<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div id="m#msg-f:1802337552539589754" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/04/Monas-4189968343.jpg" alt="Suasana tugu Monas yang tertutup oleh kabut polusi di Jakarta. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/hp/am." width="100%">
<figcaption>Suasana tugu Monas yang tertutup oleh kabut polusi di Jakarta. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/hp/am.</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-header spacer">&nbsp;</div> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Pemprov DKI Jakarta berkoordinasi dengan daerah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur, dalam mengatasi masalah kualitas udara Jakarta yang kembali tidak sehat untuk dihirup.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014777254/simak-warna-keberuntungan-berdasarkan-zodiak-anda-leo-harus-pilih-ungu">Simak Warna Keberuntungan Berdasarkan Zodiak Anda, Leo Harus Pilih Ungu</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami mendorong pemerintah daerah di sekitar Jakarta untuk lebih ketat dalam mengawasi industri di wilayahnya yang berpotensi mencemari udara di sana dan terbawa angin ke Jakarta,&rdquo; ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta Asep Kuswanto, Kamis (19/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait penurunan kualitas udara yang terjadi akhir-akhir ini, Asep menjelaskan bahwa hasil analisis model HYSPLIT dari National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) yang dilakukan oleh Tim Ahli Institut Pertanian Bogor (IPB) menunjukkan, dalam dua hari terakhir, angin dominan berasal dari arah timur dan timur laut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">HYSPLIT (Hybrid Single-Particle Lagrangian Integrated Trajectory) adalah model yang digunakan untuk mensimulasikan pergerakan dan penyebaran polutan di atmosfer, sehingga membantu dalam memahami sumber dan dampak polusi udara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Asep menambahkan, perubahan perilaku masyarakat dengan beralih menggunakan transportasi publik, bersepeda, dan berjalan kaki untuk mobilisasi jarak dekat juga menjadi upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kualitas udara.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Itu juga kami kampanyekan," tandasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, Kualitas udara di DKI Jakarta, mengutip data situs pemantau kualitas udara IQAir, pada Rabu pagi menjadi yang terburuk ketiga di dunia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014777234/empat-zodiak-ini-paling-berpotensi-jadi-miliarder-anda-termasuk-salah-satunya">Empat Zodiak Ini Paling Berpotensi Jadi Miliarder, Anda Termasuk Salah Satunya?</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan pantauan pada pukul 05.00 WIB, indeks kualitas udara (AQI) di Jakarta berada di angka 177 dengan angka partikel halus (particulate matter/PM) 2.5, yang berarti masuk kategori tidak sehat. (*)</div> <div class="signature-text"> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Pemprov DKI Jakarta berkoordinasi dengan daerah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur, dalam mengatasi masalah kual

Kualitas Udara Memburuk, Pemprov DKI Minta Daerah Penyangga Membantu Mengatasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/suroboyo-bus.png" alt="TAK SESUAI TARGET: Suroboyo Bus melintas di Jalan A. Yani (19/2). Operasional 52 feeder terkendala pencetakan STNK dan perekrutan kru. (Alfian Rizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TAK SESUAI TARGET: Suroboyo Bus melintas di Jalan A. Yani (19/2). Operasional 52 feeder terkendala pencetakan STNK dan perekrutan kru. (Alfian Rizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> Pemerintah Kota Surabaya merencanakan angkutan berbasis rel yang bakal melayani rute aglomerasi Surabaya Raya. Sembari menunggu, untuk mengatasi kemacetan saat ini di kota yang hari ini berulang tahun ke-730 itu, moda bus yang paling cocok. GALIH ADI PRASETYO, Surabaya --- TAHUKAH Anda kalau angka kerugian yang ditimbulkan akibat kemacetan di Surabaya bahkan sedikit lebih besar dibandingkan APBD Kota Pahlawan tersebut di tahun ini? Begitulah menurut hitung-hitungan yang pernah dilakukan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Kemenhub melansir tahun lalu, kemacetan di kota terbesar kedua di Indonesia itu bisa menimbulkan kerugian hingga Rp 1 triliun per bulan atau Rp 12 triliun per tahun. Sedangkan APBD Surabaya di tahun ini mencapai Rp 11,2 triliun. Hingga kini moda angkutan berbasis jalan yang baru melayani warga ibu kota Jawa Timur yang berulang tahun tiap 31 Mei tersebut. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya pun terus berbenah. Rencananya, bakal ada angkutan berbasis rel yang melayani rute aglomerasi Surabaya Raya. Wali Kota Eri Cahyadi mengakui beban berat yang masih menggantung di masa pemerintahannya adalah masalah transportasi massal. Problematika itu menurutnya tidak sesederhana yang banyak orang kira. &rsquo;&rsquo;Surabaya itu kalau pagi, arah masuk ke Surabaya macet. Kalau sore, apalagi Jumat, giliran keluar Surabaya yang macet. Kejadian seperti ini bukan perkara Surabaya saja faktornya,&rsquo;&rsquo; katanya. Menurut Eri, penyelesaian masalah tersebut butuh peran daerah penyangga. Daerah yang dimaksud adalah Surabaya Raya, yakni Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo. Eri menyebut ketiga kepala daerah sudah rembukan dan tatap muka. Agar ada solusi jangka panjang yang bisa diterapkan. &rsquo;&rsquo;Kami bertiga (kepala daerah Surabaya Raya, Red) selalu bersinergi dan berpikir bersama untuk menciptakan transportasi massal, yakni berupa kereta. Tahun ini semoga saja feasibility study (FS) itu rampung sehingga tahun depan sudah bisa masuk ke pusat,&rsquo;&rsquo; ucap ketua IKA ITS Jatim tersebut. Moda transportasi berbasis rel itu, kata Eri, akan menghubungkan tiga daerah bertetangga tersebut. Koneksi antarwilayah penyangga ini akan mampu menyediakan alternatif untuk mobilitas masyarakat dari luar menuju Surabaya. Tentunya dengan biaya yang lebih murah daripada menggunakan kendaraan pribadi. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/suroboyo-bus3.jpg" alt="MERAYAP: Suroboyo Bus melintas di Jalan Basuki Rahmat, Rabu (31/8). Untuk mengurangi tingginya traffic lalu lintas di pusat kota, dibutuhkan transportasi umum massal. (Riana Setiawan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>MERAYAP: Suroboyo Bus melintas di Jalan Basuki Rahmat, Rabu (31/8). Untuk mengurangi tingginya traffic lalu lintas di pusat kota, dibutuhkan transportasi umum massal. (Riana Setiawan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> Bukan hanya kereta, Eri menyebut kebijakan pembatasan kendaraan masuk dalam kota juga jadi salah satu solusi yang dia pikirkan. Sistemnya seperti penerapan pelat ganjil genap. Namun, sistem itu hanya bisa direalisasikan jika kedua daerah yang menyokong Surabaya juga mengamini kebijakan yang sama. &rsquo;&rsquo;Mungkin nanti Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur bisa memastikan bahwa ada sistem ganjil genap di Surabaya. Karena untuk hal ini bukan kewenangan pemkot. Kalau saya memaksakan di Surabaya saja, terus bagaimana dengan yang dari Gresik atau Sidoarjo,&rsquo;&rsquo; ucapnya. Surabaya, lanjut Eri, memang akan terus menjadi daya tarik perekonomian di Jawa Timur dan Indonesia Timur. Tawaran infrastruktur yang matang serta ketersediaan raw material hingga barang jadi akan mendorong mobilitas manusia dan kendaraan semakin tinggi. &rsquo;&rsquo;Mau tidak mau Surabaya ini jujukannya orang se-Jawa Timur. Maka pasti akan macet. Nah, sistem ganjil genap ini harus dipikirkan karena tidak semua kendaraan pelat L,&rsquo;&rsquo; katanya. Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Surabaya Febrina Kusumawati mengatakan, studi yang disiapkan merupakan rangkaian dari sustainable urban mobility plan (SUMP). Cakupan perencanaan itu bukan hanya Surabaya. Melainkan Wilayah aglomerasi Gerbangkertosusila (GKS) plus. &rsquo;&rsquo;Leading-nya ada Pemprov Jatim. Jadi, penyelesaian masalah transportasi memang selalu terkendala antardaerah. Dengan perencanaan ini, nantinya akan saling terintegrasi. Ada opsi angkutan berbasis rel dan jalan dalam perencanaan tersebut,&rsquo;&rsquo; ungkapnya. Febri mengatakan, masing-masing daerah akan dilihat bagaimana kesiapannya. Sehingga apa yang dimiliki akan dikoneksikan. Misalnya di Surabaya ada Suroboyo Bus sebagai trunk alias angkutan penumpang kapasitas besar yang bisa dikoneksikan dengan moda lain yang ada di Sidoarjo. &rsquo;&rsquo;Namun, yang pasti, realisasi perencanaan ini masih butuh waktu. Karena itu, kami melihat saat ini yang paling cocok bagi Surabaya adalah moda transportasi by bus dulu,&rsquo;&rsquo; ucapnya. Febri menyebut total ada 11 rencana koridor jalur yang diisi trunk. Dari jumlah itu, sudah 5 koridor yang beroperasi. Sedangkan feeder atau angkutan pengumpan sudah terealisasi 5 koridor. &rsquo;&rsquo;Untuk mengatasi kemacetan di Surabaya, selain model transportasi by bus adalah dengan transportation demand management (TDM). Pilihannya adalah dengan mengutak-atik aturan parkir di tepi jalan,&rsquo;&rsquo; pungkasnya. (*/c17/ttg)

Pemerintah Kota Surabaya merencanakan angkutan berbasis rel yang bakal melayani rute aglomerasi Surabaya Raya.

Upaya Surabaya Realisasikan Angkutan Aglomerasi Berbasis Rel, Butuh Peran Daerah Penyangga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IKN.jpg" alt="Desain Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP Ibu Kota Negara Nusantara. Kementerian PUPR/Antara" width="100%">
<figcaption>Desain Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP Ibu Kota Negara Nusantara. Kementerian PUPR/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Samarinda, Kalimantan Timur, berharap pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan daerah-daerah penyangga dilakukan bersamaan. Sehingga pembangunan IKN Nusantara tidak menimbulkan ketimpangan.  Wali Kota Samarinda Andi Harun mencontohkan, ketika membangun DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Indonesia, pembangunan daerah-daerah penyangga justru tertinggal jauh.  ”Belajar dari DKI Jakarta yang daerah penyangganya tertinggal jauh ketimbang ibu kota negara,hal ini jangan sampai terjadi di Kalimantan Timur. Pembangunan di IKN dan daerah penyangga harus sama-sama,” kata Andi Harun seperti dilansir dari Antara di Samarinda.  Kawasan penyangga DKI Jakarta, menurut dia, mendapat masalah karena DKI Jakarta lebih dulu dibangun, baru kemudian menyusul pembangunan di daerah-daerah penyangga. Hal itu menyebabkan ketimpangan di berbagai hal terjadi hingga kini.  Dia meminta Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono dan jajarannya menyusun rancangan strategis dalam membangun IKN dan daerah penyangga sekitarnya secara menyeluruh. Badan Otorita IKN harus membuat perencanaan pembangunan secara menyeluruh, mulai dari kawasan inti hingga daerah penyangga, seperti Samarinda, Balikpapan, Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, dan Kabupaten Paser.  ”Ini agar kawasan tersebut tumbuh dan maju bersama IKN Nusantara,” papar Andi Harun.  Dia juga meminta Badan Otorita IKN mengidentifikasi sejumlah klaster di daerah penyangga sebagai pendukung sistem perencanaan dan pembangunan IKN. Identifikasi itu kemudian dapat dituangkan dalam kerangka terperinci cetak biru.  ”Sehingga terdapat kesatuan pembangunan antara IKN dan kawasan penyangga,” terang Andi Harun.  Misalnya, Samarinda dapat menjadi klaster energi terbarukan dan manufaktur, sementara Balikpapan sebagai kota jasa. Kemudian, Kutai Kartanegara, Paser, dan Penajam Paser Utara sebagai kawasan pengembangan pertanian dalam arti luas.  Hal lain yang juga perlu dipetakan, menurut dia, adalah kebutuhan tenaga kerja hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Peningkatan SDM disesuaikan dengan klaster maupun kebutuhan masing-masing kawasan supaya antara kawasan satu dan yang lain saling mendukung.  Dia menambahkan, jika rencana pembangunan bersama antara IKN dan penyangga itu tidak disiapkan dari sekarang, daerah penyangga dikhawatirkan hanya akan menerima limpahan masalah sosial. Apalagi, Samarinda sudah terlibat mengatasi persoalan sosial seperti meredam gejolak anti-IKN.  ”Di Samarinda sudah terbentuk forum lintas agama, lintas suku, pengusaha, dan berbagai elemen dalam mendukung kelancaran pembangunan IKN. Kami berharap forum ini bisa membantu memberi pemahaman kepada masyarakat perihal pembangunan IKN bagi daerah,” ujar Andi Harun.

Wali Kota Samarinda Harap IKN dan Daerah Penyangga Tumbuh Bersama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/lokasikn-1-1-1.jpg" alt="Lokasi ibu kota negara Indonesia yang baru di wilayah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara. Novi Abdi/Antara" width="100%">
<figcaption>Lokasi ibu kota negara Indonesia yang baru di wilayah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara. Novi Abdi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Rektor Universitas Mulawarman Samarinda, Kalimantan Timur, Masjaya memberikan masukan terkait pembangunan ibu kota negara yang baru. Menurut dia pembangunan IKN seyogyanya tidak melupakan daerah penyangga khususnya terkait pembangunan akses jalan dan infrastruktur.  ”Kami sudah ada kajian secara tertulis dan akan kami sampaikan kepada Pansus DPR,” kata Masjaya seperti dilansir dari Antara.  Masjaya menerangkan, konsultasi publik bertujuan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat terkait pemindahan IKN baru di Kaltim. Pihaknya mengundang semua rektor baik dari perguruan tinggi negeri, agama, maupun swasta agar aspirasi masyarakat bisa tercantum di RUU.  Sementara itu, Rektor UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda (Uinsi) Samarinda Mukhamad Ilyasin memberikan tanggapan terkait kajian yang ditata dalam RUU IKN yang dinilainya sudah luar biasa. ”Mudah-mudahan kami bisa berperan dengan acuan yang jelas, tidak jadi penonton dan bisa berkontribusi di rumah sendiri,” ucap Ilyasin.  Rektor Universitas Balikpapan (Uniba) Isradi Zainal mengharapkan pemerintah bisa mengambil nama dari simbol Kaltim dalam penetapan IKN. ”Kami mengusulkan nama Paku Nagara, Paku dari Suku Paser dan Kutai, sedangkan Nagara dari konsep negara yang disetujui PUPR. Kalau disingkat bisa menjadi visi IKN ke depan,” jelas Isradi Zainal.  Rektor Universitas Tujuhbelas Agustus (Untag) Samarinda Marjoni Rachman meminta pemerintah tidak hanya memberikan anggaran untuk pembangunan IKN baru. Namun, wilayah penyangga di Kaltim juga harus diberikan anggaran.  ”Sekarang infrastruktur di Kaltim amburadul dan yang paling parah itu akses jalan. Ini menjadi keluhan masyarakat. Jangan hanya IKN yang dibangun tapi Kaltim tidak, seluruh wilayah harus merasakan nikmatnya IKN,” harap Marjoni.  Rektor Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) Ince Raden menegaskan, nama daerah yang akan dijadikan IKN patut didiskusikan dengan tokoh-tokoh kerajaan di Kukar maupun PPU. Tujuannya, agar bisa menyatukan nama yang diusulkan, sehingga nama itu punya historis.  ”Bagaimana agar wilayah-wilayah di Kukar bisa maju dengan adanya IKN baru,” papar Ince Raden.  Sementara itu, anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (Pansus RUU IKN) G. Budisatrio Djiwandono mengatakan, daerah penyangga IKN harus diperhatikan pemerintah. Hal itu agar pembangunan tidak hanya fokus di kawasan IKN.  ”Pembangunannya jangan hanya dilakukan di 260 ribu hektare lahan calon IKN baru, tapi hal yang juga penting adalah mempersiapkan untuk daerah penyangga,” ujar Budisatrio.  Untuk menjadikan daerah penyangga di Kalimantan Timur siap dalam menghadapi IKN baru, kawasan tersebut harus mendapat perhatian pembangunan baik fisik, ekonomi, maupun sumber daya manusia. Pembangunan IKN diminta juga diarahkan di kabupaten/kota yang menjadi penyangga.  ”Yakni perhatian mulai dari konektivitas, infrastruktur, hingga persoalan lingkungan hidup. Bahkan, tambang ilegal di sejumlah kawasan di Kalimantan Timur diminta menjadi perhatian serius dan mendesak untuk dibenahi,” papar Budisatrio.  Sebab, menurut dia, meski statusnya sebagai daerah penyangga, jika pertambangan tidak dibenahi, dampaknya diyakini akan terasa hingga ke IKN baru. Dia menambahkan, pengesahan RUU IKN menjadi UU akan dilakukan pekan depan, dengan sejumlah catatan yang telah dibahas Pansus.

Pembanguan IKN Harus Perhatikan Daerah Penyangga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Foto-Jembatan-Musi-IV-dari-tepian-sungai-musi-1.jpg" alt="Jembatan Musi VI yang menghubungkan Kecamatan Seberang Ulu dan Ilir Barat 1 Kota Palembang, Sumatera Selatan, yang diresmikan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, tahun lalu. M. Riezko Bima Elko P./Antara" width="100%">
<figcaption>Jembatan Musi VI yang menghubungkan Kecamatan Seberang Ulu dan Ilir Barat 1 Kota Palembang, Sumatera Selatan, yang diresmikan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, tahun lalu. M. Riezko Bima Elko P./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyebutkan daerah itu memerlukan sembilan unit jembatan untuk meningkatkan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Sembilan unit jembatan tersebut didesain untuk menjadi jalur perlintasan darat yang menghubungkan Kota Palembang bagian hulu ke hilir. Begitupun, dari Palembang ke beberapa daerah penyangga.  ”Dengan terbukanya jalur penghubung antarkota dalam provinsi ini sosial ekonomi masyarakat dapat bergerak dan pembangunan daerah terisolir dapat terealisasi,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang (PUBM-TR) Sumatera Selatan Darma Budhy seperti dilansir dari Antara di Palembang.  Menurut dia, dari sembilan jembatan tersebut yang sudah terealisasi ada empat unit. Yakni Jembatan Musi IV dan Musi VI yang selesai pembangunannya pada 2020. Dua lainnya Jembatan Ampera dan Musi II yang dibangun sejak puluhan tahun silam.  ”Lima jembatan lagi dalam proses yang sudah masuk dalam rencana jangka panjang sejak 15 tahun lalu,” terang Darma Budhy.  Lima jembatan tersebut yaitu Musi III yang akan dibangun menghubungkan Kecamatan Ilir Timur I ke Pulau Kemaro, Musi V penghubung Tol Kayu Agung–Palembang–Betung (Kapal Betung), Musi VII menghubungkan bagian terluar Palembang dari Sungai Gerong ke Kabupaten Ogan Ilir dan Banyuasin.  Lalu Jembatan Musi VIII (berlokasi di antara Musi IV dan Musi III), dan Musi IX (berlokasi di antara Jembatan Ampera dan Musi VI). ”Namun karena modal pembangunannya sebagian besar bersumber dari pemerintah pusat, saat ini kami (pemerintah provinsi) tengah menyiapkan kriteria dasar yang diminta pusat,” ujar Darma Budhy.  Beberapa kriteria dasar tersebut, lanjut dia, pemerintah pusat meminta kesiapan alas lahan yang akan digunakan, kesiapan rencana induk dan detail engineering design. ”Mudah-mudahan bisa disiapkan itu sehingga pembangunan dapat terealisasi. Tetap dalam hal ini diharapkan dukungan semua pihak bukan hanya pemerintah saja tapi juga masyarakat,” ucap Darma Budhy.

Pemprov Sumsel Butuh 9 Jembatan Tingkatkan Kegiatan Sosial-Ekonomi