<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/11/deaacb0b-22b7-446d-9a4f-b12c9bc35558-1743200018.jpg" alt="Menteri PANRB Rini Widyantini (tengah) saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Rabu (11/2). (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri PANRB Rini Widyantini (tengah) saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Rabu (11/2). (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini buka suara soal rencana pemerintah untuk membuka Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun 2026. Ia menyebut hingga saat ini pemerintah masih melakukan perhitungan menyeluruh terkait kebutuhan formasi yang akan dibuka. Rini menegaskan, pembukaan rekrutmen CPNS ke depan tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Pemerintah harus mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kebutuhan pengganti aparatur sipil negara (ASN) yang memasuki masa pensiun hingga dukungan terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang terangkum dalam Asta Cita. &ldquo;Pegawai ASN ke depannya, dan saya juga komunikasi dengan Kementerian Keuangan, tentunya kita harus mengisi PNS yang pensiun dan tentu saja kami harus menghitung CPNS itu untuk bisa mendukung Asta Cita Bapak Presiden, kompetensi-kompetensi apa saja yang dibutuhkan. Dan tentunya kita harus melihat jumlah kompetensi dan sebagainya,&rdquo; ujar Rini saat ditemui di kantornya, Rabu (11/2). Menurutnya, perencanaan formasi CPNS 2026 harus benar-benar berbasis kebutuhan riil dan selaras dengan arah pembangunan nasional. Karena itu, pemerintah masih memetakan kebutuhan kompetensi di masing-masing instansi, termasuk menyesuaikan dengan perubahan struktur organisasi yang baru saja terjadi di sejumlah kementerian dan lembaga. &ldquo;Jadi mohon waktu, mungkin kita harus betul-betul menghitung. Dan tentunya saya juga concern bahwa memang para fresh graduate juga harus diberikan kesempatan,&rdquo; jelasnya. Meski demikian, kesempatan bagi lulusan baru tetap akan disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi yang spesifik di tiap instansi dan wilayah. Rini menekankan, pemerintah tidak hanya melihat jumlah formasi, tetapi juga kualitas dan kesesuaian keahlian yang dibutuhkan untuk mempercepat pencapaian target pembangunan. Di sisi lain, ia menyoroti bahwa perubahan organisasi di lingkungan kementerian/lembaga membuat pemerintah harus lebih cermat dalam menentukan formasi yang benar-benar relevan. &ldquo;Ini kan kemarin baru terjadi perubahan organisasi. Sehingga saya juga harus menunggu kebutuhan dari instansi pemerintah seperti apa,&rdquo; ujar Menteri PANRB. &ldquo;Disesuaikan dengan bagaimana cara pencapaian, kompetensi-kompetensi apa saja yang dibutuhkan untuk pencapaian prioritas Bapak Presiden, termasuk juga dengan kompetensi-kompetensi yang ada di setiap wilayah,&rdquo; tukasnya. Dengan demikian, kepastian pembukaan CPNS 2026 masih menunggu hasil perhitungan final pemerintah. Namun, sinyal bahwa rekrutmen akan tetap dibuka dengan pendekatan berbasis kebutuhan dan kompetensi memberi harapan bagi para calon pelamar, termasuk lulusan baru yang menantikan kesempatan menjadi ASN. (*)

Menteri PANRB Rini Widyantini menyebut pemerintah masih menghitung kebutuhan formasi CPNS 2026. Rekrutmen disesuaikan dengan ASN pensiun

MenPANRB Rini Widyantini: Rekrutmen CPNS 2026 Masih Dihitung, Prioritaskan Kebutuhan dan Kompetensi Pendukung Asta Cita

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/24/lT8LnFX8KlVKt6ovpRxAZ2LYMlONaNYOti2sSrjK-1-458283029.jpg" alt="Ilustrasi suasana pelaksanaan SKD CPNS. (menpan.co.id)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi suasana pelaksanaan SKD CPNS. (menpan.co.id).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Para pencari kerja sangat menantikan pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026. Rekrutmen ini kembali menjadi salah satu jalur utama bagi masyarakat untuk bergabung sebagai aparatur sipil negara (ASN) di berbagai kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Meski jadwal resmi belum diumumkan, masyarakat sudah dapat mempersiapkan diri dengan memahami syarat umum pendaftaran CPNS 2026. Secara garis besar, pelamar wajib memenuhi ketentuan usia, kualifikasi pendidikan, serta persyaratan administrasi lainnya yang akan ditetapkan pemerintah. Proses pendaftaran CPNS 2026 diperkirakan tetap dilakukan secara daring melalui portal resmi SSCASN. Calon pelamar harus membuat akun, melengkapi data diri, memilih formasi yang sesuai, hingga mengunggah dokumen yang dipersyaratkan sebelum mengikuti tahapan seleksi. Dengan persaingan yang ketat, pemahaman sejak dini mengenai syarat dan alur pendaftaran menjadi modal penting bagi pelamar. Persiapan yang matang diharapkan dapat meningkatkan peluang lolos seleksi CPNS 2026 dan meraih kesempatan berkarier sebagai abdi negara. Berikut syarat dan cara mendaftar CPNS 2026! Berikut syarat pendaftaran CPNS secara umum agar kamu bisa mempersiapkan diri dengan matang! Warga Negara Indonesia (WNI). Tak beriwayat hukuman pidana dengan masa penjara dua tahun atau lebih. Memiliki usia 18-35 tahun saat pendaftaran. Teruntuk beberapa jabatan seperti dokter, memiliki batas usia yang lebih panjang yakni 40 tahun. Bukan pengurus ataupun anggota partai politik. Tak pernah diberhentikan secara tidak hormat dari pekerjaan sebelumnya. Mempunyai kesehatan jasmani dan rohani yang sesuai dibutuhkan jabatannya. Siap ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia sesuai kebutuhan. Cara Mendaftar CPNS 2026 Berikut cara mendaftar CPNS 2026 secara online dengan portal resmi Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) milik BKN! Buka portal resmi SSCASN pada https://sscasn.bkn.go.id/. Daftar akun baru dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan informasi pribadi. Masuk ke akun tersebut dan pilih instansi serta formasi sesuai dengan kualifikasi yang kamu punya. Harap unggah seluruh dokumen persyaratan sesuai yang diminta. Harap cek kembali seluruh data dan pastikan bahwa sudah benar. Kirim pendaftaran.&nbsp; &nbsp;

Pendaftaran CPNS 2026 akan segera dibuka, simak syarat dan cara pendaftaran secara daring agar bisa lolos seleksi.

CPNS 2026 Semakin Dekat! Berikut Syarat dan Cara Mendaftar Supaya Lolos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/22/Screenshot_20240822-110755-1018741996.jpg" alt="Ilustrasi CPNS. (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi CPNS. (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Pemerintah membuka peluang rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026 sebagai bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan aparatur negara, di berbagai sektor prioritas. Seleksi ini diproyeksikan menjadi salah satu agenda strategis untuk memperkuat pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Rencana pembukaan CPNS 2026 disiapkan dengan mempertimbangkan evaluasi kebutuhan ASN di tingkat pusat maupun daerah, termasuk pengisian jabatan teknis dan fungsional yang masih kekurangan sumber daya manusia. Ditekankan pula pentingnya kualitas dan kompetensi pelamar dalam proses seleksi. Sejalan dengan itu, masyarakat diimbau mulai mempersiapkan diri sejak dini sembari menunggu pengumuman resmi terkait formasi dan jadwal pendaftaran. Berikut syarat pendaftaran CPNS 2026 melihat dari pendaftaran tahun lalu! 1. Berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) dan memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh instansi terkait, termasuk ketentuan batas usia. 2. Berusia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun. Batas usia dapat diperpanjang hingga 40 tahun untuk jabatan tertentu, seperti dokter, dokter gigi, dokter pendidik klinis, dosen, peneliti, dan perekayasa. 3. Memiliki kondisi kesehatan fisik dan mental yang layak sesuai dengan persyaratan jabatan. 4. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman atau vonis penjara paling singkat dua tahun. 5. Tidak memiliki riwayat pemberhentian tidak hormat sebagai PNS, prajurit TNI, anggota Polri, maupun pegawai swasta. 6. Tidak sedang berstatus sebagai CPNS, PNS, prajurit TNI, atau anggota Polri. 7. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik serta tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis. 8. Memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan formasi atau jabatan yang dilamar. 9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan jabatan. 10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia maupun di luar negeri sesuai kebutuhan instansi.&nbsp; Sementara itu, berikut dokumen yang perlu dipersiapkan! KTP&nbsp; Kartu Keluarga (KK)&nbsp; Ijazah&nbsp; Transkrip nilai asli&nbsp; Pas foto latar merah Swafoto (selfie) untuk pembuatan akun SSCASN&nbsp; Surat lamaran dengan format yang sesuai dengan posisi yang dilamar&nbsp; Dokumen pendukung lainnya seperti sertifikat dan surat keterangan. Status Jadwal Pendaftaran CPNS 2026&nbsp; Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa proses rekrutmen CPNS akan tetap dilanjutkan. Namun, yang menjadi pertanyaan kini adalah kapan jadwal pendaftaran CPNS 2026 akan ditetapkan secara resmi. Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, menyampaikan bahwa prioritas pemerintah saat ini adalah merampungkan penataan tenaga honorer menjadi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Tahapan tersebut berjalan beriringan dengan persiapan formasi untuk CPNS 2026. Hingga sekarang, jadwal pendaftaran CPNS 2026 belum ditetapkan. Badan Kepegawaian Negara (BKN) masih menunggu rincian usulan formasi dari instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Perhitungan kebutuhan pegawai untuk lima tahun mendatang harus diselesaikan terlebih dahulu.

Pemerintah membuka peluang rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026 sebagai bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan aparatur negara

CPNS 2026 Dibuka Sebentar Lagi! Berikut Syarat Pendaftaran dan Dokumen yang Perlu Dipersiapkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/24/lT8LnFX8KlVKt6ovpRxAZ2LYMlONaNYOti2sSrjK-1-458283029.jpg" alt="Ilustrasi suasana pelaksanaan SKD CPNS. (menpan.co.id)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi suasana pelaksanaan SKD CPNS. (menpan.co.id).</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Ribuan pencari kerja sangat amat menantikan kesempatan untuk bisa menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Terlebih, CPNS 2025 urung dilaksanakan dan mata pekerja tertuju pada pendaftaran CPNS 2026. Pertanyaan demi pertanyaan pun muncul, salah satunya mengenai kapan penjadwalan pasti mengenai pendaftaran CPNS 2026 dan kapan CPNS 2026 dibuka secara resmi. Menjadi PNS sendiri seringkali menjadi tujuan bagi para masyarakat Indonesia. Pasalnya, PNS menawarkan stabilitas keuangan yang jarang dimiliki apabila bekerja pada perusahaan swasta. &nbsp; Status Jadwal Pendaftaran CPNS 2026&nbsp; Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa proses rekrutmen CPNS akan tetap dilanjutkan. Namun, yang menjadi pertanyaan kini adalah kapan jadwal pendaftaran CPNS 2026 akan ditetapkan secara resmi. Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, menyampaikan bahwa prioritas pemerintah saat ini adalah merampungkan penataan tenaga honorer menjadi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Tahapan tersebut berjalan beriringan dengan persiapan formasi untuk CPNS 2026. Hingga sekarang, jadwal pendaftaran CPNS 2026 belum ditetapkan. Badan Kepegawaian Negara (BKN) masih menunggu rincian usulan formasi dari instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Perhitungan kebutuhan pegawai untuk lima tahun mendatang harus diselesaikan terlebih dahulu. &nbsp; Bocoran Formasi dan Prioritas pada CPNS 2026 MenPANRB telah memberikan sejumlah petunjuk mengenai formasi yang akan menjadi prioritas, sehingga bisa kamu jadikan acuan dalam mempersiapkan diri. Untuk rekrutmen 2026, pemerintah menegaskan arah yang cukup berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jika sebelumnya lebih banyak berfokus pada tenaga honorer, kini peluang besar dibuka bagi para fresh graduate atau lulusan baru.&nbsp; Beberapa bidang yang diproyeksikan mendapat porsi terbesar antara lain tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, dan ahli gizi; tenaga pendidikan untuk mata pelajaran yang masih kekurangan guru, serta tenaga teknis digital seperti spesialis IT, analis data, dan pengembang sistem pemerintahan. Di samping itu, penentuan jadwal juga berkaitan erat dengan hasil analisis kebutuhan di setiap daerah. Instansi daerah diwajibkan mengajukan kebutuhan spesifik mereka, misalnya permintaan dokter untuk wilayah terpencil, agar proses rekrutmen dapat benar-benar menjawab kebutuhan pelayanan publik. &nbsp; Syarat Mendaftar CPNS 2026&nbsp; Berikut syarat pendaftaran CPNS secara umum agar kamu bisa mempersiapkan diri dengan matang! Warga Negara Indonesia (WNI). Tak beriwayat hukuman pidana dengan masa penjara dua tahun atau lebih. Memiliki usia 18-35 tahun saat pendaftaran. Teruntuk beberapa jabatan seperti dokter, memiliki batas usia yang lebih panjang yakni 40 tahun. Bukan pengurus ataupun anggota partai politik. Tak pernah diberhentikan secara tidak hormat dari pekerjaan sebelumnya. Mempunyai kesehatan jasmani dan rohani yang sesuai dibutuhkan jabatannya. Siap ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia sesuai kebutuhan. Cara Mendaftar CPNS 2026 Berikut cara mendaftar CPNS 2026 secara online dengan portal resmi Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) milik BKN! Buka portal resmi SSCASN pada https://sscasn.bkn.go.id/. Daftar akun baru dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan informasi pribadi. Masuk ke akun tersebut dan pilih instansi serta formasi sesuai dengan kualifikasi yang kamu punya. Harap unggah seluruh dokumen persyaratan sesuai yang diminta. Harap cek kembali seluruh data dan pastikan bahwa sudah benar. Kirim pendaftaran. (*) &nbsp;

Sampai saat ini, pendaftaran CPNS 2026 belum ditetapkan, pemerintah prioritaskan fresh graduate dan tenaga kesehatan.

CPNS 2026 Semakin Dekat: Jadwal Pendaftaran, Bocoran Formasi, Syarat Pendaftaran, hingga Cara Mendaftar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/19/32KpOnhVIIkgBr4V84lbuhIpBOHAP2g5a54dd0vg-1-1147066513.jpg" alt="Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian 2025 di Hotel Pullman, Jakarta Barat, Rabu (19/11). (Masria Pane/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian 2025 di Hotel Pullman, Jakarta Barat, Rabu (19/11). (Masria Pane/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Badan Kepegawaian Negara (BKN) ingin mempercepat reformasi birokrasi aparatur sipil negara (ASN). Dari yang sebelumnya administratif menjadi substantif sehingga benar-benar berdampak kepada masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian 2025 di Hotel Pullman, Jakarta Barat, kemarin (19/11). Menurutnya, reformasi sangat penting melihat besarnya anggaran yang dieksekusi ASN. Baik oleh PNS maupun PPPK. &ldquo;Kurang lebih Rp 3600 triliun APBN kita, kemudian APBD sebesar Rp 1.350 triliun. Angka yang besar itu semuanya dieksekusi oleh para ASN. Nah, ini yang hari ini kami rakorkan,&rdquo; terang Zudan. Dengan begitu, eksekusi APBN dan APBD yang jumlahnya ribuan triliun ini bisa tepat sasaran. Nah itu, lanjutnya, membutuhkan strategi, membutuhkan kompetensi, serta membutuhkan dukungan dari para pihak. Menurutnya, reformasi birokrasi itu juga dilakukan untuk mencapai Asta Cita. Ada beberapa inovasi yang disiapkan dalam mencapai Asta Cita tersebut. Pertama, Layanan Otomatis yang real time dengan sistem otomatis. &ldquo;Selesai diajukan langsung notifikasi persetujuan atau penolakannya diberikan. Sudah ada tujuh layanan yang berupa notifikasi itu. Sementara Layanan yang lain kita buat maksimal lima hari. Jadi kalau hari keenam belum dijawab, otomatis permohonan itu disetujui, untuk promosi, mutasi, dan demosi,&rdquo; imbuhnya. Selain inovasi itu, BKN juga tengah menyiapkan Satu Data ASN. Yakni, satu basis data nasional yang menjadi rujukan pengambilan keputusan kepegawaian. Melalui sistem itu, seluruh provinsi, kabupaten, dan kota cukup menggunakan platform BKN tanpa perlu membangun server dan sistem sendiri. &ldquo;Kami akan segera launching. Jadi, provinsi, kabupaten, kota tidak perlu beli server, beli storage, buat sistem, tidak perlu. Gunakan sistem yang sudah dibangun BKN. Sehingga kita secara nasional sistem sama, produk sama, data sama,&rdquo; jelasnya. Selain itu, Zudan juga buka suara terkait Single Salary. Menurutnya, rencana itu tengah pembahasan lintas Kementerian. Terkait rencana penerapan skema single salary bagi ASN tahun depan, Zudan menyebut pembahasan terus dilakukan bersama Kementerian Keuangan dan Kemenpan RB. &ldquo;Kita berharap tahun depan bisa diterapkan, tetapi membutuhkan persiapan matang dan harus diputuskan bersama,&rdquo; ujarnya. Sementara terkait peluang PPPK Beralih ke PNS, Zudan menegaskan aturan yang berlaku saat ini mewajibkan seleksi atau tes. Ada tidaknya perubahan, tergantung revisi UU ASN. &ldquo;Kebijakan yang ada saat ini, kalau PPPK akan berpindah ke PNS, ketentuannya harus tes. Kami belum tahu nanti di DPR, direvisi undang-undang ASN yang baru, akan ada perubahan kebijakan atau tidak,&rdquo; jelasnya. &nbsp; Selanjutnya, terkait rencana pembukaan CPNS tahun depan, Zudan juga belum bisa memastikan meskipun tahun ini sama sekali tidak ada penerimaan. Menurutnya, BKN saat ini sedang menunggu permintaan formasi dari Kementerian, Provinsi, hingga Kabupaten Kota. &ldquo;Kami kan tidak bisa memberi formasi kalau tidak diminta. Tapi kalau nggak ada yang minta formasi, ya tidak dibuka, berarti kebutuhannya belum ada. Kami realistis saja,&rdquo; katanya. Begitu juga saat ditanya tahun depan akan fokus penerimaan PPPK atau CPNS, dia juga belum bisa memastikannya. &ldquo;Ini belum kami putuskan karena PPPK yang minta juga ada. Misalnya dia doktor, lulusan luar negeri gitu dan dia dibutuhkan level tinggi, itu hanya bisa untuk PPPK. Untuk menjadi dirjen misalnya, itu harus PPPK. Kalau CPNS baru kan dia diangkat, golongannya rendah gitu,&rdquo; terangnya. Jadi, lanjutnya, selalu ada peluang untuk PPPK. Utamanya, untuk posisi-posisi yang sangat dibutuhkan dengan kualifikasi tinggi. &ldquo;Itu selalu ada, selalu dibuka,&rdquo; jelasnya.

BKN mengupayakan reformasi birokrasi ASN agar berdampak positif bagi masyarakat dengan berbagai inovasi dan kebijakan.

Pembukaan CPNS Tahun Depan Tunggu Pengajuan Formasi Dari Kementerian, Provinsi, Hingga Kota, Sementara PPPK Selalu Ada Peluang

CPNS 2026

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#CPNS 2026

Berita Terkini

MenPANRB Rini Widyantini: Rekrutmen CPNS 2026 Masih Dihitung, Prioritaskan Kebutuhan dan Kompetensi Pendukung Asta Cita

CPNS 2026 Semakin Dekat! Berikut Syarat dan Cara Mendaftar Supaya Lolos

CPNS 2026 Dibuka Sebentar Lagi! Berikut Syarat Pendaftaran dan Dokumen yang Perlu Dipersiapkan

CPNS 2026 Semakin Dekat: Jadwal Pendaftaran, Bocoran Formasi, Syarat Pendaftaran, hingga Cara Mendaftar

Pembukaan CPNS Tahun Depan Tunggu Pengajuan Formasi Dari Kementerian, Provinsi, Hingga Kota, Sementara PPPK Selalu Ada Peluang

Download Aplikasi JawaPos.com