<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/19/100_kors-2631683139.jpg" alt="PICU KETEGANGAN: Tentara Korut beraktivitas di daerah perbatasan dengan Korsel. Foto ini dirilis Kementerian Pertahanan Korsel, Selasa (18/6)." width="100%">
<figcaption>PICU KETEGANGAN: Tentara Korut beraktivitas di daerah perbatasan dengan Korsel. Foto ini dirilis Kementerian Pertahanan Korsel, Selasa (18/6).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Hubungan Korea Selatan (Korsel) dan Korea Utara (Korut) kembali memanas. Selasa (18/6) waktu setempat, Korsel melepaskan tembakan peringatan setelah sejumlah tentara Korut melintasi perbatasan yang dijaga ketat. Insiden itu menjadi kali kedua dalam dua pekan terakhir. Korut disebut tengah memperkuat penjagaan di daerah perbatasannya dengan Korsel. Dilansir dari AFP, tentara Korut juga terluka karena ranjau darat di dekat perbatasan. Kepala Staf Gabungan Korsel menyebut Pyongyang baru-baru ini mengerahkan pasukan di lokasi itu untuk membersihkan semak belukar dan memasang ranjau. Hal itu seiring dengan memburuknya hubungan kedua negara. Secara teknis, kedua Korea sebenarnya masih berperang. Sebab, konflik pada 1950&ndash;1953 berakhir dengan gencatan senjata. Zona demiliterisasi yang membagi semenanjung menjadi salah satu tempat yang paling banyak mengandung ranjau di muka bumi. Namun, militer Korsel menyebutkan bahwa Korut menempatkan lebih banyak ranjau darat, memperkuat jalan taktis, dan menambahkan apa yang tampak sebagai penghalang antitank. &rsquo;&rsquo;Puluhan tentara Korut melintas garis demarkasi militer hari ini dan mundur kembali ke utara setelah tembakan peringatan diberikan,&rsquo;&rsquo; ujar seorang pejabat Kantor Kepala Staf Gabungan Korsel. Tentara Korut yang ditugaskan untuk menjaga perbatasan mengalami sejumlah luka akibat insiden ledakan ranjau darat yang berulang. &rsquo;&rsquo;Namun, mereka tampaknya secara gegabah mendesak maju dengan operasi tersebut,&rsquo;&rsquo; kata pejabat itu. Selama periode hubungan yang menghangat pada 2018, kedua Korea memindahkan ranjau darat di sepanjang bagian perbatasan yang dijaga ketat dalam upaya meredakan ketegangan militer. Sebelum tentara Korut menyeberangi perbatasan yang ditumbuhi pepohonan itu, hubungan kedua Korea sempat kembali ruwet. Korut mengirimkan lebih dari seribu balon berisi sampah ke Korsel. Aksi itu disebut sebagai bentuk respons Korut atas balon-balon propaganda anti-Pyongyang yang dikirim ke utara oleh para aktivis. Pemerintah Korsel giliran menangguhkan perjanjian militer yang mengurangi ketegangan pada 2018 dan memulai kembali siaran propaganda melalui pengeras suara di sepanjang perbatasan. Hal itu membuat Korut marah. Mereka memperingatkan bahwa Seoul sedang menciptakan krisis baru. Kepada AFP, Ahn Chan-il, seorang pembelot yang menjadi peneliti di Institut Dunia untuk Studi Korea Utara, mengatakan bahwa militer Korut sedang mencoba melakukan survei di daerah perbatasan untuk memasang lebih banyak penghalang. Profesor emeritus studi Korea Utara di Universitas Dongguk, Koh Yu-hwan, mengatakan, langkah Korut itu menunjukkan tidak akan ada rekonsiliasi dengan Korsel. Dia mengatakan, Korut juga memblokade jalan dan jalur kereta api. &rsquo;&rsquo;Dengan memasang ranjau, Korea Utara sekali lagi menunjukkan bahwa sesuai instruksi pemimpin tertinggi (Kim Jong-un), tidak akan ada rekonsiliasi dengan Korea Selatan. Korea Utara tidak memasang ranjau di seluruh garis depan, tapi di wilayah yang mudah terlihat oleh Korea Selatan. Mereka juga memblokade jalan dan jalur kereta api yang sebelumnya merupakan wilayah kerja sama antar-Korea,&rsquo;&rsquo; jelas Koh. (dee/c7/oni)

Hubungan Korea Selatan (Korsel) dan Korea Utara (Korut) kembali memanas. Korsel melepaskan tembakan peringatan.

Dianggap Langgar Garis Demarkasi Militer di Daerah Perbatasan, Korsel Beri Tembakan Peringatan ke Korut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/IMG-20230211-WA0024_1.jpg" alt="Wakapolda Kalimantan Barat Brigjen Pol Asep Safrudin (kiri) dan Pesuruh Jaya Polis Kuching Sarawak oleh YDH CP Dato" width="100%">
<figcaption>Wakapolda Kalimantan Barat Brigjen Pol Asep Safrudin (kiri) dan Pesuruh Jaya Polis Kuching Sarawak oleh YDH CP Dato</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Polda Kalbar) dan Kepolisian Diraja Malaysia (PDRM) Kontijen Sarawak Malaysia membahas ancaman kejahatan di sepanjang garis perbatasan Indonesia-Malaysia. Tepatnya, di wilayah Kalimantan Barat dan Sarawak Malaysia, dikutip dari ANTARA.  Komitmen kerjasama dalam meningkatkan pengawasan perbatasan itu dibahas dalam acara silahturahmi Delegasi Polis Kontijen Sarawak Malaysia di Polda Kalimantan Barat, di Pontianak, Sabtu (11/2).  Wakapolda Kalimantan Barat Brigjen Pol Asep Safrudin mengatakan kerjasama antara Polda Kalbar dan PDRM Sarawak perlu dipertahankan dan ditingkatkan mengingat wilayah Kalbar dan Sarawak berbatasan secara langsung.  Menurutnya, ada beberapa potensi kerawanan di wilayah perbatasan, yaitu narkotika, ilegal fishing, human trafficking, PMI (Pekerja Migran Indonesia) ilegal, terorisme dan ilegal logging.  "Sehingga berbagai ancaman kerawanan yang dapat terjadi di perbatasan dapat kita hindari secara bersama-sama," jelasnya.  Dia menyebutkan Polda Kalbar mencatat selama Tahun 2022 terdapat 53 kasus yang terjadi di perbatasan diantaranya yaitu Karantina ikan, hewan dan tumbuhan, Kepabeanan, Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI, narkotika dan human trafficking.  "Karena wilayah kita saling berbatasan langsung maka komitmen dan kerjasama dalam pengawasan perbatasan perlu ditingkatkan," katanya.  Sementara itu, Pesuruh Jaya Polis Kuching Sarawak oleh YDH CP Dato' Mohd Azman bin Ahmad Sapri juga menambahkan, bahwa kunjungan silturahmi ini mencerminkan kesepakatan dan kesepahaman antara PDRM Kontijen Sarawak dan Polri khsusnya Polda Kalbar yang telah terjalin sejak lama.  Dia juga mengatakan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan sedang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang mana ibu kota yang mempunyai keluasan yang cukup besar.  "Itu menimbulkan hal yang positif untuk Indonesia dan tentunya akan memberikan impact atau dampak besar kepada Sarawak Bumi Kenyalang," katanya.  Dia pun menyampaikan kunjungan kali ini sudah semestinya akan membincangkan isu-isu yang lebih komprehensif agar dapat menghasilkan satu keputusan yang lebih jelas serta efisien .  Tanpa adanya jalinan kerjasama yang erat serta kesepahaman yang tinggi di antara PDRM Kontijen Sarawak dan Polda Kalbar ini tidak akan berjalan sempurna.  Dia berharap melalui kesepakatan dan kerjasama yang baik akan menghasilkan satu networking yang lebih berkesan dalam memberantas kejahatan di wilayah perbatasan.  "Saya harap kita dapat mencapai kata sepakat dalam menyelesaikan segala isu-isu tentang wilayah perbatasan ini," ucapnya.  Dalam pertemuan tersebut Polda Kalimantan Barat dan PDRM Sarawak Malaysia juga membahas rencana Rapat koordinasi yang sudah beberapa tahun terakhir tidak bisa dilaksanakan karena terkendala Covid-19.  Diketahui Rapat koordinasi aparat penegak hukum kedua negara itu, terakhir dilaksanakan pada Tahun 2017 lalu di Mess Pegawai Kanan IPK Sarawak di Kuching, Malaysia.

Polda Kalbar dan Kepolisian Malaysia Bahas Kriminalitas di Perbatasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/1656844780488.jpg" alt="Ilustrasi ternak sapi. Alfian Rizal/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ternak sapi. Alfian Rizal/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Hingga kemarin, Jawa Timur (Jatim) masih menjadi provinsi dengan kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) terbanyak. Status darurat PMK juga belum dicabut. Karena itu, Pemprov Jatim terus melakukan berbagai langkah untuk menekan persebaran penyakit tersebut.  Kemarin, misalnya, pemprov membuka posko lalu lintas ternak. Posko yang ditempatkan di sembilan wilayah perbatasan itu bertujuan untuk menghalau persebaran PMK. Posko beroperasi selama 10 hari ke depan.  Manajer Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana BPBD Jatim Dino Andalananto mengatakan, petugas posko merupakan personel gabungan dari lima instansi pemda yang bekerja sama dengan TNI-Polri.  ”Posko berada di area perbatasan yang sering dipakai untuk lalu lintas ternak antardaerah,” paparnya kemarin.  Posko sudah didirikan di Padangan, Bojonegoro; Jenu, Tuban; Sarangan, Magetan; Mantingan, Ngawi; exit toll Ngawi; Biting, Ponorogo; perbatasan Wonogiri–Pacitan; Pelabuhan ASDP Banyuwangi; dan RPH Surabaya. Mayoritas perbatasan jalur darat, kecuali di Banyuwangi.  Setiap kendaraan yang menuju atau keluar Jatim akan diperiksa. Ternak yang diangkut juga akan disemprot disinfektan. Pembawa ternak diminta putar balik. Tidak boleh masuk atau keluar dari Jatim. Posko juga dilengkapi area karantina. Jika ditemukan ternak yang sakit, dilakukan perawatan di lokasi tersebut. ”Petugas kesehatan di posko akan mengecek kondisi hewan tersebut. Untuk memastikan kesehatannya,” jelasnya.  Dia menegaskan, posko itu hanya berfungsi untuk mengontrol lalu lintas ternak keluar masuk Jatim. Sementara itu, lalu lintas ternak antarwilayah di Jatim tetap diperbolehkan selama mengantongi surat keterangan kesehatan hewan (SKKH).  Kompensasi  Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pernah menyampaikan bahwa peternak yang sapinya dimusnahkan akibat PMK akan mendapat kompensasi Rp 10 juta per ekor. Namun, hingga kemarin, janji tersebut belum terealisasi.  Sekjen Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) Robi Agustiar mengungkapkan, sampai kemarin, belum ada pencairan kompensasi hewan ternak yang dijanjikan Airlangga tersebut. Dia menduga pemerintah masih menyusun teknis regulasinya. ”Kami berharap ikut dilibatkan dalam pembahasan teknisnya,” katanya kemarin (5/7).  Roby menyatakan, penyaluran kompensasi tersebut sebaiknya jangan lama-lama. Tujuannya, mudah dilakukan pembuktian bahwa hewan ternak yang mati akibat PMK. Dia memperkirakan, saat ini wabah PMK sudah berjalan sekitar tiga bulan.  Pada prinsipnya, Robi mengatakan, peternak menyambut baik kompensasi tersebut. Peternak berharap nanti pencairan uang kompensasi itu tidak rumit. Tidak perlu menggunakan aplikasi ini dan itu layaknya membeli minyak goreng atau BBM bersubsidi.  Peternak juga berharap nominal uang kompensasi tidak disamaratakan Rp 10 juta per ekor. ”Karena sapi yang mati itu ada indukan dewasa, indukan jantan, atau betina. Ada juga pedet (anakan sapi),” tuturnya. Untuk tiap kategori atau kelompok tersebut, sebaiknya nominal santunan dibedakan.  Robi mencontohkan, untuk indukan sapi perah, harganya Rp 16 juta sampai Rp 25 juta per ekor. Jika mendapatkan kompensasi Rp 10 juta per ekor, tentu kerugian peternak masih cukup dalam. Dia menuturkan, ada sapi terinfeksi PMK yang dipotong paksa. Untuk kasus itu, ada daging yang masih sempat dijual. Tetapi, harganya rendah. Kisaran Rp 2,5 juta sampai Rp 3 juta per ekor.  Dia juga berharap uang kompensasi itu tidak hanya diberikan ke hewan ternak yang mati akibat PMK. Tetapi juga untuk hewan ternak, khususnya sapi, yang disembelih paksa akibat PMK. Peternak juga berharap vaksinasi PMK terus ditingkatkan.

Pemprov Jatim Dirikan Posko PMK, Cegat Ternak di Daerah Perbatasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/IMG_20220324_185540.jpg" alt="Ilustrasi ikon Kota Jogjakarta, Tugu Pal Putih. Hendra Nurdiyansyah/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ikon Kota Jogjakarta, Tugu Pal Putih. Hendra Nurdiyansyah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Perhubungan (Dishub) Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) siapkan posko pengamanan dan pelayanan arus mudik Lebaran. Posko tersebut didirikan di lima titik perbatasan wilayah mulai 25 April.  Kepala Dishub Jogjakarta Ni Made Dwipanti Indrayanti menuturkan, posko mudik di Prambanan, Sleman, akan mendapat perhatian lebih banyak. Sebab, diperkirakan menjadi pintu masuk kendaraan terpadat dari berbagai wilayah.  ”Karena (Posko Prambanan) itu kan bukaan dari tol. Kalau banyak-banyakan masuk itu kan pasti dari situ, Boyolali, Kartasura, itu masuk Jogja cukup banyak,” terang Ni Made Dwipanti Indrayanti seperti dilansir dari Antara.  Selain di Prambanan, menurut Made, empat posko pelayanan dan keamanan lainnya bakal didirikan di Pathuk, Gunung Kidul; Babarsari, Sleman; serta di dua terminal tipe B di wilayah Jogjakarta. Melalui lima posko itu, Pemprov Jogjakarta bersama kepolisian mampu menjaga kelancaran arus kendaraan atau mengurai kepadatan lalu lintas selama momentum Lebaran.  Dishub DIJ, kata Made, juga bakal menggelar patroli serta pemberlakuan jam pembatasan khusus untuk angkutan non-esensial di beberapa ruas. Termasuk Prambanan yang menjadi perbatasan wilayah Sleman dan Klaten, Jawa Tengah.  ”Ketika nanti (pembatasan) tidak berlaku, mereka (angkutan non-esensial) boleh kemudian beroperasi,” terang Ni Made Dwipanti Indrayanti.  Memasuki musim mudik Lebaran, dia memprediksi volume kendaraan yang memasuki wilayah Jogjakarta bakal meningkat sekitar 19 hingga 20 persen dibandingkan Lebaran 2019. Hal tersebut seiring peniadaan larangan masyarakat untuk mudik pada masa pandemi.  Para pemudik, menurut Made, diperkirakan mulai berdatangan setelah 20 April hingga mencapai puncaknya pada 28 April malam atau sehari sebelum hari libur cuti bersama.

Dishub Jogjakarta Siapkan Posko Mudik Lebaran di 5 Titik Perbatasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/negara-perbatasan.jpg" alt="PENGAWASAN KETAT: Suasana PCR test di Sunway Medical Center, Petaling Jaya, Malaysia. (AMBANG PRIYONGGO FOR JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>PENGAWASAN KETAT: Suasana PCR test di Sunway Medical Center, Petaling Jaya, Malaysia. (AMBANG PRIYONGGO FOR JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pandemi Covid-19 membuat ruang gerak WNI di luar negeri dibatasi. Hingga kemarin, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) masih mendata negara-negara mana saja yang membatasi akses bagi WNI.  Juru Bicara Kemenlu Teuku Faizasyah menuturkan, kebijakan pengetatan perbatasan suatu negara memang berubah-ubah seiring perkembangan Covid-19. Dia mencontohkan, baru-baru ini Uni Eropa (EU) kembali mengubah kebijakannya soal perbatasan karena pandemi. ”Sekalipun melalui kesepakatan EU, pengaturan pembatasan di antara anggota semestinya tidak ada,” ujarnya kepada Jawa Pos kemarin (7/9).  Kemudian Malaysia. Sebelum menutup akses untuk WNI, Malaysia membolehkan WNI dan WNA masuk dengan syarat wajib karantina mandiri selama 14 hari. Biaya karantina ditanggung pribadi. ”Singapura juga menerapkan pembatasan serupa,” katanya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/07/09/2020/mulai-hari-ini-wni-dilarang-masuk-malaysia/">Mulai Hari Ini, WNI Dilarang Masuk Malaysia</a>  Jika merujuk data safetravel, terdapat 72 negara dengan status merah dan merah kuning. Status merah ini berisi larangan bagi WNI menuju negara tersebut karena kebijakan pengetatan perbatasan. Misalnya Afghanistan. Di sana, pembatasan masuk bagi WNA diterapkan sejak 26 Maret 2020 dan masih berlaku hingga kini. India pun tak jauh beda. Akses masuk hanya terbatas bagi tenaga kesehatan. Begitu pula Arab Saudi yang masih melarang WNA masuk, kecuali residen dan korps diplomatik.  Sementara itu, status merah kuning lebih pada peringatan atas kondisi di negara yang akan dituju. Tingkat kewaspadaannya bervariasi di beberapa wilayah di negara tersebut. Contohnya Korea Selatan. Daegu menjadi wilayah bahaya di negara itu. Sebelumnya, Daegu diketahui sempat di-lockdown karena persebaran Covid-19 yang tinggi.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/negara_1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>   Menurut dia, Kemenlu sudah mengeluarkan imbauan agar WNI tidak ke luar negeri terlebih dahulu selama pandemi ini. Selain alasan kesehatan, masih banyak pembatasan yang diberlakukan di berbagai negara. Dia menyebut, pembatasan berkunjung ke suatu negara dalam masa pandemi merupakan keniscayaan.  ”Indonesia sendiri masih menerapkan pembatasan bagi seluruh WNA dengan beberapa pengecualian. Diplomat misalnya,” tegasnya. Meski ada pengaturan khusus melalui essential business corridor yang sudah diterapkan bersama sejumlah negara. Seperti UEA dan Korea Selatan. Itu pun hanya terbatas untuk perjalanan bisnis penting dan keperluan dinas.  Sementara itu, Sekjen DPP Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) Pauline Suharno mengatakan, larangan WNI masuk ke Malaysia sangat berpengaruh. Terutama karena Malaysia termasuk destinasi yang populer untuk WNI. ”Tidak hanya untuk aktivitas wisata, tapi juga banyak yang berobat ke sana. Terutama Medan ke Penang dan Pontianak ke Kuching,” ujar Pauline kemarin (7/9).  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya/07/09/2020/dokter-style-elvis-presley-dari-surabaya-itu-berpulang-karena-covid-19/">Dokter Style Elvis Presley dari Surabaya Itu Berpulang karena Covid-19</a>  Dia menambahkan, Malaysia menjadi salah satu pilihan destinasi untuk bepergian karena harga tiket pesawat yang cukup kompetitif dan bisa diakses hampir dari seluruh Indonesia. ”Dari segi expenses dan makanan juga sesuai dengan orang kita,” ujarnya.  Pauline menjelaskan, pariwisata menjadi sektor yang paling dalam terdampak korona. Dia mengungkapkan, sejak Maret, traffic pemesanan perjalanan dan okupansi hotel merosot sampai 70 persen. ”Tadinya kami masih mengharapkan menjual destinasi-destinasi lain di luar Tiongkok, tapi ternyata semakin hari semakin meluas ke mana-mana,” katanya.  Sementara itu, tidak semua pihak setuju dengan larangan masuk warga Indonesia ke Malaysia. Salah satunya adalah Komite Manajemen Bencana Sarawak (SDMC). Mereka berencana mengajukan permohonan kepada Dewan Keamanan Nasional (NSC) Malaysia agar memberikan pengecualian untuk beberapa warga Indonesia supaya tetap diizinkan masuk Sarawak. Utamanya yang bekerja di bidang konstruksi.  ’’Kami akan memberitahukan hasil dari permohonan tersebut secepatnya,’’ ujar Ketua SDMC Datuk Amar Douglas Uggah Embas seperti dikutip Malaymail. Politikus yang menjabat wakil menteri besar Sarawak itu juga menegaskan, saat ini wilayahnya masih mengikuti aturan pusat. Yaitu, menerapkan larangan masuk bagi penduduk dari 23 negara dalam daftar pemerintah pusat. Larangan itu dikeluarkan untuk mencegah penularan Covid-19. Selama lima hari terakhir, tidak ada kasus positif baru di Sarawak.  Sejak 3 September lalu pemerintah Malaysia mengumumkan bahwa mereka akan menerapkan aturan larangan masuk bagi warga dari negara yang mencatat lebih dari 150 ribu kasus Covid-19. Kebijakan itu berlaku mulai kemarin (7/9). Negara-negara tersebut adalah AS, Brasil, India, Rusia, Peru, Kolombia, Afrika Selatan, Meksiko, Spanyol, Argentina, Cile, Iran, Bangladesh, Inggris, Arab Saudi, Pakistan, Prancis, Turki, Italia, Jerman, Iraq, Filipina, dan Indonesia.  Sebelumnya hanya ada tiga negara yang masuk blacklist. Lalu bertambah menjadi 12 negara dan kini 23 negara. ’’Pemerintah akan menambah daftar negara yang dianggap berisiko tinggi dan penduduknya dilarang masuk (ke Malaysia, Red),’’ ujar Menteri Besar Keamanan sekaligus Menteri Pertahanan Ismail Sabri Yaakob.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=RPkFvq3ueIE

Imbas Pandemi, 72 Negara Perketat Daerah Perbatasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/polda-cek_1.jpg" alt="Kapolda Jatim Irjen Pol M. Fadil bersama Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Widodo Iryansyah didampingi Bupati Ngawi Budi Sulistyono, Kapolres Ngawi AKBP Dicky Ario memantau arus mudik di titik penyekatan pintu keluar tol Ngawi pada Kamis (21/5). Louis Rika/A" width="100%">
<figcaption>Kapolda Jatim Irjen Pol M. Fadil bersama Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Widodo Iryansyah didampingi Bupati Ngawi Budi Sulistyono, Kapolres Ngawi AKBP Dicky Ario memantau arus mudik di titik penyekatan pintu keluar tol Ngawi pada Kamis (21/5). Louis Rika/A</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Polda Jawa Timur mencatat sebanyak 12.308 kendaraan melintas di delapan titik penyekatan. Pos penyekatan itu disiapkan petugas gabungan untuk mencegah gelombang arus mudik masuk ke Jatim guna memutus rantai penyebaran Covid-19.  Kapolda Jatim Irjen Pol M. Fadil Imran mengatakan, ada delapan titik penyekatan sebagai pintu masuk wilayah Jawa Timur yang dipantau petugas gabungan. Yakni, petugas dari Pemprov Jatim bersama Polda Jatim dan Kodam V/Brawijaya.  ”Sejak larangan mudik berlaku sampai kini, dari delapan titik penyekatan pintu masuk wilayah Jawa Timur, telah ada sebanyak 12.308 kendaraan yang melintas, baik yang dilakukan tindakan pemeriksaan maupun putar balik,” ujar Fadil seperti dilansir dari Antara saat kegiatan supervisi arus mudik di titik penyekatan pintu keluar tol Ngawi pada Kamis (21/5).  Menurut dia, mayoritas kendaraan yang melintas adalah kendaraan pribadi, baik kendaraan yang diminta putar balik ke daerah asal ataupun yang diperbolehkan melanjutkan perjalanan. Terdapat dua hal yang diperhatikan dalam penyekatan pemudik di titik tersebut. Jika pemudik yang melintas tersebut memiliki KTP Jawa Timur, yang bersangkutan akan diperiksa kesehatan dan bisa melanjutkan perjalanan. ”Sedangkan, jika pemudik tidak memiliki KTP Jatim, diminta untuk putar balik ke daerah asal,” kata Fadil.  Seperti diketahui, Pemprov Jatim bekerja sama dengan Polda Jatim dan Kodam V/Brawijaya telah melakukan penyekatan di delapan titik pintu masuk wilayah Jawa Timur untuk mencegah gelombang arus mudik dari daerah Jabodetabek yang merupakan zona merah persebaran Covid-19.  Penyekatan itu juga bagian dari tindak lanjut kebijakan larangan mudik yang berlaku 24 April hingga 31 Mei. Delapan titik penyekatan masuk Jawa Timur tersebut terdapat di perbatasan Pacitan-Wonogiri, Ponorogo-Wonogiri, Magetan-Karanganyar, Ngawi-Sragen, Bojonegoro-Cepu, Tuban-Rembang, serta pintu tol Ngawi dan Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi.  Dalam kegiatan memantau arus mudik tersebut, Kapolda Jatim Irjen Pol M. Fadil bersama Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Widodo Iryansyah didampingi Bupati Ngawi Budi Sulistyono, Kapolres Ngawi AKBP Dicky Ario, dan pejabat lainnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=q3hF_1yb-vE  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=a-Oc1gnd9pU  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=H9s0Q3Sowvk

Polda Jatim Catat 12.308 Kendaraan Melintas di Titik Penyekatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/guspardi-gaus-lagi-1.jpg" alt="Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus - For JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus - For JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Relaksasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk sektor transportasi disinyalir dimanfaatkan oknum petugas dan oknum sopir. Akibatnya tidak ada tindakan tegas di lapangan.  Anggota DPR Guspardi Gaus mendapati laporan bahwa ada pembayaran "upeti" dari sopir travel kepada oknum petugas di daerah perbatasan. Temuan pembayaran "upeti" tersebut terjadi di perbatasan Sumbar-Riau. "Kejadian memalukan itu viral di media sosial," ujar anggota Fraksi PAN itu kepada JawaPos.com, Selasa (12/5).  Selain di perbatasan Sumbar-Riau, kata Guspardi, sopir travel menghindari pengejaran petugas untuk bisa lolos membawa pemudik.  Menurut dia, tidak tegasnya penegakan hukum dalam pelaksanaan PSBB di lapangan, terutama mengawasi perlintasan orang di daerah perbatasan karena ada kompromi antara oknum petugas dan sopir. Di samping itu, sopir yang mengangkut pemudik memang membuat berbuat berbagai modus.  "Maka dari itu kami meminta ada ketegasan aparat dan ASN yang ditugaskan di daerah perbatasan. Supaya pelaksanaan PSBB berjalan sesuai dengan harapan," kata Guspardi Gaus.  Dia melihat kemirisan dari pelaksanaan PSBB. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/12/05/2020/dpr-usulkan-relaksasi-psbb-di-tempat-ibadah/">Kebijakan PSBB</a> sudah diberlakukan di tiga provinsi dan 21 kabupaten/kota di Indonesia. Sebagian sudah ada yang menjalankan PSBB pada tahap dua. Namun hasilnya tidak maksimal. Masih banyak terjadi pelanggaran di berbagai daerah di Indonesia, baik dari masyarakat maupun aparat.  Anggota DPR asal Sumbar itu menilai upaya persuasif dan tindakan berupa push up dan putar balik tidak mempan dalam pemberlakuan PSBB. Sanksi itu masih dianggap ringan bagi masyarakat. Terutama bagi sopir yang mengendarai mobil dari daerah zona merah pandemi covid-19. "Padahal penyebaran pandemi covid-19 ini sudah hampir merata di berbagai daerah," ujarnya.  Kabiro Humas Pemprov Sumbar Jasman Rizal ketika diminta konfirmasi soal adanya dugaan oknum petugas menerima "upeti" di daerah perbatasan saat pelaksanaan PSBB menuturkan, sesuai Kemenhub 25 tahun 2020 bahwa aparatur pemda tidak ada bertugas di perbatasan provinsi.  "Kami Pemprov memang tidak terlibat lagi di perbatasan. Ada instansi lain yang berwenang," kata Jasman Rizal kepada JawaPos.com, Selasa (12/5).  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=UszCDXFPpSo  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=tMVEV5BGD4A  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=RpIftLg3XD4

Masuk Sumbar, Sopir Bayar "Upeti" ke Oknum Petugas Penjaga PSBB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/com-JKT-1-BPOM-GEREBEK-KOSMETIK-ILLEGAL-FED-6.jpg" alt="Kepala BPOM Penny Lukito menunjukkan barang bukti kosmetik illegal yang berhasil di sita dari Gudang PT Boxme Fullfillment centre Jakarta Utara, Selasa (10/12/19). BPOM membongkar penjualan obat dan makanan illegal melalui jasa pengiriman dan E-Commerce y" width="100%">
<figcaption>Kepala BPOM Penny Lukito menunjukkan barang bukti kosmetik illegal yang berhasil di sita dari Gudang PT Boxme Fullfillment centre Jakarta Utara, Selasa (10/12/19). BPOM membongkar penjualan obat dan makanan illegal melalui jasa pengiriman dan E-Commerce y</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Meningkatnya kebutuhan pangan menjelang hari raya kerap dimanfaatkan oleh oknum pengusaha untuk menjual produk impor ilegal, rusak, hingga kedaluwarsa. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyebut temuan produk yang tidak memenuhi ketentuan tahun ini lebih banyak daripada sebelumnya. Kepala BPOM Penny K. Lukito menuturkan, sebanyak 188.768 produk pangan kemasan tak layak dapat diamankan dari 1.152 sarana distribusi di seluruh Indonesia. Mulai ritel, importer, distributor, hingga toko grosir. Dari jumlah tersebut, 50,97 persen atau 94.384 produk adalah pangan kemasan tanpa izin edar alias ilegal. Artinya, produk tersebut belum terdaftar di BPOM. Barang ilegal tersebut paling banyak ditemukan di distributor maupun importer. ”Bengkulu, Banten, Gorontalo, Riau, dan Bali merupakan lima besar daerah yang paling banyak ditemukan produk pangan ilegal,” papar Penny kemarin (23/12). BPOM juga mendapati banyak produk kedaluwarsa di ritel dan toko grosir. Dari total 88.760 produk temuan di ritel dan grosir, 45.718 produk kedaluwarsa. Penny mengimbau masyarakat agar pandai memilih produk pangan di ritel maupun toko grosir. ”Cek kemasan dan label kedaluwarsa,” tegasnya. Sulawesi Selatan (Sulsel), NTT, Bengkulu, Sulawesi Tenggara, dan Papua Barat merupakan daerah dengan banyak temuan produk pangan kedaluwarsa. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Reri Indriani membenarkan bahwa temuan pangan tak layak 2019 meningkat dari tahun lalu. Yakni sebanyak 164.998 kemasan. ”Karena selama setahun ini ada penambahan sekitar 495 sarana distribusi, baik importer, distributor, ritel, maupun grosir,” jelas Reri. Mayoritas produk tak layak itu, lanjut dia, ditemukan di daerah perbatasan. Sebab, di daerah tersebut terdapat pelabuhan sebagai pintu masuk barang-barang impor. Sedangkan jumlah personel BPOM terbatas.

Daerah Perbatasan Rawan Produk Ilegal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Sekolah-perbatasan.jpg" alt="ILUSTRASI SEKOLAH" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI SEKOLAH</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekolah Dasar Negeri 04 Merakai Panjang, Kecamatan Puring Kencana wilayah Kapuas Hulu Kalimantan Barat, sempat kekurangan siswa karena rata-rata anak di daerah tersebut lebih memilih sekolah ke Negara Malaysia, dibanding di negara sendiri. Kondisi sekolah di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia, ini tentunya sangat miris karena sudah berlangsung cukup lama.   "Tahun ini kami tidak mendapatkan siswa baru, karena para orang tua dan anak-anak lebih memilih sekolah di negara tetangga Malaysia," kata Kepala SDN 04 Merakai Panjang, Lambertus Ngenget, di Desa Merakai Panjang, Kecamatan Puring Kencana, wilayah Kapuas Hulu, Minggu (17/11).  Menurut Lambertus, jumlah murid SDN 04 Merakai Panjang saat ini hanya sekitar 12 siswa, bahkan dari tahun ke tahun ada saja siswa keluar sekolah dan memilih melanjutkan sekolahnya di Malaysia.  Menurut dia, sebagai pihak sekolah hanya bisa memberikan pemahaman kepada para orang tua mau pun muridnya. Akan tetapi hal tersebut tidak menjadi penghalang orangtua untuk menyekolahkan anaknya ke Malaysia.  "Tentu sarana dan prasarana menjadi faktor penyebab orang tua menyekolahkan anaknya ke Malaysia, kami tidak bisa berbuat banyak, karena memang kondisi SD Merakai Panjang itu banyak yang rusak," jelas Lambertus.  Oleh sebab itu, kata Lambartus, dengan adanya program pengabdian tanpa batas tentara di perbatasan (Petasan) sangat membantu, karena memang melalui program tersebut SDN 04 Merakai Panjang dilakukan perehaban.  "Semoga saja dengan adanya Petasan itu dapat memberikan motivasi kepada kami sebagai guru dan masyarakat untuk mencerdaskan anak bangsa di perbatasan," harap Lambertus.  Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kapuas Hulu, Petrus Kusnadi juga membenarkan bahwa rata-rata para orangtua masyarakat perbatasan menyekolahkan anak-anaknya ke Negara Malaysia.  Menurut Petrus, persoalan itu dilema berat, pertimbangan para orangtua di perbatasan itu berbagai faktor, pertimbangan politik dan sosiologis.  "Saya rasa ini PR bagi pemerintah Indonesia, bagaimana memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan khususnya di daerah perbatasan," ujar Petrus.  Pertimbangan politisnya kata Petrus, anak-anak perbatasan juga kebanyakan lahir di Malaysia, dimana memiliki jaminan pendidikan dan pekerjaan.  "Jadi di Malaysia sangat jelas dan terjamin bagi pelajar setelah tamat sekolah bisa langsung dijamin pekerjaan, saya rasa itu salah satu juga pertimbangan orangtua murid," kata Petrus.  Menurut Petrus, kondisi pendidikan di perbatasan juga sudah sering disampaikan ke pemerintah pusat, karena harus kita akui bahwa kualitas pendidikan di Malaysia cukup baik, karena di dukung fasilitas yang memadai.  "Semoga kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah pusat, karena Dinas Pendidikan Kapuas Hulu tidak bisa berjalan sendiri dalam mengatasi persoalan tersebut," pinta Petrus.

Miris, Anak-Anak di Perbatasan Lebih Memilih Sekolah ke Malaysia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/JKT-1-MENKOPOLHUKAM-MENLU-BERTEMU-XANANA-GUSMAO-FED-4.jpg" alt="JKT 1-MENKOPOLHUKAM MENLU BERTEMU XANANA GUSMAO-FED (4)" width="100%">
<figcaption>JKT 1-MENKOPOLHUKAM MENLU BERTEMU XANANA GUSMAO-FED (4)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Empat belas tahun perundingan masalah perbatasan darat Indonesia dengan Timor Leste akhirnya tuntas. "Kami telah sepakat mengenai penyelesaian batas darat unresolved segments," ungkap Menko Polhukam Wiranto kemarin (22/7).  Dalam pertemuan di kantor Kemenko Polhukam itu, Wiranto yang didampingi Menlu Retno Marsudi berdialog langsung dengan Menteri Perencanaan dan Investasi Strategis Republik Demokratik Timor Leste Xanana Gusmao yang merupakan ketua perunding perbatasan Timor Leste.  Dua titik perbatasan darat Indonesia-Timor Leste yang disepakati adalah Noel Besi-Citrana serta Bidjael Sunan-Oben. Titik pertama masuk daerah Kabupaten Kupang di Nusa Tenggara Timur (NTT). Berbatasan langsung dengan Oecusse-Ambeno di Timor Leste. Titik kedua berada di Kabupaten Timor Tengah Utara. "Selain itu, juga telah kami sepakati tentang pengaturan teknis yang terkait Houmeni Ana-Passabe," terang Wiranto.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/JKT-1-MENKOPOLHUKAM-MENLU-BERTEMU-XANANA-GUSMAO-FED-9-750x522.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> PERUNDINGAN PERBATASAN: Menteri Perencanaan dan Investasi Strategis Republik Demokratik Timor Leste Xanana Gusmao mencium tangan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi usai menggelar pertemuan bersama dengan Menkopolhukam Wiranto, Senin (22/7). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)  Selanjutnya, kedua negara bakal merundingkan persoalan lain. "Saya katakan tadi untuk melanjutkan (perundingan) batas maritim," bebernya.  Perundingan dua titik batas darat itu berlangsung sejak 2005. Menurut Xanana, keinginan untuk segera menuntaskan perundingan bukan berarti kedua negara tergesa-gesa. Justru persoalan itu dinilai sudah terlalu lama tidak tuntas. "Kami akan mewujudkan negosiasi perbatasan laut," bebernya.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#daerah perbatasan

Berita Terkini