<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/INVESTASI-SYARIAH.jpg" alt="Prinsip larangan investasi syariah." width="100%">
<figcaption>Prinsip larangan investasi syariah.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Investasi syariah menunjukkan trendnya yang semakin laris. Salah satu jenisnya yaitu saham syariah yang menunjukkan pertumbuhan hingga 500 emiten saham syariah yang ada di Daftar Efek Syariah (DES) pada periode kedua di tahun 2021. Dalam investasi syariah online, investasi dijalankan secara online pun bisa namun tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keislaman seperti riba, alkohol, judi, dan pornografi, seperti dilansir dari <a href="https://tabungwakaf.com/investasi-syariah-online/?utm_source=https%3A%2F%2Fwww.jawapos.com%2F&amp;utm_medium=https%3A%2F%2Fwww.jawapos.com%2F&amp;utm_campaign=investasi+syariah+&amp;utm_id=https%3A%2F%2Fwww.jawapos.com%2F">Tabung Wakaf Dompet Dhuafa</a>. . Maka dari itu, investasi syariah memiliki prinsip-prinsip syariah yang diatur oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No.80/DSN-MUI/III/2011. Fatwa tersebut mengatur investasi yang dibolehkan dan dilarang syariat karena bertentangan dengan prinsip syariah. Lantas, apa saja prinsip dan hal-hal yang dilarang agar investasi syariah menghasilkan keuntungan yang halal dalam jangka panjang? Simak uraian ini hingga tuntas, ya!  1. Prinsip Larangan Maysir Maysir adalah kegiatan yang melibatkan perjudian. Bagi yang menang taruhan, maka ia akan mengambil bagiannya. Dengan kata lain, maysir mencakup transaksi bisnis yang mengandung unsur spekulasi atau judi dengan risiko tinggi, seperti yang dikutip dari K.H. Izzuddin Edi Siswanto,Lc., M.A., Ph.D selaku Dewan Pengawas Syariah <a href="https://www.dompetdhuafa.org/?utm_source=https%3A%2F%2Fwww.jawapos.com%2F&amp;utm_medium=https%3A%2F%2Fwww.jawapos.com%2F&amp;utm_campaign=investasi%20syariah%20&amp;utm_id=https%3A%2F%2Fwww.jawapos.com%2F">Dompet Dhuafa</a>.  Dalil larangan maysir tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 90 sebagai berikut:  “wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaithan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”  2. Larangan Gharar dalam Jual Beli Gharar adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya. Dengan kata lain, gharar merupakan jenis transaksi tidak jelas, tidak transparan, serta tersembunyi bagi pihak yang melakukan jual beli.  Gharar termasuk perbuatan yang dilarang dalam prinsip investasi syariah karena mengandung unsur ketidakpastian. Jika tidak dicegah, maka dikhawatirkan akan terjadi penipuan karena tidak ada tawaran untuk memilih atau menawar harga.  Selain itu, gharar menimbulkan spekulasi karena pembeli tidak menjelaskan secara detail kondisi barang atau jasa. Misalkan, seseorang menjual barang di kotak dengan harga Rp250.000, namun penjual tidak menjelaskan jenis dan spesifikasi fisik barang. Karena tidak dijelaskan wujudnya, maka menimbulkan spekulasi atau untung-untungan dalam mendapatkan barang yang diinginkan.  3. Tidak Berinvestasi ke Unsur-Unsur Haram Investasi syariah berpedoman pada sumber pendanaan yang berasal dari sumber halal. Transaksi yang proses atau underlyingnya mengandung unsur-unsur yang diharamkan dalam Islam tidak boleh dipraktikkan pada investasi syariah, seperti adanya manipulasi, penipuan, atau barang-barang yang diharamkan.  Dalil larangan memakan atau menggunakan barang haram tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 3:  حُرِّمَتۡ عَلَیۡکُمُ الۡمَیۡتَۃُ وَ الدَّمُ وَ لَحۡمُ الۡخِنۡزِیۡرِ وَ مَاۤ اُہِلَّ لِغَیۡرِ اللّٰہِ بِہٖ وَ الۡمُنۡخَنِقَۃُ وَ الۡمَوۡقُوۡذَۃُ وَ الۡمُتَرَدِّیَۃُ وَ النَّطِیۡحَۃُ وَ مَاۤ اَکَلَ السَّبُعُ اِلَّا مَا ذَکَّیۡتُمۡ ۟ وَ مَا ذُبِحَ عَلَی النُّصُبِ وَ اَنۡ تَسۡتَقۡسِمُوۡا بِالۡاَزۡلَامِ ؕ ذٰلِکُمۡ فِسۡقٌ ؕ  Hurrimat 'alaikumul-maitatu wad-damu wa lamul-khinzri wa m uhilla ligairillhi bih wal-munkhaniqatu wal-mauqatu wal-mutaraddiyatu wan-naatu wa m akalas-sabu'u ill m akkaitum, wa m ubia 'alan-nuubi wa an tastaqsim bil-azlm, likum fisq  Artinya: Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah: yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan anak panah, (karena) itu suatu perbuatan fasik.  4. Investasi Syariah Menerapkan Prinsip Tidak Riba Melansir dari Fatwa MUI, riba pada investasi adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi (al-amwal al-ribawiyah) dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak. Dalam fiqh muamalah, riba artinya tumbuh dan membesar dalam bentuk ekstra atau imbalan tambahan dalam pembayaran.  Melansir pada buku Fiqh Muamalah yang ditulis Akhmad Farroh Hasan, mazhab Syafi’iyah menjelaskan bahwa riba adalah transaksi dengan imbalan tertentu yang tidak diketahui keserupaan takarannya ataupun waktu dilaksanakan transaksi atau dengan penundaan masa penyerahan kedua barang yang dipertukarkan salah satunya. Dalam dunia investasi konvensional, contoh riba yaitu bunga yang dikenakan kepada simpanan bank atau nasabah saat memiliki pinjaman dari bank.  Lain halnya dengan investasi syariah yang menerapkan prinsip dengan tidak menggunakan riba sebagai hasil timbal balik, baik bank kepada nasabah atau sebaliknya. Sistem yang diterapkan oleh investasi syariah adalah sistem bagi hasil yang disebut mudharabah.  Mudharabah adalah akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih dengan kondisi pihak pertama menyediakan modal dan pihak kedua menyediakan tenaga dan keahlian, seperti dilansir dari Fiqh Muamalah Akhmad Farroh Hasan. Pembagian keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Jika rugi, maka pihak pertama sebagai pemilik modal yang menanggung sepenuhnya, bukan pihak yang mengeluarkan tenaga dan keahlian. Tidak ada biaya tambahan untuk mengganti kerugian bagi kedua belah pihak.  Wakaf adalah salah satu contoh instrumen syariah yang menerapkan sistem mudharabah. Hasil surplus wakaf dibagi dengan skema yang telah disepakati antara wakif (seseorang yang memberikan aset wakaf) dan nadzir selaku pengelola. Jika defisit atau mengalami kerugian, maka dibebankan kepada wakif karena harta wakaf tidak bisa lepas dari wakif. Lalu, tidak ada biaya ekstra yang diterapkan sebagai pengganti defisit.  5. Tadlis Tadlis adalah tindakan menyembunyikan kecacatan objek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah objek akad tersebut sempurna atau tidak cacat. Tadlis merupakan salah satu bentuk penipuan karena penjual tidak memberikan informasi barang atau jasa secara lengkap. Kondisi tersebut menyebabkan salah satu pihak tidak mengetahui informasi, sedangkan pihak lain tahu info tersebut.  Investasi syariah melarang tadlis supaya investor tahu sepenuhnya kondisi asetnya. Contohnya, investor mengetahui dengan jelas proyeksi reksadana syariah yang diinvestasikan, seperti memuat keterangan grafik proyeksi keuntungan atau kerugian.  Itulah penjelasan tentang prinsip larangan dalam investasi syariah supaya hasil keuntungan dibagi dengan prinsip mudharabah dan berjangka panjang. Selain investasi untuk dunia, mari beramal untuk akhirat dengan berwakaf. Wakaf merupakan investasi kebaikan yang beramal jariyah. Mari ikuti dan terlibat dalam gerakan Wakaferse 2022 dengan patungan berwakaf mulai dari Rp10.000. Yuk, temukan kebaikan wakaf di Dompet Dhuafa dengan klik <a href="https://donasi.dompetdhuafa.org/wakaf/?utm_source=https%3A%2F%2Fwww.jawapos.com%2F&amp;utm_medium=https%3A%2F%2Fwww.jawapos.com%2F&amp;utm_campaign=investasi+syariah+&amp;utm_id=https%3A%2F%2Fwww.jawapos.com%2F">tautan ini sekarang</a>.  &nbsp;

5 Prinsip Larangan dalam Investasi Syariah Agar Cuan Jangka Panjang

daftar efek syariah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#daftar efek syariah

Berita Terkini

5 Prinsip Larangan dalam Investasi Syariah Agar Cuan Jangka Panjang

Download Aplikasi JawaPos.com