TSC, kakak ipar Bupati Cianjur.

Kronologi OTT Bupati Cianjur Cs, Dari Masjid Agung sampai Pendopo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sebelum-di-ott-kpk-bupati-cianjur-pangkas-anggaran-dak-140-sekolah_m_.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan bersama anggotanya menunjukkan barang bukti suap Bupati Irvan Rivano Muchtar." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan bersama anggotanya menunjukkan barang bukti suap Bupati Irvan Rivano Muchtar.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar kini sudah menyandang status tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Status itu atas kasus dugaan suap Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan. Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan menyebut, Irvan Rivano Muchtar alias IRM meminta jatah sebanyak 7 persen dari total Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan. Adapun total anggaran DAK pendidikan itu mencapai Rp 46,8 miliar. "Diduga Bupati Cianjur bersama sejumlah pihak telah meminta, menerima, atau memotong pembayaran terkait dana alokasi khusus atau DAK Pendidikan Kabupaten Cianjur tahun 2018 sebesar sekitar 14,5 persen dari total Rp 46,8 miliar," ungkapnya pada awak media, Kamis (13/12). Lebih lanjut purnawirawan polwan itu mengatakan, sekitar 200 SMP di Cianjur mengajukan alokasi DAK, tapi yang disetujui hanya sekitar 140 sekolah. Lalu IRM mengambil jatahnya sebesar 7 persen atau Rp 3,276 miliar dari Rp 46,8 miliar anggaran DAK Kabupaten Cianjur. "Diduga alokasi fee terhadap IRM adalah 7 persen dari alokasi DAK tersbeut," tandasnya. Atas kasus ini, kata Basaria, pihaknya menduga sebelumnya telah terjadi pemberian uang sesuai dengan tahap pencairan dana DAK pendidikan di Kabupaten Cianjur. Pemberian itu dibantu oleh Taufik Setiawan dan Rudiansyah yang menjabat sebagai pengurus Majelis Kerja Kepala Sekolah (MKKS). "T dan R yang menjabat sebagai pengurus Majelis Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Cianjur diduga berperan menagih fee dari DAK Pendidikan kepada sekitar 140 Kepala sekolah yang telah menerima DAK tersebut," tegas Basaria. Untuk diketahui, dalam OTT ini KPK mengamankan uang pecahan Rp 100 ribu, Rp 50 ribu, dan Rp 20 ribu. Totalnya mencapai Rp 1.556.700.000. Kini dalam kasus ini, KPK menyangkakan IRM telah melanggar pasal 12 huruf f, pasal 12 huruf e, atau pasal 12 B UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2001 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sebelum Di-OTT KPK, Bupati Cianjur Pangkas Anggaran DAK 140 Sekolah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pemkab-bojonegoro-cairkan-rp-52-miliar-dak-pendidikan_m_216573.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur (Jatim), telah mencairkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan tahap pertama. DAK untuk jenjang SMA tersebut mencapai Rp 52 miliar. Puluhan miliar dana alokasi pendidikan itu akan diberikan kepada 48.026 siswa SMA di seluruh Bojonegoro. Namun, saat ini baru 3.673 siswa di enam kecamatan yang sudah menerima dana pendidikan tersebut. "Artinya, sebanyak 44.353 siswa belum menerima alokasi dana pendidikan," kata Kepala BPKAD Bojonegoro, M Ibnu Soeyuti, Rabu (30/5). Ibnu menyampaikan, hingga kini DAK pendidikan belum seluruhnya dicairkan. Dirinya mengakaui, bila dana khusus pendidikan sangat dibutuhkan siswa, untuk membayar keperluan sekolahnya. Apalagi sebentar lagi memasuki ajaran baru bagi siswa kelas X dan XI. "Untuk empat belas kecamatan masih dalam proses validasi data siswa penerima di BPKAD. Sementara, untuk delapan kecamatan lainnya belum mengajukan proposal pencairan sama sekali," tambahnya. Dirinya menuturkan, bagi yang belum menyetorkan data nama siswa penerima BPKAD, bisa memaksa desa atau kecamatan untuk segera menyetorkannya. Dihubungi terpisah, Kepala Desa Ngraseh, Kecamatan Dander, Bojonegoro Kozin mengatakan, sudah menyetorkan data nama siswa penerima DAK pendidikan sejak sebulan lalu di kecamatan. Namun, dirinya menuturkan, tidak mengetahui regulasi aecara pasti proses penyerahkan ke BPKAD. "Di desa kami, untuk tahun ini ada 170 siswa yang berhak mendapatkan DAK pendidikan. Kami berharap, dana itu segera dicairkan," tutup Kozin.

Pemkab Bojonegoro Cairkan Rp 52 Miliar DAK Pendidikan

dak pendidikan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dak pendidikan

Berita Terkini

Tiga Pejabat Jember Terpidana Korupsi DAK Serahkan Diri ke Kejaksaan

Kronologi OTT Bupati Cianjur Cs, Dari Masjid Agung sampai Pendopo

Sebelum Di-OTT KPK, Bupati Cianjur Pangkas Anggaran DAK 140 Sekolah

Pemkab Bojonegoro Cairkan Rp 52 Miliar DAK Pendidikan

Download Aplikasi JawaPos.com