<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/demi-lingkungan-pungutan-cukai-plastik-patut-diapresiasi_m_.jpg" alt="Cukai plastik" width="100%">
<figcaption>Cukai plastik</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebutkan bahwa penarikan cukai plastik hanya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi dan hanya menjadi beban bagi kalangan industri yang tengah bertumbuh saat ini. Karenanya, pemerintah perlu berhati-hati dalam pengenaan cukai plastik ini. Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kemenperin Reni Yanita dalam keterangan tertulis yang diterima menuturkan,&nbsp;penarikan cukai plastik hanya akan berdampak negatif kepada pertumbuhan ataupun utilisasi industri dalam negeri yang sudah mulai bertumbuh saat ini, termasuk di dalamnya industri kecil menengah yang mencapai 99,7% dan industri makanan minuman yang jumlahnya hampir mencapai 1,68 juta unit usaha. Dia mengkhawatirkan, penarikan cukai plastik nantinya justru akan mengganggu sisi permintaannya yang pasti akan berkurang. &ldquo;Ketika demand berkurang pasti kebutuhan yang ada akan diisi oleh produk impor yang cenderung lebih murah. Ini juga yang harus kita sikapi. Karena demand tetap ada tetapi konsumen pasti cenderung memilih harga yang lebih murah. Harga murah karena tidak ada pengenaan cukai di kemasan plastiknya,&rdquo; ujarnya. Dalam kaitannya dengan plastik, Kemenperin melihatnya dari sisi lingkungan hidupnya. &rdquo;Kalau kita menganggap kemasan plastik sebagai limbah, itu salah. Karena itu masih bisa diolah lagi bahkan bisa menjadi bahan baku,&rdquo; tuturnya. Jika terhadap kemasan-kemasan plastik itu dikenakan cukai, menurut Reni, pasti ada koreksi di harga yang akan ditanggung oleh konsumen. Kemudian jika ada koreksi harga, lanjutnya, pasti permintaan akan terkoreksi juga. &ldquo;Takutnya kita dengan kondisi seperti ini industri dalam negeri yang sudah tumbuh bisa terhambat,&rdquo; tukasnya. Dampaknya, kata Reni, utilisasi industri nasional akan terkoreksi menjadi lebih rendah. Daya saingnya juga menjadi lebih rendah karena utilisasi menurun. &ldquo;Ini akan diisi oleh pangsa impor. Impor juga bukan hanya di produk hilir yang kita hasilkan seperti produk makanan dan minuman dalam kemasan, ini akan diisi oleh produk impor dan juga untuk bahan bakunya,&rdquo; ucapnya. &ldquo;Padahal PR dari kita adalah bagaimana menumbuhkan lagi industri ini dari keterpurukannya pada dua tahun Covid, dan saat ini sudah mulai bergerak lagi tetapi ada wacana seperti ini. Bisa dibayangkan bagaimana sulitnya nanti untuk membangkitkan lagi industri kita yang sudah mulai tumbuh ini karena adanya penarikan cukai plastik ini,&rdquo; tambahnya. Reni&nbsp;menegaskan bahwa kemasan plastik itu bukan limbah karena bisa diolah lagi menjadi bahan baku untuk industri lainnya, termasuk di sini untuk industri berbasis sandang, karpet, kemudian ada juga industri alas kaki. &ldquo;Dengan pengenaan cukai ini, industri daur ulang plastik kita akan kekurangan bahan baku karena memang di industri dalam negerinya juga terkoreksi,&rdquo; ungkapnya. Dia menegaskan yang namanya penerimaan negara, dalam hal ini cukai seharusnya dioptimalkan penggunaannya untuk kemakmuran dan juga untuk pertumbuhan industri yang saat ini masih menjadi kontributor utama dalam pertumbuhan ekonomi. &ldquo;Jadi, perlu dipertimbangkan, perlu dipikirkan dampak dari cukai. Kemudian penerimaan negara dari cukai ini akan dikelola dengan baik untuk kemakmuran juga. Yang namanya pengenaan cukai bukan strategi yang utama atau yang prioritas menurut kami. Karena yang kendala bagi kita adalah pengelolaan sampahnya, walaupun di beberapa perkantoran ataupun masyarakat kita sudah mengenal ada pemisahan sampah, tetapi begitu di tempat pembuangan akhir siapa yang mengawal. Apakah kita sudah menyiapkan untuk yang bahan organik dikelola seperti apa, kemudian yang anorganik seperti apa,&rdquo; katanya. Direktur Pengelolaan Sampah, Ditjen PSLB3, Kementerian LHK, Dr. Novrizal Tahar&nbsp;menambahkan bahwa ada yang belum beres dalam hal persoalan sampah terkait waste management. &ldquo;Memang belum beres. Jadi, kalau di data kita, pengolahan sampah mungkin baru 60 persen yang kita anggap (terkelola) secara baik dan benar. Dan masih ada mungkin sekitar 40 persen itu memang masih terbuang ke lingkungan dan menjadi persoalan,&rdquo; ungkapnya. &nbsp;

Kementerian Perindustrian menyebutkan bahwa penarikan cukai plastik hanya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.

Kemenperin Sebut Penarikan Cukai Plastik Malah Bisa Menghambat Pertumbuhan Ekonomi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Lepas-Museum-Plastik-ingatkan-warga-untuk-peduli-lingkungan-diet-plastik-diptawahyu38-2271.jpg" alt="Sejumlah relawan merakit hiasan botol dan kantong plastik yang akan digunakan sebagai museum di ECOTON (Ecological Observation and Wetlands Conservation) Desa Kandangasin Wringinanom, Gresik, Jawa Timur, kemarin, Jumat (17/9/2021). Kegiatan aksi sosial pe" width="100%">
<figcaption>Sejumlah relawan merakit hiasan botol dan kantong plastik yang akan digunakan sebagai museum di ECOTON (Ecological Observation and Wetlands Conservation) Desa Kandangasin Wringinanom, Gresik, Jawa Timur, kemarin, Jumat (17/9/2021). Kegiatan aksi sosial pe</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR sepakat untuk mengenakan cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) dan plastik dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2023. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, untuk implementasinya akan dilakukan dengan melihat kondisi ekonomi pada 2023. Terutama untuk rumah tangga.  "DPR memberikan persetujuan untuk perluasan barang kena cukai. Namun seperti hal lain masih lihat momentum pemulihan ekonomi terutama untuk rumah tangga dan kita milih instrumen mana yang bisa digunakan," kata Ani, sapaan Sri Mulyani, kepada wartawan di Gedung DPR RI, Selasa (27/9).  Oleh sebab itu, Ani mengatakan, saat ini pihaknya sedang mencari keseimbangan terkait rencana tersebut dan memilih instrumen yang masuk akal sebelum resmi diberlakukan. Salah satunya dengan mempertimbangkan sisi kesehatan dan dampaknya terhadap lingkungan.  Atas kebijakan itu, pemerintah menargetkan penerimaan negara dari cukai sebesar Rp 245,4 triliun untuk tahun depan. Meski begitu, pemerintah tidak merinci secara khusus besaran target penerimaan cukai yang berasal dari MBDK dan plastik tersebut.  Sebelumnya wacana pengenaan cukai pada minuman berpemanis ini pernah disampaikan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Askolani. Ia menyebutkan pemerintah terus mempersiapkan kebijakan pengenaan cukai untuk minuman berpemanis. Berbagai pertimbangan masih dalam pembahasan.  Sementara itu, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Maxi Rein Rondonuwu mengatakan, konsumsi gula berlebih, baik dari makanan atau minuman, berisiko tinggi menyebabkan masalah kesehatan. Di antaranya seperti gula darah tinggi, obesitas, dan diabetes melitus.  Itu sebabnya, kebijakan cukai terhadap Minuman Berpemanis dalam Kemasan (MBDK) yang sudah diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai perlu dilakukan untuk menurunkan prevalensi penyakit tak menular di masyarakat.  "Diharapkan dengan pemberlakuan cukai pada produk makanan dan minuman yang tinggi gula, garam dan lemak dapat menginisiasi terciptanya pangan yang lebih sehat dengan reformulasi makanan sehingga menurunkan risiko terjadinya penyakit tidak menular," papar Maxi Rein Rondonuwu.

Tak Cuma Minuman Manis Kemasan, Plastik juga Bakal Kena Cukai 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/cukai-plastik.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah bakal memperluas target cukai pada sektor industri. Di antaranya adalah cukai plastik dan emisi kendaraan bermotor. Cukai plastik bukanlah kebijakan baru karena telah diterapkan.  Rencana itu langsung memantik reaksi para pelaku usaha. Mereka berharap pemerintah tidak gegabah. Kebijakan tersebut perlu dipertimbangkan dengan matang agar tidak malah menghambat atau memberatkan sektor industri.  Rabu lalu (19/2) Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berembuk dengan DPR dan mengusulkan supaya pemerintah menerapkan lebih banyak cukai. Terutama untuk produk-produk yang berdampak pada lingkungan. Kementerian Keuangan pun lantas meredesain beberapa aturan cukai untuk diperluas ke beberapa objek.  Mengenai cukai plastik, target Kemenkeu adalah mengurangi sampai separo volume sampah plastik yang dihasilkan masyarakat Indonesia. Sejalan dengan itu, pemerintah juga akan menerapkan cukai pada minuman berpemanis dan berkarbonasi. Tentu karena minuman-minuman itu juga dikemas dengan wadah plastik sekali pakai.  Sebelumnya, pemerintah memajaki kantong plastik atau kresek. Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) bereaksi. Mereka mempertanyakan urgensi kebijakan tersebut.  "Kalau dari sisi pendapatan negara pemerintah menginginkan sumber pendanaan baru, bisa mencari sektor lain. Misalnya, bea masuk besar pada bahan baku impor plastik dan bahan baku plastik," papar Sekretaris Jenderal Inaplas Fajar Budiono Jumat (21/2).  Perluasan cukai plastik, menurut dia, akan menyulitkan banyak usaha kecil dan menengah (UKM). "Industri daur ulang Indonesia sudah bagus sebenarnya, tinggal didorong lagi," katanya.  Senada, Wakil Ketua Umum Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (Adupi) Justin Wiganda menyatakan bahwa kebijakan tersebut akan memantik efek domino. Hal itu bisa menurunkan demand dan memengaruhi business competition industri plastik yang padat karya. Dampaknya juga akan terasa sampai ke ritel tradisional.  "Kantong plastik kan dijualnya business-to-business. Sangat jarang masyarakat awam membeli kantong plastik. Penerapan cukai jelas akan memberatkan masyarakat," ujar Justin.  Menurut dia, penerapan cukai pada minuman ringan juga akan mengerek harga. Hal itu berimbas pada kemampuan atau daya beli kelompok masyarakat miskin.  "Pengendalian sampah plastik bisa dilakukan tanpa menerapkan cukai. Pemilahan sampah plastik dari sumbernya bisa jadi pilihan yang tepat karena sampah plastik memiliki nilai ekonomi tinggi jika dikelola dengan benar."  Di sisi lain, rencana perluasan pengenaan cukai emisi kendaraan bermotor pun direaksi Gaikindo yang mewadahi para pelaku industri otomotif. Ketua Gaikindo Yohannes Nangoi mengaku belum paham seratus persen soal 'cukai emisi'. Sebelumnya ada PP 73/2019 yang mengatur pajak berdasar emisi.  Sementara itu, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mendukung langkah pemerintah untuk menerapkan cukai plastik pada kresek dan kemasan minuman ringan asalkan dampaknya terukur. "Pada prinsipnya setuju ekstensifikasi. Yang penting terukur," ujarnya.  APA FUNGSI CUKAI PLASTIK?  Menekan konsumsi/penggunaan plastik sampai 50 persen.  Fakta: Konsumsi tas plastik Indonesia mencapai 107 juta kilogram per tahun.  Mendorong penerimaan cukai negara.  Fakta: Melalui usul cukai Rp 30 ribu per kilogram dengan tingkat konsumsi sekitar 55 juta kilogram per tahun, proyeksi pendapatan mencapai Rp 1,6 triliun.  ASEAN sudah menerapkan.  Fakta: Indonesia menjadi negara kelima yang memberlakukan cukai plastik. Empat negara lainnya adalah Filipina, Kamboja, Vietnam, dan Malaysia.  Sumber: Kemenkeu

Perluasan Cukai Dorong Pengurangan Sampah Plastik hingga 50 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kebijakan-kantong-plastik-berbayar-dinilai-tak-efektif-ini-alasannya_m_.jpg" alt="Ilustrasi kantong plastik (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kantong plastik (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengusulkan pengenaan cukai kantong plastik kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Selain dapat meningkatkan penerimaan negara, penerapan cukai plastik dapat mengurangi konsumsi kantong plastik di masyarakat.  Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan, jika usulan tarif cukai kantong plastik sebesar Rp 30 ribu per kilogram atau Rp 200 per lembar disetujui oleh DPR, maka penerimaan negara dari cukai plastik dapat mencapai sebesar Rp 1,6 triliun.  Menurutnya, konsumsi kantong plastik akan turut berkurang karena harga beredarpun secara otomatis akan naik. Konsumsi plastik yang saat ini mencapai 107,06 juta kg per tahun akan turun menjadi hanya 53,53 juta per tahun.   "Pengenaan cukai ini diasumsikan bahwa konsumsi akan turun 50 persen," ujarnya di Jakarta, Rabu (19/2).  Selain itu, lanjutnya, setelah cukai kantong plastik diterapkan akan berdampak pada inflasi. Sebab, harga kantong plastik dipastikan naik setelah pengenaan cukai. Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengenakan harga kantong plastik sebesar Rp200 per lembar sampai Rp 500 per lembar. Namun, setelah dikenakan cukai akan naik mulai dari Rp 450 per lembar.  Dengan perhitungan tersebut, kata Sri Mulyani, kantong plastik sendiri akan menyumbang kenaikan inflasi sebesar 0,045 persen terhadap inflasi nasional.  Sri Mulyani menjelaskan lebih jauh, pembayaran cukai kantong plastik akan dilakukan ketika keluar dari pabrik dan pelabuhan. Para pengusaha atau perusahaan nantinya harus membayar cukai secara berkala atau setiap bulan.  Nantinya, akan ada mekanisme pengawasan fisik, pelaporan produksi, hingga tim audit. "Ada registrasi pabrikan, pelaporan produksi, pengawasan fisik, dan audit," ucapnya.

Sri Mulyani: Cukai Plastik Berpotensi Gaet Penerimaan Rp 1,6 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/demi-lingkungan-pungutan-cukai-plastik-patut-diapresiasi_m_.jpg" alt="Cukai plastik" width="100%">
<figcaption>Cukai plastik</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengamat perpajakan Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo mendukung rencana pemerintah untuk mengenakan tarif cukai terhadap kantong belanja plastik (KBP). Hal ini dinilai sebagai langkah konkrit dalam pengendalian sampah plastik. "Kami mendukung pengenaan cukai atas kantong plastik ini.&nbsp;Bukan penerimaan negara atau output ekonomi nya. Tujuan kita menyelamatkan lingkungan," ujarnya di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (18/12). Lanjut Yustinus, beberapa negara telah melakukan langkah konkrit dengan mengendalikan sampah plastik melalui penerapan cukai. Irlandia misalnya, telah menerapkan tarif cukai sebesar EUR 0,15 untuk setiap KBP. "Denmark tahun 2003 mengenakan pajak plastik di ritel, mengurangi konsumsi sampai 66 persen. Wales juga 2016 mengenakan cukai, bahkan menurunkan 90 persen. Hongkong mengenakan dan menurunkan konsumsi terhadap kantong plastik sekapi pakai hingga 90 persen," jelasnya. Menurut Yustinus, pengendalian sampah plastik tidak hanya peran masyarakat semata. Sebab, tidak semua masyarakat memiliki kesadaran yang sama akan sampah plastik. Oleh karena itu, pemerintah perlu campur tangan melalui kebijakan fiskal. Hanya saja, upaya itu juga perlu diimbangi dengan keberlanjutan terhadap iklim bisnis. "Kita tidak bisa mengandalkan perubahan perilaku yang sukarela. Pemerintah makanya diberikan fiskal. Yang penting sekarang bagaimana bisa win win solution sama industri juga," tandasnya.

Demi Lingkungan, Pungutan Cukai Plastik Patut Diapresiasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/perlemah-daya-saing-kadin-tolak-pengenaan-pp-cukai-plastik_m_200978.jpeg" alt="Plastik kresek" width="100%">
<figcaption>Plastik kresek</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kamar Dagang dan Industri (&lrm;Kadin) Indonesia sangat menyayangkan rencana pemerintah yang mengenakan tarif cukai ke plastik. Jika itu terjadi, maka bisa memberikan dampak negatif cukup besar ke beragam industri hilir, khususnya menengah ke bawah. Karena, industri tersebut banyak menggunakan plastik sebagai bahan baku utama dalam menjalankan bisnisnya. &lrm;"Ini berdampak banyak dan multiplier effect nya sangat negarif. Ini akan ke sana berdampak semua ke industri menengah ke bawah. Jangan sampai itu terjadi," kata Wakomtap Industri Hulu dan Petrokimia Kadin Indonesia, Achmad Widjaja di Jakarta, Senin (2/4). Pengenaan cukai kepada plastik, dipastikan akan makin membebani industri, setelah sebelumnya pemerintah sudah menaikkan tarif listrik dan gas untuk industri. Konsekuensinya, harga produk menjadi tidak kompetitif. Sejumlah sektor yang diperkirakan akan terkena dampak negatif aturan tersebut, di antaranya peralatan rumah tangga, otomotif, kemasan, dan lainnya. Seharusnya, lanjutnya, pemerintah mengenakan cukai ke barang mewah&lrm;, bukan menyasar ke barang harian yang sering digunakan masyarakat, seperti plastik tersebut. "&lrm;Hari ini cukai rokok itu barang mewah, bukan barang harian. Minuman ringan dan keras juga barang mewah, minum air putih kan boleh. Kebutuhan harian kenapa jadi beban, itu enggak mendidik," tegasnya. Dia mengaku, memang pemerintah menginginkan penggunaan plasti&lrm;k itu bisa dibatasi,&lrm; tapi jangan menggunakan cara dengan mengenakan tarif cukai ke plastik. &lrm;Seharusnya pemerintah bisa memberikan edukasi ke masyarakat terkait plastik yang tidak boleh menjadi sampah. "Itu sampah, seharusnya pemerintah edukasi ke masyarakat. Kenapa tidak disuruh daur ulang. Itu akan menjadi industri. Kalau dengan cara mengenakan tarif cukai ke plastik, itu hambatan bagi banyak industri. Kami tidak menginginkan itu," tegas Wijaya. Plastik bekas pakai, bahkan bisa menjadi bahan campuran berbagai produk lainnya. Mulai dari bahan campuran aspal, material konstruksi, seperti paving, bata untuk dinding, atap, dan lain sebagainya. Maka dari itu, Kadin sangat tidak setuju dengan rencana pengenaan tarif cukai ke barang plastik. "Kami tidak setuju, itu bukan barang mewah. Seharusnya masyarakat itu harus dididik, biar daur ulang sampah plastik bisa menjadi industri bagi masyarakat," tuturnya. Penolakan Kadin terhadap pengenaan cukai plastik tersebut mendapat dukungan Komisi VI DPR. Wakil Ketua Komisi VI DPR, Inas Nasrullah Zubir menegaskan, DPR sangat tidak setuju dengan rencana pemerintah tersebut. Pengenaan cukai plastik bukan jalan keluar yang terbaik bagi pemerintah dalam mengurangi sampah plastik. &lrm;"T&lrm;ujuannya kan membatasi sampah plastik. Bukan jadi jalan keluar baik untuk pemerintah. Plastik yang digunakan masyarakat ke yang lain. Di Eropa, plastik yang sudah bekas pakai, akan diolah lebih lanjut oleh menjadi bahan baku untuk industri lainnya," ungkap dia. Oleh karena itu, dia menyatakan, rencana pemerintah mengenakan cukai plastik harus ditinjau ulang. Seperti halnya pengenaan tarif kantong plastik di supermarket yang saat ini sudah tidak berjalan, padahal sebelumnya sudah ditentukan pemerintah sebesar Rp200. "Cukai plastik tidak bisa&lrm; dilakukan, dan kami akan minta aturan tersebut harus ditinjau ulang. Tidak realistis lah. Kalau ini diterapkan, plastik ini naik, berpengaruh ke banyak sektor, bukan hanya plastik, ember dan perabotan rumah tangga yang lain juga akan naik harganya. Masyarakat lagi yang akan menangung beban ini. Tidak akan tercapai lah," tukas Inas.

Perlemah Daya Saing, Kadin Tolak Pengenaan PP Cukai Plastik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/kembangkan-aspal-campur-plastik-luhut-ingin-pemulung-ikut-menikmati_m_157544.jpeg" alt="Menko Kemaritiman Luhut B Pandjaitan." width="100%">
<figcaption>Menko Kemaritiman Luhut B Pandjaitan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menginginkan pengusaha kecil di sektor persampahan dapat menikmati manfaat dari penerapan aspal campuran plastik. Manfaat tersebut berupa keuntungan finansial dari pembelian sampah plastik yang mereka kumpulkan dan kelola. Sayangnya, saat ini pemerintah belum bisa menentukan berapa besaran yang pas untuk pembelian sampah plastik dari pengepul. Pemerintah berjanji akan segera membuat model bisnisnya. "Supply chain gimana. Karena per kilometer butuh 3 ton plastik. Saya sekarang nggak tahu dari mana mulai membangunnya. Kita mau pengusaha kecil menikmati ini. Berapa sih harga per kg, per ton. Saya pikir bisa bikin bisnis modelnya. Sehingga suistanable dari proyek ini akan berjalan dan dampaknya akan baik sekali," ujarnya di Bekasi, Jawa Barat, Jumat (15/9). Lanjut Luhut, pemerintah ingin dalam proyek ini memprioritaskan para pelaku usaha yang masih dalam skala kecil. Belum lagi, nantinya manfaatnya juga bisa dirasakan bagi mereka yang biasa mengumpulkan sampah plastik di jalanan. "Jangan main bisnis gede, kita mainkan di daerah anak-anak yang pungut dan bayarin agar mereka dapat uang jajan," tegas dia. Selain itu, Luhut berharap nantinya dalam penggunaan teknologi dalam pembuatan aspal campuran plastik bisa menggunakan produk dalam negeri.

Kembangkan Aspal Campur Plastik, Luhut Ingin Pemulung Ikut Menikmati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/siap-siap-bila-dpr-setuju-pengguna-kantong-plastik-akan-kena-cukai_m_152735.jpeg" alt="Anggota Komisi XI Fraksi PDIP Eva Kusuma Sundari" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi XI Fraksi PDIP Eva Kusuma Sundari</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah berencana memperluas obyek pengenaan cukai tahun depan. Dalam RAPBN 2018 yang telah disampaikan ke DPR, pemerintah mengusulkan tambahan target dari cukai plastik sebesar Rp 500 miliar. Bila disetujui DPR, untuk pertama kalinya, kantong plastik akan dikenakan cukai, mengikuti rokok dan minuman beralkohol. Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Eva Kusuma&nbsp;Sundari mengatakan, kebijakan ini nantinya juga akan dibebankan kepada masyarakat. Sebab, melalui kebijakan ini, masyarakat akan dibiasakan untuk menggunakan kantong yang ramah lingkungan. "Konsumen (pasti) kena. Misalnya nanti tidak boleh lagi gratis, harus beli," ujarnya kepada JawaPos.com di Jakarta, Rabu&nbsp;(22/8). Ia menambahkan, meskipun nantinya akan menjadi polemik di masyarakat, namun kebijakan ini diyakini akan membuat masyarakat secara tidak langsung menyesuaikan diri. "Ini pasti akan berubah. Kayak di Eropa gitu lho. Kamu kemana-mana plastik dikenakan biaya tinggi. Ini untuk kepentingan bersama," jelas dia. Lanjutnya, DPR tidak bisa memastikan berapa beban cukai yang diterima masyarakat terhadap kantong plastik kresek. Ia hanya memastikan jika kebijakan ini sepenuhnya merupakan komitmen dalam mendukung Indonesia yang ramah lingkungan. "Tunggu kalkulasi aja dari bea cukai. Ini kan policy fiscal. Komitmen terhadap sesuatu yang lebih besar. Ada pain dan gain. Masa Indonesia menjadi masyarakat yang anti penyelamatan lingkungan ?," pungkasnya.

Siap-Siap! Bila DPR Setuju, Pengguna Kantong Plastik Akan Kena Cukai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/pengenaan-cukai-plastik-tak-akan-mematikan-industri_m_152728.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengenaan tarif cukai kantong plastik dipastikan tidak akan mematikan margin industri. Menurut anggota Komisi XI DPR Eva Kusuma pengenaan tarif cukai plastik tidak semata sebagai pemasukan negara tetapi juga dalam mendukung kesehatan lingkungan. "Eksternalitas kan tidak boleh satu sisi. Tapi kan bagaimana dampaknya terhadap lingkungan, kesehatan. Ketika KLH (Kementerian Lingkungan Hidup) sedang kenceng-kencengnya menyelamatkan lingkungan, industri itu harus bantu, gitu lho," kata Eva kepada JawaPos.com, Rabu (23/8). Untuk itu, sambungnya, saat ini DPR tengah menunggu perhitungan yang pas terhadap pengenaan cukai kantong plastik. Nantinya, saat dibawa dalam pembahasan dirinya ingin pengenaan cukai ini berkeadilan bagi pemerintah maupun industri. "Berapa kalkulasi yang pas itu sedang kita tunggu. Agar ini bisa jadi win-win solution," terangnya. "Jadi penyelamatan lingkungan terpenuhi. Kontrol kan ini. Tapi industri enggak akan mati. Kita tunggu formulasi bea cukai," ujarnya. Sebelumnya, Komoditas plastik akan dikenakan cukai mulai tahun depan. Pemerintah dalam RAPBN 2018 berharap bisa membukukan penerimaan cukai plastik sebesar Rp 500 miliar. Namun, rencana tersebut masih akan dibahas dengan Komisi XI DPR. Menanggapi hal tersebut, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengaku akan terus memantau kebijakan tersebut. Jika benar terealisasi, dirinya khawatir akan terjadi gejolak dengan industri berbasis plastik. Pasalnya, industri berbasis plastik di Tanah Air jumlahnya tidaklah besar. Terlebih lagi, mereka bukanlah pemain-pemain dengan modal besar. "Tentu kami akan lihat. Tapi industri berbasis plastik itu marginnya sangat kecil. Dan dia pemainnya banyak dimana sebagiannya itu kecil. Kalau dia dipukul dengan cukai, itu dia marginnya akan hilang," kata dia.

Pengenaan Cukai Plastik Tak Akan Mematikan Industri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/indef-masyarakat-akan-menyesuakan-kebijakan-cukai-kantong-plastik_m_151792.jpeg" alt="Direktur INDEF Berly Martawardaya" width="100%">
<figcaption>Direktur INDEF Berly Martawardaya</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan pengenaan tarif cukai terhadap produk kantong plastik perlu dikembalikan kepada konsumen. Kesiapan konsumen menjadi salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan untuk mensubtitusi produk kanotng plastik. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Berly Martawardaya mengatakan, masyarakat nantinya akan melakukan penyesuaian terhadap penerapan kebijakan tersebut. Dengan kondisi itu, pemerintah dianggap tidak perlu terlalu khawatir jika masyarakat akan menolak kebijakan itu. Kalaupun menolak, masyarakat akan secara spontan membawa kantong belanja sendiri. "Ya mereka akan adjust (penyesuaian). Kalau mepet dia akan bawa dari rumah. Di Belanda mereka bawa dari rumah," kata dia kepada JawaPos.com di Jakarta, Jumat (18/8). Meski demikian, kata Berly, pemerintah sejatinya menyasar kepada supermarket itu sendiri. Sebab, bagi supermarket yang tidak menggunakan kantong plastik tidak ramah lingkungan, maka akan ada pengenaan cukai lebih. "Itu kerjasamanya mesti dengan supermarket. itu supermarket yang measti dijaga kalau mereka yang nggak biogradable itu kena tarif lebih. Di Indonesia itu masih renda sebenernya," pungkasnya. (cr4)

Indef : Masyarakat Akan Menyesuakan Kebijakan Cukai Kantong Plastik

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#cukai plastik

Berita Terkini