<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/26/Foto-utama-157856856.jpg" alt="Asosiasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Seluruh Indonesia (Askompsi) menggelar Seminar Nasional (Semnas) Seri III di Kota Semarang, Kamis-Jumat (26-27/9/2024). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Asosiasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Seluruh Indonesia (Askompsi) menggelar Seminar Nasional (Semnas) Seri III di Kota Semarang, Kamis-Jumat (26-27/9/2024). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Asosiasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Seluruh Indonesia (Askompsi) menggelar Seminar Nasional (Semnas) Seri III di Kota Semarang, Kamis-Jumat (26-27/9/2024). Kegiatan tersebut fokus membahas keamanan siber di seluruh wilayah Indonesia. Seminar yang bertema &ldquo;Ayo Kita Perkuat Kedaulatan Ruang Siber Menyongsong Indonesia Emas 2045&rdquo; ini dihadiri oleh Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana. Turut hadir Kepala Diskominfo Jateng Riena Retnaningrum, Direktur Eksekutif Askompsi Eddy Santoso, Ketua Askompsi Muhammad Faisal, serta seluruh perwakilan Diskominfo se-Indonesia. Ketua Askompsi Muhammad Faisal menjelaskan, Jawa Tengah dipilih sebagai lokasi acara karena memiliki indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tertinggi. Selain itu, pencapaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) juga memuaskan. "Ini kali ketiga kami menggelar Rapat Kerja dan Seminar Nasional. Kami berharap acara ini bisa berbagi pengetahuan terkait ketahanan data informasi, serta meningkatkan kolaborasi antarprovinsi dalam menjaga keamanan siber ke depan," ungkap Faisal usai pembukaan. Faisal juga menekankan pentingnya kesadaran mengenai keamanan informasi di pemerintahan. &ldquo;Jangan sampai menunggu serangan siber baru bertindak. Kita perlu siap dengan tim CSIRT (Computer Security Incident Response Team) untuk menangani isu-isu keamanan data,&rdquo; tambahnya. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/26/Foto-ketiga-1858279536.jpg" alt="Di bawah kepemimpinan Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, Pemprov Jateng berhasil meraih nilai indeks SPBE tertinggi pada 2023. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Di bawah kepemimpinan Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, Pemprov Jateng berhasil meraih nilai indeks SPBE tertinggi pada 2023. (Istimewa)</figcaption>
</figure> Jawa Tengah menjadi sorotan positif karena telah menerapkan tim CSIRT di setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Sekaligus berhasil menunjukkan kemajuan dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2023. Menurut Faisal, Askompsi ingin mengambil pelajaran dari kesuksesan Jawa Tengah dalam menerapkan praktik terbaik keamanan siber. Kepala Diskominfo Provinsi Jateng Riena Retnaningrum mengatakan, di bawah kepemimpinan Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, Pemprov Jateng berhasil meraih nilai indeks SPBE tertinggi pada 2023. "Sejarah membanggakan ini akan terasa lengkap apabila Rakernas Askompsi Tahun 2024 di Semarang juga bisa membawa hasil yang recommended untuk kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia," ungkap Riena. Sementara itu, Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana berharap Rakornas Askompsi dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pemerintah daerah terkait penguatan keamanan siber. "Kami harapkan hasil rakernas ini bisa menjadi solusi proaktif dalam menghadapi tantangan digital ke depan," ujar Nana Sudjana. Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana juga mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap penyebaran hoaks dan ujaran kebencian, terutama di era digital saat ini.

Seminar yang bertema “Ayo Kita Perkuat Kedaulatan Ruang Siber Menyongsong Indonesia Emas 2045” ini dihadiri oleh Pj Gubernur Jawa Tengah.

Jateng Jadi Contoh, Askompsi Tekankan Pentingnya CSIRT di Setiap Provinsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/18/Desain-tanpa-judul-27-3066434623.png" alt="Ilustrasi: 337 juta data Dukcapil diduga bocor dan dijual di Dark Web." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: 337 juta data Dukcapil diduga bocor dan dijual di Dark Web.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Berkali-kali informasi peretasan terhadap lembaga pemerintahan muncul pertama lewat dark web. Mulai hasil pembobolan berupa data BPJS Kesehatan, Inafis Polri, Bais TNI, dan lainnya . Lantaran sering membuat heboh, apakah dark web bisa diblokir pemerintah Indonesia? Deputy of Operation Cyber Security Independent Resilient Team of Indonesia (CSIRT.ID) M. Salahuddien Manggalanny menjelaskan, dark web berbeda dengan website-website pada umumnya. Berbeda dengan website google.co.id, presidenri.go.id, atau sejenisnya. &rdquo;Dark web itu sifatnya peer-to-peer network. Jadi, dark web hanya terhubung secara personal,&rdquo; ungkapnya. Dalam dunia TI (teknologi informasi), ada tiga level website. Yaitu, surface web yang bisa diakses secara bebas, termasuk bisa dicari lewat mesin pencari Google, Yahoo, dan sejenisnya. Berikutnya, ada deep web yang sudah tidak bisa diakses lewat mesin pencari. Lalu, lebih jauh lagi, ada dark web. Pria yang akrab disapa Didien itu bahkan menuturkan bahwa diperlukan sebuah browser atau aplikasi khusus untuk bisa masuk ke dark web. Karena itu, dia menyatakan, yang sering beredar di medsos seperti X dan sejenisnya hanya tampilan capture atau tangkapan layar. Hampir tidak pernah ada kasus pembobolan website, kemudian link dark web-nya disebar begitu saja. Hanya pada beberapa kasus yang aksesnya bisa dibuka luas seperti pada insiden pembobolan dengan akun pelaku Bjorka beberapa waktu lalu. Saat itu publik dengan mudah melihat data apa saja yang menurut Bjorka sudah berhasil mereka ambil. Didien mengungkapkan, link dari dark web juga sangat mudah berganti-ganti. Jadi, ketika ada upaya pemblokiran, orang-orang yang berkomunikasi atau berinteraksi lewat dark web bisa dengan mudah membuat link baru. Dengan sifatnya yang aman dari pengamatan publik, dark web sejatinya tidak hanya digunakan untuk kegiatan negatif. Ditengarai, ada juga komunikasi internal pemerintah, perusahaan, dan organisasi yang menggunakan fasilitas dark web. (wan/c14/fal)

Dark web berbeda dengan website-website pada umumnya. Berbeda dengan website google.co.id, presidenri.go.id, atau sejenisnya.

Pesan Pakar Ketika Kena Retas dari Dark Web

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/09/ada_1-lawan-peretas-1360062066.png" alt="HALAU SERANGAN DARING: Kabid Aplikasi dan Informatika Diskominfo Jatim Achmad Fadli Chusni (dua dari kanan) saat berdiskusi dengan tim CSIRT di Surabaya (29/9)." width="100%">
<figcaption>HALAU SERANGAN DARING: Kabid Aplikasi dan Informatika Diskominfo Jatim Achmad Fadli Chusni (dua dari kanan) saat berdiskusi dengan tim CSIRT di Surabaya (29/9).</figcaption>
</figure> Tim CSIRT Dinas Kominfo Jatim dan Perang Melawan Serangan Siber Per hari rata-rata 1.000 serangan siber yang harus ditangani tim CSIRT dan kian meningkat jelang pemilu. Dinas Kominfo Jatim telah menerbitkan 152 surat notifikasi insiden siber, terbanyak berupa penyusupan judi online. EKO HENDRI SAIFUL, Surabaya --- ADA saja cara para peretas atau hacker yang berusaha mengganggu situs Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim). Ada misalnya yang berusaha &rdquo;nitip&rdquo; folder. &rdquo;Ada folder yang terdeteksi virus diganti nama file-nya oleh hacker. Mereka mengganti nama file folder dengan kalimat &rsquo;Tolong jangan dihapus folder saya ya admin&rsquo;,&rdquo; kenang Koordinator Tim CSIRT (Computer Security Incident Response Team) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jatim Aulia Bahar Permana. Meski lucu, lanjut Aulia, tetap saja folder itu dihapus tim CSIRT. &rdquo;Mungkin kalau mengganggu lagi (peretasnya) saya ajak kenalan,&rdquo; ungkap Aulia seraya tertawa. CSIRT dibentuk pada 2020. Hingga saat ini, ada enam personel yang mengisi tim tersebut. Ada yang menangani insiden. Ada pula yang tugasnya memperkuat sistem seperti updating. Tugas mereka tak ringan. Aulia menyebut, tiap hari rata-rata 1.000 serangan siber ke berbagai situs yang dikelola Pemprov Jatim dan OPD (organisasi perangkat daerah) di bawahnya. Tingginya intensitas itu salah satunya karena tingginya masyarakat yang mengeklik aplikasi/situs milik perangkat daerah di Jatim. Misalnya situs http://jatimprov.go.id yang merupakan situs resmi Pemprov Jatim. Di antara semua website serupa yang dikelola pemprov se-Indonesia, situs tersebut yang paling tinggi tingkat kunjungannya. Sehari minimal ada 15 ribu orang yang mengeklik. Ini, kata Aulia, mengundang ketertarikan para peretas untuk menguasai. &rdquo;Selain iseng, para hacker sengaja menyerang untuk kebanggaan,&rdquo; katanya kepada Jawa Pos pada Jumat (29/9) pekan lalu. Kabid Aplikasi dan Informatika Diskominfo Jatim Achmad Fadlil Chusni sempat menunjukkan sejumlah malware atau virus yang terdeteksi menyerang website http://jatimprov.go.id. Ada yang kekuatannya lemah. Ada pula yang statusnya high dan perlu diperangi. &rdquo;Masih bisa diatasi. Kalau hacker-nya ndablek, kami pun siap bekerja keras,&rdquo; kata Fadlil saat menemani Jawa Pos berkunjung ke command center milik Diskominfo Jatim. Mendekati tahun politik, serangan siber ke situs milik pemerintah cenderung meningkat. Para hacker semakin agresif. Bukan hanya konten berbau politik, melainkan juga konten bisnis ilegal semacam judi online. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/09/kadiskominfo-jatim-1743861354.png" alt="Kepala Dinas Kominfo Jatim Sherlita Ratna Dewi Agustin." width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Kominfo Jatim Sherlita Ratna Dewi Agustin.</figcaption>
</figure> Kepala Dinas Kominfo Jatim Sherlita Ratna Dewi Agustin mengungkapkan, serangan insiden siber berupa penyusupan situs judi online banyak terjadi dan dialami pada situs dan layanan pemerintah. Pemprov telah bekerja sama dengan Kementerian Kominfo untuk men- take down. &rdquo;Kami mengambil sejumlah langkah. Salah satunya melakukan monitoring website/aplikasi milik OPD yang terdaftar dan menggunakan domain resmi jatim prov.go.id,&rdquo; ungkap Sherlita. Menurut dia, tindakan lanjutan juga dilakukan untuk mencegah terjadinya perusakan. &rdquo;Kami juga memberikan notifikasi pada perangkat daerah yang diindikasi website/aplikasinya disusupi gangguan siber,&rdquo; katanya. Hingga kini, lanjut Sherlita, Diskominfo Jatim telah menerbitkan sebanyak 152 surat notifikasi insiden siber kepada perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jatim. Perinciannya, 104 insiden penyusupan judi online dan 48 insiden web-defacement yang telah ditangani, baik secara mandiri oleh perangkat daerah terkait. Aulia membenarkan soal banyaknya insiden penyusupan judi online. Para penjahat siber itu cenderung ngotot. Ibarat maling, mereka tidak hanya mencoba masuk paksa dari pintu depan. Namun juga membuat pintu tersendiri dari belakang. Tingkat kekuatan serangan memang berbeda. Ada yang perlu penanganan lebih. Namun, Aulia bersyukur tim tak sampai harus meminta bantuan Badan Siber dan Sandi Negara. &rdquo;Kami terus berkoordinasi dengan OPD yang memiliki website/aplikasi,&rdquo; kata Aulia. (*/c17/ttg)

Per hari rata-rata 1.000 serangan siber yang harus ditangani tim CSIRT dan kian meningkat jelang pemilu.

Ada Peretas yang ”Nitip”: Tolong Jangan Dihapus Folder Saya...

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/06/Sumbe-Antara-1410477618.jpg" alt="Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri, Adi Vivid, telah menurunkan tim Computer Security Incident Response Team (CSIRT) untuk menindaklanjuti kasus peretasan akun Youtube DPR RI" width="100%">
<figcaption>Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri, Adi Vivid, telah menurunkan tim Computer Security Incident Response Team (CSIRT) untuk menindaklanjuti kasus peretasan akun Youtube DPR RI</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Akun resmi YouTube milik DPR RI baru saja diretas oleh hacker dengan menampilkan video streaming judi online. Kini, Bareskrim Polri tengah melakukan penyelidikan terkait dugaan peretasan pada YouTube DPR RI dengan kerahkan Tim CSIRT. Hal itu diduga terjadi karena ulah para hacker yang mengubah tampilan akun YouTube DPR RI hingga menampilkan video streaming judi online.&nbsp; Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar telah berkoordinasi dengan Bareskrim Polri dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri, Adi Vivid, telah menurunkan tim Computer Security Incident Response Team (CSIRT) untuk menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan. "Tim CSIRT Direktorat Tindak Pidana Siber, sudah turun untuk melakukan Penyelidikan terkait kejadian tersebut," kata Adi Vivid, dikutip Jawa Pos dai Antara, pada rabu (6/9). Diketahui, peretasan tersebut terjadi pada Rabu (6/9) pagi pada pukul 05.30 WIB. Akun YouTube DPR RI @DPRRIOfficial mengalami hack atau peretasan dengan menampilkan live streaming judi online. Dikutip dari laman YouTube @DPRRIOfficial, pada Rabu (6/9) pagi, terdapat empat video judi daring yang diunggah di akun YouTube DPR RI dengan menggunakan tulisan berbahasa asing. Selain mengunggah konten video, foto profil saluran YouTube DPR RI itu juga ikut diganti dengan gambar bertuliskan "slot baris". Pusat Teknologi Informasi (Pustekinfo) DPR juga telah mengupayakan untuk memulihkan secara manual terhadap akun YouTube DPR RI yang diretas itu secara mandiri. "Dan kami berharap dalam waktu segera, sejam ke depan, ini sudah bisa kembali pulih," ujar Indra,&nbsp;dikutip Jawa Pos dai Antara, pada rabu (6/9).

Dirtipidsiber Bareskrim Polri, Adi Vivid, telah menurunkan tim Computer Security Incident Response Team (CSIRT) untuk melacak peretasan.

Kerahkan Tim CSIRT, Bareskrim Polri Selidiki Peretasan Akun YouTube DPR RI yang Munculkan Video Judi Online

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/waspadalah-jutaan-ancaman-siber-serbu-indonesia_m_.jpg" alt="Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Marsma TNI Asep Chaerudin menilai, sudah ada jutaan setengah Siber jelang pilpres 2019" width="100%">
<figcaption>Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Marsma TNI Asep Chaerudin menilai, sudah ada jutaan setengah Siber jelang pilpres 2019</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyebutkan sepanjang 2021 terjadi 1,6 miliar serangan siber di Indonesia didominasi anomali trafik dengan kategori anomali terbanyak adalah malware.  "Seiring dengan kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, spektrum ancaman semakin luas, karena itu Indonesia juga harus tanggap dan siap menghadapi perang siber," kata Direktur Keamanan Siber dan Sandi Teknologi Informasi dan Komunikasi, Media, dan Transportasi, Deputi IV BSSN, Rinaldy di Padang, Selasa, (27/9).  Rinaldy menyampaikan hal itu pada peluncuran Computer Security Incident Response Team (CSIRT) atau Tim Tanggap Insiden Siber Pemerintah Padang dengan nama Padang-CSIRT.  Menurutnya, dari 1,6 miliar serangan tersebut kategori anomali terbanyak yaitu malware, aktivitas trojan hingga pengumpulan informasi untuk mengetahui celah keamanan.  Ia juga menjelaskan, anomali ibarat rumah di mana biasanya orang yang berlalu-lalang di depan hanya satu atau dua orang saja namun tiba-tiba lebih dari 10 orang yang lewat setiap saat.  "Yang tadinya sepi tiba-tiba sekarang jadi ramai sehingga perlu menjadi perhatian tim tanggap insiden siber. Kemudian level berikutnya setelah anomali adalah serangan siber," ujarnya.  Ia memberi analogi serangan dari sekian banyak yang hilir mudik di depan rumah ada yang bawa obeng, tang dan mencoba mencongkel pintu rumah.  "Saat diserang kalau pintu rumah tidak kuat bisa masuk, namun kalau pakai pintu besi dan kuat penyerang tidak bisa masuk," ujarnya.  Berikutnya tingkat yang paling tinggi adalah insiden yaitu penyerang sudah bisa masuk dan mengambil beberapa barang yang ada dalam rumah.  Rinaldy menyampaikan serangan siber terus menjadi perhatian BSSN. Karena yang terus mengalami peningkatan adalah banyaknya serangan kebocoran data dilakukan oleh aktor pengancam yang mayoritas dilatarbelakangi motif untuk mendapatkan data milik pemerintah.  Menurut dia, hal itu menjadi ancaman serius terhadap ruang siber yang bersifat teknis. Karena selain serangan siber yang bersifat teknis, menurutnya terdapat juga kemungkinan serangan siber yang bersifat sosial dengan salah satu target upaya mempengaruhi manusia melalui ruang siber yang erat kaitan dengan perang politik, perang informasi,perang psikologi,dan propaganda.  Ia menyampaikan dalam pidato kenegaraan Presiden Jokowi telah berpesan Indonesia harus siaga menghadapi ancaman kejahatan siber, termasuk kejahatan penyalahgunaan data.  Pada sisi lain melihat dalam membangun keamanan siber, dibutuhkan kombinasi tiga aspek yang saling terkait dan mendukung satu sama lain yaitu SDM, proses dan teknologi.  "SDM memegang peranan krusial dalam membangun keamanan siber, dengan melakukan upaya-upaya penguatan dari aspek proses dan teknologi," ujarnya.

Sepanjang 2021, Terjadi 1,6 Miliar Serangan Siber di Indonesia

CSIRT

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#CSIRT

Berita Terkini

Jateng Jadi Contoh, Askompsi Tekankan Pentingnya CSIRT di Setiap Provinsi

Pesan Pakar Ketika Kena Retas dari Dark Web

Ada Peretas yang ”Nitip”: Tolong Jangan Dihapus Folder Saya...

Kerahkan Tim CSIRT, Bareskrim Polri Selidiki Peretasan Akun YouTube DPR RI yang Munculkan Video Judi Online

Sepanjang 2021, Terjadi 1,6 Miliar Serangan Siber di Indonesia

Download Aplikasi JawaPos.com