<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/26/JKT_PELANTIKAN-ANGGOTA-DPRD-JAKARTA_HANUNG-HAMBARA_26082024-10-3978558460.jpg" alt="Pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029 di gedung dewan, Jalan kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (26/8). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029 di gedung dewan, Jalan kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (26/8). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Sebanyak 106 anggota DPRD DKI Jakarta terpilih periode 2024&ndash;2029 resmi dilantik hari ini, Senin (26/8) di gedung Dewan, Jalan kebon Sirih Jakarta Pusat. Pelantikan itu menandai dimulainya kerja-kerja politik anggota dewan dari berbagai partai politik tersebut. Diketahui bahwa masa tugas anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019&ndash;2024 sendiri sudah berakhir pada tanggal 25 Agustus 2024 lalu.&nbsp; Anggota DPRD DKI Jakarta Terpilih 2024&ndash;2029 Nabilah Aboebakar Alhabsyi menjadi pemeroleh suara tertinggi di daerah pemilihan 8 Jakarta Selatan. Dia mengatakan, kemenangannya membuktikan suara milenial makin dipertimbangkan dalam sistem politik. "Keberhasilan saya bisa dimaknai sebagai keberhasilan calon legislatif muda dalam berkompetisi di arena politik. Yang menunjukkan bahwa suara generasi milenial hari ini semakin diperhitungkan dalam sistem politik Indonesia," ujarnya kepada wartawan, Senin (27/8). Dengan meraih total jumlah 26.344 suara, Nabilah berjanji akan terus mendengarkan suara-suara rakyat yang memilihnya menjadi wakil rakyat.&nbsp; "Saya akan terus berusaha memperjuangkan aspirasi rakyat di DPRD DKI Jakarta," ungkapnya.&nbsp; Politikus PKS itu menegaskan bahwa integritas, kerja keras, dan kemampuan untuk mendengarkan rakyat adalah kunci utama dalam meraih kepercayaan publik.&nbsp; Karena itu, dia mengaku siap untuk menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab. Demi mewujudkan Jakarta Selatan yang lebih sejahtera, adil, dan berdaya saing.&nbsp; "Alhamdulillah dengan keberhasilan hari ini yang telah sama-sama kita capai, saya berterima kasih atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat Dapil 8 Jakarta Selatan," tuturnya.&nbsp; "Ini adalah amanah yang besar, dan saya berkomitmen untuk bekerja sebaik mungkin demi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat," pungkas Nabilah.

Sebanyak 106 anggota DPRD DKI Jakarta terpilih periode 2024–2029 resmi dilantik hari ini, Senin (26/8) di gedung dewan, Kebon Sirih, Jakpus.

Anggota DPRD DKI Jakarta 2024–2029 Resmi Dilantik di Kebon Sirih, Nabilah Aboebakar: Ini Amanah yang Besar   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Ketua-Komisi-Pemilihan-Umum-KPU-Hasyim-Asyari-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Tahapan menuju Pemilu 2024 terus bergerak makin dekat. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memastikan daerah pemilihan (dapil) dan alokasi kursi DPR pada pesta demokrasi tahun depan. Jumlah dapil nanti naik menjadi 84. Pada Pemilu 2019 hanya 80 dapil.  Pemetaan dapil juga telah mendapat persetujuan dari Komisi II DPR, Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Kementerian Dalam Negeri dalam rapat Senin (6/2). "Rancangan peraturan KPU tentang dapil dan alokasi kursi sudah disetujui bersama," ujar Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia.  Ketua KPU Hasyim Asyari mengatakan, kenaikan dapil tersebut merupakan implikasi pembentukan empat provinsi baru di Papua. Kemudian, alokasi kursinya dari 575 menjadi 580. Pembentukan empat daerah otonomi baru tersebut juga berdampak pada pembagian dapil di level DPRD provinsi. Ada kenaikan dari 272 menjadi 301 dapil.  Penambahan dapil DPRD provinsi tersebut, lanjut Hasyim, juga menyebabkan kenaikan jumlah kursi yang tersedia. Yakni, dari 2.207 kursi pada Pemilu 2019 menjadi 2.376 kursi di Pemilu 2024.  Seusai disepakati, draf PKPU diproses untuk disahkan. Sesuai tahapan, sebaran dapil dan alokasi kursi tersebut wajib ditetapkan paling lambat 9 Februari.

KPU Ungkap Sebab Jumlah Dapil dan Alokasi Kursi Pemilu 2024 Membengkak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG_20230119_2252511.jpg" alt="KPU Kalsel melakukan uji publik di Banjarmasin untuk pengusulan perubahan dapil Pemilu 2024. Firman/Antara" width="100%">
<figcaption>KPU Kalsel melakukan uji publik di Banjarmasin untuk pengusulan perubahan dapil Pemilu 2024. Firman/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Selatan mengusulkan perubahan daerah pemilihan (dapil) bagi perebutan kursi calon anggota DPRD Kalsel untuk Pemilu 2024.  ”Perubahan jumlah kursi juga kami usulkan mengingat agregat penduduk kecamatan telah berubah termasuk perpindahan ibu kota provinsi Kalsel dari Banjarmasin ke Banjarbaru,” kata Ketua KPU Kalsel Sarmuji seperti dilansir dari Antara di Banjarmasin, Jumat (20/1).  Untuk jumlah kursi anggota dewan tetap 55 orang seperti Pemilu 2019 mengingat Kalsel yang dihuni penduduk 4.141.533 jiwa berada pada provinsi dengan jumlah penduduk antara 3 juta sampai 5 juta jiwa yang memperoleh alokasi 55 kursi.  Berpatokan pada tetapnya alokasi jumlah kursi secara keseluruhan, perubahan hanya terjadi pada jumlah kursi setiap dapil ada yang naik dan turun dari total tujuh dapil.  Untuk yang diusulkan naik yaitu dapil Kalsel 1 Kota Banjarmasin dari delapan menjadi sembilan kursi. Kemudian dapil Kalsel 6 Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu dari delapan menjadi sembilan kursi.  Sementara yang diusulkan turun dapil Kalsel 2 Kabupaten Banjar dari sembilan menjadi delapan kursi serta dapil Kalsel 5 Kabupaten Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tabalong, dari sembilan menjadi delapan kursi.  Adapun yang tetap jumlah kursinya sembilan yaitu dapil Kalsel 4 Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan, dan Hulu Sungai Tengah.  ”Selama dua hari ini, kami melakukan uji publik meminta masukan dan pendapat dari berbagai kalangan untuk pengusulan perubahan ini yang nanti disampaikan ke KPU RI untuk diputuskan paling lambat Februari 2023,” ujar Sarmuji.

KPU Kalsel Usulkan Perubahan Dapil Anggota DPRD untuk Pemilu 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/PEMILU-GRAFIS-1.jpg" alt="Ilustrasi. Pemilu 2024. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Pemilu 2024. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebut, ada potensi penambahan daerah pemilihan untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.  Komisioner KPU Idham Holik mengatakan, penambahan dapil itu potensinya ada, karena ada penambahan alokasi kursi dari 40 jadi 45 untuk dua kabupaten. Selain itu, bisa jadi di daerah lain juga ada penambahan dapil.  ”Oleh karena itu, akan dilakukan pemaparan rancangan penataan dapil, di mana masing-masing KPU kabupaten/kota akan menawarkan paling banyak tiga rancangan,” kata Idham Holik seperti dilansir dari Antara dalam Sosialisasi Pemetaan Daerah Pemilihan (Dapil) dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota se-Bali untuk Pemilu 2024 di Kabupaten Badung.  Menurut dia, rancangan tersebut adalah rancangan daerah pemilihan yang pernah digunakan pada Pemilu 2019 lalu atau existing district dan dua rancangan baru. Sebab, penataan dapil harus disesuaikan pada tujuh prinsip, yakni kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, dan kesinambungan.  ”Saya yakin tujuh prinsip ini sudah dijelaskan secara komprehensif oleh KPU Bali, mudah-mudahan ini dapat dipahami dengan baik,” tutur Idham Holik.  Idham Holik menyampaikan, di Bali, penataan menjadi penting terutama di Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar. Sebab, terjadi penambahan alokasi kursi untuk DPRD tingkat kabupaten/kota.  Penambahan lima kursi di dua kabupaten tersebut, lanjut dia, terjadi karena adanya penambahan jumlah penduduk dalam data agregat kependudukan per kecamatan (DAK2) untuk semester pertama 2022.  ”Penataan dapil tidak sekadar kita otak-atik kecamatan di Bali. Ini sarana untuk kita membangun pendidikan politik kepada publik. Pendidikan politik pada publik ini seperti melalui sosialisasi kepada pemilih, karena demokrasi yang baik adalah demokrasi yang dipenuhi dengan diskursus,” ujar Idham Holik.  Proses penataan dapil berlangsung sejak 14 Oktober hingga 9 Februari 2023. KPU membuka partisipasi masyarakat seluas-luasnya, karena semakin banyak publik mengetahui tahap Pemilu 2024, mereka akan tahu siapa yang harus dipilih.  Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan menambahkan, pihaknya selalu terbuka dalam menerima usul terkait penataan dapil. ”Daerah pemilihan ini mau dibawa kemana, mau dijadikan apa, memang usul dari masyarakat. Kita harus mengawal tujuh prinsip penataan dapil itu, kalau dipenuhi dan mungkin mayoritas masyarakat menghendaki seperti apa, ya kita dukung,” terang I Dewa Agung Gede Lidartawan.  Setelah seluruh rancangan dan hasil diskusi dikumpulkan, lanjut dia, KPU Bali akan memberi kesimpulan dan memilih usul yang selanjutnya diajukan ke KPU RI.

KPU Sebut Ada Potensi Penambahan Dapil di Bali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/DAPIL-DARJO.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Daerah pemilihan (dapil) di Kabupaten Sidoarjo pada Pileg 2024, bakal berubah. KPU Sidoarjo sudah membuat tiga skema. Sejak 6 Desember, perubahan itu sudah melewati tahapan masukan dan tanggapan masyarakat. Nah, hari ini (12/12) bakal memasuki uji publik.  Ketua KPU Sidoarjo M. Iskak mengatakan, pada Pileg 2024 nanti tidak ada penambahan dapil. Tetapi, ada perubahan wilayah di dalam dapil. Sebab, daro hasil evaluasi, ada tiga kecamatan dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) cukup besar. Yakni, Kecamatan Waru, Taman, dan Sidoarjo. Karena itu, dilakukan opsi perubahan.  Iskak menyebutkan, dalam pemecahan dapil tersebut harus memenuhi kriteria tujuh prinsip. Yakni, kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, coterminous atau berdampingan, kohesivitas, dan kesinambungan. Dari prinsip itulah muncul tiga skema dapil pada Pileg 2024.  Dari tiga rancangan dapil itu, lanjut dia, saat ini sudah memasuki uji publik. Tujuannya, mendapat masukan atau umpan balik. Selanjutnya, hasil uji publik akan disampaikan ke KPU RI dan ditetapkan paling lambat 9 Februari 2023.  ”Kami hanya menetapkan rancangan dapil untuk dilakukan uji publik. Yang menetapkan dapil dan alokasi kursinya adalah KPU RI,” ungkap Iskak seperti dilansir dari Jawa Pos Radar Sidoarjo (11/12).  Dalam skema yang sudah disusun KPU Sidoarjo, jumlah dapil di Sidoarjo tetap enam atau sama dengan Pileg 2019 lalu. Namun, wilayah kecamatan di masing-masing dapil berbeda. Di Dapil Sidoarjo 1, misalnya. Pada skema pertama, meliputi wilayah Kecamatan Sidoarjo, Buduran, dan Sedati, dengan alokasi 10 kursi.  Adapun skema kedua, hanya dua kecamatan masng-masing Kecamatan Sidoarjo dan Candi dengan alokasi 9 kursi. Demikian juga skema ketiga, meliputi Kecamatan Sidoarjo dan Buduran dengan alokasi 8 kursi.  Lebih lanjut Iskak menjelaskan, pada setiap skema, alokasi kursinya berbeda-beda. Hanya, totalnya tetap sebanyak 50 kursi. ”Perbedaannya disesuaikan dengan jumlah DPT. Semakin banyak DPT, maka semakin tinggi pula jumlah alokasi kursinya,” paparnya.  Iskak pun berharap, saat uji publik semua stakeholder yang diundang KPU untuk datang. Lalu, mereka memberikan masukan atau umpan balik terhadap skema dapil pada Pileg 2024. Terutama dari kalangan partai politik.  Untuk diketahui, Pada Pileg 2019 lalu, dapil Sidoarjo 1 terdiri atas Kecamatan Sidoarjo, Buduran, dan Sedati (10 kursi); Dapil Sidoarjo 2, Kecamtan Candi, Tanggulangin, Porong, dan Jabon (8 kursi); Dapil Sidoarjo 3, Kecamatan Krembung, Prambon, Tulangan, dan Wonoayu (8 kursi).

Bongkar-Pasang Dapil Sidoarjo di Pileg 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/soeprayotno-kpu.jpg" alt="Anggota KPU Surabaya Soeprayitno. KPU Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Anggota KPU Surabaya Soeprayitno. KPU Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya mengusulkan perubahan komposisi kecamatan di daerah pemilihan atau dapil 4 dan 5 menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum 2024.  ”Nanti dalam uji publik, masukan masyarakat, termasuk parpol diterima. Pengesahan dapil tetap kewenangan KPU. KPU kota/kabupaten hanya bisa mengusulkan,” kata anggota KPU Kota Surabaya Soeprayitno seperti dilansir dari Antara di Surabaya, Selasa (6/12).  Menurut ia, KPU Surabaya menyiapkan dua usul dapil. Yakni dibuat persis seperti pada Pemilu 2019 atau ada perubahan komposisi kecamatan di dapil 4 dan dapil 5. Pada pemilu 2019, Surabaya terbagi menjadi lima dapil dan masing-masing dapil memiliki jumlah kecamatan berbeda berdasar jumlah pemilih dan keberadaan kecamatan.  Nano, panggilan akrab Soeprayitno, mengatakan, untuk dapil 5 selama ini mencakup sembilan kecamatan. Jumlah itu terbanyak dibanding dapil lain di Surabaya. Sebaliknya untuk dapil 4 mencakup lima kecamatan.  ”Untuk itu, satu kecamatan yang ada di dapil 5 diusulkan berpindah ke dapil 4,” tutur Soeprayitno.  Berdasar perhitungan KPU, lanjut Nano, Kecamatan Asemrowo memiliki letak geografis yang tidak terlalu jauh dengan kecamatan lain di dapil 4. Kecamatan Asemrowo bersebelahan dengan Kecamatan Sawahan sehingga tetap bersambungan.  Dia memastikan, perubahan komposisi kecamatan tersebut akan berimplikasi terhadap jumlah kursi di masing-masing dapil. Apabila saat ini di masing-masing dapil memiliki jatah 10 kursi maka pada pemilu 2024 bisa saja berkurang atau bertambah.  Nano menjelaskan, perhitungan kursi berbasis jumlah penduduk. Rumusnya, jumlah tingkat penduduk kabupaten/kota dibagi alokasi kursi DPRD. Itu merupakan bilangan pembagi penduduk atau harga kursi.  Selain pembagian kecamatan yang dinilai lebih relevan, perubahan kecamatan itu juga akan memberikan dampak pada pemilih. Harapannya, dengan semakin banyak anggota DPRD yang terpilih dari sebuah dapil akan semakin besar dampak program yang diberikan.  ”Dari pemilu ke pemilu perlu dikaji, apakah sesuai dengan kebutuhan masyarakat? Bagaimana pun, masyarakat punya hak untuk mendapatkan layanan program pemerintah melalui aspirasi wakil rakyat,” ujar Soeprayitno.  Saat ini, kata Nano, KPU Surabaya sedang menunggu respons masyarakat terhadap rancangan tersebut. Berdasar Peraturan KPU, masukan dan tanggapan masyarakat bisa disampaikan hingga 6 Desember.  Masyarakat umum termasuk partai politik bisa memberikan masukan soal rancangan dapil di DPRD Surabaya. ”Penetapan dapil pasti menimbulkan beragam reaksi dari parpol karena dapil merupakan medan pertempuran parpol dan caleg di dapil tersebut,” terang Soeprayitno.  Dia menjelaskan, kalau usul itu tidak terima maka bisa dikaji dan disampaikan tertulis dan KPU akan mengakomodasi melalui aplikasi sistem informasi daerah pemilihan (SI dapil), kemudian bisa dilihat KPU.  Selama ini jumlah kursi di DPRD Surabaya sebanyak 50 kursi. Jumlah tersebut berasal dari lima dapil di Surabaya, yakni Dapil 1 (10 kursi): Krembangan, Bubutan, Genteng, Tegalsari, Simokerto, dan Gubeng (6 kecamatan), Dapil 2 (11 kursi): Tambaksari, Semampir, Kenjeran, Pabean Cantikan (4 kecamatan), Dapil 3 (9 kursi): Bulak, Mulyorejo, Sukolilo, Rungkut, Tenggilis Mejoyo, Wonocolo, Gunung Anyar (7 kecamatan).  Sedangkan Dapil 4 (10 kursi): Sukomanunggal, Sawahan, Gayungan, Jambangan, Wonokromo (5 kecamatan), dan Dapil 5 (10 kursi): Asemrowo, Tandes, Pakal, Benowo, Sambikerep, Lakarsantri, Karangpilang, Wiyung, Dukuh Pakis (9 kecamatan).  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;  Anggota KPU Surabaya Soeprayitno. KPU Surabaya/Antara

KPU Surabaya Usulkan Perubahan Komposisi Kecamatan di Dapil 4 dan 5

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/IMG-20200808-WA0006_copy_800x565-1.jpg" alt="Ketua KPU Gresik Akhmad Roni. A. Malik Ibrahim/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua KPU Gresik Akhmad Roni. A. Malik Ibrahim/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Tahap persiapan menjelang tahun politik 2024 terus dimatangkan. Saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gresik akan berfokus pada salah satu tahapan yang cukup krusial. Yakni, proses penetapan daerah pemilihan (dapil) yang akan diputuskan pada 9 Februari 2023.  Untuk memantapkan proses penyusunan dapil, lembaga penyelenggara pemilu itu pun mengeluarkan surat pengumuman dengan nomor 778/PL.01.3-PU/3525/2022. Surat tersebut membahas penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Gresik tahun 2024. ’’Ada dua rancangan dapil yang kami siapkan. Baik dengan skema sembilan dapil maupun delapan dapil,’’ ujar Ketua KPU Gresik Akhmad Roni.  Dari dua rancangan dapil yang disiapkan, jumlah kursi anggota legislatif dari kepulauan Bawean dipastikan berkurang jika dibandingkan dengan pemilu edisi sebelumnya. Yakni, dari empat kursi menjadi tiga kursi yang meliputi Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak.  Pertimbangan tersebut bukan tanpa alasan. Pada Pilkada 2020, jumlah pendaftar pemilih tetap di Bawean hanya 20.417 orang. ’’Paling sedikit dibandingkan dapil lainnya,’’ tutur Roni.  Setidaknya, dalam Pasal 185 UU 7/2017, penyusunan dapil perlu memperhatikan tujuh indikator. Yakni, kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, serta kesinambungan. ’’Jika melihat data terakhir, jumlah kursi legislatif tetap 50 kursi,’’ ucap alumnus ITS itu.  Roni menambahkan, penentuan dapil juga bergantung pada jumlah penduduk. Diperkirakan, pada 2024, jumlah penduduk di Kota Pudak mencapai 1,4 juta jiwa. Sesuai dalam Pasal 191 UU Pemilu, jumlah penduduk lebih dari 1 juta jiwa hingga 3 juta jiwa memperoleh alokasi 50 kursi.  ’’Kemungkinannya sangat kecil jika jumlah kursi bertambah. Untuk mencapai 55 kursi, jumlah penduduk harus melebihi 3 juta jiwa,’’ jelasnya.  Nah, dari berbagai proses tersebut, penetapan dapil nanti diputuskan KPU pusat pada 9 Februari 2023. Sebagai bahan pertimbangan, pihaknya membuka kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan tanggapan dan masukan melalui kantor maupun website KPU Gresik. ’’Untuk memaksimalkan serap aspirasi dan keterwakilan masyarakat,’’ ucap Roni.  ---  RANCANGAN DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) GRESIK DI PEMILU 2024  Rancangan 1 <ul> 	<li>Dapil I (Gresik dan Kebomas): 7 kursi</li> 	<li>Dapil II (Duduksampeyan dan Cerme): 5 kursi</li> 	<li>Dapil III (Kedamean dan Menganti): 7 kursi</li> 	<li>Dapil IV (Wringinanom dan Driyorejo): 7 kursi</li> 	<li>Dapil V (Balongpanggang dan Benjeng): 5 kursi</li> 	<li>Dapil VI (Dukun, Ujungpangkah, dan Panceng): 7 kursi</li> 	<li>Dapil VII (Sangkapura dan Tambak): 3 kursi</li> 	<li>Dapil VIII (Sidayu, Bungah, dan Manyar): 9 kursi</li> </ul> Rancangan 2 <ul> 	<li>Dapil I (Gresik dan Kebomas): 7 kursi</li> 	<li>Dapil II (Duduksampeyan dan Cerme): 5 kursi</li> 	<li>Dapil III (Kedamean dan Menganti): 7 kursi</li> 	<li>Dapil IV (Wringinanom dan Driyorejo): 7 kursi</li> 	<li>Dapil V (Balongpanggang dan Benjeng): 5 kursi</li> 	<li>Dapil VI (Dukun dan Panceng): 5 kursi</li> 	<li>Dapil VII (Ujungpangkah dan Sidayu): 4 kursi</li> 	<li>Dapil VIII (Sangkapura dan Tambak): 3 kursi</li> 	<li>Dapil IX (Manyar dan Bungah): 7 kursi</li> </ul> Sumber: KPU Gresik

Gresik Siapkan Dua Opsi Rancangan Dapil di Pemilu 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/WhatsApp-Image-2019-04-04-at-2.32.09-PM.jpeg" alt="Kpu gresik" width="100%">
<figcaption>Kpu gresik</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Gresik melakukan berbagai langkah persiapan menuju Pemilu 2024. Salah satu tahapan yang paling krusial adalah pemutakhiran data pemilih tetap (DPT).  Pemutakhiran tersebut dijadwalkan dimulai pada 14 Oktober 2022 dan akan berakhir pada 21 Juni 2023. ’’Kemudian dilanjutkan dengan penetapan daerah pemilihan (dapil) dan penetapan jumlah kursi untuk Kabupaten Gresik,’’ terang Ketua KPUD Gresik Akhmad Roni.  Dia menyatakan, skema tahapan persiapan hingga pelaksanaan dalam tahun politik 2024 tidak akan banyak berubah. Meskipun, terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian secara khusus. ’’Salah satunya tentang penetapan daerah pemilihan (dapil). Pada Pemilu 2019, Kabupaten Gresik terbagi dalam delapan dapil,’’ jelas Roni.  Alumnus ITS itu menyampaikan, jumlah tersebut bisa berubah. Termasuk jumlah kursi dari setiap dapil. Hal tersebut bergantung pada perkembangan di lapangan. ’’Dengan menyesuaikan prinsip penyusunan dapil,’’ ujar Roni.  Setidaknya, dalam Pasal 185 UU 7/2017 tentang Penyusunan Dapil, ada tujuh indikator yang perlu diperhatikan. Yakni, kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, serta kesinambungan. ’’Jika melihat data terakhir, jumlah kursi legislatif tetap 50 kursi,’’ tuturnya.  Berdasar data terakhir, ucap Roni, sangat mungkin jumlah kursi untuk dapil VI (Sangkapura dan Tambak) akan berkurang, dari 4 menjadi 3. Lalu, wilayah dapil VII (Dukun, Ujungpangkah, dan Panceng) akan bertambah 1 menjadi 7 kursi. Jumlah tersebut bukan tanpa alasan, pada Pilkada 2020, jumlah daftar pemilih tetap di Bawean hanya 20.417 orang. ’’Paling sedikit dibandingkan dengan dapil lainnya,’’ tutur Roni.  Sebaliknya, jumlah pemilih terbanyak dari Kecamatan Menganti, yakni 88.470 pemilih, Manyar (79.355), dan Kebomas (75.273). Secara bertahap, ungkap Roni, KPU akan terus melakukan studi dan kajian. ’’Termasuk melibatkan akademisi, partai politik, termasuk aspirasi masyarakat,’’ ungkapnya.  Nah, dari berbagai proses tersebut, penetapan dapil nanti diputuskan KPU pusat. Roni menambahkan bahwa penetapan dapil di Kota Pudak bisa jadi bertambah ataupun berkurang. ’’Pertimbangan utamanya juga untuk memaksimalkan serap aspirasi dan keterwakilan masyarakat,’’ ucapnya.  Roni melanjutkan, penentuan dapil juga bergantung pada jumlah penduduk. Diperkirakan, menjelang 2024, jumlah penduduk di Kota Pudak mencapai 1,4 juta jiwa. Hal tersebut setidaknya memastikan jumlah kursi di DPRD Gresik akan tetap berjumlah 50 kursi.  Sesuai Pasal 191 UU Pemilu, jumlah penduduk lebih dari 1 juta jiwa hingga 3 juta jiwa memperoleh alokasi 50 kursi. ’’Kemungkinannya sangat kecil jika jumlah kursi bertambah. Untuk mencapai 55 kursi, jumlah penduduk harus melebihi 3 juta jiwa,’’ tandasnya.  ---  DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) KABUPATEN GRESIK PADA PEMILU 2019 <ul> 	<li>Dapil I (Gresik dan Kebomas): 7 kursi</li> 	<li>Dapil II (Duduksampeyan dan Cerme): 5 kursi</li> 	<li>Dapil III (Kedamean dan Menganti): 7 kursi</li> 	<li>Dapil IV ( Wringinanom dan Driyorejo): 7 kursi</li> 	<li>Dapil V (Balongpanggang dan Benjeng): 5 kursi</li> 	<li>Dapil VI (Sangkapura dan Tambak): 4 kursi</li> 	<li>Dapil VII ( Dukun, Ujungpangkah, dan Panceng): 6 kursi</li> 	<li>Dapil VIII (Sidayu, Bungah, dan Manyar): 9 kursi</li> </ul> JUMLAH DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) TAHUN SEBELUMNYA <ul> 	<li>2015: 921.440 orang, terdiri atas 459.145 pemilih laki-laki dan 462.295 pemilih perempuan.</li> 	<li>2020: 918.192 orang, terdiri atas 456.202 pemilih laki-laki dan 461.990 pemilih perempuan.</li> </ul> Sumber: KPUD Gresik

Utak-Atik Daerah Pemilihan Gresik di Pileg 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/image-8.jpg" alt="Ilustrasi KPU." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPU.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Rencana pemekaran daerah pilihan (dapil) untuk Pemilu 2024 mulai dibahas Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama DPRD Kota Surabaya.  Berdasar UU Nomor 7 Tahun 2017, kabupaten/kota dengan penduduk lebih dari 3 juta jiwa, bisa memiliki 55 anggota DPRD. Saat ini, hanya ada 50 anggota DPRD di Kota Surabaya.  Menanggapi wacana pemerakan dapil itu, Ketua KPU Kota Surabaya Nur Syamsi mengaku sedang melakukan kajian. ”Kami siap dengan Pemilu 2024 pada 14 Februari 2024. Prinsipnya kami bekerja sesuai dengan peraturan dan perundangan,” kata Syamsi ketika ditemui pada Rabu (23/2).  Salah satu peraturan dan perundangan yang akan dipatuhi, lanjut Syamsi, adalah tahap program dan jadwal. Simulasi terkait program dan jadwal serta tahap itu merujuk pada UU No 7 tentang pengusulan dan penetapan dapil DPRD kabupaten/kota.  ”Tahap itu akan kami lakukan pada Januari 2023. Itu akan kita diskusi dan FGD. Akan kami sampaikan ke KPU tentang kepastian pemekaran dapil,” terang Syamsi.  Syamsi menyebut, saat ini, tahap pemilu belum dimulai. Sebab, berdasar UU Nomor 7 Tahun 2017, tahap pemilu dilakuakn paling lambat 20 bulan sebelum pemungutan suara.  ”Karena (Pemilu) dilakukan 14 Februari 2024, tahap dilakukan pada Juli 2022,” ujar Syamsi.  Namun, pihaknya bisa melakukan pengkajian soal pemekaran dapil. Kajian dilakukan secepatnya. Dengan demikian, pihaknya bisa segera memberikan rekomendasi ke KPU RI.  ”Pemekaran dapil kami akan kaji lagi. Kami mulai pada akhir 2022 dan awal 2023. Itu pun bukan kami yang menetapkan, namun KPU RI,” papar Syamsi.  Namun, kajian itu terkendala anggaran. Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni menjelaskan, anggaran kajian diberikan Pemerintah Kota Surabaya. ”Belum ada kajian. Nah tadi ini salah satu pertimbangannya adalah harus ada dukungan dari Pemkot harus ada realisasi (anggaran),” jelas Arif Fathoni.  Anggaran itu seharusnya ditutup APBN. Oleh karena itu, KPU membutuhkan bantuan Pemkot Surabaya untuk bersurat ke KPU RI.  ”Karena penduduk Kota Surabaya mencapai 3 juta lebih, seharusnya ada 6–7 dapil. Idealnya kan makin banyak warga, pelayan warga lewat DPRD juga lebih banyak,” kata Arif Fathoni.  Dia mencontohkan 1 orang anggota DPRD Kota Surabaya harus membawahi lebih dari 1 kecamatan dalam jarak yang cukup jauh. Kemudian, warga yang dibawahi juga banyak.  ”Pemekaran dapil ini kan butuh good will (niat baik) Pemkot Surabaya. Dengan penambahan dapil, cost politik bisa ditekan. Tentu yang kita harapkan output dari pesta demokrasi ini mengembangkan pemerintahan jadi bisa baik dan benar,” ucap Arif Fathoni.

KPU Surabaya Lakukan Kajian Soal Pemekaran Dapil

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#daerah pemilihan

Berita Terkini