<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/15/ilustrasi-logo-OJK-3422689515.jpg" alt="Ilustrasi logo Otoritas Jasa Keuangan (OJK)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi logo Otoritas Jasa Keuangan (OJK)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta industri layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI) alias pinjaman daring (pindar) untuk memperkuat penerapan manajemen risikonya. Mulai 31 Juli 2025, perusahaan penyelenggara pindar wajib menjadi pelapor sistem layanan informasi keuangan (SLIK). Dengan begitu, dapat menekan angka kredit macet maupun gagal bayar.&nbsp; Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Entjik S. Djafar mendukung langkah OJK dalam memperkuat manajemen risiko di industri pindar. Menurut dia, langkah ini sangat penting untuk memperkuat industri. "Kami sangat mendukung langkah OJK untuk memperkuat Manajemen Risiko. Hal ini agar Industri pindar semakin kuat dan berkesinambungan," kata Entjik kepada Jawa Pos, Jumat (20/6).&nbsp; Sejalan dengan upaya tersebut, AFPI akan mengadakan compliance talk pekan depan. Mengundang seluruh anggota board of commissioners (BOC) dan board of directors (BOD) dari perusahaan pindar anggota AFPI. Selain itu, juga akan dihadiri oleh perwakilan dari OJK. "Kami berharap terdapat hasil untuk peningkatan penerapan Tata kelola perusahaan. Agar tetap menganut prinsip kehati-hatian, comply dan prudent," jelasnya.&nbsp; Salah satu inisiatif penting yang didukung oleh AFPI adalah perusahaan pindar wajib menjadi pelapor SLIK. Dia berharap keterlibatan ini dapat membantu menekan angka kredit macet. Serta meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam membayar tepat waktu. Terkait dengan proses asesmen dan credit scoring, Entjik menyampaikan bahwa masing-masing perusahaan pindar memiliki metode yang berbeda. Sesuai dengan kebutuhan dan produk yang ditawarkan. "Yang sama itu adalah biometric e-KYC (electronic know your customer) data dari Dukcapil dan pengecekan SLIK dengan hasil credit scoring basis," tandasnya.&nbsp; AFPI memandang langkah ini dapat memperkuat ekosistem teknologi finansial (fintech) di Indonesia. Mendorong praktik tata kelola yang lebih baik, serta memberikan perlindungan lebih bagi konsumen dan stakeholder di industri keuangan digital.&nbsp; Sebelumnya, OJK mendorong memperketat prinsip repayment capacity dan e-KYC sebagai dasar pemberian pendanaan. Sehingga memperkuat mitigasi risiko terhadap pemberi dana (lender) dalam platform pindar. Sekaligus memitigasi meningkatnya jumlah penerima dana (borrower) yang tidak melakukan pembayaran atau gagal bayar.&nbsp; Penegasan ini sejalan dengan ketentuan dalam SEOJK Nomor 19/SEOJK.06/2023. "Melalui ketentuan tersebut, penyelenggara pindar diwajibkan melakukan penilaian kelayakan pendanaan (credit scoring) dan kesesuaian antara jumlah pinjaman yang diajukan dengan kemampuan financial borrower," ujar Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi. &nbsp; Penyelenggara pindar, lanjut dia, dilarang memfasilitasi pendanaan kepada borrower yang telah menerima pembiayaan dari tiga perusahaan pindar. Termasuk dari penyelenggara itu sendiri. OJK mengimbau kepada masyarakat agar lebih bijak dalam memanfaatkan fasilitas pendanaan agar tidak melakukan langkah-langkah untuk sengaja tidak membayar utang. &nbsp; "Masyarakat diharapkan mempertimbangkan aspek kebutuhan dan kemampuan bayar secara cermat agar tidak terjebak dalam pinjaman online ilegal dan praktik gali lubang tutup lubang," tegasnya.&nbsp; Informasi SLIK juga dapat menjadi salah satu bahan masukan untuk menilai kelayakan calon debitur yang akan mendapatkan fasilitas kredit/pembiayaan oleh lembaga jasa keuangan. Dengan demikian, industri pindar dapat berlangsung semakin sehat, transparan, dan akuntabel. Membantu kebutuhan masyarakat untuk pembiayaan produktif.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perintahkan pindar perkuat manajemen risiko dengan menjadi pelapor SLIK mulai 31 Juli 2025.

Pindar Perketat Credit Scoring dan jadi Pelapor SLIK untuk Tekan Gagal Bayar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/28/ojk-xi-211780842.jpg" alt="Live rapat kerja Dewan Komisioner OJK bersama Komisi XI DPR RI, Senin (28/4). (tangkapan layar)" width="100%">
<figcaption>Live rapat kerja Dewan Komisioner OJK bersama Komisi XI DPR RI, Senin (28/4). (tangkapan layar)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong percepatan proses bisnis penyaluran pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Antara lain melalui penyederhanaan jenjang persetujuan atas pengajuan pembiayaan serta pengembangan metode penilaian pembiayaan. "Bank dan lembaga keuangan non-bank (LKNB) dapat mengembangkan metode penilaian pembiayaan, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan pihak ketiga. seperti penyelenggara inovatif credit scoring atau Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP)," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Senin (28/4). Pada tahap pemberian kredit, lanjut dia, terdapat kemudahan berupa penyusunan skema khusus dalam produk pembiayaan UMKM. Bank atau LKNB menyusun skema khusus penyaluran pembiayaan yang disesuaikan dengan karakteristik bisnis maupun siklus usaha UMKM. Skema khusus ini mencakup beberapa model pembiayaan. Yakni, penyesuaian jangka waktu pembayaran yang menyesuaikan dengan siklus masa panen. Misalnya pada sektor pertanian, perkebunan, atau peternakan. Yang mana pembayaran kewajiban pokok atau bunga disesuaikan dengan siklus masa panen. Kemudian, skema pembiayaan proyek (project financing), yaitu pembiayaan proyek dengan menggunakan surat perintah kerja, surat pemesanan (purchase order), atau kontrak perjanjian kerja sebagai jaminan. Lalu, pembiayaan rantai pasok atau supply chain financing, yakni pembiayaan yang dilakukan dengan turut membiayai seluruh ekosistem sektor. "Seperti pertanian, perkebunan, peternakan, manufaktur, maupun perdagangan, mulai dari hulu hingga hilir, termasuk pembeli hasil dan produk UMKM," jelas Dian. Lalu, pembiayaan kepada kelompok tertentu seperti kelompok perempuan pengrajin rotan di suatu daerah. Yang bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan UMKM. Dari sisi monitoring, OJK telah memberikan kemudahan melalui penetapan kualitas aset produktif yang dapat hanya didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok atau bunga. "Kemudahan ini dapat diberikan antara lain untuk kredit dan penyediaan dana lain yang diberikan bank kepada debitur usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai dengan ketentuan," imbuhnya. Selanjutnya, penetapan bobot risiko untuk kredit UMKM yang memenuhi kriteria dapat ditetapkan lebih rendah, yakni kurang dari 100 persen. Bobot risiko dalam perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) untuk UMKM dan ritel adalah sebesar 45 persen hingga 85 persen. Lebih rendah dibandingkan bobot risiko untuk korporasi tanpa peringkat yang sebesar 100 persen. Pada tahap penyelesaian sebagai bentuk penanganan piutang bermasalah, bank dan LKNB dapat melakukan hapus buku dan hapus tagih. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung kelancaran pemberian akses pembiayaan kepada UMKM. "Bank dan LKNB wajib mengadministrasikan data dan informasi atas hapus buku dan hapus tagih tersebut. Adapun hapus buku dan hapus tagih yang dilakukan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tandasnya.

OJK memperkenalkan kebijakan untuk mempercepat penyaluran pembiayaan kepada UMKM melalui penyederhanaan proses dan inovasi penilaian.

Strategi OJK Tingkatkan Pembiayaan UMKM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/13/6078024038837504360-2001117096.jpg" alt="ILUSTRASI Paylater. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Paylater. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Asosiasi Pembiayaan Perusahaan Indonesia (APPI) menjelaskan sejumlah faktor utama yang harus diperhatikan agar masyarakat mudah mendapatkan pinjaman terkait pemberian kredit perumahan. Hal ini mengingat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan dukungan terhadap program pemerintah mengenai penyediaan rumah bagi masyarakat luas, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui program 3 juta hunian pada awal tahun 2025. "Beberapa (faktor tersebut) di antaranya yaitu mengelola status di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), mempunyai kredibilitas, kemampuan untuk membayar pinjaman, memiliki jaminan, dan mempertimbangkan kondisi makro ekonomi dan industri," ujar Ketua APPI Suwandi Wiratno dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (20/2). Menurut dia, ada beberapa langkah nyata yang dapat ditempuh calon debitur agar lebih mudah mendapatkan pemberian kredit perumahan. Pertama, dia mengingatkan agar masyarakat menjaga skor SLIK dengan memastikan pembayaran tepat waktu, sehingga tidak ada tunggakan maupun gagal bayar. "Bagi yang belum familiar dengan SLIK, SLIK merupakan sebuah catatan atas informasi terkait riwayat debitur bank maupun lembaga keuangan lainnya," katanya. Catatan ini berupa informasi mengenai lancar atau tidak pembayaran atas pinjaman kredit debitur. Walaupun SLIK bukan penentu tunggal penyaluran kredit, sebagai calon penerima pinjaman, tetap penting untuk menjaga skor SLIK. Untuk memastikan debitur memenuhi kewajiban kredit tepat waktu, lanjutnya, maka masyarakat perlu mengambil keputusan finansial yang cerdas. Cara tersebut ialah menggunakan kredit dengan total maksimal cicilan per bulan sebesar 30 persen dari pendapatan bulanan yang diterima. "Ketika kewajiban sudah selesai terpenuhi, debitur perlu mengecek status SLIK-nya dan mendapatkan surat pelunasan. Perlu diingat bahwa dibutuhkan waktu agar status SLIK dapat ter-update&nbsp;sesuai dengan status terakhir dari debitur," ungkap Suwandi. Perusahaan&nbsp;paylater&nbsp;disebut akan tetap berhati-hati dalam penyaluran kredit kepada calon debitur dengan tetap mengikuti penerapan manajemen risiko secara disiplin.&nbsp;"Industri&nbsp;paylater&nbsp;akan terus berkomitmen untuk menyediakan pembiayaan bagi masyarakat Indonesia yang terjangkau dan terpercaya. Kami yakin bahwa peluang dan kebutuhan pembiayaan untuk kehidupan yang lebih baik akan terus bertumbuh, namun harus diimbangi dengan keputusan bijak dari pemberi kredit dan calon debitur," ucap Suwandi.

Menggunakan kredit dengan total maksimal cicilan per bulan sebesar 30 persen dari pendapatan bulanan yang diterima, jadi poin utama.

Punya Paylater tapi Ingin Kredit Rumah, Simak Tips dari APPI Berikut agar KPR-mu  Di-ACC Lembaga Pembiayaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/19/credit-scoring-1453551793.jpg" alt="Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Yulius." width="100%">
<figcaption>Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Yulius.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Yulius mengatakan, pemerintah akan menguji coba penerapan skema credit scoring untuk memudahkan pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Uji coba akan dilakukan melalui lembaga penyalur seperti fintech, koperasi, dan multifinance. Saat ini kami sedang mempersiapkan infrastrukturnya," ujar Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM Yulius dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat (19/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, credit scoring merupakan sistem penilaian terhadap kemampuan seseorang atau UMKM dalam membayar kewajiban pinjamannya yang dilakukan oleh Lembaga Penilaian Kredit. Melalui credit scoring tersebut, data transaksi UMKM menjadi bahan pertimbangan penyaluran kredit lembaga pembiayaan ke nasabahnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yulius menjelaskan, saat ini sedang dipersiapkan instrumen pendukung seperti teknologi dan lainnya sebelum dilakukan uji coba. Untuk uji coba sendiri rencananya akan dimulai pada Juni-Juli 2024 dengan plafon maksimal KUR sebesar Rp 500 juta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sejalan dengan itu, KemenKopUKM bersama Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait lainnya juga akan menyusun regulasi untuk implementasi skema credit scoring.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diharapkan, kata dia, dengan proses uji coba dan penyusunan regulasi yang pararel kebijakan penyaluran KUR dengan skema credit scoring bisa segera diimplementasikan secara penuh sesuai amanat dari Presiden Joko Widodo saat Pembukaan Rapat Nasional HIPMI ke-18 pada 31 Agustus 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami akan membuat semacam konsorsium yang melibatkan BI, OJK, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk menyusun aturan credit scoring. Nanti kami juga akan menggunakan artificial intellegence dan machine learning," jelas Yulius.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Skema credit scoring dalam penyaluran KUR, lanjut Yulius, menjadi solusi bagi UMKM yang tidak memiliki aset sebagai agunan. Diakuinya selama ini agunan menjadi salah satu kendala utama bagi UMKM dalam mengakses pembiayaan perbankan termasuk KUR.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melalui credit scoring ini diharapkan penyaluran KUR bisa semakin meningkat sehingga UMKM terbantu dalam meningkatkan skala usahanya. Menurutnya, skema credit scoring juga akan meningkatkan peluang UMKM untuk mendapat persetujuan pinjaman serta dapat menjaga tingkat non performing loan (NPL/ kredit macet) dalam batas yang wajar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Riset menunjukkan dengan credit scoring yang ditambahkan data alternatif dapat meningkatkan persetujuan (pinjaman) sebesar 10 persen dan menurunkan potensi NPL sebesar 4 persen dibandingkan dengan penilaian yang hanya menggunakan data konvensional," tutur Yulius.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yulius juga menegaskan, penggunaan skema credit scoring dalam penyaluran pembiayaan kepada UMKM menjadi instrumen yang adil dan inklusif khususnya bagi nasabah baru yang belum pernah mengakses pembiayaan. Saat ini, beberapa bank dan fintech sudah menggunakan credit scoring untuk penyaluran kredit namun masih belum optimal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penggunaan data alternatif dalam credit scoring juga dapat meningkatkan prediksi risiko gagal bayar untuk nasabah baru yang belum pernah akses kredit perbankan," tandasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

"Uji coba akan dilakukan melalui lembaga penyalur seperti fintech, koperasi, dan multifinance," kata Yulius.

Permudah UMKM Akses KUR, KemenkopUKM Bakal Uji Coba Penyaluran dengan Skema Credit Scoring

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/13/OJK-13-4281316775.jpg" alt="Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Triyono" width="100%">
<figcaption>Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Triyono</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong penguatan credit scoring eksternal dalam ekosistem peer-to-peer (P2P) lending. Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Triyono mengatakan ketentuan mengenai credit scoring sudah diatur dalam Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022. Meski begitu, dia merekomendasikan untuk tetap ada pemeriksaan credit scoring dari pihak eksternal. &ldquo;Di POJK 10 sudah kita atur harus ada filtering berisiko dari masing-masing P2P lending. Tapi, tetap kita tidak boleh 100 persen mengandalkan itu,&rdquo; ujar Triyono usai kegiatan sosialisasi UU P2SK oleh Kadin Indonesia di Jakarta, Selasa. Triyono menjelaskan, menggunakan layanan di luar P2P lending yang bisa memberikan hasil lebih akurat bisa menjadi opsi yang lebih baik. Hal itu untuk mengurangi risiko gagal bayar yang kemudian berdampak pada macetnya pembayaran ke lender atau investor. Meski begitu, ia mengakui pilihan menggunakan jasa credit scoring eksternal melibatkan banyak pertimbangan, terutama dari segi biaya. &ldquo;Mungkin ada sedikit tambahan biaya, tapi terkompensasi dari tingkat akurasi credit scoring-nya,&rdquo; kata Triyono. Sementara itu, Triyono mengatakan tingkat risiko kredit secara agregat atau tingkat wanprestasi (TWP90) masih berada pada tingkat aman, yakni 2,82 persen per April 2023. Level itu naik dari sebelumnya 2,81 persen pada Maret 2023. TWP90 adalah ukuran tingkat wanprestasi atau kelalaian penyelesaian kewajiban nasabah fintech di atas 90 hari sejak tanggal jatuh tempo. TWP90 menjadi ukuran kualitas pendanaan fintech. OJK mencatat terdapat 24 perusahaan P2P lending yang memiliki TWP90 di atas 5 persen, bertambah satu perusahaan dari posisi Maret 2023 yang sebanyak 23 penyelenggara. Sementara outstanding pembiayaan P2P lending tumbuh sebesar 30,63 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi sebesar Rp50,53 triliun per April 2023.

Pilihan menggunakan jasa credit scoring eksternal melibatkan banyak pertimbangan, terutama dari segi biaya.

OJK Dorong Penguatan "credit scoring" Eksternal P2P Lending

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/27/cbi-1962296934.jpeg" alt="Seminar CBI tentang pemberdayaan Credit Scoring dan AI Technology untuk perluasan produk dan layanan perbankan guna mewujudkan pembiayaan berkelanjutan BPR dan BPRS. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Seminar CBI tentang pemberdayaan Credit Scoring dan AI Technology untuk perluasan produk dan layanan perbankan guna mewujudkan pembiayaan berkelanjutan BPR dan BPRS. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Perkembangan kredit Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Jakarta dan Banten mencatatkan rasio kredit bermasalah melebihi threshold 5 persen sebagai akibat dampak pandemi Covid-19 sejak tahun 2020. Karenanya, BPR/BPRS dituntut agar semakin efisien dalam menjalankan proses bisnis. "Digitalisasi menjadi salah satu fokus OJK KR01 dalam pengembangan industri BPR/BPRS yang terus dihadapkan pada peningkatan persaingan usaha. Penerapan Artificial Intelligence (AI) dan pemanfaatan Credit Scoring untuk analisis pengajuan kredit dari CBI yang merupakan Lembaga Prngelola Informasi Perkreditan (LPIP)," ujar&nbsp;Kepala OJK KR01&nbsp;Roberto Akyuwen dalam keterangan tertulisnya. Hal itu disampaikan Roberto dalam seminar bertajuk &ldquo;Pemberdayaan Credit Scoring dan AI Technology untuk perluasan produk dan layanan perbankan guna mewujudkan pembiayaan berkelanjutan BPR dan BPRS&rdquo;&nbsp;yang diadakan&nbsp;Credit Bureau Indonesia (CBI). Roberto melanjutkan, peneapan teknologi AI san pemanfaatan Credit Scoring diharapkan dapat mengakselerasi digitalisasi kegiatan usaha BPR/BPRS sebagaimana tertuang secara khusus dalam Pilar 2 Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia. Sementara itu, dalam sosialisasi Market Conduct untuk BPR/BPRS Regional 1, Kepala Departemen Market Conduct OJK Bernard Widjaja&nbsp;menambahkan bahwa penggunaan teknologi dibutuhkan dalam melakukan pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan mengingat data dan informasi mengenai perilaku kurang efisien dan optimal apabila dianalisis secara manual. "Misalnya penggunaan teknologi AI dan atau machine learning dalam memantau penawaran produk dan layanan jasa keuangan melalui media (iklan)," katanya. Sejalan dengan program akselerasi transformasi digital BPR/BPRS yang diupayakan OJK,&nbsp;Direktur Utama CBI Agus Subekti&nbsp;menambahkan, optimalisasi pemanfaatan informasi perkreditan dan teknologi sudah urgent bagi BPR/BPRS. Optimalisasi pemanfaatan informasi perkreditan dan teknologi telah terbukti berdampak pada peningkatan efisiensi, akurasi, objektivitas, konsistensi dan&nbsp; layanan penyaluran kredit. &ldquo;Kami telah mengidentifikasi beberapa kendala (pain point) yang dialami BPR/BPRS pada saat melaksanakan transformasi, maka dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan tentang infrastruktur teknologi dan informasi perkreditan yang kami bangun khusus untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi BPR/BPRS selama ini&rdquo; tutup&nbsp;Agus.&nbsp;

Digitalisasi menjadi salah satu fokus OJK KR01 dalam pengembangan industri BPR/BPRS yang terus dihadapkan pada peningkatan persaingan usaha.

Berdayakan Credit Scoring dan AI Technology  untuk Wujudkan Pembiayaan Berkelanjutan BPR dan BPRS

credit scoring

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#credit scoring

Berita Terkini

Pindar Perketat Credit Scoring dan jadi Pelapor SLIK untuk Tekan Gagal Bayar

Strategi OJK Tingkatkan Pembiayaan UMKM

Punya Paylater tapi Ingin Kredit Rumah, Simak Tips dari APPI Berikut agar KPR-mu Di-ACC Lembaga Pembiayaan

Permudah UMKM Akses KUR, KemenkopUKM Bakal Uji Coba Penyaluran dengan Skema Credit Scoring

OJK Dorong Penguatan "credit scoring" Eksternal P2P Lending

Berdayakan Credit Scoring dan AI Technology untuk Wujudkan Pembiayaan Berkelanjutan BPR dan BPRS

Download Aplikasi JawaPos.com