<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/21/Deltras-Sidoarjo-masuk-daftar-hitam-klub-Indonesia-yang-mendapatkan-sanksi-larangan-pendaftaran-pemain-di-tiga-periode-bursa-transfer-1100394941.jpg" alt="FIFA BAN: Deltras Sidoarjo masuk daftar hitam klub Indonesia yang mendapatkan sanksi larangan pendaftaran pemain di tiga periode bursa transfer. (Deltras Sidoarjo)" width="100%">
<figcaption>FIFA BAN: Deltras Sidoarjo masuk daftar hitam klub Indonesia yang mendapatkan sanksi larangan pendaftaran pemain di tiga periode bursa transfer. (Deltras Sidoarjo)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Deltras Sidoarjo, klub yang berkompetisi di Liga 2 Indonesia, kini harus menerima kenyataan pahit. Mereka masuk dalam daftar hitam FIFA, menyusul sembilan klub lainnya dari Liga Indonesia yang sudah lebih dulu mendapat sanksi. Bukannya berkurang, daftar hitam FIFA justru bertambah panjang dengan masuknya Deltras Sidoarjo per 13 Mei 2024. Keputusan FIFA ini memberikan sanksi larangan pendaftaran pemain di tiga periode bursa transfer, membuat Deltras Sidoarjo tidak dapat melakukan aktivitas transfer pemain dalam jangka waktu yang cukup lama. FIFA memperbarui daftar hitam klub-klub yang mendapatkan sanksi larangan bursa transfer pemain pada Senin, 20 Mei 2024. Sanksi ini diberikan FIFA kepada klub-klub yang memiliki masalah finansial serius dan belum menyelesaikan kewajiban mereka terhadap pemain. Deltras Sidoarjo menjadi tambahan terbaru dalam daftar yang sudah mencakup nama-nama besar seperti Persiwa Wamena, Persija Jakarta, Persikab, Persikabo 1973, Persiraja Banda Aceh, Barito Putera, PSM Makassar, PSS Sleman, dan Sada Sumut FC. Sanksi ini berarti Deltras Sidoarjo tidak diperkenankan melakukan transfer pemain selama tiga periode bursa transfer, baik untuk mendatangkan pemain baru maupun untuk mendaftarkan pemain yang baru direkrut. Larangan ini akan berdampak signifikan pada strategi tim dalam memperkuat skuad mereka di musim-musim mendatang. Deltras harus mencari solusi internal untuk mengatasi masalah ini, terutama dalam hal memperbaiki kondisi keuangan dan menyelesaikan masalah yang ada dengan pemain. Tidak seperti Persebaya Surabaya yang berhasil mengelola tim dengan baik dan terhindar dari daftar hitam FIFA, Deltras Sidoarjo kini harus menghadapi konsekuensi dari manajemen keuangan yang buruk. Kasus ini menunjukkan pentingnya manajemen keuangan yang sehat dan transparan dalam mengelola sebuah klub sepak bola. Sanksi FIFA ini tidak hanya mempengaruhi kinerja tim di lapangan, tetapi juga merusak reputasi klub di mata publik dan para pendukungnya. Untuk bisa keluar dari daftar hitam FIFA lebih cepat, Deltras Sidoarjo harus segera menyelesaikan masalah finansial mereka dan melapor kepada FIFA bahwa masalah tersebut telah dituntaskan. Sejauh ini, belum ada satu pun klub Indonesia yang berhasil keluar dari daftar hitam setelah masuk. Hal ini menunjukkan betapa sulitnya menyelesaikan masalah keuangan yang sudah berlarut-larut. Namun, Deltras Sidoarjo masih memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa mereka bisa bangkit dan menyelesaikan permasalahan ini. Sanksi ini diberikan FIFA kepada klub-klub yang ketahuan memiliki masalah finansial dalam timnya, yang biasanya terkait dengan gaji pemain yang belum dibayarkan, bonus yang tertunda, atau hutang-hutang lainnya. Untuk bisa keluar dari sanksi ini, klub harus menyelesaikan semua kewajiban finansial mereka kepada pemain dan pihak terkait, kemudian melapor kepada FIFA. Jika FIFA menyetujui bahwa masalah tersebut sudah diselesaikan, maka klub bisa dihapus dari daftar hitam dan kembali melakukan aktivitas transfer pemain. Kasus Deltras Sidoarjo ini juga menjadi pelajaran berharga bagi klub-klub lain di Indonesia. Manajemen yang buruk dan tidak transparan bisa berakibat fatal, baik bagi performa tim maupun reputasi klub. Penting bagi setiap klub untuk memiliki sistem manajemen keuangan yang baik, memastikan semua kewajiban finansial terpenuhi, dan menjaga komunikasi yang baik dengan pemain dan pihak terkait. Sepak bola adalah olahraga yang sangat bergantung pada manajemen tim yang baik, tidak hanya di lapangan tetapi juga di luar lapangan. Manajemen keuangan yang buruk bisa merusak moral pemain, mengganggu fokus tim, dan pada akhirnya berdampak negatif pada performa tim secara keseluruhan. Oleh karena itu, klub-klub harus belajar dari kasus ini dan berusaha untuk mengelola tim mereka dengan lebih baik. Sebagai penutup, kasus Deltras Sidoarjo yang masuk daftar hitam FIFA adalah sebuah peringatan bagi seluruh klub sepak bola di Indonesia. Pentingnya manajemen keuangan yang baik tidak bisa diabaikan. Klub harus memastikan bahwa mereka memenuhi semua kewajiban finansial mereka dan menjaga hubungan yang baik dengan pemain dan pihak terkait. Hanya dengan cara ini, klub bisa terhindar dari sanksi dan terus berkompetisi di level tertinggi sepak bola Indonesia. Dalam konteks ini, Deltras Sidoarjo harus segera mengambil langkah-langkah konkret untuk memperbaiki situasi mereka. Dengan komitmen yang kuat dan manajemen yang baik, tidak ada yang tidak mungkin. Semoga kasus ini menjadi titik balik bagi Deltras Sidoarjo untuk bangkit dan kembali berkompetisi dengan penuh semangat di Liga Indonesia.

Deltras Sidoarjo, klub yang berkompetisi di Liga 2 Indonesia, kini harus menerima kenyataan pahit setelah masuk daftar hitam FIFA.

Tidak Seperti Persebaya Surabaya, Deltras Sidoarjo Masuk Daftar Hitam FIFA Setelah Lolos Lisensi Klub AFC

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/07/219-Fakta-Rekanan-AA-Kediri-612822144.jpg" alt="Proses pengerjaan alun-alun Kediri sebelum dilakukan pemutusan kontrak / sumber: Radar Kediri" width="100%">
<figcaption>Proses pengerjaan alun-alun Kediri sebelum dilakukan pemutusan kontrak / sumber: Radar Kediri</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Pemutusan kontrak dengan PT Surya Graha Utama KSO Sidoarjo dengan kontraktor proyek Alun-Alun Kota Kediri, telah menciptakan masalah yang berkepanjangan. Sejak Kamis (30/11) lalu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kediri telah menghentikan proyek tersebut dan&nbsp;segera memasukkan kontraktor ini ke dalam daftar hitam (blacklist). Daftar hitam LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) adalah sebuah sistem yang digunakan oleh pemerintah untuk mencatat dan mempublikasikan informasi tentang perusahaan atau penyedia barang dan jasa. Penyedia barang dan jasa yang telah di-blacklist atau dilarang mengikuti proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dikarenakan berbagai alasan. Ini termasuk pelanggaran terhadap peraturan pengadaan, kegagalan dalam memenuhi kewajiban kontrak, atau perilaku tidak etis dalam proses pengadaan. Secara umum, dikutip dari laman BPK Jatim pada Kamis (7/12), fitur daftar hitam ini penting karena berbagai hal sebagai berikut. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013448882/putus-kontrak-dengan-pt-surya-graha-utama-pemkot-kediri-tunjuk-bpkp-untuk-audit-proyek-alun-alun-kota">Putus Kontrak dengan PT Surya Graha Utama, Pemkot Kediri Tunjuk BPKP untuk Audit Proyek Alun-Alun Kota</a> <ol> <li style="font-weight: 400;"> Transparansi dan Akuntabilitas</li> </ol> Menjamin transparansi dalam proses pengadaan pemerintah dan memastikan bahwa hanya perusahaan yang memenuhi standar dan berperilaku etis yang bisa mengikuti tender. <ol start="2"> <li style="font-weight: 400;"> Pencegahan Korupsi</li> </ol> Mengurangi risiko korupsi dan kolusi dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. <ol start="3"> <li style="font-weight: 400;"> Peningkatan Kualitas Pengadaan</li> </ol> Memotivasi penyedia barang dan jasa untuk mematuhi aturan dan standar yang ditetapkan, mengingat risiko dilarang ikut serta dalam lelang pemerintah. <ol start="4"> <li style="font-weight: 400;"> Perlindungan Kepentingan Publik</li> </ol> Memastikan bahwa proyek-proyek pemerintah dikerjakan oleh penyedia yang kompeten dan dapat diandalkan, yang penting untuk keberhasilan proyek dan penggunaan dana publik. Sedangkan, dikutip dari Jawa Pos Radar Kediri pada Kamis (7/12), surat blacklist untuk PT Surya Graha Utama KSO Sidoarjo akan segera dikeluarkan dalam beberapa hari. Menurut Peraturan Presiden (Perpres) No. 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sanksi blacklist dapat diberlakukan kepada kontraktor yang melanggar kontrak. Sanksi ini, yang tercantum dalam pasal 78 ayat 3, bisa berlaku jika kontraktor gagal memenuhi kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak mematuhi kewajiban selama masa pemeliharaan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/013448983/8-dampak-positif-beroperasinya-bandara-internasional-dhoho-kediri-mulai-dari-agrobisnis-hingga-pariwisata">8 Dampak Positif Beroperasinya Bandara Internasional Dhoho Kediri, Mulai dari Agrobisnis hingga Pariwisata</a> Sanksi blacklist berlaku selama satu tahun dan sanksi tambahan dapat dijatuhkan jika terjadi pelanggaran lebih serius. Ini termasuk pembayaran ganti rugi atau denda atas keterlambatan. Jika surat blacklist dari Dinas PUPR dikeluarkan, PT Surya Graha Utama KSO Sidoarjo akan dilarang mengikuti lelang proyek di Pemkot Kediri untuk setidaknya satu tahun ke depan. Nama mereka bisa dicantumkan dalam daftar blacklist di layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Pemkot Kediri, meskipun saat ini nama mereka belum terdaftar di situs tersebut. Pemutusan kontrak ini dilakukan oleh PUPR karena adanya keterlambatan dalam realisasi fisik dan diduga juga terdapat ketidaksesuaian spesifikasi dalam pemeriksaan kualitas beton. ***

Dinas PUPR Kota Kediri akan memasukkan kontraktor PT Surya Graha Utama KSO Sidoarjo ke dalam daftar hitam, karena berbagai hal.

Rekanan PT Surya Graha Utama dan Alun-Alun Kediri Terancam Blacklist, Apa Keuntungan Fitur Daftar Hitam?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/03/Bendera-India-1327868869.jpg" alt="Bendera negara India. Kebebasan beragama di India dinilai memburuk setiap tahun." width="100%">
<figcaption>Bendera negara India. Kebebasan beragama di India dinilai memburuk setiap tahun.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kebebasan beragama di India dinilai memburuk setiap tahun. Karena itu, Komisi Amerika Serikat untuk Kebebasan Beragama Internasional (USCIRF) meminta agar negara yang dipimpin Perdana Menteri (PM) Narendra Modi itu masuk daftar hitam kebebasan beragama. Seruan tersebut dilontarkan empat tahun berturut-turut. Panel independen AS itu mengungkapkan, pelanggaran atas kebebasan menjalankan keyakinan di India untuk golongan minoritas dilakukan secara sistematis, berkelanjutan, dan mengerikan. &rsquo;&rsquo;Pemerintah India, baik di tingkat nasional, negara bagian, maupun lokal, mempromosikan dan menerapkan kebijakan diskriminatif agama pada 2022. Itu termasuk UU yang menargetkan perubahan agama, hubungan antaragama, pemakaian jilbab dan penyembelihan sapi yang berdampak negatif terhadap umat Islam, Kristen, Sikh, Dalit, dan Adivasis (masyarakat adat dan suku yang terdaftar),&rsquo;&rsquo; bunyi laporan yang dirilis USCIRF pada Senin (1/5). Berdasar data pada laporan tersebut, dari 1,4 miliar penduduk India, 14 persennya adalah muslim. Lalu, sekitar 2 persen Kristen dan 1,7 persen Sikh. Hampir 80 persen penduduk negara itu adalah umat Hindu. Nah, pemerintah India terus menekan suara-suara kritis, terutama dari agama minoritas dan mereka yang membantu advokasi. USCIRF hanya menawarkan rekomendasi dan tidak punya kemampuan untuk menetapkan kebijakan. Harapan bahwa Departemen Luar Negeri akan mengadopsi usulan komisi itu sangat tipis. Sebab, saat ini Washington dan New Delhi terus memperkuat hubungan dalam upaya melawan pengaruh Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik. AS dan India mempertahankan hubungan bilateral yang kuat seputar perdagangan ekonomi dan teknologi. Perdagangan mencapai USD 120 miliar (Rp 1,8 kuadriliun) pada 2022. Itu menjadikan AS sebagai mitra dagang terbesar India. Presiden AS Joe Biden dan Modi juga berinteraksi dalam beberapa kesempatan. Termasuk KTT G20 dan G7 serta KTT Empat Pemimpin yang terdiri atas AS, India, Jepang, dan Australia. Sejauh ini, pemerintah India tidak segera menanggapi laporan terbaru itu. Namun, tahun lalu ketika USCIRF merekomendasikan hal serupa, Jubir Kementerian Luar Negeri India Arindam Bagchi menuduh pejabat senior AS membuat komentar yang kurang informasi dan bias. &rsquo;&rsquo;Sebagai masyarakat pluralistik alami, India menghargai kebebasan beragama dan hak asasi manusia,&rsquo;&rsquo; ujar Bagchi saat itu.

Pelanggaran atas kebebasan menjalankan keyakinan di India untuk minoritas dilakukan secara sistematis, berkelanjutan, dan mengerikan.

India Dinilai Terapkan Kebijakan Diskriminatif, Diusulkan Masuk Daftar Hitam Kebebasan Beragama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/saluran-drainase.jpg" alt="BELUM TUNTAS: Proyek saluran di Jalan Demak, Surabaya, masuk tahap penyelesaian dan pemasangan penutup Senin (12/12). (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>BELUM TUNTAS: Proyek saluran di Jalan Demak, Surabaya, masuk tahap penyelesaian dan pemasangan penutup Senin (12/12). (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Proyek perbaikan saluran (drainase) di Surabaya ternyata masih ada yang belum tuntas. Padahal tahun telah berganti. Anggaran perbaikan drainase itu menggunakan APBD 2022.  Sekretaris Komisi C DPRD Surabaya Agoeng Prasodjo mengatakan, Pemkot Surabaya wajib memasukkan para kontraktor yang molor atau tidak tepat waktu dalam pengerjaan proyek saluran ke daftar hitam. Terutama kontraktor yang menangani proyek yang sampai sekarang masih berjalan.  Salah satunya drainase di depan Taman Lalu Lintas, Kayoon. Lokasinya tepat di samping Kalimas. Pantauan JawaPos, beberapa alat berat masih terparkir di sana.  ”Pemkot perlu dipaparkan nanti kontraktor mana saja yang molor dan mereka juga ngembalikan dana,” kata Agoeng kepada JawaPos.  Politikus Golkar itu juga mengingatkan agar Pemkot Surabaya tak mepet-mepet dalam melakukan pengerjaan proyek fisik. Termasuk perbaikan drainase. Tahun ini, anggaran untuk sistem drainase di Surabaya mengalami peningkatan dari 2022.  Tahun lalu, anggaran drainase yang digerojok Pemkot Surabaya di angka Rp 541 miliar. Nah, tahun ini, menjadi Rp 867 miliar.  ”Karena itu, lelang proyek fisik jangan nanti-nanti. Apalagi mendekati musim hujan,” terang Agoeng.  Wakil Wali Kota Surabaya Armudji mengatakan, sistem drainase dibagi menjadi tiga sub kegiatan. Yaitu, operasi dan pemeliharaan sistem drainase, rehabilitasi saluran drainase perkotaan, serta pembangunan sistem drainase.  ”Kalau sistem drainase di Surabaya terdiri atas saluran primer, sekunder, dan tersier dengan didukung 67 rumah pompa serta 77 bozem (tempat penampungan air),” kata Armudji atau yang akrab disapa Cak Ji itu.  Sebelumnya, Eri Cahyadi selaku Wali Kota Surabaya menargetkan seluruh proyek fisik drainase tuntas di awal Desember. Namun, target itu tidak sesuai rencana.

Hingga Kini Masih Ada Proyek Drainase Surabaya Belum Tuntas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Ketua-DPR-Puan-Maharani-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Ketua DPR Puan Maharani. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ketua DPR Puan Maharani. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian kesehatan (Kemenkes) melaporkan sebanyak 3.830 orang yang positif Covid-19 terdeteksi berkeliaran di tempat umum termasuk mal, bandara, stasiun, hingga restoran. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPR Puan Maharani meminta Satgas Penanganan Covid-19 menerjunkan tim reaksi cepat jika mengetahui adanya orang berstatus hitam yang berkeliaran di tempat umum. Puan menilai, aplikasi PeduliLindungi bisa menjadi dasar pelacakan (tracing).  “Pasien-pasien Covid-19 yang berada di tempat umum agar segera dikarantina untuk menghindari penularan, dan dirawat sebaik mungkin hingga mereka sembuh,” ujar Puan kepada wartawan, Rabu (15/9).  Politikus PDIP ini juga meminta seluruh pihak tetap waspada dan tidak lengah walapun laju penularan Covid-19 terus menurun. Kewaspadaan justru perlu ditingkatkan mengingat mulai terjadi pengabaian prosedur, seperti tiga ribuan lebih orang yang kedapatan berkeliaran meski terpapar Covid-19.  “Hal ini menandakan perlunya pengetatan pengawasan. Walaupun PPKM terus mengalami tren penurunan status, jangan lengah, jangan kendor, agar tidak lagi terjadi lonjakan kasus lagi,” katanya.  Puan menuturkan, melandainya kasus Covid-19 di tanah air harus dijadikan momentum untuk berbenah, siapkan infrastruktur kesehatan, terutama infrastruktur khusus untuk menangani kasus-kasus Covid-19.  Dengan infrastruktur kesehatan yang memadai, diharapkan tidak ada lagi gelombang Covid-19 berikutnya. Puan mengatakan, sarana dan prasarana bagi masyarakat terkait Covid-19 juga harus dimaksimalkan.  “Sehingga tidak lagi terjadi kekurangan bed bagi pasien Covid-19 di rumah sakit, kelangkaan oksigen, obat-obatan, dan lain sebagainya,” ujar mantan Menko PMK itu.  Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan sebanyak 3.830 orang positif Covid-19 masih melakukan mobilitas di luar rumah. Budi menuturkan, mereka terdeteksi melakukan aktivitas di luar rumah lantaran terekam dalam aplikasi PeduliLindungi.  "Kita bisa lihat suprisingly tetap saja ada 3.830 orang yang masuk kategori hitam. Hitam itu artinya positif Covid-19 tapi masih jalan-jalan," ujar Budi.  Budi menjelaskan dari 3.830 orang yang 'bergentayangan' tertular Covid-19 tersebut setidaknya 3.000 orang masih berjalan-jalan di mal, kemudian 43 orang masuk bandara, 63 orang berpergian dengan kereta, dan 55 orang berkunjung ke restoran.  "Padahal orang-orang ini adalah orang-orang yang sudah teridentifikasi positif Covid-19 yang harusnya stay di rumah atau isolasi terpusat," katanya.

3.830 Orang Positif Covid-19 Keluyuran, Satgas Harus Lakukan Karantina

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Bendera-Tiongkok-dan-AS-Al-Jazeera.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah pakar dan analis membahas kemungkinan Tiongkok telah membuat daftar hitam yang dapat digunakan untuk menghukum perusahaan teknologi Amerika Serikat. Namun, para pejabat mengatakan pejabat tinggi Tiongkok mengalami dilema dan ragu-ragu untuk menarik pelatuknya. Mereka berpendapat bahwa keputusan dalam daftar tersebut harus menunggu sampai setelah pemilihan presiden AS pada November 2020 mendatang.  Seperti dilansir dari <a href="https://www.wsj.com/articles/chinese-leaders-split-over-releasing-blacklist-of-u-s-companies-11600708688">Wall Street Journal</a>, perdebatan tersebut menyoroti upaya Tiongkok yang terus menangkis manuver Presiden AS Donald Trump. Sejauh ini, para pejabat Tiongkok telah mencoba untuk menanggapi tindakan AS dengan cara yang sama. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/11/09/2020/hubungan-memanas-92-persen-perusahaan-as-ogah-hengkang-dari-tiongkok/">Hubungan Memanas, 92 Persen Perusahaan AS Ogah Hengkang dari Tiongkok</a></li> </ul> Tiongkok pertama kali mengumumkan rencananya untuk membuat daftar hitam entitas AS pada Mei 2019, segera setelah raksasa telekomunikasi AS membatasi akses Huawei Technologies Co. ke komponen dan teknologi AS. Akan tetapi, Tiongkok menahan diri untuk menentukan perusahaan atau individu dalam daftar tersebut karena negosiator perdagangan kedua negara terlibat dalam pembicaraan yang akhirnya mengarah pada penandatanganan perjanjian dagang fase satu pada Januari.  Karena pemerintahan Trump telah mengintensifkan serangannya terhadap beberapa perusahaan paling terkenal di Tiongkok, termasuk Tencent Holdings Inc., yang menjalankan aplikasi WeChat, daftar hitam itu dinilai menjadi semakin mendesak.  Dalam beberapa pekan terakhir, sebuah lembaga yang dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri Tiongkok Hu Chunhua, telah meningkatkan finalisasi daftar entitas yang masuk dalam daftar hitam.  Kementerian Perdagangan Tiongkok memberikan rincian lebih lanjut yang mengindikasikan daftar itu hampir selesai. Isinya, perusahaan dan individu yang masuk daftar hitam akan dilarang menjual ke dan membeli dari Tiongkok dan berinvestasi di negara itu. Namun, sekali lagi pejabat menahan diri untuk tidak mengungkapkan nama perusahaan yang dimaksud.  Kementerian tersebut mengatakan dalam pernyataannya bahwa daftar tersebut sangat dibatasi untuk sejumlah kecil entitas asing ilegal. Para pejabat sekarang memperdebatkan kapandaftar tersebut dipublikasikan.  "Mereka (Tiongkok) sangat disiplin untuk tidak terpancing untuk melakukan sesuatu yang terlalu buruk terhadap perusahaan AS,” kata Kepala Kebijakan Teknologi Global di Eurasia Group, Paul Triolo, sebuah perusahaan konsultan yang berbasis di New York.  Ketika pertama kali menyiapkan daftar, Tiongkok melihat seberapa besar perusahaan teknologinya sendiri bergantung pada pemasok Amerika. Hubungan pun memburuk dengan cepat sejak saat itu.  Beberapa pejabat senior, termasuk Liu He, kepala negosiator perdagangan Beijing dengan Washington, sekarang khawatir bahwa menerbitkan daftar tersebut dapat memprovokasi AS untuk mengambil tindakan yang lebih keras dan berpendapat bahwa keputusan harus menunggu sampai setelah pilpres AS.  Sementara itu, otoritas Tiongkok telah menghukum beberapa perusahaan AS yang berbisnis di Tiongkok. Namun, Tiongkok tetap waspada untuk menakut-nakuti perusahaan asing pada saat meningkatnya angka pengangguran. Tiongkok juga membutuhkan impor asing, terutama semikonduktor dan perlengkapan berteknologi tinggi lainnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=6X0Ff8R-4P0

Tiongkok Disebut Alami Dilema Umumkan Daftar Hitam Perusahaan AS

daftar hitam

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#daftar hitam