<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/1/2025/08/20/BEA-CUKAI-PEMUSNAHAN-ROKOK-MIRAS_NUR-CHAMIM-8-3033726177.jpg" alt="Ilustrasi: Pemusnahan rokok ilegal. (Nur Chamim/Jawa Pos Radar Semarang)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Pemusnahan rokok ilegal. (Nur Chamim/Jawa Pos Radar Semarang)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana&nbsp;menambah satu layer baru dalam struktur tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT). Rencana ini pun menuai sejumlah kritik dari beberapa pihak. Founder Owner Rokok Bintang Sembilan HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy menilai, kritik yang dilontarkan atas wacana ini seperti&nbsp;menyederhanakan persoalan dan mengabaikan realitas struktural industri tembakau nasional. Baginya, penambahan layer ini merupakan&nbsp;instrumen transisi fiskal untuk merapikan pasar. Khalilur mengatakan, selama ini&nbsp;perdebatan&nbsp;hanya menitikberatkan kepada harga eceran dan konsumsi, tanpa melihat dimensi struktur industri dan penerimaan negara. Menurutnya, Indonesia memiliki karakter pasar yang berbeda dengan Filipina atau negara lain yang sering dijadikan rujukan. &ldquo;Struktur industri kita tidak tunggal. Ada perusahaan besar, ada skala menengah, dan ada ribuan usaha kecil padat karya. Kalau struktur tarif dipukul rata tanpa ruang transisi, yang mati duluan bukan konsumsi, tapi industri kecil. Itu fakta ekonomi,&rdquo; ujarnya, Senin (2/3). Data Kementerian Keuangan beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa penerimaan CHT tetap menjadi salah satu tulang punggung APBN, berada di kisaran lebih dari Rp 200 triliun per tahun. Namun di saat yang sama, peredaran rokok ilegal terus menjadi masalah.&nbsp; Kondisi ini diyakini turut terbentuk akibat&nbsp;struktur tarif yang terlalu curam. Sehingga menciptakan jurang besar antara produk legal dan ilegal. &ldquo;Ketika gap harga terlalu tinggi, pasar akan mencari celah. Penambahan layer itu justru untuk mempersempit celah tersebut agar pelaku usaha kecil bisa masuk sistem legal dan negara tidak kehilangan penerimaan,&rdquo;&nbsp;jelasnya. Khalilur tak sepakat bisa penambahan layer ini diartikan akan memperbanyak rokok murah di pasar. Baginya, pengendalian konsumsi tetap berada pada kebijakan tarif agregat dan pengawasan distribusi. &ldquo;Layer itu instrumen klasifikasi, bukan diskon. Yang menentukan murah atau mahal adalah tarifnya, bukan jumlah lapisannya. Jangan dibalik logikanya,&rdquo;&nbsp;imbuhnya. Penambahan layer juga dianggap tidak bertentangan dengan&nbsp;semangat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Kebijakan baru ini akan&nbsp;memberi ruang fleksibilitas kepada pemerintah untuk mengatur struktur tarif sesuai kondisi ekonomi dan sosial. &ldquo;Undang-undang mengamanatkan pengendalian konsumsi dan optimalisasi penerimaan negara. Kalau realitas menunjukkan rokok polos meningkat, maka negara wajib menyesuaikan desain tarif. Fleksibilitas itu bagian dari mandat undang-undang,&rdquo;&nbsp;ucapnya. Ia juga menyoroti bahwa simplifikasi tarif yang terlalu agresif tanpa mempertimbangkan struktur usaha bisa berdampak pada konsolidasi industri ke tangan pemain besar. Dalam jangka panjang, kondisi itu berpotensi mengurangi kompetisi dan menggerus basis pajak daerah yang bergantung pada industri hasil tembakau. Dari perspektif ketenagakerjaan, sektor industri hasil tembakau masih menyerap jutaan tenaga kerja langsung dan tidak langsung, mulai dari petani tembakau, buruh linting, hingga jaringan distribusi. &ldquo;Kalau industri kecil mati karena kebijakan yang terlalu menyederhanakan tanpa transisi, siapa yang menanggung dampaknya? Negara harus melihat keseimbangan antara kesehatan publik, penerimaan negara, dan keberlangsungan ekonomi rakyat,&rdquo; pungkasnya.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana menambah satu layer baru dalam struktur tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT).

Layer Cukai Akan Ditambah, Rokok Ilegal Diyakini Bisa Berkurang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/15/59d7f926-a306-4ac4-9d50-f0bdd6dc5230-3355882482.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa usai menghadiri acara Pembukaan Perdagangan BEI di Jakarta, Jumat (2/1). (Nurul F/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa usai menghadiri acara Pembukaan Perdagangan BEI di Jakarta, Jumat (2/1). (Nurul F/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersiap mengambil langkah keras untuk memberantas peredaran rokok ilegal di tanah air. Itu sebabnya, Kementerian Keuangan tengah menggodok aturan layer cukai baru yang ditujukan untuk menarik pelaku rokok ilegal agar masuk ke jalur legal. &ldquo;Kita akan memastikan satu layer baru mungkin, masih didiskusikan ya,&rdquo; kata Purbaya kepada wartawan di Menara Global, Jakarta, Rabu (14/1). Menurut dia, layer cukai tambahan ini akan menjadi ruang bagi pelaku rokok ilegal agar bisa menjadi produsen legal. Sehingga kata dia, nantinya dengan kebijakan ini produsen rokok ilegal akan turut membayar pajak ke negara. &ldquo;Untuk memberi ruang kepada yang ilegal-legal, untuk masuk menjadi legal. Jadi mereka akan bayar pajak juga nanti,&rdquo; tambahnya. Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa sepanjang 2025, Bea Cukai melakukan 20.537 penindakan rokok ilegal, sedikit menurun 1,2 persen dibandingkan 2024. Namun, dari sisi kuantitas barang bukti, jumlah rokok ilegal yang diamankan justru melonjak tajam. &ldquo;Beberapa bulan terakhir jumlah batang yang dapat ditemukan oleh teman-teman Bea Cukai bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya meningkat dengan sangat pesat,&rdquo; kata Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTA, Jumat (9/1). Pada 2024, jumlah rokok ilegal yang berhasil disita tercatat 792 juta batang. Angka tersebut meningkat drastis pada 2025 menjadi 1,4 miliar batang, atau naik 77,3 persen. Menurut Suahasil, rokok-rokok tersebut tidak memenuhi ketentuan cukai yang berlaku sehingga berpotensi merugikan penerimaan negara. Meski begitu ia memastikan bahwa angka tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan. &ldquo;Masih terdapat belasan miliar batang rokok ilegal yang beredar di masyarakat. Karena itu, Bea Cukai akan terus menggalakkan kepatuhan di bidang cukai hasil tembakau,&rdquo; tukasnya.

Menkeu Purbaya siapkan layer cukai baru untuk tarik pelaku rokok ilegal jadi produsen legal. Kebijakan ini dorong kenaikan pajak.

Menkeu Purbaya Siapkan Layer Cukai Baru, Produsen Rokok Ilegal Bakal Dikasih Jalan Jadi Legal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/08/JKT_-APBN-2025-DEFISIT_Salman-Toyibi_-6JPG-1823548192.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan paparan saat konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Kamis (8/1/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan paparan saat konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Kamis (8/1/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya mengaku disindir oleh Presiden Prabowo Subianto dalam retret Menteri beberapa hari lalu di Hambalang. Sindiran itu berkaitan dengan masih maraknya kebocoran penerimaan negara yang melibatkan oknum di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Purbaya mengakui, pernyataan Presiden tersebut cukup membuatnya tersentak. Meski namanya tidak disebut secara langsung namun Purbaya merasa bahwa pesan yang disampaikan Prabowo dinilainya sangat mengarah kepada dirinya sebagai bendahara negara. &ldquo;Saya disindir lagi dalam pertemuan kemarin dengan presiden di Hambalang. Dia bilang, apakah kita akan mau dikibuli terus oleh orang pajak dan bea cukai? Itu pesan ke saya dari presiden. Walaupun dia nggak melihat ke saya, tapi 'deg' ke sini,&rdquo; kata Purbaya sembari memegang dada usai Konferensi Pers APBN KiTA di Jakarta, Kamis (8/1). Menurut Purbaya, Presiden Prabowo menyoroti praktik-praktik lama yang masih terjadi dan berpotensi merugikan negara dalam jumlah besar. Salah satunya adalah praktik under invoicing yang hingga kini belum sepenuhnya terdeteksi oleh sistem pengawasan fiskal. Ia mengungkapkan, praktik penggelembungan atau pengurangan nilai transaksi, terutama pada sektor ekspor, masih cukup masif. Bahkan, celah ini dimanfaatkan sejumlah perusahaan dengan bekerja sama dengan oknum tertentu agar kewajiban pajaknya menjadi lebih kecil. &ldquo;Ada praktik under invoicing yang masih besar yang tidak terdeteksi di pajak dan bea cukai,&rdquo; ujarnya. Purbaya menjelaskan, Kementerian Keuangan sebenarnya telah menggalakkan pengawasan melalui Tim 10 dari Indonesia National Single Window (LNSW). Upaya tersebut mulai menunjukkan hasil yang signifikan dalam membongkar anomali transaksi ekspor-impor. Dari hasil analisis sistem yang dilakukan secara mendalam, meski masih bersifat manual dan belum berbasis kecerdasan buatan, Kemenkeu menemukan indikasi kuat adanya manipulasi nilai ekspor di sektor strategis. &ldquo;Saya bisa deteksi dari sistem mereka dengan analisis-analisis yang canggih. Memang masih belum AI karena manual betul, tapi dengan data yang lebih lengkap,&rdquo; jelas Purbaya. Ia menyebut, beberapa perusahaan sawit terindikasi melakukan under invoicing ekspor hingga separuh dari nilai sebenarnya. Praktik ini dinilai sangat merugikan negara, mengingat sawit merupakan salah satu komoditas ekspor andalan Indonesia. &ldquo;Kita bisa deteksi bahwa beberapa perusahaan sawit melakukan under invoicing ekspor separuh dari nilai ekspornya,&rdquo; ungkapnya. Purbaya memastikan, pemerintah tidak akan tinggal diam. Ke depan, Kementerian Keuangan akan mengejar seluruh potensi kebocoran tersebut dan menutup celah permainan lama yang selama ini merugikan negara. &ldquo;Itu akan kita kejar ke depan dan mereka nggak bisa main-main lagi. Kita akan pakai teknologi AI dan segala macam untuk memastikan semua potensinya kita dapatkan dan nggak bocor,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

Menkeu Purbaya ungkap sindiran Presiden Prabowo Subianto di Hambalang soal oknum pajak dan bea cukai.

Disindir Prabowo di Hambalang karena Ulah Oknum Pajak dan Bea Cukai, Menkeu Purbaya: Rasanya 'Deg' ke Sini!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/14/Purbaya-3163607561.jpg" alt="Kemenkeu Purbaya masih berkomitmen untuk tidak menambah cukai dan pajak tambahan sebelum ekonomi Indonesia stabil dan tumbuh mencapai 6 persen. (Nurul/JawaPos)" width="100%">
<figcaption>Kemenkeu Purbaya masih berkomitmen untuk tidak menambah cukai dan pajak tambahan sebelum ekonomi Indonesia stabil dan tumbuh mencapai 6 persen. (Nurul/JawaPos)</figcaption>
</figure>  JawaPos.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya buka suara soal rencana Pemerintah yang akan mengenakan cukai tambahan kepada popok, atau diapers, alat makan dan minum sekali pakai hingga tisu basah. Ia memastikan, kebijakan tersebut belum akan dilakukan dalam waktu dekat.&nbsp; Menurutnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih berkomitmen untuk tidak menambah cukai dan pajak tambahan sebelum ekonomi Indonesia stabil dan tumbuh mencapai 6 persen.&nbsp; "Terkait cukai popok dan tisu basah, ini boleh diketawain nggak? Terkait popok dan tisu basah. Sepertinya sekarang belum akan kita terapkan dalam waktu dekat. Jadi, saya acuannya sama dengan sebelumnya, sebelum ekonominya stabil saya enggak akan nambah pajak tambahan dulu," kata Purbaya dalam Konferensi Pers Lapor Pak Menkeu di Jakarta, Jumat (14/11).&nbsp; Lebih lanjut, dia memastikan setelah ekonomi stabil tumbuh sebesar 6 persen. Maka, kata Purbaya, pemerintah baru akan mempertimbangkan untuk menambah cukai dan pajak baru.&nbsp; "Ketika ekonominya sudah tumbuh 6% atau lebih, baru kita pikirkan pajak-pajak tambahan," lanjutnya.&nbsp; Dalam konferensi pers itu, bendahara negara pun bertanya kepada perwakilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang hadir soal keputusannya itu terkait cukai tambahan popok hingga tisu basah. Kemudian dijawab bahwa DJP memastikan akan terus mengikuti arahan dari Menteri Keuangan.&nbsp; "Betul nggak bu? Saya melanggar pandangan orang pajak nggak?," tanya Menkeu.&nbsp; "Kita ikut arahan menteri," jawab salah satu perwakilan DJP. "Jadi yang berkuasa saya rupanya. Jadi sama ini pandangannya seperti itu, enggak berubah," tukas Purbaya.&nbsp; Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pimpinan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan akan memperluas potensi penerimaan negara dengan menambah popok atau diapers, alat makan dan minum sekali pakai hingga tisu basah sebagai barang kena cukai (BKC) baru.&nbsp; Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang rencana strategis sektor kepabeanan dan cukai. Melalui peraturan itu, Pemerintah telah merumuskan sasaran strategis untuk meningkatkan penerimaan negara yang optimal.&nbsp; "Telah dilaksanakan melalui penyusunan kajian potensi Barang Kena Cukai (BKC) berupa diapers dan alat makan dan minum sekali pakai, serta kajian ekstensifikasi cukai tisu basah," bunyi informasi dalam PMK tersebut, dikutip Minggu (9/11).&nbsp;

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan cukai tambahan untuk popok dan tisu basah belum akan diterapkan hingga ekonomi stabil.

Rencana Cukai Popok dan Tisu Basah Ditunda, Purbaya Yudhi Sadewa Berikan Penjelasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/13/purbaya-blbi-3158382288.jpg" alt="Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pembubaran Satgas BLBI. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pembubaran Satgas BLBI. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku akan membuka layanan pengaduan khusus para pengusaha dan masyarakat untuk mengadukan petugas pajak dan bea cukai yang nakal. Salah satunya terkait dengan layanan logistik di pelabuhan.&nbsp; Purbaya mengatakan, layanan pengaduan tersebut akan dibuka seiring dengan banyaknya pengusaha yang mengeluhkan biaya-biaya di pelabuhan yang membuat biaya operasional meningkat.&nbsp; "Laporan itu susah, kadang-kadang betul, kadang-kadang salah. Tapi saya akan ini, buka channel langsung ke menteri. Jadi mereka bisa ngadu ke situ," kata Purbaya kepada wartawan di Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) Graha Segara, Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dikutip Selasa (14/10).&nbsp; Lebih lanjut, Purbaya membeberkan bahwa Kementerian Keuangan melalui Ditjen Bea dan Cukai serta Ditjen Pajak sendiri telah menyediakan dua nomor handphone layanan pengaduan.&nbsp; Nomor pengaduan tersebut nantinya akan menjadi layanan langsung yang bisa digunakan pengusaha untuk menyampaikan keluhan terkait aktivitas di lingkup kerja Kementerian Keuangan.&nbsp; Meski begitu, Purbaya belum menyebutkan nomor WA khusus yang akan digunakannya itu. Ia berjanji akan mengumumkannya hari ini, Selasa (14/10).&nbsp; "Untuk Bea Cukai dan Pajak. Dua nomor handphone, nomor WA terpisah mungkin. Mungkin besok (hari ini Selasa 14/10) akan saya launch itu," tukasnya.&nbsp; Pada saat yang sama, Purbaya telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) Graha Segara di Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Senin (13/10).&nbsp; Dalam sidak tersebut, bendahara negara ini memeriksa salah satu kontainer milik perusahaan asal Tiongkok yang berisi 560 bag vitamin untuk campuran pakan ternak dengan total berat 14 ton dan nilai barang mencapai Rp 1,24 miliar.&nbsp; Pengecekan ini langsung dilakukan Purbaya pada jalur hijau kepabeanan guna memastikan tak ada barang impor ilegal atau sengaja diselundupkan. "Saya cuma cek aja pengen tahu hijau itu hijau bener atau nggak. Jangan-jangan hijaunya di dalamnya merah," ujar Purbaya saat sidak.&nbsp; "Tapi nggak semuanya dicek. Jangan sampai jalur hijau jadi tempat orang nyelundupin barang yang nggak harusnya lewat jalur hijau," tambahnya.&nbsp;

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka layanan pengaduan bagi pengusaha terkait masalah pajak dan bea cukai.

Menkeu Purbaya Bakal Buka Layanan WA Khusus untuk Adukan Petugas Pajak dan Bea Cukai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/30/image-31-1582619221.png" alt="Ilustrasi rokok. (freepik)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi rokok. (freepik)</figcaption>
</figure> &nbsp; <a href="http://jawapos.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://jawapos.com&amp;source=gmail&amp;ust=1759280997886000&amp;usg=AOvVaw3TdLyVfLobF8x4MY-Iwhwx">JawaPos.com</a>-Belakangan kenaikan cukai pada rokok membuat konsumsi masyarakat mulai bergeser, hal ini diikuti dengan munculnya banyak produsen yang menawarkan alternatif berupa rokok ilegal dengan harga yang jauh lebih murah di pasaran. Kenaikan tarif cukai sebenarnya bertujuan agar rokok tidak mudah dijangkau, terutama untuk remaja. Namun, kenyataannya banyak perokok yang akhirnya beralih ke rokok ilegal karena harganya jauh lebih terjangkau. Mengutip informasi dari laman&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-jateng-diy-ungkap-modus-dan-merek-rokok-ilegal-yang-sering-digunakan-pelaku.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-jateng-diy-ungkap-modus-dan-merek-rokok-ilegal-yang-sering-digunakan-pelaku.html&amp;source=gmail&amp;ust=1759280997886000&amp;usg=AOvVaw02F4fI4Pe_rC8toogYSyKj">www.beacukai.go.id</a>&nbsp;beberapa merk-merk rokok ilegal yang beredar di pasaran seperti Luffman Merah, Luffman Silver, Luffman Light, Coffee Stick, Gudang Cengkeh, H Mind, Sakura, Laris Brow, L4 Bold, Sekar Madu SMD, Mildboro, YS Pro Mild, Mildbro Black Blast, Africa Ice Jack dan lain-lain sangat marak dijumpai di pasaran. Peredaran rokok ilegal dinilai merugikan dari segi ekonomi dan kesehatan. Dari sisi ekonomi, rokok ilegal berdampak pada kesejahteraan negara karena negara akan kehilangan penerimaan pajak dan cukai, yang seharusnya menjadi pemasukan untuk mendukung berbagai program kesejahteraan masyarakat. Selain itu, banyak pabrik rokok resmi yang terpaksa melakukan PHK pada karyawannya karena menurunnya produksi rokok, akibar pergeseran konsumsi masyarakat. Persaingan usaha juga menjadi tidak sehat, karena produsen resmi wajib membayar cukai dan pajak sedangkan produsen ilegal tidak. Sementara itu, dari segi kesehatan, rokok ilegal juga tidak melalui standar produksi dan pengawasan kualitas.&nbsp; Menurut informasi dari laman&nbsp;<a href="https://dinkominfo.demakkab.go.id/berita/detail/kenali-ciri-dan-bahaya-rokok-ilegal" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://dinkominfo.demakkab.go.id/berita/detail/kenali-ciri-dan-bahaya-rokok-ilegal&amp;source=gmail&amp;ust=1759280997886000&amp;usg=AOvVaw0Q3CSSQWVIKhphYb5v5odj">dinkominfo.demakkab.go.id</a>, komposisi rokok ilegal tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak melalui uji laboratorium sehingga beresiko lebih besar bagi kesehatan .&nbsp; Merangkum informasi dari laman&nbsp;<a href="https://www.beacukai.go.id/berita/kenali-lima-ciri-rokok-ilegal.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://www.beacukai.go.id/berita/kenali-lima-ciri-rokok-ilegal.html&amp;source=gmail&amp;ust=1759280997886000&amp;usg=AOvVaw0eO2qIRtPjMqSCiUTslJ-w">www.beacukai.go.id</a>&nbsp;berikut adalah ciri-ciri rokok ilegal yang terlihat secara kasat mata selain harganya yang murah.&nbsp; Mengetahui rokok ilegal sebenarnya tidak sulit. Anda hanya tinggal memeriksa kemasannya, dengan ciri-ciri sebagai berikut agar anda tidak tertipu saat membeli rokok. <ol> <li dir="ltr"> Rokok tanpa pita cukai (kemasan polos) </li> </ol> Rokok ilegal biasanya tidak dilengkapi dengan pitai cukai. Kemasannya terlihat polos terutama pada bagian membuka kemasan yang ditempeli pita. Sehingga, saat dibuka tidak akan terlihat kerusakan karena memang tidak ada pita cukai yang dilekatkan. Sementara rokok resmi dengan pita cukai, selalu ditempeli pita cukai dan pita tersebut akan robek saat kemasan dibuka. <ol start="2"> <li dir="ltr"> Rokok pita cukai palsu </li> </ol> Rokok pita cukai palsu adalah rokok yang terlihat terdapat pita cukai namun pita tersebut tidak dikeluarkan secara resmi oleh bea cukai. Banyak produsen rokok ilegal yang memalsukan pita cukai dengan mencetak sendiri, bahkan ada yang menggunakan kertas fotokopi sehingga kualitasnya tidak sesuai standar.&nbsp; <ol start="3"> <li dir="ltr"> Rokok pita cukai bekas pakai </li> </ol> Pada kasus ini, rokok ilegal dilengkapi pita cukai yang sebenarnya sudah pernah dipakai oleh produk lain. Ciri utamanya adalah pita cukai yang terlihat tidak baru,&nbsp; warna memudar, dan kondisinya sudah tidak bagus. Selain itu, sering terlihat robekan pada bagian ujung pita cukai. <ol start="4"> <li dir="ltr"> Rokok pita cukai salah </li> </ol> Rokok ini memang dilekati dengan pita cukai, namun peruntukannya tidak sesuai. Pita cukai memiliki desain unik dan setiap tahunnya dan selalu diperbarui. Pita cukai akan memuat informasi penting seperti jumlah batang rokok, jenis rokok, dan identitas perusahaan. Apabila informasi pada pita cukai tidak sesuai, atau desainnya tidak mengikuti setiap tahunnya, itu sesuatu yang menandakan anda menemukan rokok ilegal.&nbsp; <ol start="5"> <li dir="ltr"> Rokok pita cukai personalisasi </li> </ol> Desain pita cukai resmi memiliki susunan huruf dan angka tertentu. Biasanya sepuluh karakter, yang menunjukkan identitas pabrik. Produsen rokok ilegal sering meniru dengan membuat pita cukai sendiri, namun huruf dan angkanya tidak sesuai dengan format dari bea cukai. ***

Mengetahui rokok ilegal sebenarnya tidak sulit. Anda hanya tinggal memeriksa kemasannya, dengan ciri-ciri sebagai berikut

Mengenali Rokok Ilegal yang Marak di Pasaran, Cukup Periksa Kemasannya Saja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/14/IMG-20250113-WA0019-2729262706.jpg" alt="Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo ) Shinta Kamdani. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo ) Shinta Kamdani. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani meminta pemerintah untuk tidak buru-buru menerapkan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK). Dia menilai pemerintah masih perlu melakukan sosialisasi dan edukasi sebelum akhirnya benar-benar diterapkan. Shinta mengatakan, pemerintah harus memastikan kebijakan cukai MBDK bukan hanya memperhatikan unsur kesehatan, tetapi juga diharapkan dapat memperhatikan keberlanjutan industri dan tidak membebani pelaku usaha dan konsumen. "Kalau kami melihat ini perlu sosialisasi dan edukasi yang lebih jelas gitu lho untuk masyarakat yang akan mengonsumsi. Jadi saya rasa ini kita nggak bisa terlalu terburu-buru untuk menetapkan sebuah kebijakan karena perlu jelas pengetahuan yang lebih luas," kata Shinta saat ditemui di Hotel Raffles Jakarta, ditulis Selasa (14/1). Lebih lanjut dia mengatakan, sejauh ini pihaknya juga melakukan beberapa sosialisasi dan tes di lapangan mengenai cukai MBDK. Pihaknya juga secara intensif berkomunikasi dengan pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan untuk memberikan masukan regulasi kebijakan ini. &ldquo;Jadi nanti mungkin kami bisa sampaikan lebih jelas, kita terus intensif berkomunikasi dengan pemerintah untuk memberikan masukan terutama ke Kementerian Kesehatan,&rdquo; lanjut Shinta. Shinta juga mengungkapkan bahwa Apindo telah melakukan beberapa tes ke banyak produk minuman untuk mengecek kadar gula yang berpotensi terkena cukai oleh pemerintah. Sembari mengecek, pihaknya juga sambil mendengar masukan demi masukan soal cukai MBDK dari pelaku usaha. &ldquo;Saat ini kita sudah, ya tadi kita kumpulkan dengan isu-isu yang kelihatannya akan muncul, terutama kadar (gula). karena ini kan sesuatu hal yang masih baru ya, karena banyak produk Indonesia kan enggak bisa langsung mengganti kadar seperti itu kan, jadi perlu waktu. Nah ini kita sedang mendengarkan juga masukan-masukan dari mereka,&rdquo; ungkapnya. Lebih lanjut, Shinta mengatakan bahwa pelaku usaha akan terus melihat implementasi yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sambil memantau perkembangan, pihaknya pun berharap kebijakan itu tidak akan membuat rugi pelaku industri. &ldquo;Di sini kita mau melihat yang penting implementasinya bakal seperti apa, jangan kemudian malah menjadi sesuatu yang merugikan untuk industri. Jadi ini kita mesti perhatikan dulu,&rdquo; pungkasnya. Sebelumnya, Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan akan mulai memungut cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) pada semester II tahun 2025 mendatang. Kebijakan ini dilakukan pemerintah untuk pengendalian konsumsi gula tambahan di masyarakat. Namun sebelum diterapkan, pemerintah membutuhkan penyusunan Peraturan Pemerintah (PP), diikuti dengan peraturan pelaksanaan lainnya seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan aturan teknis dari Direktorat Jenderal. &nbsp;

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani meminta pemerintah untuk tidak buru-buru menerapkan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).

Apindo Minta Pemerintah Tak Buru-buru Terapkan Cukai Minuman Berpemanis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/10/cukai-minuman-2707809108.jpg" alt="Direktur Komunikasi dan Bimbingan pengguna jasa DJBC, Nirwala Dwi Heryanto, dalam media briefing di Kantornya, Jumat (10/1). (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Direktur Komunikasi dan Bimbingan pengguna jasa DJBC, Nirwala Dwi Heryanto, dalam media briefing di Kantornya, Jumat (10/1). (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan akan mulai memungut cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) pada semester II tahun 2025 mendatang. Kebijakan ini dilakukan pemerintah untuk pengendalian konsumsi gula tambahan di masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Itu direncanakan kalau sesuai jadwal semester II 2025," kata Direktur Komunikasi dan Bimbingan pengguna jasa DJBC, Nirwala Dwi Heryanto, dalam media briefing di Kantornya, Jumat (10/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), syarat agar suatu barang menjadi objek cukai baru adalah pencantumannya dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Perlu kita ingat di UU HPP syarat untuk menjadi barang kena cukai baru adalah dicantumkan dalam UU APBN, kan sudah tinggal nanti kita sampaikan ke komisi yang membidangi keuangan," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nirwala juga menegaskan penerapan kebijakan ini membutuhkan penyusunan Peraturan Pemerintah (PP), diikuti dengan peraturan pelaksanaan lainnya seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan aturan teknis dari Direktorat Jenderal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia pun mengatakan inti dari kebijakan ini adalah mengendalikan konsumsi gula tambahan, bukan konsumsi utama seperti gula dari makanan pokok, contohnya nasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau konsumsi utama kalau nasi itu gulanya tinggi. Penekannya disini mengurangi konsumsi gula tambahan," tegas Nirwala.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, dia membeberkan prinsip utamanya adalah menetapkan ambang batas (threshold) konsumsi gula tambahan, yang akan dirumuskan lebih lanjut dalam PP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di mana, barang yang berada di bawah ambang batas akan dikecualikan dari cukai, sedangkan yang melebihi batas tersebut akan dikenakan cukai. "Di bawah itu nggak kena, di atas itu baru kena (cukai)," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, dia menjelaskan batasan barang kena cukai pada MBDK harus jelas, termasuk jenis barang yang dibebaskan, barang yang tidak dikenakan pungutan, dan mekanisme pengawasannya, yang semuanya akan diatur sesuai dengan ketentuan ekonomi terkait barang kena cukai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tentunya jelas batasan barang kena cukai itu, MBDK itu batasannya harus jelas, apa yang dibebaskan, apa yang tidak dipungut, bagaimana pengawasannya, itu ketentuan ekonomi barang kena cukai tadi," ujar Nirwala.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Tarif Cukai dan Harga Dasar, Akbar Harfianto menjelaskan bahwa meski pengenaan cukai MBDK dijadwalkan pada Semester II-2025. Meski begitu, pihaknya akan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat sebelum akhirnya kebijakan itu diterapkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun kini, ia menyebut pemerintah sedang menyiapkan aturan pelaksanaannya, baik dalam Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Menteri Keuangan (PMK).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sambil menunggu tadi, apakah memang dari kondisi daya beli masyarakat ini sudah cukup bisa atau mampu untuk ada penambahan beban," pungkas Akbar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

"Perlu kita ingat di UU HPP syarat untuk menjadi barang kena cukai baru adalah dicantumkan dalam UU APBN," jelasnya.

Siap-siap, Bea Cukai Bakal Kenakan Cukai Minuman Berpemanis Mulai Semester II Tahun 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/PSX_20201203_100750.jpg" alt="KAMPANYE CUKAI ROKOK: Mural lebih artistik dari sekadar aksi vandalisme karena mengandung pesan tertentu" width="100%">
<figcaption>KAMPANYE CUKAI ROKOK: Mural lebih artistik dari sekadar aksi vandalisme karena mengandung pesan tertentu</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Hasil kajian Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Brawijaya (PPKE FEB UB) menyebutkan, kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau tidak efektif dalam menjaga keseimbangan kebijakan industri hasil tembakau (IHT). Pasalnya, ada pola pergeseran pada konsumen rokok untuk mengonsumsi rokok yang lebih murah ketika harga rokok meningkat. Hasil kajian tersebut telah mematahkan argumentasi bahwa kenaikan tarif cukai sebagai instrumen untuk mendorong seseorang berhenti merokok. Tak pelak, hal itu menjadi viral di Twitter (X) karena menjadi pusat perhatian, netizen pun mengungkapkan reaksi yang beragam. Bahkan, antusiasme netizen dalam menanggapi hasil kajian PPKE &ndash; FEB UB melalui tagar #CukaiRokok berhasil menduduki trending no. 1 dalam platform twitter (X). Isu kenaikan tarif cukai rokok berhasil menjadi sorotan publik, terbukti dari ramainya diskusi di media sosial dengan menggunakan tagar #CukaiRokok. Dalam periode 24 jam terakhir, 24 hingga 25 Desember, terdapat 4.220 unggahan yang melibatkan 2.106 pengguna, menciptakan potensi jangkauan lebih dari 5 juta impresi. Netizen mengungkapkan pendapat mereka melalui tagar yang viral tersebut hingga menghasilkan diskusi yang menarik. Para pengguna platform tersebut saling berinteraksi untuk berbagi pendapat dan pandangan mereka. Menariknya, tak sedikit netizen yang menyambut baik hasil temuan tersebut. Peneliti senior PPKE-FEB UB Joko Budi Santoso mengaku bersyukur viralnya tagar di X. &rdquo;Kajian yang telah dilakukan tim peneliti PPKE lagi-lagi dapat memberikan insight serta dampak yang luas dalam menambah pandangan masyarakat terkait dampak kenaikan tarif cukai yang terjadi selama ini,&rdquo; kata Joko Budi Santoso. Joko Budi Santoso mengatakan, kenaikan tarif cukai rokok menunjukkan adanya efek substitusi. Konsumen yang sensitif terhadap harga cenderung beralih dari rokok golongan 1 (rokok mahal) ke rokok golongan 2 dan 3 yang lebih murah dengan cukai lebih rendah. Fenomena ini terlihat jelas ketika tarif cukai naik, harga rokok golongan 1 meningkat tajam, tetapi konsumsi total rokok tetap stabil pada 32,5 persen hingga tarif cukai mencapai 25 persen. &rdquo;Bahwa kebijakan kenaikan tarif cukai tidak efektif dalam menurunkan konsumsi rokok secara keseluruhan, karena hanya terjadi pergeseran konsumsi dari produk mahal ke produk yang lebih murah,&rdquo; tegas Joko Budi Santoso. Hasil kajian PPKE-FEB UB menyatakan bahwa kebijakan kenaikan tarif cukai, baik dengan atau tanpa diikuti kenaikan harga rokok, tidak efektif dalam mengurangi konsumsi rokok secara signifikan. Efek substitusi menjadi penghambat utama, dimana konsumen beralih ke produk yang lebih murah, sementara peredaran rokok ilegal meningkat. Selain itu, produksi rokok legal menurun, jumlah pabrik berkurang, dan basis penerimaan negara menyusut. Untuk mencapai tujuan pengendalian konsumsi dan optimalisasi penerimaan negara, diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif. Seperti penguatan pengawasan terhadap rokok ilegal, strategi harga yang seimbang antar golongan, serta edukasi kesehatan untuk menekan permintaan rokok secara bertahap. &rdquo;Dengan pendekatan ini, kebijakan fiskal dapat lebih efektif dalam mengendalikan konsumsi rokok sekaligus meminimalkan dampak negatif terhadap industri dan pendapatan negara,&rdquo; kata Joko Budi. Menurut Joko Budi, kebijakan yang mendukung keberlanjutan industri rokok kecil, penanggulangan rokok ilegal, serta pendekatan berbasis data untuk pengendalian konsumsi menjadi sangat penting untuk keberlanjutan sektor industri hasil tembakau dan keseimbangan ekonomi nasional. Sehingga, hal ini memerlukan evaluasi terus-menerus dan integrasi lintas sektor untuk memastikan kebijakan yang lebih efektif dan inklusif. Adanya perhatian luas yang diterima di Twitter (X) terhadap hasil penelitian, PPKE FEB UB berharap kajian ini dapat menjadi landasan penting bagi multi stakeholders untuk merumuskan kebijakan yang lebih bijaksana, terutama dalam menyeimbangkan antara pengendalian konsumsi tembakau, pemberantasan rokok ilegal, dan keberlanjutan industri hasil tembakau (IHT). &rdquo;Respons positif dari masyarakat menunjukkan tingginya kepedulian publik terhadap isu ini, sekaligus menjadi momentum untuk mendorong kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku industri dalam menciptakan kebijakan cukai yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berdampak luas bagi perekonomian serta kesehatan masyarakat,&rdquo; tandas Joko Budi Santoso.

Hasil kajian PPKE FEB UB sebut kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau tak efektif jaga keseimbangan kebijakan industri hasil tembakau

Viral di Twitter, Kenaikan Cukai Rokok Tak Surutkan Konsumen Malah Banjir Rokok Ilegal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pemerintah-pastikan-tarif-cukai-rokok-tak-naik-tahun-depan_m_.jpg" alt="Ilustrasi pencetakan pita cukai tembakau" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pencetakan pita cukai tembakau</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menyatakan, cukai menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya pengendalian konsumsi, khususnya tembakau.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, sampai saat ini pemerintah masih memandang bahwa tujuan cukai adalah spirit income bukan untuk pengendalian, selain ini belum ada sinergitas kebijakan cukai dengan kebijakan pengendalian tembakau.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Tidak dapat dipungkiri bahwa isu pengendalian tembakau sangatlah komplek, sehingga perlu adanya sinergitas," kata Tulus Abadi dalam konferensi pers bertajuk 'Mendorong Kebijakan Kenaikan Cukai Rokok demi Perlindungan Kesehatan Masyarakat Indonesia' di Jakarta, Jumat (20/9) kemarin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/015111897/venue-pertandingan-kualifikasi-piala-asia-u-20-pindah-dari-sugbk-ke-stadion-madya-senayan-penjualan-tiket-sudah-dibuka">Venue Pertandingan Kualifikasi Piala Asia U-20 Pindah dari SUGBK ke Stadion Madya Senayan, Penjualan Tiket Sudah Dibuka</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, Ketua Komisi Nasional Anak, Hery Chariansyah menambahkan, perlu adanya logika hukum dalam menyikapi upaya pengendalian tembakau, kebijakan-kebijakan yang sudah ada belum maksimal dalam menekan prevalensi perokok, khususnya perokok anak. Hal ini dapat dilihat dari tahun ke tahun prevalensi perokok terus mengalami peningkatan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Cukai harusnya mampu menjadi instrumen kontrol untuk menekan prevalensi perokok. Sehingga yang perlu kita dorong dari aspek hukum yakni mendorong pemerintah untuk tegas dalam pelaksannaan kebijakan dan penetaapan cukai sehingga cukai dapat berjalan sebagaimana fungsinya,&rdquo; jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Senada juga disampaikan, Koordinator Koalisi Nasional Masyarakat Sipil Pengendalian Tembakau, Ifdhal Kasim menyatakan, kebijakan kenaikan cukai rokok erat kaitannya dengan hak asasi manusia, khususnya hak atas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015111895/7-tanda-kehidupan-lajangmu-membahagiakan-bebas-dari-rasa-sepi-dan-tetap-seru-saat-lakukan-aktivitas-sendiri-simak">7 Tanda Kehidupan Lajangmu Membahagiakan, Bebas dari Rasa Sepi, dan Tetap Seru Saat Lakukan Aktivitas Sendiri, Simak!</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan Ketua Komnas HAM RI itu menyebut, kenaikan pajak rokok juga akan berdampak sosial ekonomi yang berhubungan dengan HAM, yaitu mengurangi kemiskinan serta akan tercapai keadilan sosial.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Maka menaikkan pajak rokok sejalan dengan upaya pemerintah dalam membangun masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera. Ini adalah bagian dari pemenuhan hak asasi manusia yang harus dijamin oleh negara," pungkasnya.</div>

Tulus Abadi mengatakan, cukai menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya pengendalian konsumsi, khususnya tembakau.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#cukai

Berita Terkini