<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Azis-Syamsuddin-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Terdakwa Azis Syamsuddin menjalani sidang lanjutan kasus suap mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) AKP Stepanus Robin Pattuju di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (13/12/2021). Sidang beragenda mendengarkan keterangan empat saksi yang dihad" width="100%">
<figcaption>Terdakwa Azis Syamsuddin menjalani sidang lanjutan kasus suap mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) AKP Stepanus Robin Pattuju di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (13/12/2021). Sidang beragenda mendengarkan keterangan empat saksi yang dihad</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah, Taufik Rahman mengaku dibantu politikus muda Partai Golkar, Aliza Gunado dalam pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Lampung Tengah pada 2017. Hal ini disampaikan Taufik Rahman saat bersaksi dalam sidang kasus dugaan suap pengurusan perkara Lampung Tengah, dengan terdakwa mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin.  Aliza Gunado disebut-sebut membantu pengurusan nilai DAK Lampung Tengah. Karena proposal yang diusulkan semula senilai Rp 290 miliar, berubah menjadi Rp 120 miliar, sehingga ada penurunan nilai DAK untuk Lampung Tengah pada 2017.  "Dalam prosesnya berubah, proposalnya berubah jadi Rp 120 miliar. Dalam pengusulan dibantu Aliza Gunado, waktu itu saya dikenalkan," kata Taufik saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (27/12).  Taufik mengklaim bertemu langsung dengan Aliza Gunado, tetapi tidak dijelaskan rinci kapan pertemuan itu berlangsung. Dalam pertemuan tersebut, Aliza mengaku sebagai orang kepercayaan Azis Syamsuddin.  "Dia waktu pertama ketemu mengakui sebagai orang kepercayaan pak Azis Syamsuddin," beber Taufik.  Taufik meyakini, Aliza bisa membantu dalam pengurusan DAK Lampung Tengah. Terlebih, dia pun mengetahui Azis saat itu merupakan Ketua Badan Anggaran (Banggar) di DPR RI.  Hal ini yang membuatnya tak ragu meminta bantuan kepada Aliza. Karena Aliza menjamin bisa membantu pengurusan DAK Lampung Tengah.  "Setelah masuk ada perubahan itu, nanti biar dia (Aliza Gunado) nanti perubahannya masuk yang memasukkan ke DPR," pungkas Taufik.  Azis Syamsuddin didakwa menyuap mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Stepanus Robin Pattuju senilai Rp 3.099.887.000 dan USD 36.000 atau senilai Rp 519 juta. Suap itu terkait penanganan perkara korupsi yang diusut KPK di Lampung Tengah.  Suap tersebut dengan maksud agar Stepanus Robin Pattuju dan seorang pengacara Maskur Husain membantu mengurus kasus yang melibatkan Azis dan politikus Golkar Aliza Gunado terkait penyelidikan KPK di Lampung Tengah.  Azis didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Aliza Gunado Orang Kepercayaan Azis yang Bantu Usahakan DAK Lamteng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Azis-Syamsuddin-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan, penyelidikan kasus dugaan suap dana alokasi khusus (DAK) di Lampung Tengah (Lamteng) yang diduga menyeret mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin masih berjalan. Sampai saat ini, penyelidik masih mencari alat bukti untuk menaikan ke tahap penyidikan. "Penyelidikan masih terus dilakukan. Masih berlanjut tidak berhenti," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Selasa (7/12). Ali juga mengaskan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin.Lidik-45/ 01/ 02/ 2020 pada 17 Februari 2020 masih berlaku. Surat itu diyakini dikeluarkan KPK untuk menjerat Azis dan Politikus Partai Golkar Aliza Gunado dalam kasus dugaan rasuah DAK Lampung Tengah. KPK tidak bisa memerinci lebih lanjut proses penanganan perkara ini. Pasalnya, pada tahap penyelidikan suatu penanganan perkara masih dirahasiakan. Sebab dalam dakwaan Azis Syamsuddin terkait perkara dugaan suap penanganan perkara di Lampung Tengah yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Senin (6/12) kemarin, terungkap suap dari Azis Syamsuddin dilakukan untuk menghentikan penyelidikan kasus yang diduga menjerat Azis dan politikus Golkar, Aliza Gunado. Saat kasus tersebut diusut, Azis merupakan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR. Saat itu, Azis merupakan orang yang ikut mengurus pengajuan DAK Lampung Tengah di DPR. Penyelidikan itu sejak 8 Oktober 2019, KPK melakukan kegiatan penyelidikan terhadap dugaan adanya tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji terkait pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN-P Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2017, sebagaimana Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin.Lidik-123/ 01/ 10/ 2019 tanggal 08 Oktober 2019 yang kemudian diperbarui dengan Surat Perintah Penyelidikan Nomor Sprin.Lidik-45/ 01/ 02/ 2020 tanggal 17 Februari 2020, dimana diduga ada keterlibatan Azis dan Aliza sebagai pihak penerima suap. Mengetahui KPK tengah menyelidiki kasus dugaan suap penerimaan hadiah atau janji terkait pengurusan DAK APBN-P Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2017. Kemudian Azis dan Aliza berusaha agar dirinya tidak dijadikan tersangka oleh KPK, dengan berupaya meminta bantuan kepada penyidik KPK. "Karenanya terdakwa lalu meminta bantuan Agus Supriyadi untuk dikenalkan dengan penyidik KPK, dan akhirnya dikenalkan kepada Stepanus Robin Pattuju kepada terdakwa," ucap Jaksa Lie Putra. Azis lantas memberikan uang secara bertahap yang seluruhnya berjumlah Rp 3.099.887.000 dan USD 36.000 kepada penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju. Hal ini bertujuan agar dirinya tak dijadikan tersangka oleh KPK. Perbuatan Azis menyuap Robin yang merupakan penyidik KPK bertentangan dengan hukum. Serta Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam suap penanganan perkara di KPK, Azis didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

KPK Tak Hentikan Penyelidikan DAK Lampung Tengah yang Seret Azis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Wakil-Ketua-DPR-Fraksi-Golkar-Azis-Syamsuddin-Ditahan-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi isyarat akan kembali menetapkan mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin sebagai tersangka. Politikus Golkar itu, kini telah menyandang status sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di KPK.  Jeratan hukum kepada Azis karena diduga turut membantu proses pencairan dana alokasi khusus (DAK) Lampung Tengah tahun 2017. Bahkan, nama Azis juga belakangan ini disebut-sebut dalam persidangan, turut membantu pengurusan DAK Lampung Tengah.  "Jadi, kalau dalam perkembangan pemeriksaan di pengadilan yang sedang dituntut oleh KPK, penuntut KPK itu berkewajiban memberikan laporan kepada kami. Kemudian kalau ternyata diduga kuat bahwa perkembangan hasil pemeriksaan itu kuat bahwa merupakan tindak pidana, maka kami akan tindaklanjuti dengan kemudian memerintahkan penyelidikan baru atas dugaan tindak pidana yang berkembang dalam pemeriksaan," kata Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (16/11).  Ghufron memastikan, tim jaksa penuntut umum (JPU) akan memberikan setiap laporan dalam perkara dugaan suap penanganan perkara yang ditangani KPK. Karena itu, atas dasar ini KPK akan menindaklanjuti jika ditemukan adanya keterlibatan Azis dalam proses pencairan DAK Lampung Tengah.  "Kalau dalam perkembangan kesaksian para saksi mengungkapkan ada kasus baru mereka akan melaporkan ke kami untuk kami kemudian tindaklanjuti," tegas Ghufron.  Bahkan KPK juga telah memeriksa orang kepercayaan Azis, Aliza Gunado pada Senin (15/11) kemarin. Aliza ditelisik mengenai peran mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin dalam pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Lampung Tengah 2017.  Hal serupa juga ditelisik penyidik KPK kepada orang dekat Azis Syamsuddin, Edy Sujarwo. Dia juga didalami terkait pengetahuannya mengenai imbalan yang diterima Azis dalam pengurusan DAK Lampung Tengah.  Dalam perkaranya, Azis Syamsuddin terjerat dalam dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di Kabupaten Lampung Tengah. Kasus ini berawal pada Agustus 2020, Azis Syamsuddin menghubungi Stepanus Robin Pattuju yang saat itu menjabat sebagai penyidik KPK, untuk meminta tolong mengurus kasus yang melibatkan Azis Syamsuddin dan Aliza Gunado yang sedang dilakukan penyelidikannya oleh KPK.  Menindaklanjuti ini, Stepanus Robin Pattuju menghubungi Maskur Husain untuk ikut mengawal dan mengurus perkara tersebut. Lantas, Maskur Husain yang merupakan advokat menghubungi Azis Syamsuddin dan Aliza Gunado untuk menyiapkan uang Rp 2 miliar.  Stepanus juga lantas menyampaikan langsung kepada Azis Syamsuddin terkait permintaan sejumlah uang dimaksud dan kemudian disetujui oleh Azis. Setelah itu Maskur Husain diduga meminta uang muka terlebih dahulu sejumlah Rp 300 juta kepada Azis.  Sebagai bentuk komitmen dan tanda jadi, Azis Syamsuddin dengan menggunakan rekening bank atas nama pribadinya diduga mengirimkan uang sejumlah Rp 200 juta ke rekening bank Maskur Husain secara bertahap.  Masih pada Agustus 2020, Stepanus juga diduga datang menemui Azis di rumah dinasnya di kawasan Jakarta Selatan untuk kembali menerima uang secara bertahap yang diberikan oleh Azis yaitu USD 100.000, SGD 17.600 dan SGD 140.500.  Azis Syamsuddin disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK Buka Kemungkinan Tersangkakan Lagi Azis Syamsuddin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Ketua-KPK-Firli-Bahuri-Konpres-Penahanan-Aziz-Syamsudin-Dery-Ridwansah-4-1.jpg" alt="Ketua KPK Firli Bahuri saat jumpa pers terkait penahanan Wakil Ketua DPR Fraksi Golkar Azis Syamsuddin di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu dini hari (25/9). Azis resmi ditahan KPK sebagai tersangka terkait kasus dugaan pengurusan Dana Alokasi" width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Firli Bahuri saat jumpa pers terkait penahanan Wakil Ketua DPR Fraksi Golkar Azis Syamsuddin di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu dini hari (25/9). Azis resmi ditahan KPK sebagai tersangka terkait kasus dugaan pengurusan Dana Alokasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pastikan akan mendalami keterlibatan mantan Wakil Ketua Umum PP AMPG Aliza Gunado dalam pengadaan dana alokasi khusus (DAK) Lampung Tengah tahun 2017. Hal itu setelah nama Aliza disebut-sebut dalam persidangan kasus dugaan suap penanganan perkara yang menjerat mantan penyidik KPK asal Polri, Stepanus Robin Pattuju.  ”Fakta sidang dimaksud tentu menjadi informasi penting bagi tim penyidik untuk mempertajam proses penyidikan perkara,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (2/11).  Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mencatat seluruh dugaan permainan Aliza dalam pengadaan dana alokasi khusus (DAK) Lampung Tengah. Fakta persidangan itu akan didalami dengan beberapa bukti dan saksi yang akan dipanggil ke depannya.  Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (1/11), mantan Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah Taufik Rahman membeberkan permainan mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dan mantan Wakil Ketua Umum PP AMPG Aliza Gunado dalam pengurusan dana alokasi khusus (DAK) Lampung Tengah.  Taufik mengaku, saat bertemu Aliza diminta komitmen fee 8 persen dalam pengurusan DAK Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2017.  ”Waktu ketemu Aliza dikasih tahu bahwa dia bisa membantu mengurus DAK dan ada commitment fee 8 persen,” ucap Taufik saat bersaksi dalam sidang dugaan suap penanganan perkara dengan terdakwa Stepanus Robin Pattuju.  Taufik menjelaskan, pada April 2017 Kabupaten Lampung Tengah mengajukan proposal DAK untuk APBD Perubahan 2017 ke pemerintah pusat. Sehingga, pihaknya berencana minta bantuan Aliza Gunado yang disebut sebagai orang kepercayaan Azis Syamsuddin.  Meski sempat mengajukan proposal DAK ke Aliza, tetapi Bupati Lampung Tengah saat itu Mustafa, meminta Taufik berkomunikasi lewat orang Azis lain bernama Edi Sujarwo. Taufik lalu bertemu dengan Edi Sujarwo di Lampung Tengah.  ”Pak Jarwo mengatakan kalau orang Azis itu dia dan dia akan mempertemukan kami dengan Pak Azis. Saat itu kami sampaikan kami mengajukan proposal tambahan,” beber Taufik.  Menindaklanjutinya, Taufik bersama dengan Kasi Dinas Bina Marga Lampung Tengah Aan Riyanto serta pihak swasta Darius, Indra, dan Andre Kadarisma pergi ke Jakarta pada 20 Juli 2017.  ”Kami ketemu di bandara. Sebelum itu Pak Jarwo sudah pesan kami disuruh menyiapkan uang proposal besarannya Rp 200 juta. Saya minta teman untuk bawa uang itu dan menyerahkannya ke Pak Jarwo,” papar Taufik.  ”Uang itu diserahkan staf saya, Indra Erlangga ke Pak Jarwo di bandara, lalu kami berangkat ke Jakarta,” cerita Taufik.  Setelah tiba di Jakarta, Taufik bahkan diajak ke Kafe Vios yang dikelola adik Azis Syamsuddin bernama Vio. Awalnya Taufik dijanjikan bertemu Azis di kafe tersebut, namun Azis malah memimpin rapat anggaran DPR, sehingga pertemuan dibatalkan.  ”Terus Pak Jarwo masuk menemui Vio, kemudian dia keluar, kasih tahu ke saya kalau uang proposalnya telah diserahkan ke Vio,” ujar Taufik.  Lantas pada 21 Juli 2021, Taufik dan Darius diajak Edi Sujarwo ke gedung DPR untuk menemui Azis Syamsuddin. Mereka bertemu dengan Azis Syamsuddin, membicarakan DAK Lampung Tengah.  ”Kami tunggu sekitar 30 menit, Pak Jarwo menelepon, tidak lama Pak Azis datang. Terus Pak Jarwo menyampaikan ke Pak Azis, ini Pak ada temen-temen dari Lampung Tengah. Pak Azis mengatakan Lampung Tengah ya? Iya, Pak, masalah DAK. Pak Jarwo yang jawab,” ungkap Taufik.  Dalam pertemuan itu, Azis menyebut Lampung Tengah mendapatkan DAK Rp 25 miliar. Azis saat itu, kata Taufik mengungkapkan, DAK Lampung Tengah hanya tinggal ketok palu.  Tidak lama pertemuannya dengan Azis, Taufik kemudian menerima telepon dari Aliza. Saat itu, Aliza emosi karena awalnya DAK Lampung Tengah akan diurus lewat dirinya, tetapi malah berbelok ke Edi Sujarwo.  ”Saya kasih tahu ceritanya bahwa setelah lapor ke Pak Mustafa, diminta untuk menemui Pak Jarwo. Kalau kata Aliza, Pak Jarwo itu orang lapangan, dia tidak mengerti masalah ini, masalah yang agak teknis adalah urusan Aliza tapi saya sampaikan saya tidak ikut-ikut, selesaikan saja antara Pak Aliza dan Pak Jarwo,” terang Taufik.  Menurut dia, Aliza Gunado meminta komitmen fee 8 persen dari jumlah DAK yang disetujui DPR. Taufik kemudian, memerintahkan anggotanya termasuk Aan Riyanto untuk mengumpulkan uang Rp 2 miliar untuk diserahkan ke Aliza. Uang Rp 2 miliar itu berasal dari rekanan proyek dan pinjaman.  ”Rp 600 jutaan dari rekanan-rekanan proyek. Sisanya waktu itu pinjam dari Darius, dia konsultan, swasta. Terus ada lagi tambahan dari teman-teman ada yang mau kasih pinjaman juga, teman-teman di dinas, ada Rama, Heri, dan Sanca, jumlahnya Rp 990 juta,” ucap Taufik.  Dalam persidangan itu, mantan penyidik KPK asal Polri Stepanus Robin Pattuju dan advokat Maskur Husain didakwa menerima suap senilai Rp 11.025.077.000 dan USD 36.000 dari berbagai pihak.  Penerimaan uang tersebut masing-masing diterima dari Wali Kota nonaktif Muhammad Syahrial sejumlah Rp 1.695.000.000. Kemudian, Rp 3.099.887.000 dan USD 36.000 dari Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dan Ketua PP Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Aliza Gunado.  Selain itu, Robin juga turut menerima uang dari Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna senilai Rp 507.390.000, mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari sejumlah Rp 5.197.800.000. Kemudian dari Direktur PT Tenjo Jaya Usman Effendi sebesar Rp 525.000.000.  Sejumlah penerimaan uang itu diduga untuk membantu menangani perkara di KPK.

KPK Dalami Keterlibatan Aliza Gunado Terkait DAK Lampung Tengah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Visi-Misi-Calon-Ketum-Partai-Golkar-090516-im-2-1.jpg" alt="Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. Irsan Mulyadi/Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. Irsan Mulyadi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui pihaknya sedang melakukan penyidikan dugaan korupsi pemberian hadiah atau janji terkait penanganan perkara yang ditangani oleh KPK di Kabupaten Lampung Tengah. Lembaga antirasuah diduga telah menetapkan seorang sebagai tersangka dalam perkara ini. Salah satunya Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin.  "KPK saat ini sedang melakukan penyidikan perkara dugaan TPK pemberian hadiah atau janji terkait penanganan perkara TPK yang ditangani oleh KPK di Kabupaten Lampung Tengah," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (23/9).  Juru bicara KPK bidang penindakan ini masih enggan merinci siapa pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Tetapi, KPK memastikan akan segera mengumumkan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara rasuah ini.  "KPK akan menyampaikan secara lengkap mengenai kronologis serta konstruksi perkara, pasal yang disangkakan, dan tentu pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka pada saatnya nanti," tegas Ali.  "Pengumuman tersangka, akan kami sampaikan pada saat dilakukan upaya paksa penangkapan dan penahanan," imbuhnya.  Ali menegaskan, sampai saat ini tim penyidik masih bekerja dan terus mengumpulkan alat bukti. Serta telah memeriksa beberapa orang saksi di Jakarta, Bandung, Tangerang dan Lampung.  "KPK akan selalu menyampaikan perkembangan perkara ini kepada publik. Kami berharap masyarakat juga bisa terus memantau dan mengawasi penanganannya sebagai wujud transparansi dan partisipasi publik dalam pemberantasan korupsi," tegas Ali.  Menanggapi kabar penetapan tersangka ini, Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM DPP Partai Golkar Supriansa, mengatakan sampai saat ini dirinya belum mendapatkan laporan mengenai koleganya sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Pasalnya sampai saat ini Golkar belum melihat surat penetapannya.  "Saya belum mengetahui secara pasti tentang status Pak Azis Syamsuddin. Karena sampai saat ini saya belum pernah melihat surat penetapannya," ujar Supriansa saat dikonfirmasi, Kamis (23/9).  Anggota Komisi III DPR ini mengaku Partai Golkar tetap mendoakan yang terbaik bagi Azis Syamsuddin terkait kasus yang sedang membelitnya tersebut.  "Yang pasti kami di Golkar selalu mendoakan yang terbaik buat Pak Azis Syamsuddin," katanya.  Supriansa menuturkan Partai Golkar tidak akan melakukan proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK terkait Azis Syamsuddin ini.  "Kami juga menghargai semua proses hukum yang ada di KPK terkait proses hukum Azis Syamsuddin," ungkapya.  Nama Azis Syamsuddin memang muncul dalam surat dakwaan mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju yang saat ini sedang bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Azis dan Ketua Pimpinan Pusat Angkatan Muda Partai Golkar (PP AMPG) Aliza Gunado diduga menyuap Robin Pattuju sebesar Rp 3 miliar dan USD 36 ribu yang totalnya sekitar Rp 3,613 miliar.  Pemberian suap dari Azis Syamsuddin dan Aliza Gunado kepada Robin Pattuju dalam rangka mengurus kasus di Lampung Tengah. Terlebih nama Aliza Gunado pernah disebut dalam persidangan kasus suap mantan Bupati Lampung Tengah, Mustafa. Saat persidangan itu, saksi mantan Kadis Bina Marga Lampung Tengah Taufik Rahman menyebut nama Aliza Gunado.  Taufik mendapat perintah dari Mustafa untuk mengurus Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2017. Lantas Taufik bertemu dengan Aliza Gunado yang saat itu mengaku sebagai orang dekat Azis Syamsuddin.  Saat itu Aliza Gunado mengaku bisa membantu menaikkan DAK Lampung Tengah dari Rp 23 miliar menjadi Rp 100 miliar. Saat itu, DAK Lampung Tengah 2017 turun Rp 30 miliar dengan fee Rp 2,5 miliar untuk Azis Syamsuddin yang diberikan melalui Aliza Gunado.  Berdasarkan ini, Azis Syamsuddin dan Aliza Gunado memutuskan menyuap Robin Pattuju yang merupakan penyidik KPK agar tidak melanjutkan kasusnya.

KPK Dikabarkan Tetapkan Azis Syamsuddin Tersangka Kasus Suap