<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/09/0_satu-2488887999.jpg" alt="BERHARAP LANCAR: Ketua KPU Hasyim Asy" width="100%">
<figcaption>BERHARAP LANCAR: Ketua KPU Hasyim Asy</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Satu dari tujuh tersangka anggota panitia pemilihan luar negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia, ditetapkan dalam daftar pencarian orang (DPO). Kendati demikian, hal itu tidak memengaruhi pelimpahan lanjutan enam tersangka lain ke kejaksaan. Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro menyatakan, enam tersangka yang dilimpahkan ke Kejaksaan Agung adalah UF selaku ketua PPLN Kuala Lumpur, PS, APR, A. KH, TOCR, dan DS. Satu DPO adalah MKM. Meski berstatus buron, Bareskrim Polri sudah mendeteksi keberadaan MKM. &rdquo;Data perlintasan (yang bersangkutan, Red) sudah berada di Indonesia,&rdquo; ucap Djuhandhani kemarin (8/3). Djuhandhani mengatakan, status DPO terhadap MKM tidak akan memengaruhi proses hukum dalam perkara tersebut. Bareskrim tetap melakukan pelimpahan berkas tahap II dan para tersangka beserta barang buktinya ke jaksa penuntut umum (JPU) di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. &rdquo;Hari ini (kemarin, Red) akan dilaksanakan pengiriman tersangka dan barang bukti ke kejaksaan,&rdquo; terangnya. Para tersangka kemarin juga telah menjalani cek kesehatan serta uji identifikasi. Untuk selanjutnya diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Untuk DPO MKM, tetap bisa dilangsungkan proses hukumnya dengan sidang in absentia. Dalam kasus tersebut, para tersangka diduga melakukan rekayasa dalam penetapan daftar pemilih tetap (DPT) di PPLN Kuala Lumpur. DPTLN Kuala Lumpur saat itu mencapai 447.258 pemilih. Berdasar pencocokan dan penelitian (coklit) KPU yang terbaru, didapatkan data 64.148 pemilih. Terpisah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan pemungutan suara ulang (PSU) di Kuala Lumpur akan diselenggarakan pada Minggu (10/3) besok. Baik itu PSU dengan metode kotak suara keliling (KSK) maupun PSU di tempat pemungutan suara luar negeri (TPSLN). Sebelumnya, dua metode PSU itu dilakukan di hari berbeda. Awalnya, KSK akan digelar hari ini (9/3), sedangkan pencoblosan di TPSLN dilakukan Minggu (10/3). Namun, setelah mempertimbangkan masukan, PSU dengan dua metode itu dilakukan di hari yang sama. Ketua KPU Hasyim Asy&rsquo;ari menjelaskan, metode KSK diperuntukkan bagi pemilih yang berada di luar kota Kuala Lumpur. KSK menyasar titik-titik permukiman warga Indonesia. KPU memastikan metode KSK bisa menjangkau seluruh titik tersebut dalam waktu satu hari. Hasyim menegaskan pihaknya sudah berkirim surat kepada partai politik (parpol) peserta pemilu dan pasangan calon (paslon) peserta pilpres terkait jadwal PSU tersebut. (elo/tyo/c17/bay)

Satu dari tujuh tersangka anggota panitia pemilihan luar negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia, ditetapkan dalam daftar pencarian orang (DPO)

Kasus Rekayasa DPT, Satu PPLN Kuala Lumpur Berstatus DPO

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/25/D0662CCF-E76D-42C3-AF51-8B4723426572-3435425284.jpg" alt="Kapolresta Bandung Kombespol Kusworo Wibowo saat merilis kasus penganiayaan terhadap seorang anggota Polri di Mapolresta Bandung, Kabupaten Bandung, Minggu (24/12)." width="100%">
<figcaption>Kapolresta Bandung Kombespol Kusworo Wibowo saat merilis kasus penganiayaan terhadap seorang anggota Polri di Mapolresta Bandung, Kabupaten Bandung, Minggu (24/12).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bandung&nbsp;menangkap satu orang berstatus daftar pencarian orang (DPO) dalam kasus pengeroyokan terhadap seorang anggota polisi. Saat itu polisi hendak melerai keributan di jalan raya Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. &rdquo;Kami telah mengamankan satu DPO inisial U atas kasus pengeroyokan terhadap anggota polisi,&rdquo; kata Kapolresta Bandung Kombespol Kusworo Wibowo seperti dilansir dari Antara di Kabupaten Bandung. Kusworo menjelaskan, pelaku U yang berperan menganiaya korban ditangkap di wilayah Kabupaten Cianjur. Sebelumnya, pelaku diburu polisi&nbsp;sejak kejadian pada Rabu (20/12). Dia menyampaikan, pelaku terpaksa ditembak di bagian kaki karena berusaha melawan saat hendak ditangkap petugas pada Jumat (22/12). &rdquo;Pada saat dilakukan pengembangan pelaku melakukan perlawanan yang diduga dikhawatirkan memiliki senjata api dan dilakukan tindakan tegas terukur kepada yang bersangkutan,&rdquo; ujar Kusworo Wibowo. Hingga saat ini, pelaku U dan keempat tersangka lain telah mendekam di Rumah Tahanan Polresta Bandung untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. &rdquo;Korban merupakan seorang anggota Polri yang bertugas di Polsek Cimaung dengan pangkat Brigadir Kepala (Bripka) tersebut mendapatkan penganiayaan secara bersama-sama hingga mengalami luka lebam di bagian wajah,&rdquo; terang Kusworo Wibowo.​​​​​​​ Kusworo menjelaskan, kejadian tersebut bermula ketika korban hendak pulang dari tugasnya menggunakan sepeda motor. Kemudian dia melihat ada perkelahian yang menyebabkan kemacetan di Jalan Banjaran, pada Rabu (20/12) sore. Selanjutnya, korban yang saat itu menggunakan seragam dinas, hendak melerai perkelahian tetapi justru terus mendapatkan pemukulan dari lima pemuda yang merupakan anggota organisasi masyarakat (ormas) di daerah tersebut. &rdquo;Saat kejadian itu, anggota Polri berusaha melerai tapi justru menjadi korban pemukulan dari lima pelaku bahkan sampai sudah terjatuh pun masih dilakukan pemukulan oleh tersangka,&rdquo; papar Kusworo Wibowo. Kejadian itu, kata Kapolres, lima tersangka dengan inisial TS, 53; EH, 21; DS, 26; AS, 27; dan U, 53; tengah dalam kondisi terpengaruh minuman beralkohol hingga akhirnya melakukan penganiayaan terhadap korban. Akibat perbuatannya itu, para tersangka dijerat pasal 170 KUHP dan 212 KUHP dengan ancaman hukuman lima&nbsp;tahun enam bulan penjara. Untuk tersangka inisial U, kata&nbsp;Kusworo, mendapatkan pasal berlapis yakni pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara tentang kepemilikan senjata api.

Polresta Bandung tangkap satu orang DPO dalam kasus pengeroyokan terhadap seorang anggota polisi di Kabupaten Bandung

Polresta Bandung Tangkap DPO Pelaku Penganiayaan Anggota Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/lanjutan-kasus-zumi-zola-anggota-dewan-berjamaah-jadi-tersangka-kpk_m_.jpg" alt="Ilustrasi aparat kepolisian ciduk bandar narkoba dan memborgolnya" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi aparat kepolisian ciduk bandar narkoba dan memborgolnya</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Seorang kurir ekspedisi berinisial NU, 30, ditangkap polisi lantaran melakukan penipuan dengan modus membuat surat daftar pencarian orang (DPO) ke korbannya di Tambora, Jakarta Barat. Dari aksinya, pelaku mendapat Rp 2 juta dari korban yang diancamnya <div dir="auto">Kapolsek Tambora Kompol Putra Pratama mengatakan, pelaku mulai melancarkan aksinya sejak September 2023 silam dan ditangkap pada 3 November 2023 di rumahnya kawasan Jalan Sawah Lio, Jembatan Lima.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pelaku membuat laporan polisi palsu tanpa hak yang dibuat dengan menggunakan handphone dengan format yang diambil dari Google lalu diedit," katanya kepada wartawan, Senin (13/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013216195/viral-kasus-penipuan-kerja-part-time-jadi-petugas-entri-data-di-medsos-ada-korban-yang-kena-hingga-80-juta">Viral Kasus Penipuan Kerja Part Time Jadi Petugas Entri Data di Medsos, Ada Korban yang Kena hingga 80 Juta</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Putra menerangkan, pelaku membuat surat DPO palsu itu dengan mengambil logo Tribata Polri kemudian memasukkan nama target di dalam DPO kasus narkoba dan laporan polisi yang pelaku buat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013210631/semakin-marak-dan-bervariasi-kini-ada-modus-penipuan-terbaru-datang-ke-rumah-dan-kasih-surat">Semakin Marak dan Bervariasi, Kini Ada Modus Penipuan Terbaru: Datang ke Rumah dan Kasih Surat!</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia memaparkan, sudah ada 9 nama yang telah dimasukkan pelaku ke daftar surat DPO palsu yang dibuat secara ilegal itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dari 9 orang, hanya 2 korban yang memberikan uang ke pelaku senilai Rp 1,5 juta dan Rp 500 ribu," ungkap Putra.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan berbekal surat DPO itu, pelaku menakuti korban yang telah dimasukkan namanya ke dalam surat tersebut. Kemudian, pelaku juga menawarkan jasa untuk dapat menghapus databese daftar nama DPO yang dibuatnya sendiri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setelah korban mengetahui bahwa mereka sedang dicari polisi, maka mereka mencari pelaku untuk meminta bantuan pelaku agar bersedia membantu mereka agar DPO itu bisa dihapus dari database Kepolisian," ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setelah korban memberikan sejumlah uang, pelaku kemudian mengubah daftar nama DPO korban dengan cara diedit.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Lalu ditunjukkan kepada mereka bahwa laporan polisi tersebut telah diubah sehingga tidak ada lagi nama mereka," kata Putra.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Atas perbuatannya, pelaku disangkakan Pasal 372 dan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 263 KUHP.</div>

Seorang kurir ekspedisi berinisial NU, 30, ditangkap polisi lantaran melakukan penipuan dengan modus membuat surat daftar DPO palsu.

Kurir Ekspedisi Peras Korban Pakau Modus Surat DPO Palsu, Dapat Uang Rp 2 juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/06/IMG-20230806-WA0029-3289136344.jpg" alt="Ilustrasi Kantor Kejaksaan Negeri Medan." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Kantor Kejaksaan Negeri Medan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan menetapkan S, mantan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) dalam daftar&nbsp;pencarian orang (DPO). Dia terlibat kasus dugaan tindak pidana korupsi program wajib Ma'had mahasiswa tahun 2020-2021. &rdquo;Ya, sudah ditetapkan DPO per Jumat (4/8),&rdquo; ujar Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Medan Mochammad Ali Rizza seperti dilansir dari Antara di Medan, Minggu (6/8). Dia mengatakan, sebelum melakukan penetapan DPO terhadap S, Kejari Medan telah melakukan pemanggilan&nbsp;tiga kali. Hanya saja Ali Rizza mengatakan, mantan Rektor&nbsp;UINSU tersebut mangkir dari pemanggilan terakhir pada Kamis (3/8). &rdquo;Untuk itu, kami sudah bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam mencari S, perlu disampaikan tidak ada tempat yang aman bagi para DPO,&rdquo; ucap Mochammad Ali Rizza. Sebelumnya, penyidik Kejari Medan juga telah menetapkan tersangka ENS selaku Staf UPT Pusat Pengembangan Bisnis (Pusbangnis) UINSU dan SAR selaku mantan Kepala Pusat Pengembangan Bisnis (Pusbangnis) UINSU sebagai tersangka, setelah itu S selaku mantan rektor UINSU. &rdquo;Ya mereka korupsi bersamaan yang diduga menyebabkan kerugian negara senilai Rp 956.200.000 tahun anggaran 2020-2021,&rdquo; ucap Mochammad Ali Rizza. Ali mengatakan, saat ini Kejari Medan masih melayangkan surat penahanan kepada mantan rektor tersebut. &rdquo;Kita belum menetapkan DPO, kalau sudah tiga kali dikirim surat,&rdquo; tutur Mochammad Ali Rizza. Menurut dia, ketiga pelaku dijerat dengan pasal 2 ayat (1) subsider pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Kejari Medan tetapkan mantan Rektor UINSU dalam daftar pencarian orang kasus dugaan tindak pidana korupsi

Kejari Medan Tetapkan Mantan Rektor UINSU sebagai DPO 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/11/Screenshot_20230606-215358_Gallery-171653461.jpg" alt="Para tersangka pelaku pemerkosaan gadis di bawah umur berinisial R di Kabupaten Parigi Moutong." width="100%">
<figcaption>Para tersangka pelaku pemerkosaan gadis di bawah umur berinisial R di Kabupaten Parigi Moutong.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah (Polda Sulteng) tangkap satu tersangka terakhir yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) kasus asusila di Kabupaten Parigi Moutong.&nbsp; &rdquo;Polisi sudah mengamankan satu tersangka terakhir yang sudah ditetapkan sebagai DPO,&rdquo; kata Kabidhumas Polda Sulteng Kombes Polisi&nbsp;Djoko Wienartono seperti dilansir dari Antara di Palu.&nbsp; Dia menjelaskan, satu DPO yang ditangkap berinisial AW, diamankan di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Jumat (9/6).&nbsp; Saat ini, tersangka telah dibawa menggunakan jalur darat menuju ke Kota Palu, Sulawesi Tengah.&nbsp; Sebelumnya, kepolisian telah menangkap dua DPO yang kabur ke luar Provinsi Sulteng, yakni AA, 27, dan AS, 26. AA ditangkap di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan AS di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Berdasar hasil penyelidikan, polisi telah menetapkan 11 orang tersangka. Yakni MKS (oknum anggota Polri), HR, 43, (kepala desa di Parigi Moutong); ARH, 40, (guru SD di Desa Sausu), AK, 47; AR 26; MT, 36; FN, 22; K, 32; A, AS, dan AA. Mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Mereka telah melakukan pelanggaran berat, memerkosa gadis di bawah umur berusia 15 tahun, berinisial R. Perbuatan biadab 11 pria tersebut tak hanya dilakukan satu kali. Gadis itu bahkan dipaksa mengikuti kemauan para pria itu lebih dari 1 tahun. Jalan berliku untuk membongkar kasus itu akhirnya terkuak dengan ditangkapnya 11 tersangka oleh polisi. Setelah mendapatkan laporan dari ibu korban, polisi langsung bergerak. Polisi memeriksa saksi lalu menetapkan 10 orang yang awalnya menjadi tersangka. Awal Mei, Kepolisian Resor Parigi Moutong menangkap lima tersangka. Yakni MT, ARH, AR, AK, dan HR. Dari lima pelaku itu, seorang berprofesi guru dan satu lagi merupakan oknum kepala desa. Polisi terus melakukan penyelidikan dan memburu pelaku hingga&nbsp;membuat dua tersangka lain, yakni FN dan DD, ditangkap. Satu dari dua tersangka itu, diketahui merupakan kekasih korban R. Pada waktu yang sama, polisi juga memeriksa seorang oknum anggota Polri berpangkat Ipda berinisial MKS. Hal itu diketahui setelah penyidik mendengar keterangan korban bahwa anggota Polri tersebut juga terlibat. Untuk mempercepat penangkapan kasus tersebut, Polda mengambil alih kasus tersebut. Polisi terus memburu orang-orang yang diduga terlibat dalam tindakan keji tersebut. Pada 3 Juni, dua tersangka yang buron ditangkap, hasil kerja sama polisi di daerah lain.&nbsp; Keduanya diamankan di Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara. Bersamaan dengan itu, seorang oknum anggota Polri berpangkat Ipda berinisial MKS&nbsp;juga ditetapkan sebagai tersangka. Hal itu merupakan bukti atas pernyataan Kapolda Sulteng Irjen Pol Agus Nugroho yang memastikan institusinya bertindak profesional dalam menangani kasus asusila terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Parigi Moutong. Oknum personel Brimob itu langsung ditahan di Mapolda Sulteng. &rdquo;Kami tetapkan sebagai tersangka, selanjutnya diperiksa dengan status tersangka dan kemudian langsung ditahan,&rdquo; terang Agus. Agus menyebut, MKS&nbsp;juga telah dinonjobkan atau diberhentikan dari tugasnya sejak dilakukan pemeriksaan awal. Berdasar bukti-bukti dan keterangan saksi, polisi akhirnya menetapkan orang-orang yang diduga kuat telah melakukan pemerkosaan terhadap korban. Ada oknum Polri, oknum kepala desa, dan oknum guru. Ketiga profesi yang seharusnya mengayomi, bukan malah menista gadis di bawah umur. &rdquo;Kita semua ikut prihatin atas terjadinya peristiwa ini, yang melibatkan anak sebagai korban. Kita sepakat bahwa anak memiliki peran strategis sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan negara kita sehingga hak anak harus kita lindungi,&rdquo; ucap Kapolda Sulteng Agus Nugroho. Saat ini, polisi masih melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke kejaksaan. Sebanyak 11 tersangka itu bakal dijerat dengan pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak. Komitmen Kapolda Sulteng menerapkan pasal ini diapresiasi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati yang mengunjungi korban R, di Rumah Sakit Undata, Kota Palu, Jumat (9/6). Dia mengapresiasi langkah seluruh pihak mulai dari Kapolda Sulteng, pemerintah daerah dan beberapa lembaga yang telah membantu korban dalam penanganan hukum pelaku maupun memulihkan kondisi psikis dan fisiknya. &rdquo;Kami menyampaikan apresiasi setulus-tulusnya atas komitmen Pemprov Sulteng yang dalam hal ini melalui Rumah Sakit Daerah Undata, yang sudah melakukan pendampingan terbaik terhadap korban,&rdquo; ucap I Gusti Ayu Bintang Darmawati. Pengacara Hotman Paris Hutapea resmi melakukan pendampingan hukum pada R. Tim Hotman 911 Rumah Hukum Tadulako, mendapat kuasa dari orang tua korban. Ada lima pengacara yang ditugaskan untuk menangani kasus itu. Mereka akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengawal kasus asusila tersebut. Sementara itu, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengajak warga Provinsi Sulawesi Tengah melindungi dan memenuhi hak korban asusila yang terjadi di Kabupaten Parigi Moutong. &rdquo;Lindungi bersama dan penuhi hak-haknya, anak R adalah korban dari kejahatan seksual dengan bujuk rayu. Semoga tidak ada lagi yang menjadi korban,&rdquo; kata Ketua Umum LPAI Seto Mulyadi yang mendampingi Menteri PPPA mengunjungi korban asusila yang sedang dirawat di Rumah Sakit Undata Palu. Kak Seto&nbsp;menyatakan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah maupun kepolisian, termasuk masyarakat. Kak&nbsp;Seto&nbsp;mendukung proses hukum yang ditangani Polda Sulteng, sedangkan pemerintah harus fokus pada pendampingan dan pemulihan kesehatan korban, baik kesehatan fisik maupun psikis. Ulah bejat para pria itu menyebabkan rahim R terinfeksi dan terancam diangkat. Setelah dilakukan visum di Rumah sakit Anuntaloko Parigi, ditemukan luka robekan pada alat vital gadis tersebut. Namun, setelah dirawat beberapa pekan, kondisi R kian membaik. Direktur Rumah Sakit Umum Undata Palu Herry Mulyadi menyebutkan, kemungkinan operasi pengangkatan rahim dibatalkan. &rdquo;Reaksi obat yang diberikan cukup bagus. Kami menunggu 3 pekan pengobatan lalu dilakukan pemeriksaan kembali, kalau hasilnya menunjukkan penyembuhan, operasi dibatalkan,&rdquo; ujar Herry. Menurut dia, tim dokter mempertimbangkan melakukan operasi, karena faktor usia pasien. Jika dilakukan operasi ada efek negatif yang akan memengaruhi tubuh kembang pasien. Dia menambahkan, RS Undata Palu juga telah melibatkan psikolog dan dokter ahli jiwa untuk pemulihan trauma pasien. Kondisi R memang terus membaik. &nbsp;

Polda Sulteng tangkap satu tersangka terakhir yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) kasus asusila di Kabupaten Parigi Moutong

Polda Sulteng Tangkap Satu DPO Kasus Asusila di Parigi Moutong, Akhir Perjalanan 11 pria Tunamoral 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/09/IMG20230505140606_01-2850263065.jpg" alt="Kapolresta Bogor Kota Kombespol Bismo Teguh Prakoso (tengah) bersama Kasatreskrim Kompol Rizka Fadhila Secar (kanan)." width="100%">
<figcaption>Kapolresta Bogor Kota Kombespol Bismo Teguh Prakoso (tengah) bersama Kasatreskrim Kompol Rizka Fadhila Secar (kanan).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Polresta Bogor Kota, Polda Jawa Barat, menyebarkan status daftar pencarian orang (DPO) ASR alias Tukul. Dia adalah pelaku yang membacok AS siswa kelas 10 SMK Bina Warga di Simpang Pomad Jalan Raya Jakarta-Bogor yang buron sejak dua bulan lalu. Kapolresta Bogor Kota Kombes Bismo Teguh Rakoso mengatakan, polisi terus mengejar ASR dan meminta dukungan masyarakat agar segera dapat ditangkap. &rdquo;Tim sedang melakukan pengejaran. Doakan segera tertangkap. Sudah DPO,&rdquo; ujar Bismo. Kasatreskrim Polresta Bogor Kota Kompol Rizka Fadhila Secar menerangkan, menyebarkan informasi DPO ASR telah dilakukan pihak kepolisian beberapa waktu lalu. Akan tetapi, untuk menyebarkan informasi terbuka status buron ASR kepada masyarakat umum dengan membagi-bagikan foto masih dipertimbangkan karena statusnya adalah anak di bawah umur. Keterlibatan ASR menjadi pelaku utama pembacokan AS setelah temannya menerima tantangan dari orang lain inisial A melalui media sosial. Namun, A tidak berada di lokasi, sehingga AS menjadi korban salah sasaran. ASR merupakan residivis kasus jambret dan keluar dari tahanan pada tahun ini, kemudian kembali diterima sekolah SMK swasta karena mempertimbangkan hak asasi manusia (HAM). Namun, anak usia 17 tahun itu kembali melakukan tindak kriminal setelah kembali sekolah. Kini keberadaan ASR masih dalam pengejaran petugas Satreskrim Polresta Bogor Kota, sementara dua pelaku lainnya MA dan SA yang berboncengan dengan ASR berperan mendukung aksi temannya itu sudah tertangkap di luar daerah. Mereka bertiga merupakan sekawan yang membacok AS di Lampu Merah perempatan Simpang Pomad, Kelurahan Ciparigi, Kecamatan Bogor Utara, pada Jumat (10/3) pukul 09.30 WIB. Ketiganya menggunakan motor dari arah Cibinong dan langsung menyabetkan pedang panjang atau gobang ke arah AS yang sedang berada di median jalan dengan teman-temannya hendak menyeberang. AS menjadi korban salah sasaran, karena tujuan ASR dan teman-temannya adalah A yang menantang mereka melalui akun media sosial Instagram namun saat itu tidak ada di lokasi. &rdquo;Tim Reskrim sampai saat ini masih melakukan pengejaran dan upaya penangkapan terhadap tersangka ASR. Mohon doanya,&rdquo; ujar Rizka Fadhila Secar.

Polresta Bogor Kota sebar status DPO pelaku yang membacok AS siswa kelas 10 SMK Bina Warga di Simpang Pomad yang buron sejak dua bulan lalu

Buron 2 Bulan, Polresta Bogor Sebarkan Status DPO Pembacok Siswa di Pomad

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/1466098C-9E81-43D8-9E8B-7DE8F1062831.jpg" alt="Anggota DPRD Sulawesi Tenggara Yahdi Basma bersama Kajari Batam Herlina Setyorin di Kejaksaan Negeri Batam. Yude/Antara" width="100%">
<figcaption>Anggota DPRD Sulawesi Tenggara Yahdi Basma bersama Kajari Batam Herlina Setyorin di Kejaksaan Negeri Batam. Yude/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Agung bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Batam menangkap oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara Yahdi Basma. Sudah hampir satu tahun anggota DPRD Sulawesi Tenggara itu masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan Negeri Palu.  Kajari Kota Batam Herlina Setyorin mengatakan, yang bersangkutan didakwa atas kasus pencemaran nama baik atau melanggar UU ITE oleh Kejari Sulteng. Dia terbukti melanggar UU ITE kepada mantan Gubernur Sulawesi Tenggara periode 2011-2021, Longki Djanggola.  ”Berdasar putusan Mahkamah Agung, yang bersangkutan dinyatakan sah dan terbukti bersalah melakukan pencemaran nama baik,” ujar Herlina Setyorin seperti dilansir dari Antara di Batam, Selasa (14/3).  Herlina Setyorin menjelaskan, Yahdi ditangkap di kawasan Sekupang, Batam, pada Senin (13/3) sore. Yang bersangkutan bersikap kooperatif tanpa perlawanan saat dilakukan penangkapan oleh tim kejaksaan.  ”Yahdi diketahui sudah dijatuhkan hukuman pidana 10 bulan kurungan dan denda Rp 300 juta subsider satu bulan,” terang Herlina Setyorin.  Dia menambahkan, Yahdi sudah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan Negeri Palu sejak 23 Maret 2022. Sementara dalam prosesnya, dia tak ditahan.  ”Siang ini (14/3), kami terbangkan ke Jakarta. Sebelumnya, tadi malam beliau kami titipkan ke Polsek Batu Ampar,” ujar Herlina Setyorin.

Kejaksaan Tangkap Anggota DPRD Sulteng yang Masuk DPO di Batam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG_20230124_1601171.jpg" alt="Petugas Kejari Banjarmasin bersama Djumaderi Masrun (tengah) saat tiba di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Banjarmasin, Selasa (24/1). Firman/Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas Kejari Banjarmasin bersama Djumaderi Masrun (tengah) saat tiba di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Banjarmasin, Selasa (24/1). Firman/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjarmasin melaksanakan eksekusi terhadap mantan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Banjarmasin Djumaderi Masrun, 78. Dia sebelumnya masuk daftar pencarian orang (DPO) selaku terpidana korupsi dana hibah KONI Banjarmasin Rp 14 miliar.  ”Setelah dicek kesehatannya, yang bersangkutan langsung kami serahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banjarmasin hari ini (24/1),” kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Banjarmasin Dimas Purnama Putra seperti dilansir dari Antara di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa (24/1).  Djumaderi dinyatakan DPO oleh Kejari Banjarmasin setelah upaya eksekusi jaksa pada September 2022 tertunda lantaran yang bersangkutan tidak ditemukan. Langkah jaksa berdasar putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 1249 K/Pid.Sus/2022 yang menyatakan terdakwa Djumaderi Masrun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsider.  ”Jadi hari ini (24/1) yang bersangkutan datang secara sukarela ke Kejari didampingi keluarga untuk menyerahkan diri, alasannya selama ini berobat ke luar kota,” jelas Dimas mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin Indah Laila.  Dalam putusannya, hakim MA menjatuhkan pidana penjara selama empat tahun penjara, ditambah wajib membayar denda sebesar Rp 200 juta. Apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, terpidana dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama enam bulan penjara.  Djumaderi juga dihukum membayar uang pengganti Rp 500 juta dan jika terdakwa tidak mampu membayar dalam waktu satu bulan sesudah putusan, harta bendanya dapat disita jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Namun jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, diganti dengan penjara selama satu tahun.  Dalam perkara itu, di peradilan tingkat pertama, Djumaderi Masrun bersama Sekretaris KONI Banjarmasin Widharta Rahman divonis hakim Pengadilan Tipikor Banjarmasin tiga tahun empat bulan hukuman penjara. Djumaderi juga harus membayar uang pengganti Rp 500 juta, subsider kurungan satu tahun, juga harus membayar denda Rp 50 juta subsider tiga bulan penjara. Sedangkan Widharta membayar uang pengganti Rp 360 juta subsider satu tahun penjara.  Atas putusan tersebut, Djumaderi Masrun melakukan upaya hukum banding hingga kasasi.

Kejari Eksekusi DPO Terpidana Korupsi KONI Banjarmasin Rp 14 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/1649867028896_copy_800x461-1.jpg" alt="Ilustrasi korban salah tangkap polisi." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi korban salah tangkap polisi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Bripka WF yang menikam Aiptu Ruslan, rekan kerjanya sesama polisi, menyerahkan diri, Rabu (21/12). Dia sempat ditetapkan dalam daftar pencarian orang (DPO) oleh Kepolisian (Polda) Riau.  Bripka WF sempat melarikan diri usai menikam Aiptu Ruslan dua kali yang berakibat tewasnya sang rekan, di SPN Polda Riau, Selasa (20/12) malam. Kabidhumas Polda Riau Kombespol Sunarto saat dikonfirmasi membenarkan bahwa Bripka WF telah menyerahkan diri.  ”Benar. Bripka WF menyerahkan diri. Penyerahan diri itu, setelah melalui pendekatan kepada keluarganya. Akhirnya pelaku menyerahkan diri,” kata Sunarto seperti dilansir dari Antara.  Sunarto menambahkan, pelaku diantarkan polisi beserta keluarganya ke Mapolda Riau untuk menjalani pemeriksaan.  Sebelumnya, seorang polisi bernama Aiptu Ruslan yang bertugas di SPN Polda Riau meregang nyawa usai sangkur menancap di dadanya akibat perkelahian dengan rekan kerjanya, di SPN Polda Riau, Selasa (20/12) malam.  Aiptu Ruslan selaku Banit Provos SPN Polda Riau itu ditikam rekan kerjanya yaitu Bripka WF, setelah keduanya sempat cekcok. Pertikaian bermula saat korban menegur pelaku lantaran tak mengikuti apel pembagian tugas.  Saat itu pelaku menolak mengikuti apel dengan alasan sedang bertugas. Mendengar jawaban tersebut, korban kemudian menyuruh pelaku untuk push up, namun ditolak pelaku.  Keduanya sempat cekcok dan adu mulut sebelum akhirnya dilerai anggota polisi lain. Namun, pada hari yang sama, Bripka WF kembali bertemu dengan korban dan lagi-lagi terjadi perkelahian.  Kali ini tak hanya sekadar cekcok, sebilah sangkur menancap di dada kiri Aiptu Ruslan yang membuatnya bersimbah darah hingga berujung kematian.

Usai Tikam Rekan Hingga Tewas, Oknum Polisi di Riau Menyerahkan Diri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/WhatsApp-Image-2022-08-12-at-15.02.07.jpg" alt="Polda Sumsel ungkap kasus penipuan terhadap seorang nasabah Bank BRI asal Cimahi, Jawa Barat yang kehilangan uang dalam rekeningnya Rp 250 juta, di Markas Polda Sumsel, Palembang. M. Riezko Bima Elko P./Antara" width="100%">
<figcaption>Polda Sumsel ungkap kasus penipuan terhadap seorang nasabah Bank BRI asal Cimahi, Jawa Barat yang kehilangan uang dalam rekeningnya Rp 250 juta, di Markas Polda Sumsel, Palembang. M. Riezko Bima Elko P./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Aparat Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel) menetapkan tiga tersangka sebagai buruan yang masuk daftar pencarian orang terkait kasus penipuan terhadap seorang nasabah Bank BRI asal Cimahi, Jawa Barat. Mereka adalah pria berinisial RV, AJ, dan SN.  Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel Kombespol Anwar Reksowidjojo mengatakan, informasinya ketiga tersangka itu diketahui merupakan warga Desa Ujung Tanjung, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumsel. Hal tersebut berdasar hasil pengembangan Subdit III Kejahatan dan Kekerasan (Jatanras) terhadap sebanyak tiga tersangka lain yang berhasil ditangkap pada Kamis (11/8) malam.  ”Para DPO dalam buruan tim Opsnal Unit 1, 3, dan 5, Subdit III Jatanras Polda Sumsel yang sebelumnya berhasil menangkap tiga tersangka lain atas kasus tipu gelap terhadap nasabah Bank BRI atas nama Darmawan warga Jawa Barat,” kata Anwar Reksowidjojo seperti dilansir dari Antara di Palembang, Jumat (12/8).  Sementara itu, Kepala Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Sumsel Kompol Agus Prihadinika menambahkan, penangkapan ketiga tersangka bernama Dwiki, 21, Ripers, 29, dan Aldo, 23, pada Kamis (11/8) tersebut dilakukan atas laporan korban Darmawan ke Polres Cimahi. Korban mengaku rekeningnya di Bank BRI dibobol senilai Rp 250 juta.  Dia menjelaskan, dalam praktiknya tersangka Dwiki warga Desa Ujung Tanjung, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir itu menghubungi korban melalui pesan instan mengaku sebagai petugas dari Bank BRI. Tersangka Dwiki meminta korban yang dipilih secara acak tersebut mengisi identitas diri berikut kode OTP rekening ke sebuah link website buatannya dengan alasan ada pembaharuan tarif transaksi BRI Mobile.  ”Link buatan tersangka itu ternyata merupakan alat untuk menguras isi tabungan korban setelah yang bersangkutan (korban) mengaksesnya,” kata Agus Prihadinika.  Kemudian tersangka Ripers dan Aldo berperan sebagai pengatur transaksi dan petugas pengecekan setiap pesan instan yang masuk dari calon korban mereka. Kepada penyidik ketiga tersangka yang telah ditangkap tersebut mengaku mereka bersama tiga DPO telah melakukan praktik penipuan selama dua bulan terakhir dengan jumlah korban sebanyak dua orang nasabah Bank BRI.  Dari kedua korban tersebut para tersangka berhasil mendapatkan uang total sekitar Rp 500 juta. ”Kasus ini terus kami kembangkan bekerja sama dengan pihak terkait lainnya,” papar Agus Prihadinika.  Dari tangan tersangka polisi menyita barang bukti sebanyak delapan unit gawai, 13 buah chip kartu, 51 buah kartu perdana, dua buah KTP, dan uang tunai diduga hasil kejahatan senilai Rp 40 juta. Atas perbuatan tersebut para tersangka disangkakan melanggar pasal 378 KUHP dan/atau pasal 372 KUHP, pasal Undang-Undang Informasi Transaksi Elektonik (ITE) dengan ancaman hukuman pidana penjara selama empat tahun.

Polda Sumsel Buru Tiga Tersangka Penipuan Nasabah Bank BRI Asal Cimahi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#daftar pencarian orang

Berita Terkini