<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/08/Untitleda-3174345504.jpg" alt="Menparekraf Sandiaga Uno." width="100%">
<figcaption>Menparekraf Sandiaga Uno.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan penyediaan fasilitas penitipan anak (day care) merupakan jalan tengah dari kontroversi kebijakan cuti melahirkan bagi perempuan pekerja, dikutip dari ANTARA. Pernyataan itu menjawab sikap sejumlah pengusaha yang memilih membatasi penyerapan tenaga kerja perempuan, imbas kebijakan cuti kerja maksimal 6 bulan bagi ibu melahirkan yang tertuang dalam UU Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014841346/mitos-ayam-cemani-yang-mengandung-daya-magis-dan-sebagai-sarana-dalam-tolak-balak-ritual-gaib">Mitos Ayam Cemani yang Mengandung Daya Magis dan Sebagai Sarana Dalam Tolak Balak Ritual Gaib</a> "Pengalaman di Pemprov DKI, kami pernah membahas ini. Yang dikhawatirkan industri ini kan produktivitas, dan yang dikhawatirkan oleh para perempuan kan kesempatan kerja," kata Sandiaga Uno selepas menghadiri rapat internal bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Senin. Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu menyebut lebih dari 50 persen pekerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia adalah kaum perempuan. Untuk itu, Sandiaga mendorong adanya jalan tengah dari situasi itu agar menjaga titik keseimbangan bagi pemberdayaan perempuan serta hak bagi perempuan pekerja yang melahirkan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/014841374/melihat-persiapan-pameran-surabaya-printing-expo-2024">Melihat Persiapan Pameran Surabaya Printing Expo 2024</a> "Mesti cari di mana kita melakukan pemberdayaan sehingga perempuan melahirkan tetap bisa memberikan kontribusi dan produktivitasnya. Ini yang harus dicari ekuilibriumnya," katanya. Upaya itu ditempuh Kemenparekraf dengan mengutus tim investasi dan industri untuk mengkaji perspektif pengusaha atas kebijakan tersebut. Salah satu jalan tengah yang ditawarkan Sandiaga berupa kebijakan day care yang segera dilaunching oleh Kemenparekraf pada bulan ini. Kebijakan tersebut, kata Sandiaga, akan memfasilitasi ibu yang melahirkan untuk membawa bayinya ke kantor dan mendapatkan penanganan yang sesuai dengan hak ibu dan anak. "Baik itu tempat untuk menyusui, tapi juga untuk menitipkan anaknya, dan bisa bersama anaknya dalam satu ruangan," katanya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014841310/pentingnya-kecerdasan-emosional-di-dunia-kerja-salah-satunya-mampu-bekerja-dengan-baik-meski-di-bawah-tekanan">Pentingnya Kecerdasan Emosional di Dunia Kerja, Salah Satunya Mampu Bekerja dengan Baik Meski di Bawah Tekanan</a> Konsep day care juga akan dibawa Sandiaga dalam implementasi fasilitas pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia untuk memberdayakan kaum perempuan dalam dunia kerja. Selain day care, Sandiaga juga akan memaksimalkan perangkat teknologi yang memungkinkan kaum ibu melahirkan tetap dapat produktif bekerja. "Nanti opsinya kita harus cari sebuah mekanisme yang tidak memberatkan untuk kaum perempuan dan tidak kurangi produktivitas. Dengan adanya teknologi, beberapa pendekatan ekonomi kreatif ini akan dimajukan," katanya. Hingga hari ini, Sandiaga meyakini bahwa industri parekraf di Indonesia ramah terhadap pemberdayaan perempuan dan pertumbuhan anak.

Penyediaan fasilitas penitipan anak (day care) merupakan jalan tengah dari kontroversi kebijakan cuti melahirkan bagi perempuan pekerja.

Sandiaga Uno Sebut Day Care jadi Jalan Tengah Kontroversi Cuti Melahirkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/21/z2_20240315_18580280-215616891.jpg" alt="Cuti ayah dapat memberikan ikatan lebih kuat antara orang tua dengan bayinya./Anastasiya Gepp/Pexels.com" width="100%">
<figcaption>Cuti ayah dapat memberikan ikatan lebih kuat antara orang tua dengan bayinya./Anastasiya Gepp/Pexels.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan memberikan hak cuti kepada ayah yang istrinya melahirkan atau keguguran. Namun, kebijakan itu memantik sorotan karena masa cuti tersebut hanya dua hari. Ketua Panja Pemerintah untuk UU KIA Lenny Nurhayati Rosalin mengakui aturan itu sempat memicu keluhan. Namun, durasi cuti tersebut telah dibahas oleh pihaknya bersama dengan sejumlah ahli dalam proses penyusunan draf RUU KIA. Hasilnya seperti yang tercantum dalam pasal 6 ayat (2) huruf a. Isinya menyatakan bahwa suami berhak mendapatkan hak cuti pendampingan istri pada masa persalinan selama dua hari dan dapat diberikan paling lama tiga hari berikutnya atau sesuai dengan kesepakatan. &rdquo;Karena waktu kita membahas draf RUU ini juga banyak dokter yang menyatakan kalau lahir normal itu sebetulnya sehari saja sudah bisa pulang,&rdquo; ungkapnya. &rsquo;&rsquo;Jika melahirkan dengan operasi sesar, dua hari sudah bisa turun dari tempat tidur, gitu,&rsquo;&rsquo; lanjutnya. Kendati begitu, Lenny mengamini bahwa sebagian ibu mengalami masa-masa terberat justru setelah melahirkan. Misalnya, munculnya perasaan baby blues. Nah, di masa tersebut, istri sangat membutuhkan dukungan dari suami maupun keluarganya. Karena itu, dia menekankan, aturan cuti ayah tersebut masih bisa diperpanjang. UU KIA memberikan kesempatan bagi suami untuk mendampingi istri atau anak yang mengalami masalah kesehatan, gangguan kesehatan, atau komplikasi pasca melahirkan. Termasuk, gangguan psikologis atau kerap disebut baby blues. Tentu, aturannya harus menyertakan surat keterangan dokter. &rdquo;Bahkan nanti perusahaan pun mungkin akan membuat dan menyelaraskan lagi peraturan perusahaannya dengan UU KIA ini sebagai sebuah proses,&rdquo; ungkapnya. Lenny berpesan, masa cuti harus dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Ayah yang cuti bekerja dengan alasan istri melahirkan harus menjalankan perannya dengan baik dalam membantu dan mendampingi istri. Bukan malah ditinggal keluar atau pergi memancing. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) Nia Umar memberikan sejumlah catatan terkait RUU yang disahkan awal Juni 2024 ini. Nia mengaku menyambut baik aturan baru tersebut. Namun, muncul kekhawatiran jika nantinya aturan itu malah jadi bumerang bila isi atau pasal-pasalnya tidak tepat. Misalnya, soal menyusui yang disebut wajib dilakukan ibu. Padahal, menyusui adalah hak ibu dan anak yang tak terpisahkan dan wajib didukung oleh keluarga, lingkungan, tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, pemuka agama, hingga pemerintah. &rdquo;Karena ada kadang-kadang, ada pakar hukum mengatakan kata-kata wajib itu berimplikasi pada sanksi. Kalau enggak dikerjakan kena sanksi. Padahal, menyusui itu hak ibu dan anak yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kewajiban, kewajiban kepada siapa? Ya pasangannya mendukung, keluarga dan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan harus membantu,&rdquo; paparnya. Sementara itu, hingga kemarin Kementerian Kesehatan (Kemenkes) belum memberikan respons bagaimana pencatatan donor ASI. Sebelumnya, Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Kemenkes dr Lovely Daisy menyebut, ada beberapa bentuk olahan ASI yang mempunyai risiko tertentu lantaran dapat mengubah kandungan nutrisi. Ini juga dipengaruhi dari proses, tempat, dan lama penyimpanan. "ASI yang dibekukan di freezer mempunyai risiko menurunnya kandungan protein, zat gizi, dan zat aktif lainnya yang tergantung pada tempat dan lama penyimpanan,&rdquo; jelasnya. Daisy menekankan, terdapat rekomendasi terbaik dalam pemberian ASI. Yang paling utama adalah ibu sebaiknya menyusui bayi secara langsung. Cara itu dapat membangun ikatan batin antara ibu dan bayi. &rsquo;&rsquo;Selain itu, menyusui memberikan manfaat besar bagi ibu dan bayi. Antara lain meningkatkan daya tahan tubuh bayi, melindungi pencernaan bayi, dan meningkatkan kecerdasan,&rdquo; tuturnya. Manfaat kesehatan juga dirasakan ibu, yakni menurunkan risiko kanker ovarium dan payudara. Di sisi lain, pemerintah tengah mengejar target 90 persen balita dan ibu hamil terpantau kondisinya melalui bulan penimbangan serentak di 330.881 posyandu se-Indonesia. Hal itu disampaikan Menko PMK Muhadjir Effendy kemarin (13/6) setelah rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo. Muhadjir menyebut, pemantauan itu sebagai sensus untuk data di e-pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (EPPGBM). Pemantauan ini sebagai salah satu cara untuk mengetahui lebih lanjut kasus stunting atau tengkes di Indonesia. Sebenarnya, Survei Kesehatan Indonesia (SKI) sudah menyebut penurunan tengkes antara 2022 dengan 2023 sebesar 0,1 persen. Dari semula 21,6 persen menjadi 21,5 persen. Seolah pemerintah tidak puas dengan data ini, sehingga melakukan sensus. (lyn/mia/c17/oni)

RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan memberikan hak cuti kepada ayah yang istrinya melahirkan.

RUU KIA Perbolehkan Suami Perpanjang Masa Cuti Ayah, Bisa Lebih dari 2 Hari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/06/FotoJet-1-2234159707.jpg" alt="Ilustrasi Ibu bekerja yang berhak mendapatkan cuti melahirkan. (sehatnegeriku.kemkes.go.id)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Ibu bekerja yang berhak mendapatkan cuti melahirkan. (sehatnegeriku.kemkes.go.id)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah tengah menyusun aturan turunan dari Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan yang baru disahkan DPR. Setidaknya ada tiga peraturan pemerintah (PP) dan satu peraturan presiden (perpres) yang akan mengatur secara detail implementasinya. Ketua Panja Pemerintah UU KIA Lenny N. Rosalin mengungkapkan, dua di antara tiga PP tersebut bakal berfokus pada penyelenggaraan KIA. Satu sisanya berfokus pada data ibu dan anak yang wajib dimutakhirkan secara berkala serta terintegrasi. Implementasi ini juga mengatur secara detail aturan cuti bagi ibu melahirkan, ibu keguguran, suami yang istrinya melahirkan atau keguguran, hingga donor air susu ibu (ASI). &rdquo;Dalam RUU-nya sebetulnya sudah disampaikan dan akan diperjelas di aturan turunan,&rdquo; ujarnya dalam media talk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) soal implementasi RUU KIA di Jakarta kemarin (12/6). Dia menerangkan, ibu melahirkan bakal diberi cuti selama enam bulan yang terbagi dalam dua sesi. Maksudnya, tiga bulan pertama seperti pada umumnya dan tiga bulan selanjutnya dengan catatan ada kondisi khusus. Kondisi khusus ini tidak hanya difokuskan kepada sang ibu, tetapi juga anak. Misalnya, anak mengalami masalah kesehatan setelah dilahirkan atau ibu mengalami gangguan kesehatan setelah melahirkan atau keguguran. &rdquo;Harus ada pembuktiannya. Harus ada surat dokter,&rdquo; tegasnya. Kemudian, ibu keguguran diberi waktu istirahat hingga 1,5 bulan dengan surat keterangan dokter. Kemudian, untuk upah, pada tiga bulan pertama, ibu melahirkan mendapat upah penuh. Begitu pula untuk bulan keempat. Namun, pada bulan kelima dan keenam, upah yang diterima hanya 75 persen. Lenny juga menyinggung poin waktu yang cukup dalam Pasal 4 ayat 3 di UU KIA. Waktu yang cukup ini mencakup waktu bagi seorang ibu atau ayah menemani buah hatinya di kondisi-kondisi tertentu seperti imunisasi. Menurut dia, ini hal baru dan akan diatur detail dalam PP. &rdquo;Ini tampak sepele, tapi penting. Sebelumnya, serikat pekerja memberikan masukan, &rsquo;Bu, kalau mau nganter anak imunisasi itu potong cuti tahunan, kali ini tidak demikian&rsquo;,&rdquo; jelasnya. Plt Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA Indra Gunawan menuturkan, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta dilibatkan dalam penyusunan aturan turunan itu. Salah satunya mengenai poin kondisi khusus untuk ibu/ayah pekerja. &rdquo;Yang diminta Kadin ini terkait dengan surat keterangan dokter. Karena disebutnya di Indonesia kan kadang mudah sekali mendapat surat keterangan dokter. Tapi, nanti secara teknis surat ini akan diatur detail di PP,&rdquo; paparnya. Dia juga memastikan bahwa aturan cuti hingga enam bulan untuk ibu melahirkan tidak akan merugikan perusahaan. Menurut dia, ini adalah investasi jangka panjang bagi perusahaan. Sebab, ketika hak-hak karyawan terpenuhi dengan baik, mereka akan lebih loyal kepada perusahaan. &rdquo;Dari Kadin malah sebenarnya tidak ada masalah. Yang penting itu aturan detilnya bagi mereka,&rdquo; ujarnya.&nbsp;(mia/wan/c14/oni)

DPR membahas PP yang berfokus pada penyelenggaraan KIA. Implementasi ini juga mengatur secara detail aturan cuti bagi ibu melahirkan.

Ibu Melahirkan Dapat Cuti 6 Bulan, 4 Bulan Pertama Terima Upah Full

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/22/side-view-father-holding-kid_23-2150947686-01-3614976798.jpeg" alt="Ilustrasi ayah yang ideal bagi anaknya. (Freepik)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ayah yang ideal bagi anaknya. (Freepik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - DPR baru saja mensahkan Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA). Dalam UU KIA itu terdapat poin yang menyatakan bahwa suami mendapat cuti tambahan selama enam bulan. Dikutip dari laman Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Menteri PPPA Bintang Puspayoga mengatakan, saat ini ibu dan anak di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan, seperti tingginya angka kematian pada ibu pada saat melahirkan, angka kematian bayi serta masalah stunting. Semangat dari RUU KIA untuk menjamin hak-hak anak pada fase seribu hari pertama kehidupan, sekaligus menetapkan kewajiban bagi seorang ayah, ibu, dan keluarga. Pada RUU KIA terdapat beberapa aturan yang disahkan. Salah satunya adalah suami mendapat cuti tambahan untuk mendampingi istri melahirkan serta syarat-syarat yang tertuang di dalamnya. Pada pasal 6 ayat (2) menyatakan, suami mendapatkan hak cuti pendampingan istri. Pada poin (a) masa persalinan selama 2 hari dan dapat diberikan paling lama tiga hari berikutnya atau sesuai dengan kesepakatan. Jika istri mengalami keguguran, maka mendapat cuti dua hari. Selain cuti sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 Ayat (2) suami mendapatkan hak cuti ketika memenuhi syarat berikut ini: 1. Istri yang mengalami masalah kesehatan, gangguan kesehatan, dan/atau komplikasi pasca persalinan atau keguguran. 2. Anak yang dilahirkan mengalami masalah kesehatan, gangguan kesehatan, dan/atau komplikasi. 3. Istri yang melahirkan meninggal dunia dan/atau anak yang dilahirkan meninggal dunia. Selama melaksanakan hak cuti pendampingan istri, suami berkewajiban menjaga kesehatan istri dan anak, memberikan gizi yang cukup, mendukung istri pada masa asi ekslusif selama 6 bulan. Suami mendampingi istri dan anak dalam mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Dilansir dari laman DPR, RUU KIA dapat memastikan sejumlah hak yang diperoleh seorang ibu untuk menciptakan generasi emas sebagaimana visi Indonesia Emas 2045. Dalam menciptakan generasi emas tersebut perlunya dukungan dari awal proses kehamilan ibu hingga melahirkan nanti, serta mendorong kebutuhan gizi dan layanan kesehatan yang layak. Tak luput dari peran seorang suami atau ayah yang mendukung secara lahir maupun batin agar ibu dan bayi tetap terjaga dan terlindungi, serta terhindar dari segala macam gangguan secara fisik maupun mental.

Dalam UU KIA terdapat poin yang menyatakan bahwa suami mendapat cuti tambahan selama enam bulan. Lantas apa syarat untuk cuti tersebut?

Istri Melahirkan, Suami Dapat Cuti 6 Bulan, Apa Syaratnya?

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/04/Diah-pitalokaJPG-282497961.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Diah Pitaloka." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Diah Pitaloka.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) menjadi Undang-Undang. Pengesahan RUU KIA itu diambil dalam rapat paripurna ke-19 pada masa persidangan V tahun sidang 2023-2024, di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/6).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebanyak delapan fraksi di DPR menyetujui pengesahan RUU KIA, hanya fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menyatakan setuju dengan catatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelum mengesahkan RUU KIA, Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Diah Pitaloka menyampaikan laporan pembahasan RUU KIA. Dalam pemaparannya, politikus PDI Perjuangan itu menjelaskan, RUU KIA pada fase 1.000 hari pertama kehidupan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sehingga, ibu yang bekerja berhak mendapatkan cuti melahirkan selama enam bulan. Hal itu tertuang dalam Pasal 4 ayat (3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pada fase 1.000 hari pertama kehidupan terdiri dari sembilan bab, 46 pasal, yang pengaturannya meliputi hak dan kewajiban, tugas dan wewenang penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak, data dan informasi, pendanaan serta partisipasi masyarakat," kata Diah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diah mengutarakan, pihaknya menghimpun saran, masukan, dan kesaksian atas berbagai kondisi ibu dan anak di Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Masukan tersebut membuka mata kami bahwa pentingnya kesejahteraan ibu dan anak untuk dituangkan menjadi produk undang-undang dan pentingnya melahirkan generasi baru yang semakin berkualitas bagi Indonesia,&rdquo; tegas Diah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua DPR Puan Maharani yang memimpin rapat paripurna kemudian menanyakan kepada seluruh peserta rapat apakah dapat menyetujui RUU KIA.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sidang dewan yang kami hormati, selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota dewan, apakah RUU KIA pada fase seribu hari pertama kehidupan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" tanya Puan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setuju," jawab mayoritas anggota dewan yang hadir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati menyatakan, hadirnya UU KIA merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam peningkatan kesejahteraan ibu dan anak. Ia mengharapkan, sumber daya manusia dan generasi penerus bangsa yang unggul di masa depan dapat diwujudkan bersama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Rancangan undang-undang ini hadir dengan harapan masalah ibu dan anak pada fase seribu hari pertama kehidupan dapat kita selesaikan untuk menyambut Indonesia Emas 2045,&rdquo; pungkas Bintang saat menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun, dalam Pasal 4 ayat (3) UU KIA mengatur bahwa seorang ibu yang melahirkan berhak mendapatkan cuti paling singkat tiga bulan dan paling lama tiga bulan berikutnya, jika terdapat kondisi khusus.</div>

Delapan fraksi di DPR menyetujui pengesahan RUU KIA, hanya fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menyatakan setuju dengan catatan.

RUU KIA Resmi jadi Undang-Undang, Kini Ibu Melahirkan Bisa Cuti 6 Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/19/z2_20240319_16065880-3310130462.jpeg" alt="Surat Resmi dari BKN terkait Cuti Kelahiran bagi ASN Bakal Diperbarui dalam RPP Manajemen." width="100%">
<figcaption>Surat Resmi dari BKN terkait Cuti Kelahiran bagi ASN Bakal Diperbarui dalam RPP Manajemen.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Ketentuan cuti melahirkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) bakal mengalami pembaruan pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Pembaruan cuti pendampingan melahirkan bagi ASN tentu menjadi salah satu muatan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Manajemen ASN terbaru yang kini disusun pemerintah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ke depannya, cuti melahirkan tidak hanya mengakomodasi ASN perempuan bersalin, tetapi juga bagi ASN pria yang mendampingi istri melahirkan. Ketentuan cuti melahirkan ini telah disampaikan Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI, Rabu (13/3) lalu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Plt Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto menyebutkan bahwa kebijakan cuti kelahiran sejalan dengan target pemerintah dalam menciptakan generasi sumber daya manusia (SDM) berkualitas demi menyongsong Indonesia Emas 2045.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014459437/baznas-kota-bandung-tetapkan-besaran-zakat-fitrah-rp-40000-per-orang">Baznas Kota Bandung Tetapkan Besaran Zakat Fitrah Rp 40.000 Per Orang</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini penting mengingat peran ayah dalam pendampingan istrinya saat melahirkan maupun fase awal pasca-persalinan. "Kebijakan ini sekaligus mendukung realisasi target nasional generasi emas 2045," terangnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Haryomo mengatakan, cuti kelahiran bagi ASN direncanakan memuat lamanya waktu yang diberikan. Namun, terkait lamanya waktu cuti bagi ASN pria yang mendampingi isteri melahirkan, pemerintah sedang membahasnya dengan meminta masukan para pemangku kepentingan terkait.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebelum ini, cuti bagi ASN pria yang mendampingi istrinya melahirkan memang belum diatur secara khusus. Karena, yang diatur hanya cuti melahirkan bagi ASN perempuan," katanya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014459432/10-ciri-ciri-seseorang-sedang-naksir-berat-dengan-anda-namun-enggan-mengakuinya-menurut-psikologi">10 Ciri-Ciri Seseorang Sedang Naksir Berat dengan Anda Namun Enggan Mengakuinya, Menurut Psikologi</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai catatan, bagi ASN pria yang istrinya melahirkan bisa mengajukan cuti dengan alasan penting, berdasarkan lamanya perawatan sang istri di fasilitas kesehatan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan RPP Manajemen ASN terbaru, nantinya akan ada aturan yang secara detil menyebutkan hak cuti bagi ASN pria mendampingi istri melahirkan atau keguguran,&rdquo; ungkap Haryomo.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lanjut dia, sambil menunggu RPP Manajemen ASN terkait cuti kelahiran ditetapkan, pihanya menargetkan ketentuan tuntas maksimal April 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebab, ketentuan cuti bagi ASN perempuan yang melahirkan dan sebagainya masih merujuk pada ketentuan yang berlaku saat ini. Yakni, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, serta Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 jo. Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2021 tentang Cuti PNS.</div>

Ketentuan cuti melahirkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) bakal mengalami pembaruan pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023.

Cuti Kelahiran bagi ASN Bakal Diperbarui dalam RPP Manajemen, BKN Targetkan April 2024 Tuntas 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/29/WhatsApp-Image-2023-09-29-at-150745-919314934.jpeg" alt="Ruang laktasi di salah satu perusahaan anggota APPNIA." width="100%">
<figcaption>Ruang laktasi di salah satu perusahaan anggota APPNIA.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ibu menyusui sekaligus yang bekerja di perkantoran kerap menghadapi dilema ketika masa cuti melahirkannya selesai. Mereka masih memberikan air susu ibu (ASI) kepada buah hati, sementara dia harus ke kantor untuk menjalani kewajiban. Dilema ini bisa saja teratasi, jika kantor tempat ibu menyusui (busui) bekerja memiliki keberpihakan. Ketua Satgas ASI IDAI Dr. dr. Naomi Esthernita F Dewanto, SpA(K) mengatakan, ibu yang harus berhenti memberikan ASI pada anak setelah melahirkan angkanya masih tinggi. Hal itu disebabkan oleh multifaktor. "Hal itu terjadi karena kurangnya dukungan keluarga dan tenaga medis, karena harus kembali bekerja," ujar Naomi Esthernita F Dewanto, SpA(K kepada media, beberapa waktu lalu. Naomi Esthernita menerangkan, salah satu faktor terbesar yang membuat ibu terpaksa menghentikan pemberian ASI pada bayi karena harus kembali bekerja setelah cuti melahirkan selesai. Untuk itu, busui memerlukan dukungan besar agar bisa menyusui anaknya secara maksimal. "Dukungan terbesar diharapkan didapat dari tempat kerja," katanya. Selama ini banyak busui berhenti menyusui lebih awal karena keterbatasan dukungan menyusui di tempat kerja. Padahal, perempuan membutuhkan waktu dan dukungan cukup dari lingkungannya agar bisa tetap menyusui dengan optimal. "Cuti yang cuma tiga bulan itu bisa berakibat tingkat ibu menyusui rendah. Ibu yang kembali bekerja terlalu dini dapat memberikan efek negatif terhadap berlangsungnya masa menyusui. Hal ini tentu membuat ibu tidak bisa memberikan ASI eksklusif selama enam bulan," ujarnya. Seperti diketahui, ASI merupakan makanan terbaik bagi bayi yang baru lahir. Kandungannya yang spesifik, membuat ASI banyak memberikan manfaat, mulai dari membantu mengurangi risiko alergi pada bayi, menunjang pertumbuhan, dan perkembangan fisik serta kecerdasan, hingga dapat menjadi sumber antibodi pada bayi. Berdasar data Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), ibu berhenti menyusui karena harus kembali bekerja setelah cuti melahirkan sebanyak 45 persen. Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), salah satu dukungan utama yang diperlukan ibu agar tetap dapat memberikan ASI pada bayinya adalah pemberian cuti melahirkan selama 18 minggu atau sekitar 4-5 bulan. inuBaca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/01685651/hal-hal-yang-wajib-diperhatikan-para-ibu-menyusui-terkait-gizi-dan-tumbuh-kembang-bayi">Hal-hal yang Wajib Diperhatikan Para Ibu Menyusui Terkait Gizi dan Tumbuh Kembang Bayi</a> Sementara waktu ideal untuk memastikan ibu bisa menyusui anak secara maksimal lebih dari enam bulan. Di Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hak cuti melahirakn kepada pekerja selama tiga bulan. Satu setengah bulan sebelum dan satu setengah bulan setelah melahirkan. Periode cuti ini dianggap tidak selaras dengan periode pemberian ASI Eksklusif selama enam bulan. Selain memberikan cuti yang lebih baik, dr Naomi juga mendorong perusahaan untuk bisa menyediakan ruang laktasi yang memadai. Dengan begitu, ibu bisa menyusui atau memompa ASI dengan nyaman dan aman. Dukungan itu tidak hanya waktu atau jeda bekerja untuk memompa ASI. Bisa juga berupa penyediaan ruangan laktasi untuk menyusui atau untuk memompa ASI. Fasilitas itu harus bersih, nyaman, aman, dan private untuk ibu. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/features/01240930/malang-punya-ruang-laktasi-warung-di-banyuwangi-mirip-kafe">Malang Punya Ruang Laktasi, Warung di Banyuwangi Mirip Kafe</a> Menurut data studi narrative review yang dipublikasikan The Indonesian Journal of Community and Occupational Medicine (IJCOM) tahun 2022, dukungan kebijakan ramah laktasi di perkantoran sudah meningkat signifikan. Di beberapa perkantoran multinasional bahkan tercatat adanya dukungan cuti melahirkan hingga enam bulan serta keberadaan konselor laktasi di tempat kerja. Semua itu sudah menjadi standar aturan ketenagakerjaan bagi seluruh karyawan. &ldquo;Salah satu faktor penting di Indonesia dalam melindungi pemberian ASI eksklusif adalah terkait kebijakan-kebijakan perlindungan ASI Eksklusif di lingkungan kerja,&rdquo; ujar Dr. dr. Ray W Basrowi, MKK, praktisi kesehatan komunitas dan kedokteran kerja dari Health Collaborative Center. Mengutip expert judgement di editorial The Indonesian Journal of Community and Occupational Medicine (IJCOM) edisi 2023, dr. Ray menegaskan bahwa bukti klinis terkait dampak dukungan laktasi terhadap produktivitas pekerja sebenarnya telah tersedia, tetapi belum diedukasikan dengan optimal ke perusahaan. Sehingga, diperlukan suatu pedoman sederhana untuk meyakinkan tempat kerja bahwa investasi laktasi di perusahaan akan memberikan return of investment. Meskipun peraturan dukungan untuk ibu menyusui masih membutuhkan penguatan, beberapa perusahaan telah melakukan inisiatif untuk mendukung pemberian ASI eksklusif. Contohnya perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Produk Bernutrisi untuk Ibu dan Anak (APPNIA). "APPNIA menyadari pentingnya manfaat ASI Eksklusif dan dan nutrisi pada 1.000 hari pertama kehidupan, serta mendukung ibu, khususnya yang bekerja, agar dapat memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan bayinya," ungkap Direktur Eksekutif APPNIA Poppy Kumala dalam keterangan tertulis di Jakarta. Anggota APPNIA terus memperkuat kebijakan dan melakukan berbagai program untuk memastikan hak-hak karyawan dan anak terpenuhi, agar orang tua baru dapat membersamai bayinya melalui pemberian cuti melahirkan berbayar selama 3 bulan sesuai aturan. Bahkan, ada yang memberikan sampai selama 6 bulan bagi karyawan perempuan. Ada juga cuti bagi ayah.

Ibu menyusui sekaligus yang bekerja di perkantoran kerap menghadapi dilema ketika masa cuti melahirkannya selesai.

Pemberian ASI Eksklusif Bagi Ibu Yang Kembali Bekerja Kerja Perlu Dukungan Semua Pihak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/Ketua-DPR-RI-Puan-Maharani-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Ketua DPR RI Puan Maharani. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ketua DPR RI Puan Maharani. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - DPR hari ini akan menggelar Rapat Paripurna dengan beberapa agenda pembahasan. Salah satunya adalah pengesahan Rancangan Undang-undang Ibu dan Anak (RUU KIA) sebagai RUU inisiatif DPR.  “RUU KIA akan menjadi pedoman bagi negara untuk memastikan anak-anak generasi penerus bangsa memiliki tumbuh kembang yang baik agar menjadi sumber daya manusia (SDM) yang unggul,” kata Puan, Rabu (30/6).  Dalam RUU KIA ini, salah satu yang didorong DPR adalah cuti melahirkan bagi ibu pekerja selama 6 bulan. DPR juga menginisiasi cuti ayah selama 40 hari untuk mendampingi istrinya yang baru saja melahirkan.  Selain itu, ada juga aturan mengenai penyediaan fasilitas tempat penitipan anak (daycare) di fasilitas umum dan tempat bekerja. RUU KIA pun menjadi salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan stunting di Indonesia.  Sebelum pengambilan keputusan RUU KIA sebagai RUU inisiatif DPR, Rapat Paripurna akan mendengarkan pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU ini. Puan berharap Pemerintah segera memberi respons usai RUU KIA disahkan sebagai RUU inisiatif DPR sehingga proses pembahasan bisa segera dilakukan.  “Lewat RUU ini, kita ingin memastikan setiap hak ibu dan anak dapat terpenuhi. Termasuk hak pelayanan kesehatan, hak mendapatkan fasilitas khusus dan sarana prasarana di fasilitas umum, hingga kepastian bagi ibu tetap dipekerjakan usai melahirkan,” ujar mantan Menko PMK itu.  Rapat Paripurna DPR hari ini juga beragendakan pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan mengenai RUU tentang Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Riau, Jambi, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).  Kemudian DPR dijadwalkan mengesahkan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Agenda selanjutnya adalah penyampaian laporan Banggar DPR atas pembicaraan pendahuluan RAPBN 2023.  Selain itu, dewan pun akan mendengarkan penyampaian keterangan Pemerintah terhadap RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021. Dilanjutkan dengan laporan Komisi III DPR atas hasil pembahasan Calon Hakim Agung dan Calon Hakim ad hoc tipikor pada Mahkamah Agung tahun 2021/2022.

RUU KIA Soal Cuti Melahirkan 6 Bulan Disahkan Jadi Inisiatif DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/asi.jpg" alt="Ilustrasi ibu menyusui. Ada lima mitos saat menyusui yang maish dipercaya para ibu. (Today" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ibu menyusui. Ada lima mitos saat menyusui yang maish dipercaya para ibu. (Today</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Agustina Erni mengatakan, komitmen DPR untuk menggolkan klausul cuti melahirkan 6 bulan dalam RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) merupakan harapan bagi perempuan di Indonesia.  Menurut dia, bagi perempuan yang baru melahirkan jangka waktu tersebut sangatlah berharga dalam memberikan perhatian tumbuh kembang si anak.  "Betul (menjawab keresahan perempuan,red) karena itu adalah suara yang sering muncul. Seperti keresahan yang juga dialami anak saya ketika masa cuti 3 bulannya selesai, dan dia amat bersyukur ternyata dibolehkan WFH dari perusahaannya. Dia bisa tetap produktif tetapi tetap dekat dengan anaknya," kata Agustina kepada awak media, di Jakarta, Minggu (26/6/2022).  Dalam keterangannya beberapa waktu lalu, Ketua DPR Puan Maharani menegaskan soal pentingnya pengaturan ulang masa cuti hamil ini penting untuk menjamin tumbuh kembang anak dan pemulihan bagi Ibu setelah melahirkan. Selain itu, cuti hamil ini juga untuk menekan angka stunting dengan peran Ibu yang lebih dominan.  “DPR akan terus melakukan komunikasi intensif dengan berbagai pemangku kepentingan berkenaan dengan hal tersebut. Karenanya kami berharap komitmen Pemerintah mendukung aturan ini demi masa depan generasi penerus bangsa,” ucap Puan Maharani.  Dikatakan dia, dalam pemberian air susu ibu (ASI) esklusif waktu 3 bulan pertama itu tidak mudah untuk seorang ibu, dan ternyata bicara soal asi esklusif maka setiap 3 jam si ibu harus memberikan asinya.  Kebayang tidak, lanjutnya, bila seorang ibu tetap harus ke kantor, kalau di kantor yang bagus mungkin sudah di sediakan tempat-tempat penitipan asi, yang kemudian ketika pulang baru diberikan ke si anak.  "Tetapi tidak banyak yang memiliki fasilitas seperti itu, belum ada di seluruh lembaga atau perusahaan punya,"papar dia.  Sehingga, Agustina berpandangan, klausul cuti 6 bulan ini akan sangat membantu bagi si ibu yang baru melahirkan memberikan asi secara esklusif, untuk membentuk kualitas pertumbuhan otak dan mencegah stunting.  "Frasa ini sangat mendukung bagi kualitas si ibu sendiri, kemudian tumbuh kembang anak, dan saya pikir juga keluarga. Karena kedekatan ibu dan anak bisa menyusui (langsung) itu sangat luar biasa," pungkasnya.

Dorong Pengesahan RUU KIA, Erni Anggap Puan Wakili Keresahan Perempuan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/ibu-di-india-februari-punya-bayi-maret-melahirkan-lagi_m_.jpg" alt="Saat Iti hamil, dua rahimnya sama-sama terisi janin. Satu janin di rahim yang satu dan dua janin di rahim yang lain. Karena itulah, meski sudah melahirkan bayi laki-laki, dia masih hamil bayi kembar juga" width="100%">
<figcaption>Saat Iti hamil, dua rahimnya sama-sama terisi janin. Satu janin di rahim yang satu dan dua janin di rahim yang lain. Karena itulah, meski sudah melahirkan bayi laki-laki, dia masih hamil bayi kembar juga</figcaption>
</figure>JawaPos.com - DPR RI menyepakati rancangan undang-undang (RUU) Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) untuk dibahas lebih lanjut menjadi undang-undang. Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut, RUU ini dirancang untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul.  Kesepakatan RUU KIA untuk dibahas lebih lanjut menjadi undang-undang dan dibahas bersama Pemerintah diambil dalam Rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR pada Kamis (9/6) lalu. Keputusan ini akan dibawa dalam Sidang Paripurna DPR selanjutnya.  “RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak yang masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2022 kita harapkan bisa segera rampung. RUU ini penting untuk menyongsong generasi emas Indonesia,” kata Puan, Senin (13/6/2022).  RUU KIA menitikberatkan pada masa pertumbuhan emas anak atau golden age yang merupakan periode krusial tumbuh kembang anak yang kerap dikaitkan dengan 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) sebagai penentu masa depan anak. Oleh karena itu, lanjut Puan, RUU ini menekankan pentingnya penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.  “Ini harus menjadi upaya bersama yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat guna memenuhi kebutuhan dasar ibu dan anak,” ucap Puan.  Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR itu mengatakan, ada sejumlah hak dasar yang harus diperoleh seorang ibu. Di antaranya, menurut Puan, hak mendapatkan pelayanan kesehatan, jaminan kesehatan saat kehamilan, mendapat perlakuan dan fasilitas khusus pada fasilitas, sarana, dan prasarana umum.  “Dan tentunya bagaimana seorang ibu mendapat rasa aman dan nyaman serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, termasuk dari tempatnya bekerja,” tuturnya.  Lebih lanjut, Puan juga mengingatkan, masa 1.000 HPK yang salah akan berdampak pada kehidupan anak. Jika HPK tidak dilakukan dengan baik, anak bisa mengalami gagal tumbuh kembang serta kecerdasan yang tidak optimal.  “RUU KIA ini hadir sebagai harapan agar anak-anak kita sebagai penerus bangsa bisa mendapat proses tumbuh kembang yang optimal. Menjadi tugas Negara untuk memastikan generasi penerus bertumbuh menjadi SDM yang dapat membawa bangsa ini semakin hebat,” jelas Puan.  “Apalagi Indonesia akan mengalami bonus demografi yang harus kita persiapkan sedini mungkin agar anak-anak kita berhasil dalam tumbuh kembangnya,” imbuh mantan Menko PMK itu.  Menurutnya, ibu wajib mendapat waktu yang cukup untuk memberikan ASI bagi anak-anaknya, termasuk bagi ibu yang bekerja. Ia menegaskan, ibu bekerja wajib mendapat waktu yang cukup untuk memerah ASI selama waktu kerja.  “RUU KIA juga mengatur cuti melahirkan paling sedikit enam bulan, serta tidak boleh diberhentikan dari pekerjaan. Selain itu, ibu yang cuti hamil harus tetap memperoleh gaji dari jaminan sosial perusahaan maupun dana tanggung jawab sosial perusahaan,” imbuh Puan.  Penetapan masa cuti melahirkan sebelumnya diatur pada Undangan-undang no 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja dengan durasi waktu sebatas 3 bulan saja. Lewat RUU KIA, cuti hamil berubah menjadi 6 bulan dan masa waktu istirahat 1,5 bulan untuk ibu bekerja yang mengalami keguguran.  RUU KIA juga mengatur penetapan upah bagi Ibu yang sedang cuti melahirkan di mana untuk 3 bulan pertama masa cuti, ibu bekerja mendapat gaji penuh dan mulai bulan keempat upah dibayarkan sebanyak 70 persen. Menurut Puan, pengaturan ulang masa cuti hamil ini penting untuk menjamin tumbuh kembang anak dan pemulihan bagi Ibu setelah melahirkan.  “DPR akan terus melakukan komunikasi intensif dengan berbagai pemangku kepentingan berkenaan dengan hal tersebut. Kami berharap komitmen Pemerintah mendukung aturan ini demi masa depan generasi penerus bangsa,” tegas ibu dua anak itu.  Puan menambahkan, RUU KIA juga terkait erat dengan dengan edukasi kesehatan reproduksi. Kemudian juga sebagai upaya untuk menurunkan angka stunting, hingga memajukan perempuan melalui keterlibatan di ruang publik.  “Perempuan memiliki potensi dalam perkembangan bisnis yang akan memberikan kontribusi berarti bagi perekonomian Indonesia,” ungkap Puan.

Dorong RUU KIA, DPR Perjuangkan Cuti Ibu Hamil Menjadi 6 Bulan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#cuti melahirkan

Berita Terkini