<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Satriwan-Salim-Dok.-Pribadi.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyayangkan terkait tidak akan dibukanya kembali seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) guru tahun 2022. Hal itu tercantum dalam Surat Menpan RB Nomor B/1161/M.SM.01.00/2021 yang ditujukan kepada pemerintah daerah (Pemda).  Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim mengatakan, pihaknya mendapatkan banyak laporan keluhan atas hal itu. Dia pun kecewa atas tidak diberikannya kesempatan guru honorer untuk menjadi PNS.  "Kami cemas dan khawatir sekali, Surat Menpan RB menjadi dasar Pemda tidak mengusulkan formasi guru PNS pada 2022. Sebenarnya para guru honorer sudah supersabar, sebab selama 2021 pemerintah juga tidak merekrut guru PNS, hanya PPPK itu pun tak sesuai janji. Mas Nadiem (Nadiem Makarim) hanya mampu menampung sekitar 536 ribu formasi yang belum tentu lulus semua, akhirnya janji manis merekrut 1 juta guru ASN gagal," ungkap Satriwan kepada JawaPos.com, Selasa (24/8).  Satriwan melanjutkan, keputusan ini sama saja menabung masalah atas kekurangan guru secara nasional. Sebab Guru PPPK hanya solusi sementara, bukan bersifat long term.  "Kekurangan guru ASN kita tak akan bisa terpenuhi sampai kapan pun, sebab masa kontrak guru PPPK dibatasi 5 tahun saja. Tidak sampai usia pensiun seperti guru PNS hingga 60 tahun. Jika pengadaan semua guru berasal dari PPPK, berpotensi mengganggu keberlangsungan pendidikan nasional," tambahnya.  Perlu dipahami, mengutip Data Pokok Pendidikan Nasional (Dapodik) Kemdikbudristek, Indonesia tengah darurat kekurangan guru ASN sampai 2024 dengan kebutuhan sekitar 1,3 juta guru ASN mengajar di sekolah negeri. Komposisi guru PNS di sekolah negeri saat ini sekitar 60 persen.  Ditambah lagi, data BKN menyebutkan bahwa pada tahun 2021-2025, sebanyak 12.668 guru PNS di instansi pusat, ditambah 365.085 guru PNS di bawah Pemda akan menginjak pensiun.  Faktanya selama ini, keberlangsungan proses pendidikan di sekolah negeri ditopang peran besar guru-guru honorer. Ada sedikit harapan ketika moratorium CPNS dicabut pada tahun 2018, lalu seleksi guru CPNS dibuka tahun 2018 dan 2019.  "Para guru honorer dan lulusan LPTK berlomba mengikuti seleksi CPNS pada 2018-2019. Tapi harapan tersebut pupus sudah pada 2021 dan akan terulang kembali pada 2022 nanti. Pemerintah sungguh tak punya sense of crisis," pungkasnya.

Tak Ada Rekrutmen CPNS Guru pada 2022, P2G Mengaku Kecewa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Screenshot_20201001-081304_YouTube.jpg" alt="Mendikbud Nadiem Makarim" width="100%">
<figcaption>Mendikbud Nadiem Makarim</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menagih janji pemerintah yang mengatakan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk guru akan tetap ada. Sebab, dikatakan sebelumnya, rekrutmen CPNS akan tetap ada.  Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim curiga bahwa tidak akan ada rekrutmen guru CPNS dan hanya menjalankan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pernyataan itu ia lontarkan merujuk dari perkataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim.  "Kami tetap meminta agar KemenPAN-RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi), Kemendikbud dan BKN (Badan Kepegawaian Nasional) untuk membuka seleksi guru PNS tahun 2021," jelasnya kepada JawaPos.com, Selasa (23/2).  "Kami menagih janji Mas Menteri di Januari kemarin bahwa tetap akan dilaksanakan pembukaan rekrutmen guru CPNS, jadi tidak hanya PPPK. Jadi 1 juta ini jangan hanya formasinya untuk PPPK, tetapi juga guru PNS," sambung dia.  Selain itu, ia juga menyinggung pelaksanaan seleksi PPPK terhadap guru yang telah mengabdi selama puluhan tahun itu tidak adil. Apalagi, harus bersaing dengan fresh graduate.  Oleh karenanya, harapannya diberikanlah afirmasi terhadap guru yang telah mengabdi minimal 10 tahun dan memiliki sertifikat pendidik. Jika memungkinkan tidak diikutkan tes seleksi PPPK.  "Itu harus dapat afirmasi poin tesnya itu. Misalnya mengajar 10 tahun dapat poin 50, punya sertifikat pendidik poinnya 30. Berarti 80, poin passing grade misalnya 100, jadi guru itu butuh 20 lagi melalui tes, itu yang namanya tindakan afirmatif bagi guru-guru honorer," ucapnya.  Dia pun beranggapan pemerintah tidak serius dalam menyejahterakan para guru honorer. "Kami minta negara betul-betul berpihak kepada guru honorer. Itu mereka kan berlomba-lomba jadi PPPK, Kemendikbud tidak serius untuk memberikan afirmatif kepada guru-guru PPPK," pungkasnya.  Sebelumnya, Nadiem mengatakan vahwa rekrutmen formasi guru CPNS akan tetap ada. Hal tersebut akan dilakukan sejalan dengan pelaksanaan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2021 ini.  "Saya menegaskan bahwa formasi CPNS guru ke depan tetap akan ada karena kebijakan ini akan sejalan dan saling melengkapi dengan perekrutan PPPK," kata dia dalam akun Instagram-nya @nadiemmakarim yang dikutip JawaPos.com, Rabu (6/1).  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=GXC63O-NWbc

P2G Tagih Janji Mendikbud Nadiem Laksanakan CPNS 2021 untuk Guru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Mendikbhd-Nadiem-Makariem-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Mendikbud Nadiem Makarim (Dok . Dery Ridwamsah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mendikbud Nadiem Makarim (Dok . Dery Ridwamsah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menyinggung informasi yang beredar terkait ditiadakannya rekrutmen guru Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun ini. Kata dia, informasi perihal tersebut salah.  "Ingin saya koreksi mispersepsi di media bahwa tidak ada Iagi formasi CPNS untuk guru, ini salah dan tidak pernah menjadi kebijakan Kemendikbud," terang dia dalam akun Instagram-nya @nadiemmakarim yang dikutip JawaPos.com, Rabu (6/1).  Jadi, rekrutmen formasi guru CPNS akan tetap ada. Hal tersebut akan dilakukan sejalan dengan pelaksanaan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2021 ini.  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/06/01/2021/guru-pppk-memiliki-status-dan-hak-yang-sama-dengan-pns/">Guru PPPK Memiliki Status dan Hak yang Sama dengan PNS</a>  "Saya menegaskan bahwa formasi CPNS guru ke depan tetap akan ada karena kebijakan ini akan sejalan dan saling melengkapi dengan perekrutan PPPK," tuturnya.  Kata dia, fokus tahun ini adalah perekrutan guru honorer sampai dengan kapasitas satu juta guru melalui jalur PPPK. Ia juga mengingatkan bahwa jumlah guru yang diangkat PPPK hanya yang lulus tes.  Pihaknya pun mendorong agar para guru honorer serta lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) melamar menjadi guru PPPK. Sebab, apabila kinerjanya baik dapat menjadi pertimbangan untuk menjadi PNS.  "Kinerja yang baik sebagai guru PPPK nantinya akan menjadi pertimbangan penting jika guru PPPK yang bersangkutan melamar menjadi CPNS. Kami terus berupaya memperjuangkan agar para guru mendapatkan kesempatan memperjelas status dan meningkatkan kesejahteraannya," pungkas dia.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/Ybh-8HJmecA

Singgung Rekrutmen Guru CPNS Ditiadakan, Nadiem: Ini Salah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/pak-jokowi-tolong-dong-di-kabupaten-ini-butuh-4490-guru-pns_m_181434.jpeg" alt="Guru SD di daerah saat sedang mengajar di kelas." width="100%">
<figcaption>Guru SD di daerah saat sedang mengajar di kelas.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah pusat diharapkan bisa segera membuka rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Pasalnya, di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa barat, kekurangan guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 4.490 orang.&nbsp; Hal itu diungkapkan oleh Kepala Bidang (Kabid) Data, Perencanaan dan Pengendalian Pegawai BKD Kabupaten Tasikmalaya Ari Fitriadi. Menurutnya, berdasar dari data rekapitulasi penyusunan kebutuhan dan kekuarangan guru PNS di lingkungan pemdanya hingga per 30 November 2017. &ldquo;Rinciannya, kekuarangan guru PNS SD 3.033. Guru PNS SMP kekurangannya mencapai 1.457 orang. Tasik jelas masih banyak kekurangan tenaga guru PNS,&rdquo; ujar Ari kepada Radar Tasik (Jawa Pos Grup). Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Tasikmalaya sendiri, kata Ari, sudah mengirimkan data kebutuhan dan kekurangan PNS tersebut kepada pemerintah pusat pada Juni 2017. &rdquo;Kita sudah usulkan data tersebut. Tinggal menunggu realisasi pengangkatan PNS dari pusat seperti apa di tahun 2018 ini,&rdquo; terangnya. Menurut Ari, jika pemerintah pusat sudah menyelesaikan validasi data kebutuhan dan kekurangan guru PNS di seluruh daerah, tinggal melakukan pengangkatan.&nbsp; &ldquo;Faktanya kan memang kita kekuarangan guru sangat banyak sekali. Jelas ini sudah sangat urgent di semua daerah,&rdquo; paparnya. Selain itu, pihaknya pun mendorong agar guru-guru honorer kategori 2 di Kabupaten Tasikmalaya yang berjumlah kurang lebih 2.000-an orang bisa diangkat menjadi PNS. &rdquo;Salah satu solusinya ya manfaatkan potensi yang ada saat ini yaitu dengan cara mengangkat K2. Sisanya angkat dari umum,&rdquo; dorongnya. Karena, menurut Ari, pengangkatan guru PNS di Kabupatennya, terakhir tahun 2014. Artinya sudah tiga tahun tidak ada pengangkatan PNS lagi. &rdquo;Tenaga guru harus diangkat menjadi PNS. Karena termasuk pegawai dengan standar pelayanan masyarakat yang sangat dibutuhkan di bidang pendidikan,&rdquo; terangnya. Sebab posisi guru PNS, kata dia, berbeda dengan pejabat struktural, sub kontrak, atau outsourcing. Jadi tetap harus diangkat menjadi PNS atau dengan cara lain dikontrak menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) atau tenaga guru bantu di daerah. Sementara itu, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Tasikmalaya Akhmad Juhana menuturkan, paling tidak di 2018 ini harus mulai ada pengangkatan tenaga guru PNS secara bertahap oleh pusat, karena kekurangan guru di Kabupatennya sudah sangat mengkhawatirkan &rdquo;Masih banyak sekolah yang guru PNS nya hanya ada satu atau dua orang,&rdquo; ungkapnya. PGRI sendiri, jelas dia, sudah mengusulkan kepada pemerintah Kabupaten Tasikmalaya agar guru-guru honorer yang belum diangkat menjadi PNS oleh pusat, bisa diangkat menjadi guru bantu daerah yang digaji dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Kalau memang daerah masih belum mampu mengangkat guru bantu daerah secara keseluruhan, tidak apa-apa. Dilakukan bertahap saja. &rdquo;Itu opsi penawaran kita. PGRI mengharapkan pada tahap yang pertama pengangkatan PNS oleh pusat. Diutamakan yang pengabdiannya lama seperti honorer k2 dan mengangkat guru PNS yang sekolahnya membutuhkan,&rdquo; tambahnya.

Pak Jokowi Tolong dong, di Kabupaten Ini Butuh 4.490 Guru PNS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/syarat-cpns-guru-dianggap-terlalu-berat_m_170594.jpeg" alt="Aktivitas belajar mengajar di salah satu sekolah di Jakarta" width="100%">
<figcaption>Aktivitas belajar mengajar di salah satu sekolah di Jakarta</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tahun depan jumlah PNS guru yang pensiun mencapai 51.458 orang. Untuk menambalnya, pemerintah berencana membuka perekrutan CPNS guru 2018. Persoalannya, guru honorer yang memenuhi syarat pendaftaran CPNS baru hanya 2.992 orang. Kemendikbud melobi Kemen PAN-RB supaya ada keringanan syarat pendaftaran.  Plt Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Hamid Muhammad menuturkan, ada tiga syarat untuk mendaftar CPNS guru. Yakni, berijazah minimal S-1, sudah memegang sertifikat profesi guru, dan berusia maksimal 33 tahun. ''Kalau merujuk syarat itu, hanya ada 2.992 guru honorer yang bisa mendaftar CPNS baru tahun depan,'' katanya di Jakarta kemarin (24/11). Data itu belum termasuk guru agama Kemenag.  Hamid menjelaskan, secara keseluruhan, jumlah guru honorer memang banyak. Yakni, mencapai 1,5 juta orang. Namun, jumlah itu menyusut ketika tiga syarat pendaftaran CPNS guru dimasukkan.  Untuk itu, Hamid menuturkan, <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/11/25/170615/mendikbud-bicara-kekurangan-guru-dan-status-honorer" target="_blank">Kemendikbud</a> sedang melobi Kemen PAN-RB agar ada keringanan persyaratan pendaftaran CPNS guru. Yakni, syarat harus memiliki sertifikat guru ditangguhkan dahulu. Jika penangguhan syarat sertifikasi guru itu dikabulkan, ada 383 ribu guru honorer yang bisa mendaftar CPNS.  Dia menuturkan, penangguhan syarat sertifikasi guru tersebut berkaitan dengan status kepegawaian. Jadi, peserta yang lulus ujian akan tetap berstatus CPNS selama belum mengantongi sertifikat guru. Baru setelah memiliki sertifikat guru, statusnya bisa naik menjadi PNS.  ''Permintaan keringanan persyaratan ini masih bersifat usulan. Belum final,'' katanya. Hamid mengakui, persyaratan pendaftaran CPNS guru diatur dalam UU Guru dan Dosen.

Syarat CPNS Guru Dianggap Terlalu Berat

cpns guru

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#cpns guru

Berita Terkini

Tak Ada Rekrutmen CPNS Guru pada 2022, P2G Mengaku Kecewa

P2G Tagih Janji Mendikbud Nadiem Laksanakan CPNS 2021 untuk Guru

Singgung Rekrutmen Guru CPNS Ditiadakan, Nadiem: Ini Salah

Pak Jokowi Tolong dong, di Kabupaten Ini Butuh 4.490 Guru PNS

Syarat CPNS Guru Dianggap Terlalu Berat

Download Aplikasi JawaPos.com