<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/11/dadan-kusdiana-3311575141.jpg" alt="Plt. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana dalam sambutannya di webinar dengan tema" width="100%">
<figcaption>Plt. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana dalam sambutannya di webinar dengan tema</figcaption>
</figure> <p><br /><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Pemerintah berkomitmen mempercepat proses pengembangan lapangan-lapangan gas baru guna menopang ketahanan energi nasional dan mendukung proses transisi energi menuju <em>net zero emission</em> (NZE) tahun 2060.</p> <p>"Selama proses transisi energi, pengembangan energi fosil termasuk gas bumi akan dipercepat," kata Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM/Plt. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana dalam sambutannya di&nbsp;webinar dengan tema 'Strategi Pemerintah Mempercepat Monetisasi Giant Gas Discovery', Selasa (10/12).</p> <p>Gas bumi memiliki peran esensial untuk menjembati proses transisi energi dari energi fosil menuju energi bersih, sehingga perubahannya berjalan lebih mulus. Gas bumi juga dapat dikategorikan sebagai energi bersih jika dalam prosesnya menerapkan teknologi <em>carbon capture and storage</em> (CCS).</p> <p>"Jika dibandingkan, emisi gas bumi jauh lebih kecil dari emisi batu bara dan minyak. Produksi gas kita akan meningkat dalam dua tiga tahun kedepan, gas akan menjadi energi utama selama masa transisi sampai tercapainya <em>net zero emission</em> tahun 2060," ujar Dadan Kusdiana,&nbsp;</p> <p>Ia menjelaskan, gas bumi juga bisa menjadi energi bersih jika dalam prosesnya menerapkan teknologi CCS, yaitu teknologi menangkap CO2 dan menginjeksikannya kembali ke perut bumi.</p> <p>"Proyek-proyek pengembangan lapangan gas yang sedang berjalan juga akan menerapkan teknologi penangkapan dan penyimpanan carbon seperti di blok Masela, Tangguh, serta lapangan-lapangan gas lainnya," ungkap dia.</p> <p>Selain itu, gas bumi juga berguna menjadi bahan baku untuk industri pupuk. Karena itu, perananan gas sangat strategis bagi keandalan energi di dalam negeri maupun pasokan bahan baku untuk mendukung industri pupuk untuk mendorong swasembada pangan, gas rumah tangga, serta transportasi.</p> <p>Lebih jauh, gas bumi juga menjadi salah satu andalan untuk mendukung tercapainya Asta Cita Presiden Prabowo, yaitu Indonesia swasembada energi, mencapai kedaulatan energi, serta mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen.&nbsp;"Sebab itu, pemerintah akan terus mendorong peningkatan pemanfaatan gas bumi domestik guna meningkatkan daya saing industri dalam negeri melalui kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT)," imbuhnya.</p> <p>Kepala Departemen Pengembangan Lapangan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Arya Disiyona mengatakan, contoh konkret upaya percepatan monetisasi temuan cadangan gas bumi yang telah dilakukan SKK Migas dan pemerintah adalah temuan gas di sumur Geng North-1, blok North Ganal, oleh ENI SpA.</p> <p>"Geng North ini menjadi game changer, ditemukan tahun 2023, memperoleh persetujuan rencana pengembangan lapangan dari pemerintah Agustus 2024, atau hanya 10 bulan, dan proyek pengembangannya ditargetkan akan <em>onstream</em> tahun 2027," terang Arya.</p> <p>Selain percepatan proses-proses persetujuan dan perizinan, terang dia, SKK Migas dan pemerintah juga memberikan berbagai insentif kepada para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) hulu migas agar keekonomian proyek pengembangan lapangan gas lebih menarik.</p> <p>"Jenis-jenis insentif yang akan diberikan kepada KKKS disesuaikan dengan peraturan yang ada," imbuh dia.</p> <p class="class-paragraph"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/015379016/skk-migas-sebut-tahun-depan-lifting-migas-didominasi-produksi-gas">SKK Migas Sebut Tahun Depan Lifting Migas Didominasi Produksi Gas</a></strong></p> <p>Sementara itu, Dani Jatnika, Senior Manager Gas Commercial &amp; Monetization PT Pertamina Hulu Energi (PHE) menyatakan, sesuai arahan SKK Migas dan pemerintah, produksi gas dari blok Masela, salah satu <em>giant gas</em> yang dimiliki Indonesia, akan diutamakan untuk memenuhi kebutuhan domestik.</p> <p>"Kami bukan operator blok Masela, hanya sharing info. Sesuai POD serta arahan dari pemerintah dan SKK Migas, 40 hingga 60 persen produksi gas blok Masela akan dialokasikan untuk domestik. Yang sudah fix, PT Pupuk Indonesia akan membangun pabrik pupuk di Masela memanfaatkan 150 MMSCFD,"&nbsp;terang Dani.</p> <p>Selanjutnya, jelas dia, Inpex selaku operator blok Masela saat ini masih berdiskusi dengan calon pembeli domestik lain, yaitu PLN dan PGN. Rencananya, gas dalam bentuk LNG itu nantinya akan memenuhi kebutuhan pembangkit-pembangkit listrik tenaga gas PLN dan untuk memenuhi market industri PGN.</p> <p>Group Head of Gas, Supply &amp; LNG Trading PT Pertamina Gas Negara (PGN),&nbsp;M. Anas Pradipta mengungkapkan kesiapan PGN menjadi aggregator gas nasional.&nbsp;"PGN, sebagai aggregator gas, sangat siap menyerap produksi gas dari proyek-proyek pengembangan lapangan-lapangan gas baru, termasuk gas dari Masela dan IDD yang akan berbentuk LNG," ujar Anas.</p> <p>Dia mengatakan, sejak tahun 2024 ini PGN telah berpengalaman mendistribusikan LNG yang berasal tiga kilang LNG di Indonesia untuk market industri, dan market industri dapat menerima penyesuaian harga.</p> <p>Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro dalam tinjauan kritisnya berpendapat cita-cita swasembada energi pemerintah dapat tercapai jika seluruh potensi sumber energi di Indonesia dimanfaatkan, termasuk energi berbasis fosil.</p> <p>"Swasembada energi dapat tercapai kalau bicara <em>energy in total</em>, baik energi fosil maupun energi baru. Kalau hanya energi terbarukan saja, mungkin akan sulit tercapai. Kalau mau mandiri energi, tidak dikotomikan energi bersih dengan energi fosil, maka optimis dapat mencapai swasembada energi," tutup Komaidi.</p>

Gas bumi memiliki peran esensial untuk menjembati proses transisi energi dari energi fosil menuju energi bersih.

Jadi Energi Utama selama Masa Transisi hingga Capai NZE 2060, Pemerintah Percepat Monetisasi Lapangan Gas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/23/dadan-kusdiana-1296639512.jpg" alt="Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, dalam Webinar Perdagangan dan Bursa Karbon Indonesia 2024, Selasa (23/7). (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, dalam Webinar Perdagangan dan Bursa Karbon Indonesia 2024, Selasa (23/7). (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan transaksi perdagangan karbon sepanjang tahun 2023 telah mencapai 7,1 juta ton CO2 ekuivalen atau setara Rp 84,17 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Di mana 7,04 juta ton berasal dari transaksi perdagangan emisi melalui mekanisme langsung," kata Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, dalam Webinar Perdagangan dan Bursa Karbon Indonesia 2024, Selasa (23/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Dadan menjelaskan perdagangan karbon di subsektor pembangkit listrik dilakukan dalam tiga fase. Pertama, terhitung 2023-2024, kemudian fase kedua 2025-2027, dan fase ketiga 2028-2030.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun hingga tahun 2023, jumlah peserta sudah mencapai 99 unit PLTU yang terhubung jaringan PLN dengan kapasitas yang lebih besar atau sama dengan 100 megawatt (MW). Kemudian bertambah menjadi 146 unit pada tahun 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Dadan menjelaskan penerapan perdagangan karbon di subsektor pembangkit listrik bertujuan untuk mengurangi dampak negatif bagi lingkungan. Selain itu, dilakukan untuk mendorong langkah-langkah efisiensi energi, meningkatkan peran pelaku usaha dalam melakukan mitigasi perubahan iklim, dan juga tentunya mendorong transisi energi nasional khususnya di sisi suplai energi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh sebab itu, pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan jumlah kepesertaan di setiap fase perdagangannya. "Jadi, kami terus meningkatkan dari sisi peserta yang ikut di dalam perdagangan karbon secara khusus untuk pembangkit tenaga listrik," lanjut Dadan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dadan juga membeberkan bahwa pemerintah telah membuat peta jalan perdagangan karbon subsektor pembangkit listrik. Dengan adanya perdagangan karbon ini, maka berpotensi dapat menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar lebih dari 100 juta ton ekuivalen pada 2030.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dilakukan secara bertahap, fase perdagangan karbon ke depannya akan diterapkan kepada jaringan PLN maupun untuk penggunaan sendiri, seperti pembangkit untuk kepentingan sendiri dan juga pembangkit di wilayah usaha non-PLN. "Jadi 3 fase tersebut nanti akan secara bertahap meningkatkan dari standar emisinya, standar emisi karbon dioksida untuk pembangkit tenaga listrik, terutama yang berbasis tenaga uap atau menggunakan bahan bakar batubara," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Dengan adanya perdagangan karbon ini, maka berpotensi dapat menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar lebih dari 100 juta ton ekvivalen 2030.

ESDM Sebut Transaksi Perdagangan Karbon sepanjang 2023 Tembus Rp 84,17 Miliar

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/23/dadan-kusdiana-1889267556.jpg" alt="Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana . (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana . (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan jumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang mengikuti perdagangan karbon kian bertambah. Dari sebelumnya pada tahun 2023 sebanyak 99 PLTU, kini bertambah menjadi 146 unit pembangkit.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana mengatakan, perdagangan karbon di subsektor pembangkit listrik dilakukan dalam tiga fase. Pertama, terhitung 2023-2024, kemudian fase kedua 2025-2027, dan fase ketiga 2028-2030.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun hingga tahun 2023, jumlah peserta sudah mencapai 99 unit PLTU yang terhubung jaringan PLN dengan kapasitas yang lebih besar atau sama dengan 100 megawatt (MW).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/014893759/bocoran-lawan-timnas-indonesia-u-19-di-piala-aff-u-19-pilih-malaysia-atau-thailand">Bocoran Lawan Timnas Indonesia U-19 di Piala AFF U-19, Pilih Malaysia atau Thailand?</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk tahun ini jumlah peserta menjadi 146 unit dengan adanya tambahan kapasitas unit PLTU batubara dengan kapasitas lebih besar atau sama dengan 25 MW," kata Dadan dalam Webinar Perdagangan dan Bursa Karbon Indonesia, Selasa (23/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Dadan menjelaskan penerapan perdagangan karbon di subsektor pembangkit listrik bertujuan untuk mengurangi dampak negatif bagi lingkungan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, dilakukan untuk mendorong langkah-langkah efisiensi energi, meningkatkan peran pelaku usaha dalam melakukan mitigasi perubahan iklim, dan juga tentunya mendorong transisi energi nasional khususnya di sisi suplai energi. Oleh sebab itu, pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan jumlah kepesertaan di setiap fase perdagangannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/014893733/usai-abidzar-berang-giliran-umi-pipik-meradang-ke-netizen-yang-bawa-bawa-almarhum-uje-dalam-kasus-meninggalnya-dali-wassink">Usai Abidzar Berang, Giliran Umi Pipik Meradang ke Netizen yang Bawa-bawa Almarhum Uje dalam Kasus Meninggalnya Dali Wassink</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi, kami terus meningkatkan dari sisi peserta yang ikut di dalam perdagangan karbon secara khusus untuk pembangkit tenaga listrik," lanjut Dadan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dadan juga membeberkan bahwa pemerintah telah membuat peta jalan perdagangan karbon subsektor pembangkit listrik. Dengan adanya perdagangan karbon ini, maka berpotensi dapat menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar lebih dari 100 juta ton ekvivalen di tahun 2030.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014893553/ramalan-shio-ayam-hari-ini-23-juli-2024-mengenai-kesehatan-karier-keuangan-dan-percintaan">Ramalan Shio Ayam Hari Ini, 23 Juli 2024 Mengenai Kesehatan, Karier, Keuangan dan Percintaan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dilakukan secara bertahap, fase perdagangan karbon ke depannya akan diterapkan kepada jaringan PLN maupun untuk penggunaan sendiri, seperti pembangkit untuk kepentingan sendiri dan juga pembangkit di wilayah usaha non-PLN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi 3 fase tersebut nanti akan secara bertahap meningkatkan dari standar emisinya, standar emisi karbon dioksida untuk pembangkit tenaga listrik, terutama yang berbasis tenaga uap atau menggunakan bahan bakar batubara," pungkasnya.</div> <p>&nbsp;</p>

Kementerian ESDM melaporkan jumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang mengikuti perdagangan karbon kian bertambah.

ESDM Catat PLTU yang Ikut Perdagangan Karbon Bertambah jadi 146 Unit Pembangkit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/04/Kementerian-ESDM-Memaparkan-Potensi-Laut-Sebagai-Sumber-Energi-4154290457.jpg" alt="Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana dalam diskusi &quot;Road to Hari Nusantara 2023&quot; yang diselenggarakan di Jakarta, pada Senin (4/12). ANTARA/Adimas Raditya." width="100%">
<figcaption>Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana dalam diskusi &quot;Road to Hari Nusantara 2023&quot; yang diselenggarakan di Jakarta, pada Senin (4/12). ANTARA/Adimas Raditya.</figcaption>
</figure> <p style="font-weight: 400;"><strong>JawaPos.com &ndash;&nbsp;</strong>Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan bahwa laut iNDONESIA memiliki potensi sebagai sumber energi yang sangat besar dan harus dikembangkan.</p> <p style="font-weight: 400;">Hal tersebut disampaikan&nbsp;Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, dalam diskusi "Road to Hari Nusantara 2023".</p> <p style="font-weight: 400;">"Konversi dari ocean thermal energy lewat arus laut. Selain itu ada bioenergi dari rumput laut dan mikro algae yang memiliki kandungan minyak yang cukup besar," ujar Dadan Kusdiana pada Senin (04/12) dikutip Antara.</p> <p style="font-weight: 400;">Dadan mengungkapkan menurut data dari Kementerian ESDM energi laut di Indonesia mencapai 63 Gigawatt (GW).</p> <p style="font-weight: 400;">Sedangkan pembangkit dari pihak PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) di seluruh Indonesia pada saat ini sebesar 73 GW.</p> <p style="font-weight: 400;">Sumber energi laut ini melalui Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC) yakni listrik dihasilkan dari perbedaan temperatur yang berada di antara laut dalam dan permukaan untuk menjalankan sebuah mesin.</p> <p style="font-weight: 400;">Energi pada arus laut ini dihasilkan dari energi dari gesekan horizontal massa air laut, dan bionergi rumput laut maupun mikro algae.</p> <p style="font-weight: 400;">Sumber energi laut ini ini harus dikembangkan sebagai alternatif yang terbarukan.</p> <p style="font-weight: 400;"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/01392954/esdm-ingin-diversifikasi-sumber-energi-untuk-kurangi-impor-lpg">ESDM Ingin Diversifikasi Sumber Energi untuk Kurangi Impor LPG</a></strong></p> <p style="font-weight: 400;">"Rumput laut diperas untuk bioetanol, ampasnya bisa dibakar dijadikan energi listrik. Mikro algae itu mungkin di istilah kesehatan namanya Spirulina. Itu juga sumber energi yang bisa kita budidayakan," ujar Dadan.</p> <p style="font-weight: 400;">Dadan mengatakan pemerintah saat ini sedang berusaha untuk lebih meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) atas berkurangnya produksi dari minyak bumi.</p> <p style="font-weight: 400;">Permasalahan emisi menjadi yang saat ini menjadi perhatian dari seluruh dunia. Hal ini membuat pemerintah memfokuskan untuk memanfaatkan energi yang rendah emisi maupun bebas emisi diharapkan menjadi energi berkelanjutan.</p> <p style="font-weight: 400;">Kementerian ESDM yang memiliki kontribusi tidak langsung mengenai penyediaan sumber energi, bahan bakar, hingga teknologi yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.</p> <p class="class-paragraph" style="font-weight: 400;">"Sektor ESDM terus melakukan upaya-upaya bagaimana bisa berkontribusi dari sisi pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah yang jauh dari pulau-pulau besar," katanya.</p> <p style="font-weight: 400;">Dilansir Antara mengenai rangkaian peringatan Hari Nusantara Tahun 2023 akan dimulai pada 10 sampai 13 Desember 2023 nanti.</p> <p style="font-weight: 400;">Acara ini akan berlokasi di Kota Tidore, Maluku Utara dengan tema &lsquo;Merajut Konektivitas Nusantara dan Ekonomi Maritim dari Titik Nol Jalur Rempah&rsquo;.</p> <p style="font-weight: 400;">Pulau Tidore dipilih karena memiliki sejarah mengenai titik 0 (nol) jalur rempah mengenai ekspor cengkeh ke Eropa pada 11 Desember 1521. Karenanya pada tanggal 11 Desember ini ditetapkan sebagai Hari Rempah Nasional oleh Pemerintah Indonesia.</p> <p style="font-weight: 400;">***</p>

Kementerian ESDM memaparkan potensi laut Indonesia  sebagai sumber energi terbarukan untuk masa depan dan bisa mengurangi permasalahan emisi

Kementerian ESDM Memaparkan Potensi Laut Indonesia Sebagai Sumber Energi

Dadan Kusdiana

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Dadan Kusdiana

Berita Terkini

Jadi Energi Utama selama Masa Transisi hingga Capai NZE 2060, Pemerintah Percepat Monetisasi Lapangan Gas

ESDM Sebut Transaksi Perdagangan Karbon sepanjang 2023 Tembus Rp 84,17 Miliar

ESDM Catat PLTU yang Ikut Perdagangan Karbon Bertambah jadi 146 Unit Pembangkit

Kementerian ESDM Memaparkan Potensi Laut Indonesia Sebagai Sumber Energi

Download Aplikasi JawaPos.com