<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/29/Screenshot_20231129-191540-4019329412.jpg" alt="Situs KPU diretas. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Situs KPU diretas. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kasus dugaan kebocoran data pemilih yang dikelola KPU memantik keprihatinan banyak pihak, termasuk para calon presiden (capres). Mereka meminta kasus tersebut ditangani cepat guna menjaga kepercayaan publik. Hal itu disampaikan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo kemarin (30/11). Dia mendesak KPU bergerak cepat memperbaiki sistem pemilu. "Sistemnya tidak boleh rentan dari upaya peretasan," katanya. Mantan gubernur Jawa Tengah itu mengatakan, jika sistem KPU mudah diretas, bisa muncul berbagai analisis negatif dari masyarakat. Karena itu, KPU harus segera melakukan perbaikan dan memberikan proteksi yang bagus bagi data pemilih. Dia juga meminta KPU mencari orang-orang terbaik dan ahli dalam pengamanan sistem IT. Ganjar yakin, banyak anak bangsa yang ahli di bidang IT. "Sistem IT harus segera diperbaiki. Pilih orang-orang terbaik untuk meyakinkan bahwa sistemnya bagus," tegasnya. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan punya kekhawatiran dan harapan sama. Dia menyebut persoalan keamanan data perlu mendapat atensi serius. Dia meminta sistem keamanan (security system) data harus dijaga ketat. Mantan gubernur Jakarta itu juga meminta integritas operator yang menjaga sistem keamanan data diperhatikan. &rdquo;Supaya keamanan data terjaga,&rdquo; ujarnya. Pada bagian lain, kubu capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengingatkan, persoalan teknis yang dapat meruntuhkan kepercayaan pada pemilu harus segera dibenahi. "Supaya betul-betul klir dan pemilu hasilnya legitimate," ujar Wakil Komandan Alpha TKN Prabowo-Gibran, Herman Khaeron. Dia khawatir kasus-kasus sejenis membuat publik sangsi pada proses pemilu. Karena itu, dia berharap para instrumen negara maupun penyelenggara pemilu bisa menanganinya dengan cepat. Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC Pratama Persadha menjelaskan, sebenarnya terdapat perangkat keamanan yang mampu mendeteksi dan memberikan informasi saat terjadi serangan siber. Bahkan mampu mencegah terjadinya serangan siber. "Seharusnya KPU memiliki perangkat semacam itu," paparnya. Namun, dia menegaskan, tidak ada perangkat keamanan yang benar-benar bisa 100 persen melindungi sistem. "Teknologi serangan siber itu semakin canggih dan banyak perubahan malware yang beredar," jelasnya. Kebocoran data daftar pemilih tetap (DPT), lanjut dia, sebenarnya tidak berdampak langsung terhadap hasil pemilu. Tapi, data itu potensial digunakan untuk mencederai proses pemilu. Misalnya, data digunakan untuk politik uang dan kampanye terselubung. "Data DPT itu bisa digunakan untuk banyak hal," ujarnya. Pengamat politik sekaligus Guru Besar Riset Politik BRIN Ikrar Nusa Bhakti membeberkan bahaya kebocoran data pemilih. Salah satunya, terdapat potensi terjadinya duplikasi data pemilih yang merugikan integritas pemilu dan mengancam keabsahan hasilnya. Dia khawatir kerentanan DPT akan berpotensi pada terjadinya pemungutan suara di TPS yang tidak sesuai KTP pemilih. &rsquo;&rsquo;Nah, dikhawatirkan DPT tersebut juga digunakan di TPS sesuai alamat tempat tinggal kita yang tertera di KTP,&rdquo; ujar Ikrar. Ikrar sudah menduga hal semacam itu bisa terjadi sejak KTP berubah menjadi KTP elektronik. Sebab, lisensi microchip e-KTP dimiliki pihak swasta. Tidak hanya pada saat pemilu karena database itu digunakan untuk berbagai macam kepentingan, misalnya dalam hal perbankan. kpBaca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013345879/begini-respons-anies-muhaimin-tentang-kabar-kebocoran-data-pemilih-pada-situs-kpu">Begini Respons Anies-Muhaimin tentang Kabar Kebocoran Data Pemilih pada Situs KPU </a> Keamanan data pemilih menjadi isu krusial dalam konteks pemilu. Serangan siber terhadap lembaga pemilihan, seperti KPU, juga bisa berdampak serius terhadap integritas demokrasi. Ikrar mempertanyakan langkah-langkah KPU, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Intelijen Negara (BIN), serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) guna melindungi data pemilih dari serangan siber yang terus berulang. Di sisi lain, Komisioner KPU Betty Epsilon Idroos mengatakan, KPU masih menunggu hasil pemeriksaan yang dilakukan gugus tugas pengamanan siber. Dengan begitu, dapat diketahui apakah klaim peretasan itu benar atau tidak. &rsquo;&rsquo;KPU memberikan akses seluas-luasnya kepada tim tanggap insiden untuk bersama-sama melindungi dan mencegah penyebaran data pemilih,&rsquo;&rsquo; imbuhnya. Dari sisi internal, pihaknya sudah melakukan sejumlah pengecekan dan analisis. &rsquo;&rsquo;Seperti analisis log akses, analisis manajemen pengguna, dan analisis log lainnya yang diambil dari aplikasi maupun server,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Sebagai antisipasi, KPU juga menonaktifkan akun-akun pengguna sistem informasi data pemilih (sidalih) sebagai upaya penanganan peretasan tersebut lebih lanjut. Komisioner KPU Idham Holik menambahkan, dugaan kasus kebocoran dipastikan tidak mengganggu akses pelayanan publik pada situs cekdptonline. Publik masih bisa mengecek status sebagai pemilih dan lokasi TPS-nya. &rsquo;&rsquo;Cek DPT online masih berfungsi dengan baik,&rsquo;&rsquo; tegasnya. Terpisah, Menkominfo Budi Arie Setiadi menyampaikan analisisnya terkait dugaan kebocoran data KPU. &rsquo;&rsquo;Itu motif ekonomi,&rsquo;&rsquo; katanya usai kegiatan Anugerah Jurnalistik Kominfo (AJK) 2023 di Jakarta tadi malam (30/11). Sebelumnya, dia menyampaikan bahwa dugaan pembobolan data itu tidak terkait dengan motif politik. Dengan adanya motif ekonomi tersebut, publik tidak perlu resah. Apalagi sampai mengaitkan dengan kecurangan Pemilu 2024. Dia mengatakan, kasus itu jangan sampai jadi alat untuk mendiskreditkan KPU. &rsquo;&rsquo;Sudah, jangan kita salah-menyalahkan,&rsquo;&rsquo; tegasnya. Meski begitu, Budi mengatakan, kasus tersebut bisa menjadi peringatan bagi KPU untuk lebih berhati-hati dalam menjamin keamanan data pemilih. Dirjen Aptika Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan menambahkan, pihaknya tengah mengumpulkan data dan informasi untuk menangani dugaan kebocoran data di KPU. "Hari Selasa, 28 November 2023, Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada KPU," katanya. (far/lum/tyo/idr/wan/c7/oni)

Kasus dugaan kebocoran data pemilih yang dikelola KPU memantik keprihatinan banyak pihak, termasuk para capres.

DPT Bocor Berpotensi Memicu Politik Uang, Menkominfo Duga Peretas Bermotif Ekonomi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/ilustrasi-pemilu-2024-antara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar menyatakan jumlah pemilih muda atau kaum milenial tercatat mendominasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu 2024. Angka tersebut terus dimutakhirkan penyelenggara pemilu.  ”Bicara pemuda dan pemilih pemula saat ini adalah tema yang sangat penting. Sebab, jumlahnya mendominasi Daftar Pemilih Tetap atau DPT,” ujar Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar Endang Sari seperti dilansir dari Antara di Makassar.  Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) 2021 menunjukkan, penduduk Indonesia pada 2020, didominasi penduduk usia produktif. Bahkan menurut Endang Sari, sudah mengalami bonus demografi.  Saat ini, jumlah total penduduk Indonesia sudah mencapai 270,20 juta jiwa atau bertambah 32,56 juta jiwa dibandingkan Sensus Penduduk 2010. ”Hasil sensus tersebut menunjukkan bahwa lebih dari 50 persen penduduk Indonesia didominasi generasi millenial atau pemuda dan Gen Z, sebagian besar pemilih pemula,” terang Endang Sari.  Sedangkan di Kota Makassar, menurut dia, persentase millenial dan Gen Z juga mendominasi jumlah di Daftar Pemilih Berkelanjutan. Pemilih (DPB) dengan usia 17–20 tahun tercatat 65.699 orang, usia 21–30 tahun ada 224.765 orang, dan usia 31–40 tahun sebanyak 200.618 orang.  Untuk itu, KPU akan terus melakukan upaya sosialisasi dan edukasi kepemiluan kepada pemilih milenial guna mendorong menyalurkan hak pilihnya pada pemilu serentak 2024. ”Generasi ini mampu beradaptasi lebih cepat dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Perkembangan teknologi informasi sudah mendisrupsi dunia dan masuk dalam kehidupan kita,” ujar Endang Sari.  ”Tentu ini akan mewarnai dan membuat pemilu dan pilkada kita lebih berbeda dari sebelumnya,” tambah Endang Sari, anggota Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Makassar itu.

KPU Makassar Sebut Pemilu 2024 Didominasi Pemilih Milenial

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Bawaslu.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Beberapa daerah berpeluang mengadakan <a href="https://www.jawapos.com/tag/pemungutan-suara-ulang/">pemungutan suara ulang</a> (PSU) karena ada indikasi pelanggaran. Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) <a href="https://www.jawapos.com/tag/fritz-edward-siregar/">Fritz Edward Siregar</a> menjelaskan, rekomendasi PSU berpotensi dikeluarkan untuk 43 TPS. ”Sedikitnya, ada 43 TPS yang berpotensi,” ungkapnya tadi malam.  Rekomendasi PSU tersebut, kata dia, disebabkan sejumlah pelanggaran fatal.  Mulai terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain, pemilih yang tidak berhak memberikan suara, pemilih menggunakan hak pilih di lebih dari satu TPS, hingga KPPS mencoblos surat suara. ”Ada juga KPPS membagikan surat suara kepada saksi pasangan calon untuk dicoblos,” jelasnya.  Ke-43 TPS tersebar di sejumlah daerah. Di antaranya, di Agam, Banggai, Barito Selatan, Binjai, Bungo, Gunungkidul, Indramayu, Bolaang Mongondow Timur, Labuhanbatu Utara, dan Malang. Kemudian, Tolitoli, Kapuas Hulu, Kota Bukittinggi, Kota Jambi, Kotamobagu, dan Kota Makassar.  Daerah lain adalah Palangka Raya, Kota Sawahlunto, Kutai Timur, Melawi, Minahasa Utara, dan Musi Rawas Utara. Selanjutnya, Nabire, Pangkajene dan Kepulauan, Parigi Moutong, Pasaman, Seram Bagian Timur, Sungai Penuh, Tangerang Selatan, serta Tanah Datar.  Selain itu, sejumlah catatan mewarnai pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pilkada 2020 kemarin (9/12). Badan Pengawas Pemilu (<a href="https://www.jawapos.com/tag/bawaslu/">Bawaslu</a>) membeberkan permasalahan-permasalahan yang terjadi di TPS di berbagai daerah.  Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menyebutkan, hingga kemarin, Bawaslu mencatat terjadi persoalan di 18.668 TPS. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah mengingat pelaporan masih terus berlangsung. ”Kejadian masih bisa bergerak,” ujarnya di kantor Bawaslu, Jakarta.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/07/12/2020/bawaslu-gandeng-whatsapp-luncurkan-chatbot-untuk-awasi-pilkada/">Bawaslu Gandeng WhatsApp Luncurkan Chatbot untuk Awasi Pilkada</a>  Persoalan yang paling banyak ditemui adalah keterlambatan pembukaan TPS. Baik akibat persoalan cuaca maupun keterlambatan pengiriman logistik. Semestinya TPS dibuka pukul 07.00. ”Jumlahnya mencapai 5.513 TPS,” kata dia.  Ada juga kasus perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara yang kurang (1.803 TPS), tidak adanya fasilitas cuci tangan (1.454 TPS), <a href="https://www.jawapos.com/tag/daftar-pemilih-tetap/">daftar pemilih</a> tidak dipasang (1.727 TPS), serta informasi paslon tidak terpasang (1.983 TPS). Kemudian, ada surat suara kurang (2.324 TPS), surat suara tertukar (1.205 TPS), dan kasus saksi mengenakan atribut paslon (1.487 TPS).  Bukan hanya itu, Afif mengungkapkan bahwa ada petugas kelompok panitia pemungutan suara (KPPS) yang positif Covid-19, tetapi masih bertugas. Terdapat 1.172 laporan. ”Misalnya, di salah satu daerah di Sulawesi Utara. Posisinya memang masih positif (Covid-19),” ungkapnya.  Sementara itu, Ketua KPU Arief Budiman menyatakan masih menunggu laporan lengkap dari Bawaslu. Sebab, data Bawaslu hanya data kolektif dan tidak memerinci konteksnya. ”Saya perlu tahu dia ada di mana, dia kenapa,” ujarnya di sela-sela pemantauan TPS di Tangerang Selatan.  Dia mencontohkan, kasus TPS kekurangan <a href="https://www.jawapos.com/tag/surat-suara/">surat suara</a>, misalnya, memang terjadi di beberapa tempat. Namun, kata Arief, petugas dan pengawas TPS dapat mengatasi masalah tersebut sesuai dengan ketentuan. Yakni, mengambilnya dari TPS lain yang kelebihan surat suara. ”Di tempat yang dicatat Bawaslu itu sudah diselesaikan belum? Apakah catatan itu mengakibatkan tidak bisa dilakukan pemungutan suara? Jadi, musti dilihat begitu,” tuturnya.  Hal yang sama terkait dengan temuan adanya petugas KPPS yang positif Covid-19. Arief menegaskan bahwa Bawaslu harus lebih dulu memastikan atau sebatas informasi. Sebab, petugas yang terkonfirmasi Covid-19 sudah diganti. Karena itu, KPU menunggu data detail dari Bawaslu.  Sementara itu, pemerintah optimistis pelaksanaan pilkada tidak akan menimbulkan klaster penularan yang signifikan. Sebab, tingkat kepatuhan penyelenggaraan pilkada 2020 berkisar pada angka yang tinggi, yakni 89–96 persen.  Angka tersebut didapatkan dari pemantauan secara real time melalui aplikasi Bersatu Lawan Covid-19 (BLC).  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=QplkA6GSHmo

Bawaslu Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di 43 TPS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/hak_pilih-warga-terancam.jpg" alt="BAHAS PILKADA: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kiri) bersalaman dengan Ketua KPU Arief Budiman menjelang rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, kemarin (26/11). (HENDRA EKA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>BAHAS PILKADA: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kiri) bersalaman dengan Ketua KPU Arief Budiman menjelang rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, kemarin (26/11). (HENDRA EKA/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Jumlah warga yang terancam kehilangan hak pilih gara-gara belum merekam kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) masih tinggi. Dari data yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, hingga kemarin masih ada 607.256 pemilih yang masuk kategori tersebut. Jumlah itu setara dengan 0,61 persen dari total pemilih yang tercatat dalam <a href="https://www.jawapos.com/tag/daftar-pemilih-tetap/">daftar pemilih tetap</a> (DPT). Sebelumnya KPU di 270 daerah telah menetapkan DPT pilkada 2020 sebanyak 100.359.152 pemilih.  Persoalan tersebut menjadi pembahasan utama dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI kemarin (26/11). Para anggota dewan menyoroti kerja Kemendagri yang dinilai lambat dalam merekam dan menerbitkan e-KTP. Selain itu, mereka mengkritik <a href="https://www.jawapos.com/tag/ditjen-dukcapil-kemendagri/">Ditjen Dukcapil</a> dan penyelenggara pemilu yang kerap berbeda data.  Untuk itu, dalam kesimpulan rapat, Komisi II DPR meminta Kemendagri bersama penyelenggara memanfaatkan waktu yang tersisa untuk menekan jumlah pemilih tanpa e-KTP seminim mungkin. Salah satunya dengan jemput bola proses perekaman.  ”Untuk melakukan jemput pemilih dalam <a href="https://www.jawapos.com/tag/perekaman-e-ktp/">perekaman e-KTP</a> hingga H-1 pemungutan suara,” kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung. Selain itu, komisi II meminta koordinasi antarlembaga diperbaiki.  <a href="https://www.jawapos.com/tag/mendagri-tito-karnavian/">Mendagri Tito Karnavian</a> mengatakan, belum tuntasnya perekaman disebabkan dua hal. Yang pertama adalah rendahnya kesadaran masyarakat. Dia menyebutkan, di berbagai daerah, khususnya pelosok, masyarakat belum merasa perlu memiliki e-KTP.  Faktor kedua datang dari internal dinas dukcapil. Tito mengungkapkan, masih ada sebagian birokrasi yang kerap mempersulit sehingga masyarakat terhambat. Ada juga hambatan teknis seperti alat yang terbatas. ”Mau rekam, tapi overload sehingga lama.”  Tito menambahkan, mulai besok akan ada 32 tim dari <a href="https://www.jawapos.com/tag/kemendagri/">Kemendagri</a> yang turun ke 32 provinsi yang menggelar pilkada. Tim tersebut akan memantau dan memastikan dinas dukcapil kabupaten/kota melakukan jemput bola perekaman selama dua pekan ke depan. ”Akan dilihat apa masalahnya. Misalnya printer kita (bermasalah), maka akan pinjam ke daerah tetangga yang tidak menggelar pilkada,” jelasnya.  Sementara itu, <a href="https://www.jawapos.com/tag/komisioner-kpu/">Komisioner KPU</a> RI Viryan mengatakan, pihaknya akan membantu mempercepat perekaman e-KTP. Saat ini, terang dia, para petugas telah turun untuk mengedukasi dan mengajak masyarakat mau merekam e-KTP. ”Paling tidak, bisa memiliki suket (surat keterangan sudah rekam, Red),” tuturnya.  Baca juga: <ul> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/15/06/2020/dukcapil-longgarkan-layanan-perekaman-e-ktp/">Dukcapil Longgarkan Layanan Perekaman E-KTP</a></li> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/18/10/2020/kpu-jatim-sebut-dpt-terbanyak-surabaya-paling-sedikit-kota-blitar/">KPU Jatim Sebut DPT Terbanyak Surabaya, Paling Sedikit Kota Blitar</a></li> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/03/01/2020/kemendagri-akan-ganti-dokumen-kependudukan-yang-rusak-akibat-banjir/">Kemendagri Akan Ganti Dokumen Kependudukan yang Rusak Akibat Banjir</a></li> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/24/11/2020/tito-minta-semua-pihak-bantu-amankan-pilkada-serentak-2020/">Tito Minta Semua Pihak Bantu Amankan Pilkada Serentak 2020</a></li> </ul> Dalam kesempatan itu, Viryan juga mengingatkan masyarakat yang merasa namanya belum masuk DPT untuk proaktif. KPU telah menyiapkan skema khusus melalui DPT tambahan untuk mengakomodasi kelompok tersebut. ”Bisa datang ke TPS pada satu jam terakhir,” imbuhnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=5gC0x7SpujM&amp;t=13s

Hak Pilih 607 Ribu Warga Terancam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Ilustrasi-Pilkada-Koko.jpg" alt="ILUSTRASI Pilkada Serentak 2020, (Kokoh Praba Wardani/Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Pilkada Serentak 2020, (Kokoh Praba Wardani/Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur mengumumkan jumlah daftar pemilih tetap untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Berdasar data, jumlah terbanyak adalah Kota Surabaya dan paling sedikit Kota Blitar.  ”Itu dari total 19 Pilkada Serentak di Jatim,” ujar Ketua KPU Jatim Choirul Anam seperti dilansir dari Antara di Surabaya, Sabtu (17/10).  Rincian untuk jumlah DPT Kota Surabaya mencapai 2.089.027 orang, sedangkan Kota Blitar 114.890 orang. Secara keseluruhan, lanjut Choirul Anam, jumlah DPT Pemilihan di 19 daerah di Jatim yang selenggarakan pilkada sebanyak 18.615.191 pemilih. Terdiri atas laki-laki sejumlah 9.186.198 orang dan pemilih perempuan mencapai 9.428.993 orang.  ”Sedangkan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) sebanyak 48.607 unit yang tersebar di 4.789 desa/kelurahan di 386 kecamatan se-Jatim,” terang Choirul Anam.  Untuk selanjutnya, kata dia, DPT diumumkan di balai desa/kelurahan dan dijadikan dasar dalam pengadaan logistik maupun pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada 9 Desember.  Sementara itu, sesuai dengan PKPU 5 Tahun 2020 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, 19 KPU Kabupaten/Kota di Jawa Timur telah menyelesaikan Penetapan DPT hingga Jumat (16/10).  ”Pelaksanaan penetapan DPT secara umum berjalan baik dan lancar. Kota Surabaya dan Lamongan menjadi daerah yang paling akhir menyelesaikannya, yaitu sampai pukul 22.30 WIB,” tutur Choirul Anam.  Di Jatim, 19 kabupaten/kota yang akan menggelar Pilkada Serentak 2020 yakni Kota Surabaya, Kota Blitar, Kota Pasuruan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Kediri, Gresik, Jember, Lamongan, Malang, Ngawi, Pacitan, Ponorogo, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, dan Tuban.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=gm0s7Hxk688&ab_channel=jawapostvofficial

KPU Jatim Sebut DPT Terbanyak Surabaya, Paling Sedikit Kota Blitar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/WhatsApp-Image-2020-10-15-at-19.34.23.jpg" alt="Rapat Pleno KPU Kabupaten Jember menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) di Jember, Jawa Timur, Kamis (15/10). Zumrotun Solichah/Antara" width="100%">
<figcaption>Rapat Pleno KPU Kabupaten Jember menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) di Jember, Jawa Timur, Kamis (15/10). Zumrotun Solichah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) pemilihan kepala daerah (pilkada) sebanyak 1.825.386 orang. Hal itu diputuskan dalam rapat pleno terbuka di Jember, Jawa Timur, Kamis (15/10).  ”Memang terjadi penurunan DPT dibandingkan dengan jumlah DPT Pilkada 2015. Namun, kami tidak tahu penyebab turunnya data tersebut dan bisa jadi karena akurasi data Pilkada 2020 lebih valid,” kata Ketua KPU Kabupaten Jember Muhammad Syai'in seperti dilansir dari Antara usai acara tersebut.  Menurut dia, DPT Pilkada Jember 2015 sebanyak 1.892.435 pemilih dengan perincian sebanyak 935.935 laki-laki dan 956.500 perempuan. Sedangkan DPT Pilkada Jember 2020 sebanyak 1.825.386 pemilih dengan perincian sebanyak 902.327 laki-laki dan 923.059 perempuan.  ”Semua dokumen data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) yang didapatkan dari pemerintah sudah dilakukan verifikasi yang komprehensif sehingga datanya valid,” tutur Muhammad Syai'in.  Berdasar rekapitulasi DPT Pilkada Jember 2020 tercatat jumlah pemilih terbanyak di Kecamatan Wuluhan mencapai 93.597 orang, sedangkan jumlah pemilih terendah di Kecamatan Jelbuk sebanyak 23.534 orang.  ”Apabila masih ada warga yang punya hak pilih dan memenuhi syarat untuk memilih namun belum masuk dalam DPT, tetap dapat menyalurkan hak suaranya di TPS dengan ketentuan syarat yang sudah diatur dalam peraturan KPU,” terang Muhammad Syai'in.  Muhammad Syai'in mengatakan, jumlah tempat pemungutan suara (TPS) dalam Pilkada 2020 bertambah dibandingkan pilkada 5 tahun sebelumnya meskipun jumlah DPT mengalami penurunan. Jumlah TPS Pilkada 2015 sebanyak 4.347 TPS, sedangkan pada Pilkada 2020 menjadi 4.752 TPS karena ada penurunan batasan maksimal jumlah pemilih di setiap TPS dari 800 orang menjadi 500 orang seiring dengan pandemi Covid-19.  Sementara itu, anggota Bawaslu Kabupaten Jember Ali Rahmad Yanuardi mengatakan, KPU Jember perlu membuka rekapitulasi dalam sistem data pemilih (sidalih) untuk meningkatkan transparansi pemutakhiran data pemilih sehingga bisa diketahui perubahan data manual dan melalui sistem.  ”Ada selisih data jumlah pemilih dari rekapitulasi tingkat kecamatan ke kabupaten sebelum DPT ditetapkan, bahkan salah satu tim pasangan calon menemukan sekitar 19.000 orang belum masuk dalam daftar pemilih sementara (DPS),” ujar Ali Rahmad Yanuardi.  Untuk itu, lanjut dia, pihaknya merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Jember untuk menampung masukan dari berbagai pihak yang memiliki bukti valid terkait dengan penambahan atau pengurangan data pemilih sebelum DPT ditetapkan.  Pilkada Jember diikuti tiga kontestan, yakni pasangan Faida-Dwi Arya Nugraha Oktavianto (nomor urut 1), Hendy Siswanto-M. Balya Firjaun Barlaman (nomor urut 2), dan Abdus Salam-Ifan Ariadna Wijaya (nomor urut 3).  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=gi3LccLo_kM&ab_channel=jawapostvofficial

KPU Jember Tetapkan DPT Pilkada 1.825.386 Pemilih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/demokrat-23111-warga-kabupaten-intan-jaya-papua-belum-masuk-dpt_m_.jpg" alt="DPC Partai Demokrat Kabupaten Intan Jaya Papua menemukan kejanggalan dalam Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Dua (DPTHP2)." width="100%">
<figcaption>DPC Partai Demokrat Kabupaten Intan Jaya Papua menemukan kejanggalan dalam Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Dua (DPTHP2).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sinkronisasi antara daftar penduduk pemilih potensial pemilu (DP4) dan daftar pemilih tetap (DPT) pemilu terakhir di 270 daerah yang menyelenggarakan pilkada tahun ini terus dilakukan.  Hasil pencocokan sementara yang dilakukan KPU, ada selisih jumlah pemilih sebesar 3,48 persen atau sekitar 4 juta orang.  Komisioner KPU RI Viryan Aziz mengatakan, dari 105.396.460 jiwa yang ada dalam DP4 270 daerah pilkada, 96,42 persen ada dalam DPT Pemilu 2019. ”Jadi, selisihnya 3,48 persen. Lebih banyak DP4 dan itu wajar,” ucapnya kemarin (23/2).  Selisih tersebut, jelas Viryan, bisa berasal dari potensi pemilih baru. Sebab, DP4 tidak hanya berisi orang-orang yang saat ini sudah berusia 17 tahun. Tetapi juga masyarakat yang akan berusia 17 tahun sampai hari pencoblosan 23 September 2020.  Di antara 105 juta DP4, Viryan mengakui, ada yang belum melakukan perekaman e-KTP. Namun, dia belum mengetahui persis berapa angkanya. Saat ini proses sinkronisasi data antara DP4 dan DPT masih berjalan. Ditargetkan, prosesnya selesai pada akhir Maret mendatang. ”Sekarang sedang kami lakukan sinkronisasi. Paling lama tanggal 21 Maret kami turunkan datanya,” imbuh dia.  Tentang pemilih yang belum merekam e-KTP, mantan anggota KPU Kalimantan Barat itu berharap masyarakat bisa segera memprosesnya. Sebab, Undang-Undang Pilkada mensyaratkan perekaman e-KTP sebagai syarat masuk DPT. Untuk itu, di berbagai kesempatan, KPU di seluruh Indonesia terus menyosialisasikan kepada masyarakat untuk melakukan perekaman e-KTP.  ”KPU selalu membantu dispendukcapil (dinas kependudukan dan pencatatan sipil, Red) untuk sosialisasi. Itu yang bisa KPU lakukan di seluruh Indonesia,” jelas dia. Hanya, kepastiannya bergantung pada kemauan masyarakat dan kesiapan pelayanan dispendukcapil di 270 daerah.  Sementara itu, anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin mengatakan, masih adanya pemilih yang belum melakukan perekaman e-KTP berpotensi membuat pemilih tersebut rawan kehilangan haknya. Hingga saat ini Bawaslu belum bisa menyampaikan rekomendasi apa pun. ”Untuk tahu itu, harus kami cek di DP4,” ujar dia.  Persoalannya, terang Afifuddin, Bawaslu belum mendapatkan akses DP4 dari KPU maupun Kementerian Dalam Negeri. Afif (sapaan Afifuddin) berharap pihaknya bisa segera memperoleh akses sehingga dapat ikut mengawasi proses penyusunan DPT pilkada 2020.

Jumlah Pemilih Berpotensi Tambah 4 Juta di Pilkada 2020

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/mahasiswa-Jogja.jpg" alt="PILPRES 2019: Sejumlah mahasiswa di Jogja antri mengurus formulir A5 di kantor KPU Sleman, Rabu (10/4).(Ridho Hidayat/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>PILPRES 2019: Sejumlah mahasiswa di Jogja antri mengurus formulir A5 di kantor KPU Sleman, Rabu (10/4).(Ridho Hidayat/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lebih dari 11 ribu orang memilih di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ). Karena dirasa sudah cukup banyak, <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/10/04/2019/banyak-mahasiswa-di-jogja-kecele-urus-formulir-a5/">pemilih tambahan</a> yang menggunakan formulir A5 pun dipindahkan ke kecamatan lain.  "TPS penuh, Depok pada 2 April kemarin ada <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/10/04/2019/banyak-mahasiswa-di-jogja-kecele-urus-formulir-a5/">11 ribu orang lebih</a> (pemilih). Sudah padat sehingga akhirnya kami alihkan di Ngaglik, Ngemplak, Mlati. Kalau juga penuh maka kami arahkan pemilih A5 ke (Kecamatan) Sleman, Tempel, Turi, atau Seyegan," kata Komisioner KPU Kabupaten Sleman, Indah Sri Wulandari sewaktu ditemui di kantornya, Rabu (10/4).  Secara keseluruhan untuk di Kabupaten Sleman jumlah DPTb ada sebanyak 23.225 orang terhitung pada 2 April lalu. Namun dipastikan akan ada perubahan karena mereka yang mengajukan menggunakan<a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/10/04/2019/banyak-mahasiswa-di-jogja-kecele-urus-formulir-a5/"> formulir A5</a> terus bertambah.  Pada hari terakhir pendaftaran formulir A5 Rabu (10/4) ini pun jumlahnya lebih dari 500 orang. Sesuai dengan ketentuan Mahkamah Konstitusi (MK) mereka yang <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/10/04/2019/banyak-mahasiswa-di-jogja-kecele-urus-formulir-a5/">dapat memakai A5</a> harus masuk dalam 4 kategori. Yakni orang yang sakit, tugas kerja, korban bencana alam, dan tahanan di rumah tahanan (rutan) atau lembaga pemasyarakatan (lapas). "Memang tadi banyak yang tidak bisa menggunakan A5. Mayoritas mahasiswa reguler. Karena tidak memenuhi persyaratan," katanya.  Untuk penambahan DPTb ini nantinya akan direkap terlebih dahulu. Kemudian dirapat plenokan untuk penetapan. "Jumlah akhir DPTb baru diketahui setelah pleno nanti," ucapnya.  Terpisah, Ketua KPU Kabupaten Kulon Progo, Ibah Mutiah mengatakan, untuk di wilayahnya yang mengajukan permohonan formulir A5 tidak cukup banyak. Yakni sekitar 143 saja. "Kalau untuk persiapan, <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/10/04/2019/banyak-mahasiswa-di-jogja-kecele-urus-formulir-a5/">mayoritas sudah siap</a>. Daftar pemilih juga sudah ada untuk penyusunan C6," ucapnya.

TPS Padat, Pengguna Formulir A5 di Jogja Dialihkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kpu-batam-targetkan-partisipasi-pemilih-lebih-tinggi-dari-nasional_m_.jpg" alt="PILPRES: Capres 01 Jokowi dan Capres 02 Prabowo Subianto, bersama pasangannya masing-masing. (Kokoh Praba/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>PILPRES: Capres 01 Jokowi dan Capres 02 Prabowo Subianto, bersama pasangannya masing-masing. (Kokoh Praba/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Banyak mahasiswa dari luar daerah yang tinggal di Kabupaten Sleman, D<a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/09/04/2019/tuntut-pembenahan-driver-go-jek-di-jogja-mogok-makan/">aerah Istimewa Jogjakarta</a> (DIJ) tak bisa mengurus formulir A5 di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat, Rabu (10/4). Hal ini terjadi lantaran mereka tak memenuhi persyaratan sesuai dengan yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi (MK).  Salah seorang mahasiswa bernama Kiki, 20, asal Lampung mengatakan, sudah lebih dari 1 jam ia mencoba mengurus formulir A5 di kantor KPU Sleman. "Saya mahasiswa reguler <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/09/04/2019/tuntut-pembenahan-driver-go-jek-di-jogja-mogok-makan/">tidak ada surat tugas</a>. Saya sudah bawa surat keterangan aktif (kuliah), kartu ujian pun saya bawa. Tapi ternyata tidak bisa," kata mahasiswa yang tinggal di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman ini saat ditemui di kantor KPU Sleman, Rabu (10/4).  Ia mengaku memang sempat ada sosialisasi mengenai <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/09/04/2019/tuntut-pembenahan-driver-go-jek-di-jogja-mogok-makan/">pengurusan formulir A5</a> di kampusnya pada Maret lalu. Namun kebetulan saat itu dirinya sedang tugas kuliah di daerah lain. "Sama sekali saya tidak tahu keputusannya MK itu. Baru tahu sekarang, kalau mahasiswa reguler tidak bisa memilih memakai A5," katanya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/mahasiswa-Jogja.jpg" alt="PILPRES 2019: Sejumlah mahasiswa di Jogja antri mengurus formulir A5 di kantor KPU Sleman, Rabu (10/4).(Ridho Hidayat/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>PILPRES 2019: Sejumlah mahasiswa di Jogja antri mengurus formulir A5 di kantor KPU Sleman, Rabu (10/4).(Ridho Hidayat/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> PILPRES: Capres 01 Jokowi dan Capres 02 Prabowo Subianto, bersama pasangannya masing-masing. (Kokoh Praba/JawaPos.com)  Kiki pun mengaku tak mungkin untuk pulang ke daerah asalnya hanya untuk menggunakan hak suaranya. Selain biaya perjalanan yang mahal, jadwal kuliah, imbuhnya sedang padat-padatnya. "Sehari pulang tidak mungkinlah. <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/09/04/2019/tuntut-pembenahan-driver-go-jek-di-jogja-mogok-makan/">Tiketnya mahal</a>," katanya.  Padahal secara pribadi ia sangat berkeinginan untuk menggunakan hak suaranya, untuk mendukung Capres pada pencoblosan 17 April mendatang. "Kata Pemerintah, satu suara itu berharga. Saya merasa<a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/09/04/2019/tuntut-pembenahan-driver-go-jek-di-jogja-mogok-makan/"> suara saya berharga</a>," ucapnya.  Dari pantauan di kantor KPU Sleman<a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/09/04/2019/tuntut-pembenahan-driver-go-jek-di-jogja-mogok-makan/"> antrean sempat panjang</a> yang mengurus formulir A5. Mereka ada yang mahasiswa, maupun pekerja. Beberapa yang baru mengetahui adanya putusan MK dan tak memenuhi syarat pun memilih untuk pulang.  Ketua KPU Kabupaten Sleman, Trapsi Haryadi mengatakan, sesuai dengan amanat MK untuk mereka yang dapat memakai formulir A5 yakni orang yang sakit,<a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/09/04/2019/tuntut-pembenahan-driver-go-jek-di-jogja-mogok-makan/"> tugas kerja</a>, korban bencana alam, dan tahanan di rumah tahanan (rutan) atau lembaga pemasyarakatan (lapas). "Kami tetap melayani formulir A5 selama dalam 4 kategori itu," katanya.  Dikatakannya Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) untuk di Kabupaten Sleman sebanyak 23.225. Mayoritas mereka merupakan mahasiswa dari luar daerah yang sedang studi di universitas atau perguruan tinggi di Sleman. "Beberapa hari ke depan akan melakukan <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/09/04/2019/tuntut-pembenahan-driver-go-jek-di-jogja-mogok-makan/">pleno akhir</a> untuk DPTb," ucapnya.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kpu-batam-targetkan-partisipasi-pemilih-lebih-tinggi-dari-nasional_m_.jpg" alt="PILPRES: Capres 01 Jokowi dan Capres 02 Prabowo Subianto, bersama pasangannya masing-masing. (Kokoh Praba/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>PILPRES: Capres 01 Jokowi dan Capres 02 Prabowo Subianto, bersama pasangannya masing-masing. (Kokoh Praba/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>

Banyak Mahasiswa di Jogja Kecele Urus Formulir A5

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/lapas-paledang-pojok1.jpg" alt="KPU Bogor melakukan pendataan DPT di Lapas Paledang Kelas IIA Bogor. Pojoksatu.id" width="100%">
<figcaption>KPU Bogor melakukan pendataan DPT di Lapas Paledang Kelas IIA Bogor. Pojoksatu.id</figcaption>
</figure>JawaPos.com - KPUD Kota Bogor mendata daftar pemilih tetap (DPT) di Lapas Paledang Kelas IIA Bogor, Selasa (9/4). Jumlah DPT di lapas ini capai 966 orang, namun baru 700 orang yang terdaftar.  Komisioner KPUD Kota Bogor Dian Askhabul Yamin menjelaskan, pihaknya melakukan pendataan untuk melindungi hak pilih dari setiap warga negara Indonesia. Sehingga pada 17 April mendatang mereka bisa mendapatkan hak pilihnya.  “Ini upaya kami bekerjasama dengan Lapas Paledang Bogor. Sehingga harapan kami, semua warga khususnya yang hari ini menjadi warga binaan di Lapas ini, tanggal 17 April bisa menyalurkan hak pilihnya sesuai dengan hati dan keinginan mereka untuk pemilu ini,” ujarnya seperti dilansir dari Pojoksatu.id (Jawa Pos Group), Selasa (9/4).  Saat pemilihan nanti, pihaknya menyediakan sebanyak empat Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Lapas Paledang. Sementara untuk petugas TPS-nya diambil dari petugas lapas itu sendiri.  Dian menjelaskan Pemilu 2019 ini berbasis daerah pemilihan dan domisili. Maka dari awal sudah mencoba melakukan inventarisir berapa warga yang memang asli dari daerah Bogor Tengah dan Timur. Di luar itu mereka hanya akan mendapatkan surat suara sesuai dengan peraturan yang berlaku.  “Untuk teman-teman yang berasal dari luar domisili Kota Bogor memang disyaratkan ada A5, itu juga kami sudah melakukan kordinasi dengan pihak lapas untuk bisa menjaga hak pilih,” ucapnya.  Sementara itu, Kepala Lapas Paledang Kelas II A Bogor Teguh Wibowo mengungkapkan, ada 966 yang punya hak pilih. Karena baru 700 orang yang terdaftar, maka sisanya tetap didata dan menunggu proses untuk masuk dalam DPT.  “Mungkin nanti ada A5 dan sebagainya. Jadi ini silih berganti di lapas, tapi kita tetap berkoordinasi dengan KPU karena ada yang bebas dan masuk itu sirkulasi penghuni luar biasa di sini,” katanya.  Nantinya setiap TPS akan disiagakan tujuh orang petugas lapas. Sehingga total ada 28 petugas lapas yang menjaga TPS saat 17 April mendatang. "Tetap kami di backup keamanan dari Polri,” imbuhnya.

Dari 966 Baru 700 Penghuni Lapas Paledang Masuk DPT

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#daftar pemilih tetap

Berita Terkini

DPT Bocor Berpotensi Memicu Politik Uang, Menkominfo Duga Peretas Bermotif Ekonomi