<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Banjir-Cipinang-Melayu-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Warga beraktivitas ketika banjir di kawasan Cipinang Melayu, Jakarta, Rabu (1/1/2020). Banjir yang terjadi di kawasan tersebut akibat luapan air dari Kali Sunter. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Warga beraktivitas ketika banjir di kawasan Cipinang Melayu, Jakarta, Rabu (1/1/2020). Banjir yang terjadi di kawasan tersebut akibat luapan air dari Kali Sunter. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Saat ini masyarakat di kawasan jabodetabek masih terdampak banjir akibat hujan yang mengguyurpada 31 Desember sampai 1 Januari 2020. Tim SAR pun sudah ke lokasi banjir untuk menolong masyarakat.  Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Birokarasi (PAN RB), Tjahjo Kumolo mengatakan bagi aparatur sipil negara (ASN) yang terdampak banjir maka bisa mendapatkan cuti. Lamanya cuti maksimal dalam kurun waktu 1 bulan.  "Karena banjir Jakarta dapat dikategorikan bencana alam," ujar Tjahjo Kumolo dalam keterangannya Kamis (2/1).  Tjahjo mengatakan, pimpinan instansi untuk bisa memberikan cuti kepada ASN atau Pegawai Negeri sipil (PNS) yang rumahnya terdampak bajir akibat hujan yang mengguyur Jabodetabek. "Sehingga pimpinan instansi dapat memberikan cuti karena alasan penting bagi pegawai yang terdampakbencana," katanya.  Berikut jenis alasan yang diperbolehkan untuk cuti bagi PNS:  1. Cuti di Luar Tanggungan Negara 2. Cuti Tahunan 3. Cuti Besar 4. Cuti Melahirkan 5. Cuti karena alasan penting  Cuti karena alasan penting antara lain bisa disebabkan:  1. Ada keluarga yang sakit atau meninggal dunia 2. Pegawai yang sakit 3. Istri pegawai yang operasi cesar 4. Terdampak bencana alam

PNS yang Rumahnya Terkena Banjir Bisa Ajukan Cuti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ramadan-tiba-pns-dapat-kabar-gembira_m_210960.jpeg" alt="Pemerintah bakal mengurangi jam kerja PNS. Itu dilakukan sepanjang bulan suci Ramadan tahun ini" width="100%">
<figcaption>Pemerintah bakal mengurangi jam kerja PNS. Itu dilakukan sepanjang bulan suci Ramadan tahun ini</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Memasuki bulan Ramadan, pemerintah melakukan penyesuaian jam kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri. Jadwal kerja ini berlaku selama bulan Ramadan 1439 Hijriah. Berdasar Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 336 Tahun 2018, jam kerja dikurangi satu jam dari biasanya. "Jumlah jam kerja bagi instansi pemerintah pusat dan daerah yang melaksanakan lima hari atau enam hari kerja menjadi 32,5 jam per minggu," kata Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik (HKIP) Kementerian PAN-RB Herman Suryatman dalam keterangan pers, Rabu (8/5). Menurut Herman, penyesuaian jam kerja diberikan agar ASN yang melaksanakan puasa dapat meningkatkan ibadahnya. Walaupun berpuasa, lanjut dia, Menteri PAN-RB Asman Abnur berpesan agar pelayanan publik tetap berjalan. "Dan ASN tidak mengabaikan tugasnya sebagai pelayan masyarakat," pungkasnya. Berikut ini jam kerja bagi para ASN, TNI, dan POLRI selama bulan suci Ramadhan : 1. Bagi instansi pemerintah yang melakukan lima hari kerja : a) Hari Senin sampai dengan Kamis : Pukul 08.00 – 15.00 / waktu istirahat : 12.00 - 12.30 b) Hari Jumat : pukul 08.00 - 15.30 / waktu istirahat 11.30 - 12.30 2. Bagi instansi pemerintah yang memberlakukan enam hari kerja : a) Hari Senin sampai dengan Kamis, dan Sabtu : pukul 08.00 - 14.00 / waktu istirahat : pukul 12.00 - 12.30 b) Hari Jumat : pukul 08.00 - 14.30 / waktu istirahat : pukul 11.30 - 12.30

Ramadan Tiba, PNS Dapat Kabar Gembira

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/heboh-pns-punya-hak-cuti-sebulan-saat-dampingi-istri-melahirkan_m_195896.jpeg" alt="Ilustrasi PNS tengah menjalani rutinitas upacara pagi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PNS tengah menjalani rutinitas upacara pagi</figcaption>
</figure>Jawapos.com &ndash; Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemen-PANRB) menegaskan cuti bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) laki-laki yang mendampingi istrinya melahirkan bukanlah cuti tersendiri, tetapi merupakan salah satu jenis cuti, yakni cuti karena alasan penting.  Berdasarkan Pasal 310 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), ada tujuh jenis cuti untuk PNS, yaitu cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, cuti bersama, dan cuti di luar tanggungan negara. &ldquo;Cuti tersebut bukanlah cuti tersendiri semata-mata karena istri melahirkan, tetapi cuti karena alasan penting, yang antara lain dapat diambil untuk mendampingi istri apabila proses kelahirannya betul-betul membutuhkan pendampingan, seperti operasi caesar atau membutuhkan perawatan khusus,&rdquo; ujar Herman Suryatman, Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Herman Suryatman di Jakarta, Rabu (14/3). Herman lebih lanjut menjelaskan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil, dijelaskan bahwa pemberian cuti karena alasan penting terdiri atas 15 poin. "PNS laki-laki yang istrinya melahirkan/operasi caesar dapat diberikan cuti karena alasan penting dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari Unit Pelayanan Kesehatan," bunyi poin ketiga. "Jadi tidak benar bahwa PNS laki-laki bisa begitu saja mengambil cuti sampai 1 bulan apabila istrinya melahirkan, tetapi ada ketentuan yang ketat yakni harus melampirkan surat keterangan rawat inap dari Unit Pelayanan Kesehatan," kata Herman. Disebutkan juga bahwa lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh Pejabat yang Berwenang <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/03/14/195856/kabar-gembira-istri-melahirkan-pns-laki-laki-sudah-bisa-ambil-cuti" target="_blank">Memberikan Cuti</a>, paling lama 1 (satu) bulan dengan mengajukan permintaan secara tertulis. "Pengertian satu bulan itu merupakan waktu paling lama. Tidak selalu satu bulan, tetapi bisa kurang, disesuaikan dengan kondisi objektif dan alasan yang akuntabel,&rdquo; ujarnya. Dengan perkembangan teknologi kedokteran belakangan ini yang memungkinkan orang yang melahirkan dengan operasi caesar bisa sembuh dalam waktu yang lebih cepat. Jadi cuti sampai satu bulan itu hanya untuk kasus-kasus tertentu saja, yang memang betul-betul membutuhkan pendampingan suami.

Heboh PNS Punya Hak Cuti Sebulan saat Dampingi Istri Melahirkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kabar-baik-untuk-pns-pria-istri-melahirkan-suami-dapat-cuti_m_195725.jpeg" alt="PNS laki-laki mendapat hak cuti ketika istrinya melahirkan. Lama cuti tergantung situasi kesehatan istri." width="100%">
<figcaption>PNS laki-laki mendapat hak cuti ketika istrinya melahirkan. Lama cuti tergantung situasi kesehatan istri.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Kabari baik bagi Pegawai negeri Sipil (PNS) pria. Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengeluarkan peraturan Nomor 24/2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS yang isinya memberikan cuti kepada aparatur sipil negara (ASN) laki-laki. Kabiro Humas BKN Mohammad Ridwan menyatakan, peraturan itu menjadi turunan impelementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11/2017 tentang Manajemen <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/03/09/194652/skema-pensiun-diubah-gaji-pns-dan-pejabat-bakal-naik-drastis" target="_blank">PNS</a>. PP itu dirasa terlalu ala kadarnya dan terlalu luas mengenai peraturan cuti. &ldquo;Sekarang, kami buat lebih humanis dengan disertakan contoh-contohnya. Salah satu yang digunakan itu kewajiban mendampingi pasangan sah ketika melahirkan,&rdquo; terang Ridwan saat dihubungi JawaPos.com, Selasa (13/3). Adapun isi petikan cuti dalam Peraturan BKN tersebut sebagai berikut: PNS laki-laki yang isterinya melahirkan/operasi caesar dapat diberikan cuti karena alasan penting dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari Unit Pelayanan Kesehatan Ridwan menambahkan, ketentuan pemberian cuti itu tidak menyebutkan berapa bulan, namun hanya bersifat situasional. Pada implementasinya, atasan dapat langsung mengizinkan atau tidak <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/03/08/194301/ekonom-potongan-ideal-gaji-pns-untuk-iuran-pensiun-5-7-persen" target="_blank">PNS</a> mendapat Cuti Alasan Penting (CAP). &ldquo;Yang bisa buktikan itu, surat keterangan dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang menyatakan istrinya akan melahirkan dan butuh pendampingan. Di sana harus tercantum tempat dan waktu <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/03/08/194295/permintaan-ketua-korpri-ketika-pemerintah-ubah-skema-pensiun-pns" target="_blank">PNS</a> tersebut mendampingi istrinya,&rdquo; ujarnya. Sebagai contoh, jika seorang istri PNS melahirkan, maka PNS tersebut diberikan izin mendampingi ibu dari anak-anaknya. Namun waktu bisa dua atau tiga hari. Kalau istrinya sudah bisa ditinggal bekerja, maka ASN tersebut harus masuk kantor. &ldquo;Atasan juga bisa memberikan hukuman disiplin kalau misalnya setelah 3 -4 hari seharusnya sudah pulang dan oke. Tapi masih izin cuti, ya itu dihukum aja. Jangan sampai disalahgunakan,&rdquo; imbuhnya. Lebih jauh di dalam Peraturan BKN itu menyenbutkan, selama PNS pria mendampingi istrinya melahirkan, mereka masih mendapatkan haknya berupa gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, dan tunjangan lainnya sesuai aturan berlaku.

Kabar Baik untuk PNS Pria, Istri Melahirkan Suami Dapat Cuti

cuti pns

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#cuti pns

Berita Terkini

PNS yang Rumahnya Terkena Banjir Bisa Ajukan Cuti

Ramadan Tiba, PNS Dapat Kabar Gembira

Heboh PNS Punya Hak Cuti Sebulan saat Dampingi Istri Melahirkan

Kabar Baik untuk PNS Pria, Istri Melahirkan Suami Dapat Cuti

Download Aplikasi JawaPos.com