<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/10/IMG-20251110-WA0001-355797433.jpg" alt="Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyampaikan permintaan maaf sekaligus memberikan klarifikasi mengenai pernyataannya terkait program makan bergizi gratis (MBG) yang sempat viral di media sosial. Cucun disebut mengatakan bahwa program MBG tidak memerlukan ahli gizi. Cucun menjelaskan, pernyataan tersebut bukan merupakan pendapat pribadinya, melainkan merupakan usulan yang muncul dalam sebuah forum diskusi mengenai MBG. Forum itu melibatkan sejumlah pihak, termasuk Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi). Menurut Cucun, forum tersebut digelar oleh para mitra MBG untuk menindaklanjuti hasil rapat kerja dengan Komisi IX DPR beberapa waktu lalu.&nbsp; &ldquo;Nah teman-teman ahli gizi menyampaikan usulan, ada kalimatnya jangan pakai embel-embel ahli gizi kalau memang mau diganti,&rdquo; kata Cucun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/11). Ia menambahkan, usulan tersebut rencananya akan dibahas lebih lanjut dalam pertemuan antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan Persagi. Namun, sebelum pembahasan itu selesai, ia sudah menerima masukan terkait usulan bahwa program MBG tidak perlu ahli gizi. Cucun menegaskan, dirinya tidak memiliki niat untuk menghapus peran ahli gizi dalam pelaksanaan MBG. Karena itu, ia telah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.&nbsp; &ldquo;Saya sudah sampaikan (permintaan maaf) di media sosial saya. Bahkan semalam kita diskusi sama ketum Persagi,&rdquo; tegasnya. Ia juga menyebut banyak pemikiran konstruktif dari Persagi yang sedang didalami bersama.&nbsp; &ldquo;Bahkan pemikiran-pemikiran beliau luar biasa tadi dibahas di sini. Tadi juga di awal sudah kita sampaikan,&rdquo; pungkasnya. Sebelumnya, video pernyataan Cucun yang menyebut MBG tidak membutuhkan ahli gizi viral di platform TikTok. Dalam video tersebut, ia tampak menegur seorang penanya dalam forum.&nbsp; &ldquo;Saya enggak suka anak-anak muda arogan kayak gini, mentang-mentang kalian semua dibutuhkan negara kalian bicara undang-undang. Yang membuat kebijakan itu saya,&rdquo; ujar Cucun dalam rekaman itu, sebagaimana diunggah akun TikTok @hudadv.

Cucun Syamsurijal meminta maaf atas pernyataannya mengenai program MBG yang tidak memerlukan ahli gizi, berikut klarifikasinya.

Viral Wakil Ketua DPR Cucun Syamsurijal Sebut MBG Tak Butuh Ahli Gizi, Begini Klarifikasinya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/23/JKT_Wakil-Ketua-DPR-Cucun-TInjau-UMKM-Fest-_Salman-Toyibi_06-2955231191.jpg" alt="Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurizal." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurizal.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal memastikan, pihaknya akan segera membahas Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Hal itu sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto dalam perayaan pada Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 di Lapangan Monas, Jakarta, pada Kamis (1/5). "Pemerintah dan DPR akan segera merampungkan pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang sudah dinanti selama 20 tahun," kata Cucun kepada wartawan, Kamis (1/5). Cucun juga menyambut baik harapan Prabowo untuk menghapus sistem kerja outsourcing. Menurutnya, itu sejalan dengan upaya DPR, mengingat RUU Ketenagakerjaan sudah masuk dalam agenda prioritas legislasi nasional (Prolegnas) sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait klaster ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja. "Revisi UU Ketenagakerjaan sudah masuk agenda prioritas karena tindak lanjut dari putusan MK kluster ketenagakerjaan," ujar Cucun. Ia mengamini, negara memiliki tanggungjawab untuk hadir secara aktif dalam menciptakan relasi kerja yang adil dan berkeadilan sesuai amanat konstitusi. Ia pun menjamin, DPR bersama Pemerintah dan stakeholder terkait akan memperjuangkan hak-hak buruh dalam setiap kebijakan dan regulasi ke depan. &ldquo;Baik dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, DPR terus memperjuangkan hak-hak buruh maupun pekerja. Ini menjadi komitmen DPR untuk memastikan teman-teman buruh mendapatkan kesejahteraan,&rdquo; ucap Cucun. Lebih lanjut, Cucun pun menekankan pentingnya negara memastikan semua pekerja mendapat perlindungan dan terpenuhi hak-haknya. Termasuk bagi pekerja di sektor informal yang jumlahnya mencapai hampir 58 persen dari total pekerja di Indonesia. &ldquo;Kesejahteraan pekerja bukan hanya milik buruh pabrik atau pekerja kantoran, tapi juga milik para pengemudi ojek online atau tukang ojek, pedagang kaki lima, asisten rumah tangga, buruh tani, kuli bangunan, penarik becak, seniman, pekerja lepas/freelancer, dan seluruh rakyat Indonesia yang menggantungkan hidup dari kerja keras mereka sehari-hari,&rdquo; papar Cucun. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta DPR RI untuk segera membahas Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Prabowo memerintahkan agar RUU PPRT dapat diselesaikan dalam kurun waktu tidak lebih dari tiga bulan. Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menyampaikan pidato dalam acara Hari Buruh Internasional atau May Day di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5). "Saudara-saudara sekalian, juga kita akan segera meloloskan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga," ujar Prabowo saat menyampaikan pidato dihadapan ribuan elemen buruh. Berdasarkan keterangan dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, lanjut Prabowo, pembahasan RUU PPRT akan dimulai pada pekan depan. Ia berharap, RUU PPRT dapat disahkan DPR RI kurang dari tiga bulan. "Wakil Ketua DPR yang hadir, Pak Dasco melapor ke saya, minggu depan RUU ini akan mulai segera dibahas, mudah-mudahan tidak lebih dari tiga bulan UU ini akan selesai kita bereskan," pungkasnya.

DPR RI akan segera membahas RUU PPRT sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, demi perlindungan hak pekerja.

Pimpinan DPR Pastikan Segera Bahas RUU PPRT Sebagaimana Arahan Presiden Prabowo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/20/pkb-3424799698.jpg" alt="Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Sjamsurijal. (Foto: Ridwan)." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Sjamsurijal. (Foto: Ridwan).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti aksi brutal Warga Negara Asing (WNA) asal Amerika Serikat (AS) berinisial MM yang mengamuk dan merusak fasilitas Klinik Nusa Medika di Pecatu, Bali. Menurutnya, aksi brutal WNA itu merupakan alarm keras yang tidak bisa lagi diabaikan, terkait pengawasan terhadap warga asing. "Aksi brutal WNA di Bali membuktikan bahwa pengawasan terhadap warga asing masih lemah. Lembaga terkait harus tegas menyikapi persoalan ini," kata Cucun kepada wartawan, Selasa, (15/4). Akibat aksi brutalnya itu, MM dideportasi oleh Kantor Imigrasi Denpasar ke negara asalnya, pada Senin (14/4) kemarin.&nbsp;Meski hasil tes urine menunjukkan MM positif mengonsumsi narkotika jenis THC dan kokain, polisi tidak menahannya karena tidak ditemukan barang bukti. Ia menyayangkan tindakan aparat yang tidak menahan pria bule tersebut dengan alasan tak menemukan bukti. "Mengapa seorang WNA yang positif narkoba jenis THC dan kokain bisa dibebaskan?&rdquo; ucap anggota Komisi III DPR itu. Cucun menekankan pentingnya pengawasan terhadap warga asing di setiap wilayah yang ada di Indonesia. Menurutnya, sudah seharusnya Indonesia memiliki sistem yang ketat untuk menyaring dan memantau setiap orang asing yang masuk. &ldquo;Terlebih di daerah pariwisata seperti Bali yang rawan menjadi tempat persembunyian atau pelarian bagi pelaku penyalahgunaan narkotika,&rdquo; tegas Cucun. Lebih lanjut, politikus PKB itu menekankan pengrusakan fasilitas umum oleh bule MM sampai membuat pasien di Rumah sakit ketakutan. Cucun berharap pihak berkepentingan dapat bertindak tegas untuk kasus-kasus WNA yang melakukan pelanggaran seperti itu. "Arogansinya jangan ditolerir. Jangan sampai pintu marwah NKRI diinjak-injak orang asing, mereka masuk ke Indonesia harus taat aturan yang berlaku di Indonesia," pungkasnya.

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad menyoroti lemahnya pengawasan terhadap warga negara asing setelah insiden di Bali.

Viral WN Amerika Lakukan Aksi Brutal di Bali, DPR Sayangkan Tak Ditindak Tegas Meski Terbukti Konsumsi Narkoba

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/06/1000472987-2150727692.jpg" alt="Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengunjungi lokasi bencana di Kabupaten Sukabumi pada Jumat (6/12). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengunjungi lokasi bencana di Kabupaten Sukabumi pada Jumat (6/12). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengunjungi lokasi bencana di Kabupaten Sukabumi pada Jumat (6/12). Cucun memastikan, penanganan pasca bencana oleh pemerintah dan stakeholder terkait dilakukan secara cepat dan optimal. &rdquo;Tugas kami bagaimana pengawasannya bisa berjalan sesuai dengan tugas fungsi masing-masing,&rdquo; kata Cucun di Desa Mekarsari, Sukabumi, Jumat (6/12). Cucun sempat berkeliling melihat kondisi jalan yang terputus karena tertutup longsoran tanah. Cucun pun meminta alat berat seperti ekskavator diturunkan di sejumlah titik jalan yang terdampak bencana alam di Sukabumi. &rdquo;Jadi kita pastikan penanganan cepat seperti bantuan ekskavator atau alat berat turun di setiap titik-titik yang menutupi jalan agar akses jalan yang tertutup bisa segera kembali dibuka,&rdquo; ucap Cucun. Cucun juga mengingatkan agar jangan sampai stok bahan bakar minyak (BBM) kosong, karena dapat mengakibatkan transportasi bantuan dan logistik terhambat. Berdasar laporan, sudah lima hari SPBU di Sukabumi kehabisan pasokan. &rdquo;Tadi BBM untuk transportasi penanganan sampai nggak ada. Kalau kayak gini kan bantuan susah masuk. Terhambatnya BBM juga buat orang mau melakukan koordinasi terkendala. Bahkan tadi infonya koordinasi dari BPBD tidak bisa sampai ke BNPB karena masalah sinyal,&rdquo; jelas Cucun. Karena itu, Cucun memastikan akan berkoordinasi lebih lanjut kepada pihak terkait, demi memudahkan bantuan ke lokasi-lokasi bencana bisa segera tersalurkan, termasuk koneksi jaringan di sekitar area bencana agar dapat diperbaiki segera. Total ada 72 KK dengan rincian 260 jiwa yang mengungsi imbas kejadian pergeseran tanah di Desa Mekarsari. &rdquo;Alhamdulillah pas ke sini BNPB sudah ready melakukan tanggap darurat, Kemensos juga sudah hadir. Dan semua di-support oleh bapak-bapak dari TNI, Polri juga sudah hadir di lokasi,&rdquo; ucap Cucun Ahmad Syamsurijal, legislator dari Dapil Jawa Barat II tersebut. Menurut Cucun, para pengungsi di Desa Mekarsari masih kaget akibat adanya pergeseran tanah di permukiman mereka. Dia menekankan, pentingnya pemerintah untuk memberikan layanan trauma healing ke pengungsi. &rdquo;Sampai saat ini mereka masih agak sedikit kaget, ada juga kekhawatiran-kekhawatiran. Nah ini yang harus terus dilakukan trauma healing oleh teman-teman juga di sini,&rdquo; ujar Cucun. Lebih lanjut, Cucun menyatakan, telah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menyediakan fasilitas trauma healing bagi warga terdampak bencana. &rdquo;Termasuk juga ada bantuan dari teman-teman penggiat, relawan, para aktivis. Ada juga teman-teman saya di Sukabumi. Kita akan berjalan bersamaan membantu masyarakat di sini, khususnya anak-anak. Karena penting sekali bantuan tanggap darurat,&rdquo; tandas Cucun Ahmad Syamsurijal.

DPR RI minta penanganan pasca bencana oleh pemerintah dan stakeholder terkait dilakukan secara cepat dan optimal termasuk trauma healing

Kunjungi Wilayah Terdampak Bencana Sukabumi, DPR Fasilitasi Trauma Healing Korban

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/01/Cucun-PKB-2924935440.jpeg" alt="Ketua DPW PKB Kalsel, Cucun Ahmad Syamsurijal dalam sambutannya mengatakan terima kasihnya kepada seluruh masyarakat Kalsel yang telah mendukung dan memilih PKB pada Pemilu 2024 lalu." width="100%">
<figcaption>Ketua DPW PKB Kalsel, Cucun Ahmad Syamsurijal dalam sambutannya mengatakan terima kasihnya kepada seluruh masyarakat Kalsel yang telah mendukung dan memilih PKB pada Pemilu 2024 lalu.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar halalbihalal bersama DPC PKB se-Kalsel, bertempat di Hotel Harper, Selasa (30/4). Ketua DPW PKB Kalsel, Cucun Ahmad Syamsurijal dalam sambutannya mengatakan terima kasihnya kepada seluruh masyarakat Kalsel yang telah mendukung dan memilih PKB pada Pemilu 2024 lalu. &ldquo;Alhamdulillah yang awalnya PKB diprediksi akan anjlok hasil perolehan kursinya ternyata alhamdulillah di DPRD provinsi hampir saja meraih 7 kursi, akhirnya dapat 6, itu merupakan prestasi yang luar biasa, kemudian juga DPRD kabupaten/kota itu dari 41 menjadi 44 itu juga prestasi yang sangat luar biasa,&rdquo; ucapnya. Ia juga mengatakan, kepada caleg yang terpilih nanti ada sekolah legislator perubahan yang akan segera dilaksanakan. &ldquo;Bagaimana nanti mereka akan menguasai tentang tupoksinya sebagai legislator, membuat legislasi, budgeting dan controlling,&rdquo; jelasnya. Adapun menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada November mendatang, ia juga menyatakan bahwa PKB terbuka untuk siapapun yang mau menjadi pemimpin daerah. &ldquo;Kita tidak menutup hanya kader internal PKB saja, kita juga membuka untuk siapa pun baik dari kader PKB sendiri atau dari partai lain yang mau mendaftar di PKB, silahkan datang ke kantor PKB, jangan 1 atau 2 pasang, ayo daftar putra-putra terbaik banua,&rdquo; pungkasnya.

Bagi para caleg yang terpilih nanti ada sekolah legislator perubahan yang akan segera dilaksanakan. Hal ini penting untuk partai dan rakyat

DPW PKB Kalsel Gelar Halal Bi Halal dan Konsolidasi Persiapan Pilkada Serentak 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/pkb-gelar-akpolbang-untuk-bekal-calon-kepala-daerah_m_179271.jpeg" alt="Ilustrasi: PKB" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: PKB</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pada 2023, anggota Fraksi PKB DPR RI kembali menunjukkan komitmen untuk melayani rakyat Indonesia. Mereka bekerja keras untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik. Dalam ranah ekonomi dan keuangan, Ketua Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal, Fraksi PKB terlibat aktif dalam mengawal berbagai aspek yang memengaruhi perekonomian Indonesia. Tidak hanya mengamati pertumbuhan ekonomi sebagai indikator keseluruhan kondisi, tetapi juga turut mengawal masalah-masalah yang bersinggungan dengan kebijakan harga bahan baku, seperti tempe, sebagai produk khas Indonesia. &rdquo;Fraksi PKB juga menyoroti urgensi penguatan hukum dalam industri perkoperasian yang masih memiliki celah hukum yang rawan dimanfaatkan oleh oknum,&rdquo; ujar Cucun Ahmad Syamsurijal. Fokus Fraksi PKB, lanjut dia, juga terhadap inklusi keuangan, dengan perhatian khusus pada kelompok yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan, edukasi tentang perbankan, dan kemudahan akses keuangan untuk semua lapisan masyarakat. &rdquo;Fraksi PKB mengajukan perlunya perubahan dan penguatan melalui RUU Koperasi baru, karena adanya kelemahan pengawasan yang terdapat dalam UU Koperasi No 25 Tahun 1992,&rdquo; terang Cucun Ahmad Syamsurijal. Perhatian Fraksi PKB terhadap UMKM menurut dia, tecermin dalam dorongan untuk terus melakukan digitalisasi demi meningkatkan daya saing produk lokal. Tidak hanya menekankan aspek ekonomi, tetapi juga melakukan pendekatan terhadap regulasi melalui optimalisasi penerapan UU PPSK dan UU HPP. Terkait dengan infrastruktur, menurut Cucun, Fraksi PKB memfokuskan perhatian pada beberapa aspek kunci yang memengaruhi kehidupan masyarakat secara langsung. Salah satunya mendorong program revitalisasi pasar rakyat. &rdquo;Langkah ini diharapkan tidak hanya memperbaiki infrastruktur fisik tetapi juga meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat,&rdquo; ujar Cucun Ahmad Syamsurijal. Aspek lain yang tak kalah penting bagi Fraksi PKB, kata dia, adalah ketahanan pangan. Ketahanan pangan dapat ditingkatkan, mencegah kenaikan tiba-tiba harga kebutuhan pokok, dan memberikan jaminan ketersediaan pangan untuk masyarakat. Dalam pembangunan infrastruktur, menurut Cucun Ahmad Syamsurijal, Fraksi PKB konsisten mengawasi dan mendorong peningkatan aspek infrastruktur yang berdampak langsung pada kehidupan warga negara. &rdquo;Dalam menjalankan tugas, FPKB DPR RI telah menunjukkan komitmen meningkatkan kesejahteraan rakyat serta melindungi hak-hak masyarakat. Salah satu fokus utama kami adalah memperjuangkan peningkatan anggaran untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan,&rdquo; ucap Cucun Ahmad Syamsurijal. Fraksi PKB mendorong pemerintah meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan di daerah-daerah terpencil, memungkinkan akses masyarakat ke pusat ekonomi dan layanan publik. Tak hanya itu, FPKB DPR RI juga menekankan pentingnya peningkatan anggaran untuk sektor pendidikan. &rdquo;Ini bertujuan mengangkat kualitas pendidikan di Indonesia, menyiapkan generasi muda yang lebih unggul di masa depan,&rdquo; ucap Cucun Ahmad Syamsurijal. Sedangkan anggaran untuk sektor kesehatan, menurut Cucun, bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan. &rdquo;Selain upaya meningkatkan kesejahteraan umum, FPKB DPR RI juga vokal dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat marginal, termasuk masyarakat adat, buruh, dan petani,&rdquo; papar Cucun Ahmad Syamsurijal. Cucun mengatakan, Fraksi PKB DPR RI juga berperan aktif dalam memperkuat fondasi hukum dan demokrasi di Indonesia, menjadikan transparansi serta akuntabilitas sebagai pilar utama dalam upaya penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan. Menurut Fraksi PKB, penting adanya kebebasan berekspresi, terutama terkait isu-isu sensitif yang masih memengaruhi masyarakat, seperti kekerasan terhadap perempuan. &rdquo;FPKB DPR RI menegaskan pentingnya memperkuat lembaga-lembaga demokrasi seperti KPK dan Ombudsman RI. Langkah ini sebagai upaya pencegahan korupsi serta penyalahgunaan wewenang, yang menjadi tantangan nyata dalam mengokohkan fondasi demokrasi,&rdquo; ucap Cucun Ahmad Syamsurijal.

Fraksi PKB DPR RI menunjukkan komitmen melayani rakyat, bekerja keras memperjuangkan aspirasi rakyat, di bidang ekonomi, sosial, politik

Fraksi PKB DPR RI Perjuangkan Aspirasi Rakyat di Semua Aspek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/fraksi-pkb-undang-undang-mana-yang-akan-melegalkan-lgbt_m_183029.jpeg" alt="Ketua Fraksi PKB Cucun A Syamsulrijal" width="100%">
<figcaption>Ketua Fraksi PKB Cucun A Syamsulrijal</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Langkah cepat polisi menetapkan Yulio Kristian dan Loura Francilia sebagai tersangka penyiksa asisten rumah tangga (ART) mereka Rohimah diapresiasi banyak kalangan. Komisi III DPR RI pun bakal mengawal proses hukum kasus tersebut hingga tuntas.  "Perlakuan pasangan suami-istri yang menyiksa ART mereka sungguh mengusik rasa kemanusiaan. Betapa di jaman moderen seperti ini mereka memperlakukan asisten rumah tangga secara biadab. Padahal mereka dilihat dari umur harusnya merupakan orang dengan pendidikan layak," ujar Anggota Komisi III DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, di Jakarta, Selasa (1/11).  Cucun menegaskan, akan mengawal kasus penyiksaan ART secara ketat. Menurutnya aparat penegak hukum baiknya menerapkan ancaman hukuman maksimum kepada para tersangka, agar menimbulkan efek jera.  "Kasus penyiksaan kepada ART ini tidak boleh lagi terulang. Apalagi melihat kondisi korban sungguh memprihatinkan. Muka lebam hingga ada luka tusukan," katanya.  Cucun juga menuturkan, kasus penyiksaan ART di Kabupaten Bandung Barat tersebut merupakan bentuk perbudakan modern. Betapa tidak, Rohimah ternyata tidak hanya sekadar disiksa dengan dipukul dan ditendang oleh kedua tersangka, tetapi juga dirampas kemerdekaannya.  "Kasus ini mengingatkan kepada kita semua bahwa ada praktik-praktik tidak manusiawi yang dilakukan orang-orang tertentu kepada asisten rumah tangga mereka," ujar legislator asal Jawa Barat II itu.  Ketua Fraksi PKB DPR ini pun akan mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Menurutnya kasus penyiksaan ART di Bandung Barat tersebut menunjukkan urgensi RUU PPRT yang memberikan ketegasan lebih kuat terhadap perlindungan asisten rumah tangga dari potensi penyiksaan oleh induk semang mereka.  "Kami akan mendorong anggota Fraksi PKB agar all out memperjuangan pengesahan RUU PPRT. Dengan demikian ada upaya lebih dalam melindungi secara hukum para pekerja rumah tangga di Indonesia," katanya.  Sebelumnya diberitakan, warga Perumahan Bukit Permata mendobrak paksa sebuah rumah di Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, Sabtu (29/10/2022). Rumah itu diduga menjadi lokasi penyekapan seorang asisten rumah tangga (ART) perempuan asal Limbangan, Kabupaten Garut.  Warga didampingi personel TNI dan Polri mencongkel daun pintu rumah yang dikunci menggunakan linggis. Setelah itu, warga mengevakuasi seorang ART perempuan yang menderita sejumlah luka di tubuhnya.Z

Komisi III DPR Kawal Ketat Proses Hukum Penyiksa ART Bandung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Cucun-PKB.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Situasi pendemi Covid-19 melahirkan berbagai krisis yang membutuhkan flexibilitas pengelolaan keuangan negara. Untuk mengatisipasi situasi yang sama di masa depan, Fraksi PKB mendorong penerapan automatic stabilizer dalam penyusunan kebijakan fiskal tahun 2023.  “Fraksi PKB mendesak pemerintah tetap menyediakan fiscal buffer yang memadai dan meningkatkan fleksibilitas pengelolaan fiskal dengan penerapan automatic stabilizer yang bisa diimplementasikan secara cepat dan akuntabel dalam perumusan kebijakan fiskal 2023. Langkah ini untuk memastikan kita tidak kebingungan jika sewaktu-waktu terjadi situasi darurat baik akibat pandemi atau faktor lain,” ujar Ketua Fraksi PKB DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, di sela Rapat Paripurna DPR dengan Agenda Pandangan Fraksi Tentang Penyampaian Pemerintah Terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2023, di Kompleks Parlemen, Selasa (24/5).  Cucun menjelaskan situasi pandemi Covid-19 dalam dua tahun terakhir memberikan pelajaran besar bagi bangsa dalam pengelolaan keuangan negara. Berbagai dampak distortif pandemi membutuhkan ketahanan anggaran untuk mengantisipasinya.  Kedepan, lanjutnya, situasi serupa harus diantisipasi mengingat saat ini muncul banyak wabah di berbagai belahan dunia seperti munculnya hepatitis misterius maupun cacar monyet.  “Penerapan automatic stabilizer akan membuat pengelolaan fiskal kita lebih fleksibel sehingga anggaran negara bisa dengan cepat dialokasikan untuk meminimalkan dampak distortif dari situasi pandemi,” katanya.  Dalam kebijakan fiskal 2023, lanjut Cucun, Pemerintah harus mampu meningkatkan pendapatan negara melalui implementasi reformasi perpajakan tahun 2023 dengan didukung pelaksanaan UU No.7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Dengan langkah tersebut maka akan mendorong kebijakan penerimaan perpajakan berjalan efektif sehingga terjadi penguatan konsolidasi fiskal.  “Pemerintah harus bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui strategi mendorong kepatuhan sukarela, memperkuat sistem pengawasan pemungutan perpajakan, dan memberikan kepastian hukum perpajakan,” katanya.  Semnatara itu, terkait belanja pembayaran bunga utang, kata Cucun FPKB meminta pemerintah agar dapat menekan pertumbuhan pembiayaan utang negara. Salah satunya dengan meningkatkan efisiensi dan pengendalian tingkat risiko melalui pemilihan komposisi utang ke depan yang lebih baik.  “Efisiensi pembayaran bunga utang ini lebih baik dilakukan melalui pemenuhan pembiayaan utang dari dalam negeri yang juga ditujukan untuk pengembangan dan pendalaman pasar keuangan domestik dengan penguatan ekosistem pasar keuangan,” katanya.  Legislator asal Jawa Barat ini menegaskan FPKB juga mendesak pemerintah agar memenuhi mandatory spending anggaran pendidikan minimal sebesar 20 persen dari APBN. Salah satunya dengan meningkatkan kualitas pendidikan pesantren yang diatur dalam UU 18/2019 tentang Pesantren.  “Pesantren wajib diakui sebagai bagian dari penyelenggaran pendidikan nasional, sehingga harus mendapat porsi anggaran yang jelas dari belanja Pemerintah Pusat maupun dari Transfer ke Daerah, baik untuk peningkatan kompetensi maupun penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas,” pungkasnya.

Ketua Fraksi PKB Desak Penerapan Automatic Stabilizer dalam APBN 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/moncer-di-senayan-ketua-fraksi-pkb-diganjar-tiga-penghargaan-tpa-2019_m_.jpg" alt="Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cucun Ahmad Syamsurijal diganjar tiga penghargaan terkait kinerjanya di parlemen." width="100%">
<figcaption>Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cucun Ahmad Syamsurijal diganjar tiga penghargaan terkait kinerjanya di parlemen.</figcaption>
</figure><div align="left"> JawaPos.com - Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan eringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2022 harus menjadi momentum perbaikan kualitas jurnalisme di tanah air.  </div> <div align="left"> Menurut Cucun, di tengah persaingan ketat seiring banjirnya perusahaan media online, jurnalisme di tanah air tidak boleh terjebak pada jurnalisme clickbait.  </div> <div align="left"> “Jurnalisme clickbait hanyalah mengejar viewer tanpa harus memperhatikan kualitas informasi yang disajikan. Bahkan jurnalisme clickbait ini terkadang melakukan glorifikasi informasi dengan menyajikan judul sensasional, tanpa cover both side, sehingga bisa menyesatkan publik,” ujar Cucun dalam keterangannya, Selasa (8/2).  </div> <div align="left"> Dia mengatakan memang wajar jika di tengah persaingan ketat, perusahaan media berlomba-lomba untuk mendapatkan pembaca, viewer, maupun pendengar terbanyak. Apalagi kehadiran media sosial juga kian membuat sesak pasar informasi yang hadir di tengah publik. Kendati demikian, harusnya persaingan tersebut dijawab dengan berlomba menyajikan informasi yang valid, actual, dan seimbang.  </div> <div align="left"> “Namun pada faktanya akhir-akhir kita dibanjiri dengan informasi yang bombatis yang terkadang tidak sesuai dengan fakta di lapangan dan cenderung menyesatkan. Dalam momentum HPN hal itu tersebut harus menjadi bahan perenungan bagi insan media di tanah air,” katanya.  </div> <div align="left"> Cucun menegaskan fungsi pers di era demokrasi ini sangat penting dan vital. Pers menjadi media untuk mengambarkan dinamika publik baik terkait perkembangan pembangunan maupun perkembangan peradaban masyarakat. Pentingnya fungsi tersebut harus diimbangi dengan penyajian hasil jurnalistik yang berkualitas sehingga bisa menjaga kepercayaan publik.  </div> <div align="left"> “Kami menilai pers mempunyai peran strategis untuk membawa Indonesia dalam dinamika pembangunan yang konstruktif dan berorientasi pada pembangunan manusia seutuhnya. Peran strategis ini pres ini harus kita jaga bersama,” katanya.  </div> <div align="left"> Legislator asal Jawa Barat ini menegaskan di tengah banjirnya informasi yang masuk ke ruang-ruang publik saat ini, pers Indonesia harus menjadi mercusuar yang menjadi panduan bagi masyarakat.  </div> <div align="left"> Menurutnya keberadaan media sosial membuat siapa saja bisa menjadi wartawan yang bisa memproduksi berita jenis apapun. Bahkan akun-akun anonim pun terkadang mendapat banyak atensi saat mengabarkan berita atau informasi yang bombastis.  </div> <div align="left"> “Di sinilah peran pers sebagai mercusuar atau panduan informasi publik. Dengan menyajikan informasi sesuai fakta dan berimbang, maka disinformasi yang mungkin dimunculkan oleh pihak tak bertanggungjawab melalui media sosial akan terbantahkan,” katanya.  </div> <div align="left"> Cucun pun mendesak kepada pemerintah agar terus memperhatikan kesejahteraan pekerja media. Saat ini harus diakui kesejahteraan pekerja media masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar karena banyak para wartawan yang hidup dengan kesejahteraan ala kadarnya.  </div> <div align="left"> “Pemerintah bisa bekerja sama dengan perusahaan media merumuskan perlindungan dan jaminan kesejahteraan hidup bagi para pekerja media. Kami yakin jika kesejahteraan pekerja media baik maka kualitas jurnalisme di tanah air juga akan semakin baik,” tuturnya. (*)  </div>

Fraksi PKB Minta Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan Insan Pers

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Cucun-PKB.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI mengapresiasi dan mendukung langkah Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo yang telah merekrut lulusan pesantren dalam rekrutmen polri. Langkah tersebut dianggap sebagai bentuk nyata atas kesetaraan pesantren dengan lembaga pendidikan lain di Indonesia.  Ketua Fraksi PKB DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, rekrutmen santri sebagai personel Polri merupakan aspirasi masyarakat yang banyak disampaikan kepada anggota fraksi PKB. Jika saat ini aspirasi tersebut ditindaklanjuti secara nyata oleh Kapolri, hal itu merupakan kebanggaan besar bagi PKB.  “Satu hal yang perhatian utama saya, polri telah melakukan rekrutmen terhadp 83 santri yang 56 di antaranya adalah penghafal Alquran, ini sangat luar biasa," ujar Cucun saat rapat kerja komisi III dengan Polri di Senayan, Senin (24/01/22).  Cucun juga menambahkan, kinerja polri ini juga merupakan konsistensi polri dalam merealisasikan aspirasi masyarakat yang disampaikan lewat anggota DPR. Ia pun bercerita kilas balik bahwa usulannya tentang keterwakilan dan representasi lulusan madrasah serta pesantren dalam rekrutmen polri di rapat kerja tahun lalu, akhirnya benar-benar terealisasikan.  Sebagai partai politik representasi kelompok Islam dan aspirator pesantren-pesantren se-Indonesia, Cucun pun menyampaikan terima kasih atas implementasi kerja tersebut.  "Saya masih ingat satu tahun lalu, ketika fit and proper test, kami menyampaikan usulan ini. Alhamdulillah, telah terlaksana. Dan mewakili pesantren dan kaum sarungan, kami ucapkan terima kasih," imbuh Cucun yang juga anggota komisi III DPR RI.  Diketahui, permintaan agar Polri memberikan peluang bagi siswa lulusan madrasah atau pesantren untuk menjadi anggota polisi sebelumnya memang telah disampaikan Fraksi PKB. Kala itu Cucun menyatakan bahwa sebagai kesetaraan dan keadilan, rekrutmen anggota Polri juga harus merepresentasikan dari lulusan madrasah dan pesantren.  ”Saya mewakili komponen dan komunitas dari madrasah, saya minta nanti ada, kita apresiasi apa yang Bapak sampaikan tentang penataan, transformasi organisasi bagaimana SDM Polri yang unggul di era 4,0, kita berharap bagaimana lulusan-lulusan pesantren yang kita sudah punya regulasi UU 18/19, ada rekognisi pengakuan kelulusan mereka juga punya kesempatan (menjadi anggota Polri),” ujar Cucun.

Banyak Santri Diterima Jadi Polisi, PKB Ucapkan Terima Kasih Kapolri

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#cucun ahmad syamsurijal

Berita Terkini