<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/11/Stadion-Maguwoharjo-200325-hnd-5-4192628191.jpg" alt="Stadion Maguwoharjo di Sleman, DI Jogjakarta. (Hendra Nurdiyansyah/Antara)" width="100%">
<figcaption>Stadion Maguwoharjo di Sleman, DI Jogjakarta. (Hendra Nurdiyansyah/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X merestui penggunaan Stadion Maguwoharjo di Sleman sebagai markas PSIM Jogjakarta selama kompetisi Liga 1 musim depan. &rdquo;Di Jogjakarta itu yang punya standar FIFA dan yang sudah direhab itu Sleman (Stadion Maguwoharjo). Sehingga bagaimana untuk base came itu juga bisa digunakan,&rdquo; ujar Sultan seperti dilansir dari Antara. Menurut dia, stadion di wilayah DI Jogjakarta sebaiknya tidak dibatasi penggunaannya hanya untuk tim dari kabupaten atau kota tertentu. Selama memenuhi syarat dan bisa disewa, pemanfaatannya terbuka untuk tim mana saja. &rdquo;Stadion itu kan tidak hanya berlaku untuk masing-masing kabupaten. Yang penting disewa, kan gitu. Jadi bisa digunakan di sana,&rdquo; ujar Sultan HB X. Keputusan tersebut diambil mengingat Stadion Mandala Krida, yang sebelumnya menjadi kandang PSIM di Liga 2, belum bisa digunakan akibat masih menyisakan persoalan hukum. Sehingga proses renovasi pun harus tertunda. &rdquo;Karena kebetulan pada saat itu belum memungkinkan (Stadion Mandala Krida) karena masih ada persoalan hukum menyangkut masalah pidana, sehingga tertunda direhab,&rdquo; tutur Raja Keraton Jogjakarta itu. Sultan juga tidak mempermasalahkan kemungkinan Stadion Maguwoharjo digunakan bersama oleh PSIM dan PSS Sleman. Selama tidak terjadi bentrok jadwal, menurut dia, hal itu bukan sesuatu yang perlu diperdebatkan. &rdquo;Tanding di Sleman kan juga tetap di DI Jogjakarta, ya enggak ada masalah. Mestinya kalau tidak digunakan bersamaan kan enggak apa-apa. Jangan memecah-mecah, stadion untuk punya satu-satu terus, oh itu untuk kota, itu untuk Sleman saja, enggak. Lalu untuk maintenance (perawatan) bagaimana kalau tidak disewakan,&rdquo; ucap Sultan. Menurut Sultan, menyewa Stadion Maguwoharjo bisa menjadi solusi sembari menunggu hingga Stadion Mandala Krida bisa direnovasi seperti standar FIFA. Selain itu, dia juga memberi opsi agar PSIM dapat memanfaatkan Stadion Kridosono untuk kegiatan latihan, ketimbang menggunakan lapangan di Jalan Kenari, Kota Jogjakarta. &rdquo;Daripada tidak digunakan, ya mending bisa digunakan,&rdquo; kata Ngarsa Dalem sapaan Sultan HB X. Presiden Direktur PSIM Jogjakarta Liana Tasno menuturkan, akan berupaya meningkatkan prestasi PSIM. Di Liga 1 persaingan bakal semakin ketat. Menurut Liana, sinergi antara klub dengan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kota sangat penting khususnya dalam penyediaan sarana pendukung seperti venue pertandingan, hingga tempat latihan. &rdquo;Tujuan terdekat kami adalah bisa bertahan di Liga 1 selama-lamanya. Kami juga berterima kasih kepada Ngarsa Dalem (Sultan HB X) atas dukungan dan masukannya kepada kami,&rdquo; ujar Liana Tasno.

Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X merestui penggunaan Stadion Maguwoharjo di Sleman sebagai markas PSIM Jogjakarta selama Liga 1

Sultan HB X Restui PSIM Bermarkas di Stadion Maguwoharjo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/11/kraton-883504387.jpg" alt="Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat segera mengenalkan sejarah, nilai, dan tata cara pemanfaatan tanah kesultanan atau "Sultan Ground" (SG) kepada publik lewat Pameran Pertanahan Kasultanan 2024. Ketua Pelaksana Pameran Pertanahan Kasultanan 2024 Sophi Perenissa menjelaskan pameran di Sasono Hinggil, Kraton Yogyakarta, 14-16 November 2024 itu bertujuan membuat masyarakat paham hak dan tanggung jawab mereka atas tanah kesultanan. "Hak memakainya, hak memanfaatkannya, dan paham tanggung jawab dibalik hak tersebut," ujar dia, dikutip Senin (11/11). Ia menjelaskan dalam pameran bertajuk "Tales of The Land We Live In" itu, pengunjung bakal melihat beragam instalasi yang menggambarkan perjalanan panjang sejarah tanah kesultanan dari awal hingga era modern. Selain itu, pameran menampilkan peta persebaran pemanfaatan&nbsp;di wilayah DIJ sehingga memberikan wawasan tentang bagaimana tanah tersebut digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. "Pengunjung bisa melihat peta persebaran fasilitas umum yang menggunakan tanah kesultanan, lalu juga akan ada persentase pemanfaatannya sudah seberapa besar di beberapa daerah," ujar dia. Menurut Sophi, pameran yang terbuka untuk masyarakat umum itu bakal menjadi sarana edukasi yang efektif sehingga masyarakat dapat memahami lebih jauh tentang peran tanah kesultanan dalam struktur sosial-ekonomi di DIJ. Di sela pameran itu, menurut dia, akan berlangsung dialog terkait tanah kesultanan, serta dibuka klinik konsultasi mengenai prosedur permohonan memanfaatkan tanah kesultanan itu. "Mungkin dari warga nanti ada yang penasaran ingin memanfaatkan tanah kesultanan, penasaran caranya seperti apa, bisa langsung konsultasi," ucap dia. Pameran Pertanahan Kasultanan 2024 digelar Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat berkolaborasi dengan sejumlah instansi, meliputi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR) DIJ,&nbsp;Diskominfo, Dinas Koperasi dan UKM DIY, Biro Humas dan Protokoler serta Satpol PP DIJ. Kabid Penatausahaan dan Pengendalian Pertanahan DPTR DIJ&nbsp;Moh&nbsp;Qayyim Autad berharap, melalui pameran itu masyarakat paham bahwa dalam menentukan tanah kesultanan, ada dasar-dasar yang digunakan Kraton Yogyakarta melalui Kawedanan Panitikismo. "Supaya tidak ada persepsi bahwa penentuan 'Sultan Ground' atau status SG itu adalah penentuan yang sepihak, bukan seperti itu," ujar Qayyim.

Pameran yang digelar 14-16 November 2024 itu bertujuan membuat masyarakat paham hak dan tanggung jawab mereka atas tanah kesultanan.

Edukasi Masyarakat tentang Hak dan Tanggung Jawab saat "Meminjam" Sultan Ground Lewat Pameran "Tales of The Land We Live In"

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/30/IMG_20231029_004219-881855766.jpg" alt="Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X saat menyampaikan Sapa Aruh menjelang Pemilu 2024 di Monumen Jogja Kembali." width="100%">
<figcaption>Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X saat menyampaikan Sapa Aruh menjelang Pemilu 2024 di Monumen Jogja Kembali.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X mengingatkan pemilu bukan sekadar ajang perebutan kekuasaan. Melainkan sebagai olah budaya untuk meningkatkan mutu budaya demokrasi. &rdquo;Masyarakat menginginkan kemajuan dan kemartabatan bangsa, bukan menjadikan pemilu sekadar ajang perebutan kekuasaan semata,&rdquo; kata Sri Sultan seperti dilansir dari Antara saat menyampaikan Sapa Aruh menjelang Pemilu 2024 di Monumen Jogja Kembali. Pemilihan serentak, menurut Sultan, lebih dari sekadar olah politik, tetapi juga olah budaya untuk meningkatkan mutu budaya demokrasi agar tumbuh subur dan kuat mengakar menjadi budaya rakyat. Raja Keraton Yogyakarta itu berpesan agar Pemilu 2024 tidak semata-mata digelar untuk mengisi jabatan presiden dan wakil presiden, serta kursi-kursi DPR. Selain sebagai proses pembelajaran politik untuk mendewasakan berdemokrasi, menurut dia, pemilu merupakan titik tolak awal estafet kepemimpinan menuju Indonesia yang sejahtera, berkeadilan, dan bermartabat. &rdquo;Maka, marilah kita serukan kata damai untuk pemilihan serentak ini,&rdquo; kata Sultan HB X. Menurut Sultan, perlu pemahaman bersama bahwa perbedaan pandangan politik tidak menjadi masalah. Sehingga, kedewasaan berpikir terkait perbedaan itu mutlak diperlukan. &rdquo;Ada kekhawatiran soal keindonesiaan kita, seiring lunturnya persaudaraan, dan luruhnya Indonesia sebagai rumah bersama, hanya karena kontestasi politik semata,&rdquo; kata Sultan HB X. Seiring berkembangnya teknologi, lanjut Sultan, media sosial kerap menjadi kubangan pergunjingan sosial, seiring kemampuannya menjadi alat yang ampuh, sebagai senjata dalam pertarungan politik. Kondisi itu yang dikhawatirkan akan mempertajam polarisasi masyarakat. Seiring semangat Jogja Nyawiji ing Pesta Demokrasi, Sultan mengatakan, tugas lurah dan pamong kelurahan se-Daerah Istimewa Jogjakarta perlu menjadi kekuatan moral serta turut meredam konflik emosional. Mengajak masyarakat serta memberdayakan Jagawarga, untuk menjaga pesta demokrasi dengan mengedepankan nurani, nalar, dan akal sehat. &rdquo;Semua hanya bisa terlaksana, apabila lurah dan pamong mengedepankan sikap netral, mengedepankan iklim kondusif&nbsp;dan kohesi sosial,&rdquo; kata Gubernur DIJ Sri Sultan HB X.

Sri Sultan HB X sebut pemilu bukan sekadar ajang perebutan kekuasaan melainkan juga sebagai olah budaya tingkatkan mutu budaya demokrasi

Sultan HB X Ingatkan Pemilu Bukan Sekadar Ajang Perebutan Kekuasaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/hadapi-liburan-yogyakarta-disarankan-sediakan-sepeda_m_179159.jpeg" alt="Trans Jogja angkutan umum yang disediakan di Jogjakarta." width="100%">
<figcaption>Trans Jogja angkutan umum yang disediakan di Jogjakarta.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dinas Perhubungan (Dishub) Daerah Istimewa Jogjakarta meminta masyarakat maupun wisatawan menggunakan angkutan umum Bus Trans Jogja untuk menuju Malioboro sebagai bagian dari kawasan Sumbu Filosofi Jogjakarta. "Gunakanlah Bus Trans Jogja untuk menuju ke Malioboro. Kami sudah dan akan coba fasilitasi (halte) dari semua akses untuk menuju ke Sumbu Filosofi," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dishub DIJ Sumaryoto di Yogyakarta, Rabu (25/10). Menurut dia, dukungan dari masyarakat maupun wisatawan dengan menggunakan transportasi umum diperlukan untuk menekan emisi karbon dan kemacetan di kawasan Sumbu Filosofi itu. Dia mengatakan, sesuai rencana pengelolaan (management plan), Sumbu Filosofi Jogjakarta ditetapkan UNESCO sebagai warisan budaya dunia dengan konsep 'low emission zone' (kawasan rendah emisi), salah satunya di kawasan Malioboro. Oleh karena itu, menurut Sumaryoto, Dishub DIJ mengupayakan penyediaan halte Bus Trans Jogja di berbagai sudut arah menuju Malioboro.&nbsp;"Dari arah timur, utara, selatan, barat, sudah kami upayakan, mohon dimanfaatkan," kata dia. Menurut dia, untuk mewujudkan kawasan Sumbu Filosofi rendah emisi, ke depan Malioboro diproyeksikan sebagai kawasan full pedestrian&nbsp;atau khusus pejalan kaki dan Bus Trans Jogja pada 2025. Dishub DIJ, menurut dia, juga mengagendakan uji emisi gas buang kendaraan bermotor di kawasan itu. "Kami berharap masyarakat menyadari bahwa transportasi yang baik adalah yang ramah terhadap lingkungan, da harus terintegrasi dengan moda yang lain," kata dia. Untuk mendukung program itu, Dishub DIJ berencana menggelar uji coba sistem contraflow atau lawan arus khusus Bus Trans Jogja di Jalan Pasar Kembang, Kota Jogjakarta mulai Sabtu (28/10) hingga awal Desember 2023. Sistem contraflow&nbsp;tersebut bertujuan mempermudah akses masyarakat atau wisatawan menggunakan Bus Trans Jogja dari Stasiun Tugu menuju kawasan Malioboro.

Dukungan dari masyarakat maupun wisatawan dengan menggunakan transportasi umum diperlukan untuk menekan emisi karbon.

Tekan Emisi Karbon, Warga dan Wisawatan Diajak Nikmati Kawasan Malioboro dan Sumbu Filosofi dengan Trans Jogja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/cjh-haji-satu.jpg" alt="UMRAH WAJIB: CJH Indonesia melaksanakan tawaf mengelilingi Kakbah di Masjidilharam, Senin (13/6) dini hari. (MEDIA CENTER HAJI 2022)" width="100%">
<figcaption>UMRAH WAJIB: CJH Indonesia melaksanakan tawaf mengelilingi Kakbah di Masjidilharam, Senin (13/6) dini hari. (MEDIA CENTER HAJI 2022)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Daerah Istimewa Jogjakarta mencegah aktivitas penawaran umrah non-prosedural. Seperti umrah mandiri atau umrah backpacker&nbsp;di media sosial. Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kanwil Kemenag DI Jogjakarta Aidy Johansyah mengatakan, penyisiran melalui platform media sosial akan dilakukan bersama Polda DI Jogjakarta. &rdquo;Kami akan sisir karena khawatir merugikan masyarakat. Karena biasanya di media sosial, kami mungkin akan kerja sama dengan Polda Jogjakarta untuk (pengawasan) sibernya,&rdquo; kata Aidy Johansyah seperti dilansir dari Antara. Umrah non prosedural tanpa melalui Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) resmi seperti umrah mandiri atau umrah backpacker memiliki risiko. Selain itu, merugikan masyarakat yang hendak beribadah di Tanah Suci. Selain tidak ada perlindungan, masyarakat yang berangkat dengan cara backpacker&nbsp;berisiko telantar saat tiba di Arab Saudi. Sebab, seluruhnya dilakukan secara mandiri. &rdquo;Misalnya dia sakit di sana bagaimana, atau ketika dia berangkat di sana ditelantarkan, banyak masalah sebenarnya umrah backpacker, itu yang tidak kami harapkan terjadi,&rdquo; tutur Aidy Johansyah. Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, lanjut Aidy, melarang setiap orang yang tanpa hak sebagai PPIU, mengumpulkan dan atau memberangkatkan jamaah umrah. &rdquo;Kalau umrah backpacker&nbsp;itu dikoordinir penyelenggara&nbsp;yang tidak punya izin maka bisa dikenakan pasal pidana,&rdquo; terang Aidy Johansyah. Meski demikian, Aidy mengklaim, hingga saat ini belum ada laporan jemaah umrah asal Jogjakarta yang berangkat ke Tanah Suci dengan cara backpacker. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013044021/kabut-asap-tebal-wings-air-hentikan-rute-banjarmasin-muara-teweh">Kabut Asap Tebal, Wings Air Hentikan Rute Banjarmasin-Muara Teweh </a> Sepanjang 2022, dia memastikan, tidak kurang 20 ribu jemaah umrah asal Jogjakarta berangkat ke Tanah Suci seluruhnya melalui PPIU resmi. Selain mencegah penawaran atau promosi umrah backpacker, Kanwil Kemenag Jogjakarta juga mengintensifkan pengawasan terhadap biro perjalanan umrah dan haji khusus ilegal yang kemungkinan masih ada. Aidy menambahkan, hingga saat ini total jumlah biro travel umrah dan haji khusus yang tercatat sebagai PPIU resmi di Jogjakarta sebanyak 27 biro. &rdquo;Kami mengimbau kepada masyarakat untuk berangkat umrah maupun haji sesuai aturan yang ada. Misal mau umrah ya lewat PPIU yang punya izin resmi. Bahkan yang punya izin saja kadang-kadang bisa ada masalah, apalagi yang enggak punya izin,&rdquo; ujar Aidy Johansyah. Dia mengakui, ada satu PPIU resmi di Jogjakarta yang dikenai sanksi pembekuan izin usaha selama 1 tahun. Itu lantaran terbukti bekerja sama dengan calo sehingga mengakibatkan 38 calon jamaah umrah asal Jawa Tengah telantar di Bandara Jogjakarta International Airport (YIA) pada Maret. &rdquo;Calo mengambil dana dari jemaah dan tidak dibayarkan semua ke biro, akhirnya jemaah dirugikan tidak bisa berangkat. Calo dipenjara, sedangkan biro travel diskors tidak boleh menerima pendaftaran umrah selama 1 tahun,&rdquo; tutur Aidy.

Kanwil Kemenag Jogjakarta cegah aktivitas penawaran umrah non-prosedural seperti umrah mandiri atau umrah backpacker di media sosial

Kemenag Jogjakarta Cegah Aktivitas Penawaran Umrah Backpacker di Medsos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/03/IMG_20230615_173142-785803722.jpg" alt="Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X." width="100%">
<figcaption>Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menilai Indonesia lebih tepat disebut sebagai negara maritim ketimbang negara kepulauan. &rdquo;Kita menjadi salah arah karena telanjur salah kaprah dalam membaca teks Ilahi dan tekstur alami yang sesungguhnya melekat pada bangsa kita sendiri, yaitu keandalan maritim dan budaya bahari,&rdquo; kata Sultan HB X seperti dilansir dari Antara di Jogjakarta, Selasa (3/10). Saat menjadi pembicara dalam Sarasehan HUT ke-78 TNI Angkatan Laut di Jakarta Utara (2/10), Sultan menekankan pembangunan berbasis maritim bukan sekadar retorika. Melainkan harus menjadi kesadaran kolektif mengingat kondisi geografis Indonesia yang dua pertiga wilayah adalah lautan. &rdquo;Napoleon Bonaparte mengatakan, dasar politik negara berada dalam geografi. Atas dasar itu, Indonesia harus menjadikan visi maritim sebagai light-star,&rdquo; kata dia dalam sarasehan bertajuk Refleksi Dan Proyeksi Eksistensi Prajurit Jalasena untuk Melaju Mewujudkan Indonesia Maju itu. Untuk mempertahankan kedaulatan negara maritim, menurut Sultan, salah satu syaratnya adalah memperkuat alutsista angkatan laut (AL) dan angkatan udara (AU), agar menjadi kekuatan laut terbesar di Asia Tenggara. Selain itu, harus didukung kesadaran masyarakat untuk membangun strategi maritim dan budaya bahari unggul untuk meningkatkan martabat bangsa. &rdquo;Budaya bahari Indonesia lahir dari kearifan kontemplasi local genius dan memiliki aliansi strategis dengan pertahanan maritim, apabila direngkuh, dilestarikan dan diberdayakan. Sayangnya, budaya bahari tersebut telah luntur sehingga perlu siasat percepatan dan penguatan kembali,&rdquo; kata Raja Keraton Jogjakarta Sultan HB X. Salah satu cara untuk menguatkan kembali budaya bahari melakukan redesain budaya bahari dengan geostrategi melalui pendidikan berbasis kemaritiman. Selain itu, membiasakan gemar makan ikan laut guna meningkatkan konsumsi kalori per kapita rakyat Indonesia. &rdquo;Lunturnya budaya bahari dapat dianalogikan rendahnya konsumsi ikan dan dampak illegal fishing belum dianggap ancaman. Jika konsumsi ikan orang Indonesia meningkat akan mendorong pemerintah serius menangani laut, agar kebutuhan konsumsi ikan terpenuhi,&rdquo; tutur Sultan HB X. Menurut Sultan, semangat dan keterampilan bahari yang pernah menjadi kebanggaan bangsa Indonesia perlu digali dan dikembangkan kembali di kalangan generasi muda agar bangsa Indonesia mampu menjadi tuan di negeri mereka sendiri. Visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, menurut Sultan, layaknya oase di padang pasir, di tengah pemikiran mandek terhadap pembangunan yang berorientasi ke darat. Dengan pilar dan konsep poros maritim dunia tersebut, prioritas pembangunan maritim harus diwujudkan sebagai garda peradaban Indonesia masa depan, yang menjamin kehidupan ekonomi, sosial dan politik, serta marwah Indonesia di percaturan politik global. Dengan berbagai potensi yang melingkupinya, Sultan meyakini kemaritiman akan menjadi salah satu solusi kunci dalam berbagai permasalahan global di masa depan. &rdquo;Sejatinya revitalisasi budaya bahari memang perlu dibangkitkan kembali, guna mempercepat kebangkitan Indonesia melalui gagasan poros maritim dunia, seiring upaya memperkuat pertahanan maritim semesta didukung masyarakat Indonesia yang penuh kesadaran mencintai laut,&rdquo; ujar Sultan HB X.

Gubernur DI Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menilai Indonesia lebih tepat disebut sebagai negara maritim ketimbang negara kepulauan

Sultan HB X Sebut Indonesia Tepat Disebut Negara Maritim Ketimbang Kepulauan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/24/IMG_20230924_093147-408571954.jpg" alt="Tangkapan layar Peta Indeks Sinar UV Matahari BMKG pada 24 September." width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar Peta Indeks Sinar UV Matahari BMKG pada 24 September.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Warga Daerah Istimewa Jogjakarta diimbau untuk mewaspadai paparan sinar ultraviolet&nbsp;(UV) matahari dengan intensitas tinggi pada siang hari. &rdquo;Kalau terkena paparan langsung di kulit efeknya seperti terbakar,&rdquo; kata&nbsp;Kepala Stasiun Meteorologi Jogjakarta Warjono seperti dilansir dari Antara di Jogjakarta, Minggu (24/9). Menurut Peta Indeks Sinar UV Matahari BMKG pada Minggu (24/9), level paparan sinar UV&nbsp;di Daerah Istimewa Jogjakarta sangat tinggi (merah) dari pukul 11.00 sampai pukul 12.00 WIB. Paparan sinar UV matahari di Daerah Istimewa Jogjakarta menurut peta tersebut akan turun ke level tinggi (jingga) pada pukul 13.00 WIB. Dan turun lagi menjadi moderat hingga rendah dari pukul 14.00 sampai 15.00 WIB. Warjono mengimbau warga&nbsp;Daerah Istimewa Jogjakarta menggunakan tabir surya guna menghindari dampak paparan sinar UV level sangat tinggi dan tinggi pada siang hari. Dia menyampaikan, paparan sinar UV matahari level tinggi sampai ekstrem biasa terjadi selama musim kemarau. &rdquo;UV akan mencapai puncak ekstrem di siang hari karena kurangnya tutupan awan,&rdquo; ujar Warjono. Menurut Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, musim kemarau masih berlangsung di sebagian besar wilayah Indonesia. Kepala Stasiun Klimatologi Jogjakarta Reni Kraningtyas menyampaikan, curah hujan di wilayah Daerah Istimewa Jogjakarta diprakirakan masih rendah-menengah selama Oktober hingga Desember.

Warga Daerah Istimewa Jogjakarta diimbau mewaspadai paparan sinar ultraviolet (UV) matahari dengan intensitas tinggi pada siang hari

Warga Jogjakarta Diimbau Mewaspadai Paparan UV Tinggi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/11/20120606musim-kemarau-050612-nov-1-1086572650.jpg" alt="Ilustrasi kekeringan di Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kekeringan di Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan peringatan dini bahwa 21 wilayah kecamatan di Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta statusnya awas mengalami kekeringan meteorologis. Menurut siaran pers&nbsp;Stasiun Klimatologi BMKG Jogjakarta berdasar hasil pemantauan curah hujan hingga 10 September wilayah berstatus awas kekeringan. Di antaranya Kecamatan Banguntapan, Bantul, Dlingo, Imogiri, Kasihan, Pundong, Sedayu, dan&nbsp;Sewon&nbsp;di Kabupaten Bantul. Kecamatan&nbsp;Gedangsari, Girisubo, Karangmojo, Ngawen, Playen, Ponjong, dan Wonosari di Kabupaten Gunungkidul. Selain itu, Kecamatan Berbah, Cangkringan, Depok, Gamping, Kalasan, dan Sleman di Kabupaten Sleman juga berstatus awas kekeringan. &rdquo;Wilayah yang berstatus awas tersebut mengalami hari tanpa hujan lebih dari 61 hari dengan prakiraan curah hujan rendah di bawah 20 mm per dasarian,&rdquo; kata Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Jogjakarta Reni Kraningtyas seperti dilansir dari Antara. &rdquo;Masyarakat serta pemerintah daerah setempat yang berada dalam wilayah peringatan dini untuk mengantisipasi dampak kekeringan meteorologis ini,&rdquo; tambah dia. Reni Kraningtyas menjelaskan, peringatan dini kekeringan meteorologis disampaikan berdasar berkurangnya curah hujan dari keadaan normal dalam jangka waktu yang panjang, mulai dari kurun bulanan. Berdasar pantauan penurunan curah hujan, BMKG juga memetakan wilayah-wilayah yang statusnya siaga dan waspada kekeringan.&nbsp; Wilayah yang tergolong berstatus siaga&nbsp;kekeringan karena mengalami hari tanpa hujan lebih dari 31 hari meliputi Kecamatan Nglipar, Semin, dan Tepus di Kabupaten Gunungkidul; Kecamatan&nbsp;Girimulyo&nbsp;di Kabupaten Kulon Progo; serta Kecamatan Ngemplak, Pakem, dan Turi di Kabupaten Sleman. Selain itu, ada&nbsp;23 kecamatan yang berstatus waspada kekeringan karena mengalami hari tanpa hujan lebih dari 21 hari dengan prakiraan curah hujan rendah, di bawah 20 mm per dasarian (sepuluh hari). Wilayah yang statusnya waspada kekeringan yakni Kecamatan&nbsp;Bambanglipuro, Kretek, Pandak, dan Piyungan&nbsp;di Kabupaten Bantul; Kecamatan Galur, Kalibawang, Kokap, Lendah, Nanggulan, Panjatan, Samigaluh, Sentolo, dan Watesdi, Kabupaten Kulon Progo; serta Kecamatan Minggir, Moyudan, Prambanan, Seyegan,&nbsp;di Kabupaten Sleman. Reni&nbsp;mengimbau warga yang tinggal di daerah&nbsp;berstatus awas, siaga, maupun waspada kekeringan melakukan langkah-langkah mitigasi untuk menghadapi kemungkinan terjadi penyusutan air tanah serta kebakaran hutan dan lahan. Pelaksana Tugas Kepala Pelaksana BPBD Daerah Istimewa Jogjakarta Noviar Rahmad sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah daerah sudah menyiapkan bantuan air bersih untuk warga. Menurut dia, Dinas Sosial sudah menyediakan&nbsp;bantuan air bersih sebanyak 236 tangki yang masing-masing empat ribu liter untuk membantu warga.

BMKG menyampaikan peringatan dini bahwa 21 wilayah kecamatan di Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta statusnya awas mengalami kekeringan

21 Kecamatan di Daerah Istimewa Jogjakarta Berstatus Awas Kekeringan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/PANEN-14.jpg" alt="Mendag Zulkifli Hasan panen padi perdana tahun 2023 di sawah agro wisata organis Mulyaharja, Bogor Selatan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Mendag Zulkifli Hasan panen padi perdana tahun 2023 di sawah agro wisata organis Mulyaharja, Bogor Selatan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Partai Amanat Nasional (PAN) mendapatkan kepercayaan penuh dari para petani di Bantul, Daerah Istimewa Jogjakarta untuk bisa meningkatkan produktivitas hasil panen. Terbukti PAN sejauh ini terus mengakomodir aspirasi dari para petani agar bisa meningkatkan hasil panen. Tokoh Paguyuban Petani Bantul Rismanto mengatakan, PAN telah sangat membantu para petani di Bantul. PAN mampu totalitas dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat di parlemen daerah maupun pusat. &rdquo;Saya mewakili petani di Bantul sangat merasakan betul adanya bantuan untuk petani. Oleh karena itu kami yakin aspirasi yang diinginkan petani Bantul bisa dikawal dan diperjuangkan PAN,&rdquo; kata Rismanto. PAN menyadari apabila berhasil meningkatkan produktivitas para petani bisa mewujudkan kesejahteraan. Apalagi petani memiliki peran besar sebagai roda untuk pertumbuhan ekonomi daerah. Ketua DPW BM PAN Daerah Istimewa Jogjakarta Herry Fahamsyah mengatakan, PAN berupaya semaksimal mungkin agar petani di Bantul dapat meningkatkan produktivitas seiring dengan kualitas. Tentu itu menjadikan PAN partai politik yang memberikan perhatian penuh kepada masyarakat kecil. &rdquo;Saya akan tampung aspirasi atau keinginan para petani Bantul yang ingin produktivitasnya meningkat. PAN sebagai wadah aspirasi juga siap untuk merealisasikannya agar meningkatkan kesejahteraan,&rdquo; ungkap Herry. Dalam mengupayakan peningkatan, PAN memberikan wawasan terkait penggunaan bibit berkualitas yang sangat berfungsi untuk meningkatkan hasil pendapatan petani. Selain itu, partai berlambang matahari itu juga mengupayakan para petani menggunakan teknologi modern pertanian. &rdquo;Iya kami juga selaku kader sangat memperhatikan betul para petani untuk memberikan wawasan agar mereka bisa meningkatkan produktivitas. Saat ini PAN juga berusaha untuk memberikan teknologi modern kepada petani di Bantul,&rdquo; ucap Herry.

Partai Amanat Nasional dapatkan kepercayaan penuh dari para petani di Bantul, untuk bisa meningkatkan produktivitas hasil panen

Petani Bantul Percaya PAN Bisa Meningkatkan Produktivitas Hasil Panen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/25/IMG_20230713_131322-834265881.jpg" alt="Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X." width="100%">
<figcaption>Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur Daerah Istimewa&nbsp;Jogjakarta&nbsp;(DIJ) Sri Sultan Hamengku Buwono X mewajibkan&nbsp;pemerintah desa di daerah ini untuk membuka lapangan pekerjaan baru. Dengan begitu diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan warganya, selain menjadi petani dan nelayan. "Desa punya kewajiban membuka lapangan kerja baru. Dan bagi para lurah, kami tegaskan kami tidak ingin mengulang kembali fakta-fakta masa lalu, dimana di desa tidak ada lapangan pekerjaan selain petani dan nelayan," kata Sultan HB X saat penyerahan penghargaan Lomba Desa Wisata Tingkat DIY Tahun 2023, Senin (21/8). Menurut Sultan HB X, Pemprov DIJ sejak awal telah mencoba membantu perekonomian di desa, untuk merintis agar desa-desa di DIJ bisa tumbuh dan berkembang. Diantaranya melalui pengembangan desa mandiri budaya, seperti Nglanggeran dan Mangunan. Meski demikian, lanjut Sultan, pengembangan itu perlu disertai perubahan pola pikir masyarakat desa agar lebih kreatif, inovatif, dan memiliki manajemen yang baik. Melalui prgram reformasi kalurahan di DIJ, ia berharap desa tidak hanya mengharapkan bantuan. "Masyarakat bersama lurah dan perangkat desa memiliki sistem manajemen yang baru, yang bisa membuka lapangan kerja baru, tergantung dari potensi desanya," ujar Sultan HB X. Kelompok masyarakat di desa yang terdiri dari berbagai sektor, diharapkan Sultan, mampu bersatu mengembangkan potensinya untuk maju dan mandiri bersama tanpa meninggalkan budaya lokal sebagai pijakan. Dalam kesempatan itu, Sri Sultan pun mengapresiasi para pemenang Penghargaan Lomba Desa Wisata Tingkat DIY Tahun 2023. "Selamat bagi mereka yang bisa mengembangkan diri dan memberikan ruang pada desa untuk tumbuh dan berkembang, seperti apa yang kita harapkan dalam program desa mandiri budaya," pungkas Sultan.

"Kami tidak ingin mengulang kembali fakta-fakta masa lalu, dimana di desa tidak ada lapangan pekerjaan selain petani dan nelayan," katanya.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#daerah istimewa jogjakarta

Berita Terkini