<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/catat-ini-syarat-penting-cpns-agar-diangkat-jadi-pns_m_.jpg" alt="Ilustrasi PNS. Pemerintah melalui Badan Kepegawaian Nasinal (BKN) menerbitkan beberapa aturan bagi CPNS sampai nanti ditetapkan jadi PNS sepenuhnya." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PNS. Pemerintah melalui Badan Kepegawaian Nasinal (BKN) menerbitkan beberapa aturan bagi CPNS sampai nanti ditetapkan jadi PNS sepenuhnya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Kepegawaian Negara (BKN) menerbitkan Nomor Induk Kepegawaian (NIP) CPNS 2018 secara bertahap. Penetapan NIP dilakukan oleh Pusat Pengolahan Data Sistem Seleksi CPNS Nasional (SSCN) BKN. &ldquo;Sampai tanggal 10 Februari 2019 pukul 15.50, sejumlah 34.389 NIP CPNS 2018 di 150 Instansi telah ditetapkan,&rdquo; ujar Kabiro Humas BKN Mohammad Ridwan, Minggu (10/2). Ridwan menyampaikan, jumlah NIP yang telah ditetapkan tersebut merupakan bagian penyelesaian dari usul penetapan NIP yang masuk ke BKN dari instansi pusat maupun daerah. &ldquo;Proses penetapan NIP akan terus berlangsung hingga batas waktu (deadline) untuk penyampaian berkas usul penetapan NIP CPNS TA 2018, yakni Februari 2019,&rdquo; tegasnya. Hal itu berdasarkan Surat Kepala BKN Nomor: K 26-30/V. 6-7/99 0 pada 11 Januari 2018. Menurutnya, setiap pelamar yang dinyatakan lulus seleksi dan telah mendapat persetujuan teknis serta penetapan NIP dari Kepala BKN. Sebelum diangkat menjadi PNS, mereka harus menjalani masa percobaan selama satu tahun yang merupakan masa prajabatan sejak Terhitung Mulai Tanggal (TMT) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Ketentuan tersebut dikemukakan dalam Peraturan Pemerintah (PP) 11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil di mana masa prajabatan tersebut dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan yang dilakukan secara terintegrasi dan bertujuan untuk membangun integritas, moral, kejujuran, semangat, motivasi nasionalisme dan kebangsaan dari para peserta, serta membangun karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, juga memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang.&nbsp; "Dalam PP tersebut juga dijelaskan CPNS yang mengundurkan diri pada saat menjalani masa percobaan dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti seleksi pengadaan PNS untuk jangka waktu tertentu,&rdquo; kata dia. Sementara dalam Peraturan Menteri PANRB 36/2018, terdapat ketentuan bahwa peserta yang telah lolos menjadi CPNS harus mengabdi pada instansi yang bersangkutan dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun sekurang-kurangnya selama 10 tahun sejak TMT CPNS.

Catat, Ini Syarat Penting CPNS Agar Diangkat Jadi PNS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/terima-nip-cpns-yang-tidak-boleh-pindah-tugas-selama-10-tahun_m_.jpg" alt="Kepala BKN Bima Haria Wibisana usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Menteri PANRB dan Komisi II DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (22/1)." width="100%">
<figcaption>Kepala BKN Bima Haria Wibisana usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Menteri PANRB dan Komisi II DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (22/1).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Kepegawaian Negara (BKN) sedang memproses usul penetapan nomor induk pegawai (NIP) CPNS 2018. Dari 5.952 usulan NIP yang diterima, 4.533 NIP yang sudah ditetapkan.  Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan kepada seluruh instansi untuk segera menyelesaikan penetapan NIP. Paling lambat hingga Februari 2018 mendatang.  “Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) baik pusat maupun daerah agar penyampaian berkas usul penetapan NIP paling lambat diterima BKN pada akhir Februari 2019,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Menteri PANRB dan Komisi II DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (22/1).  Dalam kesempatan itu, sebut Bima, pelamar CPNS yang sudah lulus seleksi dan telah mendapat NIP, harus ditempatkan serta bekerja di formasi yang dipilih. Minimal selama 10 tahun.  "Jika sebelum 10 tahun mereka sudah pindah ke instansi atau daerah lain maka itu akan mengacaukan analisa beban kerja. Analisa beban kerja menjadi salah satu acuan pemenuhan formasi yang diajukan instansi pembuka rekrutmen,” papar Bima.  Atas pemaparan itu, Komisi II DPR mengapresiasi proses rekrutmen CPNS 2018. “Saya mengapresiasi proses rekrutmen CPNS 2018. Proses tes sangat objektif. Tidak ada yang bisa titip-titip untuk bisa lulus seleksi," kata Dadang Muchtar dari Fraksi Partai Golkar.

Terima NIP, CPNS Tidak Boleh Pindah Tugas Selama 10 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/65-instansi-pusat-umumkan-hasil-akhir-cpns_m_.jpg" alt="ILUSTRASI CPNS. Hingga Senin (14/1), tercatat sebanyak 65 dari total 74 kementerian/lembaga sudah mengumumkan hasil akhir CPNS 2018." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI CPNS. Hingga Senin (14/1), tercatat sebanyak 65 dari total 74 kementerian/lembaga sudah mengumumkan hasil akhir CPNS 2018.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jumlah instansi yang sudah menyelesaikan verifikasi dan validasi (verval) di Badan Kepegawaian Negara (BKN) terus bertambah. Hingga Senin (14/1), tercatat sebanyak 65 dari total 74 kementerian/lembaga sudah mengumumkan hasil akhir CPNS 2018. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti) adalah instansi pusat yang baru saja mengeluarkan hasilnya. Pengumuman diterbitkan berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS 2018 perihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS 2018. Selanjutnya, mereka yang dinyatakan lolos perlu mengikuti tahapan akhir, yakni pemberkasan. Tahap tersebut memiliki waktu yang sudah ditentukan oleh masing-masing instansi, paling lambat 15 hari kerja sejak tanggal pemberitahuan. Persyaratan pemberkasan dapat dilihat di laman resmi masing-masing instansi. Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan mengatakan, untuk mempercepat dan memudahkan tahap pemberkasan itu, pihaknya menyarankan para CPNS menggunakan fitur baru di portal sistem seleksi CPNS Nasional (SSCN), yaitu sscn.bkn.go.id. Menurutnya, fitur baru di akun SSCN tersebut dapat dimanfaatkan bagi para pelamar CPNS 2018 yang sudah lolos ke pemberkasan untuk mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH), serta mempercepat pemberkasan Nomor Induk Pegawai (NIP) yang nantinya akan dicetak bagi instansi yang membutuhkan. Dia juga mengimbau para pelamar CPNS 2018 yang dinyatakan lolos untuk teliti dalam mengisi setiap formulir pemberkasan agar tidak ada kesalahan. "Yang dinyatakan lolos ke pemberkasan. Ada fitur baru di akun SSCN untuk isi DRH. Ini untuk mempercepat pemberkasan NIP dan dicetak bagi instansi yang membutuhkan," ujar Ridwan. Berdasarkan data BKN, per 11 Januari 2019 pukul 20.00, sudah ada 545 instansi yang DS, lima instansi proses verval BKN antara lain Kementerian LHK dan Kemenpora RI (Atlet). Sementara tiga instansi, yaitu Kementerian PUPR, BIN, dan BPKRI menunggu final instansi.

65 Instansi Pusat Umumkan Hasil Akhir CPNS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tanpa-pendaftar-16-kursi-cpns-padang-kosong_m_.jpg" alt="TES CPNS: Ekspresi peserta saat menunggu dimulainya Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berbasis Computer Assisted Test (CAT) untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di kantor Wali Kota Jakarta Selatan, belum lama ini." width="100%">
<figcaption>TES CPNS: Ekspresi peserta saat menunggu dimulainya Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berbasis Computer Assisted Test (CAT) untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di kantor Wali Kota Jakarta Selatan, belum lama ini.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) telah mengumumkan hasil kelulusan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) untuk <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/13/01/2019/tanpa-peminat-14-formasi-cpns-kabupaten-solok-masih-kosong" target="_blank">CPNS 2018</a>. Namun, tidak semua formasi yang disediakan Pemkot Padang penuh terisi. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Padang Habibul Fuadi mengatakan, jumlah <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/13/01/2019/tanpa-peminat-14-formasi-cpns-kabupaten-solok-masih-kosong" target="_blank">pelamar CPNS 2018</a> yang dinyatakan lolos SKB mencapai 542 orang. Sedangkan total formasi yang disediakan Pemkot Padang mencapai 558 kursi. "16 <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/13/01/2019/tanpa-peminat-14-formasi-cpns-kabupaten-solok-masih-kosong" target="_blank">formasi kosong</a>. Yang tidak terisi itu kebanyakan dokter spesialis," kata Habibul Fuadi, Minggu (13/1). Habibul tidak merinci detail formasi yang tidak terisi. Namun, selain <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/13/01/2019/tanpa-peminat-14-formasi-cpns-kabupaten-solok-masih-kosong" target="_blank">dokter spesialis</a>, ada juga formasi lain yang juga tanpa peminat. "Pemkot Padang sudah buka kesempatan, tapi tidak ada yang mendaftar," terangnya. Sesuai prosedur, katanya, formasi yang kosong itu sementara dibiarkan saja. Sedangkan 542 peserta yang dinyatakan lolos SKB, saat ini tengah melengkapi hasil tes kesehatan dan berkas lainnya untuk segera diserahkan Pemko Padang ke <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/13/01/2019/tanpa-peminat-14-formasi-cpns-kabupaten-solok-masih-kosong" target="_blank">Badan Kepegawaian Nasional</a> (BKN).

Tanpa Pendaftar, 16 Kursi CPNS Padang Kosong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/komentar-mardani-ali-sera-ketika-kelulusan-cpns-dibatalkan_m_-1.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi II DPR Mardani Ali Sera. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi II DPR Mardani Ali Sera. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi II DPR menyoroti keputusan Bupati Sijunjung Yuswir Arifin yang membatalkan kelulusan salah seorang peserta seleksi CPNS. Surat pembatalan itu disampaikan sebelum pengumuman resmi disampaikan ke publik. &ldquo;Mestinya yang sudah lulus sesuai prosedur dihargai haknya. Apalagi Kemenag sudah memberi keterangan,&rdquo; ujar Wakil Ketua Komisi II DPR Mardani Ali Sera kepada JawaPos.com, Jumat (4/1). Respons politikus PKS itu terkait kasus yang dialami Nina Susilawati, 32, salah seorang peserta <a href="https://www.jawapos.com/nasional/humaniora/04/01/2019/dpr-sebut-pembatalan-kelulusan-cpns-sijunjung-cacat-administratif" target="_blank">CPNS 2018</a> di Kabupaten Sijunjung. Keputusan Bupati Sijunjung Yuswir Arifin membatalkan kelulusannya sebagai peserta CPNS 2018. Padahal pengumuman resmi belum berlangsung. Sementara Nina baru saja mengikuti tahapan seleksi kemampuan bidang (SKB). Seleksi itu merupakan beberapa tahapan yang diikusi setiap peserta penerimaan CPNS. Mulai dari pendaftaran, verifikasi administrasi dan berkas, serta seleksi kemampuan dasar (SKD). Semua tahapan telah dilewatinya hingga bisa menembus pada tahapan SKB. Namun setelah ibu dua anak itu mengikuti SKB, tiba-tiba Bupati Sijunjung Yuswir Arifin membuat "pengumuman" pembatalan kelulusan. Informasi itu tertuang dalam surat bernomor 800/373/BKPSDM 2018 tanggal 27 Desember 2018, tentang Pembatalan Kelulusan Peserta <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/04/01/2019/begini-kronologi-pembatalan-kelulusan-cpns-sijunjung" target="_blank">Seleksi CPNS Tahun 2018</a> di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung. Salah satu alasan pembatalan kelulusan Nina yakni ijazah yang dilampirkan S-1 pendidikan guru madrasah ibtidaiyah (PGMI), bukan pendidikan guru sekolah dasar (PGSD). Sementara kualifikasi untuk formasi Guru Kelas Ahli Pertama yang dilamar Nina yakni PGSD. Kasus ini pun memicu Sekjen Kemenag M Nur Kholis Setiawan untuk berkirim surat yang ditujukan kepada <a href="https://www.jawapos.com/nasional/humaniora/04/01/2019/pemkab-sijunjung-batalkan-kelulusan-cpns-kemenag-surati-menteri-panrb" target="_blank">Menteri PANRB</a> Syafruddin dan Kepala BKN Haria Wibisana. Dalam surat nomor P-36909/SJ/B.II.2/KP.00.1/12/2018 itu, Nur Kholis lulusan PGMI memiliki kompetensi yang sama dengan PGSD. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. M Nur Kholis Setiawan pun meminta bupati Sijunjung untuk mempertimbangkan lagi nasib Nina. Sebab berdasar Undang-Undang 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada BAB II Pasal 2 huruf j dan l, bahwa Penyelenggaraan Kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas nondiskriminatif dan memenuhi aspek keadilan dan kesetaraan.

Komentar Mardani Ali Sera Ketika Kelulusan CPNS Dibatalkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/disurati-kemenag-kementerian-panrb-janji-perhatikan-nasib-nina_m_.jpg" alt="Ilustrasi: setelah menerima surat dari Kemenag, KemenPANRB akan memperhatikan nasib Nina, peserta seleksi CPNS Sijunjung." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: setelah menerima surat dari Kemenag, KemenPANRB akan memperhatikan nasib Nina, peserta seleksi CPNS Sijunjung.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Keputusan Bupati Sijunjung Yuswir Arifin membatalkan kelulusan peserta CPNS 2018 di daerahnya. Kebijakan itu membuat dua kementerian berbalas "pantun". Kementerian Agama (Kemenag) menyurati Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Surat itu menyatakan sarjana lulusan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah (PGMI) setara dengan sarjana pendidikan guru sekolah dasarh (PGSD). Atas surat itu, pihak KemenPANRB berjanji akan memperhatikan nasib Nina Susilawati, peserta <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/04/01/2019/begini-kronologi-pembatalan-kelulusan-cpns-sijunjung" target="_blank">seleksi CPNS 2018</a> yang dibatalkan kelulusannya bupati Sijunjung sebelum pengumuman resmi. &ldquo;Surat tersebut sudah diterima KemenPANRB dan untuk selanjutnya hal tersebut akan diperhatikan,&rdquo; ujar Kabiro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kemen-PANRB Mudzakir saat dihubungi JawaPos.com, Jumat (4/1). Sebelumnya Sekjen Kemenag M Nur Kholis Setiawan mengirimkan surat dengan nomor P-36909/SJ/B.II.2/KP.00.1/12/2018 kepada MenPANRB Syafruddin dan Kepala BKN Bima Haria Wibisana. Surat itu untuk meminta KemenPANRB dan BKN sebagai Panselnas <a href="https://www.jawapos.com/nasional/humaniora/04/01/2019/dpr-sebut-pembatalan-kelulusan-cpns-sijunjung-cacat-administratif" target="_blank">CPNS 2018</a> mempertimbangkan kembali putusan Bupati Sijunjung Yuswir Arifin. Surat itu bernomor 800/373/BKPSDM 2018 tanggal 27 Desember 2018, tentang Pembatalan Kelulusan Peserta Seleksi CPNS Tahun 2018 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung. Poin dari surat yang ditandatangani Sekjen Kemenag M Nur Kholis Setiawan itu menyatakan bahwa satuan pendidikan dasar, Sekolah Dasar (SD) setara dengan Madrasah ibtidaiyah (MI) dan lulusan Sarjana S1 PGSD setara dengan Sarjana S1 PGMI. Ketentuan itu telah diatur dalam Undang-Undang 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Landasan lain untuk mempertimbangkan nasib Nina Susilawati itu yakni, Undang-Undang 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada BAB II Pasal 2 huruf j dan l, bahwa Penyelenggaraan Kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas nondiskriminatif dan memenuhi aspek keadilan dan kesetaraan. &ldquo;Kami mohon Bapak (MenPANRB dan Kepala BKN) dapat mempertimbangkan untuk membatalkan surat Bupati Sijunjung (Yuswir Arifin) sebagaimana tersebut di atas atau surat-surat lain sejenis yang berpotensi memunculkan diskriminasi dan bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku,&rdquo; terang Nur Kholis dalam surat tersebut. Seperti diketahui, Nina Susilawati saat mengikuti proses <a href="https://www.jawapos.com/nasional/humaniora/04/01/2019/pemkab-sijunjung-batalkan-kelulusan-cpns-kemenag-surati-menteri-panrb" target="_blank">seleksi CPNS 2018</a> mendapat nomor peserta 540812300422. Perempuan 32 tahun itu telah melewati tahapan rekrutmen CPNS 2018 sampai dengan seleksi kemampuan bidang (SKB). Tiba-tiba, sebelum pengumuman resmi dari Pemkab Sijunjung tentang <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/03/01/2019/pengamat-sebut-ada-kejanggalan-pada-pembatalan-kelulusan-cpns" target="_blank">kelulusan CPNS 2018</a>, sang bupati membuat "pengumuman" awalan yang menyatakan nomor peserta 540812300422 kelulusannya batalkan. Alasannya Nina memiliki ijazah S-1 PGMI, bukan PGSD. Sementara kualifikasi untuk formasi Guru Kelas Ahli Pertama yakni PGSD. Padahal sebelum proses ujian SKD dan SKB terdapat seleksi administrasi yang meliputi kelengkapan persyaratan dokumen dari peserta seleksi CPNS. Pada tahapan itu Nina dinyatakan lulus hingga akhirnya bisa mengikuti tes SKD dan SKB. Di sisi lain, Jumat (4/1) Pemkab Sijunjung baru saja mengumumkan hasil proses seleksi CPNS 2018. Pengumuman itu disampaikan website sijunjung.go.id. Di dalam pengumuman itu memang tidak nama Nina Susilawati.&nbsp;

Disurati Kemenag, Kementerian PANRB Janji Perhatikan Nasib Nina

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/begini-kronologi-pembatalan-kelulusan-cpns-sijunjung_m_.jpg" alt="Ilustrasi: pembatalan kelulusan CPNS 2018 di Sijunjung" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: pembatalan kelulusan CPNS 2018 di Sijunjung</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Nama Nina Susilawati belakangan menjadi perbincangan. Hal itu dipicu dengan adanyan pengumuman dari Bupati Sijunjung Yuswir Arifin yang membatalan kelulusan Nina sebagai salah satu peserta seleksi CPNS 2018. Padahal dia telah mengikuti tahapan CPNS hingga seleksi kemampuan bidang (SKB). Dikutip dari Padang Ekspres (Jawa Pos Group), pengumuman pembatalan itu disampaikan lewat website www.sijunjung.go.id. Berikut kronologi pembatalan "kelulusan" istri dari Yulicef Anthony tersebut. Nina mengikuti <a href="https://www.jawapos.com/nasional/humaniora/04/01/2019/dpr-sebut-pembatalan-kelulusan-cpns-sijunjung-cacat-administratif" target="_blank">seleksi CPNS 2018</a> di Pemkab Sijunjung. Pemilik nomor peserta ujian 54081230000022 itu mengisi formasi Guru Kelas Ahli Pertama dengan lokasi formasi di SDN 40 Muarotakung. Dari tahapan yang dilalui, dia berhasil melewati Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Namun pada 29 Desember 2018, muncul pengumuman <a href="https://www.jawapos.com/nasional/humaniora/04/01/2019/pemkab-sijunjung-batalkan-kelulusan-cpns-kemenag-surati-menteri-panrb" target="_blank">pembatalan kelulusan</a> atas nama Nina Susilawati yang tertuang dalam sebuah &rdquo;pengumuman&rdquo; Bupati Sijunjunjung Nomor: 800/373/BKPSDM-2018 tentang Pembatalan Kelulusan Peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 di Lingkungan Pemkab Sijunjung. Dalam surat tertanggal 27 Desember 2018 yang ditandatangani langsung bupati Sijunjung tersebut, kelulusan Nina Susilawati dibatalkan dengan alasan ijazah Nina Susilawati adalah PGMI, bukan PGSD. Kualifikasi pendidikan itu dianggap tidak sesuai dengan Keputusan MenPAN-RB Nomor 217 Tahun 2018 tertanggal 30 Agustus 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Apratur Sipil Negara di lingkungan Pemkab Sijunjung Tahun Anggaran 2018. Surat pembatalan ini juga mengacu lampiran Peraturan MenPAN-RB Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018, dan Surat MenPAN-RB Nomor: B/687/S.SM.01.00/2018 tanggal 19 Desember 2018 perihal penyelesaian terhadap peserta <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/03/01/2019/pengamat-sebut-ada-kejanggalan-pada-pembatalan-kelulusan-cpns" target="_blank">seleksi CPNS 2018</a> yang tidak memenuhi persyaratan. Keputusan bupati Sijunjung itu kemudian membuat Kemenag &rdquo;tersinggung&rdquo;. Berselang sehari dari keputusan itu, Kemenag RI mengeluarkan Surat Nomor: P-36909/SJ/B.II.2/KP.00.1/12/2018 tentang Kesetaraan Pendidikan PGSD dan PGMI. Surat ditandatangani Sekjen Kemenag M Nur Kholis Setiawan. Terpisah, Nina Susilawati menyatakan dirinya bersama keluarga menyesalkan terbitnya surat pembatalan kelulusannya oleh bupati Sijunjung. Ibu dua anak itu lulusan PGMI STAI Solok Nan Indah tahun 2014 dengan IPK 3,50. Dia sangat berharap adanya keadilan terhadap dirinya. Apalagi, dia mengaku sudah bersusah payah melewati serangkaian seleksi yang ekstra ketat dan sulit. Mulai dari administrasi, SKD hingga SKB. Bahkan demi berangkat mengikuti rangkaian ujian di Kota Solok dan Kota Bukittinggi, anak-anaknya masih kecil harus ditinggalkan dalam keadaan terlelap tengah malam. &rdquo;Kami hanya bisa berharap, bupati hingga BKDSDM Sijunjung, MenPAN-RB dan BKN memberikan kesempatan bagi saya lolos dalam seleksi CPNS di Sijunjung. Karena, saya merasa punya kemampuan untuk itu. Tidak menjadikan PGMI sebagai alasan untuk pembatalan kelulusan saya sebagai calon guru SD di tempat yang saya pilih,&rdquo; terang Nina. Sementara itu, suami Nina, Yulichef Antony mengaku baru mendapat kabar bahwa Pemkab Sijunjung telah mengumumkan hasil akhir seleksi CPNS 2018. Dari pengumuman itu tidak&nbsp; ada&nbsp; nama istrinya. "Tidak ada nama istri saya. Saya sudah berusaha&nbsp; memperjuangkan hak saya tapi hasilnya begini," ungkap pria yang biasa disapa Anton itu.&nbsp; Pada Jumat (4/1) ini Anton bersama istrinya mengaku berada&nbsp; di Jakarta dan baru saja berkonsultasi ke Kemenag soal kondisi kelulusan istrinya. Dari&nbsp;pihak Kemenag menyatakan keputusan menganulir pembatalan kelulusan Nina berada di pihak KemenPANRB dan BKN. "Kemenag hanya&nbsp; menyampaikan itu kepada saya," tandasnya&nbsp;lesu.&nbsp;

Begini Kronologi Pembatalan Kelulusan CPNS Sijunjung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dpr-sebut-pembatalan-kelulusan-cpns-sijunjung-cacat-administratif_m_.jpg" alt="Wasekjen DPP PPP Achmad Baidowi." width="100%">
<figcaption>Wasekjen DPP PPP Achmad Baidowi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembatalan kelulusan peserta calon pegawai negeri sipil (CPNS) Pemerintah Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat semakin menjadi perhatian. Hal itu dinilai bentuk diskriminatif dan cacat administratif dari Panselnas CPNS 2018. Pasalnya, peserta atas nama Nina Susilawati, 32, dengan nomor 540812300422 dinyatakan tidak lulus menjadi guru sekolah dasar lantaran ijazah S1-nya berlatar Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), bukan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD). "Pembatalan tersebut diskriminatif dan cacat administratif. Seharusnya kalau memang terjadi kesalahan administrasi itu sejak awal sudah dinyatakan tidak lulus administrasi. Namun ternyata yang bersangkutan sudah sampai dinyatakan lulus,&rdquo; ujar Anggota Komisi II DPR Achmad Baidowi saat dihubungi JawaPos.com, Jumat (4/1). Menurut dia, kelulusan yang awalnya ditetapkan menandakan bahwa administrasi peserta tersebut tidak ada masalah. Terlebih lagi, SD dan MI merupakan jenjang pendidikan yang setara. &ldquo;Lulusnya syarat administrasi tersebut menunjukkan bahwa soal administrasi tidak jadi masalah, karena SD dan MI merupakan pendidikan yang setara pada satuan jenjang pendidikan,&rdquo; kata dia. Wasekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu meminta agar Panselnas yang meliputi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) menindaklanjuti kasus ini. Begitu juga dengan peraturan bisa dijalankan sebagaimana mestinya. &ldquo;Jangan ada diskriminasi dalam penerapan aturan,&rdquo; tandasnya. Sebelumnya, terkait permasalahan yang menimpa Nina, <a href="https://www.jawapos.com/nasional/humaniora/04/01/2019/pemkab-sijunjung-batalkan-kelulusan-cpns-kemenag-surati-menteri-panrb" target="_blank">Sekjen Kemenag</a> M Nur Kholis Setiawan juga sudah mengirimkan surat kepada MenPANRB Syafruddin dan Kepala BKN Bima Haria Wibisana. Surat dengan nomor P-36909/SJ/B.II.2/KP.00.1/12/2018 itu, merupakan balasan&nbsp;dari surat yang sebelumnya dikeluarkan Bupati Sijunjung, nomor 800/373/BKPSDM 2018 tanggal 27 Desember 2018, tentang Pembatalan Kelulusan Peserta Seleksi <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/03/01/2019/pengamat-sebut-ada-kejanggalan-pada-pembatalan-kelulusan-cpns" target="_blank">CPNS Tahun 2018</a> di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung. Nur Kholis menegaskan, berdasar Undang-Undang 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa satuan pendidikan dasar, Sekolah Dasar (SD) setara dengan Madrasah ibtidaiyah (MI) dan lulusan Sarjana S1 PGSD setara dengan Sarjana S1 PGMI. Kemudian, berdasarkan Undang-Undang 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada BAB II Pasal 2 huruf j dan l, bahwa Penyelenggaraan Kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas nondiskriminatif dan memenuhi aspek keadilan dan kesetaraan. &ldquo;Kami mohon Bapak (MenPANRB dan Kepala BKN) dapat mempertimbangkan untuk membatalkan surat Bupati Sijunjung (Yuswir Arifin) sebagaimana tersebut di atas atau surat-surat lain sejenis yang berpotensi memunculkan diskriminasi dan bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku,&rdquo; ujar Nur Kholis dalam salinan surat yang diterima JawaPos.com, Kamis (3/1).

DPR Sebut Pembatalan Kelulusan CPNS Sijunjung Cacat Administratif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pemkab-sijunjung-batalkan-kelulusan-cpns-kemenag-surati-menteri-panrb_m_.jpg" alt="Ilustrasi: pembatalan kelulusan CPNS di Kabupaten Sijunjung menuai reaksi dari Kementerian Agama (Kemenag)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: pembatalan kelulusan CPNS di Kabupaten Sijunjung menuai reaksi dari Kementerian Agama (Kemenag)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sijunjung membatalkan kelulusan salah satu peserta seleksi CPNS 2018. Keputusan dari pemkab yang berada di provinsi Sumatera Barat (Sumbar) itu mendapat respons dari Kementerian Agama (Kemenag). Pasalnya, peserta seleksi CPNS yang bernama Nina Susilawati itu melamar untuk formasi guru SD dengan menggunakan ijazah pendidikan guru madrasah ibtidaiyah (PGMI). Bukan pendidikan guru sekolah dasar (PGSD). Alhasil peserta seleksi dengan nomor 540812300422 itu dibatalkan kelulusannya. Padahal peserta ini telah mengikuti proses hingga tahapan seleksi kempampuan bidang (SKB). Adapun respons dari Kemenag itu dengan menyurati Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Syafruddin dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN). Surat yang ditandatangani Sekjen Kemenag M Nur Kholis Setiawan itu bernomor P-36909/SJ/B.II.2/KP.00.1/12/2018. Surat itu merupakan respons atas surat yang sebelumnya diterbitkan Bupati Sijunjung nomor 800/373/BKPSDM 2018, tanggal 27 Desember 2018, tentang <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/03/01/2019/pengamat-sebut-ada-kejanggalan-pada-pembatalan-kelulusan-cpns" target="_blank">Pembatalan Kelulusan Peserta Seleksi CPNS</a> Tahun 2018 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung. Nur Kholis menegaskan, berdasarkan Undang-Undang nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa satuan pendidikan dasar, Sekolah Dasar (SD) setara dengan Madrasah ibtidaiyah (MI) dan lulusan Sarjana S1 PGSD setara dengan Sarjana S1 PGMI. Kemudian, berdasarkan Undang-Undang 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada BAB II Pasal 2 huruf j dan l, bahwa Penyelenggaraan Kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas nondiskriminatif dan memenuhi aspek keadilan dan kesetaraan. Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah 11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Bagian Keempat Pasal 23 huruf f, bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan memenuhi persyaratan memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Terakhir, Peraturan Menteri PANRB 36/2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan <a href="https://www.jawapos.com/nasional/02/01/2019/kemenpan-rb-kewenangan-pembatalan-ada-di-pansel" target="_blank">Seleksi CPNS Tahun 2018</a> pada Pasal 2 huruf b menyatakan bahwa prioritas penetapan kebutuhan PNS 2018 adalah untuk bidang pendidikan dan pada penjelasan huruf G angka 3 huruf b, bahwa prinsip pengadaan CPNS adalah adil. Maka, sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas, dirinya meminta Panselnas agar mempertimbangkan putusan Bupati Sijunjung. Menurutnya, hal tersebut bisa memunculkan diskriminasi. “Kami mohon Bapak (MenPANRB dan Kepala BKN) dapat mempertimbangkan untuk membatalkan surat Bupati Sijunjung (Yuswir Arifin) sebagaimana tersebut di atas atau surat-surat lain sejenis yang berpotensi memunculkan diskriminasi dan bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku,” ujar Nur Kholis dalam salinan surat yang diterima JawaPos.com, Kamis (3/1). Sebelumnya, Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB Mudzakir mengatakan, kelulusan peserta CPNS merupakan wewenang panitia seleksi (pansel). Artinya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang memiliki keputusan tersebut. “Secara umum dapat saya sampaikan bahwa verifikasi dan validasi data ada di BKN dan kewenangan pembatalan ada di panselnya. Itu kewenangan pansel,” ujarnya, Rabu (2/1). Hal senada juga dikatakan pihak BKN. Kabiro Humas BKN Mohammad Ridwan menolak memberikan klarifikasi. Dia menyerahkan persoalan tersebut pada pemda setempat, termasuk BKD Sijunjung. “Agar ditanyakan langsung ke BKD Pemkab Sijunjung,” ungkapnya singkat ketika dikonfirmasi JawaPos.com.

Pemkab Sijunjung Batalkan Kelulusan CPNS, Kemenag Surati Menteri PANRB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pengamat-sebut-ada-kejanggalan-pada-pembatalan-kelulusan-cpns_m_.jpg" alt="Ilustrasi: pembatalan kelulusan CPNS diduga terindikasi manipulasi. (Adiel Kundhara/Bontang Post)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: pembatalan kelulusan CPNS diduga terindikasi manipulasi. (Adiel Kundhara/Bontang Post)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembatalan kelulusan Nina Susilawati, 32, salah seorang peserta CPNS 2018 di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sijunjung terus menuai tanda tanya. Pasalnya peserta itu telah mengikuti dua kali seleksi. Tiba-tiba sang bupati memnbuat surat keputusan tentang pembatalan kelulusan peserta tersebut. "Persoalan ini harus dikaji secara cermat. Publik harus tahu kenapa bisa dibatalkan," kata Pengamat Hukum Mevrizal kepada JawaPos.com, Kamis (3/1). Menurut dia ada ada dugaan kejanggalan dengan keputusan pembatalan bupati tersebut. Sebab, peserta sudah mengikuti prosedur pendaftar sejak awal hingga dua kali tahap seleksi. "Peserta diizinkan ikut tes. Lulus TKD dan lanjut ke TKB, lalu dibatalkan. Ini tidak bisa dibenarkan. Ini semena-mena. Melanggar hak asasi manusia dan hak untuk mendapatkan pekerjaan," kata mantan peneliti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang itu. "Ada indikasi manipulasi informasi dan/atau penyalahgunaan kewenangan oleh bupati. Ini bisa dituntut secara hukum," imbuh Mevrizal. Diketahui, pada seleksi <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/31/12/2018/pemkab-sijunjung-batalkan-kelulusan-seorang-peserta-cpns" target="_blank">CPNS 2018 Kabupaten Sijunjung</a> ini Nina melampirkan ijazah PGMI sebagai salah satu persyaratan dokumen. Sementara untuk formasi itu Pemkab Sijunjung menerima untuk lulusan PGSD. Namun demikian, pada saat pendaftaran Nina lulus dan bahkan bisa mengikuti ujian sampai dua tahapan. Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) sampai Seleksi Kemampuan Bidang (SKD). Belakangan terbit surat dari Pemkab Sijunjung. Isinya tentang <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/02/01/2019/ombudsman-telusuri-pembatalan-kelulusan-cpns-di-sijunjung" target="_blank">pembatalan kelulusan</a> atas nama Nina Susilawati, dengan nomor peserta 540812300422. Surat itu diterbitkan oleh Bupati Sijunjung Yuswir Arifin, pada 27 Desember 2018. Dalam surat itu menyatakan perihal penyelesaian terhadap peserta seleksi CPNS 2018 yang tidak memenuhi persyaratan. Dengan ini disesuaikan pembatalan hasil SKD dan hasil SKB atas nama Nina Susilawati dengan pendidikan S1 PGMI formasi guru kelas ahli pertama yang berlokasi di SDN 40 Muaro Takung. Alasan pembatalan itu karena kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan keputusan Menpan-RB nomor 217 tahun 2018 tanggal 30 Agustus tentang kebutuhan pegawai ASN di lingkup Kabupaten Sijunjung 2018. Seharusnya, kualifikasi pendidikan untuk formasi tersebut adalah S1 PGSD. Belakangan surat dari bupati Sijunjung itu mendapat respons dari Kementerian Agama. Kementerian yang dipimpin Lukman Hakim Saifuddin itu menerbitkan surat nomor: P-36909/SJ/B.II.2/KP.00.1/12/2018. Perihal surat itu tentang Kesetaraan Pendidikan PGSD dan PGMI. Surat yang ditandatangani Sekretaris Jenderal (Sekjend) Kemenag RI M Nur Kholis Setiawan itu menegaskan empat poin penting. Pertama; berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), satuan pendidikan SD setara dengan MI, dan lulusan sarjana S-1 PGSD setara dengan sarjana S-1 PGMI. Kedua; Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan azas nondiskriminatif dan memenuhi aspek keadilan dan kesetaraan. Ketiga, Kemenag RI menegaskan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS bagian keempat pasal 23 huruf f, setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS. Keempat; berdasarkan Permen PAN-RB Nomor 36 tahun 2018, tentang kriteria Penetapan PNS dan pelaksanaan <a href="https://www.jawapos.com/nasional/02/01/2019/kemenpan-rb-kewenangan-pembatalan-ada-di-pansel" target="_blank">seleksi CPNS tahun 2018</a>, pada pasal 2 huruf b, bahwa proritas penetapan kebutuhan PNS tahun 2018 adalah untuk bidang pendidikan, dan pada penjelasan huruf g angka 3 huruf b, bahwa prinsip pengadaan CPNS adalah adil. Di tempat lain, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sijunjung Zefnihan membenarkan pembatalan kelulusan tersebut. Dia menuturkan, input data online yang dimasukkan pelamar (Nina, red) saat mendaftar adalah PGSD atau sesuai dengan formasi Menpan-RB. "Faktanya yang bersangkutan PGMI (ijazah)," katanya kepada JawaPos.com. Zefnihan pun menyinggung pernyataan dari pihak Kemenag yang menyatakan lulusan PGMI memiliki kompetensi yang sama dengan lulusan PGSD. Alasannya, kurikulum yang digunakan PGMI adalah kurikulum PGSD. Lalu, ditambah dengan pengetahuan dan keterampilan mendidik agama. "Kalau soal itu, kami tidak memiliki kewenangan. Verifikasi secara bertahap terhadap input data online dan faktual dilakukan oleh MenPan-RB," tutupnya. Senada dengan itu, Kepala BKD Sijunjung Musprianti menegaskan bahwa kualifikasi pendidikan Nina Susilawati tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Keputusan MenpanRB, nomor 217 Tahun 2018. "Pada sistem sscn, Nina mengentrikan kualifikasi pendidikannya S1 PGSD, sedangkan kualifikasi pendidikan yang bersangkutan adalah S1 PGMI. Jadi, terjadi pembohongan oleh yang bersangkutan dalam pengisian data," katanya saat dikonfirmasi JawaPos.com. Sementara itu, kini Nina Susilawati dirundung rasa kecewa. Harapan untuk menjadi PNS untuk profesi guru belum jelas, meskipun bisa melewati semua tahapan ujian. "Saya kecewa. Serjuangan saya untuk menjadi PNS terasa sia-sia. Hasil kelulusan seleksi dibatalkan pemda ditandatangani bupati Sijunjung. Ini sungguh tidak adil," kata ibu dua anak itu sambil terisak, Senin (31/12). Nina mengaku sebelum mendaftar sempat mendatangi BKD. Ketika itu dia menanyakan langsung kepada Kepala BKD Sijunjung Musprianti, 17 September lalu. "Saya tanyakan linerisasi ijazah dan gelar saya dengan ketersediaan formasi CPNS di Sijunjung. Waktu itu beliau (Kepala BKD) langsung berkoordinasi dan mengizinkan/sah ikut mendaftar. Karena dasar itulah akhirnya saya ikut mendaftar di pemkab Sijunjung dan sampai akhirnya saya lolos hingga tahap SKB," sebut Nina.

Pengamat Sebut Ada Kejanggalan Pada Pembatalan Kelulusan CPNS

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#cpns 2018

Berita Terkini