<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/16/tersangka-570125842.jpg" alt="Kejagung tetapkan Muhammad Syafei (MSY) selaku Social Security Legal Wilmar Group tersangka dugaan suap vonis lepas perkara CPO. (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kejagung tetapkan Muhammad Syafei (MSY) selaku Social Security Legal Wilmar Group tersangka dugaan suap vonis lepas perkara CPO. (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menetapkan satu tersangka dalam kasus dugaan suap penanganan perkara korupsi fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah. Satu tersangka itu merupakan, Muhammad Syafei (MSY) selaku Social Security Legal Wilmar Group. Penetapan tersangka itu dilakukan, setelah penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pemeriksaan terhadap MSY. "Berdasarkan alat bukti yang cukup, penyidik telah menetapkan satu orang tersangka, yait MSY selaku Legal PT Wilmar," kata Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar di Kompleks Kejagung, Jakarta, Selasa (15/4) malam. Kejaksaan telah menetapkan total tujuh delapan tersangka dalam kasus ini. Korps Adhyaksa sebelumnya telah menjerat Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel), Muhammad Arif Nuryanta (MAN); Panitera Muda Pengadilan Negeri Jakarta Utara Wahyu Gunawan (WG); serta pengacara Marcella Santoso (MS) dan Ariyanto (AR). Serta tiga majelis hakim yang menangani perkara vonis lepas terhadap korupsi ekspor CPO yang melibatkan korporasi, mereka yakni Djuyamto selaku Ketua Majelis Hakim, serta Agam Syarif Baharuddin dan Ali Muhtarom selaku hakim anggota. Qohar menjelaskan baswa MSY berperan menyetujui terjadinya suap dari pihak PT Wilmar Group melalui pengacara Marcella Santoso yang ditujukan kepada para hakim untuk bisa memvonis lepas atau ontslag perkara korupsi ekspor CPO yang melibatkan PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas Group. Hal itu setelah adanya pertemuan antara pihak pengacara Marcella Santoso dengan Ariyanto dan Syafei. "MSY di rumah makan Daun Muda dan saat itu sdr MSY memberitahukan bahwa biaya yang disediakan pihak korporasi sebesar Rp 20 miliar untuk mendapatkan putusan bebas," ucap Qohar. Menindaklanjuti pembicaraan itu, Ariyanto, Wahyu Gunawan dan Muhammad Arif Nuryanto bertemu di rumah makan Layar Seafood Sedayu, Kelapa Gading, Jakarta Timur. Dalam pertemuan tersebut, Arif Nuryanto mengatakan perkara minyak goreng tidak bisa diputus bebas. "Namun perkara tersebut diputus Ontslag dan meminta agar uang Rp 20 miliar itu dikali tiga, sehingga total menjadi Rp 60 miliar," paparnya. Pihak pengacara Marcella Santoso menghubungi Syafei, lalu menyanggupi akan menyiapkan permintaan&nbsp;tersebut dalam mata uang asing dolar Singapura dan dolar Amerika Serikat. Sekitar tiga hari kemudian, Syafei&nbsp;menghubungi pengacara Marcella menyampaikan bahwa uang yang diminta sudah siap. "Selanjutnya tersangka MS memberikan nomor handphone tersangka AR kepada MSY. Setelah ada komunikasi antara tersangka AR dan MSY, kemudian AR bertemu dengan MSY di parkiran SCBD dan MSY menyerahkan uang tersebut kepada AR," tegasnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015881455/coreng-sistem-peradilan-penangkapan-4-hakim-di-kasus-suap-cpo-disesalkan-bisa-terjadi">Coreng Sistem Peradilan, Penangkapan 4 Hakim di Kasus Suap CPO Disesalkan Bisa Terjadi</a> Kejaksaan Agung langsung melakukan penahanan terhadap Muhammad Syafei untuk 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: 28/F.2/Fd.2/04/2025 tanggal 15 April 2025. Muhammad Syafei disangkakan melanggar Pasal 6 Ayat (1) huruf a jo. Pasal 5 Ayat (1) jo. Pasal 13 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Kejagung menetapkan Muhammad Syafei dari Wilmar Group sebagai tersangka dalam kasus suap CPO, mengungkap peran dan keterlibatannya.

Petinggi Wilmar Group Jadi Tersangka Kasus Perkara CPO, Kejagung Ungkap Peran Muhammad Syafei

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/PTPN-0808.jpg" alt="Ilustrasi pekerja kebun kelapa sawit tengah memanen buah sawit." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pekerja kebun kelapa sawit tengah memanen buah sawit.</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sebagai negara produsen terbesar crude palm oil (CPO) dunia, Indonesia sudah semestinya memiliki harga acuan sendiri. Holding Perkebunan Nusantara mendukung pembentukan bursa berjangka dalam negeri yang tengah dicanangkan Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan.  Direktur Pemasaran Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), Dwi Sutoro, mengungkapkan ini bwerbicara dalam seminar bertajuk “Strategi Indonesia Menjadi Barometer Harga Sawit Dunia” di Jakarta, Kamis (2/3).  "Sudah semestinya Indonedisa memiliki harga acuan sendiri karena menggunakan CPO international price sebagai acuan harga CPO domestik, sering tidak membuat keseimbangan penawaran dan permintaan di dalam negeri, sehingga mengakibatkan ketidakstabilan harga CPO dalam negeri,” paparnya.  Menurut Dwi, bursa CPO yang ideal adalah bursa yang memiliki fungsi lengkap, yakni sebagai price discovery, price reference, dan hedging, dari sebuah proses yang fair, efisien, transparan, dan terpercaya.  “Tentunya, ide membangun tata niaga komoditi CPO Indonesia melalui pengembangan bursa CPO Indonesia ini harus kita dukung dan diskusikan sebagai tahapan untuk membuat Indonesia menjadi barometer sawit dunia,” ujarnya.  Lebih lanjut Dwi menyampaikan, bahwa pembentukan tata niaga sawit, setidaknya harus mencakup empat aspek, antara lain aspek keadilan, efisiensi, nilai tambah, dan keberlanjutan.  “Keterlibatan pemerintah, BUMN, dan swasta, diharapkan bisa menciptakan sinergi yang positif dalam mendesain tata niaga sawit Indonesia yang adil, efisien, transparan, dan terpercaya,” ungkapnya.  Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian, Musdalifah Mahmud, menyampaikan, bahwa mewujudkan Indonesia sebagai barometer harga sawit dunia bukan sebatas cita-cita lagi. “Tetapi insyaallah akan segera tercapai,” ujarnya.  Saat ini, kata Musdalifah, Indonesia merupakan negara yang berkontribusi sebesar 55 persen terhadap minyak sawit dunia dan 42 persen minyak nabati dunia. Oleh karena itu, dia optimistis, jika Indonesia bisa segera menjadi barometer harga sawit dunia.  “Apalagi, dengan adanya konsistensi penerapan B35, stabilitas harga sawit juga semakin terjaga,” ujarnya.

Pelaku Usaha Dukung Rencana Pembentukan Bursa Berjangka CPO Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/sawit.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Harga referensi produk minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) periode 1-15 Februari 2023 ditetapkan sebesar USD 879,31 per metric ton (MT). Nilai ini turun sebesar USD 41,26 atau 4,48 persen dari periode 16—31 Januari 2023, yaitu sebesar USD 920,57/MT.  Harga referensi tersebut sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 114 Tahun 2023 tentang Harga Referensi Crude Palm Oil yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.  "Harga referensi CPO untuk penetapan bea keluar (BK) dan tarif Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (tarif BLU BPD-PKS) atau pungutan ekspor (PE)periode 1–15 Februari 2023 adalah USD 879,31/MT," kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Budi Santoso dalam keterangan resmi di Jakarta, ditulis Selasa (2/1).  Selain itu, minyak goreng atau Refined, Bleached, and Deodorized/RBD Palm Olein dalam kemasan bermerek dan dikemas dengan berat neto ≤ 25kg dikenakan BK USD 0/MT.  Budi mengatakan, penetapan merek produk tersebut sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2023 tentang Daftar Merek Refined, Bleached, and Deodorized (RBD) Palm Olein dalam Kemasan Bermerek dan Dikemas dengan Berat Neto ≤ 25 KG.  “Saat ini harga referensi CPO mengalami penurunan yang mendekati ambang batas sebesarUSD 680/MT. Untuk merujuk pada PMK yang berlaku saat ini maka pemerintah mengenakan BK CPO sebesar USD 52/MT dan pungutan ekspor CPO sebesar USD 90/MT untuk periode 1—15Februari 2023,” ujar Budi.  Sementara itu, Bea keluar CPO periode 1—15 Februari 2023 merujuk pada Kolom Angka 5 Lampiran Huruf C Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.010/2022 sebesar USD 52/MT. Adapun pungutan ekspor CPO periode 1—15 Februari 2023 merujuk pada Lampiran Huruf C Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2022sebesar USD 90/MT.  Budi juga membeberkan, penurunan harga referensi CPO dipengaruhi beberapa faktor. Salah satunya, penurunan permintaan dari India dan Tiongkok. "Penguatan kurs ringgit terhadap USD, dan peningkatan harga minyak nabati lainnya karena penurunan produksi di Amerika," beber Budi.  Secara terpisah, Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan guna menangani lemahnya permintaan CPO dari luar negeri. Mulai 1 Februari 2023 pemerintah menggunakan stok CPO untuk menerapkan penggunaan biodiesel B35.  “Ini (biodiesel B35) adalah untuk menangani lemahnya demand tentu berkurangnya demand akibat adanya gerakan-gerakan di Eropa, maka tentu kita mengantisipasi dengan peningkatan demand dalam negeri dan ini suplai di dalam negeri tidak terganggu,” kata Airlangga kepada awak media di Gedung Ali Wardhana, Kemenko Perekonomian Jakarta, Selasa (31/1).  Untuk diketahui, B35 adalah campuran bahan bakar nabati berbasis minyak kelapa sawit, yaitu Fatty Acid Methyl Esters (FAME). Dalam B35 berisi kandungan 65 persen jenis solar dan 35 persen lainnya, yakni minyak kelapa sawit.  &nbsp;

Harga Referensi CPO Turun Jadi USD 879,31 per MT Pada Februari 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/SIDANG-DAKWAAN-KORUPSI-MINYAK-GORENG-FEDRIK-TARIGAN-4.jpg" alt="Sidang perdana kasus dugaan korupsi terkait izin ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya termasuk minyak goreng digelar hari ini, Rabu, (31/8/2022).Lima terdakwa dalam kasus tersebut menghadiri persidangan secara langsung. Lima terdakwa itu yakn" width="100%">
<figcaption>Sidang perdana kasus dugaan korupsi terkait izin ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya termasuk minyak goreng digelar hari ini, Rabu, (31/8/2022).Lima terdakwa dalam kasus tersebut menghadiri persidangan secara langsung. Lima terdakwa itu yakn</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan akan menempuh upaya hukum banding atas vonis ringan lima terdakwa perkara korupsi perizinan ekspor crude palm oil (CPO) alias bahan baku minyak goreng (migor). Kejagung menyebut, putusan hakim tidak sesuai keadilan masyarakat.  "Penuntut umum melakukan upaya hukum banding, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat terutama kerugian yang diderita masyarakat yakni perekonomian negara dan termasuk kerugian negara," kata kepala pusat penerangan hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Ketut Sumedana kepada wartawan, Kamis (5/1).  Jaksa penuntut umum (JPU) Muhamad usai persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta juga merasa atas vonis majelis hakim terhadap lima terdakwa perkara perizinan ekspor CPO. Sebab vonis hakim itu jauh lebih rendah dari tuntutan JPU.  "Kecewa ya kecewa, kita tetap menghormati. Tapi memang terlalu jauh sih ya, kemudian yang paling kerasa itu kerugian perekonomian tidak terbukti, seperti itu. Jadi ada lah perasaan yang mengganjal dalam pikiran saya. Soalnya yang kami buktikan adalah kerugian perekonomian," ucap Muhamad ditemui usai persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (4/1).  Menurut Muhamad, pihaknya telah mengungkap bukti adanya kerugian negara dan kerugian prekonomian dari korupsi ekspor CPO. Namun, hakim justru tidak mengesampingkan fakta yang terungkap di persidangan.  Jaksa menyatakan, kerugian dari ekspor CPO seharusnya sekitar Rp 18,3 triliun. Hal ini dihitung berdasarkan jumlah total dari kerugian negara sebesar Rp 6.047.645.700.000 dan kerugian ekonomi sebesar Rp 12.312053.298.925.  "Bukti-bukti kan sudah semuanya terungkap di persidangan, kalau masalah tadi pertimbangan majelis hakim kan mungkin majelis hakim punya pertimbangan sendiri," tegas Jaksa Muhamad.  Majelis Hakim Pengadilan Tipikor dalam pertimbangannya menyatakan, kerugian perekonomian negara dalam kasus korupsi perizinan ekspor CPO dan produk turunannya alias kasus minyak goreng masih belum nyata atau riil. Hakim menilai perhitungan kerugian perekonomian negara dalam perkara ini masih bersifat asumsi.  "Setelah hakim meneliti ahli perhitungan perekonomian negara ternyata masih bersifat asumsi belum real atau nyata,” ucap Ketua Mejelis Hakim Liliek Prisbawono.  Menurut hakim, kerugian perekonomian negara haruslah nyata actual loss, bukan perkiraan atau asumsi. "Hakim berpendapat perhitungan perekonomian negara yang dihasilkan ahli tidak dapt dijadikan dasar untuk tentukan kerugian perekonomian negara dalam perkara ini,” ucap Hakim Liliek.  Hakim tidak sependapat dengan dakwaan jaksa yang menyebut terdapat kerugian negara sejumlah Rp 6.047.645.700.000 atau Rp 6,04 triliun. Menurut hakim perhitungan kerugian keuangan negara hanya dapat dihitung dari keuntungan ilegal yang didapat dalam perkara ini. Alhasil, hakim menilai kerugian negara yang terbukti dalam perkara ini hanya sejumlah Rp 2.952.526.912.294,45.  Hakim memvonis hukuman para terdakwa kasus minyak goreng dengan vonis yang berbeda. Komisaris Wilmar Master Parulian Tumagor 1,5 tahun, Lin Che Wei 1 tahun, Manager Corporate Affair PT Victorindo Alam Lestari Stanley MA 1 tahun, General Manager (GM) Bagian General Affair PT Musim Mas Pierre Togar Sitanggang 1 tahun, dan Eks Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardana 3 tahun penjara.  Para terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Kejaksaan Agung Banding dari Vonis Ringan 5 Terdakwa Ekspor Migor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/SIDANG-DAKWAAN-KORUPSI-MINYAK-GORENG-FEDRIK-TARIGAN-1.jpg" alt="Sidang perdana kasus dugaan korupsi terkait izin ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya termasuk minyak goreng digelar hari ini, Rabu, (31/8/2022).Lima terdakwa dalam kasus tersebut menghadiri persidangan secara langsung. Lima terdakwa itu yakn" width="100%">
<figcaption>Sidang perdana kasus dugaan korupsi terkait izin ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya termasuk minyak goreng digelar hari ini, Rabu, (31/8/2022).Lima terdakwa dalam kasus tersebut menghadiri persidangan secara langsung. Lima terdakwa itu yakn</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta memiliki perbedaan pendapat atau dissenting opinion dalam memutus kasus korupsi crude palm oil (CPO) alias bahan baku minyak goreng. Dissenting opinion itu disampaikan Anggota Majelis Hakim, Muhammad Agus Salim dalam mempertimbangkan hukuman terhadap founder dan CEO dari Independent Research &amp; Advisory Indonesia (IRAI) Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei.  Lin Che Wei divonis satu tahun penjara ditambah denda Rp 100 juta subsider dua bulan kurungan. Hakim menyatakan Lin Che Wei terbukti melakukan tindak pidana korupsi terkait persetujuan ekspor (PE) minyak sawit mentah dan produk turunannya, termasuk minyak goreng.  "Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama satu tahun dikurangi masa tahanan," kata Ketua Majelis Hakim, Liliek Prisbawon membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (4/1).  Dalam dissenting opinion itu, Hakim Anggota Agus Salim berpendapat Lin Che Wei tidak pernah membantu pengurusan perizinan ekspor (PE) yang diajukan perusahaan sawit. Selain itu, hakim menyebut Lin Che Wei juga tidak pernah memiliki perjanjian kerja sama dengan perusahaan manapun berkaitan dengan penerbitan PE.  "Bahwa terdakwa Lin Che Wei tidak memperoleh keuntungan pribadi atas perannya dalam menangani permasalahan kelangkaan atau kenaikan harga minyak goreng," ucap Hakim Agus Salim.  Hakim Agus menyebut, Lin Che Wei terbukti tidak pernah menggunakan jabatannya sebagai Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk bertindak seolah-olah seperti pejabat yang mempunyai otoritas dalam penerbitan PE, dengan memberikan rekomendasi persetujuan ekspor CPO dan turunannya.  Selain itu, Lin Che Wei juga dinilai pasif dalam kaitannya dengan upaya penanganan kelangkaan minyak goreng. Menurut Hakim, Lin Che Wei baru bertindak setelah adanya permintaan dari Menteri Perdagangan.  "Bahwa zoom meeting yang diikuti terdakwa adalah semuanya terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Kalau pun ada permintaan dari pelaku usaha yang disampaikan oleh terdakwa, oleh terdakwa disampaikan kepada pejabat terkait yg berwenang, misalnya pada Menteri Perdagangan atau Dirjen Daglu. Sehingga Menteri Perdagangan atau Dirjen Daglu sendirilah yang secara langsung meresponsnya," ujar Hakim Agus.  Hakim Agus juga menyebut, Lin Che Wei dalam pembahasan kelangkaan minyak goreng yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan hanya sekadar menyampaikan saran. Kajian yang diberikan Lin Che Wei tidak bersifat mengikat.  "Artinya kajian dan atau usulan terdakwa Lin Che Wei adalah bukan keputusan dari pejabat yang berwenang, dan karenanya kajian dan saran Lin Che Wei adalah sifatnya tidak final, tidak mengikat, dan tidak executable," papar Hakim Agus.  Hakim Agus juga berpendapat bahwa rekomendasi terkait domestic market obligation (DMO) yang disampaikan Lin Che Wei tidak mengikat, sehingga tidak mengandung kesalahan atau perbuatan melawan hukum. Bahkan, Lin Che Wei juga disebut bukan pihak yang mendapat honor dari Kementerian Perdagangan, tetapi dari lembaga donor.  Hakim Agus menyatakan, Lin Che Wei dipandang tidak sederajat dengan pejabat yang punya kewenangan. Maka, dalam hal ini Lin Che Wei tidak terbukti ada penyelahgunaan wewenang.  "Karenanya perbuatan terdakwa Lin Che Wei tidak terbukti dan bukan sebagai pelaku turut serta sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP," tegas Hakim Agus.  Selain Lin Che Wei, majelis hakim juga memvonis empat terdakwa lainnya. Komisaris PT. Wilmar Nabati Indonesia, Master Parulian Tumanggor divonis satu tahun dan enam bulan penjara, serta denda Rp 100 juta subsider dua bulan kurungan. Sementara itu, Senior Manager Corporate Affair PT VAL, Stanley MA; General Manager (GM) Bagian General Affair PT MM, Pierre Togar Sitanggang divonis masing-masing dengan hukuman satu tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider dua bulan kurungan.  Vonis ini terbilang sangat ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Terlebih, kelima terdakwa itu juga tidak dihukum dengan uang pengganti sebagaimana tuntutan Jaksa.  Kelima terdakwa itu hanya terbukti melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Vonis Perkara Korupsi Perizinan Ekspor CPO Diwarnai Dissenting Opinion

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/kejati-riau-klarifikasi-dokter-rsj-tampan_m_.jpg" alt="Ilustrasi kasus korupsi kredit fiktif" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kasus korupsi kredit fiktif</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lima terdakwa dalam kasus dugaan korupsi izin ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak goreng akan menghadapi sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (4/1). Sidang rencananya digelar sekitar pukul 10.00 WIB.  "Rencananya pukul 10.00," kata tim kuasa hukum salah satu terdakwa, Maqdir Ismail dikonfirmasi, Rabu (4/1).  Menurut Maqdir, kelima terdakwa juga akan dihadirkan langsung ke dalam ruang persidangan. Sehingga para terdakwa bisa mendengar pertimbangan hukum dari majelis hakim.  "Iya mestinya begitu (hadir ke dalam ruang persidangan). Rencananya untuk semua perkara," ucap Maqdir.  Kelima terdakwa yang akan menjalani sidang vonis yakni, mantan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan (Kemendag), Indra Sari Wisnu Wardhana; Komisaris PT. Wilmar Nabati Indonesia, Master Parulian Tumanggor; Senior Manager Corporate Affair PT VAL, Stanley MA; General Manager (GM) Bagian General Affair PT MM, Pierre Togar Sitanggang; serta mantan Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei  Kelima terdakwa juga telah menjalani sidang tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Mereka dituntut 7 sampai 12 tahun penjara.  Selain dituntut mengganti kerugian negara akibat dugaan korupsi persetujuan ekspor, mereka juga diminta mengganti anggaran BLT pemerintah, yang jumlahnya mencapai lebih dari Rp 6 triliun. Master Parulian Tumanggor merupakan terdakwa yang dituntut mengganti kerugian negara paling besar, mencapai Rp 10.980.601.063.037.  Dalam persidangan yang digelar pada 6 Desember 2022 lalu, saksi ahli dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) Rimawan Pradiptyo menyatakan, dirinya menggunakan metode input output dalam penghitungan kerugian negara. Hal ini dilakukan karena keterbatasan data.  Dia juga mengakui, tidak menghitung pemasukan negara yang didapat dari ekspor yang sudah dilakukan para terdakwa. "Di dalam analisis, itu tidak saya perhitungkan, karena dilihat shortage-nya," ujar Rimawan.  Analisa kerugian negara hanya berfokus dampak dari yang dilakukan para terdakwa, terhadap krisis minyak goreng atau shortage yang terjadi di dalam negeri. Sehingga, pemasukan negara yang didapat dari ekspor yang dilakukan seperti pajak dan bea cukai, tidak dipertimbangkan dalam penghitungan kerugian negara.  Menurutnya, ekspor yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut, telah memberikan manfaat kepada negara. Jika dirinya diberikan data-data soal manfaat yang didapat negara dari ekspor tersebut, dia mengaku bisa melakukan penghitungan.  Rimawan juga menyebut, jika manfaat yang berupa pemasukan untuk negara ikut dipertimbangkan, maka nilai kerugian negara yang tercantum dalam tuntutan para terdakwa bisa berkurang.  “Kalau itu (variabel manfaat) dimasukkan, maka angka kerugiannya akan turun lagi,” pungkas Rimawan.

5 Terdakwa Kasus Dugaan Korupsi Ekspor Minyak Goreng Hadapi Vonis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/setelah-anjlok-di-2018-harga-cpo-diharapkan-pulih-tahun-ini_m_.jpg" alt="Ilustrasi buah kelapa sawit dan hasil olahanya, crue palm oil (CPO)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi buah kelapa sawit dan hasil olahanya, crue palm oil (CPO)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pakar hukum pidana Chairul Huda mempertanyakan dasar tuntutan terhadap para terdakwa kasus dugaan korupsi ekspor crude palm oil (CPO). Terutama penghitungan yang diduga merugikan keungan negara.  Chairul Huda menyebut tuntutan uang pengganti seharusnya hanya diterapkan bagi pelaku yang memperoleh pertambahan kekayaan dari tindak pidana korupsi.  “Jadi bagaimana mungkin mereka dituntut Rp 10 triliun sementara tidak ada pertambahan kekayaan mereka sebesar itu," kata Chairul Huda kepada wartawan, Rabu (28/12).  Dia menduga, jaksa penuntut umum (JPU) melakukan tuntutan tidak berlandaskan hukum. Karena itu, majelis hakim dapat mempertimbangkan semua fakta di persidangan.  "JPU meminta hakim menegaskan, jika uang pengganti tersebut tidak dibayarkan maka harta benda milik terdakwa dan korporasi akan disita," papar Huda.  Sementara itu, pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menyebut, tuntutan uang pengganti itu berbeda dengan ganti rugi. Menurutnya, tuntutan uang pengganti harus didasarkan pada fakta ril.  “Uang pengganti itu didasarkan pada pethitungan fakta yang riil, pemunculan sebuah jumlah harus didukung dengan bukti dan perhitungan yang riil, jadi tidak asal memunculkan nominal saja tanpa rasionalusasi yang jelas,” ujarnya.  Sedangkan ganti rugi itu bisa bersifat subjektif. Selain kerugian ril juga bisa ditambah dengan potensi, atau keuntungan yang diharapkan atau bunga maupun kelebihan jumlah jika uang itu dikelola.  “Sehingga jumlahnya bisa sangat subjektif, yakni pokok kerugian plus bunga, nah jika jumlah tuntutan Rp 10 triliun itu ada perhitungannya, maka itu cukup beralasan, tetapi jika asal sebut jumlah saja tanpa rasionalisasinya, maka itu bisa dikatakan ngawur,” ucap Fickar.  Sebelumnya, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor dituntut hukuman 12 tahun penjara oleh JPU pada Kejaksaan Agung. Master juga dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 10,980 triliun.  Sementara itu, Mantan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Indrasari Wisnu Wardhana dituntut hukuman pidana selama 7 tahun penjara. Jaksa juga menuntut Indrasari dengan hukuman denda sebesar Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan.  Sementara itu, Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei dituntut dengan hukuman 8 tahun penjara dan denda 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.  Sementara tiga terdakwa lainnya yakni, General Manager (GM) Bagian General Affair PT Musim Mas, Pierre Togar Sitanggang dituntut 11 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsidair 6 bulan kurungan. Togar juga dituntut untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 4,5 triliun paling lama dibayarkan satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.  Kemudian, Senior Manager Corporate Affair PT Victorindo Alam Lestari, Stanley MA dituntut 10 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Stanley juga dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 860 miliar.  Mantan Dirjen Daglu Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana telah melakukan dugaan perbuatan melawan hukum dalam menerbitkan izin ekspor CPO atau minyak sawit mentah. Tindakan Wisnu memberikan persetujuan ekspor (PE) telah memperkaya orang lain maupun korporasi.  Perbuatan itu dilakukan secara bersama-sama dengan empat terdakwa lainnya. Akibatnya, timbul kerugian sekitar Rp 18,3 triliun. Kerugian tersebut merupakan jumlah total dari kerugian negara sebesar Rp 6.047.645.700.000 dan kerugian ekonomi sebesar Rp 12.312053.298.925.  Mereka dituntut melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Pakar Pertanyakan Tuntutan Uang Pengganti ke Terdakwa Ekspor CPO

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/WILMAR.jpg" alt="Sejumlah saksi dalam kasus dugaan korupsi persetujuan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (10/11)." width="100%">
<figcaption>Sejumlah saksi dalam kasus dugaan korupsi persetujuan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (10/11).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Sub Direktorat Ekspor pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Vitha Budhi Sulistyo mengungkapkan, pelaku usaha penerima persetujuan ekspor (PE), tidak wajib merealisasikan jumlah kuota ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan produk turunan yang didapatnya. Dia menyebut, tidak digunakannya fasilitas PE bukanlah suatu pelanggaran.  "Bukan pelanggaran (tidak merealisasikan jumlah kuota ekspor)," kata Vitha saat bersaksi dalam persidangan lanjutan kasus korupsi persetujuan ekspor (PE) CPO atau kasus minyak goreng di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (28/11).  Vitha menjelaskan, Keputusan Menteri Keuangan (KMK) terkait ekspor CPO hanya mengatur soal PE yang sudah diberikan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag). Sementara, pihak Bea Cukai hanya melihat PE yang diberikan Kemendag terkait pemberian izin ekspor CPO.  "Hanya (melihat) PE-nya saja. Kami di tim teknis tidak melihat jumlah realisasi atau jumlah kami hanya melihat jumlah kuota yang tersisa di-PE," tegas Vitha.  Sebagaimana diketahui, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Agung mendakwa lima orang terkait kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) yang merugikan keuangan negara berjumlah Rp 18.359.698.998.925 atau Rp 18,3 triliun.  Kelima terdakwa itu ialah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Indra Sari Wisnu Wardhana dan Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor.  Kemudian, Senior Manager Corporate Affair PT Victorindo Alam Lestari Stanley MA, General Manager (GM) Bagian General Affair PT Musim Mas Pierre Togar Sitanggang, Penasihat Kebijakan/Analis pada Independent Research &amp; Advisory Indonesia (IRAI), dan Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei.  Mereka didakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Saksi Ungkap Pelaku Usaha Tak Wajib Realisasikan Kuota CPO

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/SUBSIDI-MINYAK-GORENG-DI-CABUT-FEDRIK-TARIGAN-2.jpg" alt="Pedagang mengemas Minyak goreng Curah yang akan di perjualbelikan di Pasar Senen, Jakarta, Senin (31/5/2022). secara resmi Kementerian Perindustrian (Kemenperin) cabut program subsidi minyak goreng curah. meski sudah tidak ada subsidi, bukan berarti subsi" width="100%">
<figcaption>Pedagang mengemas Minyak goreng Curah yang akan di perjualbelikan di Pasar Senen, Jakarta, Senin (31/5/2022). secara resmi Kementerian Perindustrian (Kemenperin) cabut program subsidi minyak goreng curah. meski sudah tidak ada subsidi, bukan berarti subsi</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Harga minyak goreng curah di Sumut masih belum mencapai harga eceran tertinggi (HET) Rp 14.000 per liter. Padahal harga bahan baku berupa crude palm oil (CPO) terus turun.  Pantauan pasar di Medan, harga minyak goreng curah rata-rata Rp 16.000 per liter. Sementara itu, harga minyak goreng premium dalam kemasan juga masih mahal Rp 25.000 per liter.  Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumut Barita Sihite mengakui harga minyak goreng curah di Sumut masih rata-rata Rp 16.000 per liter. ”Harga minyak goreng curah masih belum sesuai HET. Saat ini, harga rata-rata Rp 16.000 per liter,” kata Barita Sihite seperti dilansir dari Antara, Minggu (26/6).  Dia menjelaskan, harga minyak goreng premium dalam kemasan Rp 25.000 per liter atau 2 liter sekitar Rp 48.000. ”Yang paling penting, ketersediaan minyak goreng curah di Sumut cukup memadai untuk kebutuhan konsumen,” ucap Barita Sihite.  Ketersediaan minyak goreng jauh di atas kebutuhan per hari sebanyak 1.645 ton untuk minyak goreng curah dan 2.468 ton untuk minyak kemasan premium.  Sekretaris Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Sumut Darma Sucipto mengatakan, harga rata-rata CPO di Juni turun atau tinggal Rp 11 ribuan per kg. Harga itu jauh turun dari harga rata-rata pada Mei Rp 13 ribuan per kg dan bahkan pada April Rp 16 ribuan per kg.  ”Penurunan harga CPO didorong melemahnya harga minyak nabati lainnya dan berkurangnya permintaan,” terang Darma.  Sebelumnya, pemerintah mengumumkan akan memulai sosialisasi dan transisi perubahan sistem penjualan dan pembelian minyak goreng curah. Yakni dengan menggunakan PeduliLindungi pada Senin (27/6).  Sosialisasi dilakukan selama dua minggu. Setelah masa sosialisasi selesai, semua penjualan dan pembelian minyak goreng curah akan menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Aplikasi PeduliLindungi merupakan alat bantu pelacakan Covid-19. Aplikasi tersebut pun kini digunakan sebagai syarat perjalanan dan masuk ruang publik.

Harga Minyak Goreng Curah di Sumut Masih di Atas HET

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/BUAH-SAWIT-PANEN-KALTIM-POST-23-JULI-19.jpg" alt="TERTEKAN: Harga tandan buah segar kelapa sawit berpeluang turun kembali karena kampanye negatif dari Uni Eropa masih berlanjut dan memengaruhi ekspor CPO.DOKUMEN/KALTIM POST" width="100%">
<figcaption>TERTEKAN: Harga tandan buah segar kelapa sawit berpeluang turun kembali karena kampanye negatif dari Uni Eropa masih berlanjut dan memengaruhi ekspor CPO.DOKUMEN/KALTIM POST</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kebijakan Presiden Jokowi melarang ekspor crude palm oil (CPO) mendapatkan apresiasi. Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum Universitas Indonesia Kris Wijoyo Soepandji menilai kebijakan moratorium ekspor minyak sawit mentah alias CPO tepat dilakukan pemerintah untuk mengatasi kelangkaan sekaligus menstabilkan harga minyak goreng yang melambung tinggi.  Kris mengatakan, kelangkaan minyak goreng domestik sejatinya memang dipicu oleh kenaikan harga-harga komoditas termasuk CPO dalam pasar global sebagai ekses konflik Ukraina-Rusia. Sebagai pemasok utama CPO global, para produsen di Indonesia melihat ini sebagai menambah jumlah ekspor. Namun disayangkan, sejumlah produsen justru memanfaatkan momentum ini dengan sengaja melanggar kewajiban pasokan domestiknya atau domestic market obligation (DMO).  Alih-alih memenuhi kewajiban pasokan CPO domestik, sebagai bahan baku utama minyak goreng, sejumlah produsen tersebut malah menggenjot ekspor CPO melebihi kuota yang ditetapkan. Ini menjadi biang keladi kelangkaan sekaligus yang mengerek harga minyak goreng dalam negeri.  Sebagai catatan, Kejaksaan Agung telah menetapkan adanya dugaan suap atas izin ekspor CPO tersebut, empat tersangka telah ditetapkan: Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan IWW, Manager Corporate Affair Permata Hijau Group SMA, Komisaris Wilmar Nabati Indonesia MPT, dan General Manager Musim Mas PTS.  Di tengah situasi kelangkaan dan melambungnya harga minyak goreng, langkah pemerintah melarang ekspor CPO dan produk turunannya dinilai Kris menjadi aksi intervensi agar pasar minyak goreng domestik stabil dengan memprioritaskan pasokan CPO di dalam negeri, mengukuhkan kehadiran pemerintah untuk kepentingan rakyat banyak.  “Langkah yang diambil pemerintah sudah tepat karena hal ini merupakan bagian dari intervensi kebijakan terhadap pasar yang situasinya dapat menimbulkan ketidakstabilan dalam negeri. Dengan mengusahakan agar CPO dan produk turunannya seperti minyak goreng tetap terjangkau, diharapkan stabilitas dalam negeri dapat terjaga, apalagi Indonesia masih mengalami perbaikan ekonomi akibat pandemi,” sambungnya.  Di sisi lain, Kris juga menyebut langkah ini membuktikan bahwa pemerintah memiliki keberpihakan sekaligus prioritas yang tinggi terhadap kepentingan masyarakatnya di tengah dinamika global.  Secara terpisah, Ketua Komisi VI DPR Faisol Riza juga sepakat pemberlakuan kebijakan moratorium ekspor CPO dan produk turunannya sudah tepat, dan menjadi bukti pemerintah memiliki kedaulatan dalam mengambil kebijakan.  “Kami mendukung kebijakan tersebut, karena untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng nasional. Kebijakan ini juga sudah sesuai dengan usulan kami di Komisi VI kepada Kementerian Perdagangan sebelumnya. Secara kebijakan sudah tepat,” ungkap Faisol.  Faisol juga menambahkan Komisi VI juga akan terus memantau dan mengawasi implementasi serta efektivitas kebijakan moratorium ini. Ia menyebut akan mulai melakukan evaluasi secara berkala saat DPR RI memasuki masa sidang pada 17 Mei 2022.  Proses penyusunan kebijakan domestik Indonesia tidak bisa sepenuhnya bebas dari pengaruh dinamika yang terjadi di tingkatan global. Namun demikian, sikap tegas pemerintah yang memprioritaskan kepentingan rakyat adalah bentuk kedaulatan dan refleksi perlindungan kepentingan nasional. Kehadiran pemerintah dalam menetapkan moratorium ekspor CPO juga diharapkan konsisten dalam proses pengambilan keputusan strategis lainnya yang memprioritaskan kepentingan rakyat dan nasional.

Moratorium Ekspor CPO Bukti Pemerintah Berpihak kepada Rakyat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#crude palm oil

Berita Terkini