<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/WhatsApp-Image-2021-10-13-at-17.34.56.jpeg" alt="Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi. (ANTARA/HO-Kemnaker)" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi. (ANTARA/HO-Kemnaker)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah berharap para pengusaha memberikan kesempatan bagi pekerja untuk menentukan pelaksanaan cutinya pada Hari Raya Idul Fitri 2022. Hal ini agar pekerja leluasa mengatur kebutuhan waktu mudik dan menghindari penumpukan massa pada arus mudik.  "Kami sangat berharap teman-teman pengusaha dapat memberikan keleluasaan bagi pekerja/buruh yang mudik untuk menentukan waktu cutinya agar dapat menghindari puncak arus mudik,” kata Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi dalam keterangannya, Selasa (26/4).  Adapun pemerintah telah memprediksi puncak arus mudik akan terjadi pada periode 28 hingga 30 April 2022. Agar tidak terjadi penumpukan massa serta kemacetan yang berlebihan pada periode arus mudik, maka diharapkan pekerja menentukan waktu cutinya untuk pergi dan pulang ke daerah masing-masing sebelum puncak arus mudik.  “Pemerintah memang telah mengeluarkan SKB 3 Menteri yang salah satunya mengatur cuti bersama tahun 2022 pada 29 April dan 4-6 Mei. Namun kami berharap teman-teman pekerja yang mudik ini diberikan keleluasaan menentukan pelaksanaan waktu cutinya sehingga mereka dapat mudik lebih awal,” terangnya.  Ia menambahkan, pelaksanaan cuti bersama untuk pekerja di sektor swasta bersifat fakultatif. Namun harapannya, pengusaha tetap memberikan cuti pekerja yang mengajukan cuti untuk memperingati Hari Raya Idul Fitri.  Selain itu, pelaksanaan hak atas cuti tersebut harus menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku di perusahaan. “Tentu kami juga mendorong ada dialog antara pengusaha dan pekerja/buruh jika pengaturan waktu pelaksanaan cuti ini memang perlu dilakukan, sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan,” tutui dia.

Pemerintah Harap Pekerja Dapat Bebas Atur Waktu Cuti Mudik Lebaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/1081-pns-dki-absen-hari-pertama-masuk-usai-cuti-lebaran_m_221687.jpeg" alt="Gubernur DKI Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno saat halal bihalal bersama PNS DKI saat hari pertama kerja." width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno saat halal bihalal bersama PNS DKI saat hari pertama kerja.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 1.081 pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta absen pada hari pertama kerja usai cuti bersama Lebaran 2018, Kamis (21/6). Jumlah tersebut tercatat hingga penarikan data pukul 10.00 WIB. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Syamsuddin Lologau mengatakan, kemungkinan dari mereka datang terlambat. Tetapi besar kemungkinan juga bahwa ribuan PNS itu bolos. &ldquo;Dari total pegawai 67.295 pegawai keseluruhan DKI, berarti yang tidak masuk sampai jam sekarang ini (pukul 10.00 WIB) 1.081," ujar Syamsuddin di kantornya, Gedung Blok G kompleks Balai Kota, Kamis (21/6). Namun, jumlah total pegawai itu dikurangi sekitar 24 ribu yang berprofesi sebagai guru, sehingga beberapa di antara mereka masih libur. Pendataan akan dilakukan kembali pada pukul&nbsp;16.00 WIB.&nbsp; Syamsuddin menegaskan, tidak ada cuti tambahan yang diberikan pada hari pertama masuk kerja, sebab Pemerintah sudah memberikan libur lebih panjang. Selain itu, PNS yang tidak hadir pada hari ini akan mendapatkan sanksi berupa pemotongan satu bulan TKD.&nbsp; "Kalau tidak masuk, itu sudah jelas sanksi TKD satu bulan dipotong. Tidak menerima TKD. Tapi kalau hanya terlambat berarti ada pemotongan sesuai dengan per menit," kata dia.&nbsp; Dia mengklaim, pada tahun ini ada peningkatan kepatuhan pegawai sebesar kira-kira 10 persen dari data masuk pegawai di hari pertama usai cuti Lebaran 2017. Menurutnya, banyak pegawai yang sudah sadar. "Kalau tidak masuk kan ada sanksi pemotongan TKD dan sebagainya. Sehingga sekarang ini, pegawai Pemda sadar untuk tidak melakukan kesalahan bolos lagi,&rdquo; pungkasnya.

1.081 PNS DKI Absen Hari Pertama Kerja Usai Cuti Lebaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/cuti-bersama-lebaran-pelayanan-publik-di-bandung-tetap-beroperasi_m_217708.jpeg" alt="Pejabat sementara (Pjs) Wali Kota Bandung, Muhamad Solihin." width="100%">
<figcaption>Pejabat sementara (Pjs) Wali Kota Bandung, Muhamad Solihin.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Kota Bandung menegaskan pelayanan publik akan tetap beroperasi selama cuti bersama hari raya Idul Fitri. Libur yang diberikan pemerintah yakni sebanyak 10 hari itu tetap digunakan untuk melayani masyarakat yang membutuhkan. Pejabat sementara (Pjs) Wali Kota Bandung, Muhamad Solihin mengatakan hakikatnya Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak ada libur. Terkhusus bagi pelayanan publik secara langsung melayani masyarakat, seperti samsat dan sebagainya harus tetap buka. "Prinsipnya ASN tidak boleh libur. Kita tetap bekerja, saat ada masyarakat membutuhkan maka harus dipenuhi oleh ASN Pemerintah Kota Bandung," kata Solihun di Kiaracondong, Bandung, Senin (4/6). Pelayanan publik lainnya yang dianggap sangat penting bagi Kota Bandung yakni Dinas Kebersihan, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP, Dinas Pemadam Kebakaran dan lainnya. Dinas-dinas tersebut harus siaga 24 jam. "Selama libur operasi sampah harus tetap dilaksanakan jangan sampai ada yang ikutan libur. Karena menjelang lebaran harus semakin ketat, PKL pun semakin banyak," jelasnya. Perihal Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di zona yang dilarang hal tersebut bukan artian Pemerintah Kota melarang mencari nafkah. Hanya saja para PKL terkhusus yang musiman tersebut harus tertib dan patuhi aturan pemerintah. "Kalau mereka mau dihargai kita, maka mereka pun harus menghargai pemerintah sesuai dengan aturan," ucapnya. Agar masyarakat tetap menerima pelayanan publik, kata Solihin meminta adanya sistem piket di semua perangkat daerah Kota Bandung. Sebab, libur Lebaran tahun ini terlalu panjang. "Saya khawatir kalau ada apa-apa. Kalau ada yang piket kan segala sesuatu terjadi bisa diinformasikan sesegera mungkin," tandasnya.

Cuti Bersama Lebaran, Pelayanan Publik di Bandung Tetap Beroperasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/cirebon-mendulang-berkah-selama-lebaran-ini-alasannya_m_214870.jpeg" alt="Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI), Abdul Majid Ikram saat memberikan keterangan pers." width="100%">
<figcaption>Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI), Abdul Majid Ikram saat memberikan keterangan pers.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Libur panjang cuti bersama dan libur Idul Fitri 2018 yang berlangsung dari 11-20 Juni mendatang, dinilai akan memberikan dampak positif bagi meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah 3 Cirebon. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Cirebon, Abdul Majid Ikram mengatakan, penambahan libur cuti bersama Idul Fitri nanti diprediksi mendulang berkah keuntungan peningkatan ekonomi di wilayah Cirebon dan sekitarnya.  Hal itu dikarenakan, semakin banyak waktu berlibur, semakin lama tinggal di kampung halamannya. Sehingga waktu libur itu tentunya akan dimanfaatkan untuk berwisata dan berkumpul bersama keluarga dan sanak saudara. "Saya yakin, penambahan libur cuti bersama Idul Fitri ini memberikan dampak positif bagi daerah. Karena semakin banyak orang dari luar daerah lebih berlama-lama tinggal, maka akan mendapat keuntungan, dari sektor wisata, perdagangan, rumah makan dan sebagainya,"&nbsp; ujarnya, Rabu (23/5). Kendati demikian, Majid menilai, secara nasional libur panjang Idul Fitri memberikan penurunan ekonomi. Khususnya di kota besar seperti Jakarta, Surabaya dan kota-kota industri lainnya. "Kalau di Kota-kota besar, sangat terasa dampaknya. Semakin banyak waktu libur, hasil produksi semakin menurun. Tapi kalau di daerah seperti Cirebon justru akan dapat untung," katanya. Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Cirebon, Sutikno menilai, dampak dari penambahan libur cuti bersama Idul Fitri mendatang, akan memberikan dampak penurunan pendapatan usaha. Karena, bila para pelaku usaha tetap memaksakan karyawan untuk bekerja di hari libur maka perhitungannya menjadi lembur. "Kalau tetap berproduksi, para pelaku usaha akan meningkatkan biaya produksi karena dunia usaha harus menambah jam lembur bagi karyawan yang bekerja di saat hari libur," katanya. Di sisi lain, para pengusaha atau pelaku industri harus mengejar target agar tetap bisa memenuhi hasil produksinya secara tepat waktu. "Penambahan libur cuti Idul Fitri sangat terasa bagi para pelaku usaha," katanya.

Cirebon Mendulang Berkah Selama Lebaran, Ini Alasannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ramadan-tiba-pns-dapat-kabar-gembira_m_210960.jpeg" alt="Pemerintah bakal mengurangi jam kerja PNS. Itu dilakukan sepanjang bulan suci Ramadan tahun ini" width="100%">
<figcaption>Pemerintah bakal mengurangi jam kerja PNS. Itu dilakukan sepanjang bulan suci Ramadan tahun ini</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Memasuki bulan Ramadan, pemerintah melakukan penyesuaian jam kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri. Jadwal kerja ini berlaku selama bulan Ramadan 1439 Hijriah. Berdasar Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 336 Tahun 2018, jam kerja dikurangi satu jam dari biasanya. "Jumlah jam kerja bagi instansi pemerintah pusat dan daerah yang melaksanakan lima hari atau enam hari kerja menjadi 32,5 jam per minggu," kata Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik (HKIP) Kementerian PAN-RB Herman Suryatman dalam keterangan pers, Rabu (8/5). Menurut Herman, penyesuaian jam kerja diberikan agar ASN yang melaksanakan puasa dapat meningkatkan ibadahnya. Walaupun berpuasa, lanjut dia, Menteri PAN-RB Asman Abnur berpesan agar pelayanan publik tetap berjalan. "Dan ASN tidak mengabaikan tugasnya sebagai pelayan masyarakat," pungkasnya. Berikut ini jam kerja bagi para ASN, TNI, dan POLRI selama bulan suci Ramadhan : 1. Bagi instansi pemerintah yang melakukan lima hari kerja : a) Hari Senin sampai dengan Kamis : Pukul 08.00 – 15.00 / waktu istirahat : 12.00 - 12.30 b) Hari Jumat : pukul 08.00 - 15.30 / waktu istirahat 11.30 - 12.30 2. Bagi instansi pemerintah yang memberlakukan enam hari kerja : a) Hari Senin sampai dengan Kamis, dan Sabtu : pukul 08.00 - 14.00 / waktu istirahat : pukul 12.00 - 12.30 b) Hari Jumat : pukul 08.00 - 14.30 / waktu istirahat : pukul 11.30 - 12.30

Ramadan Tiba, PNS Dapat Kabar Gembira

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soal-aturan-cuti-lebaran-untuk-pekerja-swasta-begini-aturannya_m_210590.jpeg" alt="Ilustrasi: Kalender libur lebaran" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Kalender libur lebaran</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Pemerintah resmi menetapkan tujuh hari waktu cuti bersama untuk para pekerja pada Hari Raya Idul Fitri Tahun 2018. Sebab, hal ini tertuang jelas dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri yang telah ditandatangani 18 April lalu. Namun, ada hal yang berbeda dalam aturan pekerja di perusahaan swasta. Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri menjelaskan, cuti bersama pekerja swasta menjadi bagian dari cuti tahunan pekerja dan bersifat fakultatif. Dalam artian, cuti bersama dapat diambil sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dan pihak perusahaan swasta dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan operasional perusahaan. "Jadwal cuti bersama di perusahaan swasta akan ditentukan dengan kesepakatan bersama antara pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja, atau berpedoman kepada perjanjian kerja bersama," jelas <a href="https://www.jawapos.com/tag/116644/cuti-lebaran" target="_blank">Hanif </a>di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (7/5). "Sebab, biasanya tuntutan,&nbsp;demand&nbsp;di lebaran ini tinggi, jadi harus kejar target, jadi ya disesuaikan saja," lanjutnya. Maka dari ketentuan cuti bersama di perusahaan swasta tersebut, jelas berbeda dengan di lembaga pemerintahan. Bila cuti bersama PNS tidak mengganggu cuti tahunan, maka untuk swasta berlaku hal sebaliknya. "Cuti bersama (di swasta) itu memakan atau memotong jatah cuti tahunan. Jadi kalau cuti tahunan itu kan haknya pekerja sebetulnya. Mereka yang menentukan kapan cutinya. Itu kalau di swasta. Ini beda kalau di sini (di lembaga pemerintahan)," jelas Hanif. Menurutnya, setiap keputusan cuti Lebaran 2018 telah mempertimbangkan semua aspek, termasuk dunia usaha. Bahkan, untuk model cuti yang bersifat fakultatif itu bukan hal yang baru. "Cuti di perusahaan swasta dari dulu yang sifatnya fakultatif, tahun ini juga bersifat fakultatif," tuturnya. Hanif menjelaskan nantinya terkait peraturan tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan akan segera membuat surat edaran bagi para pelaku usaha mengenai hasil evaluasi cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 2018. "Nanti kita buat surat edaran, diberikan ke semua perusahaan mengenai cuti bersama. Isinya untuk menjelaskan mengenai cuti bersama," pungkasnya. Ditambahnya, hari cuti Lebaran, libur akan mencapai total 10 hari, sehingga masyarakat bisa memiliki pilihan waktu pergi ke kampung halaman. Jadi, Pemerintah memprediksi kendaraan tidak akan menumpuk di satu hari saja. Sebelumnya, disampaikan dalam keputusan tersebut penambahan cuti bersama diberikan 2 hari sebelum Lebaran, yaitu 11 dan 12 Juni 2018, serta 1 hari setelah Lebaran yaitu pada 20 Juni 2018. Total cuti bersama 7 hari, yaitu 11, 12, 13, 14, 18, 19, dan 20 Juni 2018.

Soal Aturan Cuti Lebaran untuk Pekerja Swasta, Begini Aturannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/menkes-pastikan-pelayanan-kesehatan-optimal-saat-libur-lebaran_m_210584.jpeg" alt="Menteri Kesehatan, Nila F Moeloek dalam Konferensi Pers libur lebaran di kantor Kemenko PMK, Senin (7/5)." width="100%">
<figcaption>Menteri Kesehatan, Nila F Moeloek dalam Konferensi Pers libur lebaran di kantor Kemenko PMK, Senin (7/5).</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Sebentar lagi bulan Ramadan tiba. Usai menjalankan ibadah puasa selama sebulan lamanya, nantinya umat Islam akan merayakan Hari Raya Idul Fitri.&nbsp;Untuk memastikan kesehatan terpantau dan terjaga, Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F Moeloek pun telah memastikan pelayanan kesehatan akan bersiaga selama cuti bersama dan libur Lebaran 2018. "Kami tidak cuti jadi sudah semacam nggak libur ya, tentu harus jaga," ujar Nila di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (7/5). Dirinya menekankan untuk berbagai pelayanan kesehatan seperti Puskesmas akan tetap buka. Pihaknya juga akan mengatur tenaga kesehatan untuk ditempatkan di posko-posko rawan dilewati para pemudik. "Puskesmas tetap buka, tapi kami mengatur tenaga kesehatannya. Kami bersama Kepolisian, Kemenhub, (Kementerian) Pupera karena dikatakan rentan adanya kecelakaan bisa terjadi maka kami akan buat pos di sepanjang jalan ada tenaga kesehatan berjaga," tuturnya. Nila menyampaikan tenaga medis yang akan bersiaga akan dioptimalkan mulai dari awal hingga masa cuti bersama berakhir. Sehingga, tidak ada alasan jika tidak ada pos kesehatan yang stand by. "Kami tetap berjaga dengan bergantian walaupun tidak terus-menerus. Pelayanan publik kita akan lakukan semaksimal mungkin," tegasnya. Menurutnya, tenaga kesehatan akan siap diterjunkan dua hari sebelum lebaran. Nila pun nantinya akan membuka pos kesehatan tersebut di titik-titik rawan yang kerap dilalui pemudik. Data wilayah kini tengah dikumpulkan oleh Kemenkes. "Nantinya akan disiapkan pos kesehatan sekitar 3.800 pos. Kami pun tetap memakai ambulance mobile juga. Tersebar di sejumlah titik ya. Saya harap dan kita doakan tidak ada&nbsp;kecelakaan," harapnya. Untuk diketahui, Pemerintah telah menetapkan cuti bersama Lebaran 2018 sebanyak 7 hari, seperti yang tertuang di Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri pada 18 April 2018. Sehingga total libur lebaran menjadi 10 hari, pada 11-20 Juni 2018.

Menkes Pastikan Pelayanan Kesehatan Optimal saat Libur Lebaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/profesi-ini-tak-dapat-tambahan-cuti-lebaran_m_210483.jpeg" alt="PNS yang bekerja di pelayanan publik tak dapat tambahan libur Lebaran." width="100%">
<figcaption>PNS yang bekerja di pelayanan publik tak dapat tambahan libur Lebaran.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah telah menetapkan cuti Lebaran selama 10 hari. Sayangnya, tambahan libur Lebaran ini tak berlaku bagi pekerja di sektor pelayanan publik. Pemerintah tetap meminta pekerja di pelayanan publik tetap melayani masyarakat selama 24 jam. Namun, pekerja secara bergantian dan jam kerja hanya 6 jam per hari. "Cuti untuk Satpol PP dibagi, jadi ganti-gantian tugasnya. Damkar (pemadam kebakaran) juga sama. Puskesmas juga jadi Petugas Dukcapil yang biasanya kerja 24 jam, mungkin bisa hanya 6 jam saja," ujar Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo di kantor Kemenko PMK, Senin (7/5). Dalam hal bertugas, lanjutnya, para pekerja di dinas kependudukan dan catatan sipil (dukcapil) akan dibagi masing-masing ke dalam jam kerja. Sebab, bagian pendataan tidak dapat ditunda begitu saja. Tjahjo menegaskan tugas yang diemban petugas dukcapil menjadi penting. Sebab, harus masih melakukan proses data kependudukan warga termasuk pembuatan e-KTP walaupun hari besar. "Hak cuti bersama itu pada saat ditugaskan di pelayanan publik tidak mengurangi hak cutinya. Cuti bisa diambil di hari lain surat edaran pun segera kami siapkan ke pihak terkait," tuturnya. Sebelumnya, telah ditandatangani Surat Kesepakatan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang cuti bersama tanggal 11, 12, dan 20 Juni 2018. Menko PMK, Puan Maharani menyampaikan, ada delapan poin teknis yang akan ditindaklanjuti kementerian/lembaga terkait. Terkait pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah pun mengoptimalkan pelayanan publik yang akan tetap berjalan seperti biasa seperti Rumah Sakit, Telekomunikasi, Listrik, Air Minum, Pemadam Kebakaran, Keamanan & Ketertiban, Perbankan, Imigrasi, Bea Cukai, Perhubungan, dan lain sebagainya

Profesi Ini Tak Dapat Tambahan Cuti Lebaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pemerintah-pastikan-cuti-bersama-tak-ganggu-infrastruktur-publik_m_209958.jpeg" alt="Menhub Budi Karya Sumadi" width="100%">
<figcaption>Menhub Budi Karya Sumadi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah memastikan tidak ada infrastruktur yang terganggu selama cuti bersama berlangsung. Hal itu disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat Sosialisasi Touring Mudik Lebaran Zero Accident Ride 2018 di Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, Jumat (4/5). Budi mengatakan, pihaknya sudah mengatur dua skenario cuti bersama. Ambil jatah cuti atau tidak sama sekali. Jika ada pegawai yang mengambil jatah cuti, dia menyarankan, seminggu sebelum lebaran. "Misalnya yang punya anak, pulang kampung saja seminggu sebelum lebaran. Puasa di kampung halaman lebih enak kan," kata Budi kepada wartawan, Jumat (4/5). Alternatif lain, bagi pegawai yang masih menyelesaikan tugasnya, dapat mengambil cuti 2 atau 3 hari sebelum lebaran. "Jadi banyak pilihan (waktu cuti bersama)," kata Budi. Tak hanya mengatur jatah cuti. Budi mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Yakni, unruk mengamankan infrastruktur publik di sektor perhubungan. Terutama, pelabuhan dan pintu pengaman rel kereta api. Hanya saja Budi menyatakan belum menentukan kapan pegawai di sektor perhubungan dapat mengambil jatah cuti. Dia baru akan melakukan pembicaraan dengan pejabat dan kementerian terkait besok Senin (7/5). "Kami akan manage (atur) soal kapan pegawai perhubungan dapat mengambil cuti. Nanti, saya bicarakan dengan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia Puan Maharani," katanya. Sebelumnya, Budi sudah mengajukan durasi cuti bersama menjadi seminggu kepada pemerintah. Alasannya, untuk menghindari adanya kepadatan lalu lintas saat arus balik dan mudik. Meski, Budi menyadari durasi cuti seminggu akan berdampak pada sektor perekonomian. Sebab, keputusan pemerintah yang akan menambah cuti selama tiga hari sudah menuai protes kalangan pengusaha.

Pemerintah Pastikan Cuti Bersama Tak Ganggu Infrastruktur Publik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/selain-mengurai-kemacetan-ini-tujuan-pemerintah-nambah-libur-lebaran_m_206126.jpeg" alt="Menko PMK Puan bersama sejumlah menteri lainnya usai menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri No 223/ 2018, No 46/2018, dan No 13/ 2008 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2018." width="100%">
<figcaption>Menko PMK Puan bersama sejumlah menteri lainnya usai menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri No 223/ 2018, No 46/2018, dan No 13/ 2008 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2018.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kebijakan pemerintah menambah hari libur Lebaran diapresiasi banyak pihak. Pasalnya, selain dapat mengurangi kepadatan arus mudik dan meningkatkan perekonomian daerah, juga dapat menambah kebahagiaan masyarakat karena memiliki waktu lebih banyak berkumpul bersama keluarga. Hal itu diungkapkan Sosiolog dari Universitas Negeri Malang (UNM) Abdul Qodir Addhakil. Menurutnya, penambahan hari libur Lebaran juga bisa membuat masyarakat jadi lebih bahagia. Itu karena bisa leluasa dalam menentukan waktu mudik ke kampung halaman dan kembali ke tempat tinggalnya.&nbsp; &ldquo;Penambahan libur ini sangat baik dan jadi bukti pemerintah serius meningkatkan kebahagian dan kesejahteraan masyarakat,&rdquo; kata Abdul Qodir, saat dihubungi, Jumat (20/4/2018). Menurut Abdul, persoalan kesejahteraan masyarakat itu bukan hanya soal kecukupan materi, tapi juga soal waktu bersama keluarga di kampung halaman. &ldquo;Karena kesejahteraan itu bukan hanya soal materi, tapi juga adanya waktu bersama keluarga, orang-orang dekat, jadi lebih banyak,&rdquo; sambung Abdul Qodir. Menurut Abdul Qodir, penambahan libur Lebaran tahun ini harus jadi acuan dalam menentukan libur Lebaran tahun berikutnya.&nbsp;&ldquo;Ini harus diapresiasi dan jadi acuan,&rdquo; tuturnya. Diketahui, pemerintah menetapkan kebijakan baru yang mengatur soal libur Lebaran semula empat hari menjadi tujuh hari. Penambahan libur ditetapkan melalui perubahan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri No 223/ 2018, No 46/2018, dan No 13/ 2008 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2018. Dalam SKB sebelumnya, cuti bersama Idul Fitri ditetapkan pada 13, 14, 18, dan 19 Juni 2018. Lalu pada SKB yang baru, libur Lebaran adalah 11, 12, 13, 14, 18, 19, dan 20 Juni 2018. Pemerintah berharap, adanya penambahan cuti bersama diharapkan memecah kepadatan arus mudik dan arus balik sehingga tak terjadi penumpukan kendaraan. Di sisi lain, hal ini akan menambah waktu bagi masyarakat untuk bersilaturahim bersama keluarga.&nbsp; SKB ini berlaku untuk TNI, Polri, pegawai swasta, dan BUMN; sedangkan cuti bersama bagi pegawai negeri sipil (PNS) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Selain Mengurai Kemacetan, Ini Tujuan Pemerintah Nambah Libur Lebaran

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#cuti lebaran

Berita Terkini