<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/05/avep-pertamina-drilling-114403893.jpg" alt="Direktur Utama PT Pertamina Drilling Services Indonesia, Avep Disasmita, saat buka puasa dan media briefing, Senin (3/3). (Estu Suryowati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama PT Pertamina Drilling Services Indonesia, Avep Disasmita, saat buka puasa dan media briefing, Senin (3/3). (Estu Suryowati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;&ndash; Subholding Upstream Pertamina melalui PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berkomitmen memanfaatkan energi yang lebih ramah lingkungan sekaligus mengurangi emisi karbon melalui penggunaan gas bumi pada engine yang awalnya berbahan bakar diesel 100 persen. Inisiatif ini tertuang dalam roadmap Green Drilling. Selama ini, operasional pengeboran minyak dan gas hanya mengandalkan bahan bakar minyak (BBM). Namun, dengan penerapan teknologi, kini BBM dapat dikombinasikan dengan gas, sehingga operasional menjadi lebih fleksibel dan hemat energi. Direktur Utama PT Pertamina Drilling Services Indonesia, Avep Disasmita menjelaskan, langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi konsumsi bahan bakar sekaligus mengurangi emisi karbon hingga 30 persen. "Pertamina Drilling terus mengembangkan program inisiatif penurunan emisi untuk memaksimalkan peran dalam pencapaian penurunan emisi karbon nasional. Pertamina Drilling berkomitmen untuk tidak hanya fokus pada aspek bisnis, tetapi juga pada kelestarian lingkungan," katanya saat berbuka puasa dan media briefing, Senin (3/3). Saat ini Pertamina Drilling dalam fase research &amp; development program Dynamic Gas Blending System yang didukung oleh PT PGN Gagas dari Subholding Gas. Lebih lanjut Avep mengemukakan,&nbsp;Green Drilling tidak hanya sekedar tagline tetapi merupakan langkah nyata dari inisiatif ESG (Environmental Social Governance) di seluruh lini bisnis dan operasional Pertamina Drilling yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan serta untuk mendukung Net Zero Emission Pertamina 2060.

"Pertamina Drilling berkomitmen untuk tidak hanya fokus pada aspek bisnis, tetapi juga pada kelestarian lingkungan," kata Avep.

Inisiatif Kurangi Emisi Karbon, Pertamina Drilling akan Gunakan Rig Listrik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/24/bursa-karbon-2914221216.jpg" alt="Kepala Dinas Kehutanan Papua Barat Jimmy E Susanto." width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Kehutanan Papua Barat Jimmy E Susanto.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Provinsi Papua Barat melakukan kajian terkait kompensasi atau pembayaran hak ulayat masyarakat adat dari aktivitas penyerapan biomassa karbon. Kepala Dinas Kehutanan Papua Barat Jimmy E Susanto mengatakan, regulasi pembayaran jasa karbon dikaji bersama Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) setempat. "Selama ini hanya jasa hutan kayu, kalau karbon belum ada sehingga dilakukan pengkajian," kata Jimmy Susanto, Rabu (24/10). Ia menargetkan, kajian kompensasi jasa penyerapan emisi akan rampung pada 2024, sehingga masyarakat adat di Papua Barat mendapatkan dampak ekonomi dari kontribusi melestarikan hutan. Kajian itu sejalan dengan penjualan jasa penyerapan emisi kepada pembeli yang memproduksi gas rumah kaca melalui bursa saham Indonesia sejak 26 September 2023. "Perdagangan karbon sudah masuk ke bursa saham, maka kami percepat kajian kompensasi bagi masyarakat adat," kata Jimmy. Ia menjelaskan bahwa kompensasi yang dimaksud adalah pembayaran sejumlah uang sesuai hasil perhitungan dari luasan hutan milik masyarakat adat. Kompensasi berupa uang atas upaya pelestarian hutan sebelumnya diatur melalui Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 5 Tahun 2018. "Kami harapkan kompensasinya dalam bentuk uang dan program untuk menjaga hutan di Papua Barat," kata Jimmy. Menurut dia, masyarakat adat di Tanah Papua merupakan elemen penting karena memiliki pengetahuan lokal dalam menjaga kelestarian hutan. Dengan demikian, pemerintah perlu memberikan apresiasi melalui pembayaran kompensasi karbon agar komitmen penurunan emisi gas rumah kaca dapat direalisasikan. Jimmy menerangkan bahwa kontribusi signifikan terhadap penyerapan karbon berasal dari hutan mangrove yang tersebar dari wilayah selatan Papua Barat yakni Kabupaten Fakfak, Teluk Bintuni, dan Kaimana. Total luasan hutan mangrove Papua Barat setelah adanya pemekaran Provinsi Papua Barat Daya lebih kurang 400 ribu hektare yang dapat dikelola untuk pembangunan rendah karbon. "Satu hektare hutan mangrove bisa menyerap 110-an kilogram karbon," kata Jimmy Susanto.

"Perdagangan karbon sudah masuk ke bursa saham, maka kami percepat kajian kompensasi bagi masyarakat adat," kata Jimmy.

Papua Barat Kaji Pemberian Kompensasi Karbon untuk Masyarakat Adat 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/01/pertamina-tjsl-1151236676.jpg" alt="Pertamina dinilai konsisten menjalankan program TJSL yang melibatkan pemberdayaan masyarakat, antara lain Desa Wisata Pertamina, Desa Energi Berdikari, dan lainnya." width="100%">
<figcaption>Pertamina dinilai konsisten menjalankan program TJSL yang melibatkan pemberdayaan masyarakat, antara lain Desa Wisata Pertamina, Desa Energi Berdikari, dan lainnya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Setiap perusahaan energi saat ini dipastikan memiliki strategi untuk terlibat dalam masa transisi energi maupun penurunan emisi karbon. Tidak terkecuali dengan PT Pertamina Hulu Energi (PHE). Namun yang membedakan, PHE memiliki program khusus untuk mengajak masyarakat ambil bagian secara langsung menekan emisi karbon. Yaitu melalui pemanfaatan potensi energi di wilayah sekitarnya sekaligus juga memberikan manfaat dari sisi ekonomi. Sekretaris Perusahaan PHE, Arya Dwi Paramita menjelaskan bahwa manajemen telah memiliki strategi inisiatif dalam upaya menuju Net Zero Emission (NZE) yaitu transisi gas, dekarbonisasi serta peluang penggunaan Carbon Capture Storage (CCS)/Carbon Capture Storage and Utilization (CCUS). Namun ada satu inisiatif tambahan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat yaitu Desa Energi Berdikari (DEB). "Pendekatan DEB di sini kita memberikan awareness bahwa di sekitar mereka ada sumber energi tebarukan yang bisa manfaatkan. Kedua, dari awareness itu mereka bisa memanfaatkan,"&nbsp;jelas Arya dalam keterangannya, dikutip Jumat (20/10). "Ketiga, masyarakat mendapatkan manfaatnya tidak hanya dari sisi mendapatkan energi dengan mudah tapi juga dampak ekonomi," lanjutnya. Sejauh ini, ada 14 lokasi DEB yang memanfaatkan energi surya menghasilkan tenaga listrik sekitar 75,05 kWp dengan pengurangan emisi setara 109.962 ton CO2 per tahun dan dampak efisiensi ekonominya mencapai Rp139 juta per tahun. Kemudian ada tiga lokasi DEB yang kembangkan biogas dan gas metana dengan total gas yang dihasulkan sebesar 793.795 M3 per tahun. Sementara untuk estimasi pengurangan emisinya 335.580 ton CO2 per tahun dengan total estimasi efisensi mencapai Rp 589 juta per tahun. Ada juga satu DEB hybrid memanfaatkan energi solar dan angin dengan energi yang dihasilkan masing-masing sekitar 0,5 kWp dan estimasi pengurangan emisinya 7,7 ton CO2 dengan estimasi efisiensi ekonominya sebesar Rp 7,7 juta per tahun. Serta ada dua lokasi pemanfaatan bioetanol. Produksi bioetanol sendiri sebesar 3.766,5 liter per tahun dengan total estimasi pengurangan emisi sebesar 7.525 ton CO2 per tahun dan efisiensi sebesar Rp 18,06 juta per tahun. "Program program tersebut di sertifikasi, sehingga para local hero bisa sustain untuk berkembang. Dari program ini,&nbsp;potential economic saving-nya mencapai Rp 757 juta per tahun dengan potensi reduksi emisi 343.219 ton setara CO2 sampai dengan September 2023," ujar Arya. Melalui pilar Pertamina NZE dengan goal NZE pada tahun 2060, PHE juga memiliki inisiatif strategis melalui dekarbonisasi bisnis yaitu efisiensi energi, pembangkit listrik ramah lingkungan, pengurangan kerugian (zero flaring rutin), bahan bakar rendah karbon dan lain sebagainya serta pembangunan bisnis baru melalui CCS/CCUS yang terintegrasi. Menurut Arya, inisiatif dekarbonisasi PHE terlihat pada 2023 dengan menginisiasi terlibat langsung dalam bursa carbon. "Pada 26 September 2023 lalu IDX meluncurkan IDX Carbon yang diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dan PHE juga mencatatkan transaksi Perdana dalam perdagangan karbon kredit dimana PHE sebagai pelaku industri hulu migas pertama yang menjadi bagian dalam Bursa Karbon,"&nbsp;ungkap Arya. Dekarbonisasi di Minerba Di sektor tambang mineral dan batu bara fokus untuk menurunkan emisi dalam kegiatan tambang juga terus dilakukan. Dunia tambang jadi yang paling berkepentingan karena produknya nanti akan dicap ramah terhadap lingkungan atau tidak. Direktur HSE Trimegah Bangun Persada Tbk, Tonny Gultom menuturkan, kegiatan TBP sudah terintegrasi dari hulu hingga ke hilir karena sudah mampu memproduksikan produk turunan dari nikel. "Dan Kami melakukan penambangan dan operasional dengan tetap memperhatikan kaidah lingkugan yang baik . ada standar pemantauan perairan yang diberlakukan sesuai kebijakan pemerintah. ini kita gunakan untuk lakukan pemantauan baik di wilayah kami maupun perarian laut," jelas Tonny. Dalam hal upaya menekan emisi beberapa program juga dijalankan secara berkelanjutan seperti penggunaan solar panel serta secara aktif mengikuti program pemerintah dalam penggunaan biosolar. "Kami implementasikan B35, di beberapa daerah bangun pembangkit listrik tenaga angin. Kami juga lakukan efisiensi terhadap sistem yang ada," ujar Tonny. Sementara itu, VP Technology Development PLN Indonesia Power (PLN IP),&nbsp;Mochamad Soleh menuturkan bahwa penambahan pembangkit listrik Energi Baru Terbarukan (EBT), co-firing biomassa hingga penggunaan hidrogen dan amonia hingga pemanfaatan nuklir menjadi rencana PLN IP untuk ambil bagian dalam penurunan emisi. "Jadi, tadinya membakar batu bara 100 persen menjadi biomassa 100 persen, sehingga bisa lebih hijau. Lalu bisa juga membakar amonia dan hidrogen, jadi fisik PLTU masih bisa digunakan namun bahan bakarnya yang ramah lingkungan bebas karbon itu amonia dan hidrogen ditambah lagi dengan penangkapan karbon dan instalasi baterai," jelas Soleh. Direktur Mitigas Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,&nbsp;Yulia Suryanti menyatakan bahwa sektor energi merupakan salah satu sektor penyumbang emisi paling tinggi dibandingkan sektor lain bahkan berdasarkan dokumen Enhanced NDC Indonesia 2022 pertumbuhannya mencapai sejak tahun 2002-2012 sebesar 4,5 persen. Untuk itu peran para pemangku kepentingan di sektor energi menjadi kunci penting dalam upaya mencapai target NZE. "Apabila soal sektor energi ketika berbicara perubahan iklim terkait dekarbonisasi melalui efisiensi energi, emisi bahan bakar. 2030 kita tingkatkan komitmen pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 31,89 persen jika dilakukan secara bussiness as usual bisa Indonesia capai. Tapi kalau ada bantuan internasional bisa mencapai 43,20 persen," ungkap Yulia. Adapun upaya pengurangan emisi di sektor energi melalui penggunaan energi baru terbarukan (EBT) seperti pemanfaatan biofuel, cofiring, biomass, dan solar PV. Lalu efisiensi energi melalui kendaraan listrik, manajemen energi mandatori, kompor induksi dan lampu peneragan jalan hemat energi. Kemudian dan bahan bakar rendah emisi pemanfaatan gas lebih banyak serta pemanfaatan clean coal technology pada pembangkit listrik. "Pemerintah juga mengusung kebijakan energi gabungan dan penerapan sumber energi bersih sebagai arahan kebiajakan nasional menuju jalur dekarbonisasi sektor energi," kata Yulia.

Dari program ini, potential economic saving-nya mencapai Rp 757 juta per tahun dengan potensi reduksi emisi 343.219 ton setara CO2.

20 DEB PHE Berpotensi Hemat Biaya Energi Rp 757 Juta per Tahun dan Reduksi Emisi 343.219 Ton Setara CO2

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/11/doddy-rahadi-2270807736.jpg" alt="Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian Doddy Rahadi." width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian Doddy Rahadi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian Doddy Rahadi menyampaikan bahwa Indonesia membidik peluang keuntungan ganda dari penerapan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon (CSS) atas industri manufaktur yang sedang dicanangkan pemerintah saat ini. Menurut Doddy, keuntungan pertama peningkatan kesehatan masyarakat karena udara akan lebih sehat setelah zat karbon emisi rumah kaca dapat dikurangi. Keuntungan kedua adalah memperoleh pemasukan karena emisi yang dapat ditangkap juga dapat dijual ke pasar karbon global. "Teknologi CCS sedang menjadi tren dan tuntutan global untuk mengurangi emisi karbon dari industri manufaktur, nah Indonesia sedang menuju ke sana," kata Doddy di Jakarta, kemarin. Pernyataan tersebut disampaikan Doddy dalam acara 'Indonesia Knowledge Forum XII Eco Creation Empower Sustainability trought partnership and digitalization' bersama Bank Central Asia (BCA) di Hotel Ritz Carlton. Doddy memaparkan, teknologi CCS saat ini sedang menjadi tren global untuk mengurangi emisi karbon dari industri manufaktur, termasuk industri baja yang sebagian besar masih menggunakan batu bara sebagai sumber energi. Penerapan CCS dilakukan dengan menggunakan hidrogen sebagai bahan bakar yang bersih, dan tidak menghasilkan emisi karbon seperti bahan baku batu bara yang masih digunakan industri manufaktur termasuk Indonesia. Ia mencontohkan, Uni Emirat Arat (UEA) menjadi salah satu negara yang menjalankan proyek CCS di pabrik baja Al Masaood Steel dan telah berhasil menangkap dan menyimpan emisi karbon dioksida (CO2) sebanyak 1,8 juta ton pada tahun 2022. Berkaca dari situ, menurut dia, proyek CSS di Indonesia juga akan sangat potensial. Salah satunya bila diterapkan pada pabrik baja di Cilegon, Banten yang memiliki kapasitas produksi 3 juta ton baja per tahun dan menghasilkan emisi CO2 diperkirakan mencapai 4,5 juta ton per tahun. "Emisi CO2 yang dapat ditangkap dan disimpan pabrik baja Cilegon adalah sekitar 1,35 juta ton per tahun, nilai emisi CO2 ini dapat dijual tergantung pada harga karbon di pasar global," kata dia. Diketahui, harga karbon dunia saat ini sekitar 60 dolar Amerika Serikat per ton. Dengan demikian, ia menyebutkan, pabrik baja di Cilegon dapat menghasilkan sekitar 81 juta Dolar Amerika Serikat per tahun dari nilai jual emisi CO2. "Dari situ terlihat bagaimana CSS bisa meningkatkan profitabilitas pabrik baja Indonesia," kata dia. Doddy pun mengaku optimistis bahwa pasar global akan melirik penjualan karbon industri Indonesia, sebagai salah satu pemasok ekspor produk manufaktur dunia. Kementerian Perindustrian mencatat bahwa nilai ekspor industri manufaktur Indonesia pada kuartal I-2023 mencapai 43,2 miliar dolar Amerika Serikat atau naik 16,37 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan ini didorong oleh peningkatan permintaan produk manufaktur Indonesia dari berbagai negara, terutama Amerika Serikat, Tiongkok, dan Jepang. "Sudah mulai kita perkenalkan, target nya Indonesia stabil menerapkan transisi energi dengan penerapan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS) ini pada tahun 2030," kata dia.

Salah satunya bila diterapkan pada pabrik baja di Cilegon, Banten yang memiliki kapasitas produksi 3 juta ton baja per tahun.

Incar Keuntungan Ganda dari Teknologi Carbon Capture Storage

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/css-digelar-di-jambi-kepala-daerah-diminta-fokus-isu-reduksi-plastik_m_.jpg" alt="Ketua umum AKKOPSI Danny Pomanto menggelar rapat koordinasi (rakor) untuk membicarakan prgram CSS di Jambi" width="100%">
<figcaption>Ketua umum AKKOPSI Danny Pomanto menggelar rapat koordinasi (rakor) untuk membicarakan prgram CSS di Jambi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Assosiasi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) mengagas dilaksanakannya City Sanitation Summit (CSS) pada Oktober 2018 mendatang. Acara yang diselenggarakan kali ke-28 itu rencananya akan berlangsung di Jambi. Ketua umum AKKOPSI Moh Ramdhan &lsquo;Danny&rsquo; Pomanto mengatakan, pihaknya menggelar rapat koordinasi (rakor) untuk membicarakan program-program sisa yang harus terselesaikan tahun ini. &ldquo;Salah satunya CSS yang ke-28 di Jambi,&rdquo; kata Danny Pomanto. Untuk memeriahkan acara CSS tersebut, Danny Pomanto berencana menghadirkan Presiden Joko Widodo. Diketahui, Jokowi salah satu pendiri AKKOPSI, yang saat itu sebagai Wali Kota Solo. Dia menyebutkan, program lainnya yang akan digelar adalah Advokasi Horisontal Learning (AHY). Danny menambahkan, fokus pembahasan jangka ke depan di antaranya upaya reduksi plastik, air, stunting, slumb, kemiskinan, dan drainase. &ldquo;Di situ nanti kita akan bentuk Apeksi Plastic Care. Kami akan meminta testimoni para kepala daerah anggota AKKOPSI, termasuk Bapak Presiden sebagai pendiri,&rdquo; ujar Wali Kota Makassar itu. Beberapa kepala daerah pengurus AKKOPSI terlihat hadir dalam kegiatan ini. Antara lain Wali Kota Jambi, Wali Kota Cimahi, dan Wali Kota Banjarmasin.

CSS Digelar di Jambi, Kepala Daerah Diminta Fokus Isu Reduksi Plastik

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#css

Berita Terkini

Inisiatif Kurangi Emisi Karbon, Pertamina Drilling akan Gunakan Rig Listrik

Papua Barat Kaji Pemberian Kompensasi Karbon untuk Masyarakat Adat

20 DEB PHE Berpotensi Hemat Biaya Energi Rp 757 Juta per Tahun dan Reduksi Emisi 343.219 Ton Setara CO2

Incar Keuntungan Ganda dari Teknologi Carbon Capture Storage

CSS Digelar di Jambi, Kepala Daerah Diminta Fokus Isu Reduksi Plastik

Download Aplikasi JawaPos.com