<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/17/foto-terbaik-2025-2696551-1475444356.jpg" alt="Ilustrasi jamaah haji di Masjidil Haram, Makkah, Arab Saudi. (Andika Wahyu/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi jamaah haji di Masjidil Haram, Makkah, Arab Saudi. (Andika Wahyu/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Daftar Tunggu Haji Indonesia terus bertambah. Kementerian Haji dan Umrah mencatat, saat ini antrean haji reguler sudah mencapai sekitar 5.691.000 atau nyaris 5,7 juta orang. Karo Humas Kementerian Haji dan Umrah M Hasan Afandi menjelaskan, dari 5,7 juta daftar tunggu itu, nyaris 12 persennya atau sekitar 677 ribu merupakan jamaah haji lansia. "Mereka adalah jamaah yang berusia minimal 65 tahun," terangnya saat Diklat Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 2026 di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Selasa (20/1). Jawa Timur menjadi Provinsi dengan daftar tunggu terbanyak, yakni mencapai 1,12 juta orang atau nyaris seperlima dari total daftar tunggu haji se-Indonesia. Hal itu juga jadi salah satu faktor yang membuat Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah kuota calon jamaah haji reguler terbanyak di tahun ini. Berdasarkan keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Kuota Haji Reguler 1447 H, jumlah jamaah haji reguler Indonesia mencapai 203.320 orang. Dari jumlah itu, Jawa Timur mengirim sebanyak 42.409 jamaah haji reguler atau 20,85 persen dari total jamaah se-Indonesia. Sebanyak 42.409 jamaah haji reguler itu terbagi dalam 4 jenis jamaah. Pertama, 39.963 jamaah haji sesuai antrean, lalu 2.120 kuota prioritas lansia setara 5 persen. Ketiga, 105 pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), dan keempat adalah 221 orang petugas haji daerah (PHD). Hasan menambahkan, kuota haji prioritas lansia jumlahnya 5 persen dari kuota haji reguler tiap provinsi. Mereka akan diurutkan berdasarkan usia tertua hingga termuda dalam kuota tersebut. "Syaratnya, sudah mendaftar haji minimal lima tahun," imbuh Hasan. Karena itu, jamaah lansia tidak perlu mengajukan untuk jadi prioritas. Selama usianya masuk daftar urut kuota, dia hampir dipastikan berangkat. Tinggal mengecek kondisi kesehatannya, apakah memenuhi syarat istitho'ah kesehatan atau tidak.

Dari 5,7 juta daftar tunggu itu, nyaris 12 persennya atau sekitar 677 ribu merupakan jamaah haji lansia, yang berusia di atas 65 tahun.

Daftar Tunggu Haji Indonesia Nyaris 5,7 Juta, Jawa Timur Kirim Jamaah Paling Banyak

<div class="mb-3" data-rttabs="true"> <div id="panel:rp:0" class="react-tabs__tab-panel react-tabs__tab-panel--selected"> <div class="relative"> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/12/7BDlckxnW8pYgNFUaKxLMbh4B8A4V99IhSNE4b76-3085016476.jpeg" alt="Ilustrasi jamaah haji Indonesia di Tanah Suci. (Media Center Haji)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi jamaah haji Indonesia di Tanah Suci. (Media Center Haji)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan kuota tambahan ibadah haji era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) berdampak langsung pada kerugian umat calon jamaah haji. Salah satu imbasnya dari dugaan penyimpangan tersebut, yakni bertambahnya masa tunggu bagi 8.400 jamaah haji reguler. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan kerugian terbesar bukan hanya terkait keuangan negara, melainkan juga dirasakan langsung oleh jamaah haji reguler. Sebab, dari pertemuan Presiden ke-7 Jokowi dengan pemerintah Arab Saudi menghasilkan 20 ribu kuota haji tambahan.&nbsp; Merujuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh disebutkan bahwa kuota haji tambahan dibagi menjadi 92 persen untuk reguler dan 8 persen haji khusus. Namun, kuota tambahan itu dibagi menjadi 50:50. &ldquo;Bicara kerugian umat ya terkait dengan waktu tunggu ini bisa dibilang menjadi salah satu dampak yang cukup masif ya, karena kalau kita lihat hitungannya artinya ada 8.400 kuota yang digeser ya kan dari yang seharusnya reguler ke khusus ya,&rdquo; kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (19/8). Budi menjelaskan, kuota reguler yang seharusnya berjumlah minimal 18.400 atau 92 persen, berubah menjadi hanya 10.000. Sebaliknya, kuota khusus yang seharusnya hanya 8 persen justru melonjak menjadi 10.000.&nbsp; &ldquo;Artinya kuota reguler ini berkurang 8.400 ya dimana 8.400 ini kan bergeser ke kuota khusus ya, artinya ada jamaah-jamaah yang kemudian antreannya juga digeser, yang seharusnya berangkat menggunakan kuota reguler di tahun ini misalnya begitu, karena kemudian ada kuota khusus ya kan maka bisa berdampak pada pergeseran keberangkatan itu juga,&rdquo; ucap Budi. Karena itu, KPK menduga kebijakan diskresi dalam penggeseran kuota haji tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara dan perpanjangan masa tunggu bagi calon jamaah haji.&nbsp; &ldquo;Artinya itu ada dampak juga yang ditimbulkan dari adanya diskresi penggeseran ini, tentu selain dengan kerugian keuangan negara yang menjadi fokus dari penanganan perkara ini juga,&rdquo; ujar Budi. Budi menegaskan, tim penyidik KPK saat ini mendalami tengah seluruh dokumen dan keterangan saksi terkait kebijakan penggeseran kuota tersebut. Termasuk Surat Keputusan (SK) Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2024 yang mengatur soal pembagian kuota haji tambahan. Karena itu, penyidik tengah mencari tahu apakah penggeseran kuota ini merupakan kebijakan dari level atas atau inisiatif pihak bawah. Mengingat, KPK belum mengumumkan secara resmi pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. &ldquo;Sehingga dilakukan pengeseran dari kuota dengan total 20.000 yang seharusnya seluruhnya jika kita mengacu pada tujuan dari pemberian kuota tambahan oleh pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia adalah untuk memangkas waktu tunggu atau memangkas antrean ibadah Haji maka sepatutnya kuota tersebut adalah seluruhnya untuk reguler,&rdquo; terang Budi. Selain itu, KPK juga tengah menelusuri keterlibatan pihak biro perjalanan haji yang diduga menikmati keuntungan dari penggeseran kuota ini.&nbsp; &ldquo;Semuanya akan didalami kaitannya dengan SK juga yang ditunjukkan oleh saksi dalam pemeriksaannya kemudian keterangan-keterangan yang diperoleh dari para pihak, termasuk dari para Biro Perjalanan yang juga sudah dilakukan pemeriksaan," tegasnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/016454074/kasus-korupsi-haji-mencuat-pbnu-diminta-bersikap-tegas-dukung-kpk-usut-tuntas">Kasus Korupsi Haji Mencuat, PBNU Diminta Bersikap Tegas Dukung KPK Usut Tuntas</a> Dalam pengusutan kasus ini, KPK telah mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri. Yaitu mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (YCQ), eks staf khusus (stafsus) Menag Ishfah Abdul Aziz (IAA), dan pihak travel Fuad Hasan Masyhur (FHM). Pencegahan dilakukan demi memastikan ketiga pihak tersebut tetap berada di wilayah Indonesia selama proses penyidikan berlangsung. Larangan bepergian ke luar negeri itu berlaku selama enam bulan ke depan, terhitung sejak tanggal dikeluarkannya surat keputusan. Tindakan itu dilakukan setelah KPK secara resmi mengumumkan perkara dugaan korupsi terkait penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama (Kemenag) 2023&ndash;2024 naik ke tahap penyidikan, pada Sabtu (9/8) dini hari. Meski telah masuk tahap penyidikan, KPK belum mengumumkan secara terbuka siapa saja pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Penyidikan itu dilakukan dengan menerbitkan sprindik umum melalui jeratan Pasal 2 Ayat (1) dan atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. </div> </div> </div> </div>

KPK mengungkap dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan kuota tambahan ibadah haji era Presiden ke-7 RI Jokowi

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji Era Jokowi Rugikan Umat yang Berdampak Perpanjangan Masa Tunggu 8.400 Jamaah Reguler

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/masjidil-haram.jpg" alt="SEBELUM PANDEMI: Umat Islami dari berbagai negara melaksanakan salat di Masjidilharam pada Agustus 2019. Pemandangan itu tampak lagi tahun ini karena Saudi mengizinkan sejuta jamaah menunaikan ibadah haji. (AFP)" width="100%">
<figcaption>SEBELUM PANDEMI: Umat Islami dari berbagai negara melaksanakan salat di Masjidilharam pada Agustus 2019. Pemandangan itu tampak lagi tahun ini karena Saudi mengizinkan sejuta jamaah menunaikan ibadah haji. (AFP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Daftar tunggu <a href="https://www.jawapos.com/tag/ibadah-haji/">ibadah haji</a> yang tersaji dalam aplikasi Haji Pintar atau website Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) menunjukkan estimasi keberangkatan yang semakin lama. Antrean terlama bahkan mencapai 97 tahun.  Kasubdit Siskohat Ditjen PHU <a href="https://www.jawapos.com/tag/kemenag/">Kemenag</a>, Hasan Afandi menjelaskan, mundurnya estimasi keberangkatan disebabkan bilangan pembagi daftar tunggunya didasarkan pada kuota haji tahun berjalan. “Estimasi keberangkatan selalu menggunakan angka kuota tahun terakhir sebagai angka pembagi. Tahun ini kebetulan <a href="https://www.jawapos.com/tag/kuota-haji/">kuota haji</a> Indonesia hanya 100.051 atau sekitar 46 persen dari kuota normal tahun-tahun sebelumnya,” kata dia kepada wartawan, Kamis (16/6).  Menurut Hasan, sebelum ada kepastian kuota penyelenggaraan haji 1443 Hijriah pada pertengahan Mei 2022, maka bilangan asumsi yang digunakan sebagai pembagi masih menggunakan kuota berdasarkan MoU penyelenggaraan haji 2020 yaitu 210 ribu. Sejak ada kepastian bahwa kuota haji 1443 Hijriah adalah sekitar 100 ribu, maka bilangan pembaginya mengalami penyesuaian.  "Hal inilah yang secara otomatis menyebabkan estimasi keberangkatan semakin lama. Sebab, ketika kuota turun, maka otomatis estimasi keberangkatan akan naik,” jelasnya.  Estimasi ini akan terus berjalan sampai dengan adanya kepastian kuota haji pada 2023 mendatang. Jika kuota kembali normal kembali ke 210 ribu atau bahkan lebih, maka estimasi keberangkatan akan mengalami penyesuaian.  Hasan memastikan, perubahan estimasi keberangkatan bukan karena naiknya jumlah pendaftar dalam kurun Mei – Juni 2022. Sebab, kalau kenaikan jumlah pendaftar, dampaknya hanya pada yang baru mendaftar, tidak ada pengaruhnya terhadap perubahan estimasi keberangkatan jemaah yang sudah lama mendaftar.  Hasan berharap tahun depan kuota haji Indonesia kembali normal atau bahkan lebih banyak dari kuota normalnya. Sehingga, estimasi keberangkatan jemaah akan kembali berubah, sesuai bilangan pembaginya. "Bila kuota nasional kembali 100 persen, secara otomatis, estimasi keberangkatan akan menyesuaikan kembali, karena sistem aplikasinya memang begitu," tutupnya.

Masa Tunggu Haji Sampai 97 Tahun, Begini Penjelasan Kemenag

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/lamanya-daftar-tunggu-haji-di-kaltara-sampai-24-tahun_m_.jpg" alt="Ilustrasi haji. Daftar tunggu haji di Kalimantan Utara (Kaltara) sangat lama. Jika mendaftar di 2019 ini, baru bisa berangkat pada 2043 mendatang, atau 24 tahun kemudian." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi haji. Daftar tunggu haji di Kalimantan Utara (Kaltara) sangat lama. Jika mendaftar di 2019 ini, baru bisa berangkat pada 2043 mendatang, atau 24 tahun kemudian.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Daftar tunggu haji di Kalimantan Utara (Kaltara) sangat lama. Jika mendaftar di 2019 ini, baru bisa berangkat pada 2043 mendatang, atau 24 tahun kemudian. Jika diibaratkan orang yang menempuh pendidikan secara normal, waktu daftar tunggu tersebut hampir setara dengan usia menyelesaikan pendidikan di jenjang sarjana. Saat ini saja, daftar tunggu haji sudah mencapai 8.495 orang. Animo masyarakat Kaltara untuk menunaikan haji, juga terbilang cukup tinggi. di perkirakan, daftar tunggu akan terus bertambah. Sedangkan yang diberangkatkan ke Tanah Suci pada tahun ini, sebanyak 414 orang. Menurut Kepala Seksi (Kasi) Pembinaan Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Kaltara, Muhammad Aslam, mereka yang sudah masuk daftar tunggu bisa cepat menunaikan ibadah haji ketika ada yang berhalangan. Di antaranya, kata dia, ketika ada yang meninggal dunia atau berhalangan berangkat karena sakit. Jika ada yang berhalangan pada saat sudah masuk daftar untuk diberangkatkan, maka akan diganti dengan daftar tunggu berikutnya. Selain itu, lanjutnya, calon jemaah haji yang meninggal dunia bisa digantikan dengan ahli waris, dengan persyaratan dan ketentuan yang telah diatur. &ldquo;Yang dapat menggantikan calon jemaah wafat adalah suami, istri, anak kandung atau menantu. Pengajuan penggantian harus diketahui RT, RW, lurah, dan camat,&rdquo; jelasnya dikutip dari Harian Rakyat Kaltara (Jawa Pos Group), Kamis (17/1). &ldquo;Calon jemaah haji yang berhalangan dan tidak bisa berangkat ke Tanah Suci itu harus sudah melunasi seluruh biaya haji agar dapat digantikan oleh ahli waris,&rdquo; sambungnya. Untuk teknis penggantiannya, kata dia, ahli waris mengajukan surat rekomendasi penggantian ke Kemenag kabupaten/kota, lalu mengurus ke Kemenag provinsi dan pusat. &ldquo;Di daerah sekadar memberi rekomendasi saja, dan ahli waris mengajukan ke Dirjen Haji," ujarnya. Dari 414 calon jemaah haji yang akan berangkat pada tahun ini, paling banyak berasal dari Kota Tarakan, dengan jumlah 149 orang. Sedangkan jumlah paling sedikit dari Kabupaten Tana Tidung 16 orang.

Lamanya! Daftar Tunggu Haji di Kaltara Sampai 24 Tahun..

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/daftar-tunggu-haji-di-malang-hingga-23-tahun_m_230201.jpg" alt="BERANGKAT: Keberangkatan calon jamaah haji di Kabupaten Malang." width="100%">
<figcaption>BERANGKAT: Keberangkatan calon jamaah haji di Kabupaten Malang.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masyarakat Kabupaten Malang yang ingin berangkat haji harus ekstra sabar. Pasalnya, daftar tunggu haji reguler untuk Kabupaten Malang hingga 23 tahun. Artinya jika mendaftar tahun ini, maka pemberangkatan hajinya baru 2041 mendatang. Hal itu disampaikan Kasi Haji Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Malang Son Haji. "Untuk yang pendaftaran tahun ini, bulan ini dan dua bulan lagi, sudah beda. Jadi estimasi pemberangkatannya ditambah 23 tahun dari sekarang," kata Son Haji, Selasa (24/7). Setiap tahun, Jawa Timur (Jatim) mendapat jatah kuota pemberangkatan jamaah calon haji (JCH) lebih dari 35 ribu orang. Jumlah tersebut kemudian dibagikan ke kabupaten atau kota yang ada. Setiap keberangkatan berada di sekitar dua ribu jamaah. Tahun lalu, Kabupaten Malang berangkatkan sekitar 1.700 orang. "Semakin lama makin meningkat. Animo masyarakat sangat tinggi untuk pergi haji," ucapnya. Menurut Son, setiap harinya ada sekitar 30 orang yang mendaftarkan diri untuk pergi haji ke Kantor Kemenag Kabupaten Malang. Jadi per bulan ada sebanyak 600 orang yang masuk dalam daftar tunggu haji. "Memang antrean panjang ini tidak bisa dihindari," terang Son. Daftar tunggu yang cukup lama juga dipengaruhi batasan kuota yang diberikan pemerintah Arab Saudi. Seperti diketahui, pemerintah Arab Saudi memberikan kuota haji bagi Indonesia sebesar 221 ribu jamaah. Hal ini karena ada beberapa negara yang muslimnya sedikit dan animo hajinya tidak begitu tinggi. Jadi tidak memenuhi kuota yang diberikan Saudi. "Ini dulu ada wacana kami mau minta. Jadi Indonesia itu minta agar bisa ditambah," pungkas Son Haji.

Daftar Tunggu Haji di Malang Hingga 23 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/daftar-tunggu-haji-di-bojonegoro-hingga-2032_m_224032.jpeg" alt="ILUSTRASI: Calon jamaah haji." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Calon jamaah haji.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Daftar tunggu calon jamaah haji (CJH) di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur (Jatim), hingga 14 tahun. Artinya jika CJH mendaftar tahun ini, maka baru bisa berangkat pada 2032 mendatang. Kendati demikian, minat masyarakat untuk berangkat haji tergolong tinggi. "Umat Muslim di Bojonegoro harus bersabar. Meskipun antreannya menunggu hingga 14 tahun, antusias mereka masih mengeliat," kata Kepala Seksi Pelaksana Haji dan Umroh Kementerian Agama Bojonegoro Masrukhin, Sabtu (30/6). Masrukhin meminta para peserta CJH dapat lebih sabar menunggu waktu keberangkatan sesuai antrean. Tidak ada percepatan pemberangkatan, karena sudah ditentukan pemerintah. Namun ada hal yang bisa mempercepat proses haji. Misalnya ada CJH yang meninggal sebelum pemberangkatan. Antrean di bawah bisa menggantikan untuk menunaikan rukun Islam yang kelima itu. "Atau mereka yang sudah mendaftar tetapi menderita sakit yang menghalanginya berangkat. Sehingga antrean dapat berubah meskipun hanya sedikit," terang Masrukin. Adapun untuk mekanisme pendaftaran haji, bisa dilakukan secara manual. Yakni, menabung di bank atau langsung mendaftar di Kementerian Agama setempat.

Daftar Tunggu Haji di Bojonegoro Hingga 2032

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/harap-sabar-daftar-tunggu-haji-hingga-2037_m_125451.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Umat muslim di Balikpapan yang ingin menjalankan ibadah haji harus bersabar. Pasalnya, saat ini sudah ada 10.110 orang Balikpapan yang masuk dalam daftar tunggu. Kasi Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Balikpapan Shaleh mengatakan, daftar tunggu pemberangkatan haji hingga pertengahan April mencapai 10.110 orang. Dia menjelaskan, jumlah tersebut merupakan antrean hingga keberangkatan pada 2037 ke depan. "Jadi, kalau daftar sekarang perkiraan berangkat 20 tahun dari sekarang," ujarnya dikutip dari Kaltim Post (Jawa Pos Group), Senin (24/4). Dia mengatakan, kuota per tahun pemberangkatan rata-rata sebanyak 505 orang. Antrean akan makin bertambah mengingat animo masyarakat yang ingin naik haji besar. "Sehari yang daftar bisa sampai 30 orang. Kebanyakan berusia 40 sampai 60 tahun. Kami layani sehari jadi bila datanya lengkap," ucapnya. Adapun data yang harus dilengkapi dan ditunjukkan ke Kementerian Agama Balikpapan adalah KTP, KK, buku nikah, akta kelahiran, bukti setor pertama ke bank untuk daftar haji sebesar Rp 25 juta lebih. "Kalau data tidak lengkap, tidak kami panggil. Kalau lengkap datanya, kami panggil dan kami beri nomor porsi (nomor antrean berangkat). Lima menit dilayani sudah jadi," paparnya. Dia menambahkan, dalam pendaftaran haji harus dilakukan per orang. Tidak boleh diwakilkan karena terdapat proses finger print dan foto biometrik. "Namun, untuk kuota pemberangkatan tahun depan kami belum tahu pastinya berapa. Tunggu keputusan pusat," tutupnya. (*/ane/rsh/k16/fab/JPG)

Harap Sabar, Daftar Tunggu Haji hingga 2037

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/67404_86566_hajii.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Kementerian Agama Kota Bandung lakukan pelayanan satu atap untuk para calon jemaah haji. Teknisnya, pendaftaran dan pembayaran bisa dilakukan di satu tempat via bank syariah di kantor Kemenag. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Abdul Djamil mengatakan, pelayanan satu atap hanya tiga daerah di Jawa Barat. Di antaranya, Kabupaten Bandung, Kota Bandung dan Indramayu. &rdquo;Yang akan menyusul adalah Kabupaten Karawang,&rdquo; katanya kemarin (28/11). Menurut dia, pelayanan satu atap tersebut diserahkan kembali kepada daerah-daerahnya masing-masing. Apakah akan melaksanakan atau tidak. Hal ini tergantung jumlah jemaah haji Kota/Kabupaten setempat. Diakui olehnya, jumlah calon jemaah haji saat ini semakin banyak. Untuk memaksimalkan jemaah calon haji ini, pemerintah pusat miliki dua cara. Yakni, merevisi aturan dan sentralisasi pelaksanaan. Terkait, sentralisasi pelaksaan&nbsp; pihaknya mengapreasiasi kepada kota/kabupaten yang telah melaksanakan. Untuk wilayah lainnya di Indonesia, pihaknya akan mendorong pelaksanaanya. &rdquo;Kami akan terus mendorong kota/kabupaten melaksanakan hal yang sama dengan Kota Bandung,&rdquo; jelasnya. Ditanya kouta haji tahun depan, pihaknya masih belum memastikan. Sebab, pembahasan terkait haji dan umrah akan dilaksanakan pada Bulan Januari 2017. &rdquo;Kita masih belum memastikan. Apakah ada penambahan atau pengurangan. Begitu juga dengan pihak Arab Saudi belum menentukan sikap,&rdquo; ungkapnya. Dia menekankan, saat ini pihak Indonesia hanya melakukan inovasi dalam bidang pelayanan yang lebih baik. Seperti tahun ini, penginapan para jemaah haji dan kendaraan yang digunakan. Pada tahun ini, dirasakan lebih nyaman dan baik dibandingkan tahun sebelumnya. (nit/rie/yuz/JPG)

Duh, Antre Haji Hingga 17 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/63688_82765_hajii.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com CIREBON &ndash; Daftar tunggu (waiting list) haji di Kota Cirebon saat ini berjumlah 4.800 orang. Dipastikan untuk tahun 2017 jumlah kuota haji Kota Cirebon sama dengan tahun 2016 yakni 247 orang. Jika diasumsikan waiting list haji dengan dibagi 247 orang, maka daftar tunggu menjadi 19 tahun. &ldquo;Sebulan yang lalu, waiting list masih 17 tahun, sekarang sudah 19 tahun. Ini dilihat dari tingginya jumlah pendaftar,&rdquo; kata Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh Kantor Kemenag Kota Cirebon H Ahmad Rifa&rsquo;i saat dijumpai Radar Cirebon (Jawa Pos Group) di kantornya, Kamis (10/11). Menurutnya, rata-rata pendaftar haji di Kota Cirebon berprofesi sebagai guru PNS. Sementara itu, berdasarkan regulasi baru Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, maka usia untuk mendaftar haji minimal 12 tahun. Selain itu, kuota haji diprioritaskan untuk jamaah yang belum berhaji. Kalau ada yang mau naik haji lagi, baru boleh mendaftar kembali setelah sepuluh tahun dari keberangkatan terakhir. &ldquo;Rata-rata yang daftar haji itu usia produktif,&rdquo; tuturnya. Menumpuknya daftar tunggu ini, dampak dari pemotongan kuota 20 persen yang terjadi tiga tahun terakhir. Oleh karena itu, dengan kondisi kuota sekarang 247 orang, maka setiap tahun waiting list terus bertambah. Apalagi, saat ini Pemerintah Arab Saudi belum juga memberikan signal perihal pengembalian kuota awal maupun penambahan. &ldquo;Kemungkinan besar kuota haji masih sama,&rdquo; jelasnya. Untuk skala nasional, waiting list haji Indonesia saat ini berjumlah 2,1 juta orang. Sedangkan kuota haji Indonesia sebanyak 156.000 orang. Untuk waiting list haji terlama di pulau Jawa ialah Surabaya yakni 26 tahun. Sementara di luar pulau Jawa ialah Sulawesi Selatan yakni 41 tahun. &ldquo;Malah ada yang lebih lama dari Kota Cirebon. Kota Surabaya waiting list-nya sudah 26 tahun, Sulawesi saat ini sudah 41 tahun,&rdquo; lanjutnya. Semakin lamanya antrean waiting list ini, karena biaya haji di Indonesia cukup murah yakni Rp34.200.000. Padahal normatifnya, orang berhaji minimal mengeluarkan biaya Rp60 juta/orang. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia memberikan subsidi haji sekitar 26 juta/orang. Tak hanya itu, semakin meningkatnya animo masyarakat untuk berhaji juga lantaran adanya sertifikasi guru profesional. &ldquo;Ya, kebanyakan memang dari hasil sertifikasi. Tapi biaya haji di Indonesia saat ini juga, bisa dibilang terjangkau, berbeda waktu zaman orang tua saya dulu. Ibu-bapak saya ketika mau berhaji bisa menghabiskan sawah 1 bau,&quot; katanya. &quot;Waktu itu harga sawah satu bau Rp6-7 jutaan. Sekarang tahu sendiri satu bau sawah bisa dihargai Rp300-400 juta. Artinya, uang segitu kan bisa memberangkatkan haji sampai 9 orang,&rdquo; tandasnya. Bagi jamaah haji usia lanjut (lansia) 75 tahun yang telah mendaftar bisa langsung dilakukan pemberangkatan, dengan syarat saat dilakukan pelunasan ada daftar tunggu yang tak bisa melakukan pelunasan. Dalam hal ini, imbuhnya, Kemenag memberikan kesempatan jamaah haji lansia tersebut berangkat dengan menyertakan pendamping. &ldquo;Ya kalau saat itu usianya ada yang lebih dari 75 tahun yang diprioritas, diberangkatkan terlebih dahulu yang usia di atas itu,&rdquo; imbuhnya. (via/yuz/JPG) &nbsp;

Wow, Daftar Tunggu Haji Hingga 19 Tahun

daftar tunggu haji

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#daftar tunggu haji

Berita Terkini