<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<header class="z-40"> <div class="shadow-sm">&nbsp;</div> </header> <div class=" animate__animated p-6"> <div class="py-4">&nbsp;</div> <div class="panel mb-4">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/23/qT8hIIdRbhoVmTNI5ZWFVCoxMvFDkTCnDtKPVUyk-441830547.jpg" alt="Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) Dahnil Anzar Simanjuntak di Evaluasi Nasional Haji 2025 yang diselenggarakan Perdokhi bersama BPH di Jakarta. (Hilmi/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) Dahnil Anzar Simanjuntak di Evaluasi Nasional Haji 2025 yang diselenggarakan Perdokhi bersama BPH di Jakarta. (Hilmi/Jawapos)</figcaption>
</figure> <div class="mb-3" data-rttabs="true"> <div id="panel:r8:0" class="react-tabs__tab-panel react-tabs__tab-panel--selected"> <div class="relative"> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Revisi UU 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah tinggal ketok palu. Diantara bahasannya adalah pembentukan Kementerian Haji dan Umrah.</p> <p>Kementerian baru ini merupakan perubahan kelembagaan dari Badan Penyelenggara Haji (BPH) yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto. Kepala BPH Mochammad Irfan Yusuf mengatakan sebagai bagian dari eksekutif, mereka mengikuti keputusan di parlemen.</p> <p>"Istilah pesantren sami'na wa atona," kata dia di Evaluasi Haji Nasional 2025 yang diselenggarakan BPH bersama Perhimpunan Dokter Kedokteran Haji Indonesia (Perdokhi) di Jakarta (23/8).&nbsp;</p> <p>Irfan mengatakan, mereka fokus menyelenggarakan haji yang lebih baik. Apakah bentuknya kementerian, atau tetap badan seperti sekarang, ujungnya adalah pelayanan haji yang lebih baik.</p> <p>Namun dia mengatakan, lebih baik berbentuk kementerian karena akan leluasa dalam bekerja. Misalnya berkoordinasi dengan kementerian terkait di Indonesia maupun di Saudi.&nbsp;</p> <p>Politisi Gerindra asal Jombang, Jawa Timur itu menegaskan sudah ada kesepakatan antara pemerintah dan DPR soal pembentukan Kementerian Haji dan Umrah. Tinggal disahkan undang-undangnya di rapat paripurna. Setelah itu, dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres).&nbsp;</p> <p>Dalam kesempatan yang sama Wakil Kepala BPKH Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, pembentukan Kementerian Haji dan Umrah bukan ide baru. "Saya jubir Pak Prabowo. Sejak Pilpres 2014 beliau sudah menyampaikan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah," katanya.&nbsp;</p> <p>Begitupun saat Pilpres 2019, Prabowo kembali membawa gagasan Kementerian Haji dan Umrah. Lalu, di Pilpres 2024 berubah sedikit menjadi Kementerian Haji dan Wakaf.</p> <p>Namun, karena terbentur UU Haji, Prabowo membentuk BPH terlebih dahulu. Kemudian di revisi UU Haji, dimunculkan nomenklatur Kementerian Haji dan Umrah.&nbsp;</p> <p>Dahnil yang juga kader Gerindra mengatakan, salah satu agenda utama mereka menyambut haji 2026 adalah sektor kesehatan. Rencananya Pusat Kesehatan Haji (Puskeshaj) yang sekarang di Kementerian Kesehatan akan ditarik ke Kementerian Haji dan Umrah.</p> <p>Ketika Puskeshaj berada di Kementerian Haji dan Umrah, mereka bisa memantau pemeriksaan kesehatan sampai tingkat kecamatan atau Puskesmas.&nbsp;Selain itu, Dahnil mengatakan, akan menyelenggarakan manasik kesehatan.</p> <p>"Selama ini hanya manasik ibadah," katanya.</p> <p>Jadi, sejak setahun sebelumnya berangkat, jamaah sudah melakukan pemeriksaan kesehatan. Jika ditemukan penyakit, akan diobati atau diintervensi.</p> <p>Harapannya saat waktunya berangkat haji, kondisi kesehatan lebih baik. Dia juga menegaskan pemeriksaan kesehatan harus terpercaya. Jangan sampai ada jemaah sakit berat tapi diloloskan berhaji.&nbsp;</p> <p class="class-paragraph">Program manasik kesehatan untuk calon jamaah haji itu disambut baik oleh Perdokhi. Ketua Dewan Pembina Perdokhi Prof. Muchtaruddin Mansyur berharap nama-nama calon jamaah yang akan berangkat tahun berikutnya segera diumumkan pemerintah. Supaya bisa segera memulai kegiatan manasik kesehatan.</p> <p>Dia juga menyampaikan, Perdokhi memberikan 16 poin rekomendasi untuk transformasi kebijakan istithoah kesehatan haji. Diantaranya, penambahan vaksin influenza berbasis sel dan vaksin pneumonia.</p> <p>Selain itu, pemberian imunomodulator asli Indonesia seperti ekstrak Phyllantus niruri yang dikombinasi dengan multivitamin. Suplemen itu dianjurkan setiap hari sejak untuk meningkatkan daya tahan jemaah menghadapi risiko infeksi yang meningkat pada kerumunan di Makkah atau Madinah.</p> <p>Sementara itu, Ketua Umum Perdokhi Syarief Hasan Lutfie menambahkan soal vaksin untuk calon jamaah haji. Dia mengatakan, vaksin influenza efektif digunakan sekitar satu bulan sebelum keberangkatan jemaah haji.</p> <p>Sedangkan penggunaan imunomodulator sebaiknya sudah secara rutin digunakan 3 bulan sebelum keberangkatan untuk memperkuat daya tahan tubuh.</p> <p>Dia mengingatkan, haji adalah ibadah akbar, berkumpulnya jemaah dari seluruh dunia. Sehingga berpotensi memicu penularan sejumlah penyakit.</p> <p>"Entah itu Covid-19, atau pneumonia itu akan menjadi isu-isu yang selalu ada setiap tahun. Karena mass gathering itu infectious," kata dia.</p> <p>Syarif juga merespons positif adanya manasik kesehatan. Perdokhi akan menyiapkan modul pelaksanaannya. Sehingga petugas kesehatan di daerah bisa memahami aspek istitoah kesehatan haji sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> </div> <label class="pointer-events-none absolute start-0 top-0 h-full origin-[0_0] truncate border border-transparent p-4 font-semibold transition duration-100 ease-in-out peer-focus:-translate-y-1.5 peer-focus:translate-x-0.5 peer-focus:scale-90 peer-focus:font-semibold peer-focus:text-gray-900 peer-disabled:pointer-events-none peer-disabled:opacity-50 peer-[:not(:placeholder-shown)]:-translate-y-1.5 peer-[:not(:placeholder-shown)]:translate-x-0.5 peer-[:not(:placeholder-shown)]:scale-90 peer-[:not(:placeholder-shown)]:text-gray-900 dark:text-white dark:peer-focus:text-neutral-900 dark:peer-[:not(:placeholder-shown)]:text-neutral-200"></label></div> </div> </div> </div>

Revisi UU Haji selesai, Kementerian Haji dan Umrah dibentuk untuk tingkatkan pelayanan jamaah, dengan manasik kesehatan wajib.

Revisi UU Tinggal Ketok Palu, Indonesia Akhirnya Punya Kementerian Haji dan Umrah

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/09/1TUuKkvilUEcby4DjXFv3TZls47nxyQQhdaimzcS-1-2393528142.jpg" alt="Wakil Kepala BPH Dahnil Anzar Simanjuntak menemui jamaah haji lansia di tanah suci. (BPH)" width="100%">
<figcaption>Wakil Kepala BPH Dahnil Anzar Simanjuntak menemui jamaah haji lansia di tanah suci. (BPH)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Ibadah haji harusnya jadi ritual keagamaan yang suci. Namun ternyata masih ditemukan laporan jamaah yang jadi korban pungli.</p> <p>Padahal, pemerintah menegaskan layanan safari wukuf dan badal haji tanpa dipungut biaya alias gratis dan tidak boleh membebani.</p> <p>Praktik pungli tersebut ditemukan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) Dahnil Anzar Simanjuntak saat berkunjung ke hotel transit layanan safari wukuf di kawasan Aziziyah, Makkah pada Minggu (8/6) waktu setempat.</p> <p>Layanan ini diselenggarakan untuk jamaah-jamaah sakit yang tidak bisa wukuf di dalam tenda layaknya jamaah umumnya.&nbsp;Dalam kesempatan itu, Dahnil berdialog dengan sejumlah jamaah yang berada dalam kondisi sakit.</p> <p>Sejumlah jamaah mengakui adanya pungli yang dibebankan kepada jamaah untuk layanan safari wuquf dan badal ibadah. Padahal seluruh layanan tersebut seharusnya diberikan secara gratis.</p> <p>"Safari wuquf itu gratis. Kalau ada yang meminta bayaran, itu artinya bohong dan penipuan," tegas Dahnil. Dia menjelaskan bahwa safari wuquf merupakan bagian dari layanan prioritas yang telah diatur khusus oleh pemerintah untuk jamaah lansia, disabilitas, dan risti.</p> <p>Layanan tersebut meliputi proses safari wuquf menggunakan bus dari Arafah, pemulangan ke hotel transit, hingga badal lontar jumrah dan tawaf ifadah.</p> <p>Dia menegaskan semua proses ini tidak dipungut biaya apa pun. Dahnil menyayangkan masih ada oknum yang mencoba mencari keuntungan pribadi dengan memanfaatkan ketidaktahuan jamaah.</p> <p>"Ada yang nabung jual sawah, jual sepeda motor, berjuang bertahun-tahun demi bisa berhaji. Kok tega-teganya memperdaya orang-orang tua kita seperti ini," ucapnya.</p> <p>Dahnil menegaskan pihaknya memiliki komitmen kuat untuk memberantas segala bentuk rente, pungutan liar, dan manipulasi dalam penyelenggaraan ibadah haji.</p> <p class="class-paragraph">Dahnil mengatakan, tahun depan haji sudah sepenuhnya diselenggarakan oleh BPH. "Kami ingin pelayanan haji semakin bersih, profesional, dan memuliakan jamaah,&rdquo; ujar Dahnil.</p> <p>Kunjungan itu sekaligus menjadi bentuk pengawasan langsung terhadap layanan-layanan yang diberikan kepada jamaah. Serta komitmen kuat pemerintah dalam memastikan haji ramah lansia terlaksana di lapangan.</p> <p>Sementara itu Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menilai Bandara Taif secara teknis bisa digunakan untuk jamaah haji dan umrah asal Indonesia.</p> <p>Hal ini disampaikan Menhub pada saat pertemuan antara Anggota Amirul Hajj Indonesia 2025 dengan Otoritas Bandara Taif International Airport di Makkah, Arab Saudi, Minggu (8/6).</p> <p>Pertemuan itu membahas kemungkinan penggunaan Bandara Taif bagi jamaah haji maupun umrah dari Indonesia.</p> <p>Langkah ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mendistribusikan arus kedatangan dan memberikan alternatif jalur yang lebih efisien menuju Makkah.</p> <p>Dengan distribusi arus kedatangan tersebut diiharapkan pula akan memberikan kenyamanan lebih kepada para jamaah asal Indonesia. Sehingga, bandara tidak terlalu padat.</p> <p>Menhub Dudy menuturkan bahwa Bandara Taif akan menjadi alternatif bandara haji dan umrah selain Jeddah dan Madinah untuk mengurangi kepadatan. "Apalagi, jarak dari Bandara Taif ke Makkah tidak terlalu jauh, hanya 70 km,&rdquo; terangnya.</p> <p>Kali pertama pada musim haji tahun ini, Bandara Taif sudah digunakan jamaah haji khusus asal Indonesia. Sebanyak 44 jamaah haji khusus Indonesia tiba di Bandara Internasional Taif pada Rabu (28/5).</p> <p>&ldquo;Kedatangan di Bandara Taif ini menjadi catatan penting dalam upaya diversifikasi jalur masuk jamaah haji ke Arab Saudi,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Anggota Amirul Hajj Indonesia yang hadir pada pertemuan ini yaitu Penasihat Khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhadjir Effendy, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansyah.</p> <p>Ada pula Wakil Menteri Agama RI Romo KH R Muhammad Syafi'i, Rektor IPB University Arif Satria, Konsul Jenderal Republik Indonesia Yusron B. Ambary.</p> <p>&nbsp;</p>

Wakil Kepala BPH Dahnil Anzar Simanjuntak menemukan pungli layanan safari wukuf dan badal haji di Makkah, padahal seharusnya gratis.

Masih Temukan Pungli Layanan Safari Wuquf dan Badal Haji padahal Gratis, Wakil Kepala BPH Dahnil Anzar: Tega-teganya Memperdaya Orang-Orang Tua Kita!

<p>&nbsp;</p> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/09/dahnil-87043925.jpg" alt="Dahnil Anzar Simanjuntak, melakukan kunjungan khusus ke hotel transit jamaah safari wuquf lansia yang terletak di kawasan Aziziyah, Mekkah pada Minggu (8/6). (BP Haji)" width="100%">
<figcaption>Dahnil Anzar Simanjuntak, melakukan kunjungan khusus ke hotel transit jamaah safari wuquf lansia yang terletak di kawasan Aziziyah, Mekkah pada Minggu (8/6). (BP Haji)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;&mdash; Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, melakukan kunjungan khusus ke hotel transit jamaah safari wuquf lansia yang terletak di kawasan Aziziyah, Mekkah pada Minggu (8/6). Dalam kunjungan itu, Dahnil menemukan dugaan pungutan liar yang dibebankan kepada jemaah untuk layanan safari wuquf dan badal ibadah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kunjungan ini ditujukan untuk memastikan kualitas pelayanan jamaah, terutama bagi kalangan lansia, disabilitas, dan kelompok risiko tinggi (risti) selama fase puncak ibadah haji. Dalam kunjungan tersebut Dahnil ditemani oleh Kepala Bidang Layanan Lansia, Disabilitas, dan PKP2JH PPIH Arab Saudi, Suviyanto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Awalnya, Dahnil menyusuri kamar demi kamar, bersilaturahmi langsung dengan para jamaah, dan mendengarkan aspirasi serta keluhan mereka. Dalam dialog hangat tersebut, terungkap adanya dugaan pungutan liar yang dibebankan kepada jamaah untuk layanan safari wuquf dan badal ibadah, padahal seluruh layanan tersebut semestinya diberikan secara gratis.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Safari wuquf itu gratis. Kalau ada yang meminta bayaran, itu artinya bohong dan penipuan," tegas Dahnil dalam keterangan tertulisnya, Senin (9/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dahnil menjelaskan bahwa safari wuquf merupakan bagian dari layanan prioritas yang telah diatur khusus oleh pemerintah untuk jemaah lansia, disabilitas, dan risti. Layanan ini mencakup proses safari wuquf menggunakan bus dari Arafah, pemulangan ke hotel transit, hingga badal lontar jumrah dan tawaf ifadah. Semua proses ini tidak dipungut biaya apa pun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Dahnil menyayangkan masih adanya oknum-oknum yang mencoba mencari keuntungan pribadi dengan memanfaatkan ketidaktahuan jamaah. "Ada yang nabung jual sawah, jual sepeda motor, berjuang bertahun-tahun demi bisa berhaji. Kok tega-teganya memperdaya orang-orang tua kita seperti ini," ucapnya penuh keprihatinan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dahnil menegaskan bahwa Badan Penyelenggara Haji memiliki komitmen kuat untuk memberantas segala bentuk rente, pungutan liar, dan manipulasi dalam penyelenggaraan ibadah haji. "Tahun depan, penyelenggaraan haji harus bebas dari praktik rente. Ini komitmen kami. Kami ingin pelayanan haji semakin bersih, profesional, dan memuliakan jamaah, ujar Dahnil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kunjungan ini sekaligus menjadi bentuk pengawasan langsung terhadap layanan-layanan yang diberikan kepada jemaah, serta komitmen kuat pemerintah dalam memastikan haji ramah lansia terimplementasi nyata di lapangan.</div>

Dahnil Anzar Simanjuntak temukan dugaan pungutan liar terhadap jemaah lansia saat kunjungan ke hotel transit di Mekkah.

Temukan Dugaan Pungli di Safari Wuquf, Dahnil Anzar: Kok Tega-teganya Memperdaya Orang Tua

<div id="m#msg-f:1790777175991225868" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/kasus-novel-belum-terungkap-ketegasan-pimpinan-kpk-dipertanyakan_m_166510.jpeg" alt="Dahnil Azhar Simanjuntak. Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak." width="100%">
<figcaption>Dahnil Azhar Simanjuntak. Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak.</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong>-Juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak mengaku mendapat ancaman dari orang tak dikenal. Ancaman tersebut berkaitan dengan pernyataan Dahnil tentang isu korupsi pembelian 12 jet tempur Mirage 2000-5 dari Qatar yang dianggap tidak benar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/014156665/parkir-non-tunai-di-surabaya-berubah-wajib-simak-penjelasan-ini">Parkir Non Tunai di Surabaya Berubah, Wajib Simak Penjelasan Ini</a></strong></div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ancaman terhadap Bung Dahnil yang dikirimkan ke handphone beliau tadi malam. Intinya meminta Pak Dahnil untuk tidak berbicara ke media massa klarifikasi beliau terkait fitnah atau hoax soal pembelian pesawat Mirage," kata Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Habiburokhman di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Selasa (13/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Habiburokhman mengatakan, pihaknya tengah mengumpulkan bukti ancaman dan akan melaporkannya ke aparat penegak hukum. Sebab, tindakan ini dianggap melanggar pidana.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Di screenshot ancamannya ya. Tapi untuk sementara nomornya kami hidden dulu karena kami akan menempuh proses hukum kemungkinan besar besok sore setelah pencoblosan (dilaporkan)," jelasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Beberapa waktu lalu, Dahnil memang secara tegas menepis berita yang mengungkapkan adanya kesepakatan antara RI dan Qatar untuk pembelian 12 jet tempur Mirage bekas senilai US$792 juta atau setara sekitar Rp12,4 triliun.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dahnil menegaskan berita ini fitnah dan hoax karena pengadaan jet tempur itu ditunda. Penundaan disepakati Kementerian Pertahanan dan Kementerian Keuangan karena keterbatasan fiskal.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan Ketua PP Pemuda Muhammadiyah ini mengatakan, ancaman yang ia terima di tengah upaya melawan hoax dan fitnah terhadap Menteri Pertahanan sekaligus calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), Prabowo Subianto ini agak mengganggu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/teknologi/014156619/rumania-diserang-ransomware-besar-besaran-sistem-di-18-rumah-sakit-tumbang">Rumania Diserang Ransomware Besar-besaran, Sistem di 18 Rumah Sakit Tumbang</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Di tengah upaya kita melawan hoaks dan fitnah kemudian ada ancaman-ancaman. Ini seiring juga dengan upaya fitnah yang semakin masif terhadap Pak Prabowo terkait dengan Mirage 2000-5 yang faktanya itu barang tidak ada. Tidak ada pembelian. Tidak ada juga transaksi dan sebagainya, tapi kemudian fitnah itu semakin masif," kata Dahnil. (*)</div> </div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak mengaku mendapat ancaman dari orang tak dikenal.

Dahnil Anzar Bilang Dapat Ancaman usai Jelaskan Isu Korupsi Jet Tempura Mirage

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/09/WhatsApp-Image-2023-10-09-at-120921-1705706656.jpeg" alt="Gelar bedah buku Politik Pertahanan Prabowo, Dahnil Anzar bersama Erzaldi Rosman Gali Visi Strategis Pertahanan Indonesia. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Gelar bedah buku Politik Pertahanan Prabowo, Dahnil Anzar bersama Erzaldi Rosman Gali Visi Strategis Pertahanan Indonesia. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> -&nbsp;Sejumlah Tokoh membedah buku berjudul Politik Pertahanan Prabowo, pada Senin (9/10) di Pangkalpinang. Dalam acara ini, Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai penulis hadir langsung di Restoran Gale-Gale Ballroom Pangkalpinang.</p> <p>Setelah dielaborasi oleh moderator M. Adha Al Kodri, buku ini diulas oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2017 - 2022, Erzaldi Rosman serta Karohumas Kemenhan RI, Brigjen TNI Edwin Adrian Sumantha.</p> <p>Kegiatan bedah buku ini berhasil menyedot ratusan peserta dari siswa, mahasiswa, masyarakat umum, dan berbagai tamu undangan. Para peserta begitu antusias mengikuti dan turut memberi beragam tanggapan/pertanyaan terkait strategi budaya memperkuat pertahanan, kemudian merespon militerphobia, dan relasi sipil-militer.</p> <p>Dalam pemaparannya, Danhil menjelaskan latar belakang penulisan buku ini yang ingin meningkatkan literasi publik soal pertahanan&nbsp;dan keamanan Indonesia.</p> <p>"Buku ini harapannya dapat menjembatani antara dunia sipil-militer agar semakin utuh memahami kebijakan Kementerian Pertahanan di Masa Kepemimpin Menteri Prabowo Subianto," ungkap Dahnil lewat keterangan tertulisnya.</p> <p>Sementara di sisi Karohumas Kemenhan, hadirnya Buku ini dapat membuat isu-isu pertahanan seperti alutsista, pengembangam IPTEK untuk Pertahanan, hingga Komcad semakin jelas dan publik yang terlibat dapat semakin obyektif.</p> <p>"Langkah - Langkah yang dilakukan seperti Modernisasi Alutsista secara konsisten, Pengembangan Universitas Pertahanan di bidang IPTEK, Penanganan penanganan pandemi yang sukses, hingga soal Komponen Cadangan (Komcad) membuktikan bahwa pertahanan dan keamanan kita terus lebih," kata Brigjen Edwin.</p> <p>Dalam kesempatan yang sama, Erzaldi menitikberatkan elaborasi soal Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) agar pertahanan dan keamanan kita sebagai negara kepulauan terjaga.</p> <p>"Saya pikir bahasan soal Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dalam buku ini bisa dikaitkan juga dengan Komcad agar nelayan-nelayan kita bisa dilibatkan memastikan pertahanan semesta terwujud, tegas Erzaldi.</p>

Danhil Anzar menjelaskan latar belakang penulisan buku ini yang ingin meningkatkan literasi publik soal pertahanan dan keamanan Indonesia.

Gelar Bedah Buku Politik Pertahanan, Dahnil Anzar bersama Erzaldi Rosman Gali Visi Strategis Pertahanan RI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/dahnil-anzar-sebut-selama-ini-anggaran-belanja-alutsista-dinomorduakan_m_.jpg" alt="Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak di Hotel Shangri-La Jakarta, Minggu (30/3)." width="100%">
<figcaption>Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak di Hotel Shangri-La Jakarta, Minggu (30/3).</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan alasan proyek food estate di Kalimantan Tengah digarap oleh kementeriannya bukan oleh Kementerian Pertanian. Keputusan ini diambil berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.<br /> <br /> Pada pasal 6 dinyatakan, pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman. Dahnil menyampaikan, Kemenhan memahami bahwa ancaman itu terdiri dari ancaman militer, nirmiliter dan hibrida.<br /> <br /> Sedangkan merujuk pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengutip peringatan organisasi pangan dan pertanian dunia PBB, FAO, bahwa ada potensi ancaman krisis pangan dunia pada masa yang akan datang. Hal itu seiring merebaknya pandemi Covid-19, atau pun krisis-krisis yang disebabkan karena faktor-faktor lainnya.<br /> <br /> "Oleh sebab itu, perlu diantisipasi sedini mungkin agar kita tidak mengalami krisis pangan," kata Dahnil kepada wartawan, Selasa (14/7).<br /> <br /> Atas dasar itu, pemerintah menilai perlu menyiapkan cadangan pangan yang cukup di masa mendatang. Salah satu yang dibangun adalah pengembangan food estate di Kalimantan Tengah. Food Estate ini akan dikembangkan sebagai pusat pertanian pangan sebagai cadangan logistik strategis untuk pertahanan negara.<br /> <br /> "Food Estate bukan program cetak sawah, namun pengembangan pusat pangan selain tanam padi juga akan dikembangkan pusat-pusat pertanian pangan lainnya, seperti singkong, Jagung dll sesuai dengan kondisi lahan disana," jelas Dahnil.<br /> <br /> Mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah itu menuturkan, food estate berfungsi untuk membantu kementerian pertanian dan Bulog. Apabila di masa mendatang kedua lembaga tersebut kekurangan suplai pangan, bisa menggunakan cadangan di food estate.<br /> <br /> "Maka, cadangan pangan yang sudah dikembangan dan dipersiapkan di food estate Kalimantan Tengah tersebut siap digunakan," pungkas Dahnil.<br /> <br /> Diketahui, Presiden Jokowi memberikan mandat kepada Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto untuk memimpin proyek pembangunan food estate atau proyek lumbung pangan nasional di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Jokowi berdalih kebijakan ini diambil karena persoalan pangan tengah menjadi ancaman serius. Bahkan berpotensi terjadi krisis pangan di belahan dunia.

Jubir Prabowo: Food Estate Bukan Program Cetak Sawah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/dahnil-anzar-sebut-selama-ini-anggaran-belanja-alutsista-dinomorduakan_m_.jpg" alt="Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak di Hotel Shangri-La Jakarta, Minggu (30/3)." width="100%">
<figcaption>Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak di Hotel Shangri-La Jakarta, Minggu (30/3).</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak memberikan klarifikasi atas pernyataannya yang menyebut eks teroris boleh mengikuti program Komponen Cadangan (Komcad). Dia mengatakan eks teroris tidak bisa mengikuti program itu.<br /> <br /> Dahnil menerangkan, eks teroris hanya dibolehkan mengikuti program bela negara setelah menjalani masa deradikalisasi. Deradikalisasi ini dimaksudkannya untuk mengembalikan rasa patriotisme kepada negara yang sempat hilang akibat terpapar paham radikalisme.<br /> <br /> "Mantan teroris dan residivis atau siapa pun yang memiliki catatan kriminal tentu tidak bisa mengikuti program Komponen Cadangan bila nanti program tersebut berjalan," kata Dahnil dalam keterangan tertulis, Jumat (21/2).<br /> <br /> Mantan Ketua PP Pemuda Muhammadiyah itu menyampaikan, program komponen cadangan menuntut syarat yang ketat agar bisa mengikuti proses pelatihan dan akan diseleksi oleh TNI. Sedangkan, eks teroris harus mengikuti program deradikalisasi yang dilakukan oleh pemerintah.<br /> <br /> "Apabila program deradikalisasi tersebut sukses mereka berhasil di moderasi serta telah tertanam nilai-nilai cinta negara dan memiliki semangat bela negara tentu mereka bisa ikut program-program bela negara agar tertanam semangat nasionalisme dan patriotisme," imbuhnya.<br /> <br /> Dengan begitu, eks teroris bisa hidup normal dengan profesinya masing-masing dan berkontribusi bagi kepentingan bangsa dan negara. Hal itu sesuai dengan Undang-undang tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN). Didalamnya dijelaskan ada program bela negara yang berupaya menanamkan nasionalisme dan patriotisme, kemudian ada program Komponen Pendukung, dan komponen cadangan.<br /> <br /> "Di mana komponen cadangan ini menuntut syarat yang ketat karena akan ikut pelatihan militer dasar selama 3 bulan dan terakhir mobilisasi dan demobilisasi. Jadi, terang eks teroris dan residivis tidak bisa ikut program komponen cadangan," tandasnya.<br /> <br /> Sebelumnya, Dahnil mengatakan, seluruh WNI memiliki kesempatan yang sama apabila ingin mendaftar menjadi komcad. Sekaligus eks teroris pun diperbolehkan bergabung. "Kalau mereka (eks teroris) sudah sukses deradikalisasi, mereka sudah memenuhi persyaratan (komcad) siapa saja berhak," kata Dahnil di kantor Kemenhan, Jakarta, Kamis (20/2).<br /> <br /> Dahnil menyebut, program deradikalisasi kepada eks teroris sebetulnya sudah tergolong dalam bela negara. Karena bertujuan memunculkan kesadaran akan kecintaan kepada negara. Ketika eks teroris telah sukses melewati itu, maka dia memiliki hak yang sama dengan warga sipil lainnya untuk mendaftar sebagai komcad.

Dahnil Klarifikasi Pernyataannya Soal Eks Teroris Boleh Gabung Komcad

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/DAHNIL-ANZAR-S.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><b>MENTERI</b> Pertahanan Prabowo Subianto telah mengunjungi delapan negara sejak dilantik pada 23 Oktober 2019. Mulai Malaysia, Thailand, Filipina, Turki, Tiongkok, Jepang, Prancis, dan terakhir Rusia. Prabowo membawa sejumlah misi. Mulai pembebasan WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina hingga peningkatan kerja sama di bidang pertahanan.<br /> <br /> Gencarnya lawatan Prabowo tersebut mengundang kritik dari beberapa kalangan seperti anggota DPR dan pengamat, tetapi mendapat pembelaan dari Presiden Joko Widodo. Presiden menegaskan bahwa kunjungan kerja Prabowo tersebut dilakukan dalam rangka menjalankan diplomasi pertahanan.<br /> <br /> Salah satu tujuannya adalah memperkuat dan memodernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) melalui penjajakan kemungkinan pengadaan dari negara produsen alutsista yang tidak bisa dipenuhi industri pertahanan dalam negeri maupun melakukan penawaran yang mampu diproduksi industri pertahanan dalam negeri kepada negara konsumen lainnya.<br /> <br /> <b>Diplomasi Pertahanan</b><br /> <br /> Upaya merebut dan mempertahankan kemerdekaan RI melibatkan semua anak bangsa dengan berbagai cara. Misalnya, tentara bersama rakyat mengangkat senjata di medan pertempuran dan para diplomat berjuang di meja perundingan.<br /> <br /> Misalnya, Serangan Umum (SU) 1 Maret 1949. Aksi heroik dalam merebut kembali Jogja yang dikuasai Belanda itu juga dimaksudkan untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia dan TNI masih eksis. Keberhasilan SU tersebut menjadi amunisi bagi para diplomat untuk menggetarkan meja perundingan.<br /> <br /> Hasilnya, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 27 Desember 1949. Sebab, memang diplomasi pada awalnya dimaksudkan untuk menghilangkan konflik, menghindari perang, dan mengakhiri perang (Simamora, Peluang dan Tantangan Diplomasi Pertahanan: 2013).<br /> <br /> Indonesia juga punya pengalaman pernah memiliki alutsista yang tangguh pada masanya. Di antaranya, berbagai jenis pesawat seperti bomber TU-16-KS, pesawat tempur Mig-15/17/19/21, Ilyuhsin, dan helikopter. Juga, KRI Irian kelas destroyer yang menjadi kapal terbesar di kawasan Asia Tenggara yang semua dibeli dari Uni Soviet atau yang saat ini kita kenal sebagai Rusia. Alutsista tersebut digunakan untuk propaganda merebut kembali Irian Barat.<br /> <br /> Keunggulan alutsista dimanfaatkan sebagai penunjang diplomasi, di samping kelihaian Presiden Soekarno yang memanfaatkan kedekatannya dengan Uni Soviet sebagai bargaining power untuk menggalang dukungan dari Amerika Serikat (AS), digunakan dengan baik oleh para diplomat hingga akhirnya Irian Barat berhasil direbut. Dengan demikian, diplomasi pertahanan sudah dilakoni para pemimpin negeri sejak awal. Termasuk selama perang kemerdekaan. Meski, memang defence diplomacy sebenarnya merupakan kosakata baru dalam dunia hubungan internasional. Istilah defence diplomacy muncul kali pertama dalam strategic defence review (SDR) Departemen Pertahanan Inggris yang terbit pada 1998.<br /> <br /> Fokus utama diplomasi pertahanan versi SDR yang ditujukan terhadap negara-negara bekas Uni Soviet dan bekas anggota Pakta Warsawa adalah melakukan reformasi di bidang keamanan dan pencegahan konflik. Karena itulah, sebagaimana dijelaskan Cottey dan Forster (dalam Sulaimani: 2016), diplomasi pertahanan adalah penggunaan angkatan bersenjata dan infrastruktur yang terkait pada masa damai sebagai alat penunjang untuk mencapai (tujuan) kebijakan luar negeri dan pertahanan negara.<br /> <br /> Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara jelas menyatakan bahwa pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan NKRI.<br /> <br /> Sebagai negara yang berkomitmen pada pelaksanaan ketertiban dunia dan perdamaian abadi, Indonesia tentu menghindari penggunaan hard power (kekuatan senjata) dalam menghadapi ancaman dari negara lain. Indonesia menempatkan diplomasi sebagai first line defence (garis terdepan pertahanan negara). Ini juga paralel dengan doktrin pertahanan Indonesia yang defensive, bukan offensive.<br /> <br /> Namun, diplomasi pertahanan untuk mempertahankan dan mencapai national interest (kepentingan nasional) tidak bisa dilepaskan dari seberapa besar national power (kekuatan nasional) yang dimiliki. Satu di antara sembilan national power, merujuk pada Morgenthau, adalah military capabilities (kemampuan militer). Bahkan, Mearsheimer menyebutkan, militer adalah actual power bagi suatu negara.<br /> <br /> Karena itu, kekuatan militer fardhu ain dibutuhkan untuk memperkuat diplomasi dalam pergaulan internasional. Indonesia bisa melakoni diplomasi high profile yang sangat diperhitungkan pada masa Orde Lama, salah satunya tidak lepas dari kekuatan alutsista yang dimiliki seperti yang telah disebutkan di atas.<br /> <br /> <b>Perkuat Alutsista</b><br /> <br /> Pada masa awal reformasi setelah jatuhnya Orde Baru, kondisi alutsista kita memprihatinkan. Kita tidak bisa merawat dan memodernisasi alutsista karena diembargo AS yang baru dicabut pada 2005. Karena itulah, pemerintah bertekad memperkuat alutsista kita. Salah satunya dengan minimum essential forces (MEF) yang ditargetkan tercapai 100 persen pada 2024.<br /> <br /> Misi diplomasi pertahanan Prabowo dalam muhibahnya ke banyak negara, salah satunya, adalah untuk penguatan alutsista. Termasuk peningkatan hubungan antarnegara melalui kerja sama pertahanan dan peningkatan kapasitas militer untuk memberikan kontribusi bagi operasi-operasi misi perdamaian di negara-negara yang sedang mengalami konflik.<br /> <br /> Berbagai kekurangan dalam hal pengadaan alutsista pada masa lalu menjadi pelajaran yang berharga untuk tidak diulangi lagi. Misalnya, ketergantungan alutsista pada satu negara tertentu.<br /> <br /> Delapan negara yang dikunjungi Prabowo tersebut bisa menjadi gambaran bahwa pemerintah sedang membangun kerja sama pertahanan yang strategis, termasuk upaya modernisasi alutsista. Semua dilakukan melalui pengadaan alutsista yang modern dan tepat guna. Namun, ditawarkan pula alutsista produk dalam negeri agar dapat digunakan negara-negara lain untuk membantu percepatan pertumbuhan industri pertahanan dalam negeri.<br /> <br /> Merawat dan memulai peta jalan menuju kemandirian industri pertahanan harus dimulai. Sesuai dengan instruksi presiden untuk mengurangi impor alutsista. Namun, untuk produk alutsista yang belum bisa disediakan oleh industri pertahanan dalam negeri, jalan pembelian dari luar negeri harus ditempuh demi kepentingan pertahanan negara yang kuat dan tak diremehkan.<br /> <br /> Karena itu, dalam pengadaan alutsista, baik dari dalam maupun luar negeri, Prabowo memegang empat prinsip atau yang saya sebut sebagai politik pengadaan ala Prabowo. Yaitu, tepat guna, geopolitik dan geostrategis, efisiensi anggaran, serta alih teknologi dan offset<b>. (*)</b><br /> <br /> <hr /><br /> <br /> <em>*) Dahnil Anzar S., Peneliti senior Institute Kajian Strategis Universitas Kebangsaan Republik Indonesia</em>

Memperkuat Diplomasi Pertahanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/JKT-1-SERTIJAB-MENHAN-FED-7.jpg" alt="Prabowo Subianto melaksanakan serah terima jabatan Menteri Pertahanan (Menhan) dengan Ryamizard Ryacudu di Kantor Kemenhan, Jakarta, Kamis (24/10/19). FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Prabowo Subianto melaksanakan serah terima jabatan Menteri Pertahanan (Menhan) dengan Ryamizard Ryacudu di Kantor Kemenhan, Jakarta, Kamis (24/10/19). FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto berharap kasus dugaan korupsi di PT Asabri (Persero) segera menemui titik terang. Dia tidak ingin ada dana yang seharusnya menjadi hak prajurit, malah sirna dimakan oleh oknum tak bertanggungjawab.<br /> <br /> Staf Khusus Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, apabila nantinya memang ditemukan penyelewengan uang oleh Asabri, Prabowo akan mengupayakan agar nasib aset perusahaan plat merah tersebut tidak bernasib seperti kasus First Travel. Yakni aset perusahaan tidak dikembalikan kepada korban, malah disita untuk negera.<br /> <br /> "Dia (aset) harus kembali ke Asabri. Dan catatan paling penting buat pak Prabowo adalah dana prajurit itu tetap aman. Kalau ada yang bilang kerugian Asabri hampir Rp 40 triliun, kan, ada tuh yang bilang tapi saya enggak tahu sumbernya dari mana, wong, total aset Asabri itu Rp 39 triliun," kata Dahnil di kantor Kemenhan RI, Jakarta, Kamis (16/1).<br /> <br /> Dahnil menjelaskan, ada dua hal yang harus menjadi perhatian dalam mengusut kasus Asabri. Yakni bisa saja Asabri hanya mengalami gagal investasi, atau bisa juga memang karena ada korupsi. "Kan ini bisnis, dan kalau ada gagal bisnis, bukan kriminal. Cuma kalau korupsi, tentu harus ditindak secara hukum," jelasnya.<br /> <br /> Dalam kesempatan ini, Dahnil mengatakan Prabowo meng imbau kepad seluruh prajurit TNI-Polri yang memiliki asuransi di Asabri agar tetap tenang. Dia percaya, dana pensiunan mereka bisa tetap aman, meskipun tengah diterpa isu miring. "Pak Prabowo sampaikan prajurit harus tetap cool. Tetap santai. Karena dana prajurit aman," pungkasnya.<br /> <br /> Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mencium adanya dugaan mega korupsi di perusahaan asuransi negara PT Asabri (Persero). Diperkirakan kerugian negara bahkan lebih dari Rp 10 triliun. "Ya saya mendengar ada isu korupsi di Asabri yang mungkin itu tidak kalah fantastisnya dengan kasus Jiwasraya, di atas Rp 10 triliun," kata Mahfud di Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (10/1).<br /> <br /> Asabri ini diketahui merupakan asuransi negara yang diperuntukan bagi pensiunan TNI-Polri dengan pangkat rendah. Menurut Mahfud, pada masa ia menjabat Menteri Pertahanan pernah terjadi korupsi juga di Asabri. Namun nilainya kecil. Ia pun heran sekarang kembali terdengar adanya dugaan korupsi. Bahkan dengan bilai yang sangat fantastis. Oleh karena itu, Mahfud akan memanggil Menteri terkait guna mencari duduk perkaranya.

Soal Dugaan Korupsi Asabri, Prabowo Minta Prajurit Harus Tetap Cool

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Dahnil-Anzar-Salman.jpg" alt="Juru Bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Pidato Rektor Universitas Pertahanan Letnan Jenderal TNI Tri Legionosuko tengah menjadi sorotan. Dia menyampaikan kepada para guru agar rajin menceritakan sejarah pemberontakan dan kekejaman Partai Komunis Indonesia (PKI) kepada siswa-siswi di sekolah. Karena diduga aliran komunisme masih eksis sampai saat ini di Indonesia.<br /> <br /> Hal ini disampaikam Tri saat mewakili pidato Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto yang berhalangan hadir di acara bedah buku bertajuk PKI Dalang dan Pelaku Kudeta G30S/65 di Gedung Lembaga Ketahanan Nasional, Jakarta, Sabtu (23/11).<br /> <br /> Dalam pidato itu, Tri menyampaikan peserta didik harus tahu bagaimana PKI merusak bangsa ini. Bahkan termasuk yang terlibat dalam menggulingkan era kepemimpinan Presiden Soekarno pada saat itu.<br /> <br /> Terkait itu, Staf Khusus Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak memastikan bosnya sama sekali tak mengetahui isi pidato yang disampaikan Tri. Saat dia diwakilkan oleh Tri, yang bersangkutan tak menyampaikan isi pidato yang akan dibacakan kepada Prabowo.<br /> <br /> “Pak Menteri Pertahanan tidak dikonfirmasi terkait isi pidato tersebut,” kata Dahnil kepada wartawan, Senin (25/11).<br /> <br /> Menurut dia, Prabowo mendorong seluruh sekolah agar lebih kuat memberikan materi ideologi Pancasila kepada peserta didiknya. Hal ini justru bertolak belakang dengan isi pidato yang disampaikan Tri.<br /> <br /> Mantan Ketua PP Muhammadiyah itu mengatakan, Prabowo meminta agar dendam sejarah direduksi, agar para penerus bangsa yang saat ini masih duduk di bangku sekolah bisa bergerak maju dan membawa perubahan bagi bangsa dikemudian hari.<br /> <br /> “Ideologi apapun yang mengancam Pancasila harus dilawan. Dan semaksimal mungkin untuk mereduksir dendam sejarah, kita harus bergerak maju memikirkan kemajuan bersama,” tegas Dahnil.

Pidato Rektor Unhan Sejarah Komunis, Prabowo Ngaku Tak Dikonfirmasi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dahnil anzar

Berita Terkini