<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/09/ktt-kripto-3141998797.jpg" alt="Presiden Donald Trump dan kabinetnya saat KTT Kripto. (YouTube The White House)" width="100%">
<figcaption>Presiden Donald Trump dan kabinetnya saat KTT Kripto. (YouTube The White House)</figcaption>
</figure> <h3>&nbsp;</h3> JawaPos.com &ndash; KTT Kripto Gedung Putih yang digelar pada Jumat 7 Maret menuai beragam reaksi dari komunitas Bitcoin. Beberapa investor melihatnya sebagai momen bersejarah, sementara yang lain menganggapnya sebagai acara yang mengecewakan. Kyle Samani, managing partner di Multicoin Capital yang hadir di acara tersebut, menyebutnya sebagai &ldquo;momen bersejarah&rdquo; bagi industri kripto. Miles Deutscher, seorang trader kripto, juga menilai acara ini sebagai &ldquo;keuntungan besar&rdquo; bagi Bitcoin, meskipun reaksi pasar tidak sepenuhnya positif. Namun, tidak semua pihak sependapat. Nic Puckrin, CEO Coin Bureau, mempertanyakan apakah benar ada terobosan baru dalam pertemuan ini setelah melihat grafik pergerakan harga Bitcoin yang cenderung datar. Bitcoin maximalist Justin Bechler bahkan menyebut acara ini sebagai pertemuan para pelobi yang hanya mendorong token dengan pengawasan pemerintah di platform X. <h2>Harga Bitcoin Turun 7,3% Setelah KTT Kripto</h2> Pasar tampaknya tidak terlalu antusias dengan hasil KTT ini. Harga Bitcoin turun sekitar 7,3% setelah Trump menandatangani perintah eksekutif untuk membentuk Bitcoin strategic reserve. Banyak investor menafsirkan ini sebagai peristiwa sell-the-news, di mana harga turun setelah ekspektasi besar yang tidak terpenuhi. Dilansir dari Cointelegraph, Bitcoin ETF mencatat outflow sebesar USD 370 juta (sekitar Rp 5,99 triliun) setelah pengumuman tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa investor besar memilih menarik dana mereka karena menganggap kebijakan baru ini tidak cukup menggairahkan pasar. Salah satu faktor kekecewaan adalah pemerintah AS hanya akan memperoleh Bitcoin melalui penyitaan aset dan strategi anggaran yang tidak menambah utang negara. Para Bitcoin maximalist sebelumnya berharap bahwa AS akan secara aktif membeli BTC untuk cadangan nasionalnya, bukan hanya mengandalkan aset sitaan. <h2>Akankah Bitcoin Jatuh ke USD 70.000 Sebelum Mencapai USD 100.000?</h2> Penurunan harga ini memicu perdebatan di komunitas kripto. Sebagian besar investor kini memprediksi bahwa Bitcoin akan jatuh ke USD 70.000 (sekitar Rp 1,13 miliar) dalam waktu dekat sebelum kembali naik ke USD 100.000 (sekitar Rp 1,62 miliar). Dengan respons pasar yang kurang menggembirakan terhadap kebijakan baru Trump, muncul pertanyaan besar: Apakah Bitcoin telah mencapai puncak siklusnya, atau justru masih memiliki potensi untuk naik lebih tinggi di 2025? Yang jelas, KTT Kripto ini menandai perubahan besar dalam pendekatan pemerintah AS terhadap Bitcoin. Namun, pasar tampaknya masih menunggu langkah konkret yang benar-benar bisa membawa BTC ke level berikutnya.

Investor bereaksi beragam terhadap KTT Kripto Gedung Putih. Bitcoin turun 7,3% usai acara, memicu perdebatan soal masa depan BTC.

Investor Bitcoin Terbelah: KTT Kripto Trump Bersejarah Tapi Mengecewakan

<h3>&nbsp;</h3> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/08/btc2-2297537154.jpg" alt="Ilustrasi Bitcoin. (Pintu)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Bitcoin. (Pintu)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Ekspektasi tinggi terhadap kebijakan pro-kripto Presiden Donald Trump berujung antiklimaks bagi para investor. KTT Kripto Gedung Putih (Crypto Summit 2025) yang digelar Jumat lalu gagal menghadirkan gebrakan besar seperti yang diharapkan pasar. Dampaknya,&nbsp;altcoin utama seperti XRP, Cardano (ADA), dan Solana (SOL) anjlok lebih dalam dibanding Bitcoin (BTC). Sebelum KTT ini, para investor berharap bahwa Trump akan mengumumkan strategi besar terkait cadangan kripto nasional, yang mencakup BTC, ETH, XRP, SOL, dan ADA. Namun, pertemuan tersebut justru menghasilkan keputusan yang lebih sederhana, pembuatan regulasi stablecoin sebelum Agustus serta janji untuk mengurangi hambatan regulasi bagi industri kripto. Keputusan ini dinilai kurang menggairahkan pasar, membuat altcoin kehilangan momentum kenaikan mereka. Dilansir dari CoinDesk, harga XRP merosot 3,5% dalam 24 jam terakhir ke USD 2,4 (sekitar Rp 38.880), turun dari puncak USD 2,98 pada awal pekan&mdash;menandai penurunan hampir 20% sejak pengumuman awal Trump terkait cadangan kripto. ADA bahkan turun lebih dalam hingga 5%, sementara SOL tergerus 4% ke USD 138 (sekitar Rp 2,23 juta). Di sisi lain, Bitcoin tetap lebih stabil dibanding altcoin lainnya. Meski turun 2,5% dalam sehari, BTC masih bertahan di level USD 86.000 (sekitar Rp 1,39 miliar), menunjukkan ketahanan lebih kuat dibanding altcoin yang mengalami "darah" lebih besar. <h2>Trump: &ldquo;Jangan Jual Bitcoin!&rdquo;</h2> Dalam pernyataan yang menarik perhatian, Trump menyebut bahwa pemerintah AS telah melakukan tindakan "bodoh" dengan menjual terlalu banyak Bitcoin hasil sitaan. Ia menekankan bahwa AS harus memegang BTC sebagai aset strategis, bahkan secara informal menyebut kebijakan baru ini dengan aturan &ldquo;never sell your Bitcoin&rdquo; atau &ldquo;jangan pernah menjual Bitcoin.&rdquo; Kebijakan ini semakin memperkuat posisi Bitcoin sebagai "emas digital", yang tidak hanya diprioritaskan AS sebagai cadangan nasional, tetapi juga bisa menjadi contoh bagi negara lain dalam menyusun kebijakan kripto mereka. Ketua KTT Kripto Gedung Putih, David Sacks, sebelumnya menyebut acara ini sebagai pertemuan penting yang akan mempertegas arah kebijakan AS terhadap industri aset digital. Namun, kekecewaan muncul setelah klarifikasi bahwa Trump hanya menggunakan lima aset kripto (BTC, ETH, XRP, SOL, ADA) sebagai ilustrasi, bukan sebagai komitmen resmi dalam strategi cadangan kripto nasional. Pernyataan ini membuat euforia pasar yang sempat terjadi sejak pengumuman awal langsung meredup. Vincent Chok, CEO First Digital, mengungkapkan kepada CoinDesk bahwa keputusan AS untuk memprioritaskan Bitcoin sebagai aset cadangan akan menjadi preseden global. &ldquo;Kebijakan ini tidak hanya menguatkan status Bitcoin sebagai emas digital, tetapi juga bisa mempercepat regulasi dan adopsi institusional di seluruh dunia,&rdquo; katanya. Menurut Chok, langkah AS ini bisa mendorong negara-negara lain untuk membentuk cadangan kripto nasional mereka sendiri. Selain itu, kepercayaan pemerintah terhadap Bitcoin dapat menarik lebih banyak institusi ke dunia blockchain, meningkatkan partisipasi, likuiditas DeFi, dan memperluas minat terhadap aset digital lain seperti stablecoin. Dengan hasil KTT yang jauh dari ekspektasi, investor kini menanti langkah konkret selanjutnya dari pemerintahan Trump. Akankah regulasi yang lebih longgar benar-benar mendorong pasar kripto ke level berikutnya, atau justru Bitcoin saja yang menikmati manfaat dari kebijakan ini?

XRP, ADA, dan SOL jatuh lebih dalam dibanding Bitcoin setelah KTT Kripto Gedung Putih gagal memenuhi ekspektasi pasar.

Gagal Senangkan Investor, Altcoin XRP, ADA, dan SOL Ambruk Usai KTT Kripto

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/17/JKT_Harga-Dolar-Tembus-16000_Salman-Toyibi-06JPG-1290859229.jpg" alt="Ilustrasi dolar Amerika Serikat. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi dolar Amerika Serikat. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah Amerika Serikat menegaskan rencananya untuk menggunakan stablecoin guna memastikan dominasi dolar tetap bertahan di kancah global. Menteri Keuangan AS Scott Bessent menegaskan bahwa langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Donald Trump untuk menjaga status dolar sebagai mata uang cadangan dunia. Dalam White House Crypto Summit yang digelar pada 7 Maret, Bessent menyampaikan bahwa pemerintahan Trump berkomitmen untuk mengakhiri kebijakan represif terhadap industri kripto yang diterapkan sebelumnya. &ldquo;Kami akan menaruh perhatian besar pada regulasi stablecoin, dan seperti yang diarahkan Presiden Trump, kami akan menjaga dolar tetap menjadi mata uang cadangan dominan di dunia, dan kami akan menggunakan stablecoin untuk mewujudkannya,&rdquo; ujar Bessent seperti dikutip dari Cointelegraph. Trump juga menegaskan harapannya agar Kongres segera menyelesaikan rancangan undang-undang terkait regulasi stablecoin sebelum reses legislatif bulan Agustus. Selain itu, Trump mengkritik pemerintahan sebelumnya yang menjual sebagian Bitcoin hasil penyitaan secara prematur, yang menurutnya menyebabkan kerugian miliaran dolar. Stablecoin Sebagai Alat Perpanjangan Hegemoni Dolar Para peserta White House Crypto Summit menilai acara ini sebagai peristiwa bersejarah yang menandai perubahan drastis dalam sikap pemerintah AS terhadap industri aset digital. Salah satu fokus utama dalam diskusi adalah bagaimana stablecoin dapat digunakan untuk memperpanjang dominasi dolar di pasar keuangan global. Stablecoin yang didukung oleh instrumen keuangan seperti obligasi jangka pendek AS dan simpanan tunai dinilai dapat mendorong permintaan terhadap aset utang AS, sekaligus memperkuat posisi dolar. Federal Reserve Governor Christopher Waller juga mendukung gagasan ini sejak awal 2024, dengan menyatakan bahwa stablecoin dapat menahan dampak negatif kripto terhadap pangsa pasar dolar. Pada Februari 2025, Waller kembali menegaskan bahwa stablecoin dapat membantu mempertahankan status dolar sebagai mata uang cadangan global dengan mengatasi pembatasan modal di beberapa negara serta meningkatkan infrastruktur pembayaran lintas negara. Sebagai bagian dari strategi ini, anggota parlemen AS French Hill dan Bryan Steil telah memperkenalkan rancangan undang-undang bernama Stable Act of 2025. RUU ini bertujuan untuk menciptakan kerangka regulasi menyeluruh bagi stablecoin yang dipatok terhadap dolar, memastikan penggunaannya tetap sesuai dengan kebijakan keuangan AS. Dengan langkah-langkah ini, pemerintahan Trump tampak berusaha menjadikan stablecoin sebagai alat utama dalam mempertahankan dominasi keuangan global AS, sekaligus menciptakan regulasi yang lebih jelas bagi industri aset digital di negara tersebut.

Pemerintah AS berencana memanfaatkan stablecoin untuk mempertahankan dominasi dolar sebagai mata uang cadangan dunia, menurut Trump.

Donald Trump: Stablecoin Akan Jadi Kunci Dominasi Dolar Sebagai Mata Uang Cadangan Dunia

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/07/donald-trump-2-959871990.jpg" alt="Presiden Amerika Serikat Donald Trump. (Whitehouse)" width="100%">
<figcaption>Presiden Amerika Serikat Donald Trump. (Whitehouse)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Presiden Amerika Serikat Donald Trump berkomitmen untuk mewujudkan regulasi stablecoin sebelum Agustus serta mengakhiri praktik perbankan yang mendiskriminasi bisnis kripto. Dalam pertemuan tingkat tinggi di Gedung Putih yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan industri kripto, Trump menegaskan niatnya untuk menjadikan AS sebagai pemimpin global dalam ekosistem aset digital. Trump mengungkapkan dukungannya terhadap rancangan undang-undang stablecoin dan regulasi struktur pasar aset digital dalam pertemuan tersebut. &ldquo;Saya berharap para legislator dapat mengirimkan rancangan regulasi ini ke meja saya sebelum reses bulan Agustus,&rdquo; ujar Trump seperti dikutip dari The Block. Summit kripto ini menarik perhatian para pemimpin industri dan pejabat tinggi pemerintahan, termasuk Menteri Perdagangan Howard Lutnick, Menteri Keuangan Scott Bessent, Komisaris SEC Hester Peirce, serta Pj. Ketua CFTC Caroline Pham. Dari sektor industri, hadir CEO Coinbase Brian Armstrong dan Co-CEO Kraken Arjun Sethi, sementara House Majority Whip Tom Emmer turut mewakili Kongres AS. Dalam kesempatan yang sama, Trump juga menyinggung praktik yang dikenal sebagai &lsquo;Operation Choke Point 2.0&rsquo;, yakni pemerintahan sebelumnya dituduh menekan bank agar menutup rekening bisnis kripto. &ldquo;Mereka [pemerintahan Biden] menekan bank untuk menutup akun bisnis kripto, sehingga membatasi transfer dana ke dan dari bursa kripto,&rdquo; ujar Trump. &ldquo;Saya memahami bagaimana rasanya menghadapi tekanan semacam ini, mungkin lebih dari Anda.&rdquo; Sergey Nazarov, salah satu pendiri Chainlink yang turut hadir di pertemuan tersebut, mengungkapkan bahwa topik yang dibahas juga mencakup penambangan Bitcoin, cadangan kripto pemerintah, dan bagaimana aset digital serta aset dunia nyata dapat membangun sistem keuangan baru yang berbasis di AS. &ldquo;Presiden Trump berbicara secara terbuka dan tertutup tentang minatnya terhadap industri ini, serta menyatakan bahwa serangan terhadap kripto dari pemerintahan sebelumnya sudah berakhir,&rdquo; ujar Nazarov. Dalam kebijakan terpisah yang diumumkan sehari sebelum acara ini, Trump menandatangani perintah eksekutif untuk membentuk cadangan strategis Bitcoin dan stok aset digital pemerintah AS. Perintah ini menetapkan bahwa cadangan tersebut akan didanai oleh Bitcoin yang disita dalam kasus kriminal atau perdata oleh Departemen Keuangan AS. Selain itu, kebijakan ini juga menetapkan pembentukan Digital Asset Stockpile, yang mencakup aset digital selain Bitcoin yang juga disita oleh pemerintah. Namun, berbeda dengan cadangan Bitcoin, aset dalam stok digital ini tidak akan dibeli tambahan oleh pemerintah dan dapat dikonversi menjadi Bitcoin dalam jangka panjang. Beberapa minggu sebelum keputusan ini, Trump sempat menyebutkan di media sosial bahwa cadangan strategis ini bisa mencakup aset kripto lain seperti Cardano (ADA), XRP, dan Solana (SOL). Pernyataan ini menuai kritik dari komunitas kripto, termasuk pendiri bursa Gemini dan Coinbase, yang berpendapat bahwa pemerintah tidak seharusnya memegang aset digital yang dianggap kurang terdesentralisasi. Perubahan Regulasi Kripto di AS Di bawah pemerintahan Trump, kebijakan kripto tampak mengalami perubahan drastis dibandingkan dengan era Biden. Direktur Studi Regulasi Keuangan di Cato Institute, Jennifer Schulp, menilai ada keterbukaan yang lebih besar terhadap industri ini, meski masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. &ldquo;Masih banyak yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa AS dapat bersaing dalam ekosistem aset digital yang terus berkembang,&rdquo; kata Schulp kepada The Block. Saat ini, Kongres AS tengah merancang berbagai undang-undang terkait stablecoin, dengan rancangan dari Partai Republik dan Demokrat yang mulai muncul dalam beberapa minggu terakhir. Senator Cynthia Lummis dari Wyoming mengatakan bahwa legislator berharap dapat mengesahkan regulasi pasar aset digital dalam waktu dekat untuk ditandatangani oleh Trump. Schulp menekankan bahwa baik Gedung Putih maupun industri kripto harus berhati-hati agar regulasi yang disusun tidak menjadi alat pemerintah untuk menentukan siapa yang akan diuntungkan dalam industri ini. &ldquo;Penting untuk memastikan bahwa regulasi ini tetap memberikan ruang bagi konsumen untuk memilih dan mendukung inovasi di sektor aset digital,&rdquo; tutupnya.

Donald Trump berjanji mendukung regulasi stablecoin sebelum Agustus serta mengakhiri diskriminasi bank terhadap bisnis kripto di AS.

Crypto Summit 2025: Trump Janji Akhiri Diskriminasi Bank Terhadap Kripto

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/08/donald-trump-2-1619995630.jpg" alt="Presiden Amerika Serikat Donald Trumo. (news.bitcoin.com)" width="100%">
<figcaption>Presiden Amerika Serikat Donald Trumo. (news.bitcoin.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggelar KTT Kripto (crypto summit) pertama di Gedung Putih, mengundang para pemimpin industri aset digital dalam pertemuan bersejarah pada Jumat (7/3). Dalam kesempatan ini, Trump menegaskan bahwa era resistensi pemerintah AS terhadap industri kripto telah berakhir. "Saya tahu banyak dari Anda telah berjuang selama bertahun-tahun untuk ini, dan merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk bertemu dengan Anda di Gedung Putih," kata Trump dalam pidato pembukaannya. KTT ini menandai perubahan besar dalam kebijakan kripto AS, dengan Trump tidak hanya menyatakan dukungannya terhadap regulasi yang lebih jelas. Tetapi juga mengakhiri kebijakan "Operation Chokepoint 2.0" yang selama ini dianggap membatasi perkembangan industri aset digital. <h3>Trump: "Perlawanan terhadap Kripto Sudah Berakhir"</h3> Trump secara terbuka mengkritik kebijakan pemerintahan sebelumnya yang disebutnya telah memaksa bank menutup akun bisnis kripto dan menghalangi transfer uang ke bursa aset digital. "Regulator telah menekan bank untuk menutup akun bisnis kripto dan pengusaha, serta menggunakan pemerintah sebagai senjata untuk menyerang industri ini. Tetapi saya tahu perasaan itu, mungkin lebih baik dari Anda semua. Semua itu akan segera berakhir," tegasnya. Trump juga menyampaikan dukungannya terhadap rancangan undang-undang stablecoin yang saat ini tengah dibahas oleh Kongres. "Saya ingin menandatangani undang-undang stablecoin sebelum Kongres memasuki masa reses pada bulan Agustus," katanya. "Ini adalah peluang luar biasa untuk pertumbuhan ekonomi dan inovasi di sektor keuangan kita." Trump kembali menyoroti perintah eksekutif yang ia tandatangani pada Kamis lalu untuk membentuk Cadangan Bitcoin Strategis (Strategic Bitcoin Reserve). Ia mengkritik kebijakan sebelumnya yang telah menjual sebagian besar Bitcoin hasil sitaan. "Sungguh konyol bahwa pemerintah federal telah menjual begitu banyak Bitcoin yang mereka miliki," kata Trump. "Mulai hari ini, Amerika akan mengikuti aturan yang sudah diketahui oleh semua Bitcoiner: Jangan pernah menjual Bitcoin Anda." Menurut pejabat senior Gedung Putih, pemerintah AS saat ini diperkirakan memiliki 200.000 Bitcoin, setara dengan Rp 3,24 triliun berdasarkan kurs Rp 16.200 per USD. Namun, jumlah pastinya masih belum diketahui karena belum ada audit menyeluruh. Trump memerintahkan agar audit dilakukan untuk mengetahui jumlah aset digital yang benar-benar dimiliki oleh pemerintah AS. Selain itu, aset digital lain selain Bitcoin yang telah disita dalam kasus hukum akan disimpan dalam kumpulan aset terpisah. Tidak ada rencana untuk membeli lebih banyak altcoin di masa depan, dan jika pemerintah memutuskan untuk berinvestasi lebih lanjut dalam Bitcoin, dana tersebut tidak akan berasal dari pajak rakyat. <h3>Para Pemimpin Kripto Hadir di Gedung Putih</h3> KTT ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting dalam industri kripto, termasuk CEO Coinbase Brian Armstrong, CEO Kraken Arjun Sethi, pendiri Gemini Tyler dan Cameron Winklevoss, serta pendiri Chainlink Sergey Nazarov. Pertemuan ini disebut sebagai forum paling formal dalam sejarah kripto, bahkan dibandingkan dengan perayaan kemenangan pemilu Trump sebelumnya yang juga dihadiri oleh para eksekutif industri. Dalam sesi siang hari, seorang pejabat senior Gedung Putih mengonfirmasi bahwa pemerintahan Trump berkomitmen untuk menjadikan aset digital bagian integral dari strategi keuangan nasional. KTT ini juga menjadi ajang bagi industri kripto untuk mendapatkan kejelasan lebih lanjut tentang kebijakan masa depan. Dengan sikap yang lebih bersahabat dari pemerintah AS, para pelaku industri berharap bisa mengembangkan inovasi tanpa hambatan regulasi yang selama ini membatasi pertumbuhan aset digital di negeri tersebut. Kebijakan baru Trump ini menunjukkan bahwa AS tengah bersiap menjadi pemain utama dalam industri aset digital global. Dengan adanya Cadangan Bitcoin Strategis, dukungan terhadap regulasi stablecoin, serta diakhirinya resistensi pemerintah terhadap kripto, industri ini kini memasuki era baru yang lebih terbuka dan potensial untuk berkembang. Namun, tantangan masih ada. Keputusan untuk tidak menjual Bitcoin bisa berdampak besar pada strategi keuangan pemerintah AS, sementara regulasi stablecoin dan pasar kripto masih perlu diselesaikan dalam Kongres. Pasar kini menunggu langkah selanjutnya, termasuk apakah AS akan secara aktif berinvestasi dalam Bitcoin atau tetap berfokus pada pengelolaan aset digital yang telah disita.

Trump mengakhiri "perlawanan" pemerintah AS terhadap kripto, menegaskan dukungan regulasi, dan membentuk Cadangan Bitcoin Strategis.

Crypto Summit 2025, Donald Trump: Perlawanan terhadap Kripto Sudah Berakhir

Crypto Summit 2025

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Crypto Summit 2025

Berita Terkini

Investor Bitcoin Terbelah: KTT Kripto Trump Bersejarah Tapi Mengecewakan

Gagal Senangkan Investor, Altcoin XRP, ADA, dan SOL Ambruk Usai KTT Kripto

Donald Trump: Stablecoin Akan Jadi Kunci Dominasi Dolar Sebagai Mata Uang Cadangan Dunia

Crypto Summit 2025: Trump Janji Akhiri Diskriminasi Bank Terhadap Kripto

Crypto Summit 2025, Donald Trump: Perlawanan terhadap Kripto Sudah Berakhir

Download Aplikasi JawaPos.com