<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/04/MUNASLUB-4083784949.jpg" alt="Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika di acara Musyawarah Nasional Luar Biasa DPP P2RPTI di Blitar, Jawa Timur. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika di acara Musyawarah Nasional Luar Biasa DPP P2RPTI di Blitar, Jawa Timur. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sektor Industri Hasil Tembakau (IHT) dinilai memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Dengan ekosistem yang telah terbangun sejak masa kolonial, industri ini menyerap sekitar enam juta tenaga kerja, mulai dari petani tembakau dan cengkeh, buruh pabrik, hingga pedagang dan eksportir. Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian, Putu Juli Ardika, menegaskan bahwa IHT merupakan sektor strategis yang terintegrasi secara menyeluruh. &ldquo;Indonesia sudah memiliki seluruh rantai industri yang mendukung IHT, dari pengeringan tembakau, kertas dan filter rokok, hingga laboratorium internasional serta jasa pengemasan,&rdquo; ujarnya dalam keterangan, di Jakarta, Selasa (3/6). Pada 2024, kontribusi IHT terhadap penerimaan negara mencapai Rp216 triliun dari sektor cukai. Selain itu, ekspor produk tembakau Indonesia tembus USD1,7 miliar, naik 21,7 persen dibanding tahun sebelumnya. Capaian ini menempatkan Indonesia di peringkat keenam eksportir tembakau dunia. Namun, di tengah prestasi tersebut, pemerintah tetap mewaspadai tantangan, termasuk meningkatnya peredaran rokok ilegal. Data Kementerian Keuangan mencatat, peredaran rokok ilegal naik dari 3,3 persen pada 2019 menjadi 6,9 persen pada 2023. &ldquo;Pengawasan dan pembinaan pelaku usaha harus diperkuat,&rdquo; tegas Putu. Dia juga menyoroti pentingnya pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) oleh pemerintah daerah untuk mendukung pembinaan industri, mulai dari peningkatan kualitas SDM, pengujian produk, hingga fasilitasi ekspor. Dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa DPP P2RPTI di Blitar baru-baru ini, Putu mengajak para pelaku industri memperkuat daya saing melalui strategi bersama, inovasi, dan digitalisasi. &ldquo;Kolaborasi pemerintah dan pelaku IHT penting dalam menjaga keberlanjutan sektor ini sebagai bagian dari pembangunan industri nasional,&rdquo; ujarnya.

Kontribusi  Industri Hasil Tembakau (IHT) terhadap penerimaan negara mencapai Rp 216 triliun dari sektor cukai sepanjang 2024.

Sektor Tembakau Masih Jadi Andalan Ekonomi, Sumbang Cukai Ratusan Triliun dan Serap Jutaan Tenaga Kerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/28/INDUSTRI-ROKOK-1454844174.jpg" alt="Ilustrasi pekerja pabrik rokok tengah bekerja. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pekerja pabrik rokok tengah bekerja. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash;&nbsp;Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024) telah memicu pro dan kontra yang berkepanjangan baik di kalangan pembuat kebijakan, masyarakat umum maupun dunia usaha, khususnya di Jawa Timur yang merupakan salah satu daerah terbesar penghasil tembakau sekaligus pusat industri pengolahan produk hasil tembakau di Indonesia. Berbagai aturan pada kebijakan ini dianggap memiliki impilikasi signifikan terhadap keberlangsungan industri tembakau nasional serta industri turunannya, yang mana terdapat lebih dari 6 juta orang yang menggantungkan hidupnya. Oleh karena itu, Jawa Pos mengadakan forum diskusi bertema &ldquo;Membedah Dampak Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Terhadap Keberlangungan Industri Tembakau dan Industri Turunannya di Jawa Timur&rdquo; untuk menghasilkan gagasan bersama yang dapat mendukung keberlangsungan industri hasil tembakau. Manager Event Jawa Pos, John Siagian, mengatakan PP 28/2024 menjadi perhatian bagi berbagai pihak yang terdampak. &rsquo;&rsquo;Berbagai aturan pada kebijakan ini punya implikasi signifikan terhadap keberlangsungan industri tembakau. Antara lain, larangan penjualan produk tembakau dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak, larangan iklan produk tembakau di luar ruang dalam radius 500 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak, hingga wacana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek pada Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes),&rsquo;&rsquo; ungkapnya. Padahal, di Jawa Timur, industri hasil tembakau merupakan salah sektor unggulan yang menyerap banyak tenaga kerja dan berkontribusi besar terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial di Jawa Timur. Berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Timur, sektor pengolahan dan produksi industri hasil tembakau menyerap lebih dari 90.000 tenaga kerja serta melibatkan 387.000 petani tembakau dan cengkeh. Selain itu, Jawa Timur juga merupakan produsen tembakau dari pertaniannya dan penerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) terbesar. Bahkan, di tengah dinamika yang ada, industri hasil tembakau tetap merupakan sektor padat karya yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah signifikan. Keberlangsungan sektor ini perlu dijaga karena banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari hulu ke hilir, mulai dari petani, pekerja, hingga pedagang kecil. &ldquo;Terlebih dalam kondisi saat ini, di mana terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi dan banyak dunia usaha mengalami kontraksi. Badai PHK banyak terjadi dan daya beli masyarakat menurun, sehingga menjaga keberlangsungan industri hasil tembakau menjadi semakin penting,&rdquo; pungkasnya.

Berbagai aturan pada kebijakan ini punya implikasi signifikan terhadap keberlangsungan industri tembakau.

Jawa Pos Ingin Temukan Solusi untuk Pertahankan Industri Tembakau

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/03/PAJAK-TEMBAKAU-2930282251.jpg" alt="Plt. Bupati Gresik, Aminatun Habibah menyerahkan BLT Cukai Tembakau di Balai Desa Ngimboh Kecamatan Ujung Pangkah, Kamis (3/10/2024)." width="100%">
<figcaption>Plt. Bupati Gresik, Aminatun Habibah menyerahkan BLT Cukai Tembakau di Balai Desa Ngimboh Kecamatan Ujung Pangkah, Kamis (3/10/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Sebanyak 335 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Ujung Pangkah dan Panceng menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT). Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Plt. Bupati Gresik, Aminatun Habibah, di Balai Desa Ngimboh Kecamatan Ujung Pangkah, Kamis (3/10/2024). BLT DBHCHT yang menjadi harapan baru bagi KPM di Kecamatan Ujung Pangkah dan Panceng. Masing-masing menerima BLT 2 kali senilai Rp500 ribu. Plt Bupati Gresik berharap bantuan ini dapat meringankan beban ekonomi masyarakat, khususnya buruh tani. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/03/cukai1-486198423.jpg" alt="Plt. Bupati Gresik, Aminatun Habibah menyerahkan BLT Cukai Tembakau di Balai Desa Ngimboh Kecamatan Ujung Pangkah, Kamis (3/10/2024)." width="100%">
<figcaption>Plt. Bupati Gresik, Aminatun Habibah menyerahkan BLT Cukai Tembakau di Balai Desa Ngimboh Kecamatan Ujung Pangkah, Kamis (3/10/2024).</figcaption>
</figure> "Dana dari pajak rokok tidak hanya mendukung petani tembakau, tetapi juga diinvestasikan dalam program kesehatan, termasuk Universal Health Coverage (UHC). Kami berharap bantuan ini digunakan sebaik-baiknya untuk kebutuhan utama keluarga,&rdquo; tambahnya. Selain itu, Bu Min (sapaan akrab Aminatun Hanibah) juga mengingatkan masyarakat untuk memerangi peredaran rokok ilegal. Sebab, rokok ilegal dapat mengurangi penerimaan pajak yang akan berdampak pada penurunan dana untuk program bantuan. Dengan dukungan dan kesadaran bersama, diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/03/cukai2-2863861258.jpg" alt="Plt. Bupati Gresik, Aminatun Habibah menyerahkan BLT Cukai Tembakau di Balai Desa Ngimboh Kecamatan Ujung Pangkah, Kamis (3/10/2024)." width="100%">
<figcaption>Plt. Bupati Gresik, Aminatun Habibah menyerahkan BLT Cukai Tembakau di Balai Desa Ngimboh Kecamatan Ujung Pangkah, Kamis (3/10/2024).</figcaption>
</figure> Siti Rhodiyah, salah satu KPM dari Desa Campur Rejo Kecamatan Panceng, menyatakan kegembiraannya usai menerima bantuan. "Alhamdulillah kali ini saya dapat bantuan, karena selama ini belum ada. Bantuan ini nantinya akan saya gunakan untuk keperluan anak-anak saya yang masih sekolah. Harapan saya nantinya lebih banyak lagi masyarakat yang mendapatkan bantuan," ungkapnya. Hal ini menunjukkan bagaimana program pemerintah dapat secara langsung mendukung kehidupan sehari-hari masyarakat. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/03/cukai3-2824731894.jpg" alt="Plt. Bupati Gresik, Aminatun Habibah menyerahkan BLT Cukai Tembakau di Balai Desa Ngimboh Kecamatan Ujung Pangkah, Kamis (3/10/2024)." width="100%">
<figcaption>Plt. Bupati Gresik, Aminatun Habibah menyerahkan BLT Cukai Tembakau di Balai Desa Ngimboh Kecamatan Ujung Pangkah, Kamis (3/10/2024).</figcaption>
</figure> Sebagai informasi, bahwa bantuan sosial dari DBHCHT ini juga disalurkan ke 16 kecamatan se-Kabupaten Gresik dengan total KPM secara keseluruhan 2.649 KPM yang disalurkan hingga tangga 08 Oktober 2024. Turut hadir pada acara tersebut, Kepala Dinas Sosial dr Ummi Khoiroh, Kepala Kecamatan Ujung Pangkah Shofwan Hadi, dan Kepala Desa Ngimboh Ana Muhlisa. (Hn)

Dana dari pajak rokok tidak hanya mendukung petani tembakau, tetapi juga dialokasikan untuk program kesehatan.

Kesejahteraan Masyarakat Didorong Melalui BLT Cukai Tembakau di Gresik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/25/nikotin-2243983839.jpg" alt="Kandungan nikotin dalam rokok." width="100%">
<figcaption>Kandungan nikotin dalam rokok.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah bakal melakukan intensifikasi kebijakan tarif cukai hasil tembakau (CHT) pada 2025. Langkahnya dengan penyederhanaan layer. Pengamat Kebijakan Publik Universitas Padjajaran (Unpad) Wawan Hermawan menilai, penyederhanaan layer atau struktur tarif cukai rokok berpotensi menyuburkan rokok ilegal. Penyederhanaan tarif cukai ini dianggap akan membuat konsumen akan terbebani dengan kenaikan harga rokok. Hal itu berpotensi membuat konsumen rokok lari ke pasar rokok ilegal. Menurut Wawan Hermawan, penyederhanaan tarif cukai akan membuat produsen besar mendominasi pasar. Rokok yang beredar di pasaran harganya relatif mahal. Rata-rata harga rokok legal berkisar Rp 25-30 ribu per bungkus. Sementara rokok ilegal antara Rp 10-15 ribu per bungkus. Penyederhanaan itu sangat menurunkan minat masyarakat terhadap rokok legal. Ujungnya, masyarakat mengonsumsi rokok legal menjadi suatu kemewahan bagi kalangan bawah. Mirisnya lagi para perokok di Indonesia saat ini rata-rata masyarakat kalangan bawah. "Sebanyak 40 persen para konsumen rokok berasal dari masyarakat dengan berpendapatan rendah," ujar Wawan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014881722/salurkan-blt-dbhcht-untuk-393-buruh-pabrik-rokok-bojonegoro-pj-gubernur-jatim-adhy-karyono-sebut-upaya-tingkatkan-kesejahteraan-masyarakat">Salurkan BLT DBHCHT untuk 393 Buruh Pabrik Rokok Bojonegoro, Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono Sebut Upaya Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat</a> Lebih jauh Wawan mengatakan, di tengah kondisi ekonomi saat ini banyak perokok yang mencari alternatif lebih murah untuk tetap memenuhi kebiasaan mereka. Di antaranya mengonsumsi rokok ilegal maupun sigaret kretek tangan (SKT). "Jumlah perokok di kalangan pendapatan rendah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perokok di kalangan penghasilan menengah tinggi," bebernya. "Prevalensi merokok masih tinggi. Budaya rokok menjadi alat sosial di kalangan masyarakat. Selain itu, penegakan hukum terhadap produsen rokok juga masih lemah," tambah Wawan. Mengutip data Indodata, sebanyak 28,12 persen dari 2.500 responden di Indonesia mengonsumsi rokok ilegal. Responden itu tersebar di 13 provinsi. Direktur Eksekutif Indodata Danis TS Wahidin menjelaskan, survei itu dilakukan untuk mengkaji hubungan antara tingginya cukai rokok resmi dan peredaran rokok ilegal. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/bisnis/014869228/pelaku-usaha-ritel-dan-umkm-tolak-kenaikan-cukai-rokok-di-tengah-regulasi-yang-menekan">Pelaku Usaha Ritel dan UMKM Tolak Kenaikan Cukai Rokok di Tengah Regulasi yang Menekan</a> "Kenaikan harga rokok memengaruhi perilaku perokok, tapi tidak berhenti merokok. Yang terjadi adalah peralihan dari rokok premium ke rokok standar. Bahkan masyarakat perokok itu berpindah menjadi mengonsumsi rokok ilegal," kata Danis beberapa waktu lalu. Danis menambahkan, jika konsumsi rokok ilegal tersebut dikonversi dengan pendapatan negara yang hilang, angkanya bisa mencapai Rp 53,18 triliun. Temuan itu menunjukkan bahwa peredaran rokok ilegal masih menjadi masalah serius yang memerlukan perhatian lebih dari pemerintah.

Data menyebutkan bahwa sebanyak 40 persen para konsumen rokok berasal dari masyarakat dengan berpendapatan rendah.

Miris, Perokok di Indonesia Didominasi Masyarakat Kalangan Berpendapatan Rendah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/hasil-panen-tembakau-diprediksi-naik-80-persen_m_167430.jpeg" alt="ILUSTRASI: Petani berada di area tanaman tembakau di Desa Bajang, Keamatan Pakong, Pamekasan." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Petani berada di area tanaman tembakau di Desa Bajang, Keamatan Pakong, Pamekasan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kebijakan pemerintah menaikkan tarif cukai rokok dikritisi banyak kalangan. Salah satunya, pengamat kebijakan publik Bambang Haryo Soekartono yang mengingatkan dampak kenaikan cukai rokok bisa berpengaruh terhadap perekonomi masyarakat. "Harusnya Kementerian Keuangan faham bahwa kenaikan cukai rokok mengakibatkan kenaikan harga rokok sepanjanhg lima tahun terakhir dengan besaran rata - rata sekitar 50-80 persen," kata Bambang dalam keterangannnya Minggu (12/11). Menurutnya, jumlah pajak yang sudah dibebankan kepada perokok sudah sangat besar totalnya 73 persen dari harga rokok untuk pajak, yang terdiri 60 persen cukai rokok, 10 persen PPN dan 3 persen pajak daerah. Penerimaan cukai rokok mencapai sekitar Rp 200 triliun sepanjang 2022. Penerimaan itu belum termasuk PPN dan pajak daerah yang nilainya juga cukup signifikan. "Kita semua seharusnya faham bila perokok terjadi ketidakmampuan membeli rokok, maka dampak multiplayer effect ekonominya luar biasa besar di masyarakat. Sekitar 30 persen dari total UMKM yang berjumlah 64,2 juta sangat tergantung kepada konsumennya yang merokok," ucap Bambang yang mantan anggota DPR RO 2014-2019. Bambang yang kini aktif di DPN HKTI Bidang Pengembangan Usaha dan Inovasi mengingatkan buruh pabrik rokok di Indonesia yang jumlahnya sekitar 5,9 juta dan petani tembakau yang berjumlah sekitar 600 ribu akan terdampak bila konsumsi mengalami penurunan. "Untuk itu, hentikan kenaikan cukai rokok. Kita harus melindungi ekonomi Indonesia secara komprehensif, jangan hanya memikirkan sub sektor saja, pikirlah untuk keberhasilan dan kepentingan bangsa Indonesia secara luas," pungkas Bambang.

Buruh pabrik rokok yang mencapai sekitar 5,9 juta dan petani tembakau sekitar 600 ribu akan terdampak bila konsumsi mengalami penurunan.

Tekan Petani Tembakau dan Buruh Pabrik Rokok, Kaji Kembali Kenaikan Cukai Tembakau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pemerintah-pastikan-tarif-cukai-rokok-tak-naik-tahun-depan_m_.jpg" alt="Ilustrasi pencetakan pita cukai tembakau" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pencetakan pita cukai tembakau</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Jawa Timur tercatat sebagai provinsi dengan Dana Bagi Hasil (DBH) cukai hasil tembakau (CHT) terbesar. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jawa Timur I Untung Basuki menuturkan, dari beberapa daerah, Jatim menjadi salah satu yang paling besar. &rsquo;&rsquo;Jawa Timur adalah daerah provinsi barang kena cukai hasil tembakau (CHT). Di Indonesia, salah satu provinsi yang paling besar besar dari barang kena cukai hasil tembakau adalah Jawa Timur,&rsquo;&rsquo; ujarnya pada media briefing di KPPBC TMP Tanjung Perak, Surabaya, kemarin (12/9). Untung melanjutkan, selain Jatim, ada juga sebagian wilayah lain. Seperti Jateng, Sumatera Utara, hingga Sulawesi. Besarnya produksi tembakau di Jatim menjadi faktor pemicu yang membuat DBH CHT juga besar. &rsquo;&rsquo;Kita sebut Jawa Timur adalah sebagai provinsi penghasil barang cukai hasil tembakau. Sehingga otomatis DBH CHT-nya sepengetahuan kami adalah yang paling besar di seluruh Indonesia,&rsquo;&rsquo; jelas dia. Peraturan Menteri Keuangan nomor 3 tahun 2023 menyatakan bahwa DBH CHT yang diterima pemda pada 2023 mencapai Rp 5,47 triliun. Jumlah itu naik 24,3 persen dari realisasi tahun lalu yang mencapai Rp 4,4 triliun. Jawa Timur tercatat sebagai daerah yang menerima DBH CHT terbesar, yakni Rp 3,07 triliun, atau 56,2 persen dari keseluruhan DBH CHT. DBH itu lantas dibagikan kepada 39 kabupaten/kota yang ada di provinsi tersebut. Adapun kabupaten/kota yang mendapatkan DBH CHT terbesar di Jatim adalah Kabupaten Pasuruan. Tahun ini, Kabupaten Pasuruan menerima DBH CHT mencapai Rp 225,19 miliar. Dari sisi kinerja Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Jatim (gabungan Jatim I dan Jatim II), Untung menyebut target penerimaan bea cukai mencapai Rp 149,89 triliun. Untung menyebut, ada kenaikan target yang besar dibanding tahun lalu. &rsquo;&rsquo;Tahun 2022 targetnya hanya Rp 138,06 triliun. Artinya ada kenaikan yang sangat besar,&rsquo;&rsquo; imbuhnya. Untung memerinci, dari target Rp 149,89 triliun itu, penerimaan terbesar dipatok dari cukai yang mencapai Rp 143,76 triliun. Selanjutnya yakni etil alkohol (EA) Rp 62,7 miliar, MMEA Rp 1,36 triliun. &rsquo;&rsquo;Kita masih dibebankan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) yang belum dilakukan pemungutan. Plastik itu Rp 604 miliar dan MBDK Rp 1,89 triliun,&rsquo;&rsquo; jelas dia.&nbsp;

Besarnya produksi tembakau di Jatim menjadi faktor pemicu yang membuat Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau juga besar.

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Jatim Terbesar

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/Tembakau-Lintingan-Dery-Ridwansah-7-1.jpg" alt="Penjual tembakau linting Kamarasa saat merapihkan tembakau di kawasan Pondok Cabe Pamulang, Selasa (4/1/2022). Rokok linting kini semakin diminati masyarakat seiring kenaikan harga jual rokok terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/20" width="100%">
<figcaption>Penjual tembakau linting Kamarasa saat merapihkan tembakau di kawasan Pondok Cabe Pamulang, Selasa (4/1/2022). Rokok linting kini semakin diminati masyarakat seiring kenaikan harga jual rokok terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/20</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Munculnya wacana penyamaan regulasi yang memasukkan tembakau dalam kategori yang serupa dengan zat adiktif lain seperti narkotika pada Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Kesehatan menimbulkan kecaman banyak pihak.&nbsp; Pasalnya, tembakau bukan hanya menjadi salah satu komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi, akan tetapi juga memiliki nilai historis yang lebih tua dari usia negara ini sendiri. Angka kontribusi penerimaan negara dari cukai IHT terbilang besar, yakni hampir menyentuh 200 triliun Rupiah pada 2022. Kontribusi tersebut tentunya juga memberikan efek berganda pada kehidupan petani tembakau di Indonesia. Di beberapa daerah, tembakau adalah komoditas unggul dan telah menjadi mata pencaharian petani di kawasan tersebut secara turun temurun. Salah satu petani tembakau di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sahminuddin, mengatakan bahwa menanam tembakau sudah menjadi budaya yang umumnya diturunkan dari orang tua mereka. Sehingga, mengganti kebiasaan tersebut dengan menanam tanaman lain akan sangat sulit. &ldquo;Lahan kami cuma cocok untuk tanaman tembakau. Selama ini di daerah (petani tembakau), tembakau merupakan komoditas yang nilai ekonomisnya paling tinggi dibandingkan dengan komoditas pertanian atau komoditas perkebunan. Keahlian, modal, dan lain-lain sudah terbentuk sedemikian rupa di diri petani tembakau. Lalu kalau masalah ini mau diganti tidak bisa serta merta. Kalau mereka diminta dialihkan ke komoditas lain, apakah ada jaminan pasar?&rdquo; kata Sahminuddin (22/5). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/01684080/akses-dan-pemanfaatan-produk-tembakau-alternatif-kurangi-prevalensi-perokok">Akses dan Pemanfaatan Produk Tembakau Alternatif Kurangi Prevalensi Perokok</a> Pernyataan tersebut diperkuat oleh peneliti kebijakan publik dari IPB University Dr. Sofyan Syaf dalam kesempatan terpisah. Sektor tembakau telah menjadi andalan bagi banyak petani dan masyarakat lokal, sehingga dampaknya akan sangat signifikan apabila sektor tersebut dilemahkan. Menurutnya, ada sekitar 2,7 juta jiwa yang bergantung kepada sektor tembakau ini. Kemudian, kalau kita lihat perputaran uang per tahunnya itu sampai Rp 9,2 triliun di tingkat petani. Bayangkan kalau kemudian diksi pasal zat adiktif itu hadir, maka habis petani yang selama ini bergantung pada tembakau.&nbsp; "Rp 9,2 triliun perputaran uang per tahunnya, itu sangat tinggi sekali, lalu dari mana negara harus menggantinya?&rdquo; ujar Dr. Sofyan dalam diskusi Forum Legislasi bertajuk Mengkaji Lebih Dalam Zat Adiktif di RUU Kesehatan (25/5). Sebagaimana diungkapkan Sahminuddin, tanaman tembakau punya daya saing yang lebih tinggi secara ekonomis dibandingkan dengan komoditas pertanian atau perkebunan lain. Selain itu, tembakau menjadi komoditas unggulan para petani di daerah yang kering atau ketika musim kemarau tiba, di saat tanaman pangan tidak mampu bertahan hidup. Fakta ini menjadi sanggahan terhadap gagasan pengalihan lahan perkebunan tembakau menjadi lahan pertanian pangan. Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah mengungkapkan bahwa pengalihan petani tembakau untuk menanam tanaman pangan tidak semudah yang dibayangkan. Sebab, selain permasalahan pada konversi lahan, terdapat masalah yang lebih krusial, yakni terkait insentif petani. &ldquo;Persoalan pangan bukan semata persoalan lahan. Utamanya justru ada pada sistem insentif di sektor pertanian. Saat ini, nilai tukar petani sangat rendah. Tidak ada insentif bagi petani. Semakin sedikit atau bahkan tidak ada orang yang mau menjadi petani. Sektor pertanian identik dengan kemiskinan,&rdquo; ujar Piter (26/5). Ia juga menggarisbawahi bahwa selagi pemerintah belum mengubah sistem insentif bagi petani, maka ekstensifikasi produksi pangan nasional akan sulit diwujudkan secara optimal.&nbsp;Karena itu, selama sistem insentif di sektor pertanian tidak berubah, tidak ada dorongan untuk menjadi petani, sektor pertanian dan lahan pertanian akan ditinggalkan. "Dengan demikian, output pertanian juga akan semakin turun. Mengubah lahan perkebunan tembakau menjadi lahan perkebunan pangan tidak akan berdampak untuk produksi pangan nasional kalau petaninya sendiri semakin berkurang,&rdquo; pungkasnya.

Bayangkan kalau kemudian diksi pasal zat adiktif itu hadir, maka habis petani yang selam ini bergantung pada tembakau.

Akademisi IPB: Lebih dari 2,7 Juta Rakyat Indonesia Bergantung pada Sektor Tembakau 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/12/CHT-3920415694.jpg" alt="ILUSTRASI. Rokok yang dijual di pasaran ritel." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Rokok yang dijual di pasaran ritel.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sejumlah analis pasar modal mengingatkan peralihan konsumsi rokok masyarakat akan menghambat optimalisasi penerimaan negara dari cukai hasil tembakau (CHT) dalam jangka panjang. Indikasi ini terlihat dari peralihan konsumsi rokok dengan harga lebih murah atau downtrading yang meningkat. Salah satunya terlihat dari kinerja emiten rokok di Bursa Efek Indonesia (BEI). "Saat ini emiten-emiten besar di Golongan 1 yang dikenakan tarif cukai tertinggi mengalami penurunan volume penjualan dan produksi yang signifikan. Sebaliknya, emiten yang dibebani tarif cukai lebih rendah mengalami kenaikan volume penjualan," kata Analis dari Asosiasi Analis Efek Indonesia, Reza Priyambada kepada wartawan, dikutip Jumat (12/5). Dia menjelaskan, laporan interim emiten dan berbagai riset sekuritas memperlihatkan kinerja emiten rokok besar di kuartal I/2023 dipengaruhi oleh kenaikan harga produk dan penurunan harga pokok penjualan akibat berkurangnya produksi. Situasi sebaliknya, terjadi pada emiten yang lebih kecil. &ldquo;Berkurangnya penerimaan negara bisa jadi akibat masyarakat yang sensitif terhadap perubahan harga. Akan ada pergeseran konsumsi kalau ada kenaikan harga,&rdquo; jelas Reza. Riset Indopremier mencatat, sepanjang kuartal 1/2023 PT Gudang Garam Tbk. (GGRM) mencatatkan volume penjualan secara tahunan (year-on-year) untuk SKT turun 1,2 persen dan SKM turun 13,8 persen. Akibatnya, jumlah setoran pita cukai, pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak rokok Gudang Garam sepanjang kuartal I 2023 hanya Rp 21,47 triliun, turun 14,3 persen dibanding kuartal I/2022 sebesar Rp 25,06 triliun. Hal yang sama juga terjadi pada PT HM Sampoerna Tbk. (HMSP). Volume penjualan perusahaan sepanjang kuartal I turun 5,8 persen (yoy). Akibatnya, setoran cukai dari produk yang telah terjual oleh perusahaan ini pada kuartal I/2023 hanya Rp 16,5 triliun atau turun 6,25 persen dari Rp 17,6 triliun di kuartal I/2022. "Penurunan produksi emiten besar ini berdampak pada penerimaan cukai negara mengingat posisinya sebagai kontributor terbesar penerimaan CHT. Sebaliknya, emiten menengah seperti PT Wismilak Inti Makmur Tbk. (WIIM) meraup untung dari pergeseran konsumsi masyarakat ke rokok yang lebih murah," ungkapnya. Sementara itu, WIIM mencatat terjadi peningkatan produksi dan pemakaian pita cukai oleh perusahaan ini dalam beberapa bulan terakhir. Data laporan keuangan Wismilak mencatat, pemakaian pita cukai sepanjang kuartal I/2023 sebesar Rp 602,6 miliar atau melonjak 41,42 persen dari Rp 426,1 miliar di kuartal I/2022. Lebih lanjut, Rio memaparkan bahwa dampak downtrading ini juga terefleksi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dirilis Kementerian Keuangan. Pada kuartal 1/2023, penerimaan kepabeanan dan cukai merosot 8,93 persen menjadi Rp 72,74 triliun. Hal ini disebabkan oleh merosotnya pos penerimaan bea keluar dan menurunnya penerimaan dari sektor CHT. Adapun penerimaan CHT pada kuartal 1/2023 terkoreksi 0,74 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu menjadi Rp 55,24 triliun. Menurut Reza, kondisi ini dipastikan akan terus terjadi selama selisih tarif cukai antara Golongan 1 dan golongan di bawahnya masih lebar. Tanpa perubahan kebijakan tarif saat ini, pabrikan Golongan 1 bakal terus tertekan, sementara konsumen terus beralih ke rokok murah. "Persentase orang yang mengonsumsi rokok non-premium (murah) makin besar, berkebalikan dengan konsumsi rokok premium (dari Golongan 1),&rdquo; tegas Reza. Analis Mirae Asset Sekuritas Muhammad Nafan Aji Gusta Utama juga menegaskan penerimaan cukai mengalami tren downtrading. &ldquo;Harga rokok dari Golongan 1 lebih mahal sementara Golongan 2 lebih murah. Perolehan cukai rokok dari Golongan 1 pasti turun sementara Golongan 2 sebaliknya. Penerimaan cukai Golongan 2 yang lebih tinggi menyebabkan penerimaan negara kurang optimal,&rdquo; pungkasnya. &nbsp; Sumber foto: Dery Ridwansah/JawaPos.com

Penurunan produksi rokok emiten besar berdampak pada penerimaan cukai negara karena kontribusinya yang besar dalam penerimaan CHT.

Konsumsi Rokok Murah Meningkat, Penerimaan Cukai Negara Bakal Terus Merosot

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/petani-tembakau-560x315-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) per Januari 2023 mencapai Rp 18,4 triliun. Angka tersebut menunjukkan kenaikan sebesar 4,9 persen dibandingkan pada periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp 17,6 triliun.  Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Askolani mengatakan, pencapaian penerimaan CHT per Januari 2023 ini dipengaruhi oleh tren produksi dari pabrik-pabrik yang ada.  "Tentunya pencapaian penerimaan ini ditentukan oleh tren produksi hasil tembakau yang Januari ini sedikit mengalami penurunan sekitar 1 persen yang tentunya ini menyesuaikan dengan kondisi aktual yang dihadapi pada tahun 2023 termasuk di internal daripada produksi pabrik yang ada," kata Askolani dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Rabu (22/2).  Ia menambahkan, selain tren produksi penerimaan CHT juga ditentukan oleh tarif rata-rata tertimbang yang telah tercatat oleh Bea Cukai. Menurutnya, tarif tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat pemesanan pita cukai.  "Kami catat tarif rata-rata tertimbang per Januari ini mencapai 2,2 persen. Tarif ini sangat ditentukan oleh tingkat pemesanan pita cukai dibagi dengan total produksi hasil tembakau," tambahnya.  Lebih lanjut, Asko menjelaskan bahwa per awal tahun 2023 ini hasil produksi tembakau tercatat mengalami perlambatan sebesar 1 persen. Terutama dari golongan 1 yang memang tarifnya mengalami peningkatan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan golongan 2 dan golongan 3.  Menurutnya, penyesuaian tarif di 2023 ini realtif rendah dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 12 persen. Adapun tahun ini hanya dikenakan sebesar 10 persen.  Terkait hal ini, pihaknya berkomitmen untuk terus melakukan sosialisasi dan juga pembinaan ke industri hasil tembakau terutama dengan memanfaatkan dana bagi hasil cukai tembakau bersama Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan juga Pemerintah Daerah (Pemda).  "Sehingga ini juga bisa mendukung daripada pengembangan industri hasil tembakau yang tentunya sangat terkait dengan dukungan kepada petani, dukungan kepada kesehatan dan juga penegakan hukum secara konsisten," tandasnya.  Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) untuk rokok sebesar 10 persen pada tahun 2023 dan 2024. Dalam keterangannya usai mengikuti rapat bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (3/11) Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa kenaikan tarif CHT pada golongan sigaret kretek mesin (SKM), sigaret putih mesin (SPM), dan sigaret kretek pangan (SKP) akan berbeda sesuai dengan golongannya.  “Rata-rata 10 persen, nanti akan ditunjukkan dengan SKM I dan II yang nanti rata-rata meningkat antara 11,5 hingga 11,75 (persen), SPM I dan SPM II naik di 12 hingga 11 persen, sedangkan SKP I, II, dan III naik 5 persen,” ujar Sri Mulyani.  Selain itu, Presiden Jokowi juga meminta agar kenaikan tarif tidak hanya berlaku pada CHT, tetapi juga rokok elektrik dan produk hasil pengolahan hasil tembakau lainnya (HPTL). Untuk rokok elektrik, Sri Mulyani menuturkan, kenaikan tarif cukai akan terus berlangsung setiap tahun selama lima tahun ke depan.

Per Januari 2023, Penerimaan Cukai Hasil Tembakau Capai Rp 18,4 T

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Petani-Tembakau-Radar-Tulung-Agung-Jawa-Pos.jpg" alt="Petani Tembakau Radar Tulung Agung Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Petani Tembakau Radar Tulung Agung Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana simplifikasi cukai rokok dikiritisi kalangan dewan. Anggota DPR RI Firman Subagyo mengingatkan seharusnya negara hadir untuk melindungi industri rokok nasional sekaligus melindungi petani tembakau dan buruh industri rokok dengan menolak keinginan simplifikasi cukai rokok.  “Simplifikasi itu pada akhirnya akan membahayakan industri rokok di Indonesia. Juga membahayakan dari sisi tenaga kerjanya yang cepat atau lambat akan kehilangan lapangan pekerjaannya,” tegas Firman Subagyo dalam keterangannya di Jakarta.  Firman mengingatkan bahwa selama ini cukai rokok menyumbangkan penerimaan bagi negara sebesar Rp 178 triliun setiap tahunnya. Selain itu industri rokok juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi sekitar 5-7 juta buruh indutri rokok dan tembakau nasional. Sementara mengalihkan profesi petani tembakau dan buruh industri rokok ke sektor lain bukanlah pekerjaan mudah.  Firman mengingat pemerintah harus melindungi industri rokok dan tembakau nasional. Sekaligus juga melindungi buruh industri rokok dan para petani tembakau. “Negara harus melindungi industri rokok nasional beserta buruh dan petani tembakaunya,” tegas Firman.  Firman juga mengkritisi kebijakan pemerintah yang menaikan cukai rokok setinggi tingginya setiap tahun. Kebijakan menaikan cukai rokok setinggi tingginya setiap tahun pada akhirnya juga akan mematikan industri rokok nasional.  “Ini satu kebijakan yang menurut saya salah. Kenaikan cukai dapat menghancurkan industri rokok menengah dan kecil,” papar Firman.  Pendapat senada disampaikan Ketua Dewan Pembina Pengurus Asosiasi Petani Tembakau Indonesia wilayah Jawa Tengah, Triyono. Menurut Triyono, kenaikan cukai rokok setiap tahun lebih banyak dampak negatifnya baik bagi masyarakat, bagi industri hasil tembakau maupun bagi negara itu sendiri.  “Kenaikan cukai rokok tiap tahun sebesar 12 persen akan membuat harga tembakau di tingkat petani semakin merosot, dengan biaya olah tanam dan tenaga kerja tidak seimbang dengan penghasilan yang diperoleh petani,” papar Triyono.  Pada kesempatan tersebut Triyono juga membantah adanya pendapat dari pengamat ekonomi nasional yang menyebutkan, kenaikan cukai rokok tidak mempengaruhi penyerapan tembakau nasional. “Dengan adanya kenaikan cukai rokok dengan sendirinya atau otomatis akan mengurangi penyerapan atau pembelian bahan baku rokok atau tembakau, karena pabrikan akan semakin semaunya untuk menentukan harga bahan baku tembakau,” tegas Triyono.

Komisi IV DPR Kritisi Simplifikasi Cukai Rokok Rugikan Petani Tembakau

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#cukai tembakau

Berita Terkini