<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/pilih_dinding_1.jpg" alt="GOTONG ROYONG: Warga bahu membahu membangun risha setelah desa mereka porak-poranda akibat gempa dahsyah di Lombok Barat pada 2018. (LOMBOK POST)" width="100%">
<figcaption>GOTONG ROYONG: Warga bahu membahu membangun risha setelah desa mereka porak-poranda akibat gempa dahsyah di Lombok Barat pada 2018. (LOMBOK POST)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia merupakan wilayah yang tingkat kerawanan bencananya cukup tinggi jika ditinjau dari kondisi geografisnya. Sebab, selain dilewati tiga lempeng tektonik, ada lebih dari 200 sesar aktif di negara ini. Salah satunya adalah sesar Cimandiri yang disebut-sebut memicu gempa bumi 5,6 skala Richter di Kabupaten Cianjur pada 21 November lalu.  "Sesar Cimandiri membujur dari Teluk Pelabuhan Ratu sampai sekitar Padalarang. Pada sesar ini terdapat akumulasi tegangan tektonik yang menjadi gaya penerus gempa,” ungkap Dekan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB Irwan Meilano kepada Jawa Pos pada Selasa (22/11).  Secara pendekatan geologi, sesar merupakan pemicu gempa yang independen. Artinya, tidak dipengaruhi gempa-gempa sebelumnya. ’’Sehingga ada potensi gempa yang signifikan terjadi di masa depan,” kata Irwan.  Dia menambahkan, bukan baru kali ini pergerakan sesar Cimandiri memicu gempa. Gempa dengan kekuatan yang hampir sama dengan Senin lalu pernah terjadi pada 1970-an. "Ada pembelajaran yang bisa dipetik dari bencana tersebut. Concern utama berada pada pemerintah (pusat) dan pemda. Perlu ada upaya untuk memahami bahwa daerah tersebut memang berpotensi gempa,” terangnya.  Dia meminta supaya penataan ruang lebih memperhatikan kaidah pembangunan yang sesuai dengan struktur geologi. Selain itu, jarak dengan sumber gempa perlu dipertimbangkan. Itu tidak hanya berlaku di Kabupaten Cianjur, tapi juga di seluruh wilayah Indonesia.  Selain itu, Irwan menggarisbawahi pentingnya pemahaman masyarakat terhadap bencana. Terutama, mereka yang tinggal di daerah rawan gempa. Dengan demikian, jika terjadi bencana, proses mitigasi akan menjadi lebih mudah.  Dosen Teknik Geodesi dan Geomatika ITB itu menambahkan, ketika bencana terjadi, ada waktu sekitar 30 menit bagi warga yang terdampak untuk melakukan evakuasi.

Waspada karena Sadar Rawan Bencana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/penting-soal-rumah.jpg" alt="PAKAR: Priyo Suprobo menunjukkan struktur bangunan yang mudah roboh dalam evaluasi pascagempa Cianjur di Departemen Teknik Sipil ITS. (ROBERTUS RIZKY/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>PAKAR: Priyo Suprobo menunjukkan struktur bangunan yang mudah roboh dalam evaluasi pascagempa Cianjur di Departemen Teknik Sipil ITS. (ROBERTUS RIZKY/JAWA POS)</figcaption>
</figure>DARI skalanya, gempa yang mengguncang Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, tidak termasuk gempa besar. Karena itu, terenggutnya 310 nyawa sangat disayangkan. Berikut wawancara wartawan Jawa Pos SEPTINDA AYU dengan Priyo Suprobo, anggota Pusat Studi Gempa Nasional (Pusgen) yang juga rektor ITS periode 2007–2011.  Bagaimana pendapat Anda tentang gempa Cianjur?  Kita prihatin dan berbelasungkawa. Kalau dilihat dari besarnya, magnitudo 5,6 semestinya tidak separah itu.  Menurut Anda, apa yang menyebabkan banyaknya korban meninggal dunia?  Sebagian besar korban tertimpa reruntuhan rumah. Ada juga yang tertimbun longsor akibat pergeseran tanah. Itu karena rumah penduduk di sana tidak dibuat dengan benar sesuai standar bangunan tahan gempa. Rumah-rumah dibikin seadanya dan dikerjakan sendiri.  Bagaimana kondisi rumah-rumah di Indonesia?  Kita tidak care dengan rumah tinggal atau rumah sederhana. Hanya gedung tinggi yang dikerjakan oleh insinyur yang bersertifikat. Rumah sederhana dikerjakan oleh tukang, mandor, dan kontraktor yang tidak bersertifikat. Karena itu tidak memenuhi standar bangunan tahan gempa. Kebanyakan kesalahan mereka adalah tidak memenuhi detail penulangan sesuai standarnya. Biasanya ada tulangan yang dicuri. Balok pengikat yang saya sarankan maksimal ketebalannya 15 sentimeter. Tetapi, yang saya amati, bangunan rumah kebanyakan lebih dari 20 sentimeter. Jadi tidak bisa menahan gempa. Rumah sederhana atau non engineered structure, jika terjadi gempa, 90 persen bangunan akan roboh karena tidak memenuhi syarat.  Apakah tukang, mandor, dan kontraktor harus disertifikasi?  Ya. Seharusnya tukang, mandor, dan kontraktor disertifikasi. Mereka diberi kursus singkat tentang kaidah rumah atau gedung tahan gempa. Semua pekerja dan penyedia jasa harus bersertifikat. Lembaga yang melaksanakan sertifikasi adalah lembaga pengembangan jasa konstruksi (LPJK).  Apa saja tugas pemerintah?  Pemerintah daerah harus menyosialisasikan peraturan bangunan tahan gempa yang sudah disusun sejak 2009. Peraturan bangunan tahan gempa tersebut juga sama dengan di negara rawan gempa lainnya seperti India, Nepal, Filipina, Myanmar, Turki, dan Meksiko.  Bagaimana dengan peta gempa di Indonesia?  Pusgen sudah membuat peta gempa di Indonesia. Hampir seluruh wilayah rawan gempa. Pulau Jawa masuk zona merah. Yang meningkat ada di Jawa Timur dan Jawa Barat. Jawa Timur di area pantai selatan. Surabaya juga berpotensi gempa.

Penting, Sertifikasi Tukang, Mandor, dan Kontraktor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/pilih_dinding.jpg" alt="TERBUKA: Penghuni rumah instan sederhana sehat (risha) menggendong bayinya di depan pintu yang b aru terpasang kusen saja di Desa Wadon. (LOMBOK POST)" width="100%">
<figcaption>TERBUKA: Penghuni rumah instan sederhana sehat (risha) menggendong bayinya di depan pintu yang b aru terpasang kusen saja di Desa Wadon. (LOMBOK POST)</figcaption>
</figure>Lebih dari 300 nyawa melayang akibat gempa bumi berkekuatan 5,6 skala Richter (SR) di Kabupaten Cianjur pada Senin (21/11) siang lalu. Penyebab kematiannya masih sama, reruntuhan bangunan-bangunan yang rapuh. Tidak adakah cara untuk mencegah jatuhnya korban jiwa?  ---  PER Jumat (25/11) lalu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bahwa gempa Cianjur telah meluluhlantakkan 56.311 rumah. Selain itu, ada 363 sekolah yang rusak. Ditambah 144 tempat ibadah, 3 fasilitas kesehatan, dan 16 kantor.  ”Ini diperparah dengan realitas bahwa struktur bangunan di wilayah terdampak tidak memenuhi standar tahan gempa,” ungkap Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati kepada Jawa Pos kemarin (26/11).  Area permukiman, tambah Dwikorita, memang berdiri di atas tanah aluvial lunak dan koluvial yang jenuh air akibat hujan. Kondisi itu memicu resonansi gelombang gempa sehingga dampak getarannya makin parah. Riwayatnya, area tersebut memang beberapa kali dilanda gempa. Dalam hitungan siklus, menurut dia, gempa bisa berulang dalam kurun dua dekade.  Selain edukasi kebencanaan yang terus-menerus dan berkelanjutan, Dwikorita menegaskan bahwa tata ruang dan wilayah di lokasi rawan bencana harus benar-benar dievaluasi. Aspek keadaan alam yang menjadi salah satu faktor penting dalam tata ruang dan wilayah juga harus diperhatikan. Jangan sampai ada permukiman atau infrastruktur penting yang dibangun di jalur patahan aktif.  Arsitek Yu Sing menegaskan bahwa hidup di wilayah rawan bencana memang harus dibarengi dengan kewaspadaan. Sebenarnya, soal bangunan, nenek moyang bangsa Indonesia sudah mewariskan ilmu mereka lewat struktur rumah adat. Tidak hanya beragam bentuknya, tapi juga bervariasi bahan bakunya. Itu karena disesuaikan dengan kondisi alam dan ancamannya.  Sebelum membangun atau memilih rumah tinggal di suatu wilayah, masyarakat wajib mengenali risikonya. ”Lalu pikirkan adaptasi yang dilakukan seperti apa,” ujar Yu Sing saat dihubungi Jawa Pos pada Rabu (23/11) lalu.  Di wilayah dengan risiko gempa tinggi, Yu Sing menyarankan pembangunan rumah dengan menggunakan bahan alami seperti kayu atau bambu. Namun, tentu saja industri harus memberikan dukungan lewat pengolahan bahan-bahan itu agar awet. Dia tidak sepakat dengan anggapan pemerintah tentang rumah dari bahan alami yang tidak layak huni. Sedangkan untuk membangun rumah layak huni yang berdinding beton, dibutuhkan biaya besar.  ”Sebenarnya bisa menggunakan dinding bambu plester,” kata Yu Sing. Lebih lanjut, founder Studio Akanoma itu menerangkan bahwa dinding yang dia maksud punya penampang seperti tembok beton. Namun, strukturnya terbuat dari rangka kayu atau bambu atau besi hollow. Tulangannya terbuat dari kawat anyam atau anyaman bambu. Setelah itu diplester setebal 3 sampai 4 sentimeter agar terlihat rapi.  Lalu bagaimana dengan rumah-rumah yang telanjur berdiri? Yu Sing menyarankan untuk melakukan sedikit renovasi dengan menambahkan ferosemen. Yakni dengan melapisi anyaman kawat pada dua sisi bata. Setelah itu diplester dengan adonan semen. Teknik tersebut lebih mudah dan murah ketimbang menambahkan tulangan kolom atau balok beton pada bangunan. Teknik itu telah diujicobakan oleh Teddy Boen, akademisi Teknik Sipil ITB.  Plt Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi BNPB Abdul Muhari mengungkapkan, selain membangun kembali rumah-rumah wilayah terdampak untuk menjadi tahan gempa, perlu juga memperhatikan kondisi bangunan lainnya. Yakni sekitar 50 juta bangunan eksis yang tidak diketahui statusnya. Apakah bangunan-bangunan itu tahan gempa atau tidak.  ”Jadi, ke depan, yang harus kita dahulukan adalah penguatan bangunan yang sudah ada,” jelasnya. Kini BNPB mulai mengumpulkan hasil riset terapan tentang bangunan tahan gempa. Selanjutnya, BNPB akan mereplikasinya agar segera bisa diujicobakan.  Sementara itu, penduduk Desa Wadon di Lombok Barat, yang empat tahun lalu menjadi korban gempa bumi berkekuatan 7 SR, sudah nyaman tinggal di rumah-rumah tahan gempa (RTG). Sejauh ini riko (rumah instan konvensional), rika (rumah instan kayu), dan risha (rumah instan sederhana sehat) merupakan jenis RTG yang paling diminati.  ”Terserah kita mau pilih yang mana,” kata Abdul Rasyd, penghuni riko, ketika dijumpai Jawa Pos Group Lombok Post. Riko lebih mirip rumah permanen biasa. Namun, dindingnya terdiri dari batu bata setinggi 1 meter dan pada bagian atasnya dilengkapi dengan kalsibot.  Dibandingkan dua jenis populer lainnya, riko memang relatif lebih kokoh. Beberapa kali gempa melanda kawasan itu dalam kurun empat tahun terakhir. Guncangannya lebih terasa di bangunan risha dan rika. ”Mungkin karena bangunan risha dan rika dirakit menggunakan baut,” ungkap Khusnul, penghuni risha.  Risha dirakit dari beton khusus. Pengaitnya adalah baut besar. Dengan demikian, saat gempa terjadi, rumah akan mengikuti pergerakan gempa. Sedangkan rika terbuat dari kayu. Dinding rumah itu adalah perpaduan antara batu bata setinggi 1 meter dan kayu. Jika struktur bangunan dan materi dindingnya berbeda, atap seluruh bangunan RTG sama, yakni kerangka baja ringan.

Menyoal Bangunan-Bangunan Tak Tahan Gempa di Negara Rawan Bencana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/IMG_1267-1.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memantau alat-alat bantuan untuk antisipasi bencana. Humas Pemkto Surabaya" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memantau alat-alat bantuan untuk antisipasi bencana. Humas Pemkto Surabaya</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus melakukan pemetaan wilayah-wilayah rawan genangan, pohon tumbang, hingga banjir rob. Wilayah pesisir menjadi fokus utama Pemkot Surabaya.  Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengaku saat ini menyiapkan antisipasi pencegahan bencana di wilayah-wilayah tersebut. ”Kami gandeng lurah, camat, RT/RW, di tiap wilayah. Jadi pencegahan lebih dekat dengan masyarakat,” terang Eri pada Selasa (16/11).  Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu mengaku sudah mengirimkan pencegahan dan informasi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kota Surabaya. Sehingga, masing-masing pejabat sudah memahami apa yang harus dilakukan.  ”Kami sudah siapkan antisipasi pencegahan untuk menghadapi dampak datangnya perubahan cuaca,” terang Eri.  Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BPB) dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya Irvan Widyanto menjelaskan, bencana merupakan peristiwa yang tidak dapat dihindari, tapi dapat disiasati. Untuk mengatasi bencana dibutuhkan pengetahuan dan tindakan tepat yang harus dilakukan.  ”Jadi, kita berharap kepada semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat lebih meningkatkan pengawasan, kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dengan memiliki pengetahuan tentang mitigasi bencana itu,” terang Irvan.  Pemkot Surabaya bersama semua pihak mengupayakan mitigasi bencana berbasis masyarakat. Dia berharap masyarakat memahami dan menyadari ketika ada perubahan cuaca, harus berbuat apa dan harus berlindung dimana.  Mantan Kasatpol PP Kota Surabaya itu menjelaskan, pihaknya sudah memetakan potensi bencana di Kota Pahlawan. Di antaranya genangan, angin puting beliung, pohon tumbang, dan banjir rob. Pemkot sudah memetakan titik genangan secara detail, mulai dari kelurahan dan kecamatan hingga luasan dan ketinggian genangan tersebut.  ”Kami sudah menyiagakan sekitar 60 rumah pompa di berbagai titik di Surabaya. Kami juga sudah membuat SOP genangan, SOP pohon tumbang, SOP puting beliung, dan SOP banjir rob. Pemetaan bencana beserta SOP-nya itu sudah kami sampaikan kepada camat dan lurah untuk selanjutnya disampaikan kepada warga,” papar Irvan.  Dia menambahkan, persoalan bencana tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah saja, tapi juga harus bersama masyarakat. Pemkot menyediakan layanan Command Center 112. ”Kita siapkan petugas 24 jam nonstop, termasuk teman-teman PMK, Satpol PP dan semua pasukan sudah siap siaga,” tegas Irvan.  ”Jadi, silakan semuanya dikomunikasikan melalui 112, yang paling penting masyarakat bersama-sama melakukan kerja bakti. Dengan mitigasi bencana berbasis masyarakat ini, kami berharap semua bencana di Surabaya bisa kita antisipasi bersama,” tambah dia.

Pemkot Surabaya Petakan Wilayah Bencana, Utamakan Daerah Pesisir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/BANJIR-KALSEL-1.jpg" alt="Warga melintasi banjir yang menggenangi kawasan padat penduduk di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Jumat (15/1/2021).. Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor menyatakan peningkatan status siaga darurat menjadi tanggap darurat, keputusan itu diambi" width="100%">
<figcaption>Warga melintasi banjir yang menggenangi kawasan padat penduduk di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Jumat (15/1/2021).. Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor menyatakan peningkatan status siaga darurat menjadi tanggap darurat, keputusan itu diambi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rangkaian bencana alam yang terjadi di sejumlah daerah di Tanah Air seharusnya menjadi pertanda agar pemerintah segera menata ulang wilayah pemukiman dan sarat kegiatan publik dengan menghindari wilayah rawan bencana.  "Semua kita harus sadar bahwa kita hidup di negeri yang rawan dengan bencana alam, menata ulang wilayah hunian di setiap daerah rawan bencana merupakan langkah yang harus segera dilakukan," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangannya, Selasa (19/1).  Menurut Lestari, sejumlah bencana seperti tanah longsor, banjir, gempa bumi dan meletusnya gunung berapi yang menimbulkan banyak korban jiwa dan infrastruktur yang terjadi saat ini adalah sinyal kuat bagi para pemangku kepentingan, untuk segera memetakan wilayah-wilayah rawan bencana di tanah air.  Hasil dari langkah pemetaan tersebut, jelas Rerie, sapaan akrab Lestari, harus segera diikuti dengan upaya menata ulang wilayah hunian dan pusat kegiatan masyarakat agar menjauh dari wilayah rawan bencana alam.  "Pemerintah daerah juga harus tegas melarang pemukiman, tempat usaha wisata atau perhotelan di zona merah bencana alam," katanya.  Sejumlah upaya tersebut, jelas Anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu, merupakan bagian dari langkah yang harus diambil agar masyarakat dapat menjalani kehidupan sehari-hari bersahabat dengan alam.  Bersahabat dengan alam, jelasnya, tidak bermaksud menyerah pada bencana, tetapi tanggap terhadap bencana agar tetap survive dan menghindari jatuhnya korban jiwa saat bencana terjadi.  Faktanya, jelas Rerie, berdasarkan penelitian geologi Indonesia memiliki 500 gunung berapi, 127 di antaranya masih aktif. Selain itu, potensi bencana gempa bumi juga tinggi karena Indonesia memiliki 295 patahan yang sebagian besar ada di Indonesia bagian tengah dan timur.  Tak hanya itu, jelasnya, Indonesia juga dihimpit tiga pertemuan lempeng (subduksi). Belum lagi, potensi kerusakan lingkungan sebagai dampak pembangunan di banyak daerah.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/18/01/2021/jokowi-sebut-curah-hujan-penyebab-banjir-di-kalsel-walhi-kritik-keras/">Jokowi Sebut Curah Hujan Penyebab Banjir di Kalsel, Walhi Kritik Keras</a>  Di sisi lain, masyarakat juga wajib mengikuti anjuran pemerintah, terutama dalam relokasi pemukiman, guna menghindari jatuhnya korban setiap bencana datang.  Kesediaan masyarakat untuk direlokasi huniannya dari wilayah rawan bencana, menurut Rerie, merupakan bagian dari partisipasi masyarakat dalam mengupayakan pembangunan daerah lebih baik di masa datang.  Sedangkan untuk upaya jangka pendek, Rerie berharap, kolaborasi semua lapisan masyarakat dan pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk membantu korban bencana alam.  Karena masyarakat korban bencana alam, menurut Rerie, saat ini menanggung beban berlipat ganda di tengah bencana nonalam pandemi Covid-19 yang melanda seluruh negeri.  Yang harus diperhatikan segera, tegas Rerie, adalah tempat-tempat pengungsian dan penampungan sementara harus diatur sedemikian rupa agar tidak menjadi klaster baru penularan virus korona.  Demikian pula, tambahnya, bantuan logistik yang harus segera bisa dimanfaatkan oleh para korban bencana tersebut.  Selain itu, pencegahan penularan penyakit lain seperti diare, juga harus menjadi perhatian serius karena bencana terjadi di musim hujan.  "Kelompok rentan, yakni anak-anak dan manula perlu mendapatkan perhatian dan penanganan khusus," pungkasnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/gtUBhv_kmoA

MPR: Segera Relokasi Wilayah Hunian dari Daerah Rawan Bencana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/penting-dibaca-kepala-daerah-imbauan-bnpb-soal-mitigasi-bencana_m_193614.jpeg" alt="Kepala Pusat Data dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho ketika menjelaskan ihwal karhutla di kantornya" width="100%">
<figcaption>Kepala Pusat Data dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho ketika menjelaskan ihwal karhutla di kantornya</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia secara geografis dan geologis dikelilingi 'cincin api'. Inilah yang membuat sejumlah daerah di Indonesia kerap mengalami bencana gempa tektonik, erupsi gunung api, longsor hingga puting beliung. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan Indonesia minim dalam budaya sadar bencana. Seharusnya masyarakat memiliki sikap siap terhadap bencana yang datang. "Sebagian besar, pengetahuan masyarakat Jabodetabek tidak tahu daerahnya rawan gempa. Masih minim pengetahuannya. Apalagi menjadi sikap dan perilaku sehari-hari," terang Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, kepada JawaPos.com, Senin (5/3). Minimnya pengetahuan, kata Sutopo, berimbas pada ketidaktahuan melakukan penyelamatan diri saat gempa atau bencana. Apalagi bencana gempa, sering sekali dikaitkan dengan hal-hal di sekitar masyarakat. "Harus sadar yang di sekitar kita berbahaya atau tidak. Bangunannya tahan gempa tidak, perabotan rumah atau barang-barang mudah jatuh karena gempa. Ini harus ada latihan rutin evakuasi gempa," jelas Sutopo. Sutopo melihat minimnya pengetahuan akan gempa seringkali karena jarang adanya sosialisasi, latihan, pendidikan. "Pemerintah Daerah harus menempatkan mitigasi bencana gempa sebagai program pembangunan dan dilakukan rutin setiap tahun," pungkasnya.

Penting Dibaca Kepala Daerah, Imbauan BNPB soal Mitigasi Bencana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bnpb-paparkan-pentingnya-konsep-mikrozonasi-buat-daerah-rawan-bencana_m_193608.jpeg" alt="Kepala Pusat Data dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho ketika menjelaskan ihwal karhutla di kantornya." width="100%">
<figcaption>Kepala Pusat Data dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho ketika menjelaskan ihwal karhutla di kantornya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus berupaya memberikan mitigasi bencana kepada masyarakat. BNPB menilai Indonesia masih minim dalam pengetahuan atas bencana. Menurut Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, Pemerintah Daerah harus melakukan mikrozonasi skala detail. Hal ini dilakukan agar masyarakat yang tidak tahu mitigasi bencana dapat teredukasi. "Harusnya pemda menyusun mikrozonasi gempa. Hal ini mesti dilakukan untuk mengetahui tingkat bahaya guncangan gempa," jelas Sutopo kepada JawaPos.com, Senin (5/3). Mikrozonasi, terang Sutopo, belum ada di Indonesia. Padahal jika hal tersebut diterapkan, setiap wilayah akan mengetahui pengaruh yang dirasakan, sehingga disusunlah building code bangunan tahan gempa. "Kesiapsiagaan itu menyangkut dokumen rencana kontinjensi, gladi, sosialisasi dan lainnya tapi itu belum ada," tegas Sutopo. "Sehingga kita tidak memiliki perencanaan mitigasi yang menyeluruh dalam menghadapi gempa," tambahnya. Maka dari itu, Sutopo mengimbau untuk para Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menempatkan mitigasi bencana menjadi prioritas. Dia menekankan jika mitigasi diterapkan, akan menanggulangi kerugian yang terjadi.

BNPB Paparkan Pentingnya Konsep Mikrozonasi buat Daerah Rawan Bencana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/232-daerah-rawan-bencana-mensos-80-persen-akan-mengalami-jamila_m_172296.jpeg" alt="Paparan: Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa saat memberikan sambutan penutupan Jambore Nasional di UMM." width="100%">
<figcaption>Paparan: Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa saat memberikan sambutan penutupan Jambore Nasional di UMM.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 232 kabupaten dan kota di Indonesia beresiko terdampak bencana alam. Potensi rawan bencana tersebut akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian daerah. "80 Persen yang terdampak itu akan mengalami jamila atau jadi miskin lagi," kata Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa saat menghadiri Jambore Nasional ke-2 Relawan Muhammadiyah yang digelar Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) di Hall Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Dome, Minggu (3/12). MDMC atau Lembaga Penanggulangan Bencana (LPB) Muhammadiyah merupakan bagian dari public private partnership yang harus dibangun bersama antara Muhammadiyah dan pemerintah. Khofifah sangat mengapresiasi kiprah MDMC. Ia mengisahkan bahwa tahun lalu ketika dilakukan deklarasi Hari Relawan Sedunia, MDMC menjadi salah satu elemen yang berada di garda depan. MDMC juga menjadi frontliner dalam menginisiasi deklarasi, sekaligus membangun komitmen dan strategi internasional mengatasi berbagai persoalan kebencanaan. Tak lupa, Khofifah berniat menyerahkan mobil dapur umum lapangan pada MDMC sekaligus mengundang untuk hadir bersama pemerintah dan berbagai elemen memperingati Hari Relawan pada 7-8 Desember di Pacitan. "Kami adakan di Pacitan karena mereka tengah mengalami banjir bandang dan longsor. Semoga dengan kehadiran kita, masyarakat tidak panik. Namun tetap sigap," ucap Khofifah. Kegiatan MDMC yang berlangsung sejak Kamis (30/11) hingga Minggu kemarin, turut didukung Lazismu, UNICEF, UMM dan sejumlah organisasi otonom Muhammadiyah. Jambore diwarnai dengan kegiatan-kegiatan seru dan menantang melalui sejumlah lomba yang berlangsung Sabtu (2/12). Antara lain lomba navigasi darat dan penyelamatan bawah air, lomba Medis, lomba penanganan psikososial, lomba cerdas tanggap dan lomba foto.

232 Daerah Rawan Bencana, Mensos: 80 Persen Akan Mengalami Jamila

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/duh-mayoritas-warga-indonesia-tinggal-di-daerah-rawan-bencana_m_128763.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mayoritas penduduk Indonesia ternyata tinggal di daerah rawan bencana. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sekitar 150 juga warga bermukim di kawasan rawan gempa.&nbsp; Hal itu diungkapkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Willem Rampangilei.&nbsp; "Kemudian 64 juta jiwa di daerah rawan banjir, dan 41 juta di daerah rawan longsor dan sebagainya.&nbsp;Sementara itu kejadian bencana terus meningkat setiap tahun," ujar Willem pada Pekan Ilmiah Tahunan (PIT) ke-4 dan Munas Ikatan Ahli&nbsp;Kebencanaan Indonesia (IABI) di Balairung Universitas Indonesia (UI) Depok, Jawa Barat, Senin (8/5). Willem mengatakan, kapasitas penanggulangan bencana di pemerintahan daerah juga masih belum merata. "Penyebab bencana disebabkan laju degradasi lingkungan lebih cepat dari pemulihan," ungkapnya. Untuk mengantisipasi bencana, maka pencegahan dan penanggulangan bencana menjadi prioritas pembangunan nasional. Pencegahan menjadi&nbsp;lebih prioritas. "Diharapkam IABI dapat meningkatkan jejaring iptek untuk penanggulangan bencana. Investasi pengurangan risiko bencana dapat menjadi&nbsp;penggerak ekonomi pembangunan," ungkap Willem. Selama tiga hari, dimulai kemarin hingga 10 Mei nanti, para ahli nasional dan internasional di bidang kebencanaan akan saling berbagi pengalaman, sharing knowledge serta brainstorming secara komprehensif.&nbsp; Fokus yang dibahas adalah kebencanaan dan mensinergikan sains, teknologi, dan inovasi terkait kebencanaan.(gun/rmol/mam/JPG)

Duh, Mayoritas Warga Indonesia Tinggal di Daerah Rawan Bencana

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#daerah rawan bencana

Berita Terkini