<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/10/devisa-ekspor-sawit-644152074.jpg" alt="Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) Tungkot Sipayung. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) Tungkot Sipayung. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Industri kelapa sawit kembali menunjukkan peran strategisnya bagi perekonomian nasional. Sepanjang 2025, total devisa yang dihasilkan dari sektor sawit tercatat menembus USD 45,2 miliar, baik dari ekspor langsung maupun penghematan devisa lewat program substitusi impor biodiesel. Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) Tungkot Sipayung menjelaskan, ada dua sumber devisa utama yang dihasilkan industri sawit Indonesia. Pertama, devisa dari ekspor produk sawit ke pasar internasional. &ldquo;Ada 2 devisa yang dihasilkan dari sawit kita saat ini. Yang pertama adalah devisa hasil ekspor. Kita mengekspor produk-produk sawit ke internasional dan mendapatkan devisa dari situ. Tahun 2025 lalu, nilainya mencapai USD 37,1 miliar,&rdquo; kata Tungkot dalam Media Briefing di Jakarta, Selasa (10/2). Dia menyebut, jika dikonversikan dengan asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS, nilai tersebut setara dengan hampir Rp 600 triliun, menjadikan sawit sebagai salah satu penyumbang devisa terbesar Indonesia. Sumber devisa kedua berasal dari substitusi impor, yakni penghematan devisa melalui penggantian solar impor dengan biodiesel berbasis sawit. Menurut Tungkot, sepanjang 2025 penghematan devisa dari skema ini mencapai USD 8,1 miliar. &ldquo;Itu yang kita sebut devisa substitusi impor. Jadi devisa yang dihemat karena kita tidak perlu mengimpor solar, tapi diganti biodiesel,&rdquo; jelasnya. "Jika digabungkan, total devisa sawit dari ekspor dan substitusi impor mencapai USD 45,2 miliar sepanjang 2025," tambahnya. Lebih lanjut, Tungkot menegaskan kehadiran program mandatori biodiesel yang saat ini telah mencapai B40, memberi dampak signifikan terhadap neraca perdagangan migas. Impor solar yang masuk dalam neraca migas berhasil ditekan sehingga defisit migas menjadi lebih kecil. &ldquo;Defisitnya memang masih ada, tapi jauh lebih kecil dibandingkan tanpa biodiesel. Ini jelas penghemat devisa,&rdquo; ujarnya. Adapun dampak paling nyata terlihat pada neraca ekspor non-migas. Tungkot memaparkan, tanpa kontribusi sawit, surplus ekspor non-migas Indonesia pada 2025 hanya sekitar USD 23,7 miliar. Namun dengan adanya devisa sawit, surplus tersebut melonjak hingga USD 60,8 miliar. &ldquo;Kalau tidak ada sawit dan biodiesel, sebenarnya Indonesia dari tahun ke tahun mengalami defisit perdagangan. Kehadiran sawit, baik lewat ekspor maupun substitusi impor, membuat kita surplus,&rdquo; tegasnya. Karena itu, Tungkot menilai industri sawit dan program mandatori biodiesel menjadi faktor kunci yang membuat neraca perdagangan Indonesia semakin sehat dan stabil. &ldquo;Yang membuat neraca perdagangan kita makin sehat itu adalah industri sawit, melalui ekspor dan melalui substitusi imporm, yaitu program mandatori biodiesel,&rdquo; pungkasnya.

Sepanjang 2025, devisa ekspor sawit Indonesia capai USD 45,2 miliar. Sawit jadi penopang utama neraca perdagangan dan penghematan devisa.

Devisa Ekspor Sawit 2025 Tembus USD 45,2 Miliar, PASPI: Jadi Penopang Utama Neraca Perdagangan RI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/02/20522faf-a0e2-49a7-a5b8-a5cec940cc27-1-713051794.jpg" alt="Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono. (YouTube BPS)" width="100%">
<figcaption>Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono. (YouTube BPS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kinerja ekspor Indonesia sepanjang tahun 2025 mencatatkan pertumbuhan positif. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan total nilai ekspor Indonesia pada periode Januari hingga Desember 2025 mencapai USD 282,91 miliar, atau tumbuh 6,15 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan, peningkatan ekspor Indonesia tersebut terutama ditopang oleh kinerja ekspor non-migas yang terus menguat sepanjang tahun lalu. &ldquo;Sepanjang Januari sampai dengan Desember tahun 2025 total nilai ekspor mencapai USD 282,91 miliar atau naik 6,15 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya,&rdquo; ujar Ateng dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta, Senin (2/2). BPS mencatat, nilai ekspor migas sepanjang 2025 tercatat sebesar USD 13,07 miliar atau mengalami penurunan 17,69 persen. Sebaliknya, ekspor non-migas justru menunjukkan tren positif dengan kenaikan sebesar 7,66 persen dan nilai mencapai USD 269,84 miliar. Ateng menjelaskan, secara sektoral peningkatan ekspor non-migas secara kumulatif terutama didorong oleh sektor industri pengolahan serta sektor pertanian. Industri pengolahan menjadi motor utama peningkatan ekspor non-migas sepanjang 2025. &ldquo;Industri pengolahan memberikan andil yang cukup besar, yakni 10,77 persen terhadap peningkatan ekspor non-migas. Ini menunjukkan peran strategis industri pengolahan dalam mendongkrak ekspor nasional sepanjang 2025,&rdquo; jelasnya. Lebih rinci, Ateng mengungkapkan bahwa ada sejumlah komoditas industri pengolahan yang mencatatkan kenaikan signifikan. Antara lain minyak kelapa sawit, barang perhiasan dan barang berharga, kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, logam dasar bukan besi, serta semikonduktor dan komponen elektronik lainnya. Dari sisi negara tujuan, nilai ekspor non-migas Indonesia ke Tiongkok tercatat sebesar USD 64,82 miliar atau meningkat 7,11 persen dibandingkan periode Januari&ndash;Desember 2024. Sedangkan jika dibandingkan secara kumulatif dengan periode yang sama tahun lalu, ekspor non-migas Indonesia mengalami peningkatan ke sejumlah negara. "Ekspor non-migas ke Amerika Serikat, negara-negara ASEAN, dan Uni Eropa mengalami peningkatan sepanjang Januari&ndash;Desember 2025. Sementara ke India mengalami penurunan," tukasnya. &nbsp;

Ekspor Indonesia sepanjang 2025 naik 6,15% jadi USD 282,91 miliar. CPO dan semikonduktor jadi pendorong utama, pasar kuat ke Tiongkok.

Ekspor Indonesia Sepanjang 2025 Capai USD 282,91 Miliar, Ditopang CPO hingga Semikonduktor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/07/SAWIT-3-1646851948.jpg" alt="ILUSTRASI PERKEBUNAN SAWIT. (DIMAS PRADIPTA/JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI PERKEBUNAN SAWIT. (DIMAS PRADIPTA/JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Indonesia mengekspor kelapa sawit ke berbagai negara dan termasuk eksporter terbesar di dunia. Menurut data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), ekspor sawit Indonesia tidak hanya dalam bentuk minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO).&nbsp; Direktur Eksekutif GAPKI Mukti Mardjono menuturkan, selain dalam bentuk CPO, ekspor sawit Indonesia dalam beragam produk lain ke pasar global. Mulai dari minyak inti sawit (PKO) dan juga oleokimia. &nbsp; Berdasarkan catatan GAPKI, sepanjang 2025 yang terhitung Januari hingga Oktober 2025 ekspor sawit telah mencapai 27,69 juta ton. "Ekspor sawit tahun 2025 sampai dengan bulan Oktober sebesar 27,69 juta ton," kata Mukti Mardjono kepada JawaPos.com, Rabu (7/1).&nbsp; Rincinya, produk ekspor CPO atau bahan baku sepanjang Januari-Oktober 2025 tercatat sebesar 2,44 juta ton. Lalu, olahan CPO 19,73 juta ton; olahan PKO 1,30 juta ton; dan Oleokomia 4,21 juta ton.&nbsp; Meski begitu, sepanjang 2025 ekspor CPO dan turunannya ini tercatat fluktuatif. Seperti yang dikutip dari data GAPKI, untuk total ekspor Januari 2025 mencapai 1.960 ribu ton. Angka tersebut lebih rendah 100 ribu ton dari pencapaian pada Desember 2024 sebesar 2.060 ribu ton.&nbsp; "Penurunan terjadi pada ekspor oleokimia dari 428 ribu ton pada bulan Desember 2024 menjadi 388 ribu ton (-9,43%), ekspor CPO dari 69 ribu ton pada Desember 2024 menjadi 39 ribu ribu ton (-43,58%), ekspor produk olahan CPO dari 1.465 ribu ton pada bulan Desember 2024 menjadi 1.449 ribu ton (-1,1%)," bebernya.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/016994926/kejagung-serahkan-rp-66-triliun-kepada-pemerintah-sahroni-sikat-habis-praktik-sawit-ilegal">Kejagung Serahkan Rp 6,6 Triliun kepada Pemerintah, Sahroni: Sikat Habis Praktik Sawit Ilegal!</a> Meski sempat mengalami penurunan, pada Oktober 2025, ekspor produk sawit naik menjadi 2.796 ribu ton atau 27,09% dari ekspor bulan September sebesar 2.200 ribu ton. Peningkatan ekspor terbesar terjadi pada minyak sawit olahan yang naik menjadi 2.043 ribu ton dari 1.573 ribu ton pada bulan Oktober (29,88%).&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/08/WhatsApp-Image-2026-01-08-at-131626-975110574.jpeg" alt="Infografis. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Infografis. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> Kemudian, diikuti oleh oleokimia yang naik menjadi 506 ribu ton dari 443 ribu ton (14,22%), CPO naik menjadi 138 ribu ton dari 91 ribu ton (51,65%), dan olahan inti minyak sawit yang naik menjadi 108 ribu ton dari 93 ribu ton (16,13%).&nbsp; "Secara tahunan (YoY) sampai dengan bulan Oktober, ekspor produk kelapa sawit tahun 2025 mencapai 27.691 ribu ton atau naik sekitar 11,49% lebih tinggi dari ekspor tahun 2024 sebesar 24.837 ribu ton," ungkapnya.&nbsp; Dilihat dari tujuan ekspornya, GAPKI mencatat pada Januari 2025, terjadi penurunan ekspor untuk tujuan Pakistan sebesar 199 ribu ton (-53%); Tiongkok sebesar 197 ribu ton (-42%); India sebesar 62 ribu ton (-36%); Malaysia sebesar 60 ribu ton (-41%); USA sebesar 49 ribu ton (- 22%); sedangkan kenaikan ekspor terjadi untuk tujuan EU sebesar 69 ribu ton (+53%); Afrika sebesar 48 ribu ton (18%) di antaranya tujuan Mesir sebesar 37 ribu ton (73%). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/016964551/prabowo-ingin-papua-ditanami-kelapa-sawit-demi-capai-swasembada-energi">Prabowo Ingin Papua Ditanami Kelapa Sawit Demi Capai Swasembada Energi</a> Sedangkan, peningkatan ekspor tercatat pada bulan Oktober Tiongkok (203 ribu ton), Pakistan (131 ribu ton), Afrika (52 ribu ton), EU-27 (50 ribu ton), India (38 ribu ton), Bangladesh (32 ribu ton), dan Middle East (28 ribu ton), sedangkan penurunan ekspor terjadi untuk tujuan USA (-3,2 ribu ton) dan Malaysia (-0,3 ribu ton).&nbsp; "Secara kumulatif Januari hingga Oktober 2025, ekspor sawit terbesar adalah ke Tiongkok, India, Afrika, EU, Pakistan, USA," tukasnya. (*)

Indonesia mengekspor kelapa sawit ke berbagai negara dan termasuk eksporter terbesar di dunia. Data GAPKI, produk sawit Indonesia CPO.

Sawit Indonesia Kuasai Pasar Global, dari CPO hingga Oleokimia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/07/SAWIT-1-2713963314.jpg" alt="ILUSTRASI PERKEBUNAN SAWIT. (DIMAS PRADIPTA/JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI PERKEBUNAN SAWIT. (DIMAS PRADIPTA/JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Indonesia dikenal sebagai salah satu eksportir minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) terbesar di dunia. Berdasar data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), volume ekspor CPO sepanjang 2025 mencapai 27,69 juta ton. Angka itu meningkat dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya, yakni 24,68 juta ton.&nbsp; Data GAPKI tidak jauh berbeda dengan angka di Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian. Yaitu, volume ekspor sawit Indonesia pada 2025 mencapai 28,66 juta ton, meningkat 11,26 persen dibandingkan tahun lalu.&nbsp; Industri sawit telah menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Mulai dari penyumbang devisa, penciptaan lapangan kerja, hingga penggerak ekonomi di berbagai daerah sentra produksi.&nbsp; Anggota Komisi IV DPR Johan Rosihan menegaskan, besarnya peran strategis sawit harus diiringi dengan kesadaran penuh terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkannya. Kekuatan ekonomi tidak boleh dibangun dengan mengorbankan keberlanjutan pelestarian alam.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/016994926/kejagung-serahkan-rp-66-triliun-kepada-pemerintah-sahroni-sikat-habis-praktik-sawit-ilegal">Kejagung Serahkan Rp 6,6 Triliun kepada Pemerintah, Sahroni: Sikat Habis Praktik Sawit Ilegal!</a> "Indonesia memang salah satu eksportir CPO terbesar di dunia dan industri sawit telah menjadi kontributor penting bagi perekonomian nasional. Mulai dari devisa negara, penyerapan tenaga kerja, hingga penggerak ekonomi daerah. Namun, fakta ini tidak boleh mengorbankan daya dukung ekologis,&rdquo; kata Johan dihubungi JawaPos.com, Rabu (7/1).&nbsp; Ia menilai perdebatan antara kepentingan ekonomi dan lingkungan seharusnya tidak dipertentangkan secara ekstrem. Terpenting adalah keseimbangan yang jelas dan tegas dalam kebijakan maupun praktik di lapangan.&nbsp; &ldquo;Bagi saya, kuncinya ada pada keseimbangan yang tegas antara ekonomi dan ekologi. Industri sawit ke depan harus berdiri di atas tiga prinsip utama,&rdquo; tegasnya.&nbsp; Prinsip pertama adalah penegakan hukum dan tata kelola perizinan yang disiplin. Ia menilai banyak persoalan lingkungan bukan semata disebabkan oleh komoditas sawit, melainkan oleh praktik pembukaan lahan yang melanggar aturan.&nbsp; &ldquo;Pertama, penegakan hukum dan tata kelola izin yang disiplin. Banyak persoalan lingkungan muncul bukan karena sawit semata, tetapi karena pembukaan lahan yang melanggar aturan, termasuk di kawasan hutan lindung dan daerah aliran sungai,&rdquo; ucap Johan.&nbsp; Menurut dia, dalam konteks ini negara tidak boleh ragu untuk bertindak. Pembiaran terhadap pelanggaran justru akan memperparah kerusakan ekosistem dan merugikan masyarakat dalam jangka panjang. &ldquo;Di sini negara harus hadir secara tegas, tanpa kompromi, agar tidak ada pembiaran yang merusak ekosistem,&rdquo; ucapnya.&nbsp; Prinsip kedua yang disorot Johan adalah peningkatan produktivitas tanpa harus terus melakukan ekspansi lahan. Ia menyebut Indonesia masih memiliki peluang besar untuk meningkatkan hasil sawit dari lahan yang sudah ada. &ldquo;Indonesia masih memiliki ruang besar untuk meningkatkan hasil sawit melalui peremajaan (replanting), teknologi, dan pendampingan petani rakyat,&rdquo; bebernya.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016987563/hashim-sebut-prabowo-tak-punya-satu-hektare-pun-lahan-sawit-ini-fitnah-dari-pengusaha-nakal">Hashim Sebut Prabowo Tak Punya Satu Hektare Pun Lahan Sawit: Ini Fitnah dari Pengusaha Nakal!</a> Pendekatan itu memungkinkan sawit tetap menjadi mesin pertumbuhan ekonomi nasional tanpa harus mengorbankan hutan dan kawasan bernilai ekologis tinggi. &ldquo;Dengan pendekatan ini, sawit tetap menjadi mesin ekonomi tanpa terus-menerus membuka hutan baru,&rdquo; ungkapnya.&nbsp; Prinsip ketiga yang tidak kalah penting adalah penguatan standar keberlanjutan dan tanggung jawab korporasi. Johan menilai industri sawit nasional harus menunjukkan komitmen nyata terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.&nbsp; &ldquo;Ketiga, penguatan standar keberlanjutan dan tanggung jawab korporasi. Sawit Indonesia harus benar-benar ramah lingkungan, menghormati hak masyarakat sekitar, serta transparan,&rdquo; ucap Johan.&nbsp; Isu keberlanjutan kini tidak hanya menjadi tuntutan moral, tetapi juga faktor penting dalam persaingan global. Sebab, kini pasar internasional semakin sensitif terhadap praktik produksi yang merusak lingkungan.&nbsp; &ldquo;Ini penting bukan hanya untuk lingkungan, tapi juga untuk menjaga daya saing sawit Indonesia di pasar global yang makin sensitif terhadap isu keberlanjutan,&rdquo; ungkapnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016986492/prabowo-ingin-tanah-papua-ditanam-sawit-dpr-ingatkan-perlu-kajian-mendalam-terutama-aspek-lingkungan">Prabowo Ingin Tanah Papua Ditanam Sawit, DPR Ingatkan Perlu Kajian Mendalam Terutama Aspek Lingkungan</a> Lebih lanjut legislator Fraksi PKS itu menegaskan, sikap Komisi IV DPR terhadap industri sawit sangat jelas dan konsisten. Sawit tetap dipandang sebagai aset strategis nasional, namun pengelolaannya harus berada dalam koridor etika dan keberlanjutan.&nbsp; "Jadi posisi kami di Komisi IV jelas, sawit tetap strategis bagi Indonesia, tetapi harus dikelola secara beradab dan berkelanjutan. Ekonomi boleh tumbuh, tetapi hutan, air, dan keselamatan rakyat tidak boleh dikorbankan. Itu garis batas yang tidak bisa ditawar,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Terpisah, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyatakan pihaknya telah mencabut 22 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang terlibat dalam perusakan lingkungan hingga memicu bencana alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. "Kami mencabut 22 perizinan berusaha pemanfaatan hutan yang luasnya sebesar 1.012.016 hektare," ungkap Raja Juli di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025) lalu.&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/07/SAWIT-3-1646851948.jpg" alt="ILUSTRASI PERKEBUNAN SAWIT. (DIMAS PRADIPTA/JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI PERKEBUNAN SAWIT. (DIMAS PRADIPTA/JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure> Ia menyatakan pihaknya telah menertibkan PBPH yang melakukan pelanggaran seluas 1,5 juta hektare. Hal itu merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga hutan Indonesia. Politikus PSI itu memastikan, pihaknya bersama Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) terus melakukan investigasi dan evaluasi agar peristiwa alam yang terjadi seperti di Sumatera tidak terulang. "Saya juga akan memoratorium izin baru PBPH hutan alam dan hutan tanaman," pungkasnya.  <h3 class="pf0">Greenpeace Minta Pemerintah Tak Buka Lahan Baru Sawit&nbsp;</h3> Industri kelapa sawit masih menjadi salah satu tulang punggung perekonomian nasional, sekaligus penopang devisa negara dari sektor ekspor. Dengan posisi Indonesia sebagai salah satu eksportir crude palm oil (CPO) terbesar di dunia, sawit berperan penting dalam membuka lapangan kerja, mendorong pertumbuhan daerah, dan memperkuat neraca perdagangan.&nbsp; Namun di sisi lain, industri sawit kerap disorot karena dampaknya terhadap lingkungan, mulai dari deforestasi, degradasi lahan, hingga hilangnya keanekaragaman hayati. Tekanan dari masyarakat sipil dan komunitas internasional pun terus menguat agar praktik perkebunan sawit dijalankan secara lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan.&nbsp; Melihat hal ini, Juru Kampanye Greenpeace Indonesia, Rio Rompas, menegaskan bahwa sejatinya sistem perkebunan sawit yang monokultur tak akan bisa menjaga fungsi ekologis. Demi mempertahankan posisi sebagai salah satu kontributor ekonomi, pemerintah harus memaksimalkan lahan yang ada saat ini.&nbsp; "Saat ini yang harus dilakukan pemerintah untuk melakukan intensifikasi dengan memaksimalkan produksi tanpa harus membuka lahan baru lagi,&rdquo; kata Rio Rompas kepada JawaPos.com, Rabu (7/1).&nbsp; Situasi ini tentu menempatkan industri sawit Indonesia pada persimpangan krusial, bagaimana tata kelola perkebunan dapat menjaga keseimbangan antara perlindungan ekologi dan keberlanjutan ekonomi. Tantangan tersebut menuntut pembenahan menyeluruh, seperti salah satunya memperbaiki transparansi data yang ada.&nbsp; "Selain itu untuk tetap menjadi salah satu komoditas yang berkontribusi pada perekonomian negara, tata kelola industri ini harus diperbaiki dengan transparansi data untuk memaksimalkan pajak dan nilai tambah dari produk turunannya,&rdquo; jelas dia.&nbsp; Dia pun menegaskan pentingnya transparansi data untuk meningkatkan perekonomian negara pada kontribusi sektor sawit. Salah satunya demi menghindari aktivitas ilegal yang berada diluar perizinan.&nbsp; "Transparansi data, terutama konsesi dan batas perizinan HGU bisa mendorong optimalisasi penerimaan pajak dan memastikan aktivitas ilegal diluar perizinan,&rdquo; tukasnya. (*)

Indonesia dikenal sebagai salah satu eksportir minyak sawit mentah (CPO) terbesar di dunia. Industri itu harus dikelola beradab.

Strategis Bagi Perekonomian Indonesia, Sawit Harus Dikelola Beradab dan Berkelanjutan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/17/O9NvYqHuBX6UZj1ka18AMvmLqBnk3w22VEDnLSHJ-1828005545.jpg" alt="Ilustrasi pengolahan kelapa sawit menjadi CPO. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pengolahan kelapa sawit menjadi CPO. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa nilai ekspor Indonesia sepanjang Januari - November 2025 mencapai USD 256,56 miliar. Angka tersebut tercatat naik sebesar 5,61 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa (BPS) Pudji Ismartini merinci nilai ekspor migas tercatat senilai USD11,81 miliar atau turun 17,64 persen. Sedangkan nilai ekspor non-migas tercatat naik sebesar 7,07 persen dengan nilai USD 244,75 miliar. Jika dilihat menurut sektor, peningkatan nilai ekspor non-migas secara kumulatif terjadi di sektor industri pengolahan dan sektor pertanian. "Sektor industri pengolahan menjadi pendorong utama atas peningkatan kinerja ekspor non-migas pada periode Januari hingga November 2025 dengan andil sebesar 10,41 persen," kata Pudji dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (5/1). Lebih rinci, Pudji mengungkapkan bahwa ada beberapa komoditas ekspor sektor industri pengolahan yang naik cukup besar. Yaitu minyak kelapa sawit, barang perhiasan dan barang berharga, kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, logam dasar bukan besi, serta semikonduktor dan komponen elektronik lainnya. Selanjutnya, jika dilihat menurut negara dan kawasan tujuan utama ekspor, nilai ekspor non-migas ke Tiongkok tercatat sebesar USD 58,24 miliar atau naik sebesar 6,42 persen dibandingkan Januari hingga November 2024. "Jika dibandingkan secara kumulatif dengan periode yang sama tahun lalu, pada Januari hingga November 2025 ekspor non-migas ke Amerika Serikat, ASEAN dan Uni Eropa mengalami peningkatan, sementara ke India mengalami penurunan," ungkapnya. Selanjutnya, Pudji membeberkan soal kinerja ekspor beberapa komoditas unggulan Indonesia selama Januari hingga November 2025 yaitu besi dan baja, batu bara serta CPO dan turunannya. Menurutnya, total ketiga komoditas itu memberikan share sekitar 28,35 persen dari total ekspor non-migas Indonesia pada Januari hingga November 2025. "Nilai ekspor besi dan baja naik 9,12 persen secara kumulatif, nilai ekspor batu bara turun 20,27 persen secara kumulatif dan nilai ekspor CPO dan turunannya naik 19,15 persen secara kumulatif," bebernya. &nbsp;

Nilai ekspor Indonesia 2025 tembus USD 256,56 miliar dengan kenaikan 5,61 persen. CPO, semikonduktor, dan besi-baja jadi andalan ekspor.

Ekspor Indonesia Januari-November 2025 Tembus USD 256 Miliar, Andalkan CPO Hingga Semikonduktor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/16/Screenshot_2025-12-16-20-41-26-167_comandroidchrome-edit-2986831540.jpg" alt="Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memastikan bahwa pemerintah Amerika Serikat (AS) telah bersedia memasukkan komoditas kelapa sawit dalam daftar bebas tarif bea masuk atau biaya ekspor nol persen dari Indonesia ke AS.&nbsp; Airlangga menyebut, nantinya detail keputusan itu akan tertuang dalam Agreement on Reciprocal Tariff (ART) yang bakal ditandatangani dua kepala negara pada Januari 2026 mendatang.&nbsp; Bahkan, sebelumnya pun sejumlah komoditas sudah masuk dalam executive order atau daftar yang dibebaskan dari bea masuk. Namun, khusus Indonesia, Airlangga meminta tambahan agar komoditas unggulan itu bisa masuk menjadi satu di dalamnya.&nbsp; "Sebetulnya untuk komoditas itu sudah ada di dalam executive order, cuman untuk Indonesia ditambahkan beberapa komoditas lain. Termasuk, kelapa sawit," kata Airlangga saat ditemui di Pondok Indah Mal 1, Jakarta Selatan, Jumat (26/12).&nbsp; Meski begitu, Airlangga masih belum mau menyebutkan komoditas apa saja yang akan tertuang dalam executive order terbaru. Ia meminta semua pihak untuk menunggu dan melihat detailnya nanti.&nbsp; "Itu nanti kita lihat detailnya," jelasnya.&nbsp; Lebih lanjut, Airlangga memastikan bahwa kriteria produk yang memperoleh fasilitas bebas bea masuk 0 persen hanya ditujukan kepada komoditas berbasis Sumber Daya Alam (SDA).&nbsp; Sementara untuk komoditas lain, seperti hasil manufaktur, salah satunya tekstil masih tetap akan dikenakan tarif resiprokal sebesar 19 persen.&nbsp;"Tekstil kan bukan dari alam. Jadi, ya semua yang sumber daya alam berbasis tropical," tukasnya.&nbsp; Sebelumnya, pemerintah Indonesia terus mendorong percepatan penyelesaian negosiasi tarif resiprokal dengan Amerika Serikat. Indonesia sendiri telah berhasil untuk bertemu dengan United States Trade Representative (USTR) sebelum libur Natal.&nbsp; Bahkan, pertemuan itu menjadi langkah penting untuk menuntaskan dokumen Agreement on Reciprocal Tariff (ART) antara kedua negara. Dari pertemuan itu disepakati bahwa Indonesia dan Amerika Serikat sama-sama menekankan pentingnya menjaga kepentingan bersama dalam perjanjian tersebut.&nbsp; Adapun dari pertemuan itu ditargetkan bahwa ART akan ditandatangani langsung oleh pemimpin dua negara pada akhir Januari 2025.

Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa pemerintah AS setuju memasukkan kelapa sawit Indonesia dalam daftar bebas tarif.

Airlangga Optimistis Ekspor CPO ke Pasar AS Bakal Bebas Bea Masuk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/17/O9NvYqHuBX6UZj1ka18AMvmLqBnk3w22VEDnLSHJ-1828005545.jpg" alt="Ilustrasi pengolahan kelapa sawit menjadi CPO. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pengolahan kelapa sawit menjadi CPO. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Dinamika pasar minyak sawit global sepanjang 2025 diwarnai fluktuasi harga crude palm oil (CPO) dan palm kernel oil (PKO). Mulai dari dampak cuaca terhadap produktivitas hingga penyesuaian permintaan di pasar ekspor utama.&nbsp; Di tengah kondisi tersebut, pasar domestik justru tampil sebagai penyangga utama industri sawit nasional. Terutama lewat kebutuhan pangan dan program biodiesel. Kuatnya permintaan dalam negeri inilah yang menjadi dasar optimisme PT Sawit Mas Indonesia (Samasindo) dalam menjalani tahun pertamanya beroperasi penuh.&nbsp;Produsen CPO dan PKO ini menargetkan tingkat pemanfaatan kapasitas produksi hingga 75&ndash;80 persen sepanjang 2025, meski baru memulai operasi komersial pada awal September. Direktur PT Sawit Mas Indonesia Cheny Canliarta menilai, target tersebut realistis dengan mempertimbangkan kondisi pasokan bahan baku dan tren serapan pasar domestik yang masih solid. &ldquo;Di tengah kondisi musim belakangan ini, kami optimistis realisasi target produksi tahun 2025 bisa mencapai kisaran 75&ndash;80 persen dari kapasitas terpasang,&rdquo; ujar Cheny kepada media, Rabu (17/12). Berbeda dengan sebagian produsen yang agresif membidik pasar ekspor, Samasindo saat ini memilih fokus melayani kebutuhan dalam negeri. Seluruh produksi CPO perusahaan diserap pasar domestik, terutama oleh industri minyak goreng yang membutuhkan pasokan berkelanjutan. &ldquo;Pembeli kami mayoritas adalah produsen minyak goreng di dalam negeri,&rdquo; kata Cheny. Strategi ini dinilai sejalan dengan arah industri sawit nasional yang semakin menitikberatkan penguatan pasar domestik dan hilirisasi. Selain memberikan kepastian serapan, pasar dalam negeri juga relatif lebih stabil di tengah volatilitas harga global dan tantangan distribusi lintas negara. Untuk menjaga daya saing di tengah ketatnya persaingan produsen CPO domestik, Samasindo menekankan konsistensi kualitas produk dan keandalan layanan.&nbsp; Perusahaan mengklaim tidak hanya mengandalkan ketepatan waktu pengiriman, tetapi juga membangun komunikasi dua arah dengan konsumen agar respons terhadap kebutuhan pasar lebih cepat. &ldquo;Selain menjaga kualitas, kami juga responsif terhadap kebutuhan konsumen dengan menjaga komunikasi yang baik,&rdquo; tambah Cheny. Optimisme tersebut turut diperkuat tren industri secara keseluruhan. Data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menunjukkan konsumsi domestik minyak sawit sepanjang Januari&ndash;September 2025 mencapai 18,5 juta ton, meningkat 5,13 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sektor biodiesel masih menjadi penyerap terbesar dengan volume 9,41 juta ton atau sekitar 51 persen dari total konsumsi domestik. Sementara sektor pangan menyerap 7,37 juta ton (40 persen) dan sektor oleokimia 1,67 juta ton (9 persen). Dominasi biodiesel mempertegas peran strategis sawit sebagai penopang ketahanan energi nasional. Di sisi lain, kinerja ekspor minyak sawit Indonesia juga menunjukkan perbaikan. Sepanjang Januari&ndash;September 2025, volume ekspor naik sekitar 13 persen menjadi 24,89 juta ton dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.&nbsp; Dari sisi nilai, ekspor melonjak 39,85 persen menjadi USD 27,31 miliar, terdorong oleh kombinasi volume dan harga yang lebih baik. Bagi Samasindo, kondisi ini menjadi momentum awal untuk mempercepat stabilisasi operasi dan meningkatkan utilisasi pabrik.&nbsp; Meski masih berada pada fase awal sebagai pemain baru, perusahaan melihat tahun 2025 sebagai periode penting untuk membangun fondasi efisiensi, memperluas jaringan pembeli, serta memperkuat posisi di tengah kompetisi industri CPO dan PKO nasional.

PT Sawit Mas Indonesia optimis dapat mencapai target produksi 75-80% di 2025, fokus pada pasar domestik dan kebutuhan biodiesel

Tekanan Pasar Global dan Serapan Domestik Tinggi Jadi Penopang Optimisme Produsen CPO

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/14/ketua-gapki-3482092816-1-200276063.jpg" alt="Suasana pembukaan Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2025 di Nusa Dua Bali. saat IPOC, kementan mengungkap rencana menambah lahan sawit baru untuk genjot produksi CPO. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Suasana pembukaan Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2025 di Nusa Dua Bali. saat IPOC, kementan mengungkap rencana menambah lahan sawit baru untuk genjot produksi CPO. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah memperluas areal perkebunan sawit nasional sebagai strategi mengamankan pasokan minyak sawit mentah (CPO) dalam beberapa tahun ke depan. Kementerian Pertanian (Kementan) menilai tambahan lahan baru mutlak diperlukan agar kebutuhan industri hilir, dari oleopangan hingga biodiesel, tetap terpenuhi menjelang 2029. Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Kementerian Pertanian (Kementan), Baginda Siagian menjelaskan bahwa perluasan tersebut akan dimulai tahun depan dan menjadi salah satu program prioritas sektor perkebunan.&nbsp; &ldquo;Perluasan kebun sawit akan dilakukan mulai tahun depan. Untuk mendukung semua program hilirisasi CPO, seperti oleopangan, oleokimia, termasuk biodiesel,&rdquo; kata Baginda dalam gelaran IPOC 2025 di Nusa Dua, Bali, Kamis (13/11). Total ekspansi yang direncanakan mencapai 600.000 hektare. Dari jumlah itu, sekitar 400.000 hektare akan dialokasikan untuk petani rakyat, sementara 200.000 hektare sisanya akan dikelola dua BUMN yakni PT Agrinas Palma dan Palm Co.&nbsp; Lahan yang menjadi tanggung jawab BUMN akan dikembangkan di empat provinsi, di antaranya Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Selatan. Kalimantan Utara menjadi titik ekspansi terbesar, yakni 130.000 hektare. Khusus untuk lahan rakyat, pengembangannya akan dilakukan di tujuh provinsi, yakni Sumatera Selatan, Jambi, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Selatan.&nbsp; Dari seluruh wilayah itu, Kalimantan Tengah menjadi provinsi dengan porsi tambahan lahan terbesar, yakni mencapai 125.200 hektare. Penetapan calon petani pengelola juga dibuat sederhana, mengikuti pola pendaftaran program transmigrasi, cukup dengan KTP untuk kemudian dipilih melalui sistem pemerintah. Arah kebijakan ini tak lepas dari stagnasi capaian Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Sejak 2017 hingga 2025, realisasi PSR baru mendekati 400.000 hektare dari target 1,26 juta hektare. Lambatnya peremajaan membuat pemerintah menilai ekstensifikasi sebagai langkah realistis untuk mengejar proyeksi kebutuhan CPO nasional. Kementan memperkirakan ekspansi 600.000 hektare lahan ini akan menciptakan lebih dari 808.000 lapangan kerja. Tenaga kerja tersebut bakal terserap pada pembangunan 34 pabrik kelapa sawit dan sembilan unit pengolahan CPO yang digelar bersamaan dengan pembukaan kebun baru. Jika seluruh rencana berjalan sesuai target, tambahan lahan ini diprediksi mampu meningkatkan produksi CPO sebesar 2,1 juta hingga 2,4 juta ton per tahun. Dengan begitu, volume produksi nasional pada 2029 diproyeksikan mencapai 57,68 juta ton. &nbsp; &nbsp;

Pemerintah memperluas lahan sawit untuk amankan pasokan CPO, menciptakan lapangan kerja, dan tingkatkan produksi hingga 57,68 juta ton.

Genjot Produksi CPO, Pemerintah Buka 600 Ribu Ha Kebun Sawit Baru, Serap 800 Ribu Tenaga Kerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/14/Pietro-Paganini-111171483.jpg" alt="Adjunct Professor John Cabot University, Roma, Pietro Paganini di IPOC 2025. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Adjunct Professor John Cabot University, Roma, Pietro Paganini di IPOC 2025. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Industri kelapa sawit tengah berada pada fase krusial di tengah tekanan regulasi serta persepsi negatif global. Hal ini disampaikan oleh Adjunct Professor John Cabot University, Roma, Pietro Paganini, pada hari kedua gelaran IPOC 2025.&nbsp; Dalam sesi bertajuk &ldquo;EUDR and Beyond: Navigating New Frontiers for Palm Oil&rdquo;, Paganini menegaskan bahwa persoalan utama sektor sawit saat ini bukan lagi soal kemampuan produksi, melainkan persoalan persepsi dan tingkat kepercayaan dunia. &ldquo;Kelapa sawit sebenarnya merupakan komoditas paling produktif dan paling inklusif, namun justru memiliki citra yang paling buruk,&rdquo; kata Paganini di IPOC 2025, Nusa Dua, Bali, Jumat (14/11). Ia menilai adanya kesenjangan besar antara data dan persepsi publik, sehingga sawit kerap dijadikan sasaran tuduhan. Padahal sektor ini berkontribusi besar dalam pengentasan kemiskinan, memenuhi kebutuhan pangan global, dan mengoptimalkan pemanfaatan lahan. Terkait implementasi EU Deforestation Regulation (EUDR), Paganini menjelaskan bahwa regulasi tersebut merupakan bagian dari babak baru standar pasar global. Alih-alih memandang EUDR sebagai hambatan, ia menyebut bahwa aturan tersebut dapat menjadi arena kompetisi baru untuk memperkuat kepercayaan pasar dan menciptakan nilai tambah bagi sawit. &ldquo;Nol deforestasi dan keterlacakan penuh akan menjadi standar baru pasar global. EUDR membuka perlombaan global untuk membangun kepercayaan dan inovasi,&rdquo; tegasnya. Ia juga menyambut baik adanya periode pilot project selama 24 bulan, masa transisi satu tahun bagi UMKM dan petani kecil, serta pembentukan komunitas praktik dan komite pengarah sebagai langkah kompromistis untuk memastikan implementasi EUDR yang lebih adil dan inklusif. Paganini menekankan bahwa teknologi harus dilihat sebagai investasi strategis, bukan sekadar biaya tambahan. &ldquo;Teknologi adalah frontier baru bagi daya saing dan kepercayaan,&rdquo; ujarnya. Ia menunjukkan berbagai teknologi yang kini menjadi tulang punggung keberlanjutan, mulai dari penggunaan drone dan satelit untuk pemantauan, blockchain untuk keterlacakan, hingga penerapan kecerdasan buatan (AI) guna meningkatkan efisiensi produksi. Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya peningkatan produktivitas melalui replanting, inovasi agronomi, dan digitalisasi lahan sebagai fondasi utama keberlanjutan. Dengan hasil panen yang lebih tinggi, tekanan terhadap pembukaan lahan baru dapat ditekan. &ldquo;Semakin tinggi hasil panen, semakin rendah tekanan terhadap lahan. Inilah keberlanjutan yang sesungguhnya,&rdquo; tuturnya. Paganini juga menyinggung meningkatnya kebijakan anti-SAFA (Saturated Fat) dan tren klaim &ldquo;palm oil-free&rdquo; yang menurutnya hanya menciptakan persepsi keliru di kalangan konsumen dan tidak menyentuh inti persoalan nutrisi. &ldquo;Klaim &lsquo;tanpa sawit&rsquo; hanyalah jalan pintas pemasaran. Klaim ini menyerang sebuah bahan, bukan masalah yang sebenarnya,&rdquo; tegasnya. Ia menilai diperlukan komunikasi publik yang lebih berbasis data, peningkatan literasi gizi, serta upaya masif untuk mengoreksi misinformasi yang beredar luas. Menutup paparannya, Paganini mengajak negara produsen dan pelaku industri untuk tidak lagi bersikap defensif. Ia mendorong sektor sawit mengambil posisi sebagai pemimpin dalam diplomasi keberlanjutan global, dengan membangun narasi bahwa kelapa sawit adalah pendorong pembangunan, kemakmuran, serta inovasi.&nbsp;

Kelapa sawit sebenarnya merupakan komoditas paling produktif dan paling inklusif, namun justru memiliki citra yang paling buruk.

EUDR Bukan Ancaman: Pietro Paganini Dorong Industri Sawit jadi Pemimpin Inovasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/11/RDMP-balikpapan-2030533108.jpg" alt="RDMP Balikpapan. (dok. Pertamina)" width="100%">
<figcaption>RDMP Balikpapan. (dok. Pertamina)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa kewajiban penerapan biodiesel B50 belum tentu diberlakukan serentak untuk seluruh produsen solar. Pemerintah masih menilai berbagai aspek teknis, ekonomi, hingga kesiapan industri sebelum memutuskan formulasi kebijakan final. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) ESDM, Eniya Listiyani Dewi, menyampaikan bahwa pemerintah sedang menyelesaikan serangkaian kajian, mulai dari studi teknoekonomi, evaluasi teknis, hingga penetapan harga pokok produksi (HPP) dan harga indeks pasar (HIP). "Semua tergantung kesiapan teknis dan hasil kajian yang sedang berlangsung," ujarnya saat berbicara dalam IPOC 2025 di The Westin Nusa Dua, Bali, Kamis (13/11). Menurut Eniya, mulai beroperasinya Kilang Balikpapan pada November memengaruhi struktur pasokan solar nasional. Dengan tambahan kapasitas produksi, Indonesia diperkirakan memiliki surplus 6&ndash;9 juta kiloliter, yang dapat dipasarkan ke luar negeri atau digunakan di dalam negeri. "Hitungan surplusnya harus dihitung ulang," katanya. Salah satu opsi yang tengah ditelaah pemerintah adalah penyesuaian tingkat pencampuran biodiesel untuk segmen non-subsidi.&nbsp;Saat ini, biosolar bersubsidi hanya diberikan untuk pengguna yang termasuk Public Service Obligation (PSO), sedangkan solar non-PSO mengikuti mekanisme pasar. Eniya menjelaskan bahwa pengurangan komposisi biodiesel pada pasar non-subsidi dapat menjaga ketersediaan bahan baku agar implementasi B50 di sektor subsidi tetap berjalan. "Produktivitas CPO tahun depan tidak tumbuh signifikan. Kalau B50 mau diimplementasikan, harus ada penyesuaian," jelasnya. Ia menekankan bahwa sasaran utama program biodiesel yakni menjaga stabilitas harga sawit, menekan emisi, dan memperluas kesempatan kerja. Dengan tetap menjadi arah kebijakan. Namun, seluruh keputusan harus menyesuaikan kemampuan industri dan pasokan aktual. "Kalau untuk B50 harus buka lahan sampai 2 juta hektare, itu tidak mungkin dilakukan cepat. Kebijakan akan disesuaikan dengan kondisi supply, volume, dan harga," ujarnya. Eniya menambahkan bahwa penerapan B50 akan dilaksanakan secara bertahap dan hati-hati melalui prinsip&nbsp;clear and clean, termasuk memastikan kesiapan pihak terkait dari hulu hingga konsumen akhir.&nbsp;Sementara itu, dalam sambutan pembukaan IPOC 2025, Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono, menyatakan apresiasi terhadap keberlanjutan program biofuel seperti B35 dan B40 yang menurutnya merupakan mahakarya tata kelola yang cerdas. "Kebijakan ini menciptakan pondasi permintaan domestik, menurunkan emisi, dan menyediakan jaring pengaman bagi petani. Ini kebijakan yang brilian secara nasional," kata Eddy. Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan tersebut bisa terkendala jika kebijakan lintas sektor tidak harmonis. "Seruan kami jelas, berikan kami sinergi, bukan kejutan. Kita membutuhkan lingkungan regulasi yang stabil dan dapat diprediksi," ujarnya.&nbsp;

Kementerian ESDM menegaskan bahwa penerapan biodiesel B50 bergantung pada kesiapan industri dan kajian yang sedang berlangsung.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#cpo

Berita Terkini