<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/23/JKT_-Wamenker-di-Tahan-KPK_SALMAN-TOYIBI_-11JPG-3634087537.jpg" alt="Tersangka kasus korupsi pemerasan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang juga Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel menuju ruang konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (22/8/2025). (Salman" width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus korupsi pemerasan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang juga Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel menuju ruang konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (22/8/2025). (Salman</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sepanjang tahun 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat intensitas tinggi dalam penindakan kasus korupsi melalui operasi tangkap tangan (OTT). Lembaga antirasuah tersebut telah melakukan sebanyak 11 kali OTT yang menyasar sejumlah pejabat negara hingga aparat penegak hukum. Kasus-kasus yang diungkap KPK beragam, mulai dari dugaan pemerasan hingga suap dalam proyek pengadaan barang dan jasa. Para tersangka diduga melakukan praktik korupsi secara sistematis dengan tujuan memperkaya diri sendiri maupun kelompok tertentu. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengungkapkan, sepanjang 2025 KPK telah menetapkan total 118 orang sebagai tersangka dari berbagai perkara tindak pidana korupsi. Ratusan perkara tersebut diproses pada berbagai tahapan penegakan hukum. &ldquo;Rinciannya, sebanyak 69 perkara masih berada pada tahap penyelidikan, 110 perkara dalam tahap penyidikan, dan 112 perkara sudah masuk tahap penuntutan,&rdquo; kata Fitroh dalam laporan akhir tahun KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (22/12). Selain itu, KPK juga mencatat sebanyak 73 perkara telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht. Sementara itu, 75 perkara lainnya telah dilaksanakan eksekusinya sesuai putusan pengadilan. Dalam aspek pemulihan keuangan negara, Fitroh menyebut KPK berhasil mengembalikan aset negara senilai Rp 1,53 triliun sepanjang 2025. Nilai tersebut disebut sebagai capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. &ldquo;Angka tersebut menjadi angka tertinggi di lima tahun terakhir ini,&rdquo; ucap Fitroh. Pimpinan KPK yang berlatar belakang jaksa itu menambahkan, 11 kali OTT yang dilakukan sepanjang tahun ini menyasar berbagai latar belakang pelaku, mulai dari pejabat negara, aparat penegak hukum, hingga pihak swasta. KPK menegaskan komitmennya untuk terus melakukan penindakan guna menciptakan efek jera dan memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Berikut daftar OTT KPK sepanjang 2025: 1. OTT di Kabupaten OKU Operasi Tangkap Tangan (OTT) pertama KPK pada tahun 2025 dilakukan pada Maret lalu di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan. Dalam operasi tersebut, KPK menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap proyek infrastruktur. Enam tersangka itu terdiri atas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) OKU Nopriansyah, serta tiga mantan anggota DPRD OKU, yakni Ferlan Juliansyah, Ketua Komisi III M. Fahrudin, dan Ketua Komisi II Umi Hartati, yang diduga menerima aliran suap. Selain dari unsur penyelenggara negara, KPK juga menetapkan dua tersangka dari pihak swasta, yakni M. Fauzi alias Pablo dan Ahmad Sugeng Santoso. Keduanya diduga berperan sebagai pemberi suap dalam pengaturan proyek tersebut. Dalam konstruksi perkara, KPK menduga terjadi pengondisian nilai proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) OKU Tahun Anggaran 2025. Nilai proyek yang semula dianggarkan sebesar Rp 48 miliar disepakati untuk dinaikkan menjadi Rp 96 miliar. Kenaikan nilai proyek tersebut diduga berkaitan dengan komitmen pemberian fee kepada sejumlah pihak, sebagai imbalan atas persetujuan dan kelancaran pelaksanaan proyek. KPK menilai praktik tersebut mencerminkan pola korupsi sistematis antara penyelenggara negara dan pihak swasta. 2. OTT di Sumatera Utara Operasi Tangkap Tangan (OTT) kedua KPK dilakukan di wilayah Sumatera Utara pada 26 Juni 2025. Operasi ini berkaitan dengan dugaan suap proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara. KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting; Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rasuli Efendi Siregar; serta PPK Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Sumatera Utara, Heliyanto. Selain itu, dua tersangka lainnya berasal dari unsur swasta, yakni Direktur Utama PT Dalihan Natolu Group M. Akhirun Efendi Piliang dan Direktur PT Rona Na Mora M. Rayhan Dulasmi Piliang. Keduanya diduga berperan sebagai pihak pemberi suap. KPK menduga para tersangka telah mengondisikan sejumlah proyek pembangunan jalan agar dikerjakan oleh vendor tertentu. Proyek tersebut terdiri atas empat paket pekerjaan di lingkungan Dinas PUPR Sumut dan dua paket di Satker PJN Wilayah I Sumatera Utara. Enam proyek tersebut direncanakan mulai dikerjakan pada tahun 2025 dengan total nilai anggaran mencapai Rp 231,8 miliar. Dugaan pengaturan pemenang proyek dilakukan melalui kesepakatan awal antara penyelenggara negara dan pihak swasta. Dugaan tindak pidana korupsi ini semakin diperkuat dengan informasi yang diperoleh penyidik KPK terkait adanya penarikan uang tunai sebesar Rp 2 miliar oleh pihak swasta beberapa waktu sebelum OTT dilakukan. Uang tersebut diduga akan dibagikan kepada sejumlah pihak terkait sebagai bagian dari komitmen fee proyek. 3. OTT di Kabupaten Kolaka Timur OTT ketiga dilakukan KPK di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, pada 7 Agustus 2025. Dalam operasi tersebut, KPK menetapkan Bupati Kolaka Timur Abdul Azis sebagai tersangka. Selain itu, KPK juga menjerat Penanggung Jawab Proyek dari Kementerian Kesehatan Andi Lukman Hakim, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek RSUD Kolaka Timur Ageng Dermanto, perwakilan PT Pilar Cerdas Putra (PT PCP) Deddy Karnady, serta pihak swasta rekanan KSO PT PCP Arif Rahman. Kelima tersangka diduga terlibat dalam tindak pidana suap terkait proyek peningkatan fasilitas RSUD Kolaka Timur dari rumah sakit kelas D menjadi kelas C. Proyek tersebut memiliki nilai anggaran sebesar Rp 126,3 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Kesehatan tahun anggaran 2025. 4. OTT Pejabat Inhutani di Jakarta OTT keempat KPK digelar di wilayah Jakarta pada 13 Agustus 2025. Operasi ini menyasar jajaran manajemen PT Inhutani V terkait dugaan suap pengelolaan hutan tanaman industri. Dalam OTT tersebut, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni Direktur Utama PT Inhutani V Dicky Yana Rady, Direktur PT Paramitra Mulia Langgeng (PML) Djunaidi, serta seorang staf perizinan SB Grup bernama Aditya. KPK mengungkap, PT PML melalui Djunaidi diduga memberikan uang sebesar Rp 4,2 miliar dengan dalih pengamanan tanaman ke rekening PT Inhutani V. Dari total dana tersebut, Dicky Yana Rady diduga menerima uang tunai sebesar Rp 100 juta dari Djunaidi. Sebagai imbalannya, Dicky menyetujui permintaan PT PML untuk mengelola hutan tanaman seluas lebih dari 2 juta hektare di wilayah register 42 serta lebih dari 600 hektare di register 46. Kesepakatan tersebut diduga melanggar ketentuan dan dilakukan tanpa prosedur yang semestinya. 5. OTT di Kemnaker OTT kelima dilakukan pada 20 Agustus 2025 dengan menyasar Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel. KPK melakukan OTT di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terkait dugaan praktik korupsi dalam proses sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Dalam kasus ini, selain Immanuel Ebenezer yang akrab disapa Noel, KPK juga menetapkan 10 orang lainnya sebagai tersangka. Noel diduga menerima suap senilai Rp 3 miliar dari pengurusan sertifikasi K3. 6. OTT Pemprov Riau OTT keenam yang dilakukan KPK sepanjang 2025 menyasar Gubernur Riau Abdul Wahid pada 3 November 2025. Dalam operasi tersebut, KPK menetapkan Abdul Wahid sebagai tersangka bersama Tenaga Ahli Gubernur Riau Dani M. Nursalam serta Kepala Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau M. Arief Setiawan. Ketiganya diduga terlibat praktik pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. KPK mengungkap, Abdul Wahid bersama Sekretaris Dinas PUPR PKPP bernama Ferry menggelar rapat dengan enam Kepala UPT Wilayah I&ndash;VI Dinas PUPR PKPP untuk membahas kesanggupan pemberian fee proyek kepada Abdul Wahid sebesar 2,5 persen. Fee tersebut diduga berkaitan dengan penambahan anggaran tahun 2025 yang dialokasikan kepada UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I&ndash;VI Dinas PUPR PKPP. Anggaran yang semula sebesar Rp 71,6 miliar dinaikkan menjadi Rp 177,4 miliar atau bertambah Rp 106 miliar. Dalam konstruksi perkara, Abdul Wahid disebut mengancam akan mencopot pejabat di lingkungan PUPR PKPP jika tidak memenuhi permintaan tersebut. Praktik ini dikenal sebagai &ldquo;jatah preman&rdquo;, di mana Abdul Wahid diduga menerima uang sekitar Rp 4,05 miliar dari para pihak terkait. 7. OTT di Kabupaten Ponorogo OTT ketujuh dilakukan KPK di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, pada 7 November 2025. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko, Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo Agus Pramono, Direktur Utama RSUD Harjono Ponorogo Yunus Mahatma, serta seorang pihak swasta bernama Sucipto. Keempatnya ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap pengurusan jabatan, suap proyek pekerjaan di RSUD Harjono Ponorogo, serta penerimaan gratifikasi lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Dalam konstruksi perkara, Sugiri Sancoko berperan sebagai pihak penerima utama. Sugiri diduga menerima uang suap sebesar Rp 900 juta dari Yunus Mahatma. Uang tersebut diserahkan dalam dua tahap, masing-masing Rp 400 juta melalui ajudan Sugiri dan Rp 500 juta melalui seorang teman dekat Sugiri. Selain itu, Sekda Ponorogo Agus Pramono juga turut menerima uang sebesar Rp 325 juta. Tak berhenti di situ, Sugiri kembali meminta tambahan uang kepada Yunus Mahatma sebesar Rp 1,5 miliar. Namun, uang yang baru sempat diterima Sugiri sebesar Rp 500 juta. Pada saat transaksi inilah, KPK melakukan OTT dan menyita uang tersebut sebagai barang bukti. Pemberian suap tersebut diduga bertujuan untuk mengamankan posisi Yunus Mahatma sebagai Direktur RSUD Harjono Kabupaten Ponorogo. Selain itu, dalam proyek pekerjaan di RSUD Harjono, Sugiri juga diduga menerima fee sebesar Rp 1,4 miliar dari Sucipto selaku pihak swasta yang menangani proyek senilai Rp 14 miliar. Sugiri Sancoko juga dijerat dengan sangkaan penerimaan gratifikasi. KPK mencatat, dalam rentang waktu 2023&ndash;2025, Sugiri menerima gratifikasi sebesar Rp 225 juta dari Yunus Mahatma. Sementara pada Oktober 2025, Sugiri kembali menerima uang sebesar Rp 75 juta dari Eko, pihak swasta lainnya. 8. OTT di Kabupaten Lampung Tengah OTT kedelapan dilakukan KPK di Kabupaten Lampung Tengah pada 9 Desember 2025. Dalam operasi tersebut, KPK menjaring Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya bersama tiga orang lainnya yang diduga terlibat dalam perkara korupsi. KPK menetapkan Ardito Wijaya dan pihak-pihak terkait sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Praktik korupsi ini diduga berlangsung secara sistematis sejak Ardito dilantik sebagai bupati. Dalam konstruksi perkara, Ardito diduga meminta fee sebesar 15 hingga 20 persen dari sejumlah proyek di Pemkab Lampung Tengah. Proyek-proyek tersebut mayoritas berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, layanan publik, serta program prioritas daerah yang bersumber dari anggaran pemerintah. Kader Partai Golkar itu disebut melakukan pengondisian proyek sejak awal masa jabatannya. Ardito memerintahkan Riki untuk mengatur proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), sehingga perusahaan yang memenangkan proyek-proyek tersebut merupakan milik keluarga Ardito sendiri. Dari skema tersebut, Ardito diduga menerima uang sebesar Rp 5,25 miliar dalam kurun waktu Februari hingga November 2025. Uang tersebut diberikan oleh sejumlah rekanan melalui perantara Riki dan Ranu sebagai bentuk fee atas proyek-proyek yang dikondisikan. Selain proyek infrastruktur, Ardito juga diduga mengatur pengadaan jasa alat kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah. Melalui Anton, Ardito mengondisikan pemenangan vendor tertentu dalam proses pengadaan tersebut. KPK mengungkap, PT Elkaka Mandiri ditetapkan sebagai pemenang tiga paket pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan dengan total nilai proyek mencapai Rp 3,15 miliar. Dari pengadaan ini, Ardito diduga menerima fee sebesar Rp 500 juta dari Mohamad Lukman. Dengan demikian, total uang yang diduga diterima Ardito Wijaya dari berbagai proyek pengadaan barang dan jasa tersebut mencapai Rp 5,75 miliar. 9. OTT di Tangerang OTT kesembilan berlangsung di Tangerang, Banten, pada 17 Desember 2025. Dari operasi tersebut, KPK mengamankan seorang jaksa berinisial RZ. Selanjutnya, penanganan perkara jaksa yang bersangkutan dilimpahkan KPK kepada Kejaksaan Agung. 10. OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara OTT ke-10 digelar sehari kemudian, yakni pada Kamis, 18 Desember 2025, di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Dalam operasi ini, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemerasan terkait penanganan perkara hukum. Ketiga tersangka tersebut adalah Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara Albertinus Parlinggoman Napitupulu, Kepala Seksi Intelijen Kejari Hulu Sungai Utara Asis Budiyanto, serta Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Hulu Sungai Utara Tri Taruna Fariadi. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/21/JKT_Bupati-Bekasi-di-Tahan-KPK_Salman-Toyibi_-1-3368773072.jpg" alt="Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang (tengah) bersama ayahnya H.M. Kunang (kanan) dan pihak swasta Sarjan (kiri) dihadirkan saat konferensi pers penahanan usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (20/12/2025). (Sal" width="100%">
<figcaption>Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang (tengah) bersama ayahnya H.M. Kunang (kanan) dan pihak swasta Sarjan (kiri) dihadirkan saat konferensi pers penahanan usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (20/12/2025). (Sal</figcaption>
</figure> 11. OTT di Kabupaten Bekasi Pada hari yang sama, Kamis, 18 Desember 2025, KPK juga menggelar OTT di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam operasi tersebut, penyidik mengamankan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, Kepala Desa Sukadami H. M. Kunang, serta seorang pihak swasta bernama Sarjan. KPK kemudian menetapkan ketiganya sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. OTT ini menambah daftar panjang operasi senyap KPK sepanjang 2025 yang menyasar kepala daerah. Berdasarkan konstruksi perkara, sepanjang Desember 2024 hingga Desember 2025, Ade diduga kerap meminta jatah &ldquo;ijon&rdquo; kepada Sarjan. Permintaan tersebut disampaikan melalui ayah Ade, yakni H. M. Kunang, yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Sukadami. Total uang &ldquo;ijon&rdquo; yang diberikan Sarjan kepada Ade melalui H. M. Kunang mencapai Rp 9,5 miliar. Selain itu, Ade juga diduga menerima aliran dana lain dengan nilai sekitar Rp 4,5 miliar dari pihak-pihak terkait.

Sepanjang tahun 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat intensitas tinggi dalam penindakan kasus korupsi melalui operasi tangkap tangan

Kaleidoskop 2025, Daftar Panjang OTT KPK Tangkap Wamen, Gubernur, Bupati hingga Jaksa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/rumusan-stranas-rampung-timnas-pk-siap-menghadap-presiden_m_.jpg" alt="Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. Febri menyatakan jika Timna PK akan bertemu Presiden Joko Widodo, besok (13/3). Pertemuan untuk membahas stranas Timnas PK." width="100%">
<figcaption>Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. Febri menyatakan jika Timna PK akan bertemu Presiden Joko Widodo, besok (13/3). Pertemuan untuk membahas stranas Timnas PK.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) termasuk unsur pimpinan KPK, telah merumuskan sejumlah strategi nasional (stranas). Rencananya rumusan Stranas PK bakal diserahkan ke Istana Negara, Rabu (13/3). "Besok Rabu, 13 Maret 2019 pukul 16.00 WIB, direncanakan Pimpinan KPK sebagai bagian dari Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) akan datang ke Istana Negara untuk menyerahkan hasil penyusunan kegiatan Tim Stranas PK sejak Oktober 2018 sampai saat ini," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa (12/3). Dia menjelaskan, Stranas PK yang dibentuk berlandaskan Peraturan Presiden (Prespres) Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi itu, diharapkan dapat mencegah menjamurnya korupsi di Indonesia. "Salah satu konsep utama yang diatur adalah Stranas PK sebagai arah kebijakan nasional pencegahan korupsi di Indonesia," imbuhnya. Febry memaparkan, dokumen hasil penyusunan Timnas PK itu berisikan tiga hal yang difokuskan dalam pencegahan tindak pidana korupsi di sejumlah area stranas. Termasuk 11 rencana aksi dan 24 sub rencana aksi. Namun, Febri tidak membeberkan lebih rinci kesebelas rencana aksi tersebut. Mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) ini menambahkan, dalam stranas PK juga terdapat perizinan dan tata niaga, keuangan negara, dan penegakan hukum serta reformasi birokrasi. "Tiga Fokus Stranas PK adalah perizinan dan Tata Niaga, keuangan Negara, dan penegakan hukum dan reformasi birokrasi," jelasnya. Dalam Timnas PK tersebut terdiri dari unsur KPK, KSP, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Bappenas, dan Kementerian PAN dan RB. Dari dokumen stranas yang diserahkan oleh Timnas PK, selanjutnya kata Febri, Presiden akan menugaskan para pimpinan kementerian, lembaga dan kepala daerah terkait, untuk melaksanakan seluruh rencana aksi dan turunannya tersebut. "KPK berharap seluruh rencana aksi yang sudah dituangkan dilaksanakan secara efektif dan sinergis oleh instansi yang terkait," pungkasnya.

Rumusan Stranas Rampung, Timnas PK Siap Menghadap Presiden

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/datangi-dpr-5-pimpinan-kpk-beberkan-strategi-penanganan-kasus-korupsi_m_.jpg" alt="Juru Bicara KPK, Febri Diansyah." width="100%">
<figcaption>Juru Bicara KPK, Febri Diansyah.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lima Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR di&nbsp;Kompleks&nbsp;Parlemen Senayan, Senin (28/1). Ada empat hal yang dipertanyakan Komisi III DPR pada KPK. Salah satunya yakni terkait Evaluasi terhadap capaian kinerja atau Target Kinerja KPK di Tahun 2018 maupun target di 2019. "Menjawab pertanyaan komisi III, KPK menguraikan apa saja yang telah dilakukan di Tahun 2018 dalam bingkai pelaksanaan 5 tugas KPK sebagaimana diatur di UU No. 30 Tahun 2002, yaitu: koordinasi, supervisi, penindakan, pencegahan dan monitoring," ucap juru bicara KPK Febri Diansyah, Senin (28/1). Febri menjelaskan ada sejumlah poin utama yang disampaikan pihaknya pada komisi III terkait pencegahan. Yakni mengenai masih rendahnya kepatuhan pelaporan LHKPN, pelaporan gratifikasi, serta dibuatnya Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat dan Pusat Edukasi Antikorupsi (PEAK) di gedung C1 KPK lama. "Selain itu terkait penindakan KPK juga memaparkan statistik penanganan perkara oleh KPK yang meningkat 2018, adanya sebaran sprindik di 5 wilayah di Indonesia dan data-data pengaduan masyarakat," jelasnya. Febri menjelaskan, berkaitan penelitian dan pengembangan, lembaga ini juga menyampaikan Survei Penelitian Integritas (SPI) 2018 yang memuat Sumut masuk dalam kategori urutan pertama gratifikasi, suap dan markup anggaran, memaparkan kajian penegakan Hukum di MA dan MK, Kajian Tata Kelola Permasyarakatan dan Piloting Kebijakan Satu Peta Sektor Perkebunan. Tak hanya itu, mantan aktivis ICW ini menyebut pimpinan juga menyinggung Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK) juga menjadi point penting dalam memberantas korupsi di Indonesia. Isinya 11 target aksi Stranas PK, serta rencana Aksi 2019-2020. "Stranas PK dengan penanggungjawab tertinggi Tim Nasional PK berada pada Presiden RI, hingga peran Kementerian dan Lembaga yang bertugas sebagai Pengarah, Pengurus Harian dan Pelaksana tugas," pungkasnya.

Datangi DPR, 5 Pimpinan KPK Beberkan Strategi Penanganan Kasus Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kerap-disalahkan-kalau-ada-ott-kpk-tjahjo-masa-harus-diawasi-24-jam_m_.jpg" alt="Mendagri Tjahjo Kumolo. Tjahjo heran dengan banyaknya kepala daerah yang tertangkap KPK. Dia padahal sudah memberikan arahan, mana area-area yang rawan terjadi penyimpangan." width="100%">
<figcaption>Mendagri Tjahjo Kumolo. Tjahjo heran dengan banyaknya kepala daerah yang tertangkap KPK. Dia padahal sudah memberikan arahan, mana area-area yang rawan terjadi penyimpangan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masifnya operasi tangkap tangan (OTT) puluhan kepala daerah (kada) sepanjang tahun 2018 membuat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo geram.&nbsp;Itu lantaran dirinya kerap&nbsp;disalahkan ada kada yang terciduk. "Jangan salahkan saya, orang korupsi enggak ada yang lapor saya. Semua media sosial salahkan saya enggak tegas, enggak awasi. Masa 24 jam saya harus awasi," kata Tjahjo saat menyampaikan paparan kinerja Kemendagri di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (26/12). Tjahjo menyebut selalu menyampaikan area rawan korupsi kepada jajaran kepala daerah, namun itu tidak diindahkan. Terutama pada aspek perencanaan anggaran, dana hibah dan bantuan sosial. Buntutnya, mereka yang terjerat mayoritas gara-gara persoalan tersebut. Tjahjo juga sedih lantaran selain kepala daerah, banyak juga Anggota DPRD yang diringkus KPK.&nbsp; "Jambi udah kena. Seperti di Sumut dan Malang. Saya minta KPK, kalau benar sapu bersih sekaligus saja jangan dicicil. Jadi tidak ganggu jalannya pemerintahan," ucapnya. Sebelumnya,&nbsp;Indonesia Corupption Watch (ICW) mencatat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah meringkus 29 kepala daerah terkait operasi tangkap tangan (OTT) KPK. ICW menilai, lembaga antirasuah terbilang massif menciduk kepala daerah yang melakukan perkara korupsi. &ldquo;Jumlah paling tinggi terjadi pada tahun 2018 dengan 29 kasus (kepala daerah),&rdquo; kata peneliti ICW Egi Primayoga di kantornya, Jalan Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (16/12). Menurut catatan ICW, KPK sepanjang 2004 hingga 2018 telah meringkus 104 kepala daerah yang tersandung kasus korupsi. Bahkan 2018 ini tergolong tinggi kepala daerah yang diringkus KPK. &ldquo;Di susul tahun 2014 dengan 14 kasus kepala daerah yang ditangani KPK," jelasnya. Reporter: rdw / Ridwan

Kerap Disalahkan kalau Ada OTT KPK, Tjahjo: Masa Harus Diawasi 24 Jam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kata-fahri-hamzah-ott-di-kemenpora-turunkan-elektabilitas-jokowi_m_.jpg" alt="Fahri Hamzah di sela-sela acara May Day, Selasa (1/5)" width="100%">
<figcaption>Fahri Hamzah di sela-sela acara May Day, Selasa (1/5)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terjadinya Operasi Tangkap Tangan (OTT) di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) membawa efek negatif bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah bahkan menilai kejadian itu memperburuk citra dan menurunkan elektabilitas Jokowi di Pilpres 2019. Fahri mengatakan, Jokowi sebagai presiden harus berkoordinasi dengan KPK mengenai operasi senyap yang gencar dilakukan belakangan ini. Pasalnya, dengan semakin banyak pejabat negara yang ditangkap, akan semakin memperburuk citra pemerintah. "Semakin sering terjadi OTT menjelang pemilu, maka reputasi pemerintah akan tambah jatuh. Rakyat (pasti) akan mengatakan tuh pemerintah justru korupsi tambah banyak gitu," ujar Fahri, di Kompleks DPRRI Senayan Jakarta, Jumat, (21/12). Bukan hanya citra, menurut Fahri elektabilitas Jokowi akan ikut tergerus. Sehingga politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyarankan Jokowi agar berkordinasi dengan KPK agar menurunkan giat OTT. "Kalau korupsi itu diusut terus, lalu kalau menteri atau siapapun pejabat yang sekarang ini yang kena itu artinya kan bagian dari pemerintah. Nah saya khawatir ini punya efek politik gitu loh, ini akan menggerus elektabilitas pak Jokowi," jelasnya. Meski demikian, Fahri meminta agar Jokowi melakukan evaluasi sumber pendanaan yang berasal dari non-budgeter atau dana hibah. Sebab dana tersebut menjadi yang paling rawan terseret kasus. "Presiden juga harus mengevaluasi sumber-sumber pendanaan pemerintahan yang lagi-lagi ini hibahkan, yang non-budgeter itu ada dimana-mana saja kan. Dan metode pelaporannya, penanganannya, dan pengelolaannya itu harus ada standar supaya dia tidak menjadi sumber banjakan yang terindikasi menjadi korupsi," pungkasnya.

Kata Fahri Hamzah, OTT Di Kemenpora Turunkan Elektabilitas Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bupati-cirebon-terjaring-ott-kpk-pendopo-dijaga-ketat_m_.jpg" alt="Situasi gerbang Rumah Dinas Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra tampak tertutup, Rabu (24/10) malam. Kediaman Sunjaya dijaga ketat petugas Satpol PP." width="100%">
<figcaption>Situasi gerbang Rumah Dinas Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra tampak tertutup, Rabu (24/10) malam. Kediaman Sunjaya dijaga ketat petugas Satpol PP.</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Rumah Dinas Bupati Cirebon Jalan Kartini 1 Kota Cirebon situasinya tampak sibuk, Rabu (24/10) malam. Situasi itu diduga terkait operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Sunjaya Purwadisastra. Informasi sementara yang dihimpun radarcirebon.com (Jawa Pos Grup), selain Sunjaya, ajudan dan sopirnya juga ikut dibawa KPK. Namun, belum diketahui secara pasti penyebab KPK melakukan OTT terhadap Sunjaya. Pantauan di lapangan, gerbang pendopo terkunci dan dijaga ketat Satpol PP. Awak media yang meliput tidak diperkenankan masuk pendopo. Para pewarta hanya diizinkan di luar gerbang. Sejumlah warga dan pengendara yang melintas penasaran Jalan Kartini sempat dibuat penasaran terkait informasi OTT KPK terhadap Sunjaya. Karena informasi yang lain menyebutkan, di saat yang sama terdapat sejumlah mahasiswa mengadakan gala dinner di dalam pendopo. Sementara mantan Wakil Bupati Cirebon Selly Andriany Gantina, enggan berkomentar saat dihubungi radarcirebon.com. Diberitakan JawaPos.com sebelumnya, KPK membenarkan telah menangkap Bupati Sanjaya. "Benar hari ini ada giat di Cirebon. Masih dilakukan pendalaman. Besok dijelaskan dalam konpers," kata Ketua KPK, Agus Rahardjo ketika dikonfirmasi JawaPos.com beberapa saat lalu.

Bupati Cirebon Terjaring OTT KPK, Pendopo Dijaga Ketat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jokowi-terbitkan-pp-pelapor-kasus-korupsi-bisa-dapat-rp-200-juta_m_.jpg" alt="Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah terkait partisipasi masyarakat dalam melaporkan informasi seputar tindak pidana korupsi." width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah terkait partisipasi masyarakat dalam melaporkan informasi seputar tindak pidana korupsi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2018. Peraturan tersebut telah diteken dan diundangkan oleh Kementerian hukum dan HAM (Kemenkumham) tertanggal 18 September 2018. Dalam peraturan tersebut berisi mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Termasuk pemberian penghargaan. "PP 43/2018 menyebutkan pelapor atau masyarakat yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai dugaan korupsi akan mendapatkan penghargaan dalam bentuk piagam dan premi. Besarannya maksimal Rp 200 juta," seperti dikutip dari laman Setneg.go.id, Selasa (9/10). Sementara untuk pelapor tindak pidana korupsi berupa suap, besar premi yang diberikan sebesar dua permil dari nilai uang suap dan/atau uang dari hasil lelang barang rampasan, dengan nilai maksimal Rp 10 juta. Namun, dalam PP itu disebutkan setiap pelapor kasus korupsi yang menerima penghargaan itu, harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan pemerintah. "Salah satunya, mendapat penilaian dari penegak hukum," demikian bunyi aturan tersebut.

Jokowi Terbitkan PP, Pelapor Kasus Korupsi Bisa Dapat Rp 200 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-sudah-tangkap-17-kepala-daerah-terbaru-wali-kota-pasuruan_m_.jpg" alt="Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata. Alex mengungkapkan jika KPK sudah menangkap 17 kepala daerah sepanjang Januari 2018" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata. Alex mengungkapkan jika KPK sudah menangkap 17 kepala daerah sepanjang Januari 2018</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata menyebut Wali Kota Pasuruan, Setiyono menjadi pasien KPK yang ke-17 dalam rentetan Operasi Tangkap Tangan (OTT) selama Januari hingga sekarang. Setiyono adalah salah seorang tersangka dalam kasus dugaan penerimaan suap terkait proyek pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Pemkot Pasuruan. "Tahun 2018, dari kegiatan tangkap tangan sampai hari ini 16 kepala daerah telah diproses, yang terdiri dari 1 orang gubernur, 13 orang bupati, dan 2 orang wali kota," ujarnya pada awak media, di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (5/10). Lebih lanjut, Alex menuturkan para kepala daerah yang terjerat kasus korupsi seringkali karena pengawas internal atau inspektorat tidak berdaya. Menurutnya, mereka sebenarnya mengetahui ketika ada penyimpangan tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. "Mereka mengetahui ada penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa tapi mereka tidak memiliki kewenangan atau kemampuan. Baik untuk mengingatkan atau meluruskan penyimpangan," imbuhnya. "Karena kedudukan inspektorat itu di bawah kepala daerah, pertanggung jawabannya kepada kepala daerah dilakukan lewat sekda," tambahnya. Untuk perbaikan ke depan, dia berharap ada evaluasi proses pengadaan barang dan jasa serta penguatan aparat pengawas internal pemerintah. "Ini yang rasa-rasanya perlu diperbaiki, tata kerja proses pengadaan barang jasa dan juga penguatan aparat pengawasan internal pemerintah," tukasnya. Sebelumnya, KPK menetapkan Wali Kota Pasuruan Setiyono sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini berkaitan dengan dugaan penerimaan suap terkait proyek pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Pemkot Pasuruan. Berikut Daftar 17 Kepala Daerah yang Terjerat OTT KPK tahun 2018: 1. Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif 2. Bupati Jombang Nyono Wihardi 3. Bupati Ngada Marianus Sae 4. Bupati Subang Imas Aryuminingsih 5. Bupati Lampung Tengah Mustafa 6. Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra 7. Bupati Bandung Barat Abu Bakar 8. Bupati Bengkulu Dirwan Mahmud 9. Bupati Buton Selatan Agus Feisal Hidayat 10. Bupati Purbalingga Tasdi 11. Bupati Tulungagung Syahri Mulyo 12. Wali Kota Blitar Muhammad Samnhudi Anwar 13. Bupati Bener Meriah Ahmadi 14. Gubernur Aceh Irwandi Yusuf 15. Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap 16. Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan 17. Wali Kota Pasuruan Setiyono

KPK Sudah Tangkap 17 Kepala Daerah, Terbaru Wali Kota Pasuruan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/utut-mangkir-dari-panggilan-kpk_m_.jpg" alt="Wakil Ketua DPR Utut Adianto. KPK mengkonfirmasi jika Utut batal memenuhi panggilan hari ini, Rabu (12/9). Utut sejatinya diperiksa sebagai saksi untuk Bupati Purbalingga, Tasdi." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR Utut Adianto. KPK mengkonfirmasi jika Utut batal memenuhi panggilan hari ini, Rabu (12/9). Utut sejatinya diperiksa sebagai saksi untuk Bupati Purbalingga, Tasdi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik KPK memanggil Wakil Ketua DPR Utut Adianto terkait kasus dugaan suap Bupati Purbalingga nonaktif Tasdi. Politikus PDI Perjuangan tersebut dipanggil sebagai saksi. Hanya saja, Utut tidak bisa memenuhi panggilan lembaga antikorupsi ini. "Tadi disampaikan ke KPK bahwa yang bersangkutan tidak hadir karena bertepatan dengan jadwal kegiatan lain hari ini," imbuhnya pada awak media, Rabu (12/9). Untuk itu, sebut Febri, lembaga antirasuah ini akan menjadwalkan ulang pemeriksaan tersebut. Namun, dia tak merinci kapan waktu pemeriksaan. Saat disinggung apa yang akan digali kepada saksi itu, dia enggan menceritakan karena saksi belum menjalani proses pemeriksaan. Untuk diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Tasdi sebagai tersangka. Selain Tasdi, penyidik KPK juga menetapkan beberapa pihak lain dengan status serupa. Mereka adalah Kabag ULP Pemkab Purbalingga, Hadi Iswanto, dan tiga orang dari pihak swasta yakni Hamdani Kosen, Librata Nababan dan Ardirawinata Nababan. Para tersangka diduga melakukan tindak pidana korupsi. Yakni menerima hadiah atau janji secara bersama-sama terkait penggadaan barang dan jasa di Pemkab Purbalingga. Adapun Bupati Purbalingga diduga menerima duit suap senilai total Rp 500 juta dari pemenang proyek pembangunan Purbalingga Islamic Center tahap dua tahun 2018, dengan nilai proyek sekitar Rp 22 miliar.

Utut Mangkir dari Panggilan KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sepanjang-juli-2018-kpk-sudah-5-kali-lakukan-ott-ini-daftarnya_m_231769-scaled.jpg" alt="Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang suap hasil operasi tangkap tangan (OTT) Kalapas Sukamiksin Wahid Husein, beberapa waktu lalu" width="100%">
<figcaption>Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang suap hasil operasi tangkap tangan (OTT) Kalapas Sukamiksin Wahid Husein, beberapa waktu lalu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah Hari Raya Idul Fitri Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak pernah henti melakukan aksinya dalam memberantas para korupsi. Lembaga ini terus menangkap tangan pihak yang melakukan praktik suap menyuap. Terhitung sejak awal bulan Juli hingga sekarang, total sudah lima Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan dan begitu menyita perhatian publik. Berikut daftarnya: 1. OTT Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah Ahmadi Kedua kepala daerah ini tertangkap tangan oleh lembaga antirasuah dalam praktik suap menyuap pada (4/7) lalu. Kasus yang melilit mereka mengenai dugaan suap dalam menerima hadiah atau janji oleh Gubernur Aceh terkait pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) &nbsp;tahun anggaran 2018. Modus yang digunakan Irwandi yakni meminta komitmen fee atau jatah senilai 8 persen dari proyek yang dibiayai Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) dengan total Rp 8 Triliun. Jadi uang yang diminta Irwandi sejumlah Rp 1,5 Miliar. Namun saat OTT barang bukti yang ditemukan senilai Rp 500 juta. Uang tersebut diberikan oleh Bupati Bener Meriah melalui orang terdekat Gubernur untuk diberikan kepada Irwandi.&nbsp; Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka antara lain: Irwandi, Ahmadi dan dua orang dari sektor swasta yakni Hendri Yuzal serta Syaiful Bahri. Beberapa saksi juga telah diperiksa bahkan dicekal bepergian ke luar negeri, salah satu teman dekat Irwandi, Fenni Steffy Burase.&nbsp; Hingga saat ini lembaga antikorupsi ini masih terus menelusuri apa ada dugaan penerimaan sebelumnya yang diterina Irwandi, kemudian perihal aliran dana mengalir kemana dan pihak mana lagi yang diduga juga ikut terlibat. 2. OTT Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih dan Pemegang Saham Blackgold Natural Resources, Johannes Budisutrisno Kotjo OTT ini dilakukan pada (14/7). Dalam kasus ini Eni diduga sudah menerima suap senilai Rp 4,8 Miliar dalam empat kali penerimaan dari Johannes. Penerimaan uang tersebut terkait kasus penerimaan hadiah atau janji oleh anggota DPR RI atas kesepakatan kontrak kerjasama Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau.&nbsp; Eni meminta 2,5 persen untuk memuluskan proyek penandatanganan kerjasama terkait pembangunan PLTU Riau-1. Saat OTT dilakukan, barang bukti yang ditemukan sejumlah Rp 500 juta merupakan penerimaan keempat yang diterima Eni. Uang yang diminta Eni diberikan Johannes melalui keluarga dan staff Eni. Kasus ini tentu menarik perhatian publik karena menyeret nama Mensos Idrus Marham dan Dirut PLN Sofyan Basir. Mereka telah diperiksa lembaga antirasuah. Bahkan, pengeledahan sempat dilakukan di kediaman dan kantor Sofyan. Sedangkan Idrus telah diperiksa sebanyak dua kali sebagai saksi. Lembaga antirasuah ini mengaku akan terus menelusuri aliran dana yang diterima pihak lain atau pihak lain yang diduga mengetahui suap kasus ini.&nbsp; 3. OTT Bupati Labuhan Batu, Pangonal Harahap Belum genap seminggu kasus suap PLTU Riau-1 bergulir, lembaga antirasuah kembali melakukan OTT terhadap Bupati Labuhan Batu, Pangonal Harahap dan dua pihak swasta yakni Umar Ritonga dan Pemilik PT Binivian Konstruksi Abadi, Effendy Sahputra. Atas kasus suap menyuap tersebut, penyidik KPK telah menetapkan ketiganya sebagai tersangka pada (18/7). Dalam kasus ini, Pangonal meminta uang senilai Rp 3 Miliar dari proyek lingkungan di Labuhan Batu, Sumatera Utara. Saat OTT lembaga ini menemukan bukti transaksi senilai Rp 576 juta. Uang tersebut diterima Pangonal &nbsp;dari AT (orang kepercayaan Effendy) berhubungan dengan RSUD Rantaditerima diterimau Prapat Labuhan Batu. Kasus ini masih terus ditelusuri karena salah satu tersangka belum juga menyerahkan diri, yakni Umar Ritonga (orang kepercayaan Bupati) yang masuk dalam DPO, karena saat OTT terjadi dirinya melarikan diri. 4. OTT Kalapas Sukamiskin Wahid Husein Praktik Suap yang membetot perhatian publik lainnya ialah kasus yang menyeret Kalapas Sukamiskin, Wahid Husein serta suami dari Artis cantik Inneke, Fahmi Darmaswansyah. Atas kasus ini,&nbsp; KPK menetapkan tersangka terhadap Kalapas Sukamiskin Wahid Husein, Hendry Saputra (staff Wahid), Fahmi Darmawansyah (narapidana korupsi) dan Andri Rahmat (Tamping Fahmi) &nbsp;sebagai tersangka pada (21/7). Kasus ini bermula dari OTT yang dilakukan lembaga antirasuah dengan menemukan bukti dua buah mobil mewah serta uang senilai Rp 279.920.000 dan USD 1410. Selain itu juga adanya bukti catatan penerimaan yang dan dokumen pengiriman dan pembelian mobil.&nbsp; Barang bukti tersebut diduga diterima Wahid dari narapidana terkait fasilitas mewah, pemberian perizinan, maupun pemberian lainnya yang diterima di dalam Lapas Sukamiskin. Nama Artis Inneke ramai karena sempat diamankan oleh lembaga antirasuah. Namun, hingga saat ini statusnya hanya sebagai saksi. Adanya OTT ini membuat rumor yang beredar publik bahwa narapidana koruptor hidup mewah walau di dalam lapas. Menkumham dan Dirjen PAS juga dikritik untuk bebenah akan adanya peristiwa ini. Untuk itu, lembaga yang diketuai Agus Rahardjo ini akan terus menelusuri apa ada dugaan uang suap yang diterima Wahid dari narapidana lain, atau ada pihak besar lainnya yang terlibat.&nbsp; 5. OTT Bupati Lampung Selatan Tak lama berselang dari kasus OTT Kalapas Sukamiskin, Tim Satgas Penindakan KPK kembali melakukan operasi senyap. Dalam operasi kedap ini, lembaga antirasuah menciduk Bupati Lampung Selatan sekaligus adik kandung Ketua MPR Zulkifli Hasan, Zainudin Hasan. Dalam kasus ini selain menetapkan Zainudin sebagai tersangka, ada tiga pihak lain yakni Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan, Anjar Asmara, Anggota DPRD Provinsi Lampung, Agus Bhakti Nugroho dan Swasta CV 9, Naga Gilang Ramadan sebagai tersangka. Kasus ini terkait dengan proyek insfrastruktur di Dinas PUPR Pemkab Lampung Selatan. Zainudin meminta komitmen fee sebesar 10-17 persen dari 15 proyek dengan total nilai Rp 20 miliar.&nbsp; Saat OTT lembaga ini menemukan bukti sejumlah Rp 599 juta dari tangan Agus dan Anjar yang akan diberikan kepada Bupati agar memuluskan proyek penggadaan barang dan jasa di Kabupaten Lampung Selatan. Bahkan dana Taktis dinas PUPR digunakan untuk keperluan pribadi Bupati Zainudin.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Sepanjang Juli 2018, KPK Sudah 5 Kali Lakukan OTT, Ini Daftarnya!

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#daftar ott kpk

Berita Terkini