<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/28/1000422236-748341950.jpg" alt="Mantan Bupati Pesawaran dua periode Dendi Ramadhona. (Dian Hadiyatna/Antara)" width="100%">
<figcaption>Mantan Bupati Pesawaran dua periode Dendi Ramadhona. (Dian Hadiyatna/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Mantan Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona ditetapkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Air Minum dan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tahun Anggaran 2022. &rdquo;Kami telah menetapkan lima orang tersangka terhadap kasus SPAM Pesawaran Tahun Anggaran 2022," kata Asisten Pidana Khusus Kejati Lampung Armen Wijaya seperti dilansir dari Antara di Bandarlampung, Selasa (28/10). Dia mengatakan, tersangka yang telah ditetapkan yakni mantan kepala daerah di Provinsi Lampung dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Pesawaran ZF, kemudian tiga orang lainnya merupakan pihak swasta yang diduga meminjam bendera perusahaan untuk mengerjakan proyek DAK tersebut. &rdquo;Penetapan status tersangka diumumkan usai penyidik ​​Bidang Pidana Khusus Kejati Lampung menemukan alat bukti yang cukup dalam penyelidikan kasus tersebut,&rdquo; ujar Armen Wijaya. Armen menjelaskan, kasus ini bermula pada 2021 saat Pemerintah Kabupaten Pesawaran melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) mengajukan usul DAK Fisik Bidang Air Minum senilai Rp 10 miliar kepada Kementerian PUPR. &rdquo;Dari total itu, Kementerian menyetujui Rp 8,2 miliar untuk pelaksanaan anggaran Tahun 2022. Namun, proyek tersebut justru dilaksanakan Dinas PUPR dengan alasan perubahan struktur organisasi,&rdquo; beber Armen Wijaya. Dia mengatakan, dalam praktiknya, Dinas PUPR membuat perencanaan baru yang berbeda dari rencana awal yang sudah disetujui Kementerian PUPR. Akibat perubahan itu, hasil pelaksanaan di lapangan tidak sesuai dengan tujuan program nasional. &rdquo;Sehingga negara dirugikan karena target penyediaan layanan air minum tidak tercapai,&rdquo; ungkap Armen. Dia mengatakan, mantan Bupati Pesawaran dan Kadis PUPR diduga memiliki peran dalam pengaturan dan pelaksanaan proyek SPAM tersebut. &rdquo;Kelima tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta subsider pasal 3 undang-undang yang sama,&rdquo; ucap Armen Wijaya. Untuk kepentingan penyidikan, lanjut dia, seluruh tersangka kini ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Way Hui dan Rutan Polresta Bandar Lampung. &rdquo;Penyidik ​​juga telah menyita sejumlah barang bukti, antara mobil lain, tas, sertifikat tanah, dan dokumen proyek yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi tersebut. Kami terus mendalami aliran dana dan berkomitmen menindak tegas setiap inovatif keuangan negara,&rdquo; tandas Armen Wijaya.

Kejati Lampung tetapkan mantan Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona tersangka dugaan korupsi proyek DAK Fisik Bidang Air Minum Perluasan SPAM

Kejati Lampung Tetapkan Mantan Bupati Pesawaran Tersangka Kasus SPAM 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/08/JKT_PERTEMUAN-MENKEU-DAN-GUBERNUR-JAKARTA_HANUNG-HAMBARA_07102025-6-1884289177.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kanan) bertemu dengan Gubernur DKI Pramono Anung (kiri) di Balaikota, Jakarta, Selasa (07/10/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kanan) bertemu dengan Gubernur DKI Pramono Anung (kiri) di Balaikota, Jakarta, Selasa (07/10/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemprov DKI Jakarta didesak untuk tidak tinggal diam atas rencana pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo meminta Gubernur Pramono Anung melakukan negosiasi langsung ke Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, agar pengurangan dana tersebut tidak terlalu besar. Politisi PDIP itu menilai, Pemprov DKI harus menempuh langkah diplomasi agar pemangkasan anggaran TKD tidak sampai Rp15 triliun. "Kita mendapati bahwa ada pengurangan transfer daerah Rp 919 triliun ke Rp 693 triliun artinya ada pengurangan TKD Rp 226 triliun. Dan kita mendapati dampak yaitu kurang lebih Rp 15 triliun. Nah, ini tentu sangat-sangat tidak mudah karena bagaimanapun juga ini akan mempengaruhi fiskal daerah," ujar Rio, Selasa (21/10). Menurutnya, langkah negosiasi seperti yang dilakukan Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) bisa menjadi contoh.&nbsp;"Sepatutnya kita ini juga mesti memiliki sikap untuk melakukan setidaknya negosiasi terhadap hal itu ketika rancangan kebijakan itu hendak dikeluarkan," tuturnya. Ia pun mempertanyakan sikap pasif Pemprov DKI dalam menghadapi kebijakan pengurangan tersebut. Padahal, pemangkasan tersebut sangat mempengaruhi pembangunan Jakarta kedepan.&nbsp; "Nah, kenapa kemudian DKI Jakarta tidak melakukan dan menempuh jalan seperti itu? Nah, hal ini tentu sangat-sangat berkaitan dengan kepentingan pengelolaan pembangunan di Jakarta," tegasnya. <h3> APBD DKI 2026 hanya Rp 81,29 Triliun</h3> Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus memangkas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 hingga Rp14,97 triliun.&nbsp;Pemangkasan ini dilakukan setelah pemerintah pusat menurunkan alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD). Awalnya, RAPBD 2026 DKI disusun sebesar Rp 95,35 triliun. Namun, setelah Kementerian Keuangan mengirim surat resmi pada 23 September 2025 yang menetapkan penurunan TKD, nilai anggaran harus direvisi menjadi Rp81,29 triliun. Pemprov DKI langsung melakukan reposturing RAPBD guna menyesuaikan dengan kebijakan fiskal pusat serta menjaga keberlangsungan program prioritas daerah. Adapun anggaran besar yang dipangkas antara lain: <ul> <li>Belanja pegawai dipangkas Rp 695,7 miliar.</li> <li>Belanja barang dan jasa turun Rp 4,1 triliun.</li> <li>Belanja subsidi dipangkas Rp 828 miliar.</li> <li>Bansos berkurang Rp 166 miliar.</li> </ul> Meski begitu, anggaran untuk sektor wajib tetap aman. Seperti belanja pendidikan yang masih 26,29 persen, kesehatan di atas 20 persen, belanja pegawai 27,2 persen dan infrastruktur 41,79 persen.

DPRD DKI Jakarta mendesak Pemprov DKI untuk bernegosiasi terkait pemangkasan dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat.

PDIP Desak Gubernur Pramono Nego ke Menkeu Purbaya soal Pemangkasan TKD Rp 15 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/30/pramonooooo22-958875093.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi menetapkan pemekaran Kelurahan Kapuk di Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Selasa (30/9). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi menetapkan pemekaran Kelurahan Kapuk di Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Selasa (30/9). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur DKI Pramono Anung angkat suara terkait informasi pemotongan dana transfer oleh pemerintah pusat ke Jakarta. Yakni, dari yang sebelumnya sebesar Rp 26 triliun dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun 2026, akan dipotong Rp 15 triliun menjadi sebesar Rp 11 triliun.&nbsp; Rencana pemotongan dana transfer yang meliputi dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK) itu disampaikan langsung Ketua DPRD DKI Khoirudin beberapa waktu lalu. Dampak pemotongan itu, KUA-PPAS APBD 2026 yang disepakati sebesar Rp 95,53 triliun, turun menjadi Rp 79 triliun. Padahal, tahun ini, nilai APBD DKI sebesar Rp 91,86 triliun. "Jadi, secara resmi, kami masih menunggu apa yang menjadi keputusan Kementerian Keuangan," terang Pramono. Menurut Pramono, dalam kondisi apapun, Pemprov DKI akan terus mempersiapkan diri untuk pembangunan Jakarta yang lebih baik.&nbsp;"Kalau memang ada pemotongan DBH, tentunya harus ada inovasi untuk pembiayaan, harus ada creative financing yang dilakukan," tambahnya. Namun begitu, politisi PDI Perjuangan itu masih menunggu informasi dari Kementerian Keuangan terkait rincian pemotongan dana transfer tersebut. "Jadi, saya masih menunggu berapa jumlahnya yang nanti secara formal Jakarta akan dipotong. Kalau memang ada pemotongan dengan jumlah itu, kami di Balai Kota segera duduk mempersiapkan mana-mana yang akan menjadi prioritas pembangunan di Jakarta," jelasnya. Saat ditanyakan Jakarta tidak masalah dengan adanya pemotongan itu, Pramono tidak menjawab secara lugas. Dia menyebutkan, Jakarta masih bergantung terhadap pemerintah pusat. "Kita kan ada hal yang bergantung dengan pemerintah pusat, yaitu dana bagi hasil. Maka, kami sedang menunggu itu," katanya.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi rencana pemotongan dana transfer oleh pemerintah pusat, Kemenkeu.

Gubenur DKI Jakarta Pramono Tunggu Kementerian Keuangan Terkait Pemotongan DBH sebesar Rp 15 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/17/IMG-20231016-WA0135-190197172.jpg" alt="Kejaksaan Negeri Binjai menahan enam tersangka atas dugaan korupsi dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan dana komite MAN Kota Binjai, Sumut, Senin (16/10)." width="100%">
<figcaption>Kejaksaan Negeri Binjai menahan enam tersangka atas dugaan korupsi dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan dana komite MAN Kota Binjai, Sumut, Senin (16/10).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menetapkan dua tersangka dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal 2020. &rdquo;Ya benar, ada dua tersangka berinisial AGM sebagai Plt Kadis Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal dan AS selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) dari hasil gelar perkara ditemukan alat bukti permulaan yang cukup,&rdquo; ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut Yos A. Tarigan seperti dilansir dari Antara. Dia mengatakan,&nbsp;AGM dan AS ditetapkan tersangka dalam pelaksanaan kegiatan DAK 2020 Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, dengan pagu anggaran Rp 17.055.075.996 yang dipergunakan untuk bidang sanggar kegiatan belajar (SKB), bidang pendidikan anak usia sini (PAUD), bidang sekolah dasar (SD), dan bidang sekolah menengah pertama (SMP). &rdquo;Jumlah penerima DAK fisik sebanyak 54 sekolah di antaranya SD sebanyak 27 sekolah, SMP 14 sekolah, TK/PAUD 12 sekolah, dan SKB 1 sekolah,&rdquo; tutur Yos. Kemudian, lanjut dia, untuk penggunaannya kegiatan fisik dan pengadaan peralatan rehabilitasi ruang kelas, pembangunan ruang kelas baru (RKB), pembangunan jamban atau toilet sekolah, dan pengadaan peralatan sekolah. &rdquo;Tim telah menemukan bukti permulaan yang cukup dalam kasus tersebut, sejumlah pihak terkait hal ini dipanggil untuk dimintai keterangan dan selanjutnya dilakukan gelar perkara atas hasil pemeriksaan kasus tersebut,&rdquo; ucap Yos A. Tarigan. Berdasar hasil temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah terjadi kerugian keuangan negara atas pelaksanaan DAK Fisik Dinas Pendidikan di Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020. &rdquo;Apabila telah selesai perhitungan kerugian negara, akan kita sampaikan,&rdquo; kata Yos. Sementara itu, Kejaksaan Negeri (Kejari) Binjai menetapkan enam tersangka dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan penyalahgunaan dana komite Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Binjai, Sumatera Utara. &rdquo;Tim penyidik Kejari Binjai menetapkan dan menahan enam tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana BOS dan penyalahgunaan dana komite MAN Kota Binjai tahun anggaran 2020-2022,&rdquo; ujar Kepala Kejari Binjai Jufri. Enam tersangka itu yakni EV sebagai kepala MAN Binjai, NF sebagai Bendahara MAN Binjai, TR sebagai Pejabat Penanda tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), NK sebagai marketing penerbitan, AS dan SA selaku rekanan. &rdquo;Berdasar perhitungan akuntan publik, ditemukan kerugian negara sebesar Rp 1.097.918.100 dengan rincian dari dana BOS MAN Rp 453.343.100 dan dana komite sebesar Rp 644.575.000 tahun 2020-2022,&rdquo; papar Jufri. Dia menjelaskan, modus operandi para tersangka untuk mengambil keuntungan dengan berbagai cara. Di antaranya melakukan kegiatan fiktif. &rdquo;Misalnya, melakukan perjalanan dinas ke Sidoarjo, itu tidak dilakukan mereka malah liburan ke Bali. Selain itu, melibatkan rekanan untuk menerima feedback seperti pembelian alat tulis kantor dan alat elektronik,&rdquo; tutur Jufri. &rdquo;Enam tersangka dibawa ke Lapas Pemasyarakatan Kelas II Kota Binjai untuk dilakukan penahanan selama 20 hari untuk mempersiapkan administrasi dan surat dakwaan untuk segera dilakukan pelimpahan kepada Pengadilan Negeri Medan,&rdquo; terang Jufri.

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menetapkan dua tersangka dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal 2020

Kejati Sumut Tetapkan Dua Tersangka Korupsi di DAK Dinas Pendidikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/06/sleman-2471860613.jpg" alt="Sleman dapat insentif fiskal Rp18,9 miliar dari Kemenkeu karena dinilai mampu tingkatkan kesejahteraan masyarakat." width="100%">
<figcaption>Sleman dapat insentif fiskal Rp18,9 miliar dari Kemenkeu karena dinilai mampu tingkatkan kesejahteraan masyarakat.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Jogjakarta mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berupa intensif fiskal total senilai Rp 18,9 miliar atas kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penghargaan diserahkan secara simbolis oleh Wakil Presiden&nbsp;Ma'ruf Amin dan diterima oleh Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo bersama beberapa pimpinan daerah lainnya dalam kegiatan rapat koordinasi nasional percepatan penurunan stunting di Istana Wakil Presiden RI, Jumat. Kabupaten Sleman mendapat intensif fiskal dalam tiga kategori yaitu kinerja penghapusan kemiskinan ektrem sebesar Rp 6,8 miliar, penurunan stunting sebesar Rp 6 miliar, dan percepatan belanja daerah sebesar Rp 6,1 miliar. Kustini Sri Purnomo mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam program percepatan penurunan stunting, dan mendukung upaya Pemkab Sleman dalam menekan angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Sleman. "Alhamdulillah hari ini Kabupaten Sleman mendapat penghargaan dalam bentuk alokasi intensif fiskal Rp18,9 miliar yang diserahkan secara simbolis oleh Wakil Presiden," kata Kustini, Jumat (6/10). Menurut dia, Sleman menjadi salah satu daerah yang mendapat bantuan ini karena dinilai berkontribusi dalam penghapusan kemiskinan ekstrem, percepatan penurunan stunting dan percepatan belanja daerah. "Pemberian penghargaan kepada Kabupaten Sleman dalam bentuk bantuan intensif fiskal ini menjadi bukti komitmen Pemkab Sleman dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat," katanya. Kustini mengatakan, alokasi intensif fiskal sebesar Rp 18,9 miliar ini nantinya akan digunakan untuk memaksimalkan berbagai program terkait penghapusan kemiskinan ekstrem, percepatan penurunan stunting, dan percepatan belanja daerah.

Penghargaan diserahkan secara simbolis oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan diterima oleh Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo.

Dinilai Sukses Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Sleman Dapat Insentif Fiskal Rp 18,9 Miliar dari Kemenkeu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/IMG-20210714-WA0000.jpg" alt="Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni. Kemendagri/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni. Kemendagri/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni mengingatkan daerah agar penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) harus tepat sasaran dan tetap memperhatikan akuntabilitas. Hal ini  utamanya dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sebagai salah satu upaya mendorong pemulihan ekonomi nasional.  Guna mendorong penggunaan DAK tepat sasaran, tambah Fatoni, Kemendagri secara konsisten berkolaborasi melakukan inventarisasi dan pemetaan (mapping) kegiatan DAK. Upaya tersebut dilakukan dengan melibatkan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), serta kementerian/lembaga pengampu DAK.  "Pada kesempatan ini, kita hadir bersama untuk berkolaborasi dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan," kata Fatoni dalam keterangannya, Senin (20/6).  Lebih lanjut, Fatoni mengatakan, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang (UU) tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Upaya tersebut agar pemerintah daerah (Pemda) dapat melakukan pembiayaan kreatif dan melaksanakan pendanaan terintegrasi.  "Dana Alokasi Khusus adalah bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) yang dialokasikan untuk mendanai program, kegiatan, dan atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah," terang Fatoni.  Untuk itu, Fatoni meminta Pemda agar lebih mampu menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). "Tahun 2023, DAK Penugasan untuk daerah penerima dipilih dalam rangka mendukung capaian target prioritas nasional atau major project tertentu," ungkanya. (*)

Kemendagri Ingatkan Pemda Gunakan DAK Tepat Sasaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/mendikbud-nadiem-target.jpg" alt="Mendikbudristek Nadiem Makarim (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Mendikbudristek Nadiem Makarim (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada 2021 menyediakan Dana Aloasi Khusus (DAK) Fisik untuk 31.695 satuan pendidikan. Adapun, alokasi untuk DAK Fisik ini sebesar Rp 17,7 triliun.  ''Untuk kebijakan penggunaan DAK Fisik ini adalah fokus kepada ketuntasan sarana dan prasarana pendidikan,'' kata Mendikbud Nadiem Makarim. Dia menambahkan, pemenuhan itu dilakukan secara menyeluruh untuk semua kebutuhan prasarana sekolah. Mulai dari ruang kelas, perpustakaan, ruang guru, toilet, laboratorium, ruang praktek, UKS, rumah dinas guru, ruang ibadah hingga ruang pembelajaran inklusi.  ’’Di tahun 2021 sedikit berubah strateginya, strateginya adalah untuk memastikan setiap sekolah itu selesai, pemenuhannya dilakukan secara holistik menyeluruh sesuai kebutuhan sarana prasarana masing-masing sekolah,’’ jelas dia dalam Sosialisasi Kebijakan BOS dan DAK Fisik 2021 secara daring, Kamis (25/2).  Pelaksanaan pembangunan juga akan bersifat kontraktual, jadi kepala sekolah tinggal fokus kepada proses pembelajaran dan tidak harus melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan pembangunan prasarananya sendiri. Sebab, sistem swakelola membebankan kepala sekolah.  ’’Ada pihak yang oknum yang juga mengganggu mereka, jadinya ini menjadi suatu beban mental dan beban administratif bagi banyak sekali kepala sekolah. Jadi kita di tahun ini pindah dari sistem-sistem kontraktual,’’ tambahnya.  Selain itu, pembangunan sarana dan prasaran sekolah juga akan melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Tugasnya adalah untuk mengawasi pekerjaan pembangunan sekolah tersebut.  ’’Pelibatan Dinas PUPR di masing-masing daerah yang akan melakukan asesmen kerusakan dan meningkatkan validitas data sarana prasarana sekolah, jadi sekarang ada tim profesional yang akan melakukan asesmen evaluasi dan juga memonitor pekerjaan yang dilaksanakan,’’ ujarnya. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/dVYcOvbFQcQ

Kemendikbud Akan Libatkan PUPR Bangun Sarana Prasarana Sekolah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/tkn-bantah-duit-serangan-fajar-rp-8-m-bowo-digunakan-untuk-pilpres_m_.jpg" alt="Komisioner KPK Basaria Panjaitan saat menggelar press conference OTT kader Golkar Bowo Sidik. barang bukti yang disita Rp 8,4 Miliar." width="100%">
<figcaption>Komisioner KPK Basaria Panjaitan saat menggelar press conference OTT kader Golkar Bowo Sidik. barang bukti yang disita Rp 8,4 Miliar.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di ruang kerja adik M. Nazzarudin, yakni M. Nasir di kompleks DPR RI, Sabtu (4/5). Penggeledahan itu terkait dengan pengurusan Dana Alokasi Khusuk (DAK) yang diduga diterima oleh tersangka kasus suap dan gratifikasi Bowo Sidik Pangarso.  "Penggeledahan di ruang kerja anggota DPR ini diduga dengan pengurusan DAK," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (4/5).  Saat didalami, Febri belum mau mengungkapkan DAK wilayah mana yang digunakan dalam kasus itu. Mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) itu mengatakan, pihaknya belum bisa merinci informasi tersebut.  "Saya kira sebaiknya tidak terburu-buru menyimpulkan siapa pemberi gratifikasinya, karena KPK atau penyidik bisa melakukan penggeledahan untuk melakukan penelusuran bukti adanya informasi," imbuhnya.  Namun, dalam penggeledahan ini penyidik tidak menemukam dokumen atau barang-barang yang relevan dengan pokok perkara ini. "Sehingga tadi KPK tidak melakukan penyitaan benda-benda yang ada di ruangan anggota DPR tersebut," sambung Febri.  Sementara itu, gratifikasi yang diterima Bowo Pangarso diduga berasal dari tiga sumber. Namun, lagi-lagi KPK masih enggan merincinya.  "Saat ini telah diidentifikasi setidaknya ada tiga sumber dana gratifikasi yang diterima BSP. Namun, karena prosesnya masih dalam tahap penyidikan, maka informasi lebih rinci belum dapat kami sampaikan," jelas Febri.  Di sisi lain, untuk menggali informasi mendalam terkait kasus ini, KPK berencana memanggil sejumlah saksi yang dianggap mengetahui kasusnya. Pemeriksaan saksi rencananya akan dimulai pada bulan ini.  "Sedangkan rencana pemeriksaan saksi-saksi yang mengetahui sumber dana gratifikasi tersebut akan kami dalami lebih lanjut pada rencana pemeriksaan terhadap sejumlah saksi-saksi mulai pada bulan Mei ini," tegasnya.

Geledah Ruang Kerja Adik Nazaruddin, KPK Tak Sita Apapun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/syarat-tak-lengkap-dak-solok-selatan-tersendat_m_202147.jpeg" alt="Kanwil DJP Sumbar saat menggelar sosialisasi peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang perubahan PP Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi ASN dan dana transfer pusat ke daerah di Solok Selatan." width="100%">
<figcaption>Kanwil DJP Sumbar saat menggelar sosialisasi peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang perubahan PP Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi ASN dan dana transfer pusat ke daerah di Solok Selatan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kantor Wilayah (Kanwil) Dirjen Perbendaharaan (DJP) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mendorong Kabupaten Solok Selatan segera melengkapi persyaratan pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik tahap pertama 2018. Pasalnya hingga April, DAK untuk mendanai kegiatan khusus fisik daerah tersebut masih tertahan. Kepala Kanwil DJP Sumbar Ade Rohman mengatakan, DAK tahap pertama dicairkan sebesar 25 persen. Namun untuk daerah Solok Selatan masih belum bisa dicairkan karena ada persyaratan yang belum lengkap. Ade Rohman mengaku telah melakukan sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2017 atas perubahan PP Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi ASN serta Dana Transfer Pusat. "Dana fisik itu merupakan dana yang dialokasikan dari APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik, yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas Nasional. Untuk pencariannya memang banyak persyaratan yang harus dipersiapkan pemerintah daerah," kata Ade Rohman di Padang, Jumat (6/4). DJP Sumbar telah mendorong agar Pemkab Solok Selatan secepatnya memenuhi persyaratan. Baik dari segi proses pengadaan barang dan jasa ataupun pelaksanaan proses lelang dan lainnya. "Untuk Solok Selatan, pencairannya melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Solok bersamaan dengan Kota dan Kabupaten Solok," terang Ade Rohman. Tahun ini, Solok Selatan mendapat alokasi DAK fisik sebesar Rp76,7 miliar untuk beberapa bidang kegiatan. Sedangkan untuk dana desa sebesar Rp 35,7 miliar dan tahap pertama telah dicairkan melalui KPPN Solok. "Realisasi penyaluran DAK fisik dan dana desa untuk Solok Selatan tahun lalu sejatinya relatif lancar karena sudah diatur satker pusat. Untuk penyerapannya pun juga bagus. Tahun ini kami harapkan juga demikian," ujarnya.

Syarat Tak Lengkap, DAK Solok Selatan Tersendat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dak

Berita Terkini