<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/Ilustrasi-Pinjol-pinjaman-online-1.jpg" alt="Ilustrasi pinjaman online. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pinjaman online. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)</figcaption>
</figure><h3>Karena Literasi Finansial dan Cybersecurity Rendah</h3> JawaPos.com – Kasus pinjaman online (pinjol) ilegal tidak sedikit menghadirkan korban yang terlilit utang puluhan hingga ratusan juta rupiah. Mirisnya, yang kerap menjadi korban adalah perempuan.  Merujuk data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), per 2021, jumlah pengguna pinjol perempuan memang jauh lebih banyak dibanding laki-laki. Yakni, 9.498.405 perempuan (54,95 persen) dan 7.785.569 laki-laki (45,05 persen).  Hal itu, menurut Plt Asisten Deputi Asdep Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi Kementerian Pember dayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Eko Novi Ariyanti, menjadikan perempuan lebih rentan jadi korban pinjol ilegal.  ”Berdasar data LBH Jakarta tahun 2021, dari 2.522 kasus pinjol, korbannya sebagian besar perempuan,” katanya.  Novi mengatakan, pinjol ilegal menyasar perempuan untuk menarik keuntungan sebanyak-banyaknya karena literasi finansial hingga cybersecurity perempuan relatif lebih rendah dibanding lakilaki. Meski, perempuan dianggap paling bertanggung jawab dalam urusan domestik.  ”Kondisi ini terjadi akibat dari kesenjangan gender yang dirasakan oleh perempuan,” jelasnya. Perempuan tak mendapat sosialisasi mengenai literasi finansial yang memadai.  Kondisi itu kemudian diperburuk dengan adanya kebutuhan mendesak, tekanan ekonomi, biaya kehidupan sehari-hari, sekolah anak-anak, hingga perilaku konsumtif. Celah itu yang di manfaatkan oleh para rentenir online tersebut. ”Pinjaman online ini banyak menarik minat masyarakat karena prosesnya mudah, yang dapat diajukan lewat aplikasi di ponsel pintar, proses pencairan cepat, dan tidak banyak syarat,” ungkapnya.  Lebih lanjut, Novi menuturkan, terjeratnya perempuan dalam pusaran pinjol mengakibatkan dampak yang luar biasa. Bukan hanya jadi terlilit utang yang terus beranak pinak karena berbunga tinggi, perempuan juga mengalami kekerasan secara psikis dan fisik. Belum lagi tekanan sosial.  Dalam beberapa kasus bahkan ada yang mengakibatkan hilangnya nyawa atau bunuh diri. ”Fenomena pinjol tidak hanya terjadi pada perempuan sebagai ibu rumah tangga semata, namun juga pada mahasiswa hingga anak sekolah turut tereksploitasi,” jelasnya.  Merespons hal itu, pihaknya telah melakukan berbagai macam upaya dan strategi. Di antaranya melakukan edukasi, literasi, dan solusi digital perempuan secara masif; kebijakan untuk mendukung ekosistem kewirausahaan; serta hadirnya Strategi Nasional Keuangan Inklusi Perempuan (SNKI-P).  Bukan hanya itu, Novi pun mendorong agar masyarakat bisa kembali memanfaatkan koperasi untuk pengembangan ekonomi yang berke lanjutan, khususnya bagi kelompok rentan dan marginal. Apalagi, lembaga ini telah berdiri lama dan berasas kekeluargaan dan gotong royong.

Perempuan Paling Banyak Jadi Korban Pinjol Ilegal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/hacker-baik-suka_dukanya.jpg" alt="TEKUNI CYBERSECURITY: Nazhifah Elqoby tengah melakukan vulnerability scanning di ruang kerjanya. (Nazhifah Elqoby untuk Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TEKUNI CYBERSECURITY: Nazhifah Elqoby tengah melakukan vulnerability scanning di ruang kerjanya. (Nazhifah Elqoby untuk Jawa Pos)</figcaption>
</figure>Suka Dukanya Sering Diminta Bantu Mengembalikan Akun dan HP Hilang  Yang tertarik menekuni keamanan siber kudu memiliki pemikiran logis, kemampuan memecahkan masalah, dan analisis yang baik. Dari pengalaman Rona Febriana, menjadi ethical hacker sehari-hari pun ternyata bisa merepotkan.  LAILATUL FITRIANI, Surabaya  ---  RONA Febriana mengenal keamanan siber lewat pengalaman yang kurang mengenakkan. Web yang dia bikin untuk BEM (badan eksekutif mahasiswa) kampus tempatnya berkuliah, Universitas Singaperbangsa Karawang, Jawa Barat, diretas orang.  ”Saat itu saya semester IV. Saya masih full stack web developer sekaligus pengurus BEM di kampus ketika itu,” kata pemuda 22 tahun yang kini tergabung sebagai security engineer red team di salah satu start-up di Jakarta Selatan tersebut.  Ketika itu keamanan siber atau cybersecurity bisa dibilang masih barang asing bagi kebanyakan orang. Tak seperti sekarang setelah begitu banyak data yang dilaporkan bocor dan di warung kopi pun orang menggunjingkan Bjorka, peretas yang membuat pemerintah pontang-panting.  Dari ”perkenalan” itu, Rona melihat peluang keamanan siber dunia yang menjanjikan. Sebab, era digital tak terelakkan lagi. Otomatis, tenaga cybersecurity bakal sangat dibutuhkan.  Rona pun mulai mendalami cybersecurity. Dia mengikuti berbagai pelatihan hacking hingga sekolah hacker. Dalam dunia peretasan, dikenal tiga jenis hacker. Yakni, black hat, white hat, dan grey hat.  Yang Rona pelajari adalah white hat atau dikenal dengan ethical hacker. Mereka adalah ”hacker baik”, tak merugikan, dan justru membantu menemukan celah keamanan untuk mencegah ancaman dari hacker jahat.  ”Di luar jam kerja, saya biasanya mengikuti program bug bounty atau mencari celah keamanan sebuah sistem untuk dilaporkan kepada pemilik. Jika laporannya valid, bisa mendapatkan reward,” jelas ethical hacker asal Karawang itu.  Nazhifah Elqolby malah menekuni bidang yang sama dengan Rona dari nasib ”apes”. Dia mengimpikan kuliah jurusan kedokteran, tetapi selalu akhirnya terlempar ke teknik.  Ifa –sapaan akrabnya– pun memutuskan menuruti nasihat sang bapak untuk mengambil bidang IT (information technology/teknologi informasi). ”Waktu itu bingung antara teknik elektro atau informatika. Akhirnya, saya pilih mengambil teknik informatika karena menurut saya IT itu luas sekali dan banyak dibutuhkan di kantor-kantor maupun perusahaan,” ungkapnya.  Mahasiswi Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) itu awalnya menaruh minat pada front-end developer. Dia mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Saat itu Ifa baru duduk di semester II, tetapi sudah berhasil magang sebagai front-end developer.  Ifa lalu mengeksplorasi bidang IT yang lain. Kebetulan, omnya bekerja di bidang yang sama, tepatnya di bagian jaringan. Mahasiswi asal Lampung itu pun disarankan untuk belajar jaringan dan mengambil sertifikasi CCNA (Cisco Certification Network Associate), CCNP (Cisco Certified Network Professional), hingga CCIE (Cisco Certified Internetwork Expert).  CCNA merupakan sertifikasi Cisco yang paling basic terkait dengan pengetahuan seputar dasar-dasar keamanan jaringan. Level berikutnya adalah CCNP. Sertifikat CCNP menjadi bukti keahlian dalam mengelola solusi jaringan di sebuah perusahaan. Di tingkatan ahli, ada CCIE. Pemilik sertifikat itu berpotensi menangani rintangan paling tinggi dalam bagian jaringan. Di Indonesia, pemilik sertifikat CCIE masih minim.  ”Saya mengikuti pelatihan CCNA. Setelah selesai, kan saya upload sertifikat pelatihannya di LinkedIn. Kemudian, ada seseorang yang mengirimkan friend request hingga berakhir saling bertukar pikiran,” ceritanya.  Koneksinya itu bekerja di bidang cybersecurity. Dari saling bertukar pesan itulah, Ifa mulai mengenal dan tertarik dengan dunia cybersecurity. Dia mulai mengulik dan mempelajarinya lebih dalam. Kini, di usianya yang baru 20 tahun, Ifa menjalani on-the-job training (OJT) sebagai cybersecurity di sebuah start-up. ”Di cybersecurity, ada yang namanya penetration testing (pentest). Sebelum di pentest itu, kita harus menganalisis kerentanannya. Itu celahnya bisa dibobol atau nggak,” terang Ifa saat menceritakan job desc-nya.  Menurut dia, belajar ilmu cybersecurity cukup susah. Belum lagi, dibutuhkan taktik ide untuk menemukan celah keamanan. Namun, dia bertekad untuk berfokus mempelajarinya. Mengingat, prospek karier di bidang tersebut tergolong cerah.  ”Menurutku, cybersecurity sangat luas. Ada belajar pemrograman, jaringan, dan masih high demand and low supply. Apalagi, seperti kita tahu, keamanan siber di Indonesia masih lemah dan membutuhkan orang-orang yang paham tentang cybersecurity,” jelas mahasiswi semester V itu.  Praktisi keamanan siber Restia Moegiono membenarkan. Dia menyebutkan, ada tiga aspek dalam menjaga keamanan siber: people (orang), process (proses), dan technology (teknologi). Jika teknologinya sudah bagus, lanjutnya, tetapi protokolnya kurang dan penggunanya minim literasi digital, kebocoran data tetap bisa terjadi. Salah satunya lewat social engineering (rekayasa sosial). ”Awalnya, mereka akan menginvestigasi si calon korban. Baru kemudian menemukan titik celahnya,” ujarnya.  Sama dengan server yang bisa diretas, manusia juga bisa. Restia mengungkapkan, peretasan bisa dilakukan lewat chat WhatsApp, SMS, atau telepon. ”Kasus kejahatan siber modus tertinggi dilakukan dengan teknik itu. Terbukti, sudah banyak korbannya,” papar Restia kepada Jawa Pos.  Sebetulnya, lanjut dia, kebocoran data yang sekarang ramai menjadi perbincangan itu ada sejak lama. Hanya, orang tak pernah menyadari bahwa itulah salah satu dampak dari kebocoran data. Orang mikirnya hanya penipuan.  ”Kan banyak itu. Ketika ada telepon dari orang tidak dikenal, mengaku saudara jauh dan semacamnya, kemudian minta transfer uang, itu adalah serangan social engineering. Dan, itu berawal dari kebocoran data,” jelas penggiat literasi digital tersebut.  Dengan adanya keamanan siber, data dalam sistem cloud akan lebih terjaga. Mereka bertanggung jawab memperbaiki kebocoran sistem. Termasuk mengembangkan sistem keamanan agar sulit ditembus penyusup atau hacker. Karena itu, profesi di bidang keamanan akan banyak dibutuhkan di berbagai sektor. Mulai pemerintahan, swasta, pendidikan, hingga start-up.  Secara jumlah, kata Restia, memang kebutuhannya banyak. Namun, saat ini yang memenuhi kualifikasinya masih sedikit. ”Kalau operasional IT tidak ada bagian cybersecurity-nya, biasanya akan berantakan dan tidak aman,” ungkap Resti.  Rona membeberkan beberapa skill yang perlu dikuasai jika ingin terjun ke bidang tersebut. Di antaranya, memahami bahasa pemrograman, jaringan, database, dan tools yang akan digunakan. Seorang cybersecurity juga harus memiliki pemikiran logis, kemampuan memecahkan masalah, dan analisis yang baik.  ”Yang paling penting adalah punya niat yang kuat. Menjadi seorang cybersecurity itu harus terus belajar mengikuti teknologi dan kerentanan yang akan datang. Sebab, kerentanan atau celah keamanan akan terus berdatangan dengan teknik yang berbeda-beda,” ungkapnya.  Kasus Bjorka dan berbagai kebocoran data memang membuat mereka yang menekuni bidang keamanan siber disorot. Namun, di luar itu, menyandang status sebagai hacker baik sehari-hari ternyata juga bisa merepotkan. Rona kerap dimintai tolong oleh teman, kenalan, atau keluarga untuk hal-hal remeh di luar tugasnya. ”Suka dukanya menjadi hacker itu sering diminta untuk mengembalikan akun media sosial yang terkena hack sampai melacak HP yang hilang, hahaha,” tutur Rona.

”Hacker Baik” dan Prospek di Dunia Keamanan Siber

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/keamanan-siber-cyber-security-pixabay.jpg" alt="keamanan siber cyber security. (Pixabay)" width="100%">
<figcaption>keamanan siber cyber security. (Pixabay)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Q2 Technologies dan HelpSystems baru-baru ini menggelar IBM i User Forum: Rethinking Security on IBM i. Acara tersebut membahas pentingnya keamanan dalam sistem IBM i, terutama di industri perbankan. Q2 Technologies dan HelpSystems sendiri merupakan dua perusahaan yang berfokus pada keamanan siber.  Vice President of Global Security Services HelpSystems, Carol Woodbury mengungkapkan, di industri perbankan, IBM i merupakan salah satu sistem operasi yang memiliki keamanan sangat tinggi. Akan tetapi, hal itu saja tidak cukup. ”Serangan siber merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Kriminal-kriminal siber berkembang semakin canggih, begitu pula dengan jenis-jenis ancaman dan serangan baru. Ancaman itu berlaku untuk sistem IBM juga,” katanya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (11/10).  Menurut Carol, terdapat perbedaan yang sangat signifikan mengenai keamanan sistem yang diterapkan dengan tujuan untuk mengamankan serta sistem yang sekadar ditujukan untuk memenuhi regulasi (compliance). “Suatu sistem tidak akan pernah aman hingga Anda benar-benar mengamankannya. Sistem IBM i memiliki rancangan keamanan yang kompleks sehingga membutuhkan solusi sepadan untuk mengelola perlindungan sistem tersebut,” terangnya.  HelpSystems sendiri memiliki perhatian khusus dalam keamanan sistem IBM i melalui solusi-solusi yang dirancang khusus untuk sistem IBM i, seperti Powertech Command Security, Powertech Exit Point Manager, dan Powertech SIEM Agent. Solusi tersebut mendukung fungsi seperti identifikasi, monitoring, perlindungan data, dan lainnya.  Presiden Direktur Q2 Technologies, Sumarto Santosa mengaku antusias terkait kerja sama dengan HelpSystems, juga melihat jumlah penggunaan sistem IBM i yang signifikan di industri perbankan. “Q2 Technologies sebagai mitra yang dipercaya oleh HelpSystems bersama-sama memperkenalkan kepada Indonesia solusi komprehensif yang bersifat preventif dan kuratif, yang terdapat dalam Powertech dalam menunjang operasional industri perbankan.” ujar Sumarto.

Q2 Technologies dan HelpSystems Gelar Forum Keamanan IT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/keamanan-siber-cyber-security-pixabay.jpg" alt="keamanan siber cyber security. (Pixabay)" width="100%">
<figcaption>keamanan siber cyber security. (Pixabay)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penguatan keamanan siber di Indonesia semakin mendesak. Kebijakan terkait Infrastruktur Informasi Kritis Nasional (IKN) pun sangat dibutuhkan era digital saat ini. Khususnya yang mengatur tentang keamanan dan pertahanan di ranah siber.  Pernyataan tersebut dikatakan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen (Purn) Hinsa Siburian usai membuka Simposium Infrastruktur Informasi Kritis CIIP-ID Summit 2019 di Bali, Rabu (28/8). Menurut dia, regulasi akan menjadi landasan hukum untuk mengelola perlindungan IKN dan IIKN sesuai konstitusi Indonesia, yakni melindungi seluruh rakyat Indonesia dari serangan siber hingga mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bangsa di era digital.  "Seperti kita ketahui, RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) ini inisiatif dari DPR RI. Saya dalam hal ini sebagai BSSN sangat hormat dan berterima kasih kepada dewan yang terhormat yang memiliki inisiatif. Ini wujud bahwa anggota dewan yang mewakili rakyat indonesia mengerti apa yang sedang dan apa kemungkinan yang akan terjadi terkait siber," ujar Hinsa dalam keterangan tertulisnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/WhatsApp-Image-2019-08-29-at-10.16.57-AM.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Kepala BSSN Letjen (Purn) Hinsa Siburian (tengah) diapit moderator dan pembicara sesi diskusi pada Symposium on Critical Information Infrastructure Protection (CIIP-ID) di Kuta, Bali, Rabu (28/8). (Istimewa/BSSN)  Sejauh ini, kata dia, BSSN telah berupaya agar Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur ruang siber nasional. Saat ini Rancangan Undang-undang (RUU) Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) tinggal menunggu pengesahan DPR. Selain menjadi kewajiban negara, regulasi tersebut juga untuk melindungi masyarakat dari serangan siber. Pasalnya, ancaman siber yang berkembang saat ini tidak terlihat mata.  "Dulu mungkin tidak terbanyangkan ada serangan yang tidak terlihat, selalu secara visual. Ini tidak terlepas dari perkembangan pengetahuan, tapi di situ juga ada ancaman. Di situlah diperluakan kehadiran negara. Karena itu kita harap (RUU KKS) di masa tugas DPR ini bisa disahkan," tegas Hinsa.  Hinsa juga menyampaikan bahwa terdapat empat pilar dalam perkembangan teknologi 4.0, yakni Big Data, IoT, internet of services, dan cyber security. Perkembangan teknologi membuat kehidupan lebih mudah dan terkoneksi, tapi di waktu yang sama terdapat ancaman.  Ancaman terbesar adalah kepada Infrastruktur Informasi Kritikal Nasional (IIKN) yang bisa diatasi dengan berkoordinasi dan berkolaborasi. "Maka aset dan sistem yang esensial dan vital di dunia digital harus dilindungi. Dalam beberapa tahun terakhir terjadi insiden dan serangan siber di berbagai negara. Insiden itu menimpa berbagai sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak," ujarnya.  Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Keamanan Siber Asosiasi Penyelanggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Eddy S Jaya mengungkapkan, keamanan dan ketahanan siber sangat berpengaruh kepada tingkat penetrasi pengguna internet. Penetrasi internet indonesia tidak bisa berkembang jika sangat high cost.  "Kita sangat mendukung RUU ini segera disahkan dengan harapan jika RUU ini disahkan pemerintah bisa berperan serta melaui BSSN untuk penyediaan peralatan keamanan bisa terjadi. Jika swasta harus melakukan investasi peralatan ekamanan siber akan sangat berat," ujar Eddy.  Meski begitu, Eddy memberi catatan agar setelah RUU KKS tersebut disahkan, BSSN sebagai pemgangku kepentingan bisa mengkoordinasikan para pihak terkait, termasuk pelaku industri.

Lindungi Infrastruktur Kritis, BSSN Desak DPR Segera Sahkan RUU KKS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/ledakan-industri-cybersecurity_m_169182.jpeg" alt="Rachmah Ida" width="100%">
<figcaption>Rachmah Ida</figcaption>
</figure>&rsquo;&rsquo;The Australian cybersecurity industry is predicted to triple in size over the next 10 years.&rsquo;&rsquo; Itulah pernyataan Menteri Keamanan Siber Australia Dan Tehan yang dirilis pada Juni 2017. Pernyataan tersebut menggugah publik bahwa industri keamanan siber ini diprediksi meningkat tiga kali lipat dalam sepuluh tahun mendatang. Konsekuensinya, kebutuhan tenaga-tenaga profesional alias cyberwarrior terlatih yang dibutuhkan pun akan meningkat. Di tingkat global, estimasi yang beredar, dunia akan menghadapi kekurangan tenaga profesional keamanan siber hingga lebih dari 1,5 juta pekerja pada 2020 (The West Australian, 14 Juni 2017). Menurut data di Australia, contohnya, 20 persen pekerjaan di sektor keamanan siber tidak terisi karena kekurangan pekerja profesional yang terlatih. Saat ini Australia telah menganggarkan dana ratusan juta dolar untuk kebutuhan pembuatan strategi keamanan siber. Salah satunya, menyiapkan tenaga yang &rsquo;&rsquo;highly skilled&rsquo;&rsquo; untuk membuat negara itu aman dari ancaman kriminalitas siber global dan untuk memastikan bahwa Australia menjadi negara yang selamat dari kejahatan dunia maya. Serangan virus Ransomeware WannaCry, yang tergolong high profile cyber attack alias penyerang siber ganas, awal Mei 2017 telah menghebohkan dunia. Serangan siber tersebut telah melumpuhkan beberapa sistem digital institusi-institusi besar seperti sistem kesehatan di Inggris, sistem siber Partai Demokrat di AS, Biro Cuaca di Australia, serta sistem Rumah Sakit Dharmais di Jakarta. Itulah bukti rentannya sistem keamanan digital dan jaringan siber di dunia. Industri Cybersecurity Global Keamanan siber alias cybersecurity atau computer/IT security dikenal sebagai suatu proteksi sistem komputer dari pencurian serta kerusakan hardware dan software sekaligus informasinya serta gangguan atau kesalahan sistem (misdirection) dari pelayanan yang dilakukan. Perusahaan-perusahaan teknologi ternama seperti Microsoft, Google, dan Facebook sangat berkepentingan dengan keamanan siber mereka. Begitu pula, negara-negara besar seperti AS, Inggris, Rusia, Jerman, dan Australia harus melindungi sistem keamanan siber dan informasi yang dimiliki dari serangan siber. Pergerakan industri cybersecurity di pasar global mulai bisa dilihat dan dilirik sejak 2012. Steve Morgan, kontributor majalah The Forbes 2015, memperkirakan bahwa industri cybersecurity mengalami lonjakan pada 2015 dan bakal booming pada 2020. Morgan kala itu memperkirakan bahwa pengeluaran dunia untuk keamanan informasi mencapai USD 75 miliar pada 2015, naik sekitar 4,7 persen dari 2014. Bahkan, pada 2017&ndash;2021 pengeluaran atau spending terhadap keamanan siber dunia akan melebihi USD 1 triliun. Angka yang dramatis dalam industri yang tidak diperkirakan publik yang terlibat dengan informasi, mengonsumsi informasi, dan menggunakan informasi dalam kehidupannya setiap detik. Bahkan, pada 2021, diperkirakan dibutuhkan dana sekitar USD 6 triliun setiap tahun untuk menangkal cyber attack atau serangan kriminal siber dan pengamanan sistem informasi Big Data di dunia. Keberadaan industri itu sekaligus menjadi indikator bagi keberadaan sistem Big Data yang terus dibangun dan dibutuhkan ke depan. Jika pada 2015&ndash;2016 dikhawatirkan melanggar hak-hak asasi dan privasi individu, kini Big Data telah menjadi kebutuhan berbagai lembaga bisnis dan pemerintahan. Pemerintah Indonesia telah memiliki sistem Big Data Cybersecurity (BDCS) yang diperlukan bagi sistem ketahanan nasional. Kebutuhan untuk menyelamatkan informasi dan data-data dalam sistem tersebut sungguh sangat urgen. Industri cybersecurity di Indonesia otomatis sudah sangat urgen dibutuhkan pula pada saat ini. Meski kebutuhan pasar belum besar dan concern atau kekhawatiran terhadap serangan siber bukan hal yang belum ditakuti lembaga-lembaga sosial, politik, dan bisnis di tanah air, dengan adanya serangan dunia siber yang juga semakin kuat, akhirnya dibutuhkan tenaga profesional yang akan menjadi warriors atau tentara-tentara penakluk kejahatan siber. Kebutuhan Cyberwarriors Jika dunia akan menghadapi kekurangan tenaga ahli di bidang cybersecurity hingga 1,5 juta ke depan, kebutuhan untuk menghasilkan profesional ahli di bidang cybersecurity menjadi urgen. Keahlian di bidang itu menjadi high demand dengan tawaran gaji yang menggiurkan. Meski ada di antara mereka yang baru menempuh tahun kedua kuliahnya. Di Australia, misalnya, pemerintah telah menunjuk dua universitas ternama, University of Melbourne di Victoria dan Edith Cowan University (ECU) di Perth, sebagai dua institusi pendidikan tinggi yang didelegasikan untuk menghasilkan lulusan-lulusan ahli yang akan menjadi cyberwarriors bagi keamanan siber dan untuk menyediakan suplai tenaga profesional yang telah menjadi urgensi industri cybersecurity di dunia. Dua universitas itu dibangun menjadi &rsquo;&rsquo;academic centres of cybersecurity excellence&rsquo;&rsquo; atau pusat pelatihan akademik utama bagi kebutuhan penyiapan tenaga dan riset-riset terkait cybersecurity. Ironisnya, di Indonesia, kebutuhan tenaga ahli profesional di bidang cybersecurity belum dipikirkan dengan serius. Sebab, industri cybersecurity belum dianggap sebagai pasar bisnis serius. Misalnya, pemerintah Australia saja menganggarkan dana lebih dari USD 200 juta untuk keperluan penyiaran industri cybersecurity. Universitas yang dipilih pun menyiapkan anggaran lebih dari USD 1,9 juta untuk menyelenggarakan pendidikan dan centre excellence di bidang cybersecurity. Ketika dunia sibuk menghitung prediksi bisnis dan pasar industri cybersecurity yang melonjak pesat, di negara kita, pemerintah menjaring sukarelawan cybersecurity melalui &rsquo;&rsquo;ajang pencarian bakat&rsquo;&rsquo;, layaknya Indonesian Idol dan semacamnya. Direktorat Keamanan Informasi Kemenkominfo menggandeng PT Xynesis untuk membuat program &rsquo;&rsquo;Born to Control&rsquo;&rsquo;. Sepuluh ribu orang yang direkrut akan dijadikan tentara cybersecurity Indonesia dengan hadiah beasiswa serta pelatihan pendek. Mudahnya menjaring dan murahnya harga sumber daya manusia yang akan menjadi gladiator cybersecurity di Indonesia. (*)

Ledakan Industri Cybersecurity

cybersecurity

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#cybersecurity

Berita Terkini

Perempuan Paling Banyak Jadi Korban Pinjol Ilegal

”Hacker Baik” dan Prospek di Dunia Keamanan Siber

Q2 Technologies dan HelpSystems Gelar Forum Keamanan IT

Lindungi Infrastruktur Kritis, BSSN Desak DPR Segera Sahkan RUU KKS

Ledakan Industri Cybersecurity

Download Aplikasi JawaPos.com